BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan di Provinsi Papua, Badan Pengelola Lingkungan Hidup selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah dalam bidang lingkungan hidup berkewajiban menyusun Renja Kerja (Renja) tahun 2016 sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disebut RKPD, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Renja merupakan fungsi penting dalam system perencanaan daerah, karena RENJA menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembanunan pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat, sejalan dengan pasal 2 (dua) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa bahwa daerah, kabupaten dan kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbangda berfungsi sebagai forum untuk menhasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Papua. Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kkedududkan yang strategis yaitu menjembatani antara perancanaan strategis jangka menennngah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonoomi dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakann pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang merupakan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

RENJA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, BPLH berupaya menyusun Rencana Kerja SKPD yang mengacu Pada RPJMD Provinis Papua Tahun 2013-2018. Proses penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Pengelola Lingkungan Hidup merupakan penjabaran visi: “Badan Pengelola Lingkungan Hidup Papua proaktif dan berperan mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Adat menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera”

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2016 sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahunn 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4437) 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahh diubah dengan Peraturan Mmenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 6) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 7) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2018. 8) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.


1.3 Maksud dan Tujuan a) Maksud Maksud dari penyusunan Rencanna Kerja SKPD Badan Pengelola Lingkungan Hidup Tahun 2016 adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-programm prioritas yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua. b) Tujuan Dokumen Rencana Kerja SKPD Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2016 disusun dengan Tujuan sebagai berikut: 1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh BPLH Provinsi Papua. 2. Merumuskan program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indicator kinerja pada tahun 2016. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri DAlam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peratuturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan susunan sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja BPLH 3.2 Program dan Kegiatan BPLH Tahun 2016

BAB IV

PENUTUP


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan lingkungan hidup dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Program dan kegiatan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Tahun 2014 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2014. B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2014 Penetapan Rencana Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2016 ditentukan dari hasil kajian (reviuw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun sebelumnya (tahun n-1). Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan 10 program dan 45 kegiatan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2014 sebesar Rp. 25. 690. 027.000,dengan realisasi sebesar Rp. 23.898.256.379 (93.03%) dengan realisasi fisik 94,76% adalah sebagai berikut : No 1.

2.

3.

4

Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program

URAIAN : Pelayanan Administrasi Perkantoran : Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 55% : Rp. 523.740.000,: Rp. 286.651.130,: 54,73 % : Pelayanan Administrasi Perkantoran : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : 100 % : Rp. 162.000.000,: Rp. 158.611.000,: 97,91% : Pelayanan Administrasi Perkantoran : Penyediaan Alat Tulis Kantor : 100 % : Rp. 318.128.00,: Rp. 318.111.000,: 99,99 % : Pelayanan Administrasi Perkantoran


KET

5

6.

7.

8.

9

10

11

12

Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan

: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan : 100 % : Rp. 303.570.000,: Rp. 303.570.000,: 100 % : Pelayanan Administrasi Perkantoran : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 100 % : Rp. 24.000.000,: Rp. 23.997.341,: 99,99% : Pelayanan Administrasi Perkantoran : Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangundangan : 12,02 % : Rp. 40.760.000,: Rp. 4.900.000,: 12,02 % : Pelayanan Administrasi Perkantoran : Penyediaan Makanan dan Minuman : 100 % : Rp. 154.000,000,: Rp. 153.912.310,: 99,94 % : Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Negeri : 100 % : Rp. 1.228.850.000,: Rp. 1.226.599.700,: 99,82 % : Pelayanan Administrasi Perkantoran : Penunjang Sub TP2K BPLH Provinsi Papua : 100 % : Rp. 90.000.000,: Rp. 90.000.000,: 100 % : Pelayanan Administrasi Perkantoran : Peringatan Hari Lingkungan Hidup Se-dunia setiap 5 Juni : 100 % : Rp. 177.857.000,: Rp. 159.092.000,: 89,45% : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor : 100 % : Rp. 278.522.000,: Rp. 279.750.000,: 99,36 % : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


