BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tujuan nasional yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 harus diwujudkan melalui proses demokratisasi, pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh pemerintah bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Keberhasilan

pelaksanaan

pembangunan

nasional

menuntut

adanya

pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya good governance yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka harus disusun sebuah perencanaan yang terpadu dari berbagai sektor. UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ketentuan ini terdapat pada bab VII mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Parepare sebagai salah

satu

unsur

menyelenggarakan

pelaksana kewenangan

Pemerintah Pemerintah

Kota Kota

Parepare Parepare

yang dalam

bertugas bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sesuai ketentuan yang berlaku berkewajiban

untuk

menyusun

rencana

strategis

(Renstra)

SKPD

sebagai

penjabaran dari Renstra Pemerintah Kota Parepare. Kewajiban dari setiap SKPD untuk menyusun rencana strategis (renstra) merupakan ketentuan dari pasal 151 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan oleh Pemerintah Kota Parepare kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan RENSTRA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM 2013 - 2018

1

UKM Kota Parepare, maka perlu disusun Rencana Strategis yang memuat konsepsi pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM di Kota Parepare lima tahun ke depan. Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Parepare selama periode tahun 2013 – 2018. Salah satu kelemahan yang harus diakui bersama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Parepare adalah kurangnya keterpaduan dan konsistensi. Dengan tersusunnya Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Parepare tahun 2013 – 2018 diharapkan keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor semakin meningkat sehingga visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM maupun Pemerintah Kota Parepare dapat terwujud. Hubungan Dokumen Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2013 - 2018 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare adalah bahwa Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Parepare merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan jabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 - 2018 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, srategi, kebijakan rencana program 5 (lima) tahun kedepan. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis, Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan UKM adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Propinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; RENSTRA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM 2013 - 2018

2

6.

Pemerintah Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13) 13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare Tahun 2011-2031; 16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013 – 2018; 18. Peraturan Walikota nomor 7 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;

RENSTRA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM 2013 - 2018

3

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengembangan Ekonomi Lokal berbasis Klaster. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Parepare tahun 2013 – 2018 adalah sebagai pedoman Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Parepare beserta seluruh jajarannya dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai tolok ukur penilaian kinerja pada setiap akhir tahun anggaran. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Parepare tahun 2013 – 2018 adalah tersusunnya dokumen perencanaan teknis strategis secara berturut-turut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang menjabarkan kebijakan program dan kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM secara sinergis dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kota Parepare, APBD Propinsi Sulawesi Selatan, APBN, maupun dana bantuan dari pihak ketiga. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Parepare Tahun 2013 - 2018 disusun menurut sistematika sbb : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD

dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah,

proses

penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.


4

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD. Memuat

informasi

tentang

peran

(tugas

dan

fungsi)

SKPD

dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi. Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 2.2. Sumberdaya. Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3. Kinerja Pelayanan. Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan. Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis RENSTRA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM 2013 - 2018

5

terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya

berdasarkan

identifikasi

permasalahan

pelayanan

SKPD,

dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Propinsi. Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor

pendorong

dari

pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi

permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/ kota. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong

dari

pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi

permasalahan

pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis. Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari : 1. gambaran pelayanan SKPD; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; RENSTRA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM 2013 - 2018

6

4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan 5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD. 4.3. Strategi dan Kebijakan Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang. BAB V PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK

SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF. Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.1.1. Tugas pokok dan fungsi Tugas SKPD Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Parepare mempunyai tugas pokok : “ Melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan atas otonami daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan “. Fungsi SKPD Dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 2. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas

di bidang Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UKM; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terdiri atas : 1. Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan pemerintah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah. Kepala Dinas mempunyai fungsi i) perumusan kebijakan teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; ii) RENSTRA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM 2013 - 2018

8

penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; iii) pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; iv) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsi. 2. Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan melalui administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan. Sekretaris mempunyai fungsi : i) perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; ii) pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan

dan

pengelolaan

keuangan

dan

aset;

iii)

pembinaan,

pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; iv) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian terdiri dari : a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 3. Kepala Bidang Perindustrian, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan

bidang

perindustrian

dalam

rangka

pembinaan

dan

pengembangan industri agar tercipta iklim usaha yang kondusif. Kepala

Bidang

Perindustrian

mempunyai

fungsi

:

i)

penyusunan

dan

pelaksanaan program dan kegiatan bidang; ii) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam ingkup bidang; iii) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; iv) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perindustrian, Kepala Bidang Perindustrian membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari : a. Seksi Industri Agro Kimia dan Hasil Hutan; b. Seksi Industri Mesin Elektronika dan Aneka.


9

4. Kepala Bidang Perdagangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengewasan perdagangan barang dan jasa baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

i)

penyusunan

dan

pelaksanaan program dan kegiatan bidang; ii) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang; iii) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; iv) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perdagangan, Kepala Bidang Perdagangan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari : a. Seksi Pendaftaran Usaha dan Perlindungan Konsumen; b. Seksi Bina Perdagangan dan Kemetrologian. 5. Bidang

Koperasi,

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

perumusan

kebijaksanaan teknis dan pembinaan di bidang koperasi. Kepala Bidang Koperasi mempunyai fungsi : i) penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang; ii) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang; iii) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; iv) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Koperasi, Kepala Bidang Koperasi membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari : a. Seksi Kelembagaan dan Fasilitasi Pembiayaan; b. Seksi Bina Usaha Koperasi. 6. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang usaha mikro kecil dan menengah. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : i) penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang; ii) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang; iii) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; iv) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.


10

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari: a. Seksi Pembiayaan UMKM; b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan UMKM. 7. Kepala UPTD Pengelola Pasar, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam hal memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan kawasan pasar. Kepala UPTD Pengelola Pasar mempunyai fungsi : i) perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar dan pengelolaan parkir; ii) pemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang perdagangan; iii) pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan pasar; iv) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola

urusan ketatusahaan

yang

meliputi

urusan surat menyurat,

administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : i) perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan; ii) pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan; iii) pembinaan,

pengkoordinasian,

pengendalian,

pengawasan

program

dan

kegiatan; iv) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Secara lengkap

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Parepare dapat dilihat pada gambar berikut :


11

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

KEPALA DINAS

SEKRETARIS SUB BAGIAN Administrasi Umum dan Kepegawaian

SUB BAGIAN Perencanaan Dan Keuangan

SUB BAGIAN Evaluasi dan Pelaporan

BIDANG

BIDANG

BIDANG

BIDANG

Perindustrian

Perdagangan

Koperasi

UMKM

SEKSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

Industri Agro Kimia dan Hasil Hutan

Pendaftaran Usaha dan Perlindungan Konsumen

Kelembagaan dan Fasilitas Pembiayaan

Pembiayaan UMKM

SEKSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

Industri Mesin Elektronika & Aneka

Bina Perdagangan dan Kemetrologian

Bina Usaha Koperasi

Promosi dan Pemberdayaan UMKM

UPTD PENGELOLA PASAR


12

2.2. Sumberdaya SKPD 2.2.1. Sumberdaya Manusia Aparatur Sumberdaya manusia sebagai pelaksana kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Parepare terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar pada bidang teknis, tata usaha dan UPTD pengelola pasar, dengan komposisi sebagai berikut : Tabel 2.1 Jumlah Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat, Eselon dan Gender Tahun 2013 Pendidikan

