BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Organisasi
Perangkat
Daerah
Dinas
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan Provinsi Jawa Tengah merupakan Dinas unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Tengah. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dinyatakan bahwa setiap
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
wajib
menyusun
rencana
pembangunan jangka menengah atau disebut juga sebagai Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsinya. Atas amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tersebut dan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pembangunan daerah sesuai urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah merupakan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah serta menjadi pedoman
dalam
pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
rencana
pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1
Dengan adanya perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah periode 2013 – 2018 yang mengusung visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013 – 2018 serta Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
secara
simultan
harus
menyusun
Rencana
Strategis
Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 untuk tahun 2017 dan 2018. Oleh karena itu Renstra ini memuat program dan kegiatan tahun 2017 dan 2018, sesuai dengan RPJMD Perubahan. Sedangkan program dan kegiatannya merupakan kelanjutan tahun 2013-2016 telah tertuang dalam Renstra SKPD Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra ini. Keterkaitan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2013 – 2018 dengan RPJMD secara substansial merupakan implementasi atas misi No 7, yaitu Peningkatan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan. Selain mengimplementasikan misi no. 7 RPJMD, Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah juga mendukung misi no. 2, yaitu Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangai Kemiskinan dan Pengangguran dengan strategi Peningkatan produksi dan produktivitas
pertanian,
perkebunan,
peternakan,
perikanan
dan
kehutanan. Renstra
Dinas
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
ini
pada
prinsipnya disusun secara paralel dengan proses perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
– 2018. Metodologi
penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renstra dimulai dengan langkah awal mengidentifikasi isu-isu strategis, hasil evaluasi RPJMD, evaluasi Renstra periode berjalan, telaah terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan yang terkait lainnya.
1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum untuk menyusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004; 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4739). 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69); 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 12) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 14) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 15) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi; 16) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 17) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; 18) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 19) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 20) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan; 21) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 22) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
yang
Berlaku
di
Kementerian
Kehutanan; 23) Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya; 24) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132); 25) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45); 26) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 4); 27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025; 28) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029; 29) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4
30) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Provinsi Jawa Tengah;
31) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018; 32) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 34) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota; 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 36) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. 37) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030. 38) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1. MAKSUD Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 20132018
disusun
dengan
maksud
untuk
menyediakan
dokumen
perencanaan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang dapat memastikan arah kinerja menuju tercapainya sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jawa Tengah. Secara operasional akan menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dan 2018 sebagai kelanjutan perencanaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 20132016. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5
2. TUJUAN Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah disusun dengan tujuan : 1) Mengidentifikasi
isu-isu
strategis
bidang
lingkungan
hidup
dan
kehutanan dan keterkaitannya dengan isu strategis pembangunan daerah dan isu strategis Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat nasional; 2) Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018; 3) Merumuskan indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018; 4) Merumuskan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan indikatif untuk mencapai sasaran strategis/indikator kinerja utama. 5) Meningkatkan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
Pendahuluan Bab
ini
menguraikan
latar
belakang,
landasan
hukum
penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan. BAB II Gambaran Pelayanan Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
Provinsi Jawa Tengah Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah,
sumber
daya
yang
dimiliki
dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah
dihasilkan
sesuai
Renstra
periode
sebelumnya,
serta
tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.
Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan
terkait
dengan
tugas
dan
fungsi
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran serta rumusan strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 5 (lima) tahun mendatang. BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 5 (lima) tahun mendatang.
BAB VI Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII Penutup Penutup,
berisi
tentang
pedoman
transisi
dan
kaidah
pelaksanaan renstra.
Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7