13

14

15

16

17

Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan

18

Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program

19

Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program

20


: 100 % : Rp. 410.880.000,: Rp. 409.600.000,: 99,69 % : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional : 100 % : Rp. 265.700.000,: Rp. 265.622.744,: 99,97 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor : 100 % : Rp. 302.500.000,: Rp. 287.317.400,: 94,98 % : Peningkatan Disiplin Aparatur : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya : 100 % : Rp. 135.000.000,: Rp. 130.350.000,: 96,56 % : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Pendidikan dan Pelatihan Formal : 100 % : Rp. 730.000.000,: Rp. 710.650.000,: 97,35 % : Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 100 % : Rp. 30.000.000,: Rp.30.000.000,: 100 % : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran : 100 % : Rp. 15.000.000,: Rp.15.000.000,: 100 % : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun : 100 % : Rp. 30.000.000,: Rp. 30.000.000,: 100 % : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


Kegiatan

21


22


23

Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan

24


25


26


27


Kinerja dan Keuangan : Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD : 100 % : Rp. 40.000.000,: Rp. 40.000.000,: 100% : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup : Pengawasan Limbah B3 di Provinsi : 100 % : Rp. 137.700.000,: Rp. 128.886.600,: 93,60 % : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup : Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua : 100 % : Rp. 201.300.000,: Rp. 193.750.000,: 95,25 % : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup : Peningkatan Kapasitas Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua : 100 % : Rp. 184.500.000,: Rp. 174.800.000,: 94,74 % : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup : Pemantauan RKL /RPL : 100 % : Rp. 148.200.000,: Rp. 121.966.300,: 82,30 % : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup : Komisi Penilai Amdal Provinsi Papua : 100 % : Rp. 288.080.000,: Rp. 287.766.800,: 99,89 % : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup : Pemantauan Kualitas Udara Ambien : 100 % : Rp. 212.500.000,: Rp. 210.400.000,: 99,01 % : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup


28

Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan

29

Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi

30

Program

31

Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi

32

Program Kegiatan

33

34

Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program

: Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan : 100 % : Rp. 2.849.800.000,: Rp. 2.831.000.000,: 99,34 % : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup : Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Penyelamatan Danau : 55 % : Rp. 185.800.000,: Rp. 101.346.000,: 54,55 % : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup : Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim C : 100 % : Rp. 288.550.000,: Rp. 269.814.500,: 93,51 % : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup : Pembinaan Lisensi Komisi AMDAL Kab/Kota : 100 % : Rp. 238.350.000,: Rp. 193.612.600,: 81,23 % : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup : Pemberdayaan Masyarakat Adat Sadar Hukum Lingkungan : 57 % : Rp. 144.009.350,: Rp. 81.319.000,: 56,47 % : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup : Pembangunan Gedung Laboratorium Lingkungan Tahap IV : 100 % : Rp.2.381.850..000,: Rp. 2.299.692.000,: 96,55 % : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam : Pemberdayaan Institusi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup : 100 % : Rp. 506.915.200,: Rp. 501.315.200,: 98,90% : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


Kegiatan

35

36

37

38

39

40

41

Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan

42


: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup : 100 % : Rp. 234.850.000,: Rp. 209.920.000,: 89,38% : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH : Pekan Lingkungan Hidup di Provinsi Papua : 100 % : Rp. 459.200.000,: Rp. 458.495.000,: 99,85 % : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH : Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah : 100 % : Rp. 196.900.000,: Rp. 179.872.100,: 91,35 % : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH : Rakoornis Pengelolaan SDA dan LH : 100 % : Rp. 438.704.450,: Rp. 434.728.950,: 99,09 % : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH : Penyebarluasan Infromasi SDA dan LH : 100 % : Rp. 279.034.000,: Rp. 260.598.200,: 93,39 % : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH : Diseminasi Peraturan Pengelolaan SDA dan LH : 100 % : Rp. 218.100.000,: Rp. 197.600.000,: 90,60 % : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH : Bimbingan Teknis Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kabupaten : 100 % : Rp. 127.000.000,: Rp. 121.461.700: 95,64 % : Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan : Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pengembangan Ekowisata : 100 % : Rp. 125.750.000,: Rp. 124.750.000,: 99,20 % : Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dn LH


Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi Program Kegiatan Penyelesaian Pekerjaan Anggaran Realisasi Presentase Realisasi