Pangkat

Jenjang

Jumlah

S2

4

Golongan/Ruang

Eselon

Gender

Jumlah

Jenjang

Jumlah

Gender

Jumlah

Pembina Utama Muda

1

II

1

Laki – laki

27

Perempuan

26

S1

31

Pembina Tk. I

2

III A

1

D III

1

Pembina

3

III B

4

SMU/SMK

15

Penata Tk. I

4

IV A

12

SMP

2

Penata

3

IV B

1

SD

-

Penata Muda Tk. I

14

Penata Muda

12

Pengatur Tk. I

1

Pengatur

1

Pengatur Muda Tk. I

6

Pengatur Muda

5

Juru

1

PTT

6

PHL

27

Sumberdaya aparatur pada Dinas Perindagkop dan UKM berjumlah 53 orang PNS, 6 orang PTT dan 27 orang PHL. PNS yang berkualifikasi pendidikan S 2 sebanyak 4 orang, S 1 sebanyak 31 orang, D III sebanyak 1 orang, SMU/SMK sebanyak 1 orang dan SMP sebanyak 2 orang. Dari segi jenjang pendidikan PNS pada Dinas Perindagkop dan UKM rata-rata berpendidikan S 1 dan SMU/SMK, tetapi jumlah PNS yang berpendidikan SMU/SMK diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kemampuannya untuk meraih jenjang S 1 agar lebih profesional dan cakap dalam pemerintahan. Dari segi kepangkatan PNS lingkup Dinas Perindagkop dan UKM terdiri dari golongan IV sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 33 orang, golongan II sebanyak 13 orang dan golongan I sebanyak 1 orang. Sedangkan dari segi jabatan eselon, terdiri dari 1 orang eselon II, 1 orang eselon III A, 4 orang eselon III B, 12 RENSTRA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM 2013 - 2018

13

orang eselon IV A dan 1 orang eselon IV B. Rata-rata pemegang jabatan eselon telah mengikuti Diklatpim sesuai dengan jenjang jabatannya. 2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, sarana dan prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain. Saat ini Dinas Perindustrian Perdagangan, koperasi dan UKM telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel dibawah. Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2013 No

Nama Barang

Jumlah

1

Gedung kantor

1

Unit

2

Mobil

1

Unit

3

Motor

26

Unit

4

Komputer

15

Unit

5

Laptop

7

Unit

6

Printer

20

Unit

7

AC

11

Unit

8

LCD

1

Buah

9

Telepon

2

Buah

10

Faximile

1

Buah

11

Internet

1

Unit

12

Lain-lain : kursi, meja, lemari dll.

Gedung kantor yang digunakan saat ini masih dalam kondisi layak pakai tetapi bila dibanding dengan jumlah aparatur maka diperlukan penambahan gedung untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja aparatur. Ruang untuk sekretaris belum tersedia sehingga masih berbagi ruangan dengan staf bagian sekretariat. Ruang rapat juga belum tersedia sehingga rapat masih dilaksanakan diruang kerja kepala dinas. Semua ruangan telah dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC) yang berfungsi normal. Kendaraan dinas/operasional yang dimiliki berupa mobil 1 unit dan motor 26 unit. Kondisi mobil dinas masih layak pakai tetapi memerlukan perawatan pada cat RENSTRA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM 2013 - 2018

14

yang sudah usang, perawatan yang dilakukan juga lebih intensif karena usia penggunaan kendaraan sudah 7 tahun. Untuk kendaraan dinas/operasional berupa motor dari 26 unit, 16 unit masih layak pakai sedangkan 10 unit dalam kondisi rusak berat. Peralatan dan perlengkapan kantor berupa AC sebanyak 11 unit tetapi yang berfungsi saat ini sebanyak 9 unit, tetapi perlu peremajaan AC sebanyak 5 unit karena usia pemakaian sudah melebihi 5 tahun. LCD, telepon, internet dan fax masih berfungsi normal. Komputer yang dimiliki sebanyak 15 unit, 10 unit masih berfungsi sedangkan 5 unit dalam kondisi rusak. Laptop yang dimiliki sebanyak 7 unit tetapi yang berfungsi 5 unit sedangkan 2 unit dalam kondisi rusak. Printer sebanyak 20 unit, yang layak digunakan sebanyak 7 unit sedangkan dalam kondisi rusak berat sebanyak 13 unit. Melihat kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini maka perlu penambahan beberapa item seperti pembangunan/penambahan gedung kantor dan ruang rapat yang lebih representatif, laptop untuk menggantikan peran PC yang lebih fleksibel dan mengikuti arus IT yang berkembang pesat, printer untuk setiap ruangan karena yang ada saat ini setiap ruangan memiliki 1 unit printer dalam mendukung operasionalnya, kendaraan dinas untuk peremajaan beberapa kendaraan dinas yang masa penggunaannya diatas 5 tahun dan mobil dinas untuk pengecatannya. 2.3. Kinerja Pelayanan Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM selama lima tahun sebelumnya ditunjukkan oleh capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan kinerja keuangannya. Capaian kinerja pada tahun 2009 sampai dengan 2010 ketika masih berbentuk Dinas Perindagkop dan Pertambangan, sedangkan tahun 2011 dan 2013 sudah berbentuk Dinas Perindagkop

dan

UKM.

Adapun

kinerja

pelayanan

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Parepare tersaji pada tabel berikut :


15

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare Tahun 2009 - 2013

N o (1) A.

1

2

Indikator Kinerja (2)

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(3)

(4)

(5)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Satuan 2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

122

137

152

167

182

127

117

98

103

108

1,04

0,85

0,64

0,61

0,59

URUSAN KOPERASI DAN UMKM Jumlah koperasi aktif

Unit

Jumlah seluruh koperasi

Unit

185

185

185

185

185

187

196

202

204

204

1,01

1,05

1,09

1,10

1,10

%

65,94

74,05

82,16

90,27

98,37

67,91

59,69

48,51

50,49

52,94

1,02

0,80

0,59

0,55

0,53

Jumlah usaha mikro

Unit

7.000

7.400

7.800

8.200

8.600

5.218

5.230

14.485

14.485

14.485

0,74

0,70

1,85

1,76

1,68

Jumlah usaha kecil

Unit

5.000

5.100

5.200

5.300

5.400

4.878

2.213

515

567

567

0,97

0,43

0,09

0,10

0,10

Jumlah usaha menengah

Unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah seluruh UMKM

Unit

12.00 0

12.50 0

13.00 0

13.50 0

14.00 0

10.096

7.443

15.000

15.052

15.052

0,84

0,59

1,15

1,11

1,07

Persentase koperasi aktif

%

58,33

59,20

60,00

60,74

61,42

51,68

70,27

96,57

96,23

96,23

0,88

1,18

1,60

1,58

1,56

Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM

Persentase Usaha Mikro

Unit

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

3.385

3.751

3.949

4.349

4.352

0,96

1,04

1,06

1,14

1,11

3

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Unit

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

3.385

3.751

3.949

4.349

4.352

0,96

1,04

1,06

1,14

1,11

B.

