BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 7) dan sebagai pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 926 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 790 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Angkutan Darat dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin umumnya dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika khususnya memerlukan dukungan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat, untuk itu diperlukan dukungan teknologi informasi yang handal. Saat ini perkembangan Teknologi Informasi sudah demikian cepat sehingga data dan informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan dapat tersedia dengan cepat dan tepat, yang pada akhirnya keputusan yang dihasilkan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akuntabel. Data dan informasi tersebut tidak hanya digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, tetapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

1

Kemajuan dibidang transportasi dan komunikasi khususnya teknologi informasi, yang saat ini sudah sangat cepat harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, khususnya oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin sekaligus merupakan peluang dan tantangan dalam upaya untuk perbaikan secara menyeluruh terhadap tatanan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang transportasi dan teknologi informasi, khususnya terhadap perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik. Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan kemajuan dibidang transportasi dan teknologi informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kinerja, hal ini karena sektor transportasi , informasi memberikan pengaruh besar dalam peningkatan perekonomian di Kabupaten Banyuasin. Kemudian untuk mendukung Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 dengan mengusung Visi “Banyuasin Terdepan, Berdaya Saing, dan Mandiri” perlu dukungan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di SKPD termasuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD harus dirancang, disusun dan disajikan dalam dokumen yang disebut Perencanaan Strategis SKPD (Renstra SKPD). Penyusunan rencana strategis ini, digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan perhubungan, komunikasi dan informatika

yang

terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor perhubungan, komunikasi dan Informatika di Kabupaten Banyuasindapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan serta ketertinggalan informasi di dalam masyarakat.

1.2.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Banyuasin2014 – 2018, didasarkan pada :


2

1.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

2.

Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

4.

Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

5.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

6.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

7.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;

8.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara


3

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan

Menteri

Komunikasi

dan

Informatika

Nomor

22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur – Pelayaran Sungai dan Danau; 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha; 23. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 926 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin 24. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 790Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Angkutan Darat, dan

Unit

Pelaksana

teknis

Pelayanan

Angkutan

Sungai,

Laut

dan

PenyeberanganDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin

1.3.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

4

dan Informatika dan lintas satuan kerja disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin ini menjadi landasan penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Banyuasin Tahun2014 – 2018

adalah

sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi angkutan darat, sungai, laut, penyeberangan serta komunikasi dan informatika; 2) Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian, pengawasan serta pengelolaan jasa transportasi darat, sungai, laut dan penyeberangan yang menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas; 3) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi, sistem administrasi pelayanan masyarakat dan infra struktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) serta perangkat pos dan telekomunikasi; 4) Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengelolaan bidang komunikasi dan informatikadalam memberikan pelayanan administrasi dan masyarakat berbasis TIK, desiminasi informasi dan ketersediaan perangkat pos dan telekomunikasimasyarakat khususnya, dan pembangunan Kabupaten Banyuasin pada umumnya; 5) Mempersiapkan data base untuk pembangunan dan pengembangan sistim informasi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA); 6) Pemberian bimbingan teknis di bidang perhubungan dan pengembangan sistim informasi/telematika, pengendalian sistem informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten; 7) Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi yang aspiratif, integratif dan berkelanjutan;


5

8) Meningkatkan profesionalisme urusan adminstrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan.

1.4.

Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Penyusunan Renstra dilaksanakan dengan menggunakan prinsif partisipatif,

transparan dan bertanggung jawab, mengacu kepada pedoman penyusunan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Banyuasin serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Visi dan Misi yang digunakan merupakan kelanjutan dan pengembangan dari pencapaian periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Sesuai dengan prinsip dan semangat perencanaan partisipatif, Renstra ini disusun melalui proses komunikasi dan konsultasi dengan stakeholders di berbagai Instansi tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

RPJM NASIONAL

RPJMD PROV. SUMSEL

RTRW PROV. SUMSEL

RPJPD KAB BANYUASIN

RPJMD KAB BANYUASIN TH.2013-2018

RKPD KAB BANYUASIN

RTRW KAB BANYUASIN

RENSTRA SKPD TAHUN 2013-2018

RENJA SKPD TAHUN 2014


6

1.5.

Sistematika Penulisan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara,

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin sebagai berikut : Bab I

PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang;

2.

Maksud dan Tujuan;

3.

Landasan Hukum;

4.

Hubungan renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

5. Sistematika Penulisan. Bab II

GAMBARAN PELAYANAN 1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; 2. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk mencapai tugas pokok dan fungsi; 3. Keterkaitan pelayanan yang diberikan dengan pelayanan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bab III

ISU-ISU STRATEGIS 1. Isu-isu Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah a. Sumber Daya Manusia; b. Keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Banyuasin; c. Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan; d. Adanya dukungan pemerintah Kabupaten Banyuasin; e. Sebagai lembaga teknis daerah; f. Tersedianya sistem aplikasi Online dan Infastruktur TIK; g. Tersedianya

road

map

pengembangane-Goverment,

perencanaan/operasional pos dan telekomunikasi, desiminasi keterbukaan informasi publik; h. Ketersediaan dana belanja tidak langsung dan dana lainnya; i. Tersedianya sumber daya manusia. Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

7

2. Isu-isu Eksternal a. Ekonomi; b. Masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas; c. Lemahnya Law Enforcement; d. Terintegrasinya sistem transportasi

perdesaan;

e. Tersedianya angkutan umum; f. Derasnya arus informasi g. Masih rendahnya fasilitas pos dan telekomunikasi h. Cepatnya dan tingginya penggunaan penggunaan Telekomunikasi Informasi Komunikasi (TIK) di masyarakat i. Kondisi sosial dan budaya masyarakat Banyuasin; j. Pengaruh dari daerah lain; k. Masyarakat yang semakin kritis. Bab IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1. Visi; 2. Misi; 3. Tujuan dan Sasaran; 4. Strategi; 5. Kebijakan.

Bab V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

KINERJA,

1. Rencana Program; 2. Kelompok Sasaran; 3. Pendanaan. Bab VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.

Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Arah Kebijakan Umum);

2.

Indikator kinerja dari setiap sasaran;

Bab VII PENUTUP


8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, meliputi Darat,Sungai, laut dan Penyeberangan, Komunikasi serta Informatika dan Data. Dalam melaksanakan tugas kedinasan tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yangdibantu oleh : 1.

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, Sub BagianKepegawaian dan Sub Bagian Keuangan;

2.

Bidang Perencanaan dan Program yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Perencanaan dan Program, Seksi Evaluasi dan Pelaporan dan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;

3.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Seksi Teknis Sarana dan Prasarana LLAJ, dan Seksi Pengendalian Operasional LLAJ;

4.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Lautyang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu 3 (tiga) Seksi yaitu SeksiLalu Lintas dan Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Laut, Seksi Teknis Sarana dan Prasarana dan Laut dan Seksi Pengendalian Operasional ASP dan Laut;

5.

Bidang Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aplikasi Telematika, Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi serta Seksi Pos dan Telekomunikasi.


9

6.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pelayanan Angkutan Darat dibantu 1 (satu) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) satuan kerja (satker) yaitu Satker Terminal, Satker Parkir, Satker Pengujian Kendaraan Bermotor;

7.

Unit Pelaksana Teknis

(UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan

Penyeberangan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan dibantu 1 (satu) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan 2 (dua) satuan kerja (satker) yaitu SatkerPelabuhan sungai dan Laut dan Satker Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Khusus; 8.

Kelompok Jabatan Fungsional.


10

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN

KEPALADINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

BIDANG PERENCANAAN DAN PROGRAM

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

BIDANG ASP DAN LAUT

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG KOMUNIKASI DANINFORMATIK A

SEKSI PERENCANAAN DAN PROGRAM

SEKSI LLAJ

SEKSI LALU LINTAS ASP & LAUT

SEKSI PENGEMBANGAN SDM

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI TEKNIS SARANA DAN PRASARANA LLAJ

SEKSI TEKNIS SARANA DAN PRASARANA ASP & LAUT

SEKSI APTEL DAN SKDI

SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL LLAJ

SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL ASP & LAUT

SEKSI POS DAN TELEKOMUNIKASI

UPT Pelayanan Angkutan Darat

U P T Pelayanan ASP & Laut


11

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, yaitu urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan; b. Menyusun rumusan program dan penjabaran kebijakan teknis pelaksanaan operasional dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; c. Merencanakan, menyiapkan, mengelola dan menelaah kebijakan teknis dan program dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; d. Melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah; e. Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap kepemilikan dan penggunaan sarana dan prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; f. Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas meliputi: a. Kepala Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan segala urusan dan kegiatan dibidang

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

serta

pengelolaan

kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : 1. Menetapkan tugas jangka panjang, jangka menengah, dan tujuan jangka pendek yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten Banyuasin; 2. Membuat Program Kerja untuk mencapai tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek; 3. Mengkoordinasikan kegiatan Ketatausahaan dan Bidang-bidang


12

4. Memberikan petunjuk, arahan, dan mengawasi pekerjaan bawahan yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 5. Melaksanakan Koordinasi Vertikal dan Horizontal dengan Instansi terkait baik ke Pemerintah Pusat maupun ke Pemerintahan Daerah; b. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Urusan Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, Keuangan, Ketatausahaan dan Kearsipan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi : (1) Mengkoordinir penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu; (2) Pengelolaan urusan umum dan perlengkapan; (3) Pengelolaan administrasi kepegawaian (4) Pengelolaan administrasi keuangan. (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas mengurus surat menyurat, pengelolaan arsip, urusan rumah tangga dinas, perlengkapan dan kegiatan hubungan masyarakat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya . (2) Sub Bagian Kepegawaian Sub Bagian Kepegawaian tugas melakukan urusan pengelolaan kepegawaian perencanaan kebutuhan, pendataan, pembinaan dan mutasi pegawai dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, penyusunan keuangan, verifikasi, pelaporan anggaran dan penyusunan PAD dari sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta


13

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Bidang Perencanaan dan Program Bidang Perencanaan dan Program mempunyai tugas mengkoordinir semua kegiatan, Pengelolaan Data dan Penyusunan Rencana Program Kegiatan Rutin dan Pembangunan, serta Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan, Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan, Penyajian Informasi dan Komunikasi. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Bidang

Perencanaan

dan

Program

menyelenggarakan fungsi : 1. MengkoordinirPengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data; 2. Mengkoordinir Rencana dan Program Kerja di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika baik Rutin maupun Pembangunan; 3. Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Program Pembangunan; 4. Koordinasi dalam Pengumpulan, Pengelolaan, dan Penyajian Data; 5. Koordinasi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Pelaporan dan Pengendalian Program Kegiatan; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1) Seksi Perencanaan dan Program Seksi Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana

dan program kegiatan rutin dan pembangunan, pengumpulan,

pengelolaan, penyajian data dan pengendalian/pengawasan terhadap kegiatan pembangunan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaoran kegiatan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

14

(3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan memberikan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat di bidang Perhubungan baik darat, sungai/laut maupun pada komunikasi dan informatika dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas mengkoordinir pembinaan, teknis operasional, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen lalu lintas angkutan jalan, prasarana serta keselamatan dan teknik sarana. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi : 1. Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas; 2. Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi kegiatan penyediaan prasarana dan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta penegakan hukum di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan; 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas : a. Menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program sarana dan prasarana jalan; b. Menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan sarana dan prasarana jalan; c. Menyiapkan usulan tarif angkutan perdesaan / Perkotaan; d. Melaksanakan perhitungan Lalu lintas Harian Rata-Rata (LHR); e. Memberikan pelayanan pada angkutan khusus dan angkutan barang berbahaya, izin trayek, izin usaha angkutan dan izin dispensasi; Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

15

f. Menangani permasalahan lalu lintas, menganalisa dampak lalu lintas, membina lomba tertib lalu lintas; g. Melaksanakan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT); h. Melaksanakan Pemilihan Pelajar Pelopor. i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya (2) Seksi Teknis Sarana dan Prasaran LLAJ mempunyai tugas : a. Menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program sarana dan prasarana jalan; b. Menyiapkan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan sarana dan prasarana jalan; c. Melaksanakan pendataan dan pembinaan perusahaan karoseri; d. Memberikan rekomendasi untuk penerbitan STNK berdasarkan Teknis Kendaraan Bermotor; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya (3) Seksi Pengendalian Operasional Darat mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan progran pengendalian operasional; b. Menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengendalian operasional; c. Mengawasi dan mengendalikan perizinan, kelaikan muatan dan tertib pemanfaatan jalan serta melakukan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor di jalan; d. Melaksanakan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan mendata jumlah kecelakaan lalu lintas serta menganalisa dan mengevaluasi kecelakaan angkutan jalan; e. Melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan Mobil Unit Penolong (Derek); f. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan;


16

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya e. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai , Penyeberangan (ASP) dan Laut Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan (ASP) dan Laut mempunyai tugas mengkoordinir perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Laut. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Laut menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun

rencana

memfasilitasi

pembinaan,

pelaksanaan

pengawasan,

kegiatan

lalu

pengendalian

lintas

angkutan

dan

sungai,

penyeberangan dan laut; b. Mernyusun

rencana

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian

dan

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengendalian sarana dan prasarana angkutan sungai, penyeberangan dan laut, juga menunjang keselamatan angkutan sungai, penyeberangan dan keselamatan lalu lintas laut; c. Melaksanakan pengawasan, pengawalan dan pengendalian lalu lintas angkutan sungai, penyeberangan dan laut serta penegakan hukum di bidang perhubungan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Penyeberangan (ASP) dan Laut mempunyai tugas : a.

Menyiapkan pengumpulan data dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program angkutan sungai, penyeberangan dan laut;

b.

Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan angkutan sungai, penyeberangan dan laut;

c.