: Sekretariat Task Force Carbon Papua : 100 % : Rp. 175.400.000,: Rp. 172.498.000,: 98,35 % : Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dn LH : Pengembangan Sekolah Berwawasan Lingkungan : 100 % : Rp. 147.000.000,: Rp. 142.500.000,: 96,94 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2014 Capaian Kinerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Tahun 2014 dengan jumlah program 10 dan 43 kegiatan dengan tingkat pencapaian indikator kinerja program sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2014 sebagai berikut: a) Capaian Kinerja Sasaran Strategis I pencapaiannya adalah 66,67% hal ini disebabkan karena kurangnya penegakan hukum bagi dunia usaha dalam mengelola lingkungan hidup, disamping itu kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap dunia usaha. Badan Pengelola Lingkungan Hidup baru memilik 2 (dua) tenaga PPLHD dan 5 (lima) tenaga PPNS untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan diseluruh dunia usaha yang ada di Provinsi Papua.Perlu ditingkatkan tenaga PPLHD dan PPNS Provinsi Papua. b) Capaian Kinerja Sasaram Strategis II adalah 77, 67% ini berarti penurunan beban pencemar di Provinsi Papua diperlukan pengawasan yang lebih ketat lagi yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Papua. c) Capaian Kinerja Sasaran Strategis III adalah baru mencapai 50% sehingga diperlukan sosialisasi, memberikan pengertian kepada masyarakata adat dengan membentuk pospos pengaduan tentang kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh setiap orang/dunia usaha di masing-masing wilayah adat. d) Capaian Kinerja Sasaran Strategi IV adalah 94,5% adalah baik dengan membangun koordinasi perencanaan baik di Provinsi Papua, Kabupaten/kota maupun pemangku kepentingan. e) Capaian Kinerja Sasaran Strategis V adalah 85,75% yang berarti bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adat yang berbasis pada potensi SDA dan lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terkendala di daerah konflik. Diharapkan pada tahun depan pemberdayaan masyarakat terus ditingkatkan lagi. f) Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI adalah 103% telah melampaui target peningkatan kapasitas laboratorium terutama pengadaan alat-alat laboratorium dari


yang direncanakan sehingga ditahun mendatang dapat mengadakan alat laboratorium yang lainnya. g) Capaian Kinerja Sasaran Strategis VII adalah 250% telah melampai target dari 4 sekolah yang ditargetkan untuk dibina menjadi 10 sekolah. Sehingga di tahun mendatang terus ditingkatkan agar lebih banyak lagi sekolah yang berwawasan lingkungan. h) Capaian Kinerja Sasaran Strategis VIII adalah 95,5%, Dokumen AMDAL yang dibahas namun perlu pembinaan bagi kabupaten/kota baik yang sudah maupun yang belum memiliki Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota agar memiliki lisensi komisi penilai AMDAL Daerah. i) Capaian Kinerja Sasaran Strategis IX adalah 48% disebabkan karena besarnya biaya pengambilan gambar (Shooting) di Kabupaten Intan Jaya, Sugapa tentang pemberdayaan masyarakat adat sehingga hanya bisa dilaksanakan sebanyak 5 kali disamping itu belum tertatanya dengan baik data untuk menjadi informasi yang dapat disebarkan kepada masyarakat baik melalu media cetak, elektronik, liflet maupun baliho tentang lingkungan hidup. j) Capaian Kinerja Sasaran Strategis X adalah 95% untuk menyusun Rencana Aksi untuk pemanfaatan karbon khususnya di 11 Kabupaten percontohan. k) Capaian Kinerja Sasaran Strategis XI adalah 95,37% ini berarti PNS dilingkungan BPLH Provinsi Papua baik dalam melaksanakan tugas dalam rangka peningkatan profesionalisme dan disiplin Aparatur di lingkungan Provinsi Papua. Secara keseluruhan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup yang ditargetkan pada tahun 2014 mencapai 96,22%, walaupun Capaian Kinerja Sasaran Strategis sangat berhasil namun capaian kinerja sasaran strategis untuk penanganan kerusakan lingkungan capaiannya masih kurang memuaskan sehingga diperlukan sumber daya manusia yang handal, pendanaan yang memadai agar tingkat kerusakan lingkungan di Provinsi Papua dapat diminimalisir.