URUSAN PERDAGANGAN Kontribusi PDRB sektor perdagangan

Juta Rp

160.554 ,46

169.198 ,29

183.901 ,62

198.025 ,26

214.448 ,19

Kontribusi PDRB sektor hitel

Juta Rp

2.287, 46

2.505, 61

2.683, 09

3.103, 94

3.416, 27

Kontribusi PDRB sektor restaurant

Juta Rp

41.702, 14

46.039, 22

49.770, 08

56.139, 81

61.437, 64

Jumlah kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restaurant

Juta Rp

204.544 ,36

217.743 ,12

236.354 ,80

257.269 ,01

279.302 ,10

Jumlah PDRB ADH Konstan

Juta Rp

707.234 ,86

766.745 ,34

826.468 ,23

891.923 ,09

963.812 ,09


16

N o (1)

Indikator Kinerja (2)

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(3)

(4)

(5)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Satuan 2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

%

22,70

22,07

22,25

22,20

22,25

Persentase kontribusi sektor hotel terhadap PDRB

%

0,32

0,33

0,32

0,35

0,35

Persentase kontribusi sektor restaurant terhadap PDRB

%

5,90

6,00

6,02

6,29

6,37

1

Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restaurant terhadap PDRB

%

28,92

28,40

28,60

28,84

28,98

C.

URUSAN PERINDUSTRIAN Kontribusi PDRB sektor industri

Juta Rp

20.078, 18

20.607, 29

21.747, 12

22.972, 24

24.266, 00

Jumlah PDRB ADH Konstan

Juta Rp

707.234 ,86

766.745 ,34

826.468 ,23

891.923 ,09

963.812 ,09

%

2,84

2,69

2,63

2,58

2,52

1

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Keterangan :

Target sasaran pada Renstra Tahun 2009 – 2013 tidak ada karena tidak tercantum dalam Renstra Tahun 2008 – 2013.


17

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindadkop dan UKM Kota Parepare Tahun 2009 - 2013

Anggaran pada Tahun ke –

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -

Realisasi Anggaran pada Tahun ke –

Uraian

(1)

Rata-rata Pertumbuhan

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008 2009 2010 2011 2012

Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12) (13) (14) (15) (16)

(17)

(18)

Pendapatan Daerah

749.400.000

769.675.000

1.581.900.000

6.040.275.000

11.521.000.000

753.010.897

870.131.161

911.191.575

982.238.625

966.238.275

1,00

1,13

0,58

0,16

0,08

2.154.320.000

42.645.476

Pendapatan asli daerah

749.400.000

769.675.000

1.581.900.000

6.040.275.000

11.521.000.000

753.010.897

870.131.161

911.191.575

982.238.625

966.238.275

1,00

1,13

0,58

0,16

0,08

2.154.320.000

42.645.476

-

Retribusi daerah

679.400.000

290.175.000

1.506.900.000

1.136.000.000

1.352.175.000

693.508.875

812.608.925

848.035.675

836.844.025

910.287.675

1,02

2,80

0,75

0,74

0,67

134.555.000

43.355.760

-

Lain-lain PAD yang sah

70.000.000

70.000.000

75.000.000

4.904.275.000

10.168.825.000

59.502.022

57.522.236

63.155.900

145.394.600

55.950.600

0,85

0,82

0,84

0,03

0,01

2.019.765.000

(710.284)

Belanja Daerah

4.082.782.369

4.693.129.536

5.343.492.600

10.346.612.500

8.883.136.084

3.210.563.468

4.504.978.842

4.609.629.041

8.711.072.699

5.372.395.908

0,79

0,96

0,86

0,84

0,60

960.070.743

432.366.488

Belanja tidak langsung

2.402.609.794

1.978.483.586

1.985.899.000

2.746.250.000

2.638.222.084

1.611.704.137

1.908.116.201

2.083.656.794

2.360.901.209

2.590.012.930

0,67

0,96

1,05

0,86

0,98

47.122.458

195.661.758

Belanja pegawai

2.402.609.794

1.978.483.586

1.985.899.000

2.746.250.000

2.638.222.084

1.611.704.137

1.908.116.201

2.083.656.794

2.360.901.209

2.590.012.930

0,67

0,96

1,05

0,86

0,98

47.122.458

195.661.758

1.680.172.575

2.714.645.950

3.357.593.600

7.600.362.500

6.244.914.000

1.598.859.331

2.596.862.641

2.525.972.247

6.350.171.490

2.782.382.978

0,95

0,96

0,75

0,84

0,45

912.948.285

236.704.729

500.995.000

553.870.000

858.915.000

851.160.000

987.840.000

483.800.500

-

834.843.000

667.435.000

630.785.000

0,97

-

0,97

0,78

0,64

97.369.000

29.396.900

1.059.016.300

1.196.035.500

1.126.735.000

1.921.234.000

5.197.871.000

997.793.356

-

1.079.149.647

1.107.504.490

2.133.872.978

0,94

-

0,96

0,58

0,41

827.770.940

227.215.924

120.161.275

964.740.450

1.371.943.600

4.827.968.500

59.203.000

117.265.475

-

611.979.600

4.575.232.000

17.725.000

0,98

-

0,45

0,95

0,29

(12.191.655)

(19.908.095)

-

Belanja langsung -

Belanja pegawai

-

Belanja barang dan jasa

-

Belanja modal


18

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Parepare berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kota Parepare. 2.4.1. Tantangan Tantangan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi tantangan tersebut, beberapa tantangan tersebut antara lain : 1. Perkembangan Informasi Teknologi (IT) yang sangat pesat. 2. Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha industri, perdagangan, koperasi dan UMKM. 3. Lemahnya kemampuan permodalan pelaku usaha industri, perdagangan, koperasi dan UMKM. 4. Terbukanya akses pasar produk berbagai negara dengan adanya perdagangan bebas. 5. Meningkatnya produk yang masuk ke Kota Parepare dengan kualitas teknologi yang lebih baik. 6. Tidak adanya kekuatan hukum dalam melakukan intervensi terjadinya gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok dipasaran. 2.4.2. Peluang Peluang merupakan faktor eksternal yang mendukung kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mendorong tercapainya sasaran strategis yang direncanakan, adapun peluang yang mendukung antara lain : 1. Semangat kerja pegawai cukup tinggi. 2. Sumber Daya Alam tersedia memadai dan dapat dioptimalkan dalam rangka mengembangkan potensi industri, perdagangan, koperasi dan UMKM. 3. Meningkatnya kebutuhan barang dan jasa. 4. Jumlah pelaku usaha industri, perdagangan, koperasi dan UMKM cukup banyak.


19

5. Adanya regulasi yang mengatur penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta regulasi yang mengatur peredaran minuman beralkohol. 6. Peraturan-peraturan dibidang perlindungan konsumen. 7. Sarana perdagangan khususnya pasar tradisional tersebar di Kota Parepare dalam menunjang kelancaran distribusi bahan pokok. 8. Tersedianya sumber permodalan perbankan atau lembaga keuangan. 9. Terbukanya akses jaringan internet untuk promosi UMKM.