Menyiapkan usulan tarif angkutan angkutan perairan;

d.

Menangani permasalahan lalu lintas, menganalisa dampak lalu lintas;


17

e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Teknis Sarana dan Prasarana ASP dan Laut mempunyai tugas : a. Menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut; b. Menyiapkan

perumusan

kebijakan

pelaksanaan

angkutan

sungai,

penyeberangan dan laut; c. Menyiapkan bahan penetapan lokasi pembangunan, pemeliharaan, pengawasan fasilitas keselamatan lalu lintas (Rambu-rambu angkutan sungai, penyeberangan / laut); d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Seksi Pengendalian Operasional ASP dan Laut mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program pengendalian operasional; b. Menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengendalian operasional; c. Melaksanakan penertiban dan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapalkapal pedalaman dan persyaratan laik layar; d. Melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengoperasian kapal-kapal patroli yang dimiliki; e. Melaksanakan Pengawalan-pengawalan; f. Melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan kapal patroli; g. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional angkutan sungai, penyeberangan dan laut; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. f. Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok : 1. Rumusan, pengumpulan data dan penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi pos,


18

telekomunikasi , penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi layanan multi media dan desiminasi informasi; 2. Memberikan layanan perbaikan, konsultasi dan pengembangan komputerisasi, multimedia dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK); 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas : Seksi Pengembangan Sumber Dya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengajaran di bidang Pos Telekomunikasi, Aplikasi Telematika, Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi, serta profesi komunikasi dan informatika, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Seksi Aplikasi Telematika, Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas : Seksi Aplikasi Telematika, sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi mempunyai

tugas

melaksanakan

perencanaan

teknis

membina,

mengembangkan, memelihara, sarana teknologi komunikasi e-Goverment, sistem informasi perangkat lunak, pemberdayaan telematika, standarisasi penyiaran media, usaha penyiaran dan keterbukaan informasi publik. Membawahi bengkel komputerisasi aplikasi dan multimedia, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas : Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyaitugas melaksanakan perencanaan teknis, menyusun program, mengembangkan, membina dan pemberian rekomendasi perizinan penggunaan frekuensi radio (radio swasta), pos (ekspedisi pos), tower telekomunikasi dan telekomunikasi dan informasi serta standarisasi pos dan telekomunikasi, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.


19

g. Kelompok Jabatan Fungsional (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keahlian bidang masing-masing. (2) Kelompok Jabatan Fungsional ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Sifat, Jenis dan beban kerja. h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat UPT Pelayanan Angkutan Darat mempunyai fungsi : (1) Pengelolaan Administrasi Umum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat; (2) Mengurus surat-surat keluar dan masukUnit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat; (3) Mengurus arsip-arsip surat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat; (4) Mendata inventaris barang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat; (5) Menyusun Pelaporan Data dari Satuan Kerja; (6) Menghimpun Pendapatan Asli Daerah dan Satuan Kerja. i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan UPT Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan mempunyai fungsi : (1) Pengelolaan Administrasi Umum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan; (2) Mengurus surat-surat keluar dan masukUnit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan; (3) Mengurus arsip-arsip surat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan;


20

(4) Mendata inventaris barang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan; (5) Menyusun Pelaporan Data dari Satuan Kerja; (6) Menghimpun Pendapatan Asli Daerah dan Satuan Kerja.

2.2 Prosedur Tata Kerja Prosedur Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut : a.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

b.

Setiap pimpinan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib memimpin

dan

mengkoordinasikan

bawahannya

masing-masing

serta

memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya. c.

Pertanggungjawaban Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaannya melalui Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

d.

Dalam hal Kepala Dinas tidak berada di tempat, Sekretaris mewakili Kepala Dinas.

e.

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk Plt dari salah seorang pejabat struktural di Dinas yang eselonnya satu tingkat di bawah Kepala dinas untuk mewakilinya.

f.

Setiap pimpinan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

g.

Pembuatan laporan adalah menjadi tanggungjawab setiap pimpinan di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.

h.

Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

i. Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

21

2.3 Profile Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.3.1. Kinerja Pelayanan Bidang Perhubungan Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasindiarahkan untuk mendukung pencapaian visi danmisi Kabupaten Banyuasin melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi, komunikasi dan informatika.Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Banyuasin beserta sarana pendukungnyayang terdiri dari : 2.3.1.1. Angkutan Jalan a. Prasarana Jalan Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam pembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan. Panjang

jalan

dapat

menunjukkan

tingkat

keterbukaan

dan

perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan

masyarakat

terutama

menggerakkan

lalu

lintas

perekonomian di perkotaan.


22

Menurut statusnya jalan terbagi atas 3 kategori, yaitu jalan nasional, jalan Provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Panjang jalan negara di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2011 mencapai 61 Km,. Panjang jalan Provinsi mencapai 97,5 Km, sedangkan panjang jalan kabupaten mencapai 1.032,20 Km, dengan kondisi baik 398,20 Km, kondisi sedang 46,30 Km, kondisi rusak 43,50 Km dan kondisi rusak 544,20 Km. b. Terminal Terminal

penumpang

merupakan

prasarana

untuk

keperluan

menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang. Daftar Terminal di Kabupaten Banyuasin tersedia pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Daftar Terminal Tahun 2012 No. 1. 2. 3 4 5 6

Nama Terminal Betung Pasar Pagi Betung Pasar Pangkalan Balai Simpang Pulau Rimau Talang Keramat Simpang PU

KM

Type

± 63 ± 63 ± 46 ± 51 ± 46

A C C C C C

Luas (M2) 60.710 4.730

Ket.

Masih tanah / operasional Operasional Rencana Terminal Rencana Terminal Rencana Terminal

Sumber : Bidang LLAJ Dishub Kominfo Kab.Banyuasin

c. Sarana Angkutan Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Banyuasin dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu: •

Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dimana Kabupaten Banyuasin merupakan sebagai lintasan dari kota–kota di Sumatera Selatan, Jambi, Padang, Pekan Baru, dan sebaliknya.


23

•

Angkutan

Antar

Kota

Dalam

Provinsi

(AKDP)

yang

menghubungkan kota-kota yang terdapat didalam Provinsi Sumatera Selatan (lintas Kabupaten/Kota). •

Angkutan Lokal yang ada berupa Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.

Tabel 2.3 Sarana Yang Tersedia

No. (1)

1

Uraian (2)

Volume (3)

Jembatan Portable

Timbang

Satuan (4)

1

Unit

Baik (5)

V

Kondisi Rusak Ringan (6)

Rusak Berat (7)

-

-


d. Fasilitas Jalan Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Fasilitas jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar pengaman jalan, paku marka jalanserta marka jalan tersedia pada Tabel di bawah ini.


24

Tabel 2.2 Data Rambu Menurut Jenisnya No

Status Jalan

(1)

1 2 3 4 5

Peringatan (2)

Petunjuk

Jumlah

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

57

9

3

12

81

51

0

0

4

55

32

12

1

5

50

14

0

0

0

14

27

0

0

0

27

87

0

0

0

87

4

1

0

0

5

23

0

1

5

29

23

3

62

0

88

75

6

0

4

85

26 393

0 31

0 67

5 30

31 434

Jalan Nasional Km.12 s/d Km.76 Jalan Provinsi Km.10 s/d Tj. Api-Api +Jl Tl Keramat + Jl. Kenten Laut Jalan Provinsi Sp. Tiga Mariana s/d Sp. Tiga Rambutan Jalan Provinsi Simpang Tiga Betung s/d Gardu PLN Jalan Kabupaten Jl. Pangkalan Balai s/d Lebung ±20 km Jl. Pangkalan Balai s/d Pengumbuk ±20 km Jl. Sp. Pulau Rimau s/d Primer II Pulau Rimau

Jl. Mariana s/d Cinta Manis Baru, Muara Padang, Muara Sugihan Jl. Perkantoran Jl. Dalam Kota Kabupaten dan Jalan Lingkar/ Sekojo Jl. Rambutan s/d Kebun Sahang Jumlah / Rata – rata

Larangan Perintah


Tabel 2.3 Data APILL / Warning Light No. Status Jalan (1)

1 2 3

(2)

Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten

Terpasang

Berfungsi

(3)

3 unit 8 unit 6 unit

Tidak Berfungsi

(4)

3 unit 8 unit 6 unit

(5)

-



25

Tabel 2.4 Data Guard Rail No.

Tahun 2009

(1)

1

Tahun 2012

Kondisi Baik / Jelas (%) (6)

Panjang Guard Rail (meter)

Status Jalan (2)

Nasional

Tahun 2010

(3)

(4)

(5)

90

90

399


Tabel 2.5 Data Dellineator No.

Jumlah Dellineator (unit)

Status Jalan

Tahun 2009 (1)

1 2 3

(2)

Nasional Provinsi Kabupaten

Keterangan

Tahun 2010

Tahun 2012

(3)

(4)

(5)

132 -

132 -

132 -

(6)


e. Wilayah Parkir Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Banyuasin juga menyelenggarakan parkir umum dengan fasilitas di Tepi Jalan Umum dan fasilitas melalui bentuk dari Jasa Pelayanan Umum. Titik-titik parkir yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyuasin

dikelompokkan

menjadi

wilayah

parkir

(mencakup

beberapa kecamatan) dengan jumlah parkir 7 (tujuh) wilayah parkir. Titik Lokasi Pelayanan parkir di wilayah Kabupaten Banyuasin berdasarkan

Surat

Edaran

Bupati

Banyuasin

Nomor

555/3701/Perhubkominfo 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umumadalah : -

Sepanjang Jalan Palembang – Betung

-

Kota Pangkalan Balai

-

Sepanjang Jalan Pangeran Ayin (Kenten Laut), Talang Keramat yang masuk wilayah Kabupaten Banyuasin

-

Sepanjang jalan menuju arah Tanjung Api-api yang masuk wilayah Kabupaten Banyuasin


26

-

Sepanjang jalan menuju arah Mariana yang masul wilayah Kabupaten Banyuasin

-

Sepanjang jalan Simpang Lubuk Lancang – Pulau Rimau

-

Sepanjang jalan menuju arah Lebung dan Pengumbuk.

f. Fasilitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Jasa Pelayanan Umum yang diselenggarakan juga oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin adalah Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Pengujian kendaraan bermotor tersebut dimaksudkan untuk menguji persyaratan teknik dan persyaratan laik jalan Kendaraan Wajib Uji (umum dan khusus). Fasilitas pelayanan PKB yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin tersaji pada Tabel. 2.6

Tabel 2.6. Fasilitas Pelayanan PKB Kondisi No.

Uraian

Volume

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

1 2 3

Mobil Derek Mobil Uji Keliling Kendaraan Bermotor Alat Uji Statis Kendaraan Bermotor - Brake Tester - Axle Load Tester - Head Light Tester - Speed Meter Tester - Genset

Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

(5)

(6)

(7)

2

Unit

V

1

Unit

V

1 1 1 1 1

Unit Unit Unit Unit Unit

V V V V V

Sumber : UPTD Pelayanan Angkutan Darat Dishub Kominfo Kab.Banyuasin

g. Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika

Kabupaten Banyuasin mencakup

perizinan dengan target PAD (Pendapatan Asli Daerah) maupun tanpa target PAD atau hanya untuk pengawasan dan pengendalian saja.


27

Pelayanan Perizinan yang selama ini sudah dilakukan secara terpadu di Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Banyuasin adalah : Pembuatan/Perpanjangan Izin Usaha, Pembuatan Izin Trayek, Perpanjangan Izin Trayek, Pemberian Izin Mobilisasi Alat Berat (RIG), Rekomendasi untuk kendaraan plat kuning. h. Kendaraan Dinas dan Operasional Kendaraan Dinas dan Operasional digunakan dalam rangka operasional Dinas dan Pelayanan di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Kendaraan Dinas dan Operasional yang dimiliki oleh Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Banyuasin tersaji dalam Tabel 2.7. Tabel 2.7. Kendaraan Dinas dan Operasional No. (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uraian

Volume

(2)

(3)

Mobil Dinas Mobil PATWAL Mobil Unit Keliling Mobil Derek Bus Sekolah Motor Dinas Motor BM Bus Air Speed Boat

PKB

Satuan (4)

Baik (5)

5 2

Unit Unit

V V

1

Unit

V

2 2 4 4 1 5

Unit Unit Unit Unit Unit Unit

V V V V V V

Kondisi Rusak Ringan (6)

Rusak Berat (7)

-

V

Sumber : Kartu Inventaris Barang Dishub Kominfo Kab.Banyuasin

2.3.1.2. Angkutan Sungai a. Sarana Hingga saat ini jumlah sarana angkutan sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin berjumlah 1. 860 unit sebagaimana dapat dilihat


28

pada tabel 2.8 dengan melayani trayek-trayek sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.9 Tabel 2.8 Sarana Angkutan Sungai No

Jenis Kapal

I

Angkutan Penumpang 1. Speed Boat ukn. Kecil 2. Speed Boat ukn. Besar

Jumlah Armada

Kapasitas Angkutan

Daya Muat

9 35

-

-

276 unit 4 3 unit 3 Angkutan Barang 1.221 unit 3 1. Jukung 65 unit 5 2. Tug Boat 3. Ketek 4. Tongkang Jumlah 1.860 unit 44 Sumber : Bidang LLASDP Dishub Kominfo Kab.Banyuasin

29 ton 20 ton 3 ton 25 ton

7.830 ton 5.500 ton 3.600 ton 1.625 ton

II

272 unit 23 unit

Seat

57 ton

18.555 ton

Tabel 2.9 Trayek Sarana Angkutan Sungai No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Trayek Mariana – Sugihan Jalur 13 Mariana – Kenten Laut Mariana – Telang Jalur 8 Mariana – Karang Agung Mariana – P. Rimau Mariana – Sungsang Mariana – Simpang PU Kenten Laut – Telang Kenten Laut – P. Rimau Kenten Laut – Karang Agung Kenten Laut – Sungsang Sungsang – Sungai Sembilang

Jumlah

Seat 8 unit 1 unit 4 unit 4 unit 4 unit 6 unit 12 unit 1 unit -

-

Jumlah 40 unit Sumber : Bidang LLASDP Dishub Kominfo Kab.Banyuasin

-

b

Kapasitas -

Prasarana Prasarana angkutan sungai yang ada sekarang adalah sebagai berikut (1)

Pos Pengawas Upang, Pengumbuk, Penungguan dan Muara Kumbang digunakan untuk memungut retribusi bagi angkutan sungai yang melintasi Wilayah Kabupaten Banyuasin;


29

(2)

Dermaga Simpang PU, Dermaga / Pelabuhan Sungai Gasing dan Pelabuhan Sunagi Sungsang sebagai tempat aktifitas bongkar muat barang dan turun naiknya penumpang dan sekaligus tempat memungut retribusi izin labuh / tambat dari semua jenis angkutan sungai yang ada, sementara Dermaga di Desa Cendana, Timbul Jaya dan Desa Telang Jayauntuk sementara belum ada petugas yang ditempatkan disana dan belum ada kontribusi bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin;

(3)

Dermaga Sungai yang telah dibangun sampai tahun 2013 yaitu di Desa Argo Mulyo, Saleh Agung, Upang Induk, Tj. Kerang, Daya Utama, Tirto Mulyo, Teluk Betung, Merah Mata, Suka Mulia, Upang, Jalur 19, Borang, Sejagung, Sungsang, Kenten Laut, Ujung Tanjung, Rambutan dan Dermaga Karang Baru.