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Lingkungan Sejalan

dengan

perkembangan

pembangunan

di

Papua

saat

ini

serta

memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur Papua selama 5 (lima) tahun kedepan (2014-2018), maka Visi Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua Tahun 2014-2018 adalah: “BPLH Provinsi Papua proaktif dan berperan mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Adat menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera” Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua sebagai berikut: 1. Menerapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan; 2. Membangun perencanaan dan koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

antar

pemangku kepentingan dengan menerapkan kaidah good governance; 3. Mewujudkan manfaat ekonomi lingkungan Hidup bagi kehidupan masyarakat dan penguatan kapasitas fiskal Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan; 4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam mengelola lingkungan hidup 5. Mendorong peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup (daya tampung dan daya dukung); 7. Mengembangkan sistem manajemen dan informasi lingkungan hidup. 8. Mewujudkan Papua sebagai paru-paru dunia dalam penurunan emisi gas rumah kaca.


3.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan strategis yang ingin dicapai BPLH Provinsi Papua Tahun 2014-2018 sesuai Visi dan Misi tersebut di atas adalah: No 1.

Misi Menerapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan

2.

Membangun perencanaan dan koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup antar pemangku kepentingan dengan menerapkan kaidah good governance. Mewujudkan manfaat ekonomi lingkungan Hidup bagi kehidupan masyarakat dan penguatan kapasitas fiskal Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup Mendorong peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup (daya tampung dan daya dukung).

3.

4

5

6

7

Mengembangkan sistem manajemen dan informasi lingkungan hidup.

8

Mewujudkan Papua sebagai paru-paru dunia dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Mewujudkan Profesionalisme Aparatur serta Disiplin Aparatur

9.

Tujuan Sasaran Terwujudnya pengelolaan SDA 1. Meningkatkan pengawasan dan secara terpadu dgn pengendalian pengelolaan Memperhatikan penataan ruang lingkungan dan kelestarian lingkungan dan 2. Menurunkan beban pencemaran penegakan hukum lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya 3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi Lingkungan hidup 4. Meningkatkan upaya penaatan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggar aturan lingkungan atau pelaku pencemaran lingkungan hidup Terwujudnya koordinasi, Membangun koordinasi integrasi dan sinkronisasi perencanaan yang perencanaan pengelolaan strategis antara lingkungan hidup pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup Terwujudnya perlindungan dan Peningkatan ekonomi pengelolaan lingkungan hidup masyarakat adat berbasis melalui upaya pemberdayaan potensi SDA dan lingkungan masyarakat adat hidup

Terwujudnya pembinaan dan penguatan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup

Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup

Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup melalui partisipasi aktif masyarakat adat Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan Terwujudnya sistem informasi lingkungan hidup (SI Lingkungan Hidup) yang akurat dan mutakhir Terwujudnya penurunan emisi gas rumah kaca

Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan

Terwujudnya profesionalisme aparatur dan disiplin aparatur

Meningkatnya profesionalisme aparatur serta disiplin aparatur


Meningkatnya kualitas data melalui sistem informasi lingkungan hidup (SI Lingkungan Hidup) Meningkatnya serapan karbon

3.1.2. Strategi dan Kebijakan Adapun strategi untuk mencapai misi dapat dikelompokkan sebagai berikut : No 1

MISI STRATEGI Menerapkan Pengelolaan 1. Mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup dengan yang berwawasan lingkungan. prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan 2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lingkungan terhadap sumber pencemar

3

Membangun perencanaan dan koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup antar pemangku kepentingan dengan menerapkan kaidah good governance. Mewujudkan manfaat ekonomi lingkungan Hidup bagi kehidupan masyarakat dan penguatan kapasitas fiskal Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatkan kapasitas laboratorium Lingkungan Hidup

3. Meningkatkan informasi lingkungan hidup

Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup.

4. Meningkatkan pelayanan public terhadap pengelolaan lingkungan hidup

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam SI Lingkungan Hidup

5. Meningkatkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

2

KEBIJAKAN Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

1. Penerapan penegakan hukum lingkungan 2. Pembentukan pos-pos pengaduan 3. Peningkatan kapasitas SDM PPLHD dan PPNS 4. Penyebarluasan informasi hukum kepada pemangku kepentingan 5. Penyusunan Perdasi/Perdasus Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkatkan kerjasama antar Peningkatan koordinasi, pemerintah dan pemangku integrasi dan kepentingan dalam perencanaan sinkronisasi pengelolaan Lingkungan Hidup pengelolaan lingkungan hidup antara pemda dan pemangku kepentingan 1. Meningkatkan Investasi Hijau 1. Peningkatan Perlindungan yang berpihak pada masyarakat dan Pengelolaan adat; lingkungan hidup 2. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta jasa lingkungan 3. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui Pengelolaan Produk Lokal