20

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dalam

menyusun

rencana

strategis

SKPD

perlu

mengidentifikasi

permasalahan yang dihadapai SKPD dalam tugas dan fungsinya dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perindagkop dan UKM antara lain : 1. Masih adanya koperasi yang tidak aktif. Jumlah koperasi yang ada di Kota Parepare sebanyak 204 unit yang memiliki badan hukum sedangkan yang aktif dalam melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sebanyak 108 koperasi. Hal ini menggambarkan rendahnya kualitas dan kemampuan dari koperasi untuk melaksanakan kewajibannya. Dinas perindagkop dan UKM diharapkan melakukan pembinaan dan monitoring terhadap koperasi yang tidak aktif menelaah permasalahan dan memberikan saran pertimbangan. 2. Regulasi bidang ekonomi belum berpihak pada pengembangan koperasi. Regulasi yang digunakan dalam pemgembangan koperasi saat ini mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian tetapi belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang perkoperasian di Kota Parepare sehingga dalam pengembangan koperasi baik manajemen dan jenis usaha belum maksimal. 3. Belum optimalnya peran pemerintah dalam gerakan koperasi. Pemerintah diharapakan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan

koperasi

secara

sehat.

Sebagai

organisasi

ekonomi,

perkembangan koperasi tidak mungkin dapat dilepaskan dari kondisi persaingan yang dihadapinya dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Persaingan koperasi dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain ini selain memiliki arti positif, dapat pula memiliki arti negatif bagi perkembangan koperasi. Hal ini sangat penting sangat tergantung pada iklim usaha tempat berlangsungnya proses persaingan tersebut. Sehunbungan dengan itu maka pemerintah diharapkan dapat menjamin berlangsungnya proses persaingan itu secara sehat.


21

4. Rendahnya keterampilan manajemen pengurus koperasi. Kendala terbesar dalam pengelolaan koperasi di Kota Parepare adalah kemampuan manajemen dari koperasi itu sendiri, sehingga banyak koperasi yang memiliki kinerja buruk (kurang sehat) dan likuiditas yang rendah. Hampir semua koperasi hanya mengandalkan unit usaha simpan pinjam tanpa membuka peluang untuk meningkatkan unit usahanya. Dinas Perindagkop dan UKM diharapkan memberikan pelatihan, studi perbadingan keluar daerah terutama permasalahan manajemen koperasi. 5. Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UKM. Banyaknya produk UKM yang berasal dari luar wilayah Kota Parepare menggambarkan lemahnya kualitas dan daya saing produk lokal. Hal ini disebabkan karena rendahnya manajemen UKM dan inovasi dan peningkatan kualitas produk yang masih rendah. Dinas Perindagkop dan UKM diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kompetensi UKM dalam manajemen dan daya saing produk dengan lebih mengintensifkan pelatihan, bantuan peralatan yang modern dan pembinaan langsung dilapangan terhadap pelaku UKM. 6. Belum memiliki legitimasi tempat usaha, belum memiliki legitimasi hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan Usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Parepare tempat usahanya rata-rata masih menempati bangunan sewa atau rumah pribadi tetapi status kepemilikannya belum ada berupa sertifikat tanah. Sehingga untuk memperoleh bantuan permodalan dari perbankan dengan agunan sertifikat belum bisa lakukan. Permodalan sangat penting bagi peningkatan dan kualitas produksi UMKM. Dinas Perindagkop dan UKM mengupayakan memberikan fasilitasi kemudahan kepada UMKM untuk memperoleh sertifikat atas tanah yang dimiliki oleh pelaku usaha sehingga akses permodalan kepihak perbankan menjadi mudah. 7. Potensi peningkatan sektor perdagangan Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang sangat cukup berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem mata rantai perekonomian

suatu

wilayah

yang

pengaruhnya


sangat

kuat

terhadap 22

perkembangan dan pertumbuhan wilayah baik secara internal dan eksternal. Wilayah Kota Parepare dengan letak geografis dan ketersediaan infrastruktur dan komunikasi yang memadai, menjadikan aksesibilitas dan distribusi (pengadaan dan penyaluran) barang dan pergerakan manusia terhadap kegiatan perekonomian sangat potensial. Peluang pengembangan sektor perdagangan harus dimanfaatkan dengan posisi strategis sebagai wilayah pendukung Ajatappareng. 8. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar. Banyaknya barang dan jasa yang ada di Kota Parepare sangat memungkinkan

adanya

barang

kadaluarsa

yang

tidak

layak

konsumsi

diperjualbelikan. Kriteria dari barang beredar yang diawasai adalah menyangkut aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan (K3L) serta moral Hazard; Barang beredar tersebut dikonsumsi dan/atau digunakan oleh masyarakat luas; Produk barang beredar sudah memiliki SNI (wajib dan sukarela) atau persyaratan teknis lainnya; Barang beredar yang sudah ada laboratorium penguji yang telah di akreditasi dan atau ditunjuk serta sering terjadinya insiden pemalsuan/penipuan (kadar, purna jual, label, dan sebagainya). Sedangkan untuk kriteria jasa yang diawasi menyangkut aspek K3L serta moral hazard; Jasa tersebut dimanfaatkan dan atau dapat mempengaruhi masyarakat banyak; Jasa yang sudah ditetapkan standar atau aturan teknis pelayanannya, klausula baku serta yang terakhir adalah sering terjadinya penipuan dalam layanan jasa Dinas Perindagkop dan UKM melaksanakan monitoring dan pengawasan untuk menekan jumlah barang beredar dan jasa yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu melalui BPSK diupayakan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat barang dan jasa yang ada di Kota Parepare. 9. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi Era perdagangan bebas memberikan efek yang cukup besar terhadap daya saing produk IKM di Kota Parepare baik dari segi kualitas dan kuantitas produk. Keterbatasan teknologi dalam proses produksi membuat hasil dari produk IKM masih berada dibawah rata-rata. Banyaknya produk dari luar daerah RENSTRA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM 2013 - 2018

23

bahkan dari luar negeri membuat pengembangan IKM menjadi stagnan bahkan sudah ada yang berhenti beroperasi. Dinas Perindagkop dan UKM diharapakan mampu mejawab tantangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM, peremajaan peralatan produksi dan peningkatan sumber daya manusia IKM sangat diperlukan untuk mengimbangi masuknya produk dari luar daerah. 10. Produktifitas industri rumah tangga masih rendah. Indutri

rumah tangga

masih

memegang

peranan

penting

dalam

perekonomian di Kota Parepare. Rata-rata industri rumah tangga di Kota Parepare masih menggunakan teknologi sederhana sehingga produktifitas dan kualitas produknya masih rendah. Sumber daya manusia dan keterampilan juga sangat berpangaruh pada rendahnya produktifitas industri rumah tangga. 11. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk. Produk yang dihasilkan IKM di Kota Parepare sudah banyak dan beragam tetapi inovasi terhadap produk yang dihasilkan masih sangat kurang, diversifikasi produk juga belum maksimal. Kreatifitas dan kemampuan dari pelaku usaha merupakan faktor yang sangat besar dalam menciptakan dan melahirkan inovasi produk dan diversifikasi produk. Dinas Perindagkop dan UKM diharapkan memfasilitasi pelaku UKM untuk meningkatkan inovasi produknya serta diversivikasi produk yang dihasilkan, baik melalui pembinaan hasil produksi, pelatihan dan alih teknologi usaha. 12. Terbatasnya produk berorientasi ekspor. Produk IKM dan UMKM di Kota Parepare belum ada yang berorientasi ekspor, umumnya dipasarkan di Kota Parepare dan luar Kota Parepare. Sarana dan prasaran berupa pelabuhan sudah tersedia untuk memberikan dukungan terhadap pemasaran produk ekspor. Dinas Perindagkop dan UKM diharapkan mampu memberikan pembinaan dan motivasi kepada pelaku usaha untuk menciptakan produk yang berorientasi ekspor. 13. Kurangnya peran pemerintah dalam pembinaan pengrajin. Upaya Pemerintah Kota Parepare untuk mendukung pertumbuhan industri kecil terutama pengrajin dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan. Akan tetapi dampak tersebut belum merata dirasakan oleh seluruh pengrajin karena pembinaan dan pemberdayaan belum menyeluruh dilakukan. Hal ini disebabkan berbagai faktor baik itu faktor internal maupun eksternal.


24

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Visi Walikota dan Wakil Walikota Parepare selama kurun waktu 2013 - 2018 adalah:

“Terwujudnya Kota Parepare

yang

Maju, Peduli,

Mandiri dan

Bermartabat “ Visi di atas mengandung makna yang menunjukkan keseimbangan aspek yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang, yaitu: Maju

: mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya

kualitas

hidup

dan

tercukupinya

kebutuhan

kehidupan masyarakat. Peduli

: mempunyai keikhlasan dan empati untuk maju serta berkembang demi masa depan bersama.

Mandiri

: mempunyai

inisiatif

untuk

menyelesaikan

permasalahan

berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. Bermartabat : harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Kota Parepare yang dapat dijadikan teladan dalam berbagai sendi kehidupan. Misi Misi Walikota dan Wakil Walikota Parepare selama kurun waktu 2013 - 2018 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan; 2. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, pengembangan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; 3. Mempercepat

pemerataan

pembangunan

infrastruktur

wilayah

melalui

keseimbangan penataan ruang dan adaptabilitas perubahan lingkungan hidup; 4. Memantapkan penegakan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipatif aktif masyarakat.


25

5.

Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Propinsi Sulawesi Selatan 3.3.1. Review Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2010 - 2014 Arah kebijakan dan strategi 1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran LembagaLembaga swasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/ kebijakan nasional dan daerah

yang

mendukung

pemberdayaan

Koperasi

dan

UMKM;

serta

menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha Koperasi. 2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan UMKM, khususnya melalui KUR sebagai bagian penting untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sumber daya produktif dimaksud juga berkaitan dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM. 3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara. 4. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas Koperasi dan UMKM, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kompetensi yang tinggi dan wirausaha handal serta meningkatan jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem. Dilaksanakan juga revitalisasi sistem pendidikan pelatihan dan penyuluhan perkoperasian. 5. Penguatan

kelembagaan

Koperasi.

Arah

kebijakan

ini

ditujukan

untuk

pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jati diri, prinsip dan asas


26

Koperasi serta peningkatan peran Koperasi dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota 3.3.2. Review Renstra Kementerian Perdagangan 2010 - 2014 Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi lima pokok pikiran, yaitu: 1. Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di forum Internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional. 2. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 3. Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah. 4. Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa 5. Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Berdasarkan lima pokok pikiran tersebut diatas, Kementerian Perdagangan menetapkan beberapa langkah strategis, yaitu: 1. Pengembangan kebijakan dan diplomasi perdagangan dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah dan pengamanan kekayaan SDA nasional. 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 3. Pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga dapat menurunkan kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar daerah. 4. Pemantapan

nilai-nilai

baru

yang

positif

dan

produktif

dalam

rangka

memantapkan budaya dan karakter bangsa. 5. Penataan dan peningkatan peranan kelembagaan perdagangan. 3.3.3. Review Renstra Kementerian Perindustrian 2010 - 2014 Arah Kebijakan dan Strategi 1. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional. 2. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah.


27

3. Meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar terkait dan lebih seimbang dengan kemampuan industri skala besar. 4. Mendorong pertumbuhan industri di luar pulau Jawa. 5. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional. 3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis 3.4.1. Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare Pengembangan wilayah Kota Parepare diarahkan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare guna strategi pengembangan kegiatan dalam RTRW Kota Parepare Tahun 2011-2031 dibatasi pada sektor-sektor yang terkait dengan pengembangan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam rencana pemanfaatan dan struktur ruang dalam pembahasan sebelumnya. Pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan hasil rumusan potensi dan kendala serta peluang yang dimiliki Kota Parepare. Upaya meminimalisasi kesenjangan pertumbuhan antara wilayah di Kota Parepare dilakukan dengan mengembangkan kawasan yang masih tertinggal, melalui pengembangan sistem perkotaan, serta peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk menciptakan aksesibilitas yang seimbang terhadap fungsi-fungsi pelayanan sosial-ekonomi bagi segenap lapisan masyarakat dalam wilayah secara keseluruhan. Strategi pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development) dilakukan melalui upaya pelestarian lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk konsistensi keberadaan kawasan lindung untuk tetap dipertahankan, rehabilitasi kawasan kritis, pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam, serta pengelolaan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukungnya (carring capacity). Strategi pengembangan di atas, dilakukan dengan mempertimbangkan segenap unsur-unsur potensi dan permasalahan serta arah kebijaksanaan pembangunan daerah dengan tetap berprinsip pada pembangunan yang berwawasan lingkungan demi terciptanya kesinambungan pembangunan yang optimal. Secara umum berdasarkan fungsi utamanya, pola ruang wilayah Kota Parepare terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung didefinisikan sebagai kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian RENSTRA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM 2013 - 2018

28

lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Sedangkan kawasan budi daya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Pengembangan kawasan budi daya di wilayah Kota Parepare pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia untuk menyerasikan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Rencana pemanfaatan pola ruang kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Klasifikasi kawasan lindung di Kota Parepare ditinjau dari fungsinya terdiri atas : a. Kawasan hutan lindung b. Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya c.

Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas : - Kawasan sempadan pantai - Kawasan sempadan sungai - Kawasan hutan kota

d. Kawasan suaka alam dan cagar budaya e. Kawasan rawan bencana alam - Kawasan rawan banjir - Kawasan rawan longsor - Kawasan rawan kebakaran f.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota

3.4.2. Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Parepare Pergeseran paradigma pembangunan dari ekonomic oriented menjadi pembangunan berkelanjutan telah dianut oleh pemerintah pada dasawarsa belakangan ini. Hal tersebut telah diintroduksi mulai dari proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Dengan adanya Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 maka pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian dari sisi perencanaan pembangunan dengan instrumen kajian lingkungan hidup strategis.


29

Bappeda sebagai institusi perencanaan telah menindaklanjuti Undang-Undang tersebut dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap RPJMD 2013-2018 lewat Pokja Pengendalian Lingkungan. Terkait dengan hasil KLHS RPJMD maka peran Bappeda dapat dibagi menjadi peran secara internal dan peran eksternal terhadap SKPD lainnya. Secara eksternal Bappeda bersama-sama dengan BLHD berperan mengawal proses pembangunan

sehingga

dapat

melaksanakan

prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Secara

internal

peran

Bappeda

terhadap

KLHS

adalah

bagaimana

memperhatikan dan mengakomodir rekomendasi yang telah dituangkan sebagai hasil kajian. Dari hasil kajian yang tertuang dalam KLHS, maka terdapat masalah yang perlu mendapat perhatian yaitu lemahnya sistem updating data dan informasi untuk

menganalisis

perencanaan

dan

hasil

pembangunan.

Di

Bappeda,

permasalahan tersebut akan diminimalisir lewat program pengembangan data dan informasi yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan kegiatan pengembangan data dan informasi spasial sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tabel 3.1 Hasil Analisis terhadap KLHS Kota Parepare

N0

1.

Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi skpd Data dan Informasi

Faktor

Permasalahan pelayanan SKPD

Data dan informasi khususnya yang terkait dengan data dan informasi spasial belum berjalan dengan baik

Penghambat Keterbatasan Anggaran

Pendorong • •

Dukungan teknologi Kecenderungan pengembangan spasial

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Isu –isu strategis selama rentang waktu antara tahun 2013 - 2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM antara lain : 1. Jumlah koperasi di Kota Parepare. Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian

nasional,

serta

mengembangkan


kreativitas

dan

jiwa 30

berorganisasi bagi pelajar bangsa. Koperasi yang memiliki badan hukum di Kota Parepare cukup banyak sehingga sangat membantu dalam peningkatan perekonomian di Kota Parepare. Koperasi diharapkan menjadi penyeimbang lembaga perbankan dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. 2. Belum adanya Perda Perkoperasian di Kota Parepare. Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian perlu ditindaklanjuti dengan menyusun Perda Perkoperasian yang akan mengatur tentang koperasi yang ada di Kota Parepare. Selama ini koperasi di Kota Parepare belum memiliki payung hukum berupa Perda Perkoperasian sehingga masih mengacu pada Undang-Undang Perkoperasian No. 2 tahun 1992. 3. Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal. Pelaksanaan

pembangunan

daerah

akan

selalu

terkait

dengan

kemampuan daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya lokal secara

optimal

bagi

sebesar-besarnya

manfaat

pembangunan

dan

pengembangan daerahnya. Sumberdaya lokal dimaksud dalam hal ini meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya modal (financial), serta teknologi yang digunakan. Kemampuan daerah untuk mengelola sumberdaya lokal ini sangat terkait dengan bagaimana good governance menjadi pilar pelaksanaannya. 4. Undang-undang perlindungan konsumen dan terbentuknya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya. Untuk melindungi hak konsumen atas barang dan jasa maka dibuat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan apabila terjadi kerugian konsumen


31

atas barang dan jasa maka Pemerintah Kota Parepare menyediakan lembaga BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen. 5. Distribusi Sarana Umum Perdagangan (pasar). Sarana umum perdagangan berupa pasar di Kota Parepare sudah cukup banyak hampir disetiap kecamatan sudah ada. Tetapi pemanfaatan dari bangunan sarana umum perdagangan (pasar) masih belum optimal, ada beberapa bangunan pasar belum termanfaatkan dan diupayakan selama rentang waktu 2013 – 2018 semua saran umum perdagangan sudah termanfaatkan. Hal ini untuk menunjang perekonomian Kota Parepare dimana pasar memiliki peranan penting dalam meningkatkan kelancaran arus barang dan/atau jasa . 6. Globalisasi dan perdagangan bebas. Perdagangan Bebas adalah proses kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Dengan tidak adanya hambatan yang diterapkan pemerintah dalam melaksanakan perdagangan, tentunya ada kebebasan aturan, cara, dan jenis barang yang dijual. Maka, munculah persaingan dagang yang ketat baik antar individu ataupun perusahaan yang berada di Negara yang berbeda yaitu yang kita kenal dengan istilah ekspor dan impor atau proses penjualan dan pembelian yang dilakukan antar Negara. Dengan tidak adanya hambatan aturan dalam melaksanakan kegiatan perdagangan bebas ini tentunya memacu suatu daerah untuk mengembangkan daerahnya dalam menjual hasil produk unggulan yang menjadi ciri khas daerah tersebut. 7. Daya saing produk lokal. Rendahnya daya saing produk lokal disebabkan beberapa faktor antara lain : a) lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi; b) kualitas SDM relatif rendah; c) struktur industri masih lemah; d) iklim persaingan yang kurang sehat. Ada beberapa cara untuk meningkatan daya saing produk, seperti inovasi desain produk, pengurangan cacat produksi, dan sistem produksi yang lebih efisien. Inovasi desain produk bisa dilakukan dengan banyak cara, namun yang utama adalah bagaimana pengusaha mampu membuat produk yang lebih baik daripada produk pengusaha lain dan membuat produk yang lebih diminati oleh RENSTRA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM 2013 - 2018

32

konsumen. Dengan demikian kemampuan pengusaha untuk menghasilkan produk yang inovatif dan berkualitas baik dapat diperoleh sehingga daya saing produk di pasaran dapat meningkat Penerapan teknologi baru disamping dapat membantu dalam inovasi desain produk juga dapat mengurangi jumlah cacat produksi yang selama ini terjadi. Cacat produksi disamping dapat menurunkan kualitas juga terkadang dapat membahayakan konsumen sebagai pengguna produk. Sementara itu, salah satu hal yang juga penting dilakukan dalam meningkatkan daya saing produk adalah dengan mengefisienkan suatu sistem produksi. Peningkatan efisiensi sistem produksi harus melibatkan semua karyawan dalam suatu perusahaan. Dengan keterlibatan semua karyawan diharapkan kesalahan

dapat dalam

menemukan suatu

proses

dan

mengurangi

produksi,

faktor-faktor

mengurangi

waktu

penyebab produksi,

mengurangi biaya operasi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dan pada akhirnya mampu menghasilkan produk yang lebih baik.


33

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi 4.1.1. V i s i Berdasarkan identifikasi potensi, permasalahan, tugas pokok dan fungsi maka ditetapkan Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Parepare sebagai berikut : “Terwujudnya Usaha Koperasi, Industri, Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang peduli sebagai lokomotif perekonomian kedua se-sulawesi selatan dan sebagai pusat studi banding”

Visi diatas mempunyai makna sebagai berikut : 1. Terwujudnya Usaha Koperasi, Industri, Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah

yang

peduli

mengandung

makna

usaha

koperasi,

industri,

perdagangan dan UMKM bahu membahu, bersama-sama maju dan berkembang serta peduli terhadap sesama sehingga pembangunan dan pemerataan kesejahteraan dapat terwujud secara nyata 2. sebagai lokomotif perekonomian kedua se-sulawesi selatan mengandung makna selama ini fokus perekonomian berada di ibu kota propinsi sehingga dimungkinkan untuk menjadikan Parepare sebagai lokomotif perekonomian kedua setelah Makassar karena didukung oleh kondisi wilayah Kota Parepare yang dapat menjadi gerbang perekonomian untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian Utara serta dukungan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai. 3. sebagai pusat studi banding mengadung makna untuk menambah wawasan usaha koperasi, industri, perdagangan dan UMKM selalu mengarah ke wilayah Indonesia bagian barat (Jawa, Bali) sehingga diupayakan Parepare dapat menjadi mercusuar/pusat studi banding untuk beberapa jenis komoditi industri, perdagangan serta usaha koperasi.


34

4.1.2. M i s i Untuk mencapai visi tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Parepare menetapkan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. Sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya yang terpenting untuk pencapaian sasaran organisasi. Peran SDM bagi organisasi tidak hanya dilihat dari hasil produktivitas kerjanya tetapi juga dapat dilihat

dari

kualitas

kerja

yang

dihasilkan dan kemampuan untuk memanfaatkan secara tepat sumber daya lainnya untuk kepentingan organisasi. Bahkan lebih jauh lagi kalau dilihat secara makro keunggulan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan daya saing SDM-nya bukan lagi ditentukan oleh sumber daya alam yang dimiliki. Peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu upaya meningkatkan pelayanan kepada semua pihak. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur. Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja SDM aparatur sangat diperlukan. Peningkatan sarana dan prasarana mencakup gedung, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor. Kondisi lingkungan kerja, ketersediaan sarana dan prasarana memberikan kenyamanan dan pelayanan administrasi yang optimal. Sebaik apapun kemampuan SDM yang dimiliki suatu organisasi apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai maka kualitas dari hasil pekerjaan dan pelayanan akan berkurang. 3. Meningkatkan keunggulan kompetitif UMKM. Keunggulan kompetitif adalah sebuah proses kreasi yang membuat produk memiliki nilai lebih dibandingkan kompetitor, sehingga usaha yang dijalankan dapat memberikan nilai lebih yang dibutuhkan konsumen, dan pada akhirnya usaha bisa berkembang/bertahan menghadapi persaingan yang begitu ketat UMKM yang selalu memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, terus melakukan berbagai upaya kreatif dan inofatif untuk menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, serta memiliki kemampuan penyumbang pasar (market share) yang relatif besar sehingga mampu berperan sebagai penggerak


35

utama pertumbuhan ekonomi guna mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan lapangan usaha. 4. Meningkatkan koperasi berkualifikasi/bertaraf nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional, koperasi memiliki misi sebagai stabilisator ekonomi disamping sebagai agen pembangunan. Krisis ekonomi yang melanda perekonomian nasional telah menyadarkan banyak pihak bahwa pengelolaan ekonomi yang mengandalkan perusahaan besar telah membuat rapuh basis ekonomi nasional. Ketika krisis moneter terjadi, banyak perusahaan besar yang mengalami stagnasi dan terpuruk usahanya. Namun di tengah kondisi perekonomian nasional yang lemah tersebut ternyata usaha kecil, menengah dan koperasi masih dapat bertahan dan menjadi tumpuan untuk berperan dalam menjalankan roda perekonomian nasional. Peningkatan koperasi mencapai taraf nasional sangat memungkinkan untuk dilaksanakan karena didukung oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Pembinaan secara intensif dan berkelanjutan dapat memunculkan wajah-wajah baru koperasi yang bisa diandalkan dan bersaing ditingkat nasional. 5. Mengembangkan sistem perdagangan yang berdaya saing dan berorientasi pada konsumen. Pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang

ekonomi

pembangunan.

yang Sektor

mempunyai

peran

perdagangan

strategis

berperan

dalam

dalam

rangka

mendukung

kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Sistem dan sarana perdagangan di Kota Parepare masih memerlukan perhatian yang intensif dan berkesinambungan. Di era perdagangan bebas saat ini sistem perdagangan

harus

berorientasi

pada

keinginan

konsumen

serta

perlindungan atas hak atas konsumen sangat diperhatikan. 6. Optimalisasi perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar. Banyaknya barang beredar di Kota Parepare menimbulkan permasalahan banyaknya barang tidak layak beredar mengakibatkan kerugian pada pihak konsumen. Pengawasan secara intensif untuk menekan jumlah barang beredar yang tidak layak konsumsi serta mengintensifkan perlindungan konsumen dapat memberikan rasa aman bagi konsumen dalam memperoleh haknya.


36

7. Mengembangkan industri yang maju dan mandiri. Pengembangan IKM dan Industri Mikro (Industri Rumah Tangga) perlu didorong dan dibina menjadi usaha yang makin berkembang dan maju, sehingga mampu mandiri dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Potensi IKM di Kota Parepare sangat besar dan memungkinkan untuk membentuk kalster-klaster bisnis yang saling bersinergi dalam memperkuat kualitas dan kuantitas hasil produksi. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Untuk mencapai Visi dan Misi organisasi, perlu dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah yang berupa tujuan. Berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikanperbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Disamping itu tujuan organisasi sangat penting artinya dalam suatu perencanaan strategis, sebagaimana arti tujuan yaitu hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Untuk Dinas Perindagkop dan UKM menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut : Misi Pertama Tujuan

: Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur : 1. Peningkatan pelayanan aparatur pemerintah

Sasaran Misi Kedua Tujuan

:

-

Meningkatkannya kualitas dan profesionalisme aparatur

: Pengembangan sarana dan prasarana aparatur : 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

Sasaran

:

-

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai

Misi Ketiga Tujuan

: Meningkatkan keungguan kompetetif UMKM : 1. Peningkatan pengembangan dan kompetensi UMKM

Sasaran Misi Keempat Tujuan

-

Meningkatnya UMKM di Kota Parepare

-

Meningkatnya kemampuan dan kualitas UMKM

: Meningkatkan koperasi berkualifikasi/bertaraf nasional : 1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Sasaran Misi Kelima

:

:

-

Meningkatnya koperasi aktif

: Mengembangkan sistem perdagangan yang berdaya saing dan berorientasi pada konsumen


37

Tujuan

: 1. Peningkatan perekonomian sektor perdagangan

Sasaran

:

-

Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Misi Keenam

Meningkatnya tertib hukum legalitas usaha perdagangan

: Optimalisasi perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar

Tujuan

: 1. Peningkatan dan pengawasan perlindungan konsumen

Sasaran

Misi Ketujuh Tujuan

:

-

Meningkatnya pengawasan UTTP

-

Meningkatnya penyelesaian sengketan konsumen

-

Meningkatnya sarana umum perdagangan

: Mengembangkan industri yang maju dan mandiri : 1. Peningkatan perekonomian sektor industri

Sasaran

:

-

Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB

-

Meningkatnya usaha industri

-

Meningkatnya keanekaragaman produk UMKM

-

Meningkatnya tertib hukum legalitas usaha industri


38

4.3. Strategi Dan Kebijakan Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Kota Parepare, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindagkop dan UKM. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Dinas Perindagkop dan UKM mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan Rumusan strategi dan kebijakan Dinas Perindagkop dan UKM untuk kurun waktu lima tahun ke depan, dapat dilihat pada Tabel 4.2.