(4)

Pelabuhan Khusus/ Dermaga khusus dataran tempat tambat kapal yang terdata pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10 Kapal di wilayah Pelabuhan Khusus/ Dermaga Khusus dan atau Tempat Tambat Kabupaten Banyuasin No

Nama Pemilik

Satuan

Keterangan

1

PT. Aspalindo

1 unit

-

2

PT. SAP

1 unit

-

3

PT. Laura Indo

1 unit

Gudang Udang

4

PT. Hijau Lestari

1 unit

-

5

PT. Medco Energi

1 unit

-

6

PT. Pertamina UP III

1 unit

-

7

SU. SSPB

1 unit

Gudang Ikan

8

CV. SNL

1 unit

Gudang Ikan

9

PT. Lestari Magris

2 unit

Gudang Ikan

10

Beskem Pertamina

1 unit

-


30

11

Kurnia Abadi

1 unit

Gudang Ikan

12

Sandi Ayu

1 unit

Gudang Ikan

13

PT. Mariana Bahagia

1 unit

Galangan Kapal

14

PT. Bayang

1 unit

Beras

15

PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya

1unit

Batu Bara

16

PT. Sinar Mas Jaya

1 unit

Batu Bara

17

PT. Lambung Karang Sakti

1 unit

Batu Bara

18

PT. Sinar Sekawan Abadi

1 unit

Batu Bara

19

PT. Cakrawala Sejahtera Sejati

1 unit

Batu Bara

20

PT. Catur Batavia Trasindo

1 Unit

Kayu

JUMLAH

21 unit

-

Sumber : Bidang LLASDP Dishub Kominfo Kab.Banyuasin

2.3.2. Kinerja Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika 2.3.2.1. Sarana Aplikasi dan Telematika a. Sarana Insfrastruktur Jaringan Internet (Lokal Area Network), terdiri dari: 1. Data Center 1 Unit 2010 2. Server - Web , email, Network Monitoring , SMS Gateway 1 unit 2009 - Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 1 unit 2010 - Video Confrence 1 unit 2010 - Perizinan Online 1 unit 2010 - Simda Keuangan 1 unit 2011 - Simda Barang 1 unit 2012 - Perpustakaan Online 1 unit 2011 - Absensi Sidik Jari 1 unit 2013 - Server Website Bappeda 1 unit 2012 - Private Network Security (PNS) Box 1 unit 2012 3. Jaringan Fiber Optik Komplek Perkantoran Pemkab 31 SKPD 2009 4. Radio Transmitter Internet 5 Kec 2011 5. Telepon VOIP 8 unit 2013 6. Absensi Sidik Jari dan Kamera CCTV 1 unit 2013


31

b. Website Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin 1. banyuasinkab.go.id 2009 2. inspektorat.banyuasinkab.go.id 2010 3. dishubkominfo.banyuasinkab.go.id 2010 4. dinkes.banyuasinkab.go.id 2010 5. pubm.banyuasinkab.go.id 2010 6. dikbud.banyuasinkab.go.id 2010 7. distannak.banyuasinkab.go.id 2010 8. pupengairan.banyuasinkab.go.id 2010 9. bappeda.banyuasinkab.go.id 2011 10. bkd.banyuasinkab.go.id 2011 11. dinaspasar.banyuasinkab.go.id 2011 12. bpt.banyuasinkab.go.id 2011 13. satpolpp.banyuasinkab.go.id 2011 14. humas.banyuasinkab.go.id 2011 15. diskoperindag.banyuasinkab.go.id 2011 16. distamben.banyuasinkab.go.id 2011 17. disparsenbudpora.banyuasinkab.go.id 2012 18. bpad.banyuasinkab.go.id (perpustakaan online) 2012 19. dprd.banyuasinkab.go.id 2012 20. dppkad.banyuasinkab.go.id 2013

c. Aplikasi Pelayanan 1. eMail (mail.banyuasinkab.go.id) 2009 2.

Video Confrence 2010

3.

LPSE (lpse.banyuasinkab.go.id) 2010

4.

SIMDA Keuangan 2010

5.

Perizinan Online (bpt.banyuasinkab.go.id) 2011

6.

Private Network Security (PNS) Box 2012

7.

SIMDA Barang 2012

8.

Perpustakaan Online (bpad.banyuasinkab.go.id) 2012 Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

32

9.

eAudit 2012

10. eOffice (simaya.banyuasinkab.go.id) 2013 11. eMonev (emonev.banyuasinkab.go.id) 2013 d.

Sarana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ruang PPID sebagai tempat pertemuan dalam rangka informasi public

e. Master Plan Pengelolaan Teknologi Informatika di Kab. Banyuasin

2.3.2.2. Sarana Pos dan Telekomunikasi a. Sarana Aplikasi Pos dan Telekomunikasi 1.

Master Plan Cellular Planning

2.

Tower Internet Milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin di 9 Kecamatan

3.

Data Base Operator Telekomunikasi di Kab. Banyuasin

2.3.2.3 Sarana Pengembangan Sumber Daya Manusia 1. Modul dan Paket eBook Materi Ajar 2. Buku – buku berkaitan dengan Materi Komunikai dan Informatika

2.3.2.4. Fasilitas Infrastruktur jaringan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin melalui Bidang Komunikasi dan Informatika memberikan pelayanan internet secara gratis (Free Wifi Hotspot) guna membantu kelancaran tata administrasi kepemerintahan dan juga membantu kemudahan komunikasi antar lembaga pemerintah. Pada saat ini jaringan internet telah berjalan di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah KabupatenBanyuasin dengan menggunakan media fiber optic yang relative stabil dalam mendistribusikan bandwidth internet. Tabel 2.11 Sarana Internet yang tersedia No

Uraian

Jumlah


33

1.

Akumulasi kecepatan Bandwith Internet

17 MB/s

Sumber : Bidang Kominfo Dishub Kominfo Kab.Banyuasin

Dengan berbasis internet dan Intranet (local Area Network) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin telah membangun pusat data yaitu Data Center KabupatenBanyuasin yang didirikan pada Tahun Anggaran 2010, dimana didalamnya terdapat beberapa Server, yang menjadi administrator untuk berbagai aplikasi sebagai berikut : Tabel 2.12 Sarana Jaringan Yang Tersedia No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uraian Web,email,Network Monitoring , SMS Gateway Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Video Confrence Perizinan Online Simda Keuangan Simda Barang Perpustakaan Online Absensi Sidik Jari Server Website Bappeda Private Network Security (PNS) Box

Jumlah 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Kondisi Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik


Wilayah

Jangkauan

Internet/Intranet

Dinas

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2013 telah berhasil menjangkau seluruh SKPD di lingkungan Komplek Pemerintah Kabupaten Banyuasin, dan terus di kembangkan hingga menjangkau beberapa kecamatan yang jaraknya cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Dari Data Center Pemkab Banyuasin, telah didistribusikan jaringan internet kekecamatan yang terpilih guna membantu kelancaran administrasi pemerintahan yang nantinya akan terus dikembangkan dengan pengadopsian beberapa aplikasi. Pada saat ini Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

34

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin sedang

mengembangkan

aplikasi

SIMAYA

(Sistem

Manajemen

Perkantoran Maya) yang bertujuan mempermudah dan memperlancar urusan tata administrasi dan surat menyuratdi tiap-tiap unit lembaga pemerintah kabupaten Banyuasin. Guna menunjang system yang dimaksud berikut beberapa fasilitas yang digunakan : Tabel 2.13 Fasilitas yang digunakan No 1. 2. 3.

Uraian Radio Transmitter Internet Tower Internet Telepon VOIP

Jumlah 5 Kec 9 Unit 8 Unit

Kondisi Baik Baik Baik


2.3.2.5. Fasilitas Pelayanan Bengkel Multi Media Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin melalui BidangKomunikasi dan Informatika dari Tahun Anggaran 2010 telah memberikan pelayanan perbaikandan servis untuk segala bentuk peralatan komputer dan jaringan internet atau perangkat yangberhubungan dengan Teknologi Informatika milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Untukmelaksanakan fasilitas pelayanan ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenBanyuasin memiliki Tim Bengkel Multi Media yang berisikan personel yang cukup mumpunidalam mengatasi permasalahan computer baik Hardware maupun software dalam hal ini juga DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika juga bekerja sama dengan beberapa pihak ketiga gunajasa konsultasi dan bantuan teknis dalam memperbaiki beberapa permasalahan yang ada. 2.4 Keterkaitan pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan pelayanan dalam RPJMD.


35

Sebagai salah satu dinas teknis Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD, dimana RPJMD berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang berisi program lima tahunan dan program tahunan. Program pembangunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam RPJMD dititikberatkan pada program pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan program peningkatan kualitas pelayanan bidang perhubungan, komunikasi dan informasi publik.


36

BAB III ISU-ISU STRATEGIS 3.1 Isu-isu Internal a. Sumber Daya Manusia Secara

kuantitatif,

jumlah

pegawai

sebagai

personil

yang

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin, berjumlah 86 orang, yang tersebar pada masing-masing bidang dan UPT di lingkungan DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, sebagai instansi teknis, kondisi eksisting menunjukkan bahwa jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan teknik relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai dengan latar belakang non teknik. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai masih didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat S1/DIV. Tabel di bawah ini menunjukkan persebarannya tersebut: Tabel 3.1 Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian

No.

Status

Dishub Kominfo 59 0 59

1 PNS 2 CPNS Jumlah

Persebaran UPT UPTD Darat Sungai/Laut 18 9 0 0 18 9

Jml 86 0 86

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dishubkominfo Kab. Banyuasin

Tabel 3.2 Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan

S2

Jumlah

11

S1/ DIV DIII 27

DII

18

4

SLTA 24

SLTP SD 1

1

Total 86

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dishubkominfo Kab. Banyuasin


37

b. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, selama 2 tahun terakhir (tahun 2012-2013), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin telah berhasil melakukan berbagai kegiatan di bidang penyelenggaraan transportasi, komunikasi dan informatika, hal tersebut dapat dilihat dari alokasi anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin sebagai berikut :

Tabel 3.3 Alokasi Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Tahun 2012-2013

No

Tahun

1 2

2012 2013

Total Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi Persentase dan Informatika

Total APBD 1.315.601.278.681,15 1.528.147.121.328,00

13.919.443.992,00 18.395.545.313,00

1,05 1,20

Sumber : DPA Tahun 2012 – 2013 Dishub Kominfo Kab.Banyuasin

c. Keterbatasan sarana dan prasarana lalu lintas Tabel 3.4 Data Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar, Lebar Rata-Rata Trotoar Serta Panjang Jalan Yang Masih Perlu Dibangun Trotoar

No. (1) (1) 1 2 3

Status Jalan

(2) Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten

Dibutuhkan (Km)

Sudah Dilengkapi (Km)

(3)

(4) 61 82 999

5 18,4

Kondisi Baik/ Jelas (%) (5) 80%

Sedang (%)

Rusak (%)

(6) 30%

(7)

20%

70% -



38

Tabel 3.5 Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Dalam Kabupaten (Marka) Kondisi No. Status Jalan (1) (1) 1 2 3

Sudah Dilengkapi

Dibutuhkan

(2) (3) Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten

Baik/ Jelas (%) (5)

(4) 61 97,5 1.124

40 10,8

10,8

Sedang (%)

Rusak (%)

(6)

(7) 40 -


Tabel 3.6 Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Dalam Kabupaten (Pita Penggaduh) No. Status Jalan (1) 1 2 3

Sudah Dilengkapi

Dibutuhkan

(2) (3) Jalan Nasional 12 Jalan Provinsi 4 Jalan Kabupaten 12

(4) 4

Kondisi Baik/ Sedang Jelas (%) (%) (5) (6) 30 -

Rusak (%) (7) -


Tabel 3.7 Data Zebra Cross No. (1) (1) 1 2 3

Status Jalan

Dibutuhkan (Km)

(2) (3) Jalan Nasional 31 Jalan Provinsi 8 Jalan Kabupaten 6

Sudah Dilengkapi (Km) (4) 24 1 2

Kondisi Baik/ Sedang Jelas (%) (%) (5) (6) -

Rusak (%) (7) 80 % -



39

Tabel 3.8 Data Jumlah Halte No.

Fasilitas

(1) 1 2

(2) Halte Portable Halte Permanen

Dibutuhkan (unit)

Terpasang (unit)

Berfungsi (unit)

Tidak Berfungsi (unit)

(3)

(4)

(5)

(6)

60 60

52 6

43 6

-


Tabel 3.9 Kebutuhan Kelengkapan Jalan Kabuaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

(1)

Jenis Kelengkapan (2)

1

Guardrail

2

Dellinator 1000 unit APILL / Warning 30 unit Light

No.

3

Dibutuhkan

Terpasang

Keterangan

(3)

(4)

1.500 m (manjang)

-

(5) Kebutuhan kabupaten -

6 unit

-

jalan


d. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Terminal; e. Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Bupati Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 926 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 790Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Angkutan Darat dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. f. Sebagai lembaga teknis daerah yang melakukan koordinasi pembangunan di daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat bertindak sebagai pemberi pertimbangan teknis bagi SKPD serta sebagai konsultan perencana pengembangan sistim Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

40

informasi, pada saat ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika telah mengembangkan Integrasi Jaringan semua SKPD yang didukung dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi berupa jaringan komputer dan Internet/intranet, serta pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) SKPD secara online melalui website dengan alamat www.Banyuasinkab.go.id. Pengembangan lainnya yang telah dilakukan adalah telah tersedianya alamat subdomain masing-masing SKPD dalam portal/situs Pemerintah Kabupaten Banyuasin serta peningkatan fasilitas publik dengan memberikan pelayanan internet secara gratis (Free Wifi Hotspot) guna membantu kelancaran tata administrasi kepemerintahan dan juga membanntu kemudahan komunikasi antar lembaga pemerintah g. Tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Banyuasin seperti: Pemerintah Daerah/SIMDA, e-Lelang/LPSE, perizinan online (bpt.banyuasinkab.go.id), Private Network Security (PNS) Box, Simda Barang, Perpustakaan Online (bpad.banyuasinkab.go.id),e-Audit, e-Office (simaya.banyuasinkab.go.id), e-Monev (emonev. banyuasinkab. go.id) h. Tersedianya master plan pengelolaan teknologi informatika di Kabupaten Banyuasin; i. Ketersediaan dana belanja tidak langsung dan dana lainnya untuk membiayai kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tupoksinya; j. Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi pendidikan lulusan S1 dan S2 dan rata-rata menguasai Komputer; k. Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam menunjang perencanaan dan pengembangan bidang transportasi dan telekomunikasi informatika

3.2 Isu-isu Eksternal a. Ekonomi Investasi yang rendah di sektor pengangkutan dan komunikasi, tercermin dari masih tingginya tingkat inflasi di sektor pengangkutan dan komunikasi


41

yaitu sebesar 3,40 persen pada tahun 2012, hal ini sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10 Laju inflasi Kabupaten Banyuasin menurut Lapangan Usaha Uraian Pengangkutan dan Komunikasi

2008 10,67

2009 -3,53

2010 0,63

2011 3,38

2012 3,40

Sumber: Banyuasin Dalam Angka 2012 b. Masih tingginya jumlah dan tingkat kecelakaan

Tingginya jumlah dan tingkat kecelakaan akibatkurang disiplinnya penggunajalan,rendahnyatingkatkelaikanarmada,

terbatasnya

rambudanfasilitaskelengkapandijalan, hal ini sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini : Tabel 3.11 Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuasin Tahun 2010 - 2012 Jumlah Kejadian Kecelakaan

No Tahun 1

1 2 3

2

3

2010 2011 2012

Jumlah Korban Luka Luka Meninggal Total Berat Ringan 4

5

222 250 218

99 106 93

6

167 154 151

7

200 263 149

466 523 393

Sumber : Polres Kabupaten Banyuasin

c. Lemahnya Law Enforcement, ditandai dengan naik turunnya kasus pelanggaran lalu lintas d. Terintegrasinya sistem transportasi perkotaan; e. Tersedianya angkutan umum yang melayani seluruh pelosok Kabupaten


42

Tabel 3.12 Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Banyuasin JUMLAH ARMADA NO

RUTE TRAYEK

MENURUT IJIN

OPERASI

TDK BEROPERASI

1

Sukajadi-Pkl.Balai-Terminal Betung

20

0

20

2 3 4

Terminal Betung-Gasing Sukajadi-Pkl.Balai-Pengumbuk Sukajadi-Pkl. Balai-Pulau Rimau

0 12 16

0 0 0

0 0 16

5

Sukajadi-Pkl. Balai

308

202

106

6

Sukajadi-Serong-Sungai Rengit

17

0

17

7 8

Pangkalan Balai-Terminal Betung Pangkalan Balai – Pulau Rimau

14 16

0 0

14 16

9

Pangkalan Balai – Tanjung Kepayang

2

0

2

10 11

Pangkalan Balai – Sedang Pangkalan Balai – Terentang

2 2

0 0

2 2

12

Pangkalan Balai – Pengumbuk

1

0

1

13 14

Pangkalan Balai – Tj. Menang Pangkalan Balai - Sri Bandung

6 2

0 0

6 2

15

Pangkalan Balai – Lebong

6

0

6

16

Terminal Betung-Talang Duku

0

0

0

17

Terminal Betung – Paldas

0

0

0

18

Terminal Betung – Bukit

0

0

0

19 20 21 22 23 24

Terminal Betung – Talang Jaya Sukajadi – Semuntul Terminal Betung – Sungai Lilin Terminal Betung – Lais Mariana – Plaju – Prajen Cinta Manis Baru – Terminal Plaju

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

25 26 27

Sungai Dua – Terminal Plaju Perumnas Meritai – Terminal Plaju Kenten Laut – Pasar Kuto

0 0 0

0 0 0

0 0 0

28

Terminal Betung-Pkl.Balai-SukajadiMuara Sungsang-Tj. Api-Api

0

0

0

29

Sukajadi-Gasing

0

0

0

30

Kenten Laut-Tl.Keramat-MA. SungsangTj. Api-Api

0

0

0

31

MA. Sugihan-MA. Padang-Mariana-Tml. Plaju dalam kota kabupaten

1

0

1

KET


43

JUMLAH ARMADA NO

RUTE TRAYEK

MENURUT IJIN

OPERASI

TDK BEROPERASI

32

Merah Mata – Pusri

0

0

0

33

Dalam Kota Kabupaten

0

0

0

34

Tj. Api-api-Pel. Betung

10

10

0

Penyebrangan-Tml.

KET

f. Kondisi sosial dan budaya masyarakat. Secara geografis Kabupaten BanyuasindisebalahUtaraberbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan Selat Bangka, disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pampangan dan Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Lais, dan Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Jejawi Kecamatan Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Gelumbang, dan Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.Kabupaten Banyuasin memilik topografi 80% wilayah datar berupa lahan rawa pasang surut dan rawa lebak, sedangkan yang 20% lagi berombak sampai bergelombang berupa lahan kering dengan sebaran ketinggian 0-40 meter diatas permukaan laut. Apabila potensi-potensi tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, tentu akan memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Banyuasin. g.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika masih belum sepenuhnya mampu menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang telematika yang harmonis di semua komponen yang ada;

h.

Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan dan beranggapan bahwa perencanaan pengembangan yang telah disusun belum matang.


44

Kekuatan Dan Kelemahan Internal Berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas, kemudian dilakukananalisis terhadap lingkungan internal dan eksternal Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten

Banyuasin,

dalam

rangka

menentukan

faktor-faktor

kunci/penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan (controllable) secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal adalah faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi dan biasanya cenderung di luar kendali (uncontrollable) organisasi. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin menggunakan teknik Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats) atau faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut ini: Dalam Analisis Faktor Internal dipergunakan kondisi Kekuatan dan Kelemahan pada Internal Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Analisis faktor internal tersebut adalah sebagai berikut:

Kekuatan 1) Komitmen aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin; 2) Rehabilitasi dan Revitalisasi Terminal; 3) Tersedianya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dan peralatannya; 4) Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Bupati Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 926 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 790Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Angkutan Darat dan Unit Pelayanan Angkutan Sungai Laut dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. 5) Telah dikembangkan Integrasi Jaringan semua SKPD yang didukung dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi berupa jaringan komputer dan


45

Internet/intranet, serta pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) SKPD secara online melalui website dengan alamat www.Banyuasinkab.go.id. Pengembangan lainnya yang telah dilakukan adalah telah tersedianya alamat subdomain masing-masing SKPD dalam portal/situs Pemerintah Kabupaten Banyuasin serta peningkatan fasilitas publik dengan penyediaan area hotspot di sejumlah titik lokasi untuk koneksi internet bagi masyarakat. 6) Tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Banyuasin seperti: Pemerintah Daerah/SIMDA, e-Lelang/LPSE dan e-Monev.

Kelemahan 1) Masih rendahnya disiplin kerja dan tidak dipahaminya tupoksi oleh sebagian pegawai; 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia terutama yang memiliki latar belakang pendidikan teknik kelalulintasan/teknik sipil/teknik mesin, pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta yang memiliki kemampuan komputer diatas rata-rata; 3) Belum terbentuknya kelompok jabatan fungsional di Bidang Telematika yang sangat dibutuhkan; 4) Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi

elektronik government

belum sepenuhnya didukung oleh

ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat; 5) Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki; 6) Belum tersedianya PPNS Telekomunikasi.

Peluang Dan Tantangan Eksternal Faktor eksternal adalah variabel-variabel pengaruh yang tidak dapat dikendalikan sendiri oleh wilayah perencanaan. Faktor-faktorini sangat bervariasi tergantung pada luas wilayah perencanaan, ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung.Pengaruh ini dapat ditinjau dari lingkup wilayah faktor tersebut berpengaruh. Faktor yang mempunyai dampak yang kuat terhadap


46

keberhasilan merupakan faktor peluang, sedangkan yang berdampak kegagalan merupakan faktor tantangan dalam mencapaitujuan Visi dan Misi. Dalam Analisis Faktor Eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar, Pemerintah Kabupaten Banyuasin yaitu Peluang dan Ancamanyang berpengaruh terhadap kerja, tujuan dan hasil kerja Pemerintah. Analisis faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

Peluang 1) Tersedianya angkutan umum yang melayani seluruh pelosok Kabupaten; 2) Letak geografis Kabupaten Banyuasin yang berada di jalur lalu lintas antar provinsi 3) Adanya Kelompok-kelompok komunikasi sosial; 4) Adanya peranan media massa cetak dan elektronik yang cukup besar dalam menyebarluaskan informasi; 5) Jumlah penduduk yang cukup besar.

Tantangan 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas serta tingginya jumlah dan tingkat kecelakaan. Ini diindikasikan dengan adanya kecenderungan naik turunnya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Banyuasin; 2) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi; 3) Belum meratanya informasi ke pelosok desa; 4) Terbatasnya kepemilikan media informasi pada masyarakat; 5) Luasnya wilayah kerja.

Rumusan Permasalahan Strategis Yang Dihadapi Saat ini Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi dan telematika dapat disimpulkan, antara lain:


47

•

Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama, terutama akibat angkutan dengan muatan dan dimensi berlebih (overload dan oversize) dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan;

•

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas pada jalan-jalan utama yang menyebabkan terjadinya tundaan/delay pada ruas-ruas jalan dalam kota;

•

Masih tingginya tingkat pencurian dan pengrusakan terhadap kelengkapan jalan;

•

Masih terpusatnya kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa di daerah tetangga yaitu Kota Palembang, Kota Jambi dan Kabupaten Sekayu, hal ini dikarenakan Kabupaten Banyuasin merupakan jalur lintas antar provinsi yang menyebabkan ketidakmampuan pemerintah maupun pihak swasta dalam menyediakan lahan parkir sehingga masih banyak penggunaan parkir di badan jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas ruas jalan;

•

Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan teknologi telematika, baik yang di gunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan, baik LAN, WAN dan pemanfaatan intranet dan Internet;

Permasalahan yang terkait dengan aspek dana antara lain : •

Gap yang signifikan antara jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan masalah transportasi, komunikasi dan informatika dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan;

•

Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi terutama dalam pengadaan prasarana transportasi, komunikasi dan informatika

Permasalahan yang terkait dengan aspek manajemen antara lain : •

Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan prasarana transportasi baik norma, standar, pedoman maupun manual;


48

•

Masih belum intensnya koordinasi antar instansi maupun antar Pemerintah Daerah sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan persepsi atau kebijakan.

Permasalahan yang terkait dengan aspek pengaturan antara lain : •

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga mengurangi kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dalam penataan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan;

•

Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tentang Pelayaran;

•

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Proyeksi kedepan Perlu dilakukan pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya pengembangan kontens Sistem Aplikasi SKPD dalam satu Network Operating Center (NOC) guna peningkatan pelayanan publik. Jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan masyarakat serta kalangan bisnis serta menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan pokok dalam menunjang tugas aparatur di segala bidang. Adapun harapan yang diinginkan dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Menjadikan local government (Pemerintah Kabupaten Banyuasin) sebagai pengelola dan koordinator jaringan telematika dan pusat database kabupaten dimana semua lembaga/institusi baik pemerintah, swasta dan masyarakat dapat terkoneksi dalam satu network operating center (noc);

2.

Adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang transportasi dan telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan budaya informasi dapat berjalan signifikan;

3.

Peningkatan kualitas SDM bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta sosialisasi IT dengan target sasaran aparatur Pemerintah Kabupaten Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

49

Banyuasin, Swasta dan Masyarakat serta komunitas IT baik dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten Banyuasin; 4.

Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana transportasi dan telematika di wilayah Pemerintah Kabupaten Banyuasin sesuai peraturan perundang-undangan;

5.

Adanya penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan transportasi dan telematika secara berkesinambungan;

6.

Pengembangan infrastruktur telematika sampai ke tingkat Kelurahan guna penjaringan data dapat dilakukan secara online dalam waktu relatif cepat dan efisien;

7.

Tersedianya sarana transportasi umum yang murah, aman dan nyaman dan menjangkau seluruh pelosok Kabupaten;

8.

Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam rangka meningkatkan potensi daerah;

9.

Adanya pengembangan informasi dan komunikasi melalui kemitraan media massa;

10. Pengembangan konten website Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang meliputi Sistem Aplikasi SKPD baik secara intranet maupun internet; 11. Pengembangan implementasi e-government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin; 12. Adanya payung hukum sebagai regulasi perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana transportasi dan teknologi informasi.

Untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan di Kabupaten Banyuasin diperlukan informasi-informasi yang menjadi faktor kekuatan (strength), faktor kelemahan (weakness), faktor peluang (opportunity) dan faktor tantangan (threat) untuk mempermudah dalam perumusan strategi dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Dalam tatanan kehidupan sosial yang sehat sebagai acuan untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah serta rencana program, perlu disusun strategi yang


50

akan memberikan gambaran upaya-upaya untuk dapat tercapainya visi dan misi Kabupaten Banyuasin. Faktor internal dalam kaitan dengan perencanaan strategis selalu dikaitkan dengan analisis pelaku di dalam wilayah perencanaan itu sendiri. Suatu sumber daya internal dikatakan sebagai kekuatan jika memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi faktor pendukung potensial terhadap pencapaian tujuan, sebaliknya sumber daya internal tersebut digolongkan sebagai kelemahan jika mempunyai kondisi potensi yang kurang/tidak mendukung pencapaian visi dan misi.

Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan Yang Berpengaruh Pada Tupoksi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Untuk mencapai hasil konsisten dengan VISI dan MISI yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai/memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengoptimalkan analisis lingkungan yang ada, yaitu Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, sebagai strategi dalam bentuk faktor-faktor yangmenentukan dan juga menunjang keberhasilan. Dengan metode analisis SWOT, yang dikelompokkan dalam 4 kelompok strategi, yaitu: Kekuatanmemanfaatkan Peluang (S–O), Kekuatan mencegah dan mengatasi

Ancaman

(S–T),

Kelemahan

memanfaatkan

Peluang

(W–

O)

danKelemahan mencegah dan mengatasi Ancaman (W–T). Berdasarkan interaksi pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas, dapat dituangkan dalam tabel sebagai berikut


51

Tabel 3.13 Matrik SWOT Faktor Internal

KEKUATAN

Faktor Eksternal

KELEMAHAN

PELUANG TANTANGAN

1. Komitmen aparatur Dinas 1. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin; 2. 2. Adanya kelompok-kelompok komunikasi sosial; 3. Tersedianya sistem aplikasi 3. online yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin; Mengoptimalkan kelompok-kelompok komunikasi sosial dalam rangka pemerataan informasi ke masyarakat; Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan database, sehingga implementasi e-government dapat didukung sepenuhnya oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.

1. Mengembangkan kerjasama 1. dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas 2. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin; 3. 2. Pemberdayaan kelompokkelompok komunikasi sosial; 3. Mengembangkan sistem aplikasi online SKPD yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan, Workshop, Seminar dan sebagainya; Penguatan kapasitas komunikasi sosial;

kelompok-kelompok

Peningkatan pengelolaan dan pengembangan database.

Sebagaimana yang terlihat dalam matrik SWOT diatas, terdapat empat kelompok strategi pembangunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin, yang berisikan strategi-strategi: Pertama Strategi S–O, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, yang mencakup: a.

Komitmen aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin;

b.

Adanya kelompok-kelompok komunikasi sosial;

c.

Tersedianya sistem aplikasi online yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Banyuasin.


52

Kedua Strategi W – O, yaitu strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, yang mencakup:

a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin;

b. Mengoptimalkan

kelompok-kelompok

komunikasi

sosial

dalam

rangka

pemerataan informasi ke masyarakat;

c. Mengoptimalkan

pengelolaan

dan

pengembangan

database,

sehingga

implementasi e-government dapat didukung sepenuhnya oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.

Ketiga Strategi S – T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman/tantangan, yang mencakup: a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin;

b. Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial; c. Mengembangkan sistem aplikasi online SKPD yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Keempat Strategi W – T, yaitu strategi yang menggunakan kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, yang mencakup:

a. Pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan, Workshop, Seminar dan sebagainya;

b. Penguatan kapasitas kelompok-kelompok komunikasi sosial; c. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan database.

3.3. Telaahan Visi dan Misi Bupati Terpilih dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Banyuasin yang terpilih untuk masa bakti 2013-2018; berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyuasin 2006-2025; memperhatikan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

53

prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam RPJMD Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2013-2018; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kabupaten Banyuasin Tahun 2013–2018 adalah: “ Terwujudnya Kabupaten Banyuasin Yang Terdepan, Berdaya Saing dan mandiri”

Visi tersebut mengandung makna bahwa : Terdepan adalah paling utama / paling depan / penting / utama; Berdaya Saing adalah mempunyai Interprestasi yaitu kemampuan untuk dapat tumbuh (berkembang) secara cepat diantara daerah-daerah lainnya sebagai pesaing dalam suatu daerah; Mandiri adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan daerah lain; Pokja PL KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 telah meneliti 100 pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati terpilih seperti pada Tabel berikut ini : Tabel 3.14. Program-Program Pembangunan Bupati Banyuasin Periode 2013-2018 MISI

PROGRAM PEMBANGUNAN

1.

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Dan Kawasan Sebagai Penunjang Pembangunan Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

-

Pembangunan dan peningkatan jalan produksi antar desa dan kecamatan Pembangunan jembatan dan pelabuhan lokal pasang surut Pengembangan kawasan agro-ekowisata Suak Tapeh Pembangunan jalan lingkar KM14-Gasing Jalan TAA-Sungsang dan Tanjung Carat Optimalisasi KTM Telang-Tanjung Lago Terminal Intermoda Simpang PU (50 Ha) dan jalan sayap poros TAA Pembangunan jembatan Sugihan Kiri-Sugihan Kanan, Sebubus Saleh Pembangunan dermaga ponton Sri Menanti-P8 Peningkatan jalan Palembang-Mariana-Muara Padang Pembangunan jembatan dan kawasan Rantau Bayur Pengembangan kawasan industri Gasing (5000 Ha)


54

MISI

PROGRAM PEMBANGUNAN

2.

Memantapkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dengan Menjamin Keamanan Dan Kepastian Hukum Serta Kemudahan Lainnya Untuk Mewujudkan Daya Saing Daerah.

-

3. Membangun Tatanan Ekonomi Daerah Berdasarkan Keunggulan Kompetitif Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Dan Sektor Pertambangan Energy Menuju Banyuasin -

Reklamasi Tanjung carat (3000 Ha) Pengembangan pusat Docking-Gudang mariana (200 Ha) Pengembangan kawasan bisnis dan permukiman KM14 Pengembangan kawasan Jakabaring Rambutan Pengembangan pelabuhan TAA (600 Ha) Pengembangan banyuasin Valley (10.000 Ha) Optimalisasi KTM Telang-Tanjung Lago (90.000 Ha) Masterplan kawasan Banyuasin via Jembatan Musi 3 Kawasan Kimbun-Migas Pulau Rimau-Tungkal Ilir (sawit) Kawasan Kimbun Mariana-Muara Padang (sawit) Kawasan hortikultura Sugihan Kiri Kawasan Kimbun agroindustri-pangan KTM Telang-Tanjung Lago-Muara Padang Kawasan Kimbun Suak Tapeh (karet) dan Betung Kawasan kelapa dan bisnis Delta Upang Kemitraan swasta pemerintah-masyarakat Agrowisata pertanian pangan, hortikultura, peternakan, perikanan Ekowisata lahan basah-pesisir-Taman Nasional sembilang Kawasan industri kecil-menengah Pengembangan sarana air bersih di perkotaan Kawasan bisnis perdagangan dan jasa Betung Kawasan industri Gasing-Kota Palembang (500 Ha) Penyusunan Perda yang relevan dan mendukung Public-private partnership Rencana detail tata ruang kecamatan Kawasan permukiman menengah-atas KM14 Pengembangan kawasan pergudangan Mariana (200 Ha) Kawasan permukiman Jakabaring Rambutan Kawasan wisata golf dan lintas alam Optimalisasi lahan-air untuk pangan dan hortikultura Peningkatan tata air-saluran-pintu dan tanggul banjir Sosialisasi dan pengairan lahan sawah abadi Peningkatan IP dan pasca panen tanaman pangan Industri hilir padi dan jagung Pupuk organik/biomassa Pengembangan tapak jalur konservasi Pengembangan ternak besar: sapi, kerbau, kambing Pengembangan dan optimalisasi ternak unggas Peningkatan teknologi hasil perikanan Pengembangan budidaya perikanan darat Optimalisasi pra-panen tanaman sawit yang ada Industri hilir sawit Optimalisasi/peremajaan tanaman karet Industri hilir tanaman karet Pertambangan dan migas


55

MISI

PROGRAM PEMBANGUNAN

-

Sejahtera.

4.

Menyediakan Akses Layanan Pendidikan (IPTEK Dan IMTAQ) Berkualitas Dan Terjangkau Demi Mutu Sumber Daya Manusia Yang Unggul Yang Didukung Oleh Peningkatan Sistem Layanan Kesehatan Yang Murah, Berkualitas, Dan Merata Melalui Investasi Layanan Puskesmas.

5.

Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good And Clean Governance) Dengan Meningkatkan Kemampuan Pemerintah Daerah Yang Amanah, Professional, Dan Berwibawa Untuk Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan.

-

Optimalisasi batubara energi Energi berbasis biomassa/bioenergi Pengembangan energi terbarukan: pasang surut dan tenaga surya Optimalisasi hutan tanaman industri dan produk hilir Pendidikan anak usia dini (Paud, TK, TPA) Pendidikan dasar berkualitas Pendidikan menengah dan lanjut Politeknik/pelatihan/pendidikan luar sekolah Pelayanan dan bimbingan keimanan Peningkatan kualitas kehidupan beragama Resolusi konflik antisipatif Peningkatan peran swasta dan masyarakat untuk pendidikan Pembinaan dan pedningkatan Balai Latihan Kerja/kursus Pembinaan dan peningkatan pondok pesantren Optimalisasi RS Banyuasin Peningkatan pelayanan puskesmas dan pustu Program kemitraan praktek dokter muda pedesaan Puskesmas apung Kimbun Pengembangan obat-obatan tradisional Investasi puskesmas terpadu Kemitraan puskesmas pemerintahan dana CSR swasta Gizi balita dan ibu hamil Kesehatan manula Corporate social responsibility (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat Pendidikan dan pelatihan aparatur Analisis kinerja aparatur pemerintah kabupaten Penjenjangan insentif dan disinsentif aparatur Monitoring dan evaluasi kinerja aparat Studi banding dan sister city Pemagangan aparatur perencana di Bappenas Peningkatan PAD Intensifikasi penerimaan pajak daerah Pendidikan non gelar pelatihan, short course IRC LDM Pendidikan gelar-degree master dan doktor IRCLDM Tata ruang kabupaten dan kecamatan Rencana aksi daerah pembangunan berkelanjutan Pendidikan pelatihan mangrove/pesisir untuk aparatur dan masyarakat Silvofishery dan rehabilitasi/pokja mangrove pesisir Pengurangan kebakaran hutan dan lahan Konservasi dan rehabilitasi hutan/lahan Tata air lahan gambut di hutan alam dan hutan tanaman Pendidikan masyarakat sekitar hutan


56

MISI

PROGRAM PEMBANGUNAN

-

Pengelolaan Taman Nasional sembilang Pengelolaan suaka alam Padang sugihan-Gajah

Sumber: Hasil Diskusi Pokja PL dengan Pemangku Kepentingan Tahun 2013 Dari 100 program yang ingin diraih Bupati terpilih, ada beberapa yang ada

kaitannya dengan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika (rencana program yang diwarnai merah). Sudah semestinya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten

Banyuasin

mengakomodasinya

dengan

cara

mengintegrasikannya ke dalam program yang telah ada dan membuatkan program baru jika rencana Bupati tersebut belum ada sebelumnya. Koordinasi dengan Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Banyuasin sangat perlu dilakukan untuk merealisasikan rencana pembangunan tersebut menjadi sebuah program baru.

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Visi “Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”

Misi 1.

Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi

2.

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah

3.

Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi

4.

Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten.

5.

Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.


57

Tujuan Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.

3.5. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Visi “Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI”

Misi 1.

Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik

Komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia Informatif dalam kerangka NKRI; 2.

Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi ;

3.

Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa ;

4.

Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan ;

5.

Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.


58

Tujuan 1. Tersedianya akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia (mengecilnya kesenjangan digital) dengan indikator dampak dan 2. Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah blank spot dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: (a) jangkauan layanan pos universal mencapai 100 persen di wilayah PSO; (b) jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 persen di Wilayah Pelayanan Umum Telekomunikasi (USO); serta (c) jangkauan siaran TVRI dan RRI terhadap populasi masing-masing mencapai 88 persen dan 90 persen. 3. Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: (a) tingkat penetrasi pengguna internet sekurang-kurangnya 50 persen; (b) tingkat penetrasi pengguna layanan broadband sekurang-kurangnya 30 persen; (c) tingkat penetrasi siaran TV digital terhadap populasi 35 persen; (d) jaringan backbone telekomunikasi yang menghubungkan antarpulau besar mencapai 100 persen; serta (e) jumlah ibukota kabupaten/kota yang terhubung/terintegrasi ke dalam jaringan backbone serat optik nasional Palapa Ring mencapai sekurang-kurangnya 60 persen dari total ibukota kabupaten/kota, termasuk ibukota kab/kota di wilayah timur Indonesia yang harus selesai sebelum tahun 2013. 4. Tersedianya layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial dengan indikator dan dampat target capaian tahun 2014 : (a) desa yang dilayani akses internet mencapai 80 %; (b) Ibukota kabupaten/kota yang terhubung secara broadband mencapai 75%; (c) Ibukota provinsi yang memiliki national internet exchange mencapai 100% dengan catatan pelaksanaannya memenuhi kelayakan operasional;(d) Ibu kota provinsi yang memiliki international internet exchange mencapai mencapai 100% yang terdiri dari 4 Ibukota provinsi, untuk ibukota provinsi yang lain, akan dibangun sesuai dengan kelayakan operasional; Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

59

5. Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 : (a) penetapan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit mencapai 95%; (b) ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk perizinan mencapai 100%; (d) pelayanan spektrum frekuensi yang diproses tepat waktu mencapai 95% (target 100% dapat tercapai apabila tidak terkendala oleh tingkat kehandalan perangkat/mesin); 6. Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 antara lain : (a) verifikasi terhadap pelaksanaan PSO Pos mencapai 100%; (b) pencapaian terhadap kuantitas dan kualitas layanan pos diharakan akan mencapai 90% (target 100% dapat tercapai jika tidak terkendala oleh faktor eksternal : iklim/cuaca dan transportasi); 7. Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 antara lain : (a) penetapan regulasi teknis infrastruktur menuju era konvegensi mencapai 100%, dengan jumlah paket disesuaikan dengan kebutuhan; (b) kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi mencapai 90% (pada praktek untuk mencapai target 100% sulit, namun demikian telah disiapkan instrumen denda bagi penyelenggara yang tidak patuh); (c) kepatian hukum berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi bagi pelaku industri telekomunikasi diharapkan akan mencapai 100%; (d) penyusunan dan pembahasan ICT Fund dan optimalisasi pemanfaatan PNBP, akan selesai 100%; 8. Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 : (a) penetapan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit mencapai 95%; (b) ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk perizinan mencapai 100%; (d) pelayanan spektrum frekuensi yang diproses tepat waktu mencapai 95% (target 100% dapat tercapai aapabila tidak terkendala oleh tingkat kehandalan perangkat/mesin); Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

60

9.

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan penyiaran, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 antara lain : (a) pembaharuan kebijakan regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri mencapai 100%; (b) ketepatan penyelesaian layanan perijinan mencapai 90% (target 100% dapat tercapai apabila didukung oleh mekanisme perijinan yang melibatkan beberapa instansi, dapat berjalan dengan baik); (c) penyusunan Grand Strategy dan Road Map Penyelenggaraan Penyiaran, mencapai 100%.

10. Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi sertifikasi sistem elektronik, jasa aplikasi dan konten, dengan indikator dan capaian target tahun 2014 antara lain : (a) penyelenggara layanan sistem elektronik telah dapat disertifikasi 80% (target 100% terkendala oleh pesatnya perkembangan teknologi dan layanan elektronik); (b) sistem informasi pekerja migran akan mencapai 24 paket beserta operasional dan pemeliharaan; 11. Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran, dengan indikator dan capaian tahun 2014 antara lain : peningkatan interoperabilitas pada layanan perangkat, aplikasi dan konten mencapai 90% (tingkat kesulitan untuk mencapai target 100% cukup tinggi, karena berkembangnya keberagaman perangkat yang digunakan); 12. Tercapainya tingkat e-literasi masyarakat Indonesia menjadi 50% pada tahun 2014; 13. Tersedianya informasi dan layanan publik yang dapat diakses secara online dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014 : (a) nilai rata-ratae-government instansi pemerintah sekurang-kurangnya menjadi baik (3,4 dari keseluruhan dimensi yang dinilai, yaitu kebijakan, kelembagaan, sarana dan prasarana, aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian yang dilakukans secara berkala); (b) jumlah aparatur pemerintah yang paham TIK sekurang-kurangnya menjadi 80% dari total aparatur pemerintah; (c) prosentase jumlah e-provinsi yang merupakan muara sistem elektronik kabupaten/kota di masing-masing provinsi mencapai 100 persen; serta (d) tersedianya layanan publik yang dapat diakses secara online sekurang-


61

kurangnya untuk layanan kependudukan (e-citizen), perizinan (e-licensing), dan pengadaan (e-procurement). 14. Berkembangnya industri (manufaktur) penunjang TIK dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: (a) prosentase alat dan perangkat telekomunikasi yang memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mencapai 30 persen; (b) prosentase jumlah penyelenggara telekomunikasi yang memenuhi ketentuan TKDN untuk belanja modal dan belanja operasional mencapai 40 persen; dan (c) prosentase TKDN set top box TV digital sekurang-kurangnya mencapai 30 persen.

3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun).

Dengan

mempertimbangkan

visi

pembangunan,

kompleksitas

permasalahan dan untuk menjawab berbagai issu strategis pembangunan yang berkembang di Kabupaten Banyuasin, maka diformulasikan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuasin 2011-2031 adalah: “Mempercepat pertumbuhan Kabupaten Banyuasin melalui pengembangan pertanian dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan ditunjang kegiatan industri serta pertambangan untuk pembangunan berkelanjutan” Dalam rangka pencapaian tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, maka rumusan kebijakan penataan ruang dari Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut: 1. Pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mendorong pertumbuhan wilayah sehingga meminimalisir ketimpangan antar wilayah; 2. Peningkatan pengembangan

aksesibilitas, sistem

layanan

trasnportasi

sarana keseluruh

dan

prasarana

wilayah

dalam

melalui rangka

pemerataan pertumbuhan wilayah Kabupaten Banyuasin; 3. Pemantapkan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung;


62

4. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya yang dikelola secara optimal, terintegrasi, sesuai dengan daya dukung wilayah dan ramah lingkungan; 5. Pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelestarian sumber daya alam hayati, dan budaya Kabupaten Banyuasin. Secara

umum

gambaran

Rencana

Pengembangan

pembangunan

bidang

Perhubungan adalah sebagai berikut : Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)

1.

Tabel 3.15. Rencana Pengembangan Terminal Kabupaten Banyuasin NO TIPE LOKASI TERMINAL KETERANGAN RENCANA PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN

1 2 3

A C C

4

Kecamatan Betung (PPK) Sungsang Kecamatan Suak Tapeh Tanjung Lago

5

Tanjung Lago

6

Tanjung Lago

7

Tanjung Lago

8

Muara Telang

9 10 11 12

Banyuasin I Banyuasin I Banyuasin I Tanjung Api-Api

Terminal Penumpang Terminal Penumpang Terminal Penumpang Terminal Khusus Batubara oleh PT. Servo Terminal Khusus Batubara oleh PT. Sinar Sekawan Abadi Terminal Khusus Batubara oleh PT. Lumbung Karang Sakti Terminal Khusus Batubara oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati Terminal Khusus Batubara oleh PT. Sinar Musi Jaya Terminal Khusus CPO Terminal Khusus Aspal Terminal Khusus Galangan Kapal Terminal Khusus Galangan Kapal

RENCANA PEMBANGUNAN

1

A

Tanjung Api-Api Kecamatan Banyuasin II (PKWp)

2

B

Pangkalan (PKL)

3

C

Kecamatan Rambutan (PPK)

4

C

Teluk Betung Kecamatan Pulau

Balai

dan

Sebalik

Terminal Utama untuk penumpang dan barang (berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Selatan) Terminal Pengumpan untuk penumpang dan barang (berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Selatan) Terminal Lokal (Ketetapan dari kebijakan Kabupaten) Terminal Lokal (Ketetapan dari


63

NO

TIPE

6

C

7

C

8

LOKASI TERMINAL

Rimau (PPL) Cintamanis Banyuasin I Talangkeramat Talang Kelapa Sebalik

KETERANGAN

Kecamatan Kecamatan

kebijakan Kabupaten) Terminal Lokal (Ketetapan dari kebijakan Kabupaten) Terminal Lokal (Ketetapan dari kebijakan Kabupaten) Terminal multimoda

Sumber : RTRW Kabupaten Banyuasin 2012-2032

2. Rencana Pengembangan Pelayanan Transportasi Darat Kondisi jaringan transportasi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan penduduk sehari-hari tidak hanya terbatas pada jaringan jalannya, tetapi juga dari sarana angkutannya. Untuk rencana pengembangan angkutan umum di Kabupaten Banyuasin didasarkan pada simpul-simpul kegiatan yang akan dilayani dan berdasarkan sistem check point (terminal/transit) yang akan dilalui dalam jangkauan pelayanannya (radius). Untuk Jangkauan pelayanan dapat dibagi atas; angkutan antar kota; angkutan kota; dan angkutan perdesaan. Rencana pengembangan angkutan umum berupa penambahan moda angkutan umum yang melayani kawasan untuk trayek, berikut ini : Tabel 3.16. Rencana Pengembangan Pelayanan Transportasi Darat Kabupaten Banyuasin No. 1. 2.

10. 11. 12. 13.

Rute Sukajadi – Pangkalan Balai Serong - Sukajadi - Sungai Rengit Talangkeramat Pangkalan Balai – Pengumbuk Pangkalan Balai – Tanjung Kepayang Pangkalan Balai – Saterio - Sedang Pangkalan Balai – Terentang Pangkalan Balai – Sri Bandung Pangkalan Balai – Lubuk Saung – Lebong Terminal Betung – Tebenan – Purwosari – Talang Jaya Indah – Paldas Terminal Betung – Sungai Lilin Terminal Betung – Lais Terminal Betung – Tanjung Api-Api Sukajadi – Pangkalan Balai – Betung

14.

Sukajadi – Pangkalan Balai – Pulau Rimau

15.

Mariana – Plaju – Prajen

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Wilayah Pelayanannya Angkutan antar perdesaan Angkutan antar perdesaan Angkutan antar Angkutan antar Angkutan antar Angkutan antar Angkutan antar Angkutan antar Angkutan antar

perdesaan perdesaan perdesaan perdesaan perdesaan perdesaan perdesaan

Angkutan antar perdesaan Angkutan antar perdesaan Angkutan antar perdesaan angkutan antar kota dalam kabupaten angkutan antar kota dalam kabupaten angkutan antar kota/kabupaten


64

No. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Rute Cinta Manis Baru – Terminal Plaju Sungai Dua – Terminal Plaju Perumnas Meritai – Terminal Plaju Plaju – Muara Padang Jakabaring – kebonsahang Kenten Laut – Pasar kuto Betung - Sekayu

Wilayah Pelayanannya angkutan antar kota/kabupaten angkutan antar kota/kabupaten angkutan antar kota/kabupaten angkutan antar kota/kabupaten angkutan antar kota/kabupaten angkutan antar kota/kabupaten angkutan antar kota/kabupaten


3. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Untuk menghubungkan beberapa daerah di wilayah Kabupaten Banyuasin yang tidak dapat dilayani oleh transportasi jalan darat karena kondisi fisik dasar yang memerlukan investasi cukup besar dan belum sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Untuk itu maka pengembangan sistem jaringan transportasi air (sungai) merupakan aspek penting dalam membentuk struktur ruang wilayah yang direncanakan. Sistem angkutan sungai di wilayah Kabupaten Banyuasin sangatlah penting dalam mendukung pergerakan manusia dan barang. Untuk itu moda angkutan sungai perlu dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya. Rencana peningkatan pelayanan dan penambahan dermaga diantaranya terlihat pada tabel 3.17 berikut ini : Tabel 3.17 Rencana Pengembangan Dermaga Sungai Kabupaten Banyuasin No Dermaga Lokasi Rencana Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan 1. Dermaga Sungai Sungsang Sungsang Kecamatan Banyuasin II 2. Dermaga Simpang PU Kecamatan Tanjung Lago 3. Dermaga Gasing Kecamatan Talang Kelapa 4. Dermaga Pengumbuk Kecamatan Rantau Bayur 5. Dermaga Sungai Bugin Kecamatan Banyuasin II 6. Dermaga Jalur 8 Kecamatan Air Saleh 7. Dermaga Jalur 6 Kecamatan Air Saleh 8. Dermaga KTM Telang Kecamatan Muara Telang 9. Dermaga Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang 10 Dermaga Mariana Kecamatan Banyuasin I 11. Dermaga Sumbermakmur Kecamatan Muara Padang 12. Dermaga Sidomulyo Kecamatan Muara Padang


65

No 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Lokasi Kecamatan Muara Padang Kecamatan Muara Padang Kecamatan Muara Padang Kecamatan Air Salek Kecamatan Air Salek Kecamatan Makarti Jaya Kecamatan Air Salek Kecamatan Air Salek Kecamatan Air Salek Desa Upang Kecamatan Muara Telang Kecamatan Muara Telang Dermaga Sumber jaya (Jembatan 1 Kecamatan Sumber Marga Telang Dermaga Dermaga Dermaga Dermaga Dermaga Dermaga Dermaga Dermaga Dermaga Dermaga Dermaga Dermaga

Dermaga Simpang Jalur 18 daya Utama Sidorejo Saleh Jaya Pasar Saleh Jaya Parit 9 Saleh Agung Srimulyo Srikaton Penyeberangan Telang Jaya (Jembatan 1) Pasar Telang Jaya

dan 2) 26.

Jemb.1, Pasar Sumber Rejo, Sumber Betung laut 27. D.Sumber Rejo, Sumber Betung Laut 28. D. Unggul Sari, Sumber Betung Laut 29. D.Betung Laut, Pulau Rimau 30. D.Suka Mulya, Pulau Rimau 31. D.Penuguan, Pulau Rimau 32. D.Sri Agung, Kec.Karang agung Ilir 33. Jemb.4, D.Karang Sari, Kec. Sungsang 34. Jemb.5, D.Jatisari, Sungsang 35. Jemb.1, D.Purwo Sari, Tanjung Lago 36. Jemb.2, D.Telangsari, tanjung Lago 37. Jemb.4, D.banyu Urip, Tanjung Lago 38. Jemb.3, D.Mulyasari, Tanjung Lago 39. D.Sebalik 40. Jemb.1, D. Mukti Jaya, Muara Telang 41. D.Balai Makmur, Mariana 42. D.Sungai Rumput, Mariana 43. D.Sungai Rumput, Mariana 44. D.Lebung, Rantau Bayur 45. Dermaga Tebing Abang, D.Pengumbuk, Rantau Bayur 46. D.Gasing, Talang Kelapa Rencana Pembangunan 1. Dermaga Penubuan 2. Dermaga Cintamanis lama/Prajin 3. Dermaga Teluk Tenggulang 4. Dermaga Kenten Laut

Kecamatan Betung Kecamatan Betung Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

Betung Pulau Rimau Pulau Rimau Pulau Rimau Banyuasin II Banyuasin II

Kecamatan Banyuasin II Kecamatan Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kecamatan Muara Telang Kecamatan Banyuasin I Kecamatan Banyuasin I Kecamatan Banyuasin I Kecamatan Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kecamatan Talang Kelapa Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

Pulau Rimau Banyuasin I Pulau Rimau Talang Kelapa



66

Rencana pengembangan moda angkutan untuk rute Makarti Jaya-Sungsang, Makarti Jaya-Kota Palembang, Tanjung Menang-Sungsang, Gasing-Muntok. Sedangkan untuk rencana penambahan moda ditujukan pada Kedukan dan terminal transit/check point di Kota Mariana untuk dapat melayani wilayah perdesaan di ketiga kecamatan tersebut di atas, yakni : • Sungai Kedukan-Kota Mariana • Sungai Kedukan-Tirtoharjo via Kota Mariana dan via Salek Mukti • Sungai Kedukan-Tirtoharjo via Kota Mariana dan via Muara Padang. • Wilayah tengah dan barat Banyuasin difokuskan di terminal Tanjung Alangalang/Sukajadi untuk dapat melayani wilayah perdesaan di Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin III, Betung, Talang Kelapa, Tungkal Ilir, Pulau Rimau, Tanjung Lago, Muara Telang, Sumber Marga Telang dan Kecamatan Banyuasin II. • Penambahan angkutan peerintis untuk trayek Kecamatan Tungkal Ilir – Kecamatan Pulau Rimau. Pengembangan alur pelayaran sungai untuk memperlancar kegiatan ekonomi antar wilayah terutama yang belum bisa dilalui transportasi darat. Alur pelayaran sungai tersebut diataranya melalui Sungai Musi, Sungai Gasing, Sungai Banyuasin, Sungai Telang, Sungai Lalan, Sungai Kenten, Sungai Salek, Sungai Tungkal, Sungai Calik, Sungai Primer 2, Sungai Kumbang, Sungai Padang, Sungai Sebalik, Sungai Makarti, jalur 6, jalur 8, jalur 10 (Kecamatan Air Salek), jalur 6, jalur 8, jalur 10 (Kecamatan Muara Telang), jalur 19, jalur 17 (Kecamatan Tanjung Lago), jalur 18, jalur 20 (Kecamatan Muara Padang), Jalur 13, Jalur 14, jalur 16 (Kecamatan Muara Sugihan). Dengan Rute : - Mariana – Sungsang - Mariana – Muara Telang - Mariana – Sumber Marga Telang - Mariana – Gasing - Mariana - Simpang PU - Mariana – Makartijaya Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

67

- Mariana – Muara Sugihan - Mariana – Muara Padang - Mariana – Karangagung Ilir - Mariana – Penuguan - Kenten Laut – Muara Telang - Bunga Karang – Karangagung Ilir

3.7. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Banyuasin 3.7.1. Tujuan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Banyuasin Tujuan dari pelaksanaan KLHS Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin adalah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam Program dan Kegiatan pembangunan yang tercantum di dalam Rancangan Awal Renstra sehingga dihasilkan rumusan mitigasi dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan atau penguatan substansi program dan kegiatan prioritas sehingga dihasilkan dokumen Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 yang berwawasan lingkungan. Adapun Sasaran dari pelaksanaan kegiatan penyusunan KLHS adalah: 1. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam program dan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan sehingga menghasilkan program dan kegiatan yang ramah lingkungan; 2. Merumuskan mitigasi dan rekomendasi perbaikan dan atau penguatan substansi program dan kegiatan prioritas bidang perhubungan sehingga dihasilkan dokumen Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 yang baik dan berwawasan lingkungan.


68

3.7.2. Indentifikasi dan Analisis Data Tabel 3.15. Identifikasi Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banyuasin Tahun 2014-2018 DAFTAR PENDEK ISU ISU PB Lingkung -an Ekologis

Ketersedia an Infrastruk tur

Kemandiri an Sosial dan Ekonomi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PROGRAM PRIORITAS 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4. Peningkatan Disiplin Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Penyediaan Dokumen Perencanaan

7. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 9. Peningkatan Pelayanan Angkutan

Daya Saing Daerah

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1

1

1

1

11. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

0

0

0

1

Kegiatan yang terkait dengan isu-isu PB

• Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Laut dan Penyebrangan • Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

• Pembangunan Halte Bus, Taxi; Gedung Terminal • Pembangunan Dermaga • Rehab Berat Terminal Betung • Pembuatan Terminal Multi Moda Sebalik


69

DAFTAR PENDEK ISU ISU PB Lingkung -an Ekologis

Ketersedia an Infrastruk tur

Kemandiri an Sosial dan Ekonomi

0

1

0

PROGRAM PRIORITAS 12. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 13. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1

1

Daya Saing Daerah

1

Kegiatan yang terkait dengan isu-isu PB

0

1

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

14. Pengkajian dan Penelitian 0 0 0 1 Bidang Informasi dan Komunikasi 15. Fasilitasi Peningkatan 0 0 1 1 SDM 16. Kerjasama Informasi 0 0 0 1 dengan Media Massa Keterangan: * Angka 0 – apabila tidak ada keterkaitan antara program prioritas dengan isu PB (program tidak mempunyai dampak negatif atau positif terhadap isu yang ada). ** Angka 1 – apabila ada keterkaitan antara program dan isu strategis (program kemungkinan dapat mempengaruhi isu, baik positif maupun negatif) Sumber: Hasil Rapat Tim Penyusun dengan Pemangku Kepentingan, Tahun 2014

3.7.3. Rekomendasi Perbaikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, dan Kebijakan Umum Tim Penyusun KLHS Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018, telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi

perbaikan

terhadap

program-program

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang diperkirakan mempunyai dampak dan atau resiko terhadap lingkungan ekologis.


70

Tabel 3.16. Instrumen Perumusan Rekomendasi dalam Penyusunan Renstra SKPD

No

1

Rumusan Program Pembanguna n

Pengaruh Program

• Mismanageme nt terhadap pengelolaan terminal, baik darat, laut maupun sungai, akan menyebab kan ketidaknyama nan lingkungan, seperti bau Pembangun an yang tidak Prasarana dan sedap dari Fasilitas limbah/sampa Perhubungan h, kesemrawutan lalulintas/ parkir, polusi udara, air dan suara, hingga nilai estetis yang hilang akibat penataan terminal yang kurang baik.

Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif Mitigasi/Adaptasi

• Penguatan kelembagaan dengan instansi lain terkait urusan lintas sektor, seperti persampah an, keamanan, dll • Mengingat terminal adalah prasarana, maka tidak hanya terminal yang mendapat perhatian, sarana perhubungan pun harus diperhatikan, seperti contohnya uji knalpot angkutan umum karena sektor transportasi adalah penyumbang emisi gas rumah kaca tertinggi di Sumsel

Rekomendasi

Alternatif • Konsep RTH pada terminal dapat ditingkatka n tidak hanya “hijau” tetapi juga “hidup”, dalam artian menyediak an tempat untuk hidupnya flora dan fauna tertentu, seperti ikan di dalam kolam air mancur, burung dalam sangkar, tanamantanaman hias, dll • Pemantapa n koordinasi dengan instansi lain mengi ngat pengelolaa

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan harus tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta mempergunakan konsep-konsep yang berwawasan lingkungan


71

No


Pengaruh Program

Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif Mitigasi/Adaptasi

Rekomendasi

Alternatif n terminal menyen tuh sektor lain pula, seperti kebersih an dan keaman an • Adakan pos uji emisi kendara an angkutan umum • Riset tentang alokasi dana bagi peremajaan angkutan umum

2

yang • Pembangunan • Lahan terbangun harus terminal dan memberikan dermaga RTH yang menyebab kan memadai sehingga lahan terkonversinya yang terkonversi lahan sehingga dapat ada ancaman terehabilitasi terhadap secara ekologis Pembangunan eksistensi • Melakukan studi Sarana dan ekosistem kelayakan Prasarana termasuk Perhubu ngan terlebih dahulu biota-biota untuk pada lokus menentukan yang dapat apakah lokus mengancam dinilai layak dan keanekara baik secara gaman hayati ekologis • Menurun nya • Penerapan kualitas air teknologi baru

• Pelibatan masyarakat untuk menggunak an areal terminal untuk berusaha sehingga terminal akan tetap “hidup” dan ada aktivitas • Riset tentang sistem pelampung modular

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan harus tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta mempergunakan konsep-konsep yang berwawasan lingkungan


72

No


Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif

Pengaruh Program sungai tanah

Mitigasi/Adaptasi dan

yang ramah lingkungan yang memungkin kan untuk tidak dilakukan pengecoran yang dapat merusak biota air dan karang

Rekomendasi

Alternatif atau kubus apung sebagai salah satu solusi instalasi perairan yang ramah lingkungan yang dapat diterap kan pada pembuatan dermaga

Sumber: Hasil FGD Tim Penyusun KLHS Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 dengan Pemangku Kepentingan, Tahun 2014.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin terkait dengan pengintegrasian rekomendasi KLHS terhadap program-program Renstranya, antara lain: 1.

Jika program dinilai penting untuk tetap diimplementasikan, maka lakukan riset mengenai metode-metode baru yang lebih ramah lingkungan serta penggunaan teknologi atau teori yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, dalam artian jika metode-metode lama dirasa stagnan dalam pencapaian outcome-nya maka disarankan untuk mengembangkan metode baru.

2.

Diutamakan untuk mencari metode baru yang berwawasan lingkungan, hemat energi, serta tidak memakan biaya besar.

3.

Sangat penting untuk melakukan riset mengenai lokus suatu program untuk mencari lokus yang lebih baik.

4.

Sangat perlu dicermati untuk menentukan timing yang tepat dalam pelaksanaan suatu program.


73

5.

Jika pendanaan dirasa kurang, maka lakukan kajian ilmiah yang menjelaskan bahwa pentingnya penambahan dana dari suatu program.

6.

Jika pendanaan suatu program dirasa kebesaran, penting untuk meninjau pengurangan dana untuk kemudian dialokasikan kepada program yang lebih memerlukan.

7.

Perlu dikembangkan kerjasama pendanaan yang melibatkan pihak swasta, dalam hal ini contohnya adalah menggalakkan corporate social responsibility (CSR).

8.

Penting untuk mengetahui aspirasi serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan

suatu

program

untuk

memaksimalkan

pembangunan

bagi

masyarakat. 9.

Penting untuk menguatkan kelembagaan internal dinas serta memperkuat jaringah koordinasi dengan instansi terkait lain, terutama jika program bersifat lintas sektor.

10. Sangat penting untuk menjalin kerjasama dengan para akademisi untuk mendapatkan saran-saran serta ide-ide segar program-program baru yang kemungkinan dapat dilaksanakan. 11. Perlu kreativitas dan inovasi serta jiwa visioner dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin untuk menemukan programprogram baru yang titik berat programnya disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Banyuasin selama 5 (lima) tahun ke depan.


74

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi VISI adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetapkonsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. VISI merupakan suatu gambaran yang menantang tentangkeadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatuorganisasi. Visi atau Pandangan ke masa depan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Banyuasin

dengan

memperhatikan isu-isu strategis serta permasalahan maka ditetapakan Visi Dinas Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Banyuasin

adalah

”Tersedianya sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan”.

Visi ini menggambarkan apa yang ingin

dicapai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dan diharapkan dapat menggugah dan mendorong peran serta atau keikutsertaan seluruh anggota organisasi yang ada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin untuk merealisasikannya. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Kehidupanorganisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena

itu visi

organisasi juga

harusmenyesuaikan dengan perubahan tersebut. Kualitas menggambarkan karakteristik suatu produk. Dengan kata lain kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggam (meeting the needs of costumers). Pada dasarnya kualitas mengacu kepada sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif


75

yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk. Pelayanan mencakup suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Atau segala sesuatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMND dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan atau peraturan perundang-undang yang berlaku. Perhubungan mengandung pengertian bahwa kualitas pelayanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan dan menjangkau seluruh pelosok tanah air baik di sektor darat, laut maupun udara. Komunikasi dan Informatika berarti pelayanan jasa komunikasi dan informatika mampu mencapai wilayah-wilayah potensial sehingga dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah dengan meningkatnya daya jangkau infrastruktur komunikasi, informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi. Pembangunan

yang

berkelanjutan

mencakup

proses

pembangunan

(lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa

mengorbankan

pemenuhan

kebutuhan

generasi

masa

depan

dimana

pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam.

4.2 Misi MISI merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agartujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.Sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin, telah disusun pula misi dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program dinas ingin dicapai.


76

MISI Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin adalah : 1. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat penyedia dan pengguna jasa perhubungan komunikasi dan informatika; 2. Mengembangkan serta meningkatkan pelayanan jasa transportasi, komunikasi dan informatika dalam rangka menunjang pembangunan; 3. Mewujudkan sistem transportasi terpadu yang dapat memberikan kepuasan bagi pengguna dan penyedia jasa.

4.3 Tujuan dan Sasaran 4.3.1. Tujuan Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin, maka rumusan tujuan yang ingin dicapai adalah : 1. Terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan informatika; 2. Terwujudnya penyelenggaraan transportasi, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien. 3. Menggerakkan

dan

memfasilitasi

tumbuhnya

kegiatan

ekonomi

produktif baru di tengah masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. 4. Terwujudnya

peningkatan

layanan

transportasi,

komunikasi

dan

informatika yang berdaya saing. 5. Terwujudnya peningkatan manajemen perhubungan,komunikasi dan informatika yang profesional.

4.3.2. Sasaran Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Penyeberangan


77

Indikator Sasaran Tersedianya infrastruktur transportasi darat, laut dan penyeberangan yang memadai; 2. Meningkatnya

Pelayanan

Jasa

Transportasi

Darat,

Laut

dan

Penyeberangan Indikator Sasaran Terwujudnya sistem transportasi yang terpadu. 3. Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Indikator Sasaran Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai; 4. Meningkatnya

Komunikasi

Pemahaman Masyarakat Terhadap Informasi dan dalam

Menciptakan

Keterbukaan

dan

Kebebasan

Masyarakat dalam Mengakses Informasi. Indikator Sasaran Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banyuasin yang berwawasan global; 5. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi

Darat, Laut, Penyeberangan, Pos dan Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Indikator Sasaran Tersedianya kualitas SDM yang profesional 6. Meningkatnya pelayanan publik dan administrasi perkantoran

Indikator Sasaran Terwujudnya pelayanan publik dan administrasi perkantoran yang prima 7. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Indikator Sasaran Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur


78

4.4 Strategi Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misiorganisasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan di muka serta denganmemperhitungkan faktor kekuatan/kelemahan dan peluang/ancaman yang ada maka selanjutnya dirumuskan strategi dankebijakan pembangunan transportasi di KabupatenBanyuasin selama lima tahun mendatang (2014-2018), yaitu: 1. Meningkatkan

kualitas

dan

keprofesionalan

aparat

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan; 2. Memfasilitasi kelancaran angkutan penumpang dan barang melalui penyediaan prasarana transportasi yang aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, efisien dan terjangkau; 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi maupun antar wilayah terkait guna menciptakan sinergitas dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

4.5. Kebijakan Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. kebijakan merupakan ketentuan-ketentuanyang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman,pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran danketerpaduan dalam upaya mencapai SASARAN, TUJUAN, MISI, dan VISI organisasi. Kebijakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin adalah: 1.

Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika perlu ditunjang dengan manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;

2.

Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin;


79

3.

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi fasilitas penunjang prasarana lalu lintas;

4.

Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu di bangun sarana dan prasarana terminal dan pelabuhan yang representatif;

5.

Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

6.

Guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan, perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan;

7.

Meningkatkan dan mengembangkan keterpaduan pada rencana tata ruang dan dinamika perkembangan masyarakat;

8.

Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika;

9.

Mengembangkan dan mendayagunakan infrastruktur telematika dalam rangka meningkatkan kemampuan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi untuk keperluan Pemerintah dan mengusahakan pelayanan kepada masyarakat;

10. Mengembangkan upaya terselenggaranya tata pemerintahan yang berbasis elektronis dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel secara bertahap dan berkelanjutan sebagai wujud implementasi e-Government; 11. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi; 12. Optimalisasi

pengembangan

dan

pemanfaatan

e-Government

dan

penyelenggaraan pemerintahan; 13. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan evaluasi.


80

Tabel 3.16. Tabel Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin VISI 1.

Tersedianya sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika dalam menunjang 2. pembangunan yang berkelanjutan

MISI Meningkatkan fasilitas sarana 1.1 dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat penyedia dan pengguna jasa perhubungan komunikasi dan informatika;

TUJUAN SASARAN Terwujudnya peningkatan 1.1.1 Meningkatnya Infrastruktur Transportasi Darat, pembangunan infrastruktur Laut dan Penyeberangan transportasi, komunikasi, dan Indikator Sasaran informatika; Tersedianya infrastruktur transportasi darat, laut dan penyeberangan yang memadai;

1.2

Menggerakkan dan 1.2.1 Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi memfasilitasi tumbuhnya dan Komunikasi. kegiatan ekonomi produktif baru di tengah masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan Indikator Sasaran berkelanjutan. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai;

Mengembangkan serta 2.1. Terwujudnya penyelenggaraan 2.1.1 Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap meningkatkan pelayanan jasa transportasi, komunikasi dan Informasi dan Komunikasi dalam Menciptakan transportasi, komunikasi dan informatika yang efektif dan Keterbukaan dan Kebebasan Masyarakat dalam informatika dalam rangka efisien. Mengakses Informasi. menunjang pembangunan; Indikator Sasaran Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banyuasin yang berwawasan global;

VISI

MISI 2.2

3

Mewujudkan sistem transportasi 3.1 terpadu yang dapat memberikan kepuasan bagi pengguna dan penyedia jasa.

TUJUAN SASARAN Terwujudnya peningkatan 2.2.1 Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi Darat, layanan transportasi, Laut dan Penyeberangan komunikasi dan informatika yang berdaya saing. Indikator Sasaran Terwujudnya sistem transportasi yang terpadu. Terwujudnya peningkatan 3.1.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Di manajemen perhubungan, Bidang Transportasi Darat, Laut, Penyeberangan, komunikasi dan informatika Pos dan Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan yang profesional. Komunikasi. Indikator Sasaran Tersedianya kualitas SDM yang profesional 3.1.2 Meningkatnya pelayanan publik dan administrasi perkantoran Indikator Sasaran Terwujudnya pelayanan publik dan administrasi perkantoran yang prima 3.1.3 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Indikator Sasaran Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur


82

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program Penyusunan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program dan kegiatan tersebut tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut: 1. Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatannya: 1.

Penyediaan jasa surat menyurat;

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

3.

Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah;

4.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

5.

Penyediaan jasa kebersihan kantor;

6.

Penyediaan alat tulis kantor;

7.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

8.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

9.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 11. Penyediaan makanan dan minuman; 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatannya: 1. Pembangunan Gedung Kantor; 2. Pengadaan Kendaraan dinas operasional; 3. Pengadaan Meubeleur; Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

83

4. Pengadaan Alat Komunikasi; 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional; 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; 8. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan internet; 9. Pengadaan Body Speed Boat; 3. Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatannya : Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya. 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatannya : Pendidikan dan pelatihan formal. 5. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Kegiatannya : 1.

Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan;

2.

Survei penentuan titik lokasi perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;

3.

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan;

4.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

5.

Review perencanaan pembangunan dermaga sebalik.

6. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Kegiatannya : 1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi; 2. Pengadaan alat studio dan komunikasi; 3. Pembuatan sistem teknologi informasi terpadu (database) SKPD; 7. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Kegiatannya : 1.

Pembuatan bengkel multi media

8. Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatannya : 1.

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya; Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

84

2.

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;

3.

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan;

4.

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan;

5.

Kegiatan pengaturan lalu lintas angkutan pada hari-hari besar;

6.

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan keselamatan di perairan;

7.

Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

8.

Event Internasional “Musi Tri buoatton”

9. Program fasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Komunikasi dan Informatika Kegiatannya : 1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi. 10. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Kegiatannya : 1. Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal; 2. Pembangunan dermaga; 3. Rehab berat terminal Betung; 4. Pembuatan batas tanah pemerintah (Dishubkominfo) dan pensertifikatan; 5. Pembangunan dermaga sungai Sebalik; 11. Program Kerjasama Informasi dengan mas media Kegiatannya : 1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah; 2. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat; 3. Pembinaan pos komunikasi dan telekomunikasi; 12. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kegiatannya : 1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas darat; 2. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas sungai; 13. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Kegiatannya : Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

85

1. Perkerasan lapangan parkir 2. Pengadaan alat uji kendaraan bermotor. 14. Program Penyediaan Dokumen Perencanaan Kegiatannya : 1. Penyusunan

dan

pengumpulan

data/informasi

kebutuhan

dokumen

perncanaan; 2. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD; 3. Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK)

5.2 Kelompok Sasaran Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah : 1.

Masyarakat pengguna jasa transportasi;

2.

Pelaku usaha bidang transportasi;

3.

Masyarakat pengguna jasa komunikasi;

4.

Institusi pemerintah pengguna jasa jaringan internet dan intranet;

5.

Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan, komunikasi dan informatika;

5.3 Pendanaan Guna merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan, diperlukan dana yang cukup besar. Untuk itu secara bertahap program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari : 1.

APBD Kabupaten Banyuasin;

2.

APBD Provinsi Sumatera Selatan;

3.

APBN dan;

4.

Bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (hibah, pinjaman, dll).


86

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

6.1.Tujuan dan sasaran dalam RPJMD 6.1.2. Tujuan Tujuan pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam RPJMD adalah : 1.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan;

2.

Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat;

3.

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik;

4.

Menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana fisik;

5.

Meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

6.1.3. Sasaran Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada RPJMD adalah : 1.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

2.

Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang komprehensif dan berkeadilan;

3.

Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi;

4.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata;

5.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi.


87

Meningkatnya pelayanan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja secara keseluruhan lewat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Gambaran tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin akan terlihat pada indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif . Untuk mengetahui seberapa dampak pelayanan publik, dapat diukur melalui pencapaian kebijakan, program dan kegiatan. Dalam hubungan dengan program dan kegiatan ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai adalah : 1.

Indikator masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan informasi;

2.

Indikator keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik;

3.

Indikator hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah;

4.

Indikator manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;

5.

Indikator dampak (Impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan;


88


89

6.2. Indikator Kinerja Keberhasilan pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dapat di lihat melalui beberapa indikator antara lain :

NO (1)

VISI

MISI

(2) Tersedianya Sarana dan Prasarana sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika dalam menunjang pembanguna n yang berkelanjutan

(3) 1.

Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat penyedia dan pengguna jasa perhubungan komunikasi dan informatika

SASARAN (4) Tersedianya infrastruktur transportasi darat, laut dan penyeberangan yang memadai

PROGRAM (5) Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan

.

Mengembangkan serta meningkatkan pelayanan jasa transportasi, komunikasi dan informatika dalam rangka menunjang

Meningkatnya Insfratruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

KEGIATAN

dan

TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017 2018 (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penyusunan kebijakan, norma, standar dan √ √ √ √ √ prosedur bidang perhubungan Survei penentuan titik lokasi pembangunan √ √ √ √ prasarana dan fasilitas perhubungan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan √ √ √ √ √ Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan √ √ √ √ √ Darat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan √ √ √ √ √ Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan √ √ √ √ √ Sungai, Laut dan Penyeberangan Review Perencanaan Pembangunan Dermaga √ Sebalik Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung √ Terminal Pembangunan Dermaga √ √ √ √ √ Rehab Berat Terminal Betung √ √ √ √ √ Pembuatan Batas Tanah Pemerintah √ √ √ √ √ (Dishubkomunfo) dan Persertifikatan Pembangunan Dermaga Sungai Sebalik √ √ -

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan Pengembagan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Database) SKPD

√

√

√

√

√

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan

Bengkel Multi Media

√

√

√

√

√

NO (1)

VISI (2)

MISI (3)

SASARAN (4)

KEGIATAN

(5) Komunikasi Program Kerjasama Informasi dengan mass media

pembangunan

8. Mewujudkan Sistem Transportasi Terpadu yang dapat Memberikan Kepuasan bagi Pengguna dan Penyedia Jasa

PROGRAM

Meningkatkan Pelayanan Jasa Transportasi Darat, Laut dan Penyeberangan

Meningkatnya Pelayanan Publik dan Administrasi perkantoran yang prima

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(6)

TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat Pembinaan Pos Komunikasi dan Telekomunikasi Kerjasama Informasi dengan Mass Media

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan dokumen Perencanaan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

√

√

√

√

√

√

-

-

-

√

-

√

-

-

-

√

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√

√

√

√

√


91

NO (1)

VISI (2)

MISI (3)

4. Mewujudkan Sistem Transportasi Terpadu yang dapat Memberikan Kepuasan bagi Pengguna dan Penyedia

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

(4)

(5)

Meningkatnya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnya kapasitas dan sumber daya aparatur Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi Darat, Laut, Penyeberangan, Pos dan Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program

Fasilitasi

(6) daerah Pembangunan gedung kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Meubelur Pengadaan Alat Komunikasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Internet Pengadaan Body Speed Boat Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada HariHari Besar Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan

TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (7) (8) (9) (10) (11) (12) √ √

√ √

√ √ √

√ √ √

√

√

√

√ √ √ √

√

√

-

√ -

√ √ √ √ √

√ √

√

√

√ √

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√


92

√ √ √

√

NO (1)

VISI (2)

MISI (3)

SASARAN (4)

PROGRAM

KEGIATAN

(5) Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

(6) informasi

TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

√

√

√

√

√

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai

√

√

√

√

√

Perkerasan Lapangan Parkir Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

√ -

√ -

√ √

√ √

√ √


93

BAB VII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin 5 ( lima ) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyuasin dan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas tahunan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin tahun – tahun sebelumnya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN,

SUPRIADI, SE., M.STr. Pembina Tingkat I NIP. 19620509 198202 1 001


94

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Recommend Documents