2. Meningkatkan masyarakat

4

pemberdayaan Pembentukan kelompok pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan Mendorong terbentuknya Meningkatkan kapasitas dan 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup instansi Lingkungan Hidup kapabilitas kelembagaan dalam di Prov. Papua melalui di kabupaten/kota sebagai pengelolaan lingkungan Hidup Pembentukan Badan Lingkungan urusan wajib Hidup, pengembangan SDM melalui diklat/bimtek/kursus dan studi banding dibidang Lingkungan Hidup.

5

Mendorong peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

6

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup (daya tampung dan daya dukung).

7

Mengembangkan manajemen dan lingkungan hidup.

8

Mewujudkan Papua sebagai paru-paru dunia dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

9

Mewujudkan Profesionalisme Aparatur serta Disiplin Aparatur

sistem informasi

2. Peningkatan sapras pengendalian Peningkatan perlindungan dampak lingkungan. dan pengelolaan lingkungan hidup Meningkatkan pemulihan dan 1. Pembentukan kelompok pelestarian SDA dan Lingkungan masyarakat mitigasi dan Hidup adaptasi. 2. Pembentukan kelompok kehati, 3. Pembentukan kaukus lingkungan. 1. Meningkatkan pengawasan dan Peningkatan kualitas pengendalian Dampak usaha lingkungan hidup. dan/atau kegiatan 2. Meningkatkan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Meningkatkan pelayanan public dan akses informasi melalui sistem informasi lingkungan hidup (SILH) Mengiventarisasi penghasil emisi sektor AFOLU, Transportasi, Energi dan Pengelolaan limbah

Keterbukaan informasi lingkungan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat

Perhitungan hasil emisi sector AFOLU, Transportasi, Energi dan Pengelolaan limbah Mewujudkan reformasi biro krasi Tertib administrasi, dan peningkatan tata kelola transparansi dan akubntable pemerintahan

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Papua 2013-2018 dan mengacu kepada tugas dan fungsi nya, maka Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua akan mendukung terlaksananya visi dan misi Gubernur terutama di Misi Keempat dan Kelima : Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal dan Percepatan Konektivitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antara Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan.


3.1.3. Sasaran Strategis Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: Tabel 3.1: Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2014-2018 No . 1

2

3

4

5

6

7

8

9

SASARAN STRATEGIS Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya

Meningkatkan upaya penaatan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggar aturan lingkungan atau pelaku pencemaran lingkungan hidup Membangun koordinasi perencanaan yang strategis antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup melalui peran serta masyarakat adat Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup Meningkatnya pengendalian pengelolaan LH pada dunia usaha

Persentase perusahaan yang taat Pengelolaan Lingkungan Tingkat Kualitas Udara Ambien memenuhi baku mutu Tingkat Kualitas Air yang memenuhi kualitas baku mutu Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah pos pengaduan yang dibentuk dalam masyarakat adat Jumlah dokumen perencanaan

Dunia usaha

2

TARGET AKHIR (Th. 2018) 22

Tren udara

12

12

Tren kualitas air

18

18

Jumlah kasus pengaduan yang ditindak lanjuti Jumlah pos

1

15

1

29

dokumen

3

3

Jumlah kelompok masyarakat yang aktif menjaga lingkungan

Jumlah Kelompok

21

56

Jumlah laboratorium lingkungan yang terakreditasi Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang mendapatkan ijin lingkungan

Jumlah laboratorium

1

3

8

30

INDIKATOR KINERJA SASARAN


KONDISI AWAL (Th. 2014)

SATUAN

kualitas

Jumlah lingkungan

ijin

3.2 Program dan Kegiatan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Tahun 2015 Program prioritas bidang lingkungan hidup Provinsi Papua yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2014-2018 ditetapkan ada 10 program program prioritas, sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Kantor Indikator kinerja program lancarnya urusan administrasi perkantoran Kelompok sasaran: Aparatur Kegiatan yang akan dilaksanakan: 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 9. Penunjang Sub TP2K Badan Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Indikator kinerja program Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Kelompok sasaran: Aparatur Kegiatan yang akan dilaksanakan Pendidikan dan pelatihan formal