41

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Parepare serta arah kebijakan dan strategi Dinas Perindagkop dan UKM, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : 5.1. Rencana Program Dan Kegiatan Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Rencana program dan kegiatan Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan bahan logistik kantor - Rapat-rapat koordinasi dan onsultasi keluar daerah - Operasional UPTD pasar lakessi - Penyediaan operasional administrasi kesekretariatan/perkantoran


44

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor - Pembangunan sarana dan prasarana perlengkapan kantor 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan anggaran SKPD - Penyusunan RENSTRA SKPD - Penyusunan RENJA SKPD 5. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif - Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah - Pelatihan dan pemberian peralatan usaha menjahit dan pengadaan gerobak - Pelatihan manajemen bagi UKM - Koordinasi pelaksanaan kebijakan lembaga keuangan dan coorporate - Pengembangan klater bisnis - Penataan pedagang kaki lima (PKL) dan asongan - Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan UMKM - Temu usaha UMKM - Pengembangan inkubator bisnis 6. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif - Pelatihan manajemen bagi UKM - Pelatihan dan pemberian peralatan usaha laundry - Pelatihan dan pemberian peralatan kue modern - Pelatihan dan pemberian peralatan mesin keripik buah - Pelatihan dan pemberian peralatan usaha 7. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM - Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk IKM RENSTRA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM 2013 - 2018

45

- Penyelenggaraan promosi produk UMKM - Penagihan dana bergulir - Penyelenggaraan pameran smart angin mammiri - Fasilitasi pengembangan UKM melalui profil UKM - Pendampingan pusat layanan umum terpadu (PLUT) - Pengembangan sistem pendukung usaha melalui badan layanan umum daerah (BLUD) 8. Program peningkatan kuaitas kelembagaan koperasi - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - HUT koperasi - Pengawasan pelaksanaan perkreditan KSP/USP - Ranperda perkoperasian - Penilaian kesehatan koperasi - Pelatihan penerapan prinsip-prinsip manajemen usaha koperasi - Penyusunan data base dan profil koperasi - Sosialisasi dan penegakan izin usaha simpan pinjam koperasi - Perencanaan pengembangan perkoperasian - Apresiasi koperasi yang berprestasi - Pembinaan dan penghargaan koperasi berprestasi - Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 9. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan - Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan konsumen - Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa - Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah - Sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen 10. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri - Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha - Pengembangan dan distribusi barang/produk - Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan - Pelaksanaan operasi pasar sembako - Pelaksanaan monitoring ketersediaan stok bahan pokok - Penataan dan pemanfaatan pasar lakessi, ukm, kuliner dan pasar hoby - Sosialisasi perda tentang petunjuk operasional pasar


46

11. Program penciptaan iklim investasi terhadap regulasi IKM - Penyusunan kebijakan industri 12. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi - Pemberian peralatan bagi IKM untuk peningkatan IPTEK - Pemberian bantuan peralatan mesin las dan sejenisnya - Pemberian bantuan peralatan pertukangan kayu - Pemberian bantuan peralatan perbengkelan - Pemberian bantuan peralatan service elektronik - Pengadaan peralatan packing produk IKM - Pemberian bantuan peralatan pengolahan mete - Pemberian bantuan peralatan usaha kerajinan limbah laut - Pengembangan sistem inovasi teknologi - Fasilitasi pemberian sertifikasi halal bagi produk IKM pengolahan makanan 13. Program peningkatan kemampuan teknologi industri - Pelatihan penerapan HKI - Pelatihan pengolahan limbah kayu untuk souvenir - Pelatihan perak/kuningan - Pelatihan penerapan SNI 14. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial - Penyusunan profil usaha komoditi IKM yang potensial - Update data indsutri kecil dan menengah IKM) potensial - Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster - Penyelenggaraan pameran dekranas - Pemberian kemudahan izin usaha - Pengembangan IKM koordinasi dan sistem pelayanan usaha 5.2. Indikator kinerja Program, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare yang akan dan harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kota Parepare tahun 2013-2018, dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini: RENSTRA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM 2013 - 2018

47

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Penetapan indikator kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Suatu indikator kinerja dinas dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja dinas berkenaan. Indikator kinerja dinas mengacu pada sasaran yang ingin dicapai. Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Dinas Perindagkop dan UKM Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

(1)

110

111

112

Indikator

(2) Jumlah koperasi aktfi Jumlah seluruh koperasi Persentase koperasi aktif Jumlah UKM aktfi non BPR/LKM UKM Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah usaha mikro Jumlah usaha kecil Jumlah usaha menengah Persentase usaha mikro Jumlah kontribusi PDRB dari sub sektor perdagangan Jumlah kontribusi PDRB dari sub sektor hotel Jumlah kontribusi PDRB dari sub sektor restaurant Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restaurant

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

108

113

119

125

131

136

136

204

204

206

207

208

210

210

52,94

55,39

57,77

60,39

62,98

64,76

64,76

4.352

4.358

4.403

4.410

4.421

4.430

4.430

4.352

4.358

4.403

4.410

4.421

4.430

4.430

14.485

8.549

8.745

8.942

9.144

9.353

9.353

567

1.371

1.375

1.382

1.388

1.391

1.391

-

95

95

95

95

95

95

96,23

85,36

85,61

85,82

86,04

86,29

86,29

214.448,19

232.554,36

252.514,31

274.515,03

298.816,28

325.686,46

325.686,46

3.416,27

3.760,02

4.138,36

4.554,77

5.013,09

5.517,52

5.517,52

61.437,64

67.235,43

73.580,34

80.524,01

88.122,95

96.438,99

96.438,99

279.302,10

303.549,81

330.233,01

359.953,81

391.952,32

427.264,96

427.264,96


54

No

(1)

1

1

Indikator

(2) Jumlah PDRB atas dasar harga konstan Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB Kontribusi sub sektor hotel terhadap PDRB Kontribusi sub sektor restaurant terhadap PDRB Kontribusi sektor perdagangan, hotel, restaurant terhadap PDRB Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri Jumlah PDRB atas dasar harga konstan Kontribusi sektor industri tehadap PDRB

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

963.812,09

1.042.844,68

1.129.817,93

1.225.513,51

1.331.030,22

1.447.495,36

1.447.495,36

22,25

22,30

22,35

22,40

22,45

22,50

22,50

0,35

0,36

0,37

0,37

0,38

0,38

0,38

6,37

6,45

6,51

6,57

6,62

6,66

6,66

28,98

29,11

29,23

29,34

29,54

29,45

29,45

24.266,00

26.594,54

29.375,27

32.476,11

35.937,82

39.806,12

39.806,12

963.812,09

1.042.844,68

1.129.817,93

1.225.513,51

1.331.030,22

1.447.495,36

1.447.495,36

2,52

2,55

2,60

2,65

2,70

2,75

2,75


55

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Parepare 2013 - 2018 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2013 - 2018), sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasikan dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan renstra ini memerlukan dukungan semua pihak baik itu eksekutif maupun legislatif dan yang terutama adalah peran aktif dari seluruh pegawai Dinas Perindagkop dan UKM Kota Parepare. Kemajuan dan perkembangan bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM di Kota Parepre salah satunya ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan Renstra ini. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kota Parepare,

Drs. H.M. AMIR SABBI, M.Si. Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19580505 198102 1 009


56

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Recommend Documents