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator kinerja program Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan Fungsi Sarana Kantor Kelompok sasaran: Aparatur Kegiatan yang akan dilaksanakan: 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 7. Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup

4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Indikator kinerja program Meningkatnya Disiplin Aparatur Kelompok sasaran: Aparatur Kegiatan

yang

akan

dilaksanakan:

Pengadaan

Pakaian

Dinas

Beserta

Perlengkapannya

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator kinerja program Tersusunnya dan Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kelompok sasaran: Aparatur/Masyarakat Kegiatan yang akan dilaksanakan: 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4. Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD

6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Indikator kinerja program Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Kelompok sasaran: Institusi Pemerintah, Swasta, Pemerhati Lingkungan, Masyarakat Adat. Kegiatan yang akan dilaksanakan: 1. Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua 2. Peningkatan Kapasitas Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua 3. Pemantauan RKL/RPL 4. Pemantauan Kualitas Udara Ambien 5. Pemberdayaan Masyarakat Adat Sadar Hukum Lingkungan


6. Pengawasan Lingkungan Hidup 7. Pembinaan Pemantauan dan Penilaian Adipura

7) Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Indikator kinerja program Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kelompok sasaran: Institusi Pemerintah, Pemerhati Lingkungan, Masyarakat Adat. Kegiatan yang akan dilaksanakan: 1. Pembinaan dan Penilaian Kalpataru 2. Pemberdayaan Institusi Kemasyarakatan Dalam Penyelamatan Danau

8) Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Indikator kinerja program Penurunan emisi GRK dan Peningkatan Serapan GRK Kelompok sasaran: Institusi Pemerintah, Pemerhati Lingkungan, Masyarakat Adat. Kegiatan yang akan dilaksanakan: 1. Pengelolaan Sampah di Kab/Kota (Pilot/Project) 2. Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Adaptasi dan Mitigasi Tanaman Buah Merah di 5 Wilayah

9) Program Peningkatan Kualitas dan Aksees Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Indikator kinerja program presentase status lingkungan hidup Kelompok sasaran: Institusi Pemerintah, Pemerhati Lingkungan, Dunia Usaha Kegiatan yang akan dilaksanakan: 1. Pekan Lingkungan Hidup di Provinsi Papua 2. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah 3. Penyebarluasan Informasi SDA dan LH 4. Pekan Cinta Puspa dan Satwa Papua


10) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan Indikator kinerja program Meningkatnya Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan Kelompok sasaran: Institusi Pemerintah, Pemerhati Lingkungan, Dunia Usaha, Masyarakat Adat Kegiatan yang akan dilaksanakan: Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pengembangan Ekowisata.

Program Pendukung untuk mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur ada satu program yaitu: Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Indikator kinerja program meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Kelompok sasaran: Institusi Pemerintah, Pemerhati Lingkungan, Dunia Usaha, Masyarakat Adat Kegiatan yang akan dilaksanakan: 1. Pembentukan pos pengaduan LH Papua 2. Pembinaan dan Pengawasan Komisi AMDAL Kabupaten/Kota 3. Rakoornis Lingkungan Hidup Provinsi Papua 4. Penilaian Dokumen LH 10 Kegiatan Wajib AMDAL 5. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Laboratorium Lingkungan Hidup Papua 6. Pembentukan Kaukus Lingkungan Hidup Provinsi


Tabel. 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPLH Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1.08

Urusan Wajib

1.08.1

Perencanaan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi

Jumlah surat yang didistribusikan

Kota Jpr

500

srt

76.200.000,-

DBH

500

srt

100.000.000,-

Sarana komunikasi dan listrik yang terpelihara Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan/barang cetakan penunjang admistrasi

Kota Jpr

1

Unit telp

156.000.000,-

DBH

2

Unit telp

250.000.000,-

1

2

Unit visat

317.687.500,-

DBH

50

jenis

400.000.000,-

273.824.500,-

DBH

400

eksp

350.000.000,-

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu indikatif

Sumb er Dana

Catat an Penti ng

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif

Pembangunan 1.08.1 1.08.1.01

1.08.1.02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.08.1.10

Penyediaan Kantor

Alat

Tulis

1.08.1.11

Penyedian barang cetakan dan penggandaan

Kota Jpr

50

Unit visat jenis

Kota Jpr

400

eksl


1.08.1.12

1.08.1.15

1.08.1.17

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman

1.08.1.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.08.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.08.2.05

1.08.2.07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.08.2.09

Pengadaan Gedung Kantor

1.08.2.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.08.2.26

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

1.08.2.47

Pembangunan

Peralatan

Rumah

kantor Tersedianya pelayanan kantor Jumlah langganan Koran/majalah Tersedianya makan dan minuman Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

Kota Jpr

20

Unit

150.000.000,-

DBH

30

unit

200.000.000,-

Kota Jpr

30

Judul/ek s

25.310.000

DBH

30

Judul/eks

30.000.000,-

Kota Jpr

68

kali

150.500.000

DBH

70

kali

200.000.000,-

Prov Papua/ Luar Papua/ Luar Negeri

45

Kali/tah un

1.291.800.000

DBH

45

Kali/tahu n

2.000.000.000,-

DBH

Jumlah kendaraan dinas Terpenuhinya kebutuhan kantor Terpenuhinya peralatan kantor Terpeliharanya kendaraan dinas Terpeliharanya peralatan kantor Terbangunnya

Kota Jpr

0

unit

-

DBH

3

unit

850.000.000,-

Kota Jpr

4

unit

24.000.000,-

DBH

50

unit

750.000.000,-

Kota Jpr

41

unit

917.250.000,-

DBH

20

unit

400.000.000,-

Kota Jpr

18

Unit/kl/t hn

895.000.000,-

DBH

18

Unit/kl/t hn

900.000.000,-

Kota Jpr

100

Unit/thn

247.000.000,-

DBH

100

Unit/thn

300.000.000,-

Kota

1

unit

374.500.000,-

DBH

-

-

-


1.08.2.48

1.08.3. 1.08.3.02

1.08.5

1.08.5.01

1.08.6

1.08.6.01

Satpam Laboratorium Lingkungan Hidup Pembangunan Rumah Genset Laboratorium Lingkungan Hidup Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.08.6.02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.08.6.04

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

rumah satpam

Jpr

Terbangunnya rumah genset

Jumlah pegawai yang disiplin dalam berpakaian dinas

Kota Jpr

1

unit

235.400.000,-

DBH

202

stell

221.500.000,-

DBH

-

-

-

3 x 80 org 240

stell

25

org

500.000.000,-

DBH

Tersedianya pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai

Kota Jpr, Luar Papua

26

org

459.000.000,-

DBH

450.000.000,-

DBH

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan

Kota Jpr

LAKIP, IKK. PK, LKPJ, Lap. Tahunan

dok

30.000.000

DBH

LAKIP, IKK. PK, LKPJ, Lap. Tahunan

dok

30.000.000

Kota Jpr

1

dok

15.000.000,-

DBH

1

dok

15.000.000

Kota Jpr

1

dok

30.000.000,-

DBH

1

dok

30.000.000


1.08.6.05

Penyusunan Renja, RKA, dan Perubahan APBD

1.08.6.06

Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan oleh Sub TP2K BPLH Program Pengendalian Pencemaran dan Perusaskan Lingkungan Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua

1.08.16

1.08.16.19

1.08.16.23

Peningkatan Kapasitas Komisi Amdal Provinsi Papua

1.08.16.29

Pemantauan RKL/RPL dan Rencana Pembanguan Venue PON

1.08.16.42

Pemantauan Kualitas Udara

keuangan akhir tahun Tersusunnya dokumen Renja, RKA dan Perubahan APBD Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tiap Bulan

Jumlah Sungai yang terpantau

Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya Jumlah Pemantauan

Tren Kualitas

Kota Jpr

Renja, RKA, dan Perubahan APBD

dok

40.000.000,-

DBH

dok

40.000.000

DBH

Renja, RKA, dan Perubaha n APBD 12

Kota Jpr

12

dok

90.000.000,-

dok

90.000.000

Kab. Mrk, Biak, Jayawj ya, Kota Jpr,Ke erom Jpr

5

Sungai

643.550.000,-

DBH

5

Sungai

750.000.000,-

50

org

531.800.000,-

DBH

50

org

600.000.000,-

Kab. Mrk, Biak, Jayawj ya, Kota Jpr,Ke erom Kab.

1

Kl/Thn

141.000.000,-

DBH

1

Kl/Thn

1

Kl/thn

424.750.000,-

1

Kl/thn

1.000.000.000,-

650.000.000,-


Ambien

Udara

1.08.16.51

Identifikasi Sumber Beban Pencemaran Ekosistem Danau

Teridentifikasi nya Sumber Beban Pencemar

1.08.16.54

Pengawasan Hidup

Jumlah Perusahaan yang di awasi

1.08.16.55

Pembinaan Pemantauan dan Penilaian Adipura

Jumlah Kab/Kota yang di bina, pantau dan nilai

1.08.16.56

Peningkatan dan Pengembangan Laboratorium BPLH Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konferensi Internasional Tentang Biodiversitas dan Pariwisata untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Orang Papua

Jumlah Laboratorium

1.08.17.

1.08.17.23

Lingkungan

Jumlah peserta

Mrk, Biak, Jayawj ya, Kota Jpr,Ke erom Danau Sentan i dan Rawa Biru Keero m, Mrk, Nbr, Boven Mrk, Biak, Jayawj ya, Kota Jpr,Ke erom Prov

Prov

5

Sumber Pencem ar

389.400.000,-

5

industri

6

DBH

5

Sumber Pencema r

400.000.000,-

550.000.000,-

5

industri

600.000.000,-

Kab

355.500.000,-

29

Kab/kota

2.000.0000.000, -

1

Unit

2.408.000.000,-

1

Unit

3.000.000.000,-

2250

Org/hari

8.000.000.000,-

0

0


0

1.08.19

1.08.19.08 1.08.25

1.08.25.03

1.08.25.22 1.08.25.33

1.08.25.34

1.08.25.37

1.08.25.38

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pembinaan dan Pengawasan Komisi Amdal Kab/Kota

Jumlah buku

Prov

60

buku

301.871.000,-

60

buku

400.000.000,-

Jumlah komisi yang di bina dan diawasi

Kota, Kab Jpr, Merau ke, Biak dan Nabire Kota Jpr Jkt, Jogja, Jpr Jawa Timur

3

Kab/kot a

182.100.000,-

3

Kab/kota

250.000.000,-

225

orang

454.300.000,-

225

orang

1.500.000.000,-

34

orang

417.800.000,-

34

orang

500.000.000,-

10

orang

301.000.000,-

0

orang

0

Jumlah Rekomendasi

Prov

15

rekome ndasi

498.050.000,-

15

rekomen dasi

600.000.000,-

Jumlah Produk Hukum

Prov

2

Dok

272.450.000,-

2

Dok

500.000.000,-

Forum SKPD Lingkungan Hidup Se-Provinsi Papua Peningkatan Kapasitas Aparatur Lingkungan Hidup

Jumlah peserta

Peningkatan Kapasitas Kaukus Lingkungan Hidup Legislatif Prov. Papua Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Wajib Amdal Penyusunan Produk Hukum

Jumlah orang

Jumlah orang


1.08.26

1.08.26.01

Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Pengelolaan Sampah di Kab/Kota (Pilot/Project)

1.08.26.03

Identifikasi Kaca

Gas

Rumah

1.08.26.04

Program Kampung Iklim Kabupaten/Kota di Provisi Papua

Jumlah project

pilot

Jenis Penyebab Efek Rumah Kaca yang teridentifikasi

Jumlah Kampung Iklim

Mimik a,Biak, Keero m, Mrk,Jy wjy, Kab.Jp r Kota Jpr, Mimik a,Biak, Keero m, Mrk,Jy wjy, Kab.Jp r Kab Jpr dan Mambr amo

6

kab

450.000.000,-

DBH

6

kab

650.000.000,-

1

thn

232.900.000,-

DBH

1

thn

300.000.000,-

2

Kampu ng

190.800.000

DBH

6

Kampu ng

850.000.000,-


BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) BPLH tahun 2016 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLH tahun 2016, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tahun 2016 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2013-2018. Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel. Semoga dengan tersusunnya Renja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016 dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja BPLH Provinsi Papua selanjutnya.

Jayapura,

November 2015

KEPALA BADAN,

Dr. Ir. NOAK KAPISA, M.Sc Pembina Utama Madya NIP. 19581122 198703 1 001


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents