BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pandeglang Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan

yang akan digunakan sebagai pedoman dalam

penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD ini juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) Tahun. Acuan utama yang digunakan dalam menyusun RPJMD ini adalah rumusan Visi, Misi, dan Program Indikatif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam Sidang Paripurna DPRD pada tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Disamping itu, penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada RPJP dan RPJM Nasional, RPJPD dan RPJMD Provinsi serta berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selain itu, RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. RPJMD

disusun

berdasarkan

statistik

regional

dan

lokal,

dengan

memperhatikan statistik dari berbagai fungsi pemerintahan yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pemerintahan umum, bidang fisik prasarana dan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang

I-1


RPJMD berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana Program dan indikasi Kegiatan lima tahunan, maka proses penyusunan RPJMD ini juga dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur pelaku pembangunan (stakeholders) di Kabupaten Pandeglang. Karena pertimbangan itu, walaupun RPJMD ini bermula dari rumusan Visi, Misi, dan Rencana Indikatif Program pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, maka matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan di dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur stakeholders, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pandeglang ini, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum (rujukan), antara lain: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Kabupaten Pandeglang

I-2


Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 11. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Pandeglang

Pembentukan dan Susunan Perangkat

Nomor

6

Tahun

2016

tentang

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6).

1.3 Hubungan Antar Dokumen Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahunan, RPJMD untuk jangka waktu 5 tahunan dan RKPD sebagai rencana tahunan. Hal ini berimplikasi kepada adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik dari aspek proses, mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat Pusat dan Daerah. Sehubungan dengan itu dan dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan perundangan mengenai perencanaan nasional dan daerah, perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:


I-3


a.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan dua puluh tahun dan memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD setiap lima tahun sekali;

b.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), berfungsi sebagai penjabaran dari RPJPD dan memuat Visi, Misi, Gambaran Umum Kondisi Masa Kini, Gambaran Umum Kondisi yang diharapkan, Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Rencana Program Lima Tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;

c.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan atau Fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);

d.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah,

merupakan dokumen perencanaan

tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra Perangkat Daerah dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun ke depan; e.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja Perangkat Daerah setiap tahun anggaran

dan

merupakan

bahan

utama

pelaksanaan

Musrenbang

yang

dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. f.

Guna sinkronisasi program prioritas daerah dengan program nasional lainnya seperti target Millenium Development Goals (MDG)/Sustainable Development Goals (SDG’s) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM), ditetapkan target kinerja tersebut sebagai mana dalam lampiran Buku II RPJMD ini. Guna memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari RPJMD ini serta

arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, maka disusun Pola Pikir dan Proses Penyusunan RPJMD sebagaimana Gambar 1.1, sedangkan untuk


I-4


melihat keterkaitan dokumen perencanaan nasional dan daerah dapat dilihat pada Gambar 1.2, adapun alur proses penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1.1 Pola Pikir dan Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021

Persiapan Awal

Komitmen KDh Kesepakatan KesepakatanEksternal Internal Penentuan Stakeholdersi

Analisis Kekuatan dan Kelemahan (SW)

Komitmen Stakeholders & Mandat

Isu Strategis

Dukungan Perguruan Tinggii

Analisis Peluang dan Ancaman (OT)

VISI-MISI

Program Prioritas

STRATEGI & KEBIJAKAN UMUM

Rencana Tindak

Implementasi (RKPD)


Strategic Plan (RPJMD)

Action Plan (Renja Perangkat Daerah / RKPD) Pelaksanaan Tahunan RPJMD

I-5


Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah Pedoman

Pedoman

RPJP Nasional Diacu

RPJP RPJPD Daerah

Pedoman

RPJM RPJM

Renja - KL

Dijabar

RKP

kan

Diperhatikan

RPJM RPJMD Daerah

Dijabar

RKP RKPD Daerah

kan

RAPBN

APBN

Pedoman

Pedoman APBD

RKA RKA Perangkat SKPD Daerah

Rincian APBD

Pemerintah Daerah

RAPBD

Diacu Pedoman

UU No. 25/2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Rincian APBN

Diserasikan melalui Musrenbang

Pedoman Renstra Renstra Perangkat SKPD Daerah

RKA-KL

Diacu

Nasional Nasional

Pedoman

Pedoman

Pemerintah Pusat

Renstra KL

Renja Renja Perangkat SKPD Daerah

Pedoman

UU No. 17/2003 Keuangan Negara

I-6

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021

Gambar 1.3 Alur Proses Penyusunan dan Penetapan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 (1)

Visi, Misi, Program KDh Terpilih

Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJM Daerah a) b) c) d)

Visi,Misi KDh terpilih Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Makro

(2) (3)

(4)

e) Program ProgramSKPD Perangkat Daerah

1.4

Daerah Visi, Misi KDh terpilih Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Makro Program Perangkat Daerah Program SKPD

Program Perangkat Program SKPDDaerah

Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah

(5)

Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJM Daerah a) b) c) d) e)

Perangkat Daerah Menyususn SKPDSKPD Menyususn Menyusun Rancangan Renstra Rancangan Renstra SKPD PerangkatSKPD Daerah Renstra

Penetapan RPJM Daerah (6)

(7) Digunakan sebagai Digunakan sebagai Pedoman Penyusunan SKPD dan Perangkat PedomanRenstra Penyusunan Daerah bahan dan Penjabaran bahanRKPD Penjabaran RKPD Rancangan RKPD

Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Pandeglang ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menguraikan mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

BAB

III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini berisi tentang kinerja keuangan masa lalu periode 2006-2010, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu periode 2006-2010, dan kerangka Pendanaan.


I-7


BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini berisi permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis. Isu strategis meliputi pertumbuhan ekonomi, ketertinggalan, kemiskinan, ketahanan pangan, tingkat pendidikan masyarakat, penataan ruang, pengelolaan

sumberdaya

dan

pelestarian

lingkungan,

tata

kelola

pemerintahan daerah. BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab ini menguraikan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini menguraikan mengenai strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pandeglang tahun 2016-2021.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini berisi uraian mengenai hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Dan juga bab ini menyajikan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAN Bab ini berisi indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan untuk memberikan gambaran keberhasilan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021. BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini berisi target indikator output/outcome untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021.

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab ini menguraikan masa transisi tahun pertama dan satu tahun setelah akhir periode RPJMD ini, serta merupakan

bagian yang tidak terpisahkan

dari RPJMD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. Bab ini juga menguraikan kaidah pelaksanaan dalam penyusunan RPJMD.


I-8


1.5

Maksud dan Tujuan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 ini disusun dengan maksud

dan tujuan sebagai berikut : 1.

Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sekaligus merupakan acuan Pemerintah Daerah dalam penentuan pilihanpilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;

2.

Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah;

3.

Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi;

4.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

5.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.


I-9


BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1

Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang berada di ujung Barat Pulau Jawa. Secara geografis terletak antara 6º21’- 7º10’ Lintang Selatan dan 104º48’- 106º11’ Bujur Timur, memiliki luas wilayah 2.747 Km2 (274.689,91 ha), atau sebesar 29,98% dari luas Provinsi Banten dengan panjang garis pantai 230 Km dan memiliki 33 Pulau dengan Pulau Panaitan yang paling luas/besar. Secara administratif dibagi menjadi 339 Desa/Kelurahan dan 35 Kecamatan, dengan batas-batas administrasi: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang; 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia; 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda; 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak. Wilayah

administrasi

Kabupaten

Pandeglang

terbagi

ke

dalam

35 Kecamatan, 339 Desa/Kelurahan. Secara rinci luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Pandeglang tersaji pada Tabel 2.1 Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang JARAK DARI LUAS NO. KECAMATAN

IBU KOTA

KEC.KE

WILAYAH PERSENTASE

IBUKOTA

(KM2)

LUAS (%)

KAB. (KM)

1

Sumur

Sumberjaya

258,54

9,41

106,00

2

Cimanggu

Waringinkurung

259,73

9,46

100,00

3

Cibaliung

Sukajadi

221,88

8,08

86,50

4

Cibitung

Cikadu

180,72

6,58

96,50

5

Cikeusik

Cikeusik

322,76

11,75

72,00

6

Cigeulis

Cigeulis

176,21

6,41

68,00

7

Panimbang

Panimbangjaya

132,84

4,84

53,00

8

Sobang

Sobang

138,88

5,06

53,00

9

Munjul

Pasanggrahan

75,25

2,74

54,00

10

Angsana

Angsana

64,84

2,36

61,00


II - 1


Tabel 2.1 Luas Wilayah Admnistrasi Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang (Lanjutan..) JARAK DARI LUAS NO.

KECAMATAN

IBU KOTA

KEC.KE

WILAYAH PERSENTASE 2

IBUKOTA

(KM )

LUAS (%)

KAB. (KM)

11

Sindangresmi

Sindangresmi

65,20

2,37

51,00

12

Picung

Kadupandak

56,74

2,07

36,00

13

Bojong

Citumenggung

50,72

1,85

30,00

14

Saketi

Kadudampit

54,13

1,97

19,00

15

Cisata

Pasireurih

32,65

1,19

27,00

16

Pagelaran

Pagelaran

42,76

1,56

39,50

17

Patia

Patia

45,48

1,66

45,00

18

Sukaresmi

Sukaresmi

57,30

2,09

60,00

19

Labuan

Kalanganyar

15,66

0,57

41,00

20

Carita

Sukarame

41,87

1,52

51,00

21

Jiput

Sukacai

53,04

1,93

27,50

22

Cikedal

Dahu

26,00

0,95

35,00

23

Menes

Purwaraja

22,41

0,82

29,00

24

Pulosari

Koranji

31,33

1,14

34,00

25

Mandalawangi

Mandalawangi

80,19

2,92

15,50

26

Cimanuk

Batubantar

23,64

0,86

10,00

27

Cipeucang

Kadugadung

21,16

0,77

15,00

28

Banjar

Banjar

30,50

1,11

7,50

29

Kaduhejo

Sukasari

33,57

1,22

7,00

30

Mekarjaya

Mekarjaya

31,34

1,14

17,00

31

Pandeglang

Pandeglang

16,85

0,61

1,00

32

Majasari

Saruni

19,57

0,71

3,50

33

Cadasari

Cadasari

26,20

0,95

7,00

34

Karangtanjung Pagadungan

19,07

0,69

4,00

35

Koroncong

17,86

0,65

8,00

2.746,81

100,00

-

Koroncong

Jumlah Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang


II - 2


2.1.2 Geologi Secara geologi wilayah Kab. Pandeglang termasuk ke dalam Zona Bogor yang mana merupakan jalur perbukitan. Berdasarkan sudut geologinya Kabupaten Pandeglang memiliki beberapa jenis bebatuan diantaranya; 1. Alluvium, terdapat di daerah gunung dan pinggiran pantai; 2. Undiefierentiated (bahan erupsi gunung berapi), terdapat di daerah bagian utara tepatnya di daerah Kecamatan Labuan, Jiput, Mandalawangi, Cimanuk, Menes, Banjar, Pandeglang dan Cadasari; 3. Diocena, terdapat di daerah bagian Barat, tepatnya di kecamatan Cimanggu dan Cigeulis; 4. Piocena Sedimen, di bagian Selatan di daerah kecamatan Bojong, Munjul, Cikeusik, Cigeulis, Cibaliung dan Cimanggu; 5. Miocene Limestone, disekitar Kecamatan Cimanggu bagian utara; 6. Mineral Deposit, yang terbagi atas beberapa mineral, yaitu : a.

Belerang dan sumber air panas di Kecamatan Banjar dan Kaduhejo;

b.

Kapur/karang darat dan laut di Kecamatan Labuan, Cigeulis, Cimanggu, Cibaliung, Cikeusik dan Cadasari. Serat batu (gift) terdapat di Kecamatan Cigeulis.

2.1.3 Topografi Kabupaten Pandeglang memiliki variasi ketinggian antara 0 - 1.778 mdpl. Sebagian besar topografi daerah Kabupaten Pandeglang adalah dataran rendah yang berada di daerah Tengah dan Selatan yang memiliki luas 85,07% dari luas keseluruhan

Kabupaten

Pandeglang.

Kedua

daerah

ini

ditandai

dengan

karakteristik utamanya adalah ketinggian gunung-gunungnya yang relatif rendah, seperti Gunung Payung (480 m), Gunung Honje (620 m) dan Gunung Tilu (562 m). Daerah Utara memiliki luas 14,93 % dari luas Kabupaten Pandeglang yang merupakan dataran tinggi, yang ditandai dengan karekteristik utamanya adalah ketinggian gunung yang relatif tinggi, seperti Gunung Karang (1.778 m), Gunung Pulosari (1.346 m) dan Gunung Aseupan (1.174 m).


II - 3


2.1.4 Jenis Tanah Jenis tanah yang ada di Kabupaten Pandeglang dapat dikelompokan dalam beberapa jenis dengan tingkat kesuburan dari rendah sampai dengan sedang. Di antara jenis tanah tersebut adalah : 1. Alluvial, terdapat di Kecamatan Panimbang, Sumur, Cikeusik, Pagelaran, Picung, Labuan dan Munjul; 2. Grumosol, yang tersebar di Kecamatan Sumur dan Cimanggu; 3. Regosol, terdapat di Kecamatan Sumur, Labuan, Pagelaran, Cikeusik dan Cimanggu; 4. Latosol, terdapat di sekitar Gunung Karang, Kecamatan Pandeglang, Saketi, Cadasari, Banjar, Cimanuk, Mandalawangi, Bojong, Menes, Jiput, Labuan dan Sumur; 5. Podsolik, terdapat di Kecamatan Labuan, Menes, Saketi, Bojong, Munjul, Cikeusik, Cibaliung, Cimanggu, Cigeulis, Sumur, Panimbang dan Angsana.

2.1.5 Klimatologi Berdasarkan studi, iklim di Kabupaten Pandeglang dipengaruhi oleh angin Monson (Monson Trade) dan Gelombang La Nina (El Nino). Bila saat musim penghujan tiba (November s.d Maret) cuaca didominasi oleh angin barat (dari samudra Hindia sebelah Selatan India) yang bergabung dengan angin dari Asia yang melewati Laut Cina Selatan. Sedangkan musim kemarau (Juni s.d Agustus cuaca didominasi oleh angin timur yang menyebabkan Kabupaten Pandeglang mengalami kekeringan terutama di wilayah bagian utara terlebih lagi bila berlangsung El Nino. Suhu udara di Kabupaten Pandeglang berkisar antara 22,5 0C – 27,9 0C. Pada daerah pantai, suhu udara bisa mencapai 22 0C – 32 0C, sedangkan di daerah pegunungan dengan ketinggian 400 – 1.350 m suhu dapat mencapai hingga 18 0C – 29 0C. Kabupaten Pandeglang memiliki curah hujan antara 2.000 – 4.000 mm per tahun dengan rata-rata curah hujan 4.758 mm dan mempunyai 154 hari hujan per tahun serta memiliki tekanan udara rata-rata 1.010 milibar.


II - 4


2.1.6 Hidrologi Kabupaten Pandeglang dialiri oleh 18 aliran sungai dengan panjang total 835 km.

Sungai-sungai tersebut dikelompokan ke dalam 2 (dua) Satuan Wilayah

Sungai (SWS), yaitu SWS Ciujung dan SWS Ciliman.

Sementara itu Kabupaten

Pandeglang terbagi menjadi 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) terdiri dari DAS tidak prioritas, prioritas 1, 2, 3 dan prioritas 4. Tabel 2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Prioritas Pengelolaan. DAS/SUB DAS

NO.

PRIORITAS DAS

1

DAS Cibaliung

2

2

DAS Cibungur

3

3

DAS Cidanau

0

4

DAS Ciliman

2

5

DAS Ciujung

1

6

DAS Ujung Kulon

0

Sumber

: Departemen Kehutanan, Kebijakan Penyusunan Master Plan RHL, 2003

Keterangan : DAS Prioritas (Berdasarkan SK Menhut Nomor 284/Kpts/II/1999, tanggal 7 Mei 1999). Prioritas 1

:

Wilayah DAS yang berdasarkan lahan, hidrologi, sosial ekonomi, investasi

dan

kebijakan

pembangunan

wilayah

tersebut

mempunyai prioritas tertinggi untuk di Rehabilitasi; Prioritas 2

: Wilayah DAS yang berdasarkan lahan, hidrologi, sosial ekonomi, investasi

dan

kebijakan

pembangunan

wilayah

tersebut

mempunyai prioritas kedua untuk di Rehabilitasi; Prioritas 3

:

Wilayah DAS yang berdasarkan lahan, hidrologi, sosial ekonomi, investasi

dan

kebijakan

pembangunan

wilayah

tersebut

mempunyai prioritas ketiga untuk di Rehabilitasi;


II - 5


Prioritas 4

:

Wilayah DAS yang berdasarkan lahan, hidrologi, sosial ekonomi, investasi dan kebijakan pembangunan wilayah tersebut tidak perlu diberikan prioritas dalam penanganannya.

2.1.7 Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang didominasi oleh lahan kehutanan, pesawahan dan perkebunan besar. Pada tahun 2010 luas kehutanan sebesar 96.887 hektar, terdiri dari hutan rakyat dan hutan negara. Luas hutan rakyat sebesar 11.925 hektar (4,28% dari luas lahan Kabupaten Pandeglang) dan luas hutan negara sebesar 84.962 hektar (30,52% dari luas lahan Kabupaten Pandeglang). Pada tahun 2015, luas hutan rakyat bertambah menjadi 9,84% dari luas lahan Kabupaten Pandeglang dan luas hutan negara berkurang menjadi 20,57% dari luas Kabupaten Pandeglang. Luas pesawahan pada tahun 2010 sebesar 57.600 hektar, terdiri dari pesawahan irigasi dan non irigasi. Luas pesawahan irigasi sebesar 25.273 hektar (9,08% dari luas lahan Kabupaten Pandeglang) dan luas pesawahan non irigasi sebesar 32.327 hektar (11,61% dari luas lahan Kabupaten Pandeglang). tahun 2015, luas pesawahan irigasi

Pada

berkurang menjadi 8,03% dari luas lahan

Kabupaten Pandeglang dan luas pesawahan non irigasi bertambah menjadi 11,90 % dari luas Kabupaten Pandeglang. Sementara luas perkebunan besar pada tahun 2010 sebesar 15.005 hektar (5,39% dari luas lahan Kabupaten Pandeglang). Sedangkan

Pada tahun 2015,

perkebunan berkurang menjadi 5,02% dari luas lahan Kabupaten Pandeglang. Untuk lebih jelasnya gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.3.


II - 6


Tabel 2.3 Penggunaan Lahan Jenis Lahan

Luas Lahan (Ha) 2010 25.273 32.327 24.178 48.213 958 539

2011 22.467 32.272 28.529 55.701 918 118

Irigasi Non Irigasi Ladang/Huma Tegal/Kebun Kolam/Tabat/Empang Tambak Pengembalaan/Padang 3.443 1.527 Rumput 15.005 9.149 Perkebunan Besar 11.925 19.928 Hutan Rakyat 11.345 10.069 Lain-lain 14.088 11.393 Bangunan dan Halaman Sementara Tidak 6.011 2.856 Diusahakan 84.962 79.741 Hutan Negara 72 22 Rawa Tidak Ditanami Jumlah 278.339 274.690 Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang

2012 22.044 32.695 33.492 57.477 1.204 218

2013 22.044 32.695 33.492 57.477 1.204 218

2014 22.044 32.695 33.492 57.477 1.204 218

2015 22.044 32.695 33.492 57.477 1.204 218

436

436

436

436

13.793 27.040 12.795 12.865

13.793 27.040 12.795 12.865

13.793 27.040 12.795 12.865

13.793 27.040 12.795 12.865

4.077

4.077

4.077

4.077

56.501 52 274.689

56.501 52 274.689

56.501 52 274.689

56.501 52 274.689

2.1.8 Kawasan Rawan Bencana Alam Berdasarkan faktor penyebab terjadinya bencana dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu bencana alam, bencana non-alam dan bencanan sosial. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam (Bencana Alam) antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Berdasarkan kondisi geografis, geologi, hidrologis dan demografi bahwa wilayah Kabupaten Pandeglang memiliki kondisi yang memungkinkan terjadinya bencana alam yang dapat berakibat timbulnya korban jiwa, timbulnya kerusakan lingkungan dan dampak psikologis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yaitu dapat menghambat estafet pembangunan yang akan dilaksanakan. Secara geologis daerah Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah di Banten yang rawan terhadap bencana alam, potensi bencana alam yang berkaitan dengan bahaya geologi dimaksud yaitu: a. Bahaya bencana alam Gunung Merapi dan mengancam wilayah Kabupaten Pandeglang wilayah barat dan selatan;


II - 7


b. Bahaya gerakan tanah/batuan dan erosi yang mana dapat berpotensi terjadi pada lereng-lereng pegunungan Gunung Karang yang bisa mengancam di wilayah Kabupaten Pandeglang; c. Bahaya kekeringan biasa terjadi, berakibat khususnya bagi lahan petani sulit mendapatkan air; d. Bahaya Tsunami juga mungkin saja bisa terjadi, dikhawatirkan Tsunami terjadi di wilayah Carita, Labuan, Sumur dan Panimbang; e. Bahaya banjir, umumnya terjadi pada saat musim hujan tiba dan klimaksnya biasanya pada awal bulan Desember dimana hujan biasanya terus menerus, terjadi di daerah yang menjadi langganan banjir yaitu wilayah Jiput, Labuan, Cilemer, Patia. 2.1.9 Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang dari tahun 2010 sampai 2015 selalu meningkat dimana tahun 2010 berjumlah 1.149.610 jiwa meningkat menjadi 1.194.911 jiwa pada tahun 2015. Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2010-2015 sebesar 0,78 persen per tahun.

Laju Pertumbahan Penduduk (LPP)

Kabupaten Pandeglang bila dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Banten pada periode yang sama lebih kecil, dimana LPP Provinsi Banten mencapai 2,27 persen per tahun. Untuk lebih jelasnya gambaran Penduduk Kabupaten Pandeglang sebagaimana Tabel 2.4 dan Gambar 2.1 berikut Tabel 2.4 Penduduk Kabupaten Pandeglang TAHUN JUMLAH PENDUDUK LAJU PERTUMBUHAN (JIWA) 2010 1.149.610 0,55 2011 1.162.123 1,09 2012 1.181.430 1,66 2013 1.183.006 0,13 2014 1.188.405 0,26 2015 1.194.911 0,55 Rata-rata laju Petumbuhan 2010-2015 0,78 Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang


II - 8


Gambar 2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pandeglang

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk tetapi di lain pihak luas wilayah Kabupaten Pandeglang tetap yaitu sebesar 2.746,89 km2, maka tingkat kepadatan penduduk per km2 pada tahun 2010-2015 meningkat pula (Tabel 2.5), apabila dilihat penyebaran penduduk antar kecamatan masih terjadi ketimpangan yang mencolok, sebagai gambaran pada tahun 2010 tingkat kepadatan penduduk per km2 yang relatif sedikit/kecil berada pada wilayah yang belum berkembang dan jauh dari pusat wilayah.

Namun demikian secara umum tingkat kepadatan

penduduk (penyebaran penduduk) di Kabupaten Pandeglang relatif rendah, kenyataan ini dapat mencerminkan bahwa pertambahan penduduk di Kabupaten Pandeglang lebih didominasi terjadi secara alamiah, berbeda dengan Kabupaten Serang dan Tangerang serta Kota Cilegon dan Kota Tangerang yang merupakan daerah lebih berkembang yang dapat memicu melonjaknya pertumbuhan penduduk.


II - 9


Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pandeglang Menurut Kecamatan, Tahun 2010– 2015 2010 NO.

KECAMATAN

2011

2012

2013

2014

2015

Luas

Kepadatan

Luas

Kepadatan

Luas

Kepadatan

Luas

Kepadatan

Luas

Kepadatan

Luas

Kepadatan

(Km2)

(Jiwa/Km2)

(Km2)

(Jiwa/Km2)

(Km2)

(Jiwa/Km2)

(Km2)

(Jiwa/Km2)

(Km2)

(Jiwa/Km2)

(Km2)

(Jiwa/Km2)

1

Sumur

258,54

88

258,54

89,23

258,54

91,21

258,54

91,37

258,54

91,82

258,54

92,35

2

Cimanggu

259,73

141

259,73

142,99

259,73

146,13

259,73

146,34

259,73

147,05

259,73

147,88

3

Cibaliung

221,88

130

221,88

131,81

221,88

135,15

221,88

135,23

221,88

135,87

221,88

136,62

4

Cikeusik

180,72

117

180,72

118,73

180,72

121,22

180,72

121,49

180,72

122,08

180,72

122,79

5

Cibitung

322,76

158

322,76

159,49

322,76

161,98

322,76

162,18

322,76

162,91

322,76

163,79

6

Cigeulis

176,21

192

176,21

194,10

176,21

197,41

176,21

197,66

176,21

198,56

176,21

199,66

7

Panimbang

132,84

368

132,84

373,04

132,84

380,93

132,84

381,17

132,84

382,90

132,84

384,99

8

Sobang

138,80

252

138,88

256,22

138,88

256,48

138,88

257,10

138,88

258,02

138,88

259,32

9

Munjul

75,25

295

75,25

296,90

75,25

300,90

75,25

301,36

75,25

302,71

75,25

304,36

10

Angsana

64,84

394

64,84

395,73

64,84

398,70

64,84

399,40

64,84

401,06

64,84

403,08

11

Sindangresmi

65,20

326

65,20

328,51

65,20

332,94

65,20

333,57

65,20

335,09

65,20

336,95

12

Picung

56,74

619

56,74

625,75

56,74

637,12

56,74

637.65

56,74

640,54

56,74

644,04

13

Bojong

50,72

662

50,72

667,03

50,72

675,69

50,72

676,75

50,72

679,77

50,72

683,44

14

Saketi

54,13

794

54,13

803,71

54,13

820,32

54,13

821,56

54,13

825,46

54,13

830,13

15

Cisata

32,65

716

32,65

721,16

32,65

730,78

32,65

732,37

32,65

735,74

32,65

739,79

16

Pagelaran

42,76

794

42,76

800,26

42,76

811,69

42,76

813,03

42,76

816,74

42,76

821,16


II - 10


Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pandeglang Menurut Kecamatan, Tahun 2010– 2015 (Lanjutan…) 2010 NO.

KECAMATAN

2011

2012

2013

2014

2015

Luas

Kepadatan

Luas

Kepadatan

Luas

Kepadatan

Luas

Kepadatan

Luas

Kepadatan

Luas

Kepadatan

(Km2)

(Jiwa/Km2)

(Km2)

(Jiwa/Km2)

(Km2)

(Jiwa/Km2)

(Km2)

(Jiwa/Km2)

(Km2)

(Jiwa/Km2)

(Km2)

(Jiwa/Km2)

17

Patia

45,48

599

45,48

602,97

45,48

610,33

45,48

611,41

45,48

614,14

45,48

617,46

18

Sukaresmi

57,30

590

57,30

593,04

57,30

598,81

57,30

599,53

57,30

602,08

57,30

605,15

19

Labuan

15,66

3.439

15,66

3.488,12

15,66

3.566,41

15,66

3.568,84

15,66

3.585,31

15,66

3.605,04

20

Carita

41,87

765

41,87

771,27

41,87

782,21

41,87

783,59

41,87

787,17

41,87

791,47

21

Jiput

53,04

535

53,04

537,61

53,04

542,42

53,04

543,82

53,04

546,19

53,04

549,08

22

Cikedal

26,00

1.169

26,00

1.179,73

26,00

1.198,15

26,00

1.200,85

26,00

1.206,46

26,00

1.213,23

23

Menes

22,41

1.574

22,41

1.586,84

22,41

1.609,55

22,41

1.611,16

22,41

1.618,30

22,41

1.626,95

24

Pulosari

31,33

877

31,33

898,50

31,33

903,77

31,33

904,92

31,33

909,06

31,33

914,01

25

Mandalawangi

80,19

584

80,19

589,38

80,19

599,11

80,19

599,75

80,19

602,47

80,19

605,75

26

Cimanuk

23,64

1.618

23,64

1.635,07

23,64

1.663,96

23,64

1.666,20

23,64

1.673,90

23,64

1.683,16

27

Cipeucang

21,16

1.325

21,16

1.336,39

21,16

1.356,62

21,16

1.358,74

21,16

1.364,98

21,16

1.372,50

28

Banjar

30,50

976

30,50

985,87

30,50

1.002,00

30,50

1.003,11

30,50

1.007,70

30,50

1.013,21

29

Kaduhejo

33,57

1.027

33,57

1.036,19

33,57

1.052,40

33,57

1.053,53

33,57

1.058,27

33,57

1.063,99

30

Mekarjaya

31,34

607

31,34

608,10

31,34

611,23

31,34

612,99

31,34

615,51

31,34

618,60

31

Pandeglang

16,85

2.436

16,85

2.466,77

16,85

2.517.57

16,85

2.518,99

16,85

2.530,98

16,85

2.545,76

32

Majasari

19,57

2.357

19,57

2.400,66

19,57

2.468,85

19,57

2.470,06

19,57

2.481,66

19,57

2.495,55


II - 11


Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pandeglang Menurut Kecamatan, Tahun 2010– 2015 (Lanjutan…) 2010 NO.

KECAMATAN

2011

2012

2013

2014

2015

Luas

Kepadatan

Luas

Kepadatan

Luas

Kepadatan

Luas

Kepadatan

Luas

Kepadatan

Luas

Kepadatan

(Km2)

(Jiwa/Km2)

(Km2)

(Jiwa/Km2)

(Km2)

(Jiwa/Km2)

(Km2)

(Jiwa/Km2)

(Km2)

(Jiwa/Km2)

(Km2)

(Jiwa/Km2)

33

Cadasari

26,20

1.199

26,20

1.210,88

26,20

1.230,42

26,20

1.231,34

26,20

1.236,83

26,20

1.243,44

34

Karangtanjung

19,07

1.697

19,07

1.724.91

19,07

1.768,85

19,07

1.770,32

19,07

1.778,71

19,07

1.788,83

35

Koroncong

17,86

988

17,86

1.002,02

17,86

1.026,04

17,86

1,027,49

17,86

1.032,53

17,86

1.038,47

2.746,89

419

2.746,81

423,08

2.746,81

430,11

2.746,81

430,68

2.746,89

432.64

2.746,89

430,67

JUMLAH

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang


II - 12


2.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan kemampuan dasar (

basic capabillities ) penduduk. Dikatakan cukup baik karena IPM merupakan indikator gabungan yang mencakup tiga indikator pembangunan yang dominan dan memiliki andil yang cukup besar dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Nilai IPM Kabupaten Pandeglang terus mengalami peningkatan selama kurun waktu Tahun 2010-2013.

Pada tahun 2010 IPM Kabupaten Pandeglang adalah

68,29 angka ini termasuk pada golongan IPM menengah bawah yang memiliki nilai batas atas 60, sehingga dibutuhkan beberapa peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk menuju IPM menengah ke atas. Pada tahun 2013, IPM Kabupaten Pandeglang mencapai 69,64 atau mengalami kenaikan sebesar 1,98 persen dari IPM tahun 2010. Kenaikan ini terjadi akibat peningkatan komponen IPM pada tahun 2013 yaitu Indeks Angka Harapan Hidup sebesar 1,52 persen dari 64,60 (pada tahun 2010),

Indeks pendidikan sebesar (1,98) persen

dari 78,60 (pada tahun 2010) serta indeks daya beli sebesar 2,56 persen dari 61,60 (pada tahun 2010). Namun demikian jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2013 lebih rendah sebesar

IPM

2,26 digit.

Gambaran Umum mengenai IPM dan Komponennya dapat terlihat pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3 serta Tabel 2.6 berikut ini.


II - 13


Gambar 2.2

IPM Kabupaten Pandeglang

Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang

Gambar 2.3

Komponen IPM Kabupaten Pandeglang



II - 14


Tabel 2.6

IPM Kabupaten Pandeglang beserta Komponennya Tahun

Rata-rata Laju

No

Uraian

2010

2011

2012

2013

Pertumbuhan Tahun 20102013 (%)

1

IPM

Kabupaten 68,29

68,77

69,22

69,64

64,92

65,22

65,58

0,50

0,65

Pandeglang Indeks

Angka

Harapan 64,60

Hidup

2

Indeks pendidikan

78,60

79,37

79,76

80,16

0,66

Indeks Tingkat Daya Beli

61,60

62,03

62,68

63,18

0,85

IPM Provinsi Banten

70,48

70,95

71,49

71,90

0,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang dan hasil analisis Data

IPM diatas menggunakan metode perhitungan lama. Indikator IPM

yang digunakan dalam perhitungan lama adalah digambarkan dengan Indeks Harapan Hidup,

Indikator Kesehatan yang

Indikator

Pendidikan

yang

digambarkan Indeks Melek Huruf dan Indeks Rata‐rata Lama, serta Indikator Ekonomi yang digambarkan dengan Tingkat Kemampuan Daya Beli Masyarakat. Pada

tahun

2010

UNDP

(United

Nation

Development

Program)

memperkenalkan perhitungan IPM dengan metode baru. Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi perhitungan IPM yaitu : 1.

Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.

2.

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

3.

Penggunaan

rumus

rata-rata

aritmatik

dalam

perhitungan

IPM

menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi


II - 15


oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Indikator IPM yang digunakan dalam metode baru ini adalah Indikator Kesehatan yang digambarkan dengan Indeks Harapan Hidup, Indikator Pendidikan yang digambarkan dengan Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah, dan Indikator Ekonomi yang digambarkan dengan Pengeluaran per kapita. Pencapaian IPM Kabupaten Pandeglang pada tahun 2015 sebesar 62,72 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar 62,06 dan rata-rata laju pertumbuhan tahun 2010-2015 sebesar 1,20%. Ini berarti tingkat pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Pandeglang berada pada posisi IPM menengah atas. Gambaran lebih lanjut mengenai IPM Kabupaten Pandeglang tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 2.4, Gambar 2.5 dan Tabel 2.7. Gambar 2.4

IPM Kabupaten Pandeglang



II - 16


Gambar 2.5

Komponen IPM Kabupaten Pandeglang

Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Tabel 2.7

IPM Kabupaten Pandeglang beserta Komponennya Tahun No

Rata-rata Pertumbuhan

Komponen

2012

2013

2014

2015

Th 2012-2015 (%)

1.

IPM

Kabupaten

60,48

61,35

62,06

62,72

1,22

Indeks Kesehatan

65,63

65,89

66,02

66,94

0,66

Indeks pendidikan

55,23

57,19

58,68

59,19

2,34

Indeks Tingkat Daya Beli

61,04

61,29

61,71

62,27

0,67

Pandeglang

*)rata-rata pertumbuhan tahun 2010-2015 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang

2.2.2 Angka Kemiskinan Selain IPM, perkembangan kesejahteraan masyarakat dapat tercermin juga dalam angka kemiskinan yang merupakan salah satu persoalan serius dan tidak diharapkan oleh semua orang.

Ukuran kemiskinan dapat dilihat dari jumlah

penduduk miskin atau prosentase penduduk miskin/angka garis kemiskinan.


II - 17


Selama kurun waktu tahun 2010-2015 prosentase penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang

cenderung

mengalami

penurunan,

hal

ini

menunjukan

ada

keberhasilan pemerintah dalam penanganan kemiskinan. Pada tahun 2010 persentasi penduduk miskin sebesar 11,14 persen dan pada tahun 2015 berkurang menjadi 10,43 persen atau berkurang sebesar 0,71 persen. Untuk lebih jelasnya gambaran umum mengenai angka kemiskinan di kabupaten pandeglang dapat terlihat sebagaimana Gambar 2.6 , Tabel 2.8 dan Tabel 2.9. Gambar 2.6

Persentasi Penduduk Miskin Kabupaten Pandeglang

Sumber : Hasil Analisis dan Susenas Tabel 2.8 Persentasi Penduduk Miskin Kabupaten Pandeglang No

Uraian

1

Jumlah Penduduk (Jiwa)

2

Jumlah Rumah Tangga (KK)

3

Angka Kemiskinan (%)

4

Garis Kemiskinan

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015)**

1.149.610 1.162.123 1.181.430 1.183.006 1.188.405 1.194.911 272.937

276.608

280.372

280.760

282 145 281.359

11,14

9,80

9,28

10,25

9,50

202.483

209.655

219.592

230.364

237.111

(Rp/Kapita/Bulan) Sumber : Indikator Makro Sosial Budaya Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016

)** Angka Sementara


II - 18

10,43 246.657


Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Miskin Kabupaten Pandeglang No

Uraian

Laju Pertumbuhan 2010

2011

2012

2013

Rata-rata 2014

2015 Pertumbuhan Th 20102015

1 Jumlah Penduduk (Jiwa)

1,09

1,66

0,13

0,46

0,55

61,54

1,34

1,36

0,14

0,46

4,21

(185,07)

3 Jumlah Penduduk Miskin (7,39) (7,95) (7,26) 11,00

9,50

10,43

(207,13)

2 Jumlah

Rumah

0,05

Tangga (9,45)

(KK) (%) Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang 2.3

Aspek Pelayanan Umum Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran

dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum. Aspek pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat digambarkan dari layanan urusan wajib dan urusan pilihan. 2.3.1 Layanan Urusan Wajib Layanan urusan wajib pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016 terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) urusan, di antaranya yaitu : a. Urusan Pendidikan Urusan Pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Pembangunan dan perkembangan Urusan Pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :  Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah Angka. Partiipasi sekolah tingkat SD sederajat di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 sebesar 96,42 persen dan pada tahun 2014 sebesar 97,48 persen dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,27 persen per tahun. Angka partisipasi sekolah tingkat SMP sederajat pada tahun 2010 sebesar 70,54 persen dan pada


II - 19


tahun 2014 sebesar 91,32 persen dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 6,67 persen per tahun. Sementara angka partisipasi sekolah tingkat SMA sederajat pada tahun 2010 sebesar 31,34 persen dan pada tahun 2014 sebesar 63,47 persen dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 11,31 persen per tahun.  Angka Melek Huruf Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis. Angka melek huruf di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 sebesar 94,32 persen dan pada tahun 2014

menjadi

96,89 persen dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,67 persen per tahun.  Angka rata-rata lama sekolah Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pandeglang

pada tahun 2010 sebesar 6,47 tahun dan pada

tahun 2014

6,45 tahun dengan rata-rata laju pertumbuhan

menjadi

sebesar -0,08 persen per tahun. Gambaran lebih lanjut mengenai indikator kinerja urusan pendidikan dapat terlihat pada Tabel 2.10. Tabel 2.10 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun Uraian

Rata-rata Laju

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pertumbuhan (%)

Angka Partisipasi Sekolah a.

SD

96,42

98,17

97,60

98,03

97,48

99,82

0,70

b.

SMP

70,54

86,71

91,69

90,14

91,32

93,61

5,82

c.

SMU

41,34

56,49

53,29

55,99

63,47

56,24

6,35

93,18

93,13

92,66

93,73

94,30

97,52

0,91

Angka Partisipasi Murni a.

SD


II - 20


b.

SMP

53,51

69,12

77,97

73,01

75,05

76,59

7,44

c.

SMU

34,20

45,43

45,12

49,29

56,98

48,09

7,17

Angka Partisipasi Kasar a.

SD

109,37 105,43 100,65 109,76

97,48

116,49

1,27

b.

SMP

63,28

87,16

95,73

87,75

91,32

86,55

6,46

c.

SMU

53,27

56,34

61,21

61,89

63,47

55,30

0,75

94,32

96,37

96,51

96,01

96,89

96,21

0,40

6,47

6,81

6,43

6,44

6,45

6,60

0,87

Angka Melek Huruf (%) Angka rata-rata

lama sekolah Sumber : Hasil Analisis dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang b. Urusan Kesehatan Capain kinerja Urusan Kesehatan dapat terlihat pada beberapa indikator berikut ini:  Angka kelangsungan hidup bayi adalah adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun, dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 sebesar 947,72 orang per 1000 Kelahiran Hidup dan pada tahun 2015 menjadi 998,49 orang per 1000 Kelahiran Hidup dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,05 persen per tahun.  Angka harapan hidup adalah adalah peluang lama hidup atau umur seseorang pada waktu dilahirkan. Angka harapan hidup

di Kabupaten

Pandeglang pada tahun 2012 sebesar 62,66 tahun dan pada tahun 2015 menjadi

63,51 tahun

dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,45

persen per tahun. Gambaran lebih lanjut mengenai capaian indikator kinerja Urusan Kesehatan dapat terlihat pada Tabel 2.11.


II - 21


Tabel 2.11 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun

Rata-rata

Indikator Derajat Kesehatan

Laju 2010

2011

2012

2013

2014

Pertumbuhan

2015

(%) Angka

Kelangsungan 947,72 973,00 979,30 984,10 998,41 998,49

1,05

Hidup Bayi (1000KH) Angka Harapan Hidup

62,66

62,83

62,91

63,51

0,45

(tahun) Angka Kesakitan (%)

48,06

40,83

37,00

35,94

33,33

29,87

(9,07)

Rata-rata Lama Sakit

5,02

5,41

6,67

6,23

7,30

7,02

6,94

(hari) Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang c. Urusan Pemuda dan Olahraga Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Pemuda Dan Olahraga terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.12 berikut. Tabel 2.12. Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Indikator Kinerja

Satuan

Target

Capaian

Tingkat Capaian

2015

Target 2015

Target 2015 (%)

Terbinanya bidang keolahragaan dan kepemudaan Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Terlaksananya pendidikan dan latihan dasar kepemimpinan pemuda bagi anggota pramuka Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Terlaksananya pertandingan cabang olahraga di daerah melalui Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) ke V Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara

%

81

77.53

95.72

Indeks

72.75

69.64

95.72

Orang

30

30

100,00

orang Kewirausahaan Bagi Pemuda Cabang Olahraga

30

30

100,00

13

13

100,00

sarana olahraga

3

3

100,00

Sumber : Evaluasi RPJMD dan Laporan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Pandeglang Tahun 2015


II - 22


d. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.13 berikut. Tabel 2.13 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indikator Kinerja

Satuan

Target

Capaian

Tingkat

2015

Target 2015

Capaian Target 2015 (%)

Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif PDRB adhb PDRB adhk

%

70.76

Rp. Juta

16,277,784

11,893,991

73.07

Rp. Juta

5,427,737

5,018,451

92.46

5.20

5.02

100

100

5

5

100

100

5

5

80

80

13

13

100

100

60

60

7

7

Laju Pertumbuhan Ekonomi

%

Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan kuantitas Terselenggaranya temu konsultasi dan advokasi fasilitator/ motivator kewirausahaan Tersalukannya bantuan pealatan usaha kepada UMKM Terlaksananya Pendidikan Perkoperasian Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan koperasi Terlaksananya Pembubaran Badan Hukum Koperasi

Orang

Meningkatkan Usaha Koperasi Di Bidang Pertanian dan Memberikan Koperasi Awards TA. 2015

87.36

81

Orang Orang

Kelompok Peserta Badan Hukum Koperasi yang tidak akrtip Orang

Koperasi

Terlaksananya Pendidikan Orang dan Pelatihan Kepada 120 120 Pengurus Koperasi Sumber : Evaluasi RPJMD dan Laporan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah

96.54 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00



II - 23


e. Urusan Penanaman Modal Daerah Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Penanaman Modal Daerah terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.14 berikut. Tabel 2.14 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Daerah Indikator Kinerja

Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal meliputi : (1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, (2) lzin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, (3) Izin Usaba Penanaman Modal Dalam Negeri, (4) Tanda Daftar Perusahaan (TOP), (5) Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP), (6) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/kota, sesuat kewenangan pemerintah kabupaten / kota Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

Satuan

Target

Capaian

Tingkat Capaian

2015

Target

Target 2015

1 kali/tahun

1

2015 2

(%) 200.00

%

100

60

60.00

1 kali/tahun

1

-

0.00

%

100

50

50.00

1 kali/tahun

1

1

100.00


II - 24


Cakupan penerbitan kartu % 100 50.08 keluarga Cakupan penerbitan kartu % 100 83.82 tanda penduduk Cakupan penerbitan kutipan % 40 35.77 akta kelahiran Cakupan penerbitan kutipan % 31 0.34 akta kematian Persentase jumlah Izin % IMB 28 Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan Persentase tersedianya 7 % 28 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Persentase tersedianya % 44 layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap Sumber : Evaluasi RPJMD dan Laporan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah

50.08 83.82 89.43 1.09 0.00 0.00

0.00


f. Urusan Ketenagakerjaan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Ketenagakerjaan terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.15 berikut. Tabel 2.15 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Indikator Kinerja

Satuan

Pembinaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja

%

Tingkat Pengangguran Terbuka PDRB adhb per Kapital PDRB adhk per Kapital Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

% Rp. Juta Rp. Juta Indeks %


Target

Capaian

Tingkat Capaian

2015

Target

Target 2015

2015

(%) 117.01

79

92.44

9.34 12,919,218 4,307,842

7.03 10,054,041 4,242,118

72.75 70

69.64 56.18

124.72 77.82 98.47 95.72 80.26

II - 25


Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

%

55

100.00

181.82

%

55

100.00

181.82

%

45

20.73

46.07

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Besaran Pemeriksaan Perusahaan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Sumber : Evaluasi RPJMD

%

45

100.00

222.22

%

45

86.70

192.67

%

40

31.25

78.13

%

45

11.00

24.44

dan Laporan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

g. Urusan Perhubungan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Perhubungan

terlihat pada

beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.16 berikut. Tabel 2.16 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Indikator Kinerja

Satuan

Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan jaringan % transportasi PDRB adhk Pengangkutan dan Rp. Juta Komunikasi PDRB adhb Pengangkutan dan Rp. Juta Komunikasi Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah % tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang % menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang


Target 2015

Capaian Target 2015

Tingkat Capaian Target 2015 (%)

75

34.72

46.29

372,441

341,371

91.66

1,925,528

963,070

50.02

75

3.10

4.13

65

-

0.00

II - 26


telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten/kota yang telah memiliki terminal Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada kabupaten/kota Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang tersedia alur

%

100

115

115.00

%

45

13.79

30.64

%

65

243

373.85

%

65

100

153.85

%

55

30

54.55

%

100

100

100.00

%

45

80

177.78

%

100

100

100.00

%

100

44.61

44.61

%

80

-

0.00


II - 27


sungai dan danau yang dapat dilayari Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam kabupaten/kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu kabupaten/kota Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau Tersedianya kapal penyebrangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota Tersedianya kapal penyebrangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota Tersedianya pelabuhan penyebrangan pada kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyebrangan yang beroperasi pada lintas penyebrangan dalam

%

45

-

0.00

%

65

-

0.00

100

-

0.00

%

55

-

0.00

%

65

-

0.00

%

100

-

0.00

%

65

-

0.00


II - 28


kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyebrangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyebrangan yang % 100 beroperasi pada lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyebrangan dengan ukuran di % 55 bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah % 92.5 yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal % 100 dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan Tersedianya dermaga pada setiap ibukota kecamatan dalam kabupaten/kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada % 65 trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran % 100 di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam kabupate/ kota Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal % 100 angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT Sumber : Evaluasi RPJMD dan Laporan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II - 29


h. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.17

berikut. Tabel 2.17 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indikator Kinerja

Satuan Target 2015

Capaian Target 2015

Tingkat Capaian Target 2015 (%) 37.32

Persentase Tingkat kualitas pelayanan % 83 30.97 publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Sumber : Evaluasi RPJMD dan Laporan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah


i.

Urusan Kebudayaan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Kebudayaan

terlihat pada

beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.18 berikut. Tabel 2.18 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2015

Capaian Target 2015

Peningkatan investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata PDRB adhb PDRB adhk Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Inflasi Indeks Gini Rasio PDRB adhb per Kapital PDRB adhk per Kapital Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

%

82

61.89


Rp. Juta Rp. Juta % % Indeks Rupiah Rupiah Indeks

16,277,784 5,427,737 5.20 7.90 0.20 16,277,784 5,427,737 72.75

11,893,991 5,018,451 5.02 6.76 0.20 10,054,041 4,242,118 69.64

73.07 92.46 96.54 114.43 102.41 61.77 78.16 95.72


II - 30


Kemampuan Investasi Milyar 627.74 706.22 PMTB Rupiah PDRB adhk Sektor Pertanian Rp. Juta 1,608,833 1,485,927 PDRB adhb Sektor Rp. Juta 4,675,161 3,285,337 Pertanian Share NTB Kabupaten % 26.07 16.83 Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian PDRB adhk Perdagangan, Rp. Juta 1,410,499 1,282,296 Hotel dan Restoran PDRB adhb Perdagangan, Rp. Juta 3,773,906 2,704,652 Hotel dan Restoran Share NTB Kabupaten % 7.50 5.70 Terhadap NTB Provinsi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Cakupan kajian seni 50% % 100 33.00 Cakupan fasilitasi seni 30% % 100 57.00 Cakupan gelar seni 75% % 100 100.00 Misi kesenian 100% % 100 100.00 Cakupan Sumber Daya % 100 63.00 Manusia Kesenian 25% Cakupan tempat 100% % 100 100.00 Cakupan organisasi 34% % 100 33.00 Sumber : Evaluasi RPJMD dan Laporan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah

112.50 92.36 70.27 64.56 90.91 71.67 75.94

33.00 57.00 100.00 100.00 63.00 100.00 33.00


j.

Urusan Perencanaan Pembangunan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Perencanaan Pembangunan terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.19 berikut. Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2015

Capaian Target 2015


Persentase Tingkat kualitas pelayanan % 83 30.97 publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Sumber : Evaluasi RPJMD dan Laporan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah



II - 31


k. Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Pemerintahan Umum terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Indikator Kinerja

Satuan

Target 2015

Capaian Target 2015

Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota

%

83

65,50

Tingkat Capaian Target 2015 (%) 78,92

%

100

-

0.00

Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap

%

100

-

0.00

Tersedianya Sistem Informasi Konstruksi setiap tahun

%

100

Jasa

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan

1 sektor/bid ang/tahun Terselenggaranya fasilitas pemerintah 1kali/tahu daerah dalam rangka kerjasama n kemitraan Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional Terselenggaranya promosi peluang 1 penanaman modal kabupaten/kota kali/tahun Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal meliputi : (1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, (2) lzin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, (3) Izin Usaba Penanaman Modal Dalam Negeri, (4) Tanda Daftar Perusahaan (TOP), (5) Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP), (6) Perpanjangan Izin


%

0.00

1

-

0.00

1

-

0.00

1

2

200.00

100

60

60.00

II - 32


Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/kota, sesuat kewenangan pemerintah kabupaten / kota Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Cakupan penerbitan kartu keluarga Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran Cakupan penerbitan kutipan akta kematian Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap

1 kali/tahun

1

-

0.00

%

100

50

50.00

1 kali/tahun

1

1

100.00

% %

100 100

50.08 83.82

50.08 83.82

%

40

35.77

89.43

%

31

0.34

1.09

% IMB

28

%

28

-

0.00

%

44

-

0.00

0.00

Sumber : Evaluasi RPJMD dan Laporan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Pandeglang Tahun 2015

l. Urusan Kearsipan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Kearsipan

terlihat pada

beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.21 berikut.


II - 33


Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Indikator Kinerja

Satuan

Target 2015

Capaian Target 2015

Jumlah database potensi daerah, penelitian dan pengembangan untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan pembangunan berbasiskan teknologi informasi

%

81

58.02




m. Urusan Komunikasi dan Informatika Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.22 berikut. Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2015

Capaian Target 2015

Jumlah database potensi daerah, penelitian dan pengembangan untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan pembangunan berbasiskan teknologi informasi Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: Media massa seperti majalah, radio dan televisi Media baru seperti website (media online) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya

%

81

58.02


kegiatan

12

12

100.00

hari

365

365

100.00

kegiatan

12

1

8.33

kegiatan

12

10

83.33


II - 34


Media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan

kegiatan

12

12

100.00

%

60

22.85

38.08



n. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel

2. 23 berikut. Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Indikator Kinerja

Satuan

Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

%

Cakupan penegakan peraturan % daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota Cakupan patroli siaga ketertiban Patroli / umum dan ketentraman hari/orang masyarakat Cakupan rasio petugas Orang / RT perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota

Target 2015

Capaian Target 2015


75

50.83

100

100

100.00

3

1

33.33

1

0.7

70.00



o. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.24 berikut.


II - 35


Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Indikator Kinerja

Satuan

Target 2015

Capaian Target 2015

Meningkatnya kualitas hidup dan terkendalinya pertumbuhan penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk Jumlah Rumah Tangga Angka Kelangsungan Hidup Bayi Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun 3,5% Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5% Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) berKB 70% Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87% Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan.

%

83

101.93


%

1.24

1.25

99.19

KK 1000KH

358,519 950

282,145 984

121.30 103.58

%

72.75

69.64

95.72

%

100

170.00

170.00

%

100

105.81

105.81

%

100

399.00

399.00

%

100

105.00

105.00

%

100

91.00

91.00

%

100

5.84

5.84

%

100

100.00

100.00


II - 36


Cakupan penyediaan alat dan obat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 30% setiap tahun Data mikro keluraga di setiap Desa/Kelurahan 100% di setiap tahun

%

100

100.00

100.00

%

100

100.00

100.00



2.3.2 Layanan Urusan Pilihan Layanan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 20112015 terdiri dari 8 (delapan) urusan, yaitu: a. Pertanian Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.25 berikut. Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Indikator Kinerja

Satuan

PDRB adhk Sektor Pertanian PDRB adhb Sektor Pertanian Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian

Rp. Juta Rp. Juta %

Target 2015

Capaian Target 2015

1,608,833 4,675,161

1,485,927 3,285,337

26.07

16.83

Tingkat Capaian Target 2015 (%) 92.36 70.27 64.56



b. Kehutanan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kehutanan terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.26 berikut.


II - 37


Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Indikator Kinerja

Satuan

PDRB adhk Sektor Pertanian PDRB adhb Sektor Pertanian Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian Tersedianya Tanaman Hutan rakyat Penertiban perizinan pengelolaan industri hasil hutan Jumlah Penambahan luasan hutan rakyat

Rp. Juta

1.608.833

1.485.927


Rp. Juta

4.675.161

3.285.337

70,27

26,07

16,83

Ha

25

25

Kali

5

5

Ha

5

5

83,33 2/100

83,33 2/100

Unit

1

1

Kegiatan

3

3

83,33

83,33

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

%

Capaian Target 2015

Target 2015

64,56

100,00 100,00 100,00

% Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan kelompok tani HHBK Pemanfaatan lahan bawah tegakan Hutan Rakyat Fasilitasi areal kerja dan pengelolaan hutan kemasyarakatan

Kelompok/ Orang

% Terlaksananya pengendalian hama dan penyakit tanaman hutan rakyat di Kabupaten Pandeglang Bertambahnya jumlah hutan, sumberdaya alam dan kekayaan hutan lainnya yang terpelihara (Konservasi keanekaragaman hayati)

Kegiatan

Kegiatan


100,00 100,00

100,00 100,00

II - 38


Terpeliharanya sumber mata air Tersedianya Jumlah bibit tanaman kehutanan (Albasiah, Akasia, Gmelina)

Ha batang

15

15

55000

55000

100,00 100,00



c. Energi dan Sumber Daya Mineral Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan sumber daya mineral terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.27 berikut. Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Indikator Kinerja

Satuan

Target 2015

Capaian Target 2015

PDRB adhk Pertambangan & Penggalian PDRB adhb Pertambangan & Penggalian Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Pertambangan & Penggalian

Rp. Juta

6.229

6.201


Rp. Juta

17.337

12.131

69,97

%

6,90

4,84

70,05

Rasio Elektrifikasi (%)

%

95,07

82,14

86,40



d. Pariwisata

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.28 berikut.


II - 39


Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Indikator Kinerja Satuan Target Capaian 2015 Target 2015 PDRB adhk Perdagangan, Hotel dan Restoran PDRB adhb Perdagangan, Hotel dan Restoran Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Tersedianya Fasilitas Wisata di Kp.Wisata Jumlah Kelompok yang di Berikan Bantuan Terlaksananya Penataan Obyek Wisata Cisolong Jumlah Informasi/Pameran Wisata Kuliner serta Masyarakat akan Masakan Khas Banten Terlaksananya Pembelian Lahan Jumlah Pemandu Wisata yang diberikan Pelatihan Bahasa Asing

Rp. Juta

1.410.499

1.282.296


Rp. Juta

3.773.906

2.704.652

71,67

%

7,50

5,70

75,94

4 Desa/4 kampung/1 Kelompok 4 Desa/4 kampung/1 Kelompok Kegiatan

4

4

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

Kegiatan

3

3

100,00

Paket

1,00

1,00

100,00

Orang

80

80

100,00



e. Kelautan dan Perikanan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Kelautan dan Perikanan terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.29 berikut.


II - 40


Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Indikator Kinerja

Satuan

Target 2015

Capaian Target 2015

Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan Tersedianya dermaga pada setiap ibukota kecamatan dalam kabupaten/kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam kabupate/ kota Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT Terbinanya Pembudidaya penerima PUMP secara Mandiri

%

100

1


%

65

1

1,54

%

100

1

1,00

%

100

1

1,00

Kelompok

6

6

100,00

Terbinanya kelompok Nelayan penerima PUMP secara mandiri

Kelompok

1

1

100,00

Tersedianya data konservasi kawasan laut daerah

Dokumen /Banguna n

4/1

4/1

100,00




II - 41


f. Urusan Perdagangan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perdagangan terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.30 berikut.

Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Indikator Kinerja Satuan Target 2015

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal meliputi : (1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, (2) lzin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, (3) Izin Usaba Penanaman Modal Dalam Negeri, (4) Tanda Daftar Perusahaan (TOP), (5) Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP), (6) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/kota, sesuat kewenangan pemerintah kabupaten / kota PDRB adhk Perdagangan, Hotel dan Restoran PDRB adhb Perdagangan, Hotel dan Restoran

%

100

60


Rp. Juta

1.410.499

1.282.296

90,91

Rp. Juta

3.773.906

2.704.652

71,67

%

7,50

5,70

75,94

Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Capaian Target 2015



g. Urusan Industri Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan industri terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.31 berikut.


II - 42


Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Indikator Kinerja

Satuan

PDRB adhk Industri Pengolahan

Rp. Juta Rp. Juta %

PDRB adhb Industri Pengolahan

Tingkat Capaian Target 2015 (%) 543.555 93,87

Capaian Target 2015

Target 2015 579.077 1.789.200

1.204.938

67,35

Share NTB Kabupaten Terhadap 84,67 NTB Provinsi Industri Pengolahan 1,28 1,08 Industri Pengolahan Sumber : Evaluasi RPJMD dan Laporan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah


h. Urusan Ketransmigrasian Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketransmigrasian terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.32 berikut. Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Ketransmigrasian Indikator Kinerja Perjanjian Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Jumlah Transmigran yang ditempatkan Jumlah Transmigran yang dibina di Lokasi Penempatan

Satuan

Target 2015

Capaian Target 2015

Mou

2

2


Keluarga

38

38

100,00

Keluarga

38

38

100,00



2.4.

Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu

tujuan penyelenggaraan

pemerintah daerah yang didasarkan pada potensi, kekhasan dan keunggulan suatu daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan merupakan salah


II - 43


satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dalam mencapai tingkat kesejahteraan dan keberlanjutan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan aspek daya saing daerah dapat dilihat dari beberapa aspek di antaranya kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestsai dan sumber daya manusia. 2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah atau kapasitas ekonomi daerah harus memeiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang akan masuk dan telah berada pada suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah di antaranya dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Inflasi Sektoral. a.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adhb Perekonomian Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 dapat dilihat

pada perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Pandeglang merupakan cerminan perolehan nilai tambah atas proses produksi atau jasa di wilayah Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2015. Data PDRB Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 masih menggunakan 9 sektor lapangan usaha. Sedangkan data PDRB Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah

menggunakan 17 sektor lapangan usaha (pola baru).

PDRB Kabupaten

Pandeglang atas dasar harga berlaku (PDRB adhb) Tahun 2010 sebesar 8,694 triliun rupiah (atau senilai 8.694.501 juta rupiah), nilai ini

meningkat

sebesar

23,13 persen dari PDRB adhb pada Tahun 2012 yang senilai 10,705 triliun rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Pandeglang atas dasar harga berlaku Tahun 2013 sebesar 16,460 triliun rupiah (atau senilai 16.460.315 juta rupiah), nilai ini meningkat sebesar 23,10 persen dari PDRB adhb pada Tahun 2015 yang senilai 20,216 triliun rupiah. Sektor dominan yang memberi andil dalam perkembangan nilai PDRB adhb Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 berturut-turut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor

Pertambangan dan Penggalian;

serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Gambaran lebih lanjut mengenai PDRB adhb (seperti terlihat pada Tabel 2.33, Tabel 2.34, Gambar 2.7 dan Gambar 2.8).


II - 44


Tabel 2.33

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku & Kontribusi PDRB Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2010 – 2013 PDRB ADHB (Jutaan Rupiah)

PDRB ADHB (Jutaan Rupiah)

PDRB ADHB (Jutaan Rupiah)

Kontribusi (%)

Kontribusi (%)

Kontribusi (%)

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2.684.795

2.778.831

3.030.166

30,88

28,99

28,31

6,24

11.840

10.259

11.703

0,14

0,11

0,11

-0,58

Industri Pengolahan

881.858

975.445

1.070.829

10,14

10,18

10,00

10,19

Listrik, Gas dan Air Bersih

208.815

263.260

369.994

2,40

2,75

3,46

33,11

Bangunan

465.071

530.616

600.782

5,35

5,54

5,61

13,66

1.967.031

2.211.366

2.432.264

22,62

23,07

22,72

11,20

Pengangkutan dan Komunikasi

666.131

741.150

826.104

7,66

7,73

7,72

11,36

Bank & Lembaga Keuangan lainnya

514.023

563.126

625.128

5,91

5,87

5,84

10,28

Jasa-jasa

1.294.937

1.512.036

1.738.348

14,89

15,77

16,24

15,86

KABUPATEN

8.694.501

9.586.089

10.705.319

100,00

100,00

100,00

10,96

171.747.590

192.381.290

213.197.790

5,06

4,98

5,02

11,42

LAPANGAN USAHA

Pertanian Pertambangan & Penggalian

Perdagangan, Hotel dan Restoran

BANTEN

Rata-rata Pertumbuhan Th 2010-2012 (%)


Tabel 2.34

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku & Kontribusi PDRB Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013 – 2015 PDRB ADHB (Jutaan Rupiah) LAPANGAN USAHA

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengolahaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi


2013

Kontribusi (%)


2015

2013

2015

5.621.401

6.868.630

34,15

33,90

10,54

1.885.819

2.244.627

11,46

11,08

9,10

1.057.053

1.188.021

6,42

5,86

6,01

52.196

114.391

0,32

0,56

48,04

9.323

11.390

0,06

0,06

10,53

773.790

1.001.813

4,70

4,94

13,78

II - 45


Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepedah Motor Transportasi dan Pergudangan Penyedian Akomodasi dan Makanan Minuman Informasi dan Koordinasi

1.908.141

2.208.351

11,59

10,90

7,58

893.142

1.184.189

5,43

5,84

15,15

799.756

1.110.523

4,86

5,48

17,84

53.367

61.827

0,32

0,31

7,63

415.380 1.164.090 37.215

493.250 1.373.703 45.984

2,52 7,07 0,23

2,43 6,78 0,23

8,97 8,63 11,16

942.111

1.262.667

5,72

6,23

15,77

527.747

679.765

3,21

3,35

13,49

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

153.559

195.102

0,93

0,96

12,72

Jasa Lainya

166.223

217.637

1,01

1,07

14,42

16.460.315 377.836.080

20.261.870 477.936.520

100,00 4,36

100,00 4,24

10,95 12,47

Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertanahanan dan Jaminan Sosil Wajib Jasa Pendidikan

KABUPATEN BANTEN


Gambar 2.7

Grafik Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2012



II - 46


Gambar 2.8

Grafik Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015

Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Dari Grafik di atas, tergambar bahwa perekonomian di wilayah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2015 didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi

33,90

persen (atau menyumbang sebesar 6,868

triliun rupiah) yang berarti bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor andalan dalam

menggerakan perekonomian di wilayah

Kabupaten Pandeglang. Sektor lainnya yang memberikan kontribusi menonjol bagi perekonomian daerah adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,08 persen serta Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,90 persen. Sembilan kelompok sektor PDRB adhb menurut lapangan usaha seperti tersebut di atas, menggambarkan struktur perekonomian di suatu wilayah. Struktur perekonomian tersebut dikelompokan ke dalam tiga sektoral, yaitu Sektor Primer (meliputi

Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian), Sektor

Sekunder (meliputi Sektor Industri Pengolahan, Listrik Gas dan Air, serta Sektor Bangunan), dan Sektor Tersier (meliputi Sektor Perdagangan, hotel dan restoran, Sektor Angkutan dan komunikasi, Sektor Keuangan,

serta Sektor Jasa-jasa).

Apabila dilihat ke dalam tiga kelompok tersebut, terlihat bahwa Sektor Tersier


II - 47


memberikan andil terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu Tahun 2010-2015, disusul oleh Sektor Primer dan Sektor Sekunder (Gambar 2.9). Gambar 2.9

Grafik Perkembangan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pandeglang Secara Sektoral, Tahun 2010-2013

Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Sementara dalam periode tahun 2010-2013, jika dilihat berdasarkan ratarata laju pertumbuhan sektor PDRB adhb, Listrik, Gas dan Air Bersih mempunyai laju pertumbuhan terbesar yaitu 23,01 persen per tahun, kemudian diikuti oleh Jasa-jasa sebesar 15,18 persen per tahun, Pengangkutan dan Komunikasi 13,07 persen per tahun, Bangunan 12,53 persen per tahun, Perdagangan Hotel dan Restoran sebesar 11,20 persen per tahun, Industri Pengolahan sebesar 10,97 persen per tahun, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya sebesar 10,51 persen per tahun, Pertanian sebesar 6,96 persen per tahun

serta Pertambangan dan

Penggalian sebesar 0,81 persen per tahun. Dengan demikian laju pertumbuhan total PDRB adhb Kabupaten Pandeglang selama kurun waktu 2010-2013 sebesar 11,01 persen per tahun dengan nilai PDRB adhb tahun 2013 mencapai Rp.11,893 Triliun. Gambaran PDRB adhb lebih lanjut sebagaimana Tabel 2.33, Tabel 2.34, Gambar 2.7, Gambar 2.8, dan Gambar 2.9.


II - 48


b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Adhk Produk domestik

Regional Bruto atas dasar harga konstan 2000 (PDRB

adhk 2000) Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 sebesar Rp. 4,321 triliun dan pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp. 4,810 triliun. Kontribusi PDRB adhk 2000 terbesar disumbang oleh sektor pertanian yaitu sebesar 32,87 persen pada tahun 2010 dan 30,43 persen pada tahun 2012, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan hotel dan restoran, jasa-jasa dan industri pengolahan. Sementara Produk domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010 (PDRB adhk 2010) Kabupaten Pandeglang pada tahun 2013 sebesar Rp. 14,415 triliun dan pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 16,009 triliun. Kontribusi PDRB adhk 2010 pada

tahun 2015 terbesar disumbang oleh sektor Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan

yaitu sebesar 33,28 persen pada tahun 2013 dan

31,62 persen pada tahun 2013, kemudian diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;

Pertambangan dan

Penggalian; serta Real Estat. Gambaran PDRB adhk lebih lanjut sebagaimana Tabel 2.35, Tabel 2.36, Gambar 2.10 dan Gambar 2.11. Tabel 2.35

PDRB adhk & Kontribusi PDRB adhk Tahun 2000 Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2010-2012 LAPANGAN USAHA Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Bank & Lembaga Keuangan lainnya Jasa-jasa KABUPATEN BANTEN

PDRB ADHK (Jutaan Rupiah)



2010 1.420.185 6.356

2011 1.412.486 5.681

2012 1.464.103 6.212

473.164

501.278

520.236

106.821

129.385

172.214

212.724 1.055.185

230.182 1.152.188

244.768 1.214.913

267.710

289.307

313.754

236.016

251.838

266.890

542.980 4.321.141 88.552.190

575.508 4.547.852 94.198.170

607.834 4.810.925 99.992.410

Kontribusi (%)

Kontribusi (%)

2010 32,87

2011 31,06

2012 30,43

1,53

0,15

0,12

0,13

-1,14

10,95

11,02

10,81

4,86

2,47

2,84

3,58

26,97

4,92

5,06

5,09

7,27

24,42

25,33

25,25

7,30

6,20

6,36

6,52

8,26

5,46

5,54

5,55

6,34

12,57 100,00 4,88

12,65 100,00 4,83

12,63 100,00 4,81

5,80 5,52 6,26




Kontribusi (%)

II - 49


Tabel 2.36

PDRB adhk & Kontribusi PDRB adhk Tahun 2010 Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013-2015 Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang

2013

2015

2013

2015

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

4.798.106

5.062.493

33,28

31,62

Rata-rata Pertumbuhan Tahun 20132015 (%) 2,72

Pertambangan & Penggalian

1.370.534

1.547.205

9,51

9,66

6,25

964.402

1.048.398

6,69

6,55

4,26

99.472

102.514

0,69

0,64

1,52

9.463

10.827

0,07

0,07

706.120

835.302

4,90

5,22

1.803.092

1.975.749

12,51

12,34

843.046

981.790

5,85

6,13

711.606

874.254

4,94

5,46

57.225

69.715

0,40

0,44

10,37

370.381

402.940

2,57

2,52

4,30

1.178.350

1.302.269

8,17

8,13

5,13 6,65


LAPANGAN USAHA

Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengolahaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepedah Motor Transportasi dan Pergudangan Penyedian Akomodasi dan Makanan Minuman Informasi dan Koordinasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat

Kontribusi (%)

6,97 8,76 4,68 7,92 10,84

Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertanahanan dan Jaminan Sosil Wajib

34.114

38.803

0,24

0,24

743.698

900.784

5,16

5,63

Jasa Pendidikan

443.569

527.135

3,08

3,29

9,01

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

137.743

160.979

0,96

1,01

8,11

Jasa Lainya

144.529

168.680

1,00

1,05

8,03

14.415.450

16.009.839

100,00

100,00

5,39

331.099.110

367.959.220

4,35

4,35

5,42

KABUPATEN BANTEN

10,06



II - 50


Gambar 2.10 Grafik PDRB adhk & Kontribusi PDRB adhk Tahun 2000 Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2012


Gambar 2.11 Grafik PDRB adhk & Kontribusi PDRB adhk Tahun 2010 Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014



II - 51


Sementara PDRB adhk 2000 dalam periode tahun 2010-2012, jika dilihat berdasarkan rata- rata laju pertumbuhan, Listrik, Gas dan Air Bersih rata-rata laju pertumbuhannya terbesar yaitu

26,97 persen per tahun, kemudian diikuti oleh

Pengangkutan dan Komunikasi 8,26 persen per tahun, Perdagangan, Hotel dan Restoran

sebesar 7,30 persen per tahun,

Bangunan sebesar 7,27 persen per

tahun, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya sebesar Rp. 6,34 persen per tahun, Jasa-jasa sebesar Rp. 5,80 persen per tahun, Industri Pengolahan sebesar 4,86 persen

per tahun,

serta Pertanian

sebesar 1,53 persen

per tahun. Laju

pertumbuhan PDRB adhk Kabupaten Pandeglang selama kurun waktu 2010-2012 sebesar 5,52 per tahun dengan PDRB adhk 2000 tahun 2012 mencapai Rp.4,810 Triliun. Sedangkan PDRB adhk 2010 dalam periode tahun 2013-2015, jika dilihat berdasarkan rata- rata laju pertumbuhan, Penyedian Akomodasi dan Makanan Minuman rata-rata laju pertumbuhannya terbesar yaitu 10,84 persen per tahun, kemudian diikuti oleh

Informasi dan Koordinasi sebesar 10,37 persen per tahun,

Administrasi Pemerintahan, Pertanahanan dan Jaminan Sosil Wajib sebesar 10,06 persen per tahun,

Jasa Pendidikan

sebesar 9,01 persen per tahun, serta

Konstruksi sebesar 8,76 persen per tahun. Laju pertumbuhan PDRB adhk 2010 Kabupaten Pandeglang selama kurun waktu 2013-2015 sebesar 5,39 per tahun dengan PDRB adhk 2010 tahun 2015 mencapai Rp.16,009 Triliun. Gambaran PDRB adhk lebih lanjut sebagaimana Tabel 2.35, Tabel 2.36, Gambar 2.10 dan Gambar 2.11. c.

Inflasi Sektoral Inflasi merupakan ukuran yang menunjukkan kenaikan harga. Inflasi

merupakan hal penting karena terkait dengan tingkat daya beli masyarakat yang berimplikasi langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat inflasi semakin berkurang daya beli masyarakat sehingga akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi di suatu wilayah pada suatu tahun selain dihitung dengan metode IHK (Indeks Harga Konsumen), dapat juga dilihat dari besarnya perubahan Indeks Harga Implisit PDRB tahun berjalan dari tahun sebelumnya. Inflasi ini merupakan perubahan harga yang terjadi dari sudut produsen atau yang lebih dikenal dengan Inflasi Sektoral. Inflasi tersebut digambarkan oleh masing-masing


II - 52


sektor dan bersumber dari perbandingan antara PDRB adhb dengan PDRB adhk. Indeks harga yang diturunkan dari perhitungan PDRB disebut sebagai “PDRB Deflator” atau yang dikenal dengan Indeks Implisit (Indeks Harga Produsen). Seberapa jauh terjadinya perubahan harga secara makro dari masing-masing sektor dapat digambarkan melalui besaran Inflasi Sektoral. Dengan menggunakan berbagai jenis input disertai harga yang berbeda pada suatu sektor, maka harga tertimbangnya digambarkan oleh perubahan indeks implisit setiap tahunnya. Tabel 2.37

Indeks Implisit dan Inflasi Sektoral Kabupaten Pandeglang Tahun 2014-2015 Sektor PDRB adhb (Milyar Rp) PDRB adhk (Milyar Rp.) Indeks Implisit/Deflator PDRB Inflasi di Tingkat Produsen (%)

2014 18.188.058

2015 20.261.870

15.108.308

16.009.839

120,38

126,56

5,43

5,13

Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis Pada Tabel 2.37 di atas terlihat bahwa inflasi berfluktuasi tetapi masih berada pada level 1 digit. Inflasi sektoral tahun 2014 sebesar 5,43 persen, dan tahun 2015 dapat ditekan menjadi 5,13. Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya harga BBM yang berpengaruh terhadap kenaikan haarga barang lainnya. 2.4.2 Fasilitas Wilayah / Infratruktur Fasilitas wilayah/infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah dalam ketersediaan (availability)

fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi di berbagai

sektor pada suatu daerah atau antar-daerah (wilayah). Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah.

Gambaran

umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur di antaranya dapat dilihat dari fasilitas perhubungan, pengairan/irigasi, air bersih serta energi dan telekomunikasi. a.

Fasilitas Perhubungan Darat Jalan

merupakan

prasarana

pengangkutan

darat

yang penting untuk

memperlancar kegiatan perekonomian. Tersedianya jalan yang berkualitas akan memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain, terutama komoditas hasil pertanian dari pedesaaan.


II - 53


Kondisi Jaringan Jalan dan Kereta Api Di Kabupaten Pandeglang peranan perhubungan darat lebih dominan daripada perhubungan laut.

Beberapa indikator keberhasilan pembangunan

sektor perhubungan darat diantaranya panjang jalan serta jenis dan kondisi jalan yang ada. Total panjang jalan di Kabupaten Pandeglang tanpa melihat statusnya pada tahun 2015 sepanjang 2.012.607 km. Dari total panjang jalan tersebut, status jalan nasional

sebesar 33,95 persen, status jalan provinsi sebesar 42,38

persen, dan status jalan kabupaten sebesar 23,67 persen. Panjang jalan untuk status jalan Kabupaten di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 sepanjang 723,030 km. Sedangkan pada tahun 2015 panjang jalan kabupaten di Kabupaten Pandeglang berkurang sebesar 39,8 km atau menjadi sebesar 683,230 km. status jalan kabupaten

Hal ini berkurang karena ada beberapa

berubah menjadi status jalan provinsi dan negara.

Untuk lebih jelasnya, panjang jalan menurut jenis permukaan, kondisi jalan dan kelas jalan serta statusnya di kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada Tabel 2.38. Sementara jalur kereta api di Kabupaten Pandeglang sudah lama tidak beroperasi. Jalur kereta api tersebut merupakan bagian dari rangkaian dari jalur Jakarta – Merak yang melewati wilayah DKI Jakarta – Kabupaten Tangerang – Serang – Kota Cilegon dan Kabupaten Lebak. Berdasarkan data operasional kereta api di Provinsi Banten, dapat diketahui hal-hal berikut : Panjang lintasan kereta adalah 305,90 Km, dengan perincian :  Lintas operasi  Lintas Tanah Abang – Merak : 129,30 Km  Lintas Duri – Merak : 6,80 Km  Lintas tidak operasi  Lintas Rangkas Bitung – Labuan : 56,50 Km  Lintas Cilegon – Anyer Kidul : 17,30 Km  Lintas Saketi – Bayah : 96,00 Km Rencana pengembangan Jalur Kereta Api di Provinsi Banten Meliputi : 

Rencana pengembangan jalur kereta api Lintas Serpong – Maja;


II - 54




Rencana pembangunan jalur kereta api Bandara Soekarno – Hatta;



Rencana tata letak Stasiun Lintas Tonjongbaru/ Cilegon – Bojonegara;



Pengoperasian kembali jalur-jalur kereta api yang saat ini tidak aktif:





Rangkasbitung – Labuan (66 Km)



Saketi – Bayah (86,40 Km)



Cilegon – Anyer Kidul (17 Km)

Rencana pengembangan jalur kereta api Lintas Serang – Cikande –Cikupa – Serpong;



Rencana pengembangan Double Track Lintas Rangkasbitung – Merak.

Tabel 2.38 Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan Keadaan I. Jenis Permukaan a. Diaspal b. Kerikil c. Tanah d. Beton d. Tidak Diperinci II. Kondisi Jalan a. Baik b. Sedang c. Rusak d. Rusak Berat III.Kelas Jalan a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III d. Kelas III A e. Kelas III B f. Kelas III C g. Tidak Diperinci

Negara 476,490 476,490 476,490 476,490 -

Status Jalan Tahun 2010 Propinsi Kabupaten 770,090 723,030 758,910 536,230 121,100 65,700 11,180 770,090 723,030 279,610 108,210 347,900 271,680 142,580 133,580 209,560 770,090 723,030 723,030 -

Jumlah 1.969,610 1.771,630 121,100 65,700 11,180 1.493,120 387,820 619,580 276,160 209,560 723,030 723,030 -

Negara 476,491 476,491 476,500 28,370 402,410 26,910 18,810 476,491 114,707 59,814 301,970 -

Status Jalan Tahun 2011 Propinsi Kabupaten 770,090 723,030 666,221 545,480 112,250 65,300 103,869 770,090 723,030 354,510 136,820 253,320 288,090 162,260 104,970 193,150 770,090 723,030 487,688 282,402 723,030 -

Jumlah 1.969,611 1.688,192 112,250 65,300 103,869 1.969,620 519,700 943,820 294,140 211,960 1.969,611 114,707 487,688 342,216 1.025,000 -

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pandeglang


II - 55


Tabel 2.38 Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan (Lanjutan…) Keadaan I. Jenis Permukaan a. Diaspal b. Kerikil c. Tanah d. Beton d. Tidak Diperinci II. Kondisi Jalan a. Baik b. Sedang c. Rusak d. Rusak Berat III.Kelas Jalan a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III d. Kelas III A e. Kelas III B f. Kelas III C g. Tidak Diperinci

Negara 476,491 436,919 39,572 476,491 181,065 266,067 24,796 4,563 476,491 176,041 300,450 -

Status Jalan Tahun 2012 Propinsi Kabupaten 852,888 683,230 660,715 549,290 1,500 111,340 19,440 22,600 171,233 852,888 683,230 429,420 144,380 215,544 264,070 128,549 97,450 79,375 177,330 852,888 683,230 515,118 337,770 683,230 -

Jumlah 2.012,609 1.646,924 112,840 42,040 210,805 2.012,609 754,865 745,681 250,795 261,268 2.012,609 176,041 300,450 515,118 337,770 683,230 -

Negara 476,491 415,919 60,572 476,491 296,934 149,316 25,619 4,622 476,491 176,041 300,450 -

Status Jalan Tahun 2013 Propinsi Kabupaten 852,888 683,230 735,996 556,100 105,500 21,630 116,892 852,888 683,230 229,649 151,880 380,209 258,120 174,387 107,100 68,643 166,130 852,888 683,230 515,118 337,770 683,230 -

Jumlah 2.012,609 1.708,015 105,500 21,630 177,464 2.012,609 678,463 787,645 307,106 239,395 2.012,609 176,041 300,450 515,118 337,770 683,230 -

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pandeglang Tabel 2.38 Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan (Lanjutan…) Keadaan I. Jenis Permukaan a. Diaspal b. Kerikil c. Tanah d. Beton d. Tidak Diperinci II. Kondisi Jalan a. Baik b. Sedang c. Rusak d. Rusak Berat III.Kelas Jalan a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III d. Kelas III A e. Kelas III B f. Kelas III C g. Tidak Diperinci

Negara 476,491 207,288 18,433 250,770 476,491 109,681 316,109 36,501 14,200 476,491 176,041 300,450 -

Status Jalan Tahun 2014 Propinsi Kabupaten 852,886 683,230 504,912 556,100 105,500 21,630 41,110 306,864 852,888 683,230 384,792 151,880 194,315 258,120 60,311 107,100 213,470 166,130 852,888 683,230 493,278 359,610 683,230 -

Jumlah 2.012,607 1.268,300 105,500 21,630 59,543 557,634 2.012,609 646,353 768,544 203,912 393,800 2.012,609 176,041 300,450 493,278 359,610 683,230 -

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pandeglang


II - 56


Tabel 2.39 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2015

Jenis Permukaan Batu Diaspal Kerikil Tanah 12.80 1.70 0.50 21.20 9.00 5.90 11.90 3.10 3.50 10.74 8.26 10.95 11.55 4.40 13.67 3.73 8.40 5.20 0.80 11.03 11.17 6,00 4.40 6.70 6.63 8.27 19.50 6.88 0.70 26.40 6.00 17.64 4.86 30.50 1.50 5.50 13.90 10.40 5.90 18.55 22.10 19.50 17.70 16.10 0.10 27.60 1.90 22.70 10.50 0.50 23.05 29.50 1.50 22.55 2.00 19.40 20.30 20.50 28.50 7.50 565.19 97.74 20.30

2015

561.14

Kecamatan Sumur Cimanggu Cibaliung Cibitung Cikeusik Cigeulis Panimbang Sobang Munjul Angsana Sindangresmi Picung Bojong Saketi Cisata Pagelaran Patia Sukaresmi Labuan Carita Jiput Cikedal Menes Pulosari Mandalawangi Cimanuk Cipeucang Banjar Kaduhejo Mekarjaya Pandeglang Majasari Cadasari Karangtanjung Koroncong JUMLAH

101.29

20.80

Jumlah 15.00 36.10 18,50 19.00 26.90 17.40 8.40 6.00 28,20 11.10 14.90 19.50 7.58 32.40 22.50 30.50 7.00 24.30 5.90 18.55 22.10 19.50 17.70 16.20 29.50 22.70 11.00 23.05 31.00 24.55 19.40 20.30 20.50 28.50 7.50 683.23 683.23

Sumber : Dinas PU Bidang Bina Marga Kabupaten Pandeglang


II - 57


Tabel 2.40 Jumlah Alokasi dan Realisasi Angkutan Umum Menurut Kode dan Trayek di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015 (Unit) Kode

Trayek

Alokasi

Realisasi Aktif

Tidak Aktif

Jumlah

A.1

Artabuana – Tarogong

150

67

38

105

A.2

Artabuana - Mengger - Pari – Mandalawangi

150

116

34

150

A.3

Artabuana- Cibaliung

60

16

8

24

A.4

Artabuana – Batubantar

125

70

48

118

A.5

Artabuana - Maja - Banjar

120

85

35

120

A.6

Artabuana - Kadubanen – Kadomas

20

20

0

20

A.7

Artabuana – Cikoromoy

100

56

24

80

A.8

Artabuana - Maja - Kuranten - Stadion - Cipacung

10

0

5

5

A.9

Artabuana – Kadubanen

20

2

0

2

A.10

Artabuana - Cipacug - Jl. Lintas Timur - Kadubanen

20

1

3

4

B.1

Anten - Pagadungan - Nanggor

20

8

10

18

B.2

Anten - Cadasari - Rego

50

50

0

50

C.1

Tarogong – Cibaliung

75

7

26

33

C.2

Tarogong – Pagelaran

50

7

6

13

C.3

Tarogong – Sobang

50

23

17

40

C.4

Tarogong – Panimbang - Angsana

50

11

10

21

C.5

Tarogong – Menes

100

61

39

100

D.1

Labuan - Caringin - Pasauran

120

55

56

111

D.2

Labuan - Caringin – Jiput

50

13

9

22

E.1

Saketi - Bojong – Picung

50

32

18

50

E.2

Saketi - Batubantar

20

0

0

0

F.1

Menes - Saketi

100

65

20

85

F.2

Menes - Jiput

20

0

0

0

G.1

Panimbang - Cigeulis

20

14

6

20

G.2

Panimbang - Tanjunglesung

20

0

0

0

H.1

Picung - Munjul

10

0

0

1

J.1

Jiput - Mandalawangi

10

0

0

0

K.1

Cibaliung - Cikeusik

10

0

0

0

K.2

Cibaliung - Cimanggu - Sumur

20 1.620

2

3

5

Jumlah

1620 781 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang


II - 58

416


b. Perhubungan Laut Sistem transportasi laut di Kabupaten Pandeglang memiliki peranan penting dalam mendukung pergerakan orang dan barang. Kondisi eksisting transportasi laut di Kabupaten Pandeglang digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan, perjalanan wisata, dan pemanfaatan patroli keamanan dan pengamanan laut serta penelitian. Sarana perhubungan laut yang ada berupa Pelabuhan Khusus PLTU Labuan, Pelabuhan perikanan regional di Teluk Labuan, Pelabuhan Ikan di Panimbang, Labuan, dan Pelabuhan Pendaratan ikan di Sukanegara, Sidamukti, Citeureup, Sumur, dan Tamanjaya, juga terdapat beberapa dermaga di hotel di pantai barat Kabupaten Pandeglang. Untuk transportasi laut di wilayah selatan memanfaatkan muara Cibinuangeun, Cikiruh Wetan untuk menangkap ikan dan memancing sampai ke Pulau Tinjil dan Pulau Deli.

Tabel 2.41 Jumlah Nelayan, Perahu Motor/ Layar, dan Alat Tangkap di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015

Uraian

Jumlah Nelayan 1 Pemilik 2 3 4

TPI Lab uan

TPI Car ita

TPI Sukan egara

TPI Panim bang

TP I Cit eu re up

354

42

20

258

12

10

Bagan apung 25

354

42

20

358

12

10

Bagan apung 25

TPI Su mu r

Tetap Sambilan Pendatang

Jumlah Perahu Motor 1 Jukung 2 Kecil 3 Sedang 4 Besar 5 Tempel 6 Kapal Motor Jumlah Alat Tangkap 1 Payang 2 Dogol

TPI Taman jaya

TPI Sid a mu kti

TPI (8T PI)

10

66


II - 59


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Arad Pukat Pantai/ Bondet Purse Seine Gill Net Jaring Rampus Jaring Klitik Bagan Tancap Bagan Rakit Pancing Gorek Serok

28

25

46 43

5 5

12

10

6 4

25 124 15

130

5

92

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang c. Perhubungan Udara Perhubungan udara di Kabupaten Pandeglang saat ini belum ada, tetapi berdasarkan perkembangannya sejak tahun 2005 dilakukan kajian/ penyusunan Visibility rencana Bandara Banten Selatan yang dilanjutkan dengan penyusunan

Masterplan dan Detil Engineering pada tahun 2008, 2009, dan 2010 dengan lokasi di Kecamatan Panimbang dan Sobang yang direncanakan akan beroperasi tahun 2018 mendatang dengan fungsi lapangan udara perintis sebagai penunjang Bandara Soekarno Hatta. Untuk mendukung rencana

pembangunan

Bandara

Banten

Selatan

tersebut, beberapa pengembangan infrastruktur diperlukan sebagai basis kegiatan ekonomi di wilayah sekitar bandara yang akan dikembangkan sebagai pusat bisnis dan sekaligus meningkatkan kinerja operasi bandara secara keseluruhan. Persiapan awal dalam mengantisipasi pelaksanaan pembangunannya, di sekitar lokasi yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Komunikasi dan Informasi perlu penataan wilayah sekitar bandara khususnya dalam mengantisipasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan Area Bebas Bangunan serta Kawasan Ambang Kebisingan.


II - 60


d. Pengairan/Irigasi Dalam struktur perekonomian Kabupaten Pandeglang, sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang paling dominan. Hal tersebut sebanding dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari 274.681 hektar luas Pandeglang, 244.456 hektar (89,00 persen) di antaranya digunakan untuk usaha pertanian

seperti

persawahan,

ladang,

kebun,

empang,

kolam

tambak,

kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman, hutan rakyat dan negara. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan/lahan, untuk bangunan dan halaman sekitarnya, padang rumput, lahan yang sementara tidak diusahakan dan lain sebagainya. Data rinci untuk penggunaan lahan ini dapat dilihat pada Tabel 2.42 dan Tabel 2.43.

Tabel 2.42 Luas Lahan Sawah dan Lahan Kering di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015 Luas Lahan Jenis Lahan (Ha) A Lahan Sawah 54.739 1 Irigasi 22.044 Teknis 2.956 1/2 Teknis 4.310 Sederhana PU 5.190 Desa 9.588 2 Non Irigasi 32.695 Tadah Hujan 32.695 Pasang Surut 3 Tidak Diusahakan B Lahan Kering 219.950 1 Ladang/ Huma 33.492 2 Tegal/ Kebun 57.477 3 Kolam/ Tebat/ Empang 1.204 4 Tambak 218 Penggembalaan/ Padang 5 Rumput 436 6 Perkebunan Besar 13.793 7 Hutan Rakyat 27.040 8 Lain-lain 12.795 9 Bangunan dan Halaman 12.865 10 Sementara Tidak Diusahakan 4.077 11 Hutan Negara 56.501 12 Rawa tidak Ditanami 52 JUMLAH 274.681 Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Pandeglang


II - 61


Tabel 2.43 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Jenis Pengairan Teknis 1/2 Sederhana Teknis PU Sumur Cimanggu 85 Cibaliung Cibitung Cikeusik 1.600 20 Cigeulis Panimbang Sobang Munjul 514 Angsana Sindangresmi Picung 398 Bojong 50 135 Saketi 172 48 Cisata 105 20 Pagelaran 90 Patia Sukaresmi 235 Labuan 162 Carita 250 339 Jiput 1.040 Cikedal 496 Menes 328 377 Pulosari 328 377 Mandalawangi 525 Cimanuk 299 1.079 330 Cipeucang 872 Banjar 118 212 Kaduhejo 60 249 Mekarjaya 95 200 Pandeglang 147 320 Majasari 214 Cadasari 137 Karangtanjung 293 Koroncong 137 JUMLAH 2.956 4.310 5.190 Kecamatan

Irigasi Desa 1.198 1.383 235 465 321 102 836 332 298 89 202 549 359 329 300 375 150 32 388 195 436 290 222 280 222 9.588

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pandeglang


II - 62


e. Air Bersih Ketersediaan

air

bersih

sangat

dibutuhkan

masyarakat.

Jumlah

pelanggan PDAM Kabupaten Pandeglang pada tahun 2015 tercatat sebanyak 17.704 pelanggan, atau meningkat sebesar 6.40 persen dibanding tahun 2014 yang tercatat sebanyak 16,639 pelanggan. Jumlah pelanggan terbanyak masih didominasi oleh rumah tangga biasa/ tempat tinggal, yaitu sebanyak 16,336 pelanggan pada tahun 2015. Tabel 2.44 Jumlah Konsumen Air dan Tenaga Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 No 1

Uraian 2012 KONSUMEN AIR MINUM 14,236 1. Ruta Biasa / Tempat Tinggal 13,066 2. Instansi Pemerintah 209 3. Masjid, Tempat Peribadatan 329 dan Badan Sosial 4. U m u m 12 5. Perusahaan, Perdagangan 620 dan Industri 2 JUMLAH TENAGA KERJA 97 Sumber : PDAM Kabupaten Pandeglang

2013 15,363 14,126 216

2014 16,639 15,355 224

2015 17,704 16,336 242

348

379

401

12

13

13

661

668

712

89

94

85

f. Energi dan Telekomunikasi Sistem kelistrikan di wilayah Kabupaten Pandeglang merupakan bagian dari sistem interkoneksi tenaga listrik Jawa-Madura-Bali (Jamali)

Banten,

dengan pembangkit utama PLTU Suralaya yang selanjutnya ditransmisi ke beberapa Gardu Induk (GI) di antaranya GI Rangkasbitung, GI Menes dan GI Saketi.

Wilayah Kabupaten Pandeglang sendiri dipasok dari GI Menes, GI

Saketi dan sebagian dari GI Rangkasbitung.

Rencananya pasokan listrik di

wilayah Kabupaten Pandeglang dan wilayah Banten pada umumnya akan ditambah melalui PLTU Labuan seiring dengan pengoperasiannya pada akhir tahun 2009. Selain itu, penggunaan listrik di wilayah Kabupaten Pandeglang juga menggunakan pemanfaatan pembangkit listrik lainnya seperti pembangkit


II - 63


listrik tenaga mikro hidro dan panas matahari yang digunakan oleh beberapa penduduk/rumah tangga yang wilayahnya belum teraliri listrik oleh PLN. Berdasarkan susenas tahun 2015 sebagian besar penduduk/rumah tangga Kabupaten Pandeglang yaitu sebesar

87,17 % persen telah menggunakan

listrik, baik listrik PLN maupun listrik Non PLN. Tabel 2.45 Hasil Kegiatan Perusahan Listrik Negara (PLN) di Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 No 1

Uraian Satuan IKHTISAR PENJUALAN a. Jumlah Pelanggan Pelanggan b. Jumlah KWH terjual KWH c. Jumlah VA tersambung KVA d. Nilai KWH terjual Rupiah KEADAAN LISTRIK 2 TERPASANG a. Panjang Route SUTM Meter b. Panjang Route SUTR Meter c. Jumlah gardu distribusi Unit d. Jumlah daya terpasang KVA 3 PERSENTASE PERLISTRIKAN a. Wilayah Kecamatan % b. Wilayah Kelurahan % c. Wilayah Desa % 4 TUNGGAKAN REKENING a. Jumlah Pelanggan Pelanggan b. Lembar Tunggakan Lembar c. Rupiah Tunggakan Rupiah Sumber : PT PLN UPJ Pandeglang dan Labuan

Jumlah/ Nilai 251.761 180.744.306 85.617.851.91 115.287.104.529.00

1.320.55 2.203.19 1.390 123.605 100% 100% 87,17 33.345 42.839 3.357.142.742

Pada tahun 2015 jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Pandeglang tercatat sebanyak 251.761 pelanggan, atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 228.749 pelanggan. Namun demikian, jumlah daya listrik terjual meningkat dari 27.132.601 KWH pada tahun 2014 menjadi 180.774.360 KWH pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 566,26 persen.


II - 64


No 1 2 3 4 5

Tabel 2.46 Jumlah Pelanggan, Daya Tersambung dan Energi Listrik Terjual Menurut Jenis Tarif di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015 Daya Pendapatan Jumlah Energi Terjual Tersambung Penjualan Klasifikasi Pelanggan (Konsumen) (KVA) (KWh) (Juta Rp) Sosial 7.198 6.869 4.162.843 3.402.911.950 Rumahtangga 240.623 64.763.671 146.681.754 89.118.398.229 Bisnis 4.052 10.010.026 23.543.976 36.225.107.320 Industri 24 3.586.238 4.668.717 6.134.526.307 Pemerintah 658 2.784.090 2.247.118 3.445.329.853 JUMLAH 252.555 81.150.894 181.304.408 138.326.273.659 Sumber : PT PLN UPJ Pandeglang dan Labuan Pos dan telekomunikasi merupakan sektor yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan sektor ini selain memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan komunikasi dan memperlancar arus lalu lintas barang, juga telah mendorong berkembangnya beberapa sektor lain, terutama sektor perdagangan. Pertumbuhan

sektor

pos

dan

telekomunikasi

dapat dilihat melalui

perkembangan beberapa indikator seperti jumlah paket pos, surat pos dan wesel pos yang dikirim dan diterima kantor pos, jumlah menara BTS (Base Transciever

Station) perusahaan telekomunikasi, jumlah pengguna Handphone dan telepon tetap, dan jumlah pulsa terjual. Data menara BTS perusahaan telekomunikasi bersumber dari PT. Pos Pandeglang. Pada Tahun 2015, jumlah pengiriman surat/wesel pos ke dalam negeri dan ke luar negeri sebanyak 75.875 buah. Perkembangan teknologi informasi yang ditandai dengan semakin mudahnya melakukan komunikasi melalui telepon seluler dan internet menjadi penyebab turunnya aktifitas komunikasi melalui surat. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.47.


II - 65


Tabel 2.47 Jumlah Perizinan Tower Komunikasi yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2011 - 2015 Telepon No Kecamatan Lainnya Jumlah Seluler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sumur Cimanggu Cibaliung Cibitung Cikeusik Cigeulis Panimbang Sobang Munjul Angsana Sindangresmi Picung Bojong Saketi Cisata Pagelaran Patia

1 2 0 0 4 1 8 1 1 0 1 2 4 4 4 5 0

-

1 2 0 0 4 1 8 1 1 0 1 2 4 4 4 5 0

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Sukaresmi Labuan Carita Jiput Cikedal Menes Pulosari Mandalawangi Cimanuk Cipeucang Banjar Kaduhejo Mekarjaya Pandeglang Majasari Cadasari Karangtanjung Koroncong JUMLAH

2 4 7 0 4 2 1 3 1 0 1 3 0 13 3 2 4 0 88

0

2 4 7 0 4 2 1 3 1 0 1 3 0 13 3 2 4 0 88

Sumber : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang


II - 66


2.4.4 Sumber Daya Manusia Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

yang

berkualitas

merupakan

kunci

keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan SDM harus benarbenar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang kreatif, terampil, disiplin, produktif dan profesional serta mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan pembangunan. Gambaran mengenai SDM dapat terlihat di antaranya

melalui

kualitas

tenaga

kerja

(rasio

lulusan

SLTP,

SLTA,

Universitas/Perguruan Tinggi) dan tingkat ketergantungan penduduk. a.

Kualitas Tenaga Kerja Universitas/Perguruan Tinggi)

(rasio

Lulusan

SLTP,

SLTA,

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja dapat ditentukan melalui tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk suatu daerah, maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Pada tahun 2010 penduduk Kabupaten Pandeglang yang tamat SD sederajat sebanyak 371,32 ribu jiwa (41,40 % dari dari total jumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun),

tamat SMP sederjat

sebanyak 135,43 ribu jiwa (15,10 % dari dari total jumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun) serta tamat SMA sederjat sebanyak 98,66 ribu jiwa (11,00 % dari dari total jumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun). Sementara pada tahun 2015, penduduk Kabupaten Pandeglang yang tamat SD sederajat sebanyak 348,03 ribu jiwa (37,52 % dari total jumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun), tamat SMP sederajat sebanyak 155,72 ribu jiwa (16,79 % dari dari total jumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun) serta tamat SMA sederajat sebanyak 104,15 ribu jiwa (11,23 % dari dari total jumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun) atau meningkat sebesar 5,56 %. Gambaran umum mengenai rasio lulusan tingkat pendidikan di Kabupaten Pandeglang dapat terlihat sebagaimana Tabel 2.48 dan Tabel 2.49.


II - 67


N o 1

2 3 4 5

Tingkat Pendidik an Tidak/Belu m Tamat SD Sederajat SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat Universita s Jumlah

Laki -laki 28,1 0 39,6 0 15,8 0 12,8 0 3,70

Tabel 2.48 Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (Persen) 2010 2011 2013 La Pere Per Perem Tot kiTot Laki mpua emp puan al lak al -laki n uan i 30,40 29, 26, 30,19 28,3 25,5 32,6 30 69 9 2 9 43,40

41, 42, 50 96 14,50 15, 15, 10 75 9,10 11, 12, 00 05 2,60 3,2 2,5 0 5 100 100 10 10 0 0 Sumber : Dinas Pendidikan dan

40,54

41,7 9 16,8 1 9,99

41,3 6 15,9 2 14,6 6 2,54

2014 Tot Laki al laki 28, 28,4 96 7

40,1 0 15,4 2 9,00

40, 38,5 75 6 17,94 15, 16,0 68 4 7,79 11, 13,3 95 6 3,54 3,03 2,79 2,6 3,58 6 100 100 100 100 10 100 0 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang

Pere mpua n 34,86

36,43 17,57 9,00 2,13 100

To tal 31, 60 37, 52 16, 79 11, 23 2,8 7 10 0

Tabel 2.49 Jumlah Penduduk 10 Tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (Persen) No 1 2 3 4 5

Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Tamat SD Sederajat SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat Universitas Jumlah

Lakilaki 128.932

2010 Peremp uan 133.180

Total

Laki-laki

262.799

181.698 72.496 58.731 16.977 458.834

190.131 63.523 39.866 11.390 438.091

371.327 135.436 98.662 28.702 896.925

Sumber :

120.204

2013 Peremp uan 147.596

267.162

194.814 74.986 69.052 11.964 471.020

181.052 69.622 40.635 12.597 451.502

375.928 144.651 110.241 24.539 922.522

Total

Laki-laki 134.851

2014 Peremp uan 158.269

Total 293.144

182.629 75.961 63.262 16.957 473.659

165.411 79.784 40.861 9.689 454.013

348.035 155.728 104.150 26.615 927.672

Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang

b. Rasio Ketergantungan Penduduk Rasio ketergantungan penduduk (dependency ratio) digunakan untuk melihat besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk berusia tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15 sampai dengan 65 tahun, sedangkan penduduk berusia tidak produktif

adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan

penduduk yang berusia di atas 65 tahun. Semakin tinggi persentasi dependency ratio maka semakin tinggi beban


II - 68


yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan semakin rendah

dependency ratio menunjukkan semakain rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pada tahun 2010 rasio ketergantungan di Kabupaten Pandeglang sebesar 54,13 persen. Sedangkan

pada tahun 2010 berkurang

sebesar 2,94 persen

dibandingkan tahun 2014 atau mencapai 51,19 persen. Gambaran lebih jelas mengenai

rasio ketergantungan di Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada

Tabel 2.50. Tabel 2.50 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Pandeglang No Uraian 2010 1 Jumlah Penduduk Usia < 15 388.146 Tahun 2 Jumlah Penduduk Usia > 65 49.452 Tahun 3 Jumlah Penduduk Usia Tidak 437.598 Produktif (1) & (2) 4 Jumlah Penduduk Usia 712.012 Produktif, Usia 15-64 Tahun 5 Rasio Ketergantungan 61,46

Tahun 2010-2014 2013 2015 386.711

383.709

53.647

57.119

440.358

440.828

742.648

754.083

59,30 Sumber : Hasil analisis dan BPS Kabupaten Pandeglang


58,46

II - 69


BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Keuangan Kabupaten Pandeglang dikelola berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang

Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Secara spesifik pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pandeglang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 3.1.

Kinerja Keuangan Masa Lalu Periode 2011-2016 Kinerja keuangan daerah Kabupaten Pandeglang periode 2011-2016 dapat

diukur dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam periode dimaksud. Berdasarkan data yang ada, menunjukan bahwa terjadi trend positif yang ditandai oleh semakin meningkatnya realisasi penerimaan pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah. Namun apabila dicermati lebih mendalam, trend positif yang ditunjukan oleh kinerja pendapatan daerah didominasi oleh semakin meningkatnya perolehan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sementara untuk pendapatan daerah yang berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) angkanya menunjukkan tren yang tidak stabil atau fluktuatif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal. Kinerja pengelolaan belanja daerah Kabupaten Pandeglang periode 20112016 yang terdiri atas belanja langsung dan tidak langsung, apabila dilihat dari perkembangan realisasi target belanja menunjukan kinerja yang semakin baik. Akan tetapi apabila dilihat dari sisi penilaian laporan keuangan daerah menunjukan kinerja yang belum baik menurut hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran 2015.


III - 1


3.1.1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

A.

Pendapatan Daerah Dalam

struktur

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah,

kelompok

pendapatan terdiri atas beberapa komponen yaitu : 1.

2.

3.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri atas: a.

Pajak daerah;

b.

Retribusi daerah;

c.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dana Perimbangan, terdiri atas : a.

Dana bagi hasil;

b.

Dana alokasi umum; dan

c.

Dana alokasi khusus.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri atas : a.

Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;

b.

Dana

darurat

dari

pemerintah

dalam

rangka

penanggulangan

korban/kerusakan akibat bencana alam; c.

Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;

d.

Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan

e.

Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

Berdasarkan data yang ada, perkembangan keuangan daerah Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu tahun 2010-2015 dari sisi realisasi pendapatan daerah cenderung mengalami kenaikan, akan tetapi kenaikan ini hampir seluruhnya disumbang oleh naiknya penerimaan komponen dana perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima dari Pemerintah Provinsi. Sementara untuk realisasi pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukan trend yang fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan Kondisi ini menunjukan bahwa Kabupaten Pandeglang belum mampu untuk mandiri dan masih memiliki tingkat ketergantungan yang besar terhadap pemerintah provinsi dan pusat. Perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2010-2015 tergambar dalam Tabel 3.1 berikut ini. Pemerintah Kabupaten Pandeglang

III - 2


Tabel. 3.1 Pendapatan Daerah Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pandeglang

TAHUN NO 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

URAIAN PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1.2 1.2.1

DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak

1.2.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1.2.3 1.2.4

2010

2011

2012

2013

2014

936.796.136.406

1.220.626.366.292

1.345.730.831.850

1.541.836.433.848

1.747.029.494.546

2.053.895.687.540

17,00

32.420.964.851

56.189.197.538

54.048.393.635

80.584.075.435

140.046.902.014

163.952.101.324

38,29

4.597.906.407 17.032.467.402

6.620.546.907 39.085.681.701

8.135.008.233 11.404.617.631

19.984.169.322 39.273.064.703

21.156.322.739 46.263.188.130

30.005.466.185 54.340.2705.29

45,52 26,11

7.974.116.334

6.442.033.783

6.627.403.885

7.550.463.547

8.886.221.784

8.049.312.935

0,19

2.816.474.708

4.040.935.147

27.881.363.886

13.776.377.863

63.741.169.361

71.526.222.930

90,98

832.302.075.070 46.133.884.626

870.685.657.118 49.940.070.204

1.057.315.528.442 64.606.977.790

1.196.360.134.581 57.945.552.660

1.265.554.543.584 53.440.432.189

1.294.374.747.080 45,082,406,382

1.740.131.644

4.981.045.914

7.055.557.652

8.016.885.921

7.010.033.395

10,458,626,698

695.077.858.800 89.350.200.000

723.981.841.000 91.782.700.000

880.790.323.000 104.862.670.000

988.536.476.000 141.861.220.000

1.077.077.628.000 128.026.450.000

1.107.070.138.000 131.763.576.000

Sumber :Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang


III - 3

2015

Rata-rata Laju Pertumbuhan 2010-2015

9,23 (0.46) 43.15 9,76 8,08


Tabel. 3.1 Pendapatan Daerah Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pandeglang (Lanjutan…)

TAHUN NO 1.3

URAIAN

1.3.1

LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Hibah

1.3.2

Dana Darurat

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan lainnya

1.3.4 1.3.5

1.3.6

2010

2011

2012

2013

2014

2015

72.073.096.485

293.751.511.636

234.366.909.773

264.892.223.832

341.428.048.948

595.568.839.136

2.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.185.096.485

30.384.813.356

40.292.912.773

44.722.619.832

76.512.974.948

93.699.478.136

38.158.000.000

245.366.698.280

155.073.997.000

204.652.604.000

237.091.054.000

415.175.821.000

11.730.000.000

16.000.000.000

39.000.000.000

15.517.000.000

26.926.020.000

86.693.540.000

-

-

898.000.000

-

Rata-rata Laju Pertumbuhan 2010-2015 52,56 33,39



III - 4

61,19 49,19

-


B. Belanja Daerah Perkembangan realisasi belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan. Tabel 3.2 Belanja Daerah Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pandeglang TAHUN NO 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

URAIAN BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Dana Desa BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal SURPLUS/(DEFISIT)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

932.811.194.285 724.398.986.125

1.177.455.206.188 777.417.084.505

1.266.816.384.126 868.145.392.392

1.530.136.053.814 994.258.379.283

1.640.017.295.719 1.070.503.763.342

2.037.028.432.385 1.350.212.295.831

Rata-rata Laju Pertumbuhan 2010-2015 16,91 13,26

651.892.511.018 54.351.847.000 1.520.220.000 3.138.881.112

724.368.478.539 26.784.035 31.221.059.500 3.304.590.000 8.414.317.931

824.225.954.046 12.132.694.500 1.911.748.000 6.383.024.900

903.607.151.521 14.280.029.300 44.746.983.000 6.383.024.896

1.006.703.140.507 13.069.672.500 17.539.298.535 7.021.327.364

1.062.828.829.279 60.592.429.900 9.864.124.225 5.884.397.541

10,27 2,20 45,36 13,39

13.256.651.995

9.906.854.500

22.559.346.946

24.197.690.566

25.600.873.436

174.401.733.486

67,43

238.875.000

932.624.000

1.043.500.000

569.451.000

208.412.208.160 42.270.766.880 90.944.182.068 75.197.259.212

175.000.000 400.038.121.683 62.682.789.065 168.929.872.578 168.425.460.040

398.670.991.734 52.560.662.800 205.150.247.373 140.960.081.561

535.877.674.531 69.587.494.503 197.510.767.759 268.779.412.269

569.513.532.377 54.629.314.380 223.601.740.253 291.282.477.744

36.640.781.400 686.816.136.554 1.036.072.000 367.429.671.243 318.350.393.310

3.984.942.121

43.171.160.104

78.914.447.724

11.700.380.034

107.012.198.827

16.867.255.155



III - 5

26,94 (52,37) 32,21 33,46 33,45


C. Pembiayaan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan

terdiri

atas

penerimaan

pembiayaan

dan

pengeluaran

pembiayaan. 1. Penerimaan pembiayaan, meliputi : a.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);

b.

Pencairan Dana Cadangan;

c.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

d.

Penerimaan Pinjaman Daerah;

e.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;

f.

Penerimaan Piutang Daerah. Pada tahun 2010 penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pandeglang

sebesar Rp. 38.150.969.704,- yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun 2009 sejumlah Rp. 38.150.969.704,-. Sementara

pada

tahun

2013

penerimaan

pembiayaan

sejumlah

Rp. 82.870.400.692 yang berasal dari SiLPA tahun 2012. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA selama periode tahun 2010-2015 terus meningkat, dengan rata-rata laju pertumbuhan 2010-2015 sebesar 33,94 persen per tahun. Adapun Rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-2015 tersaji dalam Tabel 3.3 berikut ini :


III - 6


Tabel 3.3 Pembiayaan Daerah Tahun 2010 - 2015 Kabupaten Pandeglang TAHUN NO

URAIAN

3 3.1

PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

3.1.1

3.1.2

3.2 3.2.1 3.3 3.4

PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertaan Modal Pemerintah Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

38.150.969.704

39.640.883.682

79.870.404.844

152.784.852.568

164.485.232.602

271.497.431.429

Rata-rata Laju Pertumbuhan 2010-2015 48,06

38.150.969.704

41.800.883.682

82.870.400.692

158.784.852.568

164.485.232.602

271.497.431.429 271.497.431.429

48,06 48,06

38.150.969.704

41.562.372.332

82.870.400.692

158.784.852.568

164.485.232.602

-

238.511.350

-

-

-

-

-

-

-

2.160.000.000

2.999.995.848

6.000.000.000

-

-

2.160.000.000

2.999.995.848

6.000.000.000

38.150.969.704

39.640.883.682

79.870.404.844

152.784.852.568

164.485.232.602

271.497.431.429

48,06

42.135.911.825

82.812.043.786

158.784.852.568

164.485.232.602

271.497.431.429

288.364.686.584

46,91

-



III - 7

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021

3.1.2 Neraca Daerah Perkembangan kondisi aset Kabupaten Pandeglang dari tahun 2010-2015 terus mengalami fluktuasi. Adapun gambaran lengkap perkembangan kondisi aset Kabupaten Pandeglang tahun 2010-2015 tertuang dalam tabel berikut : Tabel 3.4. Neraca daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-2015 URAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kas di Kas Daerah

41,494,277,128

82,789,388,424.00

158,731,249,017.00

164,470,082,433.00

267,883,914,923.24

279,956,084,197.45

Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pajak

52,626,304

81,125,462.00

7,163,075.00

111,033,776.00

123,092,456.00

27,174,412.00

505,411

15,468,900.00

46,440,476.00

31,044,000.00

5,400,500.00

13,990,500.00

1,080,403,740

1,557,822,470.00

4,328,730,302.47

92,764,987,303.00

96,286,240,216.00

100,192,130,735.00

Piutang Retribusi

261,500,000

-

-

4,759,824,456.14

2,117,529,900.00

8,694,277,200.00

Bagian Lancar Piutang Tuntutan Perbendaharaan / TGR Piutang Lainnya

77,996,593

3,822,955,831.80

3,859,068,043.00

2,585,425,359.38

206,777,332,438.00

216,850,000.00

ASET ASET LANCAR

508,335,281

5,487,686,389.69

496,772,307.00

807,222,639.33

4,289,300,711.00

2,373,209,457.00

11,661,334,826

11,922,512,912.67

18,608,641,950.00

27,437,907,867.60

19,095,317,766.00

23,713,115,567.00

55,136,979,283

105,676,960,390.16

186,078,065,170.47

292,967,527,834.45

596,578,128,910.24

415,186,832,068.45

-

500,000,000.00

500,000,000.00

480,000,000.00

480,000,000.00

-

500,000,000.00

500,000,000.00

480,000,000.00

480,000,000.00

-

32,827,840,189

35,525,289,714.81

42,986,923,016.65

48,986,923,016.65

-

-

-

-

-

-

-

-

35,525,289,714.81

42,986,923,016.65

48,986,923,016.65

-

-

32,827,840,189

36,025,289,714.81

43,486,923,016.65

48,986,923,016.65

480,000,000.00

-

Tanah

279,572,198,455

280,622,097,405.00

284,597,995,405.00

287,398,040,155.00

312,748,408,956.00

251,298,333,686.79

Peralatan dan Mesin

235,160,502,314

278,223,464,949.00

315,459,701,258.00

317,350,559,069.78

355,901,378,957.78

413,952,921,488.78

Gedung dan Bangunan

438,313,890,304

459,833,805,471.00

568,952,261,872.00

790,231,628,492.00

937,345,568,497.95

1,028,574,687,239.29

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

290,161,767,821

354,614,069,996.00

404,481,202,261.00

551,403,270,419.00

719,797,806,643.00

854,272,593,912.00

Aset Tetap lainnya

201,724,147,777

223,250,839,902.00

83,174,162,859.00

86,480,437,679.00

89,490,488,780.32

98,369,571,109.32

3,682,911,849

10,775,244,550.00

20,177,909,605.00

18,141,069,526.00

6,185,005,681.00

36,113,636,717.10

1,448,615,418,520

1,607,319,522,273.00

1,676,843,233,260.00

2,051,005,005,340.78

2,421,468,657,516.05

2,682,581,744,153.28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

700,000,000.00

700,000,000.00

700,000,000.00

700,000,000.00

2,950,086,110.62

Persediaan Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pinjaman Dana Bergulir Jumlah Invetasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang

Konstruksi dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tuntutan Ganti Rugi Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya TOTAL ASET

-

-

-

-

-

-

27,967,842,929

28,371,840,577.00

30,616,654,817.00

37,145,001,685.00

38,477,422,918.00

41,499,445,067.00

27,967,842,929

29,071,840,577.00

31,316,654,817.00

37,845,001,685.00

39,177,422,918.00

44,449,531,177.62

1,564,548,080,921

1,778,093,612,955

1,937,724,876,264.12

2,430,804,457,876.88

3,057,704,209,344.29

1,564,548,080,921

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA


III - 8


PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)

-

-

-

86,803,607.00

79,541,911.00

24,777,747.00

Utang Bunga

-

-

-

-

-

-

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lmbg Keu Bank Utang Jangka Pendek Lainnya

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38,085,000.00

-

-

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat

-

-

-

124,888,607.00

79,541,911.00

24,777,747.00

-

-

-

-

-

-

Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124,888,607.00

79,541,911.00

24,777,747.00

41,546,903,432

82,870,513,886.00

158,738,412,092.00

164,456,227,602.00

-

-

Pendapatan yang Ditangguhkan

505,411

15,468,900.00

46,440,476.00

929,044,000.00

-

-

Cadangan Piutang

1,928,235,614

10,868,464,691.49

8,684,570,652.47

100,917,459,757.85

-

-

Cadangan Persediaan

11,661,334,826

11,922,512,912.67

18,608,641,950.00

27,437,907,867.60

-

-

Dana YHD untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar

-

-

-

-

-

-

55,136,979,283

105,676,960,390.16

186,078,065,170.47

293,740,639,227.45

-

-

34,284,790,689

36,025,289,714.81

43,486,923,016.65

49,466,923,016.65

-

-

1,448,615,418,520

1,607,319,522,273.00

1,676,843,233,260.00

2,051,005,005,340.78

-

-

31,210,745,529

34,298,348,177.00

36,984,070,001.00

44,449,781,869.00

-

-

-

-

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana YHD untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi

1,514,110,954,738

1,677,643,160,164.81

1,757,314,226,277.65

2,144,921,710,226.43

-

-

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

-

-

-

-

-

-

Jumlah Ekuitas Dana Cadangan

-

-

-

-

-

-

1,569,247,934,021

1,783,320,120,554.97

1,943,392,291,448.12

2,438,662,349,453.88

1,877,090,029,917.28

2,225,353,721,707

1,569,247,934,021

1,783,320,120,554.97

1,943,392,291,448.12

2,438,787,238,060.88

1,877,169,571,828.28

2,225,378,499,454

EKUITAS DANA CADANGAN

JUMLAH EKUITAS DANA Total Kewajiban dan Ekuitas Dana

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang


III - 9


3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Periode 2010-2015 Pengelolaan keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan/pemeriksaan

dimulai dari

sampai

kepada

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pengelolaan keuangan yang dilakukan adalah dengan memprioritaskan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta berdasarkan skala prioritas yang memenuhi kriteria realistis, terukur, penting dan mendesak sehingga anggaran yang terbatas tersebut dapat berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Proporsi penggunaan anggaran Kabupaten Pandeglang periode tahun 2010-2015 di dominasi oleh pemenuhan belanja pegawai atau belanja aparatur yang terdiri atas: a. Belanja Tidak Langsung, di antaranya: 1. Belanja gaji dan tunjangan 2. Belanja tambahan penghasilan 3. Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH b. Belanja Langsung, di antaranya 1. Belanja honorarium PNS 2. Belanja beasiswa pendidikan PNS 3. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 4. Belanja makanan dan minuman pegawai 5. Belanja pakaian dinas dan atributnya 6. Belanja perjalanan dinas 7. Belanja perjalanan pindah tugas 8. Belanja pemulangan pegawai 9. Belanja modal


III - 10


Tabel 3.5 Analisis Proporsi BelanjaPemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pandeglang

No

Uraian

Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)

(Rp)

(Rp)

(a)

(b)

Prosentasi

(a)/(b) x 100%

1

Tahun Anggaran 2010

651.892.511.018

932.811.194.285

69,88

2

Tahun Anggaran 2011

724.368.478.539

1.179.615.206.188

61,41

3

Tahun Anggaran 2012

824.225.954.046

1.269.816.379.974

64,91

4

Tahun Anggaran 2013

903.607.151.521

1.536.136.053.814

58,82

5

Tahun Anggaran 2014

1.006.703.140.507

1.640.017.295.719

61,38

6

Tahun Anggaran 2015

1.005.780.493.457

1.640.023.747.719

61,33

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang

A. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam pengelolaan belanja daerah Kabupaten Pandeglang kurun waktu tahun 2010-2015, terdapat beberapa permasalahan mendasar diantaranya : 1. Adanya kesenjangan antara pendapatan dan kebutuhan belanja setiap tahunnya, hal ini tercermin dari selisih antara jumlah usulan anggaran pada setiap musrenbang dengan pagu indikatif yang ada. 2. Adanya ketergantungan yang besar terhadap Pemerintah Provinsi dan Pusat, yang tercermin dari perbedaan yang mencolok antara pendapatan yang berasal dari transfer Pemerintah Provinsi dan Pusat dengan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 3. Keterbatasan sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan sesuai dengan stándar akuntansi pemerintah. 4. Belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai, sehingga dana yang tersedia untuk alokasi belanja pembangunan menjadi terbatas. 5. Belanja daerah belum mampu menggerakan ekonomi lokal dan sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan output perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat.


III - 11


6. Pengeluaran belanja daerah belum sepenuhnya berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik. B. Latar Belakang Terjadinya Permasalahan Latar belakang terjadinya permasalahan seperti yang diuraikan diatas adalah dikarenakan oleh ketergantungan pemerintah daerah yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam hal pendanaan. Hal ini terjadi karena Pemerintah daerah belum mampu menggali potensi –potensi lokal yang bisa dikembangkan menjadi satu basis ekonomi daerah yang kuat, padahal dengan ekonomi lokal yang berkembang dan kuat, sudah barang tentu akan memberi sumbangan yang signifikan dalam pos Pendapatan Asli Daerah. C. Potensi dan tantangan perkembangan kedepan ditinjau dari perspektif regional, dan nasional. Adanya isu-isu strategis yang mengemuka secara perspektif nasional maupun

regional,

Pandeglang,

tentu

isu-isu

harus

tersebut

disikapi

oleh

diantaranya

Pemerintah

adalah

adanya

Kabupaten rencana

pemberlakuan perdagangan bebas Asia yang apabila tidak disikapi dengan kebijakan yang tepat, maka akan berdampak buruk bagi perekonomian daerah. Selain isu tersebut, adanya rencana pembangunan infrastruktur berupa jalan tol Serang-Panimbang dan pembangunan bandara perintis Panimbang tentu akan berdampak terhadap perkembangan perekonomian daerah yang pada akhirnya akan menambah sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3.3. Kerangka Pendanaan 3.3.1.

Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan kecenderungan yang ditunjukan oleh hasil analisa terhadap laju pertumbuhan pendapatan tahun 2010-2015 pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (komponen lainnya dianggap konstan) maka didapat angka proyeksi/prediksi pendapatan daerah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:


III - 12


Tabel 3.6. Perkiraan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 KODE REK

URAIAN

4

1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4

2

4

3

Tahun 2016

2017

2018

2019

2020

2021

176.855.995.843,21

189.759.890.362,42

202.663.784.881,63

215.567.679.400,84

228.471.573.920,05

241.375.468.439,26

DANA PERIMBANGAN

1.386.810.467.058,99

1.479.246.187.037,98

1.571.681.907.016,97

1.664.117.626.995,96

1.756.553.346.974,95

1.848.989.066.953,95

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

644.193.704.172,20

692.818.569.208,40

741.443.434.244,60

790.068.299.280,80

838.693.164.317,00

887.318.029.353,20

2.207.860.167.074,40

2.361.824.646.608,80

2.515.789.126.143,20

2.669.753.605.677,60

2.823.718.085.212,00

2.977.682.564.746,40

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang

Demikian halnya dengan belanja daerah, prakiraan yang dilakukan adalah dengan menggunakan kecenderungan yang dihasilkan oleh hasil analisis terhadap laju pertumbuhan belanja tahun 2010-2015. Sebagaimana dalam tabel berikut ini. Tabel 3.7. Perkiraan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 KODE REK

URAIAN

5

1

BELANJA LANGSUNG

5

2

BELANJA LANGSUNG JUMLAH DAERAH

TIDAK

BELANJA

Tahun 2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.449.699.793.008,08

1.549.187.290.185,16

1.648.674.787.362,25

1.748.162.284.539,33

1.847.649.781.716,41

1.947.137.278.893,49

758.160.374.066,32

812.637.356.423,64

867.114.338.780,95

921.591.321.138,27

976.068.303.495,59

1.030.545.285.852,91

2.207.860.167.074,40

2.361.824.646.608,80

2.515.789.126.143,20

2.669.753.605.677,60

2.823.718.085.212,00

2.977.682.564.746,40

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang


III - 13


BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber ekonomi daerah. Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat diseluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju dan tenteram serta memperluas pilihan yang dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat dan martabat. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good govermance). Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar utama yaitu pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain, dunia usaha swasta berperan untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan serta masyarakat memiliki peran dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Permasalahan dasar yang muncul selama proses pembangunan daerah selama ini, berimplikasi pada masa depan. Jika permasalahan dasar itu belum dapat di atasi sehingga mengakibatkan keberlanjutan secara terus menerus konsekuensinya akan terjadi proses komplikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Keseluruhan upaya untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera akan berdiri di atas pondasi yang rapuh, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan dan peluruhan martabat warga masyarakat. Beberapa permasalahan Kabupaten Pandeglang dapat diidentifikasikan di antaranya: 1. Masih banyak desa tertinggal jumlah desa tertinggal, pada tahun 2010 sebanyak 141 desa, sampai dengan tahun 2015 yang berlum tertangani sebanyak 75 desa.


IV - 1


2. Tingkat kemiskinan cukup tinggi sekitar 9,50 % dari total penduduk atau berjumlah 113.140 jiwa, angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun sebelumnya sebesar 10,25%. 3.

Tingkat Pengangguran yang masih tinggi sebesar 7,03 % atau 32.950 orang dari total angkatan kerja, hal tersebut menurun dari tingkat pengangguran sebelumnya yang mencapai 12,34% atau 57.157 orang dari total angkatan kerja.

4. Masih banyaknya daerah rawan pangan di Kabupaten Pandeglang, dari 35 kecamatan terdapat 16 kecamatan yang masuk kategori 1 daerah rawan pangan. Diantaranya, Kecamatan Cimanuk ( 1 Desa), Banjar (2 desa), Cadasari ( 8 desa), Carita (2 desa), Cikedal ( 3 desa), Cimanuk ( 3 desa), Jiput(4 desa), Kaduhejo ( 4 desa), Labuan (1 desa), Mandalawangi (4 desa), Menes (5 desa), Munjul ( 1 desa, Pagelaran (8 desa), Saketi (12 desa), Sindangresmi (1 desa), Sukaresmi (1 desa), dengan presentasi 17,70%. 5. Rendahnya kualitas SDM, hal ini tercermin dari kurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor

yang membutuhkan

keterampilan seperti jasa

kemasyarakatan 15,79 jasa lainnya 17,37%, industri pengolahan 7,41% dan perdagangan, hotel dan restoran sebesar

16,67% dari total jumlah

penduduk yang bekerja. Sementara pada sektor pertanian sebesar 42,96% dari total jumlah penduduk yang bekerja. 6. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, hal ini tercermin dari : tingkat pendidikan jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang yang berusia 10 tahun ke atas. Tingkat pendidikan universitas/perguruan tinggi sebesar 2,87%, SLTA sebesar 11,23%, dan yang belum tamat SD/MI sebesar 31,60%.

Sementara

angka

rata-rata

sekolah

penduduk

Kabupaten

Pandeglang mencapai 6,45 tahun. 7. Masih belum memadainya layanan kesehatan masyarakat, hal ini tercermin dari persentasi jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Jumlah dokter sebesar 2,27%, paramedis/perawat sebesar 0,083% dan tenaga kesehatan masyarakat sebesar 0,53%. 8. Belum optimalnya nilai tambah sektor primer, sekunder dan tersier Kabupaten Pandeglang terhadap Provinsi Banten (tahun 2014): pertanian, kehutanan dan Perikanan 30,98 % dan pertambangan-penggalian 10,21%.


IV - 2


Sektor sekunder : industri pengolahan 6,60%, Pengadaan Listrik dan Gas 0,66%, Pengadaan air, pengolahan sampah limbah dan daur ulang 0,07% dan

bangunan 5,15%.

Sektor tersier (2014):

perdagangan besar dan

eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor 12,24%, Penyediaan akomodasi dan makanan minuman 5,24%, Informasi dan Koordinasi 0,33%, Jasa Keuangan dan Asuransi 2,45%, 9. Sumber daya air belum termanfaatkan bagi pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (18 aliran sungai dengan panjang total sekitar 835 km) 10. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kelautan (perikanan tangkap baru dimanfaatkan sekitar 80% dari potensi lestarinya, potensi budidaya rumput laut di pantai barat dan potensi lahan tambak baru dimanfaatkan 70%). 11. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi pariwisata berbasis sejarah, pantai, tirta, dan alam. Jumlah destinasi pariwisata (214 objek/kawasan wisata yang terdiri dari wisata pantai 11 objek/kawasan, wisata tirta 19 objek/kawasan, sejarah 183 objek, wisata alam 1 kawasan), namun

Yang banyak dikunjungi wisatawan hanya ± 9 % dari

objek/kawasan wisata tersebut. 12. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan di kawasan Akarsari bagi pelestarian lingkungan dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat (forest for society). 13. Kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan publik yang belum memadai. Hal ini terlihat dengan belum memadainya kondisi sarana prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti sektor pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, drainase, persampahan maupun air limbah, pengelolaan sumber daya air permukaan yang mampu menampung kelebihan air pada musim hujan. Selain itu juga terlihat pada infrastruktur wilayah yang berhubungan dengan resiko terjadinya berbagai bencana seperti bencana banjir, gelombang pasang/abrasi, dan tanah longsor. 14. Masih belum memadainya sarana dan prasarana dasar yang belum mendukung percepatan pembangunan (jalan, jembatan,terminal, irigasi, drainase, instalasi air bersih, listrik, komunikasi, tanggap darurat bencana).


IV - 3


15. Belum memadainya sarana dan prasarana bagi peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. 16. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman globalisasi dan perdagangan bebas belum dikelola secara optimal. Terutama pada usaha bagi pedagang sektor informal, perdagangan skala kecil dan menengah sejalan dengan berlakunya China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA) pada tahun 2010, dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2016. Selain itU, terkait adanya agenda dan target capaian sustainable development goals (SDG’s), penerapan Ecolabelling, ISO dan Kyoto Protokol. 17. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah meliputi sarana dan prasarana perkantoran, mobilitas, pelayanan publik dan regulasi. 18. Belum

optimalnya

pemanfaatan

ruang

pada

rencana

pola

ruang

sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya kawasan budidaya, kawasan strategis, wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil, kawasan perbatasan dan Pandeglang sebagai kawasan pendidikan, pariwisata dan budidaya pertanian serta kegiatan pendukungnya. 19. Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM aparatur pada tahun 2014 sebanyak 295 orang berpendidikan strata 2/ strata3 (S2/S3) atau 2,32%, 6.209 orang berpendidikan strata 1 /Diploma-IV (S1/D-IV) atau 48,85%, 700

orang

berpendidikan

Diploma

III

atau

5,49%,

698

orang

berpendidikan Diploma II atau 5,51%, dan 4.362 orang berpendidikan SLTA/D-I atau sekitar 34,32%. 20. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dari seluruh masalah yang telah diidentifikasi, permasalahan pokoknya dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Kualitas SDM masih rendah, permasalahan ini terkait dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, pengangguran, kemiskinan dan kurangnya berdayanya masyarakat khususnya pedesaan. 2. Penataan ruang dan kawasan / kewilayahan Kabupaten Pandeglang masih belum optimal, hal ini terkait dengan belum adanya tata guna lahan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan yang diprioritaskan sesuai


IV - 4


dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada. Selain itu permasalahan tersebut terkait dengan belum optimalnya fungsi kawasan dan tata ruang wilayah. 3. Sarana dan prasarana dasar belum memadai, permasalahan ini terkait dengan kurang optimalnya sarana dan prasarana publik khususnya sarana dan prasarana pendidikan,

kesehatan dan jalan dan sarana dan prasarana

penunjang perekonomian. 4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi unggulan daerah, permasalahan ini terkait masih dilakukannya aktivitas perekonomian barang mentah pada sektor unggulan,

belum dilakukannya aktivitas perekonomian pada sektor-sektor

unggulan dan strategis ekonomi daerah, dengan meningkatkan nilai tambah dan nilai rantainya. 5. Pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan tingkat perkembangan yang signifikan, permasalahan ini khususnya

terkait dengan

belum

optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif, serta belum berkembangnya jiwa kewirausahaan. Tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah masih lemah, permasalahan ini terkait dengan

masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan

kualitas aparatur pemerintahan daerah

Mengacu pada kelima permasalahan

sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka terkait dengan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, isu strategis yang diangkat dalam visi dan misi ini adalah berkenaan dengan empat isu pokok, yaitu: (1) Sumber Daya Manusia (2) Daya Dukung Wilayah (3) Daya Saing Daerah (4) Tata Kelola Kepemerintahan 4.2. ISU STRATEGIS Rumusan isu strategis pembangunan merupakan refleks dari hasil kajian terhadap : 1. Kebijakan/regulasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah; 2. Evaluasi dan pencapaian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya;


IV - 5


3. Identifikasi terhadap seluruh potensi, permasalahan, peluang dan ancaman baik yang bersifat existing maupun potensi yang kemungkinan timbul pada masa yang akan datang. Dengan demikian, mengacu pada rumusan sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka terkait dengan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, isu strategis yang diangkat dalam visi dan misi ini adalah berkenaan dengan empat isu pokok, yaitu: (1) Sumber Daya Manusia (2) Daya Dukung Wilayah (3) Daya Saing Daerah (4) Tata Kelola Kepemerintahan 4.2.1. Sumber Daya Manusia 1. Pendidikan a. Peluang 1) SDM yang berkecimpung di dunia pendidikan. 2) Interaksi sosial yang cukup intensif di masyarakat. 3) Sarana Teknologi Informasi. 4) Apresiasi masyarakat terhadap pendidikan cukup tinggi. b. Tantangan 1) Dampak negatif dari adanya interaksi sosial dan globalisasi. 2) Perlu penyamaan persepsi dan pemahaman yang komprehensif antar

stakeholders untuk mewujudkan Kabupaten Pandeglang sebagai kawasan pusat pendidikan di Provinsi Banten. 3) Adanya

kecenderungan

orientasi

bisnis

dalam

penyelenggaraan

pendidikan. c. Isu Strategis 1) Peningkatan pemerataan mutu pendidikan. 2) Peningkatan mutu lulusan dan kompetensi pendidik yang berbasis pada kearifan dan budaya lokal. 3) Penguasaan teknologi dan informasi dalam rangka mewujudkan hasil pendidikan berdaya saing tinggi.


IV - 6


2. Kebudayaan a. Peluang 1) Kabupaten Pandeglang masih dimungkinkan ditata menjadi kawasan berbudaya terkemuka yang humanis, kreatif, asri, dan nyaman serta memiliki peluang besar untuk mengembangkan dirinya sebagai pusat budaya. 2) Pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknlogi sebagai media membangun jejaring global dan internasional. b. Tantangan 1) Kawasan dan benda cagar budaya terganggu fungsi dan makna filosofinya karena perkembangan ekonomi dan aktivitas manusia. 2) Masuknya nilai-nilai dan kebudayaan asing yang cukup gencar perlu disikapi dengan bijak agar tidak melunturkan nilai-nilai dan kearifan lokal. 3) Antisipasi

dampak

negatif

dari

pesatnya

perkembangan

sistem

informasi dan teknologi. c. Isu Strategis Peningkatan ketahanan budaya. 3. Kesehatan a. Peluang 1) Ketersediaan prasarana sarana, dan sumberdaya kesehatan memadai. 2) Sarana transportasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah. 3) Upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu, polindes, desa siaga, poskestren, dan lain-lain telah berkembang dan berjalan dengan baik. 4) Peran masyarakat dan swasta dalam penyediaan pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan berkembang. b. Tantangan 1) Meningkatnya tuntutan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. 2) Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah. 3) Belum meratanya SDM dan sarana pelayanan kesehatan.


IV - 7


4) Belum maksimalnya peran serta dan kemitraan LSM, lembaga pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kesehatan. 5) Belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan kesehatan. c. Isu Strategis 1) Derajat Kesetaraan: a) Kesetaraan derajat kesehatan Kabupaten Pandeglang; b) Permasalahan kesehatan ibu di Kabupaten Pandeglang; c) Permasalahan Status Gizi Balita Kabupaten Pandeglang; d) Potensi berbagai penyakit menular di Kabupaten Pandeglang masih tinggi; 2) Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan: a) Mutu pelayanan kesehatan; b) Sinergisme dan harmonisasi pembangunan kesehatan; c) Kesiapsiagaan bencana dalam bidang kesehatan; d) Pembiayaan kesehatan pemerintah untuk kesehatan masih rendah; e) Kemandirian dan peran serta masyarakat masih belum optimal; 4. Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Remaja a. Peluang 1) Potensi SDM perempuan dalam pembangunan. 2) Menyediakan advokasi, fasilitasi dan mediasi pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan generasi penerus, termasuk pemantapan, peningkatan peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan, sehingga dapat meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Berkembangnya pembangunan di sektor ekonomi menjadi peluang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. 3) Banyaknya lembaga donor untuk pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dan remaja.


IV - 8


4) Banyak

Lembaga

Swadaya

Masyarakat,

organisasi

masyarakat,

Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, yang memiliki perhatian terhadap masalah pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dan remaja. b. Tantangan 1) Membangun strategi pemberdayaan yang meminimalkan konflik peran. 2) Pengarusutamaan gender yang diikuti dengan penyempurnaan dan perubahan peraturan perundangan yang tidak bias gender dan tidak mendiskriminasikan kaum perempuan. 3) Menghindarkan pengaruh buruk terhadap anak dan remaja dari berbagai faktor yang merusak masa kecilnya, baik secara fisik maupun psikis. 4) Menciptakan lingkungan, sarana-prasarana, serta pendampingan yang kondusif dan nyaman bagi anak juga remaja. c. Isu Strategis 1) Peningkatan dan perluasan kesetaraan gender yang dititikberatkan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan serta di semua sektor dan bidang kehidupan lainnya. 2) Peningkatan kesadaran dan kepekaan gender melalui pengembangan jejaring (networking) berbagai elemen masyarakat yang sadar dan peka

gender. 3) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak,

dan

remaja. 4) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. 5. Pemuda dan Olahraga a. Peluang 1) Potensi SDM pemuda dalam pembangunan. 2) Semakin berkembangnya industri barang dan jasa memberi peluang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda. 3) Semakin banyak event olahraga dan perusahaan sponsor yang memberikan peluang untuk membudayakan olahraga dan menambah ruang publik untuk olahraga.


IV - 9


b. Tantangan 1) Menciptakan lingkungan serta penyediaan prasarana dan sarana untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian serta meminimalkan dampak negatif globalisasi bagi pemuda. 2) Menciptakan lingkungan serta prasarana dan sarana publik untuk memperluas budaya olahraga di kalangan masyarakat. c. Isu Strategis 1) Peningkatan

kemandirian

sosial

dan

ekonomi

pemuda

dalam

pembangunan. 2) Pemasyarakatan olahraga, peningkatan ruang publik untuk olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga. 4.2.2 Daya Dukung Wilayah 1. Struktur Tata Ruang a. Peluang 1) Kabupaten Pandeglang direncanakan sebagai Kawasan Pusat Pendidikan di Provinsi Banten. 2) Perkembangan perekonomian di sekitar Ibukota Provinsi. 3) Perkembangan wilayah dalam konstelasi regional dan nasional di Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung serta Taman Nasional Ujung Kulon. 4) Kuatnya daya tarik Kabupaten Pandeglang dalam sektor agribisnis dan pariwisata. b. Tantangan 1) Sebagai PKW akan berperan sebagai pintu gerbang. 2) Penanganan atas isu global dan tekanan internal. 3) Dinamisnya kondisi investasi. 4) Penataan struktur ruang yang belum konsisten. 5) Pesatnya perkembangan kegiatan sektoral yang memerlukan pengaturan penggunaan lahan (agribisnis, aquabisnis serta jasa). 6) Daya dukung lingkungan yang menurun, akibat pemanfaatan sumberdaya yang tidak seimbang. c. Isu Strategis


IV - 10


1) Meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan pengembangan struktur ruang. 2) Memantapkan struktur dan hirarki sistem klaster-klaster sektor unggulan. 3) Pengelolaan

pertumbuhan

wilayah

yang

terintegrasi

antar

sektor

pembangunan. 4) Menjembatani kebijakan struktur ruang dalam RTRW Provinsi yang bersifat makro dengan kebijakan struktur ruang RTRW Kabupaten yang bersifat parsial. 5) Meningkatkan peran dunia usaha dan daya saing melalui penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan infrastruktur dan wilayah. 6) Mendorong

pemberdayaan

masyarakat

untuk

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian

ikut

serta

dalam

pemanfaatan struktur

ruang. 7) Mendorong pengembangan wilayah/kawasan yang saling memperkuat dan seimbang. 8) Perubahan iklim mikro, pencemaran air permukaan dan polusi udara serta penurunan muka air tanah. 2. Pola Ruang a. Peluang 1) Mempunyai letak geografis yang memiliki aksesibilitas yang baik. 2) Tersedianya lahan yang cukup luas guna pengembangan wilayah. 3) Kondisi alam yang mendukung agribisnis, aquabisnis dan pariwisata. b. Tantangan 1) Aturan dan kebijakan pola ruang belum optimal. 2) Belum optimalnya

penataan ruang secara detail pada kawasan-kawasan

strategis dan cepat tumbuh. 3) Berkurangnya lahan pertanian dan lahan resapan air. 4) Menurunnya produksi pertanian. 5) Konversi lahan yang terus berlangsung. c. Isu Strategis 1) Penguatan lembaga yang terkait dalam penataan ruang. 2) Menyusun peraturan daerah tentang rencana umum dan rencana detail tata ruang.


IV - 11


3) Pengembangan sarana dan prasarana wilayah. 4) Pencapaian proporsi lahan untuk kawasan lindung, baik kawasan hutan maupun non hutan. 5) Mempertahankan kawasan resapan air dan kawasan berfungsi hidrogeologis. 6) Mitigasi resiko bencana. 7) Pengembangan Bandar Udara Panimbang. 8) Pembangunan Outer Ringroad. 9) Pengembangan Kawasan Central Business District (CBD) . 10) Mendorong penataan ruang kawasan untuk revitalisasi dan kelestarian lingkungan serta budaya. 3. Transportasi a. Peluang 1) Potensi kerjasama pengelolaan transportasi dengan pihak swasta dan asing. 2) Akan dibangunnya bandar udara Panimbang. 3) Letak Kabupaten Pandeglang berbatasan dengan Selat Sunda yang menghubungkan pulau Jawa dan Sumatera. 4) Tersedianya eks Jalur kereta api Rangkasbitung- Labuan. 5) Letak Kabupaten pandeglang

yang dapat dikembangkan dengan

pelayanan antar moda jalan raya, kereta api, laut dan udara. b. Tantangan 1) Tingginya jumlah pemakaian kendaraan pribadi terutama sepeda motor. 2) Aksesibilitas transportasi

yang belum merata dan masih banyaknya

tempat-tempat yang belum terjangkau oleh pelayanan transportasi. 3) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengendalian ruang manfaat jalan (rumaja) untuk kegiatan di luar kegiatan transportasi. 4) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan fasilitas keselamatan jalan yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan mengarahkan pergerakan lalu lintas jalan.


IV - 12


5) Kurangnya kepedulian dan dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan Transport Demand Management (TDM) sebagai salah satu solusi pengurangan kemacetan. c. Isu Strategis 1) Penyediaan pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman, murah dan tepat waktu dengan dukungan penuh terhadap kebijakan Transport

Demand Management (TDM). 2) Peningkatan jaringan jalan berikut fasilitas keselamatan menuju daerah terisolir, kawasan budaya dan wisata serta sentra-sentra industri. 3) Pengembangan pola transportasi angkutan masal, seperti kereta api. 4) Peningkatan

penyediaan

fasilitas

pelayanan

transportasi

yang

menunjang keamanan dan kenyamanan pemakai jalan. 5) Pengembangan prasarana terminal terpadu di Bandara Panimbang dengan menitikberatkan pada kemudahan transfer antar moda.

6) Pengembangan infrastruktur angkutan barang dengan memberikan kemudahan transfer point angkutan umum dengan angkutan barang. 4. Listrik a. Peluang 1) Potensi kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah luar negeri untuk penciptaan sumber energi listrik. 2) Inovasi masyarakat dalam penemuan energi listrik terbarukan. b. Tantangan 1) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap penggunaan energi secara mandiri. 2) Kurangnya penemuan sumber energi listrik terbarukan. 3) Belum optimalnya penciptaan teknologi untuk mengolah sumber energi. 4) Inefisiensi pemakaian listrik. c. Isu Strategis 1) Kerjasama dengan swasta dalam penyediaan energi listrik. 2) Penyediaan listrik yang menjangkau sampai wilayah terpencil. 3) Pengembangan energi listrik baru. 4) Penghematan energi listrik. 5) Pengembangan energi listrik berbasis kemasyarakatan.


IV - 13


5. Komunikasi dan Informatika a. Peluang 1) Terbukanya akses masyarakat terhadap informasi terkini. 2) Pemanfaatan kemajuan teknologi untuk pengembangan potensi daerah. 3) Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara on line. b. Tantangan 1) Ketersediaan data terbaru (up to date) masih kurang. 2) Penerapan Digital Government Services ( DGS) di semua bidang. 3) Pelayanan berbasis on line masih terbatas sehingga keluhan dan permasalahan masyarakat tidak dapat terselesaikan secara cepat dan tepat. 4) Biaya internet yang relatif masih mahal. 5) Penyediaan one stop information service di tempat-tempat strategis masih terbatas. 6) Optimalisasi lembaga-lembaga komunikasi sosial dan lembaga media tradisional sebagai lembaga komunikasi strategis. c. Isu Strategis 1) Pengembangan Digital Government Services/E-Government 2) Pengembangan infrastruktur jaringan. 3) Pelayanan kepada masyarakat secara on line. 4) Penyediaan internet murah dan internet masuk desa. 5) Sosialisasi dan diseminasi informasi publik. 6) Layanan komunikasi dan informasi secara terpadu. 7) Pemanfaatan media komunikasi guna peningkatan akses informasi masyarakat melalui diseminasi informasi dan fasilitasi kegiatan penyiaran. 8) Pemberdayaan

informasi

masyarakat

memanfaatkan

sumberdaya

komunikasi sosial dan lembaga media tradisional serta kelompok strategis lain. 9) Penyerapan aspirasi dan opini publik. 10) Pemberdayaan masyarakat informasi 6. Penanggulangan Bencana b. Peluang


IV - 14


1) Terbukanya sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat terhadap penanggulangan bencana. 2) Masih hidupnya nilai-nilai kerukunan, kerjasama dan gotong royong dalam menghadapi risiko bencana. 3) Banyaknya rujukan penanganan dan penanggulangan bencana. c. Tantangan 1) Meningkatkan peran kelembagaan dan masyarakat dalam mencegah, menghadapi dan menanggulangi bencana alam yang akan terjadi. 2) Mengarusutamakan pengurangan resiko bencana dengan kelembagaan yang kuat. 3) Melakukan identifikasi, mengkaji, memantau resiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini. 4) Mengurangi cakupan resiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. d. Isu Strategis 1) Pengurangan

resiko

bencana

serta

penguatan

kelembagaan

penanggulangan bencana. 2) Pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan. 3) Pengurangan faktor-faktor penyebab resiko bencana. 4) Penguatan kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat. 4.2.3 Daya Saing Daerah 1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a. Peluang 1) Semakin berkembangnya industri berbasis sains. 2) Semakin berkembangnya pengelola jasa Teknologi Informatika (TI). b. Tantangan 1) Membangun kemandirian pengembangan IPTEK. 2) Mengefektifkan penyebarluasan dan komunikasi hasil pengembangan IPTEK. c. Isu Strategis 1) Pengembangan IPTEK untuk industri berbasis sains dan TI.


IV - 15


2) Pengembangan pembelajaran berbasis penelitian dan TI. 2. Pertanian a. Peluang 1) Peningkatan daya saing produk pertanian. 2) Pengembangan komoditas yang punya nilai ekonomi tinggi. 3) Pengembangan varietas unggul daerah . 4) Peningkatan nilai tambah produk pertanian. 5) Pengembangan pertanian berkelanjutan. b. Tantangan 1) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. 2) Potensi perkembangan hama dan penyakit tanaman dan hewan. 3) Minimnya modal usaha petani. 4) Impor beberapa jenis komoditas pertanian. 5) Peningkatan kualitas SDM. c. Isu Strategis 1) Ketersediaan dan keterjangkauan saprodi (bibit, pupuk, obat-obatan). 2) Menurunnya daya dukung lahan dan air. 3) Krisis ekonomi yang berdampak pada krisis penyediaan pangan. 4) Proyeksi sektor pertanian relatif stabil dalam arti jumlah produksi akan meningkat seiring peningkatan produktivitas lahan pertanian. 3. Pariwisata b. Peluang 1) Kebutuhan berwisata sebagai trend globalisasi. 2) Menguatnya minat berwisata dan tingginya Wisata Minat Khusus. 3) Kedudukan dan peran Kabupaten Pandeglang sebagai destinasi unggulan wisatawan. 4) Keanggotaan lembaga-lembaga pariwisata di Kabupaten Pandeglang. 5) Perkembangan kemapanan perekonomian daerah lain. 6) Kecenderungan meningkatnya wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. 7) Tingginya nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. c. Tantangan


IV - 16


1) Kompetisi market pariwisata yang ketat. 2) Peningkatan

berkelanjutan

kreativitas

dan

inovasi

pengelolaan

yang

mendukung

pariwisata. 3) Peningkatan kualitas SDM pariwisata. d. Isu Strategis 1) Mengembangkan

manajemen

pariwisata

keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal. 2) Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Pandeglang diperkirakan akan mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan tahun-tahun mendatang dengan asumsi bahwa kondisi dan situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, khususnya di Kabupaten Pandeglang. 4. Energi dan Sumberdaya Mineral a. Peluang 1) Sumberdaya mineral atau bahan tambang yang ada di Kabupaten Pandeglang belum diusahakan secara optimal. 2) Ketersediaan sumberdaya alam dalam hal ini air, angin, matahari, ombak

yang

melimpah

merupakan

potensi

yang

baik

bagi

pengembangan energi ketenagalistrikan. b. Tantangan 1) Pemanfaatan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan bagi eksploitasi sumber daya mineral dan bahan galian. 2) Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relative murah serta meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik energi dan listrik guna mendorong pemerataan pembangunan. 3) Melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.s c. Isu Strategis 1) Alih teknologi yang ramah lingkungan dalam eksploitasi bahan galian. 2) Pemanfaatan sumberdaya alam untuk ketenagalistrikan. 3) Pemerataan kebutuhan energi listrik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.


IV - 17


5. Perikanan dan Kelautan a. Peluang 1) Potensi perikanan budidaya masih terbuka dan perikanan tangkap masih cukup besar. 2) Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan di Kabupaten Pandeglang. 3) Adanya tempat-tempat pendaratan ikan dan pelabuhan. 4) Pemasaran produk perikanan domestik maupun luar negeri. b. Tantangan 1) Peningkatan kualitas dan keanekaragaman alat tangkap ikan. 2) Peningkatan modal usaha bagi pembudidaya ikan dan nelayan. 3) Stabilisasi harga produk perikanan. 4) Peningkatan teknologi budidaya dan pengolahan hasil tangkapan ikan. 5) Minimalisasi hama dan penyakit pada perikanan budidaya. 6) Peningkatan minat dan budaya melaut bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang. 7) Peningkatan SDM perikanan. c. Isu Strategis 1) Kebutuhan

konsumsi

ikan

masyarakat

masih

potensial

untuk

ditingkatkan. 2) Optimalisasi pengelolaan pelabuhan. 3) Penegasan batas teritorial wilayah penangkapan. 4) Potensi usaha ikan hias yang semakin diminati. 5) Potensi terjadinya illegal fishing. 6) Proyeksi jumlah ikan dan lainnya diperkirakan akan terus meningkat mengingat besarnya potensi dan peluang yang tersedia. Berikut ini ditampilkan target pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten Pandeglang. 6. Kehutanan dan Perkebunan a. Peluang 1) Optimalisasi lahan kebun dan lahan kering yang potensial untuk hutan rakyat. 2) Multifungsi hutan bagi kehidupan manusia meliputi fungsi ekonomi, ekologi dan sosial.


IV - 18


3) Terbukanya peran aktif masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha, dibidang kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Pandeglang. 4) Terbukanya

peluang

pengembangan

kawasan

konservasi

untuk

mendukung pendidikan, budaya dan kepariwisataan. 5) Terbukanya peluang pengembangan agribisnis perkebunan. 6) Terbukanya pangsa pasar produk kehutanan dan perkebunan. 7) Kepedulian kelompok masyarakat di dalam peningkatan pelestarian hutan. 8) Terbukanya peluang kerja dan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan kebun. 9) Terbukanya peluang pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi. b. Tantangan 1) Luas hutan yang masih minim dalam suatu wilayah yang berfungsi sebagai penyangga iklim dan tata air bagi ekosistem. 2) Sebagai sumber pendapatan petani kebun dan masyarakat sekitar hutan. 3) Meningkatnya arus perdagangan hasil hutan. 4) Pemberdayaan

masyarakat

dalam

pembangunan

kehutanan

dan

perkebunan rendah. 5) Kelembagaan

masyarakat

kehutanan

dan

perkebunan

belum

berkembang secara produktif. 6) Terjadinya gangguan keamanan hutan dan pelestarian sumberdaya alam akibat tekanan masyarakat sekitar hutan. 7) Daya saing produk perkebunan primer maupun hasil olahannya belum mampu bersaing. 8) Peredaran benih hutan/perkebunan yang belum bersertifikat/ berlabel masih tinggi. c. Isu Strategis 1) Kelestarian fungsi hutan dan daya dukung lingkungan sebagai upaya penurunan pemanasan global. 2) Rendahnya daya saing produk perkebunan.


IV - 19


3) Peranan kehutanan dan perkebunan dalam mendukung mengurangi kemiskinan bagi petani hutan/kebun serta peningkatan peluang kerja dan usaha. 4) Dukungan penyediaan bahan baku yang berasal dari kehutanan dan perkebunan. 5) Rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka mendorong peningkatan daya dukung lahan, air dan ekosistem. 6) Peningkatan nilai tambah/pendapatan bagi petani hutan/kebun sesuai tuntutan pembangunan. 7) Pengurangan luas areal sektor kehutanan, khususnya luas areal hutan Negara. 3. Lingkungan Hidup a. Peluang 1) Kondisi geografis Kabupaten Pandeglang yang sebagian besar merupakan daratan aluvial hasil erupsi gunung berapi yang subur dan ditambah adanya 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) terdiri DAS Cibaliung, DAS Cibungur, DAS Cidanau, DAS Ciliman, DAS Ciujung dan DAS Ujung Kulon

menjadikan

sumber penghidupan bagi masyarakat. 2) Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. b. Tantangan 1) Kurangnya

respon

para

pemangku

kepentingan

terhadap

isu-isu

lingkungan global (perubahan iklim, pemanasan global, penipisan lapisan ozon); 2) Laju pencemaran/kerusakan lingkungan yang semakin; 3) Perlunya meningkatkan konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati serta pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana agar ketersediaan sumber air baik secara kualitas dan kuantitas dapat terjaga serta terpeliharanya daya dukung dan daya tamping lingkungan. c. Isu Strategis 1) Pengelolaan sampah mandiri. 2)

Pengembangan bio energi.

3) Pelaksanaan 3R (Recycle, Reuse, Reduce). 4) Penanaman sejuta pohon.


IV - 20


5) Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH). 6) Pengelolaan ruang terbuka hijau. 7) Pencemaran air sungai oleh limbah cair, pestisida dan sampah. 8) Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah. 9) Pencemaran udara dari sumber bergerak. 10) Penurunan estetika lingkungan. 11) Kerusakan/perubahan bentang lahan, karst, gumuk pasir dan pantai. 12) Ancaman penurunan keanekaragaman hayati. 13) Penambangan liar bahan galian golongan C. 14) Pencemaran air laut. 4.2.4 Tata Kelola Kepemerintahan 1. Pemerintahan a. Peluang 1) Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan good governance. 2) Semakin kuatnya civil society. 3) Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. 4) Pemerintah Kabupaten Pandeglang

secara otonomi dapat

melakukan

kebijakan kerjasama dengan pihak lain. b. Tantangan 1) Era transparansi dan akuntabilitas 2) Besarnya tuntutan masyarakat. 3) Dinamisnya aspirasi masyarakat. 4) Semakin tingginya kompetisi dengan daerah lain. 5) Semakin kuatnya pengaruh globalisasi. 6) Banyaknya tawaran kerjasama dari berbagai pihak. 7) Peningkatan kualitas aparatur dalam penanganan kerjasama. c. Isu Strategis 1) Perlunya pengembangan aparatur yang

memiliki daya inovasi dan

kreativitas. 2) Optimalisasi kapasitas aparatur daerah. 3) Dibutuhkannya aparat yang memiliki kompetensi dan budaya kerja sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat, merespon isu-isu terkait globalisasi dan civil society.


IV - 21


2. Hukum a. Peluang 1)Kredibilitas Pemerintah dalam penegakan hukum di mata masyarakat sangat tinggi. 2)Nilai sosial budaya masyarakat yang cenderung adaptif terhadap tatanan hukum. 3)Terdapatnya lembaga swasta yang peduli hukum sehingga dapat dijadikan mitra dalam membangun hukum. b. Tantangan 1) Implementasi dari peneguhan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. 2) Kesiapan aparatur penegak hukum untuk melakukan reformasi di bidang hukum yang menjadi kewenangannya. c. Isu Strategis 1) Penanaman pola hidup patuh hukum mendukung terwujudnya aparatur dan masyarakat yang adil dan responsif hukum. 3.

Politik a. Peluang 1) Banyaknya lembaga penyalur aspirasi memudahkan masyarakat dalam menentukan lembaga penyalur aspirasi yang sesuai dengan kehendak masyarakat. 2) Banyaknya lembaga pemberdayaan masyarakat. b. Tantangan 1) Terwujudnya dan terpeliharanya kondisi politik yang dinamis, aman dan damai. c. Isu Strategis 1) Mewujudkan sinergi antar pelaku politik. 2) Penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan advokasi kebijakan publik. 3) Penguatan peran partai politik. 4) Peningkatan kesadaran politik masyarakat.


IV - 22


BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021, selanjutnya upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program pembangunan dan indikator berdasarkan sasaran yaitu sebagai berikut: A. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR MISI PERTAMA :

“Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.” Sasaran dan program pembangunan pada Misi Pertama adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat, dengan program sebagai berikut: a. Program Pendidikan Anak Usia Dini , Non Formal dan Informal b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar/Menengah c. Program

Peningkatan

Kuantitas

dan

Kualitas

Tenaga

Pendidik

dan

Kependidikan d. Program Peningkatan Layanan Pendidikan e. Program Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan f.

Program Peningkatan Kerjasama Pendidikan

g. Program Sekolah Berstandar Nasional h. Program Pembudayaan Gemar Membaca i.

Program Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan

Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Indikator Sasaran

-

-

-

-

Satuan

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR) GR (%)

Periode Waktu GR

Target Capaian Kinerja Setiap Tahun 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD

Angka Partisipasi Sekolah a. SD Sederajat b. SMP Sederajat c. SMU Sederajat Angka Partisipasi Murni a. SD Sederajat b. SMP Sederajat c. SMU Sederajat Angka Partisipasi Kasar a. SD Sederajat b. SMP Sederajat c. SMU Sederajat Angka Melek Huruf Angka rata-rata lama sekolah Indeks pendidikan PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Pendidikan

% % %

99,82 93,61 56,24

0,70 5,82 6,35

Tahun 2010-2015 Tahun 2010-2015 Tahun 2010-2015

100,00 97,22 73,95

100,00 100,00 79,16

100,00 100,00 84,37

100,00 100,00 89,58

100,00 100,00 94,79

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

% % %

97,52 76,59 48,09

0,91 7,44 7,17


97,99 65,34 48,59

98,11 67,74 51,96

98,22 70,15 55,34

98,33 72,56 58,72

98,44 74,96 62,10

98,55 77,37 65,48

98,55 77,37 65,48

116,49 86,55 55,30 96,21 6,60 59,19 679.765 527.135 4,57

1,27 6,46 0,75 0,40 0,87 2,34 13,49 9,01 1,75

Tahun 2010-2015 Tahun 2010-2015 Tahun 2010-2015 Tahun 2010-2015 Tahun 2012-2015 Tahun 2012-2015 Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

100,00 74,10 55,34 100,00 8,29 60,42 711.090 573.644 4,67

100,00 76,54 58,52 100,00 8,53 61,68 799.751 623.856 4,78

100,00 78,97 61,71 100,00 8,76 62,97 897.700 678.668 4,89

100,00 81,40 64,89 100,00 9,00 64,28 1.004.946 738.511 5,00

100,00 83,84 68,08 100,00 9,58 65,62 1.120.646 803.097 5,11

100,00 86,27 71,26 100,00 10,16 66,99 1.246.287 873.572 5,23

100,00 86,27 71,26 100,00 10,16 66,99 1.246.287 873.572 5,23

% % % % Tahun Indeks Rp. Juta Rp. Juta %


IX - 1


2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat, dengan program sebagai berikut: a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan b. Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan c. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular f.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

g. Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat i.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

j.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

k. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Indikator Sasaran

Satuan

-

Angka Harapan Hidup

-

Angka Kesakitan Rata-rata lama sakit Persentasi Balita Giji Buruk Indeks Angka Harapan Hidup /Indeks Kesehatan PDRB ADHB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial PDRB ADHK Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Indeks Angka Harapan Hidup /Indeks Kesehatan

-

3. Tertanggulanginya kantong-kantong



Target Capaian Kinerja Setiap Tahun

GR (%)

Periode Waktu GR

63,51

0,45

Tahun 2012-2015

63,88

64,26

64,63

65,01

65,39

65,77

65,77

29,87 7,02 1,33 66,94 195.102 160.979

-9,07 6,94 4,64 0,66 12,72 8,11

Tahun 2010-2015 Tahun 2010-2015 Tahun 2010-2015 Tahun 2012-2015 Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

27,97 6,32 1,16 67,22 253.612 173.723

26,20 5,69 1,01 67,50 279.817 187.356

24,53 5,12 0,88 67,78 308.122 202.120

22,97 4,61 0,76 68,06 338.382 218.112

21,51 4,15 0,66 68,34 370.174 235.212

20,15 3,73 0,58 68,62 403.858 253.722

20,15 3,73 0,58 68,62 403.858 253.722

Tahun 2013-2015 Tahun 2012-2015

3,68 67,22

3,76 67,50

3,84 67,78

3,92 68,06

4,00 68,34

4,08 68,62

4,08 68,62

Tahun % Hari % Indeks Rp. Juta Rp. Juta

Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR)

% Indeks

3,61 66,94

1,60 0,66

2016

2017

2018

2019

2020

2021

kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kemiskinan

dengan

memprioritaskan

pemberdayaan

masyarakat, dengan program sebagai berikut: a. Program Penanggulangan kemiskinan b. Program Pengentasan Desa Tertinggal c. Program Sarana dan Prasarana Sosial d. Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS e. Program Pemberdayaan Masyarakat f.

Program Pemberdayaan Ekonomi


-

Jumlah Penduduk Miskin

-

Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran Indeks Gini Rasio

Satuan


Jiwa % % Indeks Indeks


124.410 10,43 10,22 62,27 0,20


Periode Waktu GR

-0,54

Tahun 2010-2015 Tahun 2010-2015 Tahun 2010-2015 Tahun 2012-2015 Tahun 2005-2010

-1,31 -2,06 0,67 -1,89

Target Capaian Kinerja Setiap Tahun 2016 112.388 8,81 9,08 62,53 0,19

2017 109.050 8,45 8,83 62,80 0,19

2018 105.811 8,10 8,57 63,06 0,18

2019 102.668 7,77 8,32 63,32 0,18

2020 99.619 7,45 8,06 63,59 0,18

2021 96.421 7,13 7,08 63,86 0,17

IX - 2

Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 96.421 7,13 7,08 63,86 0,17


4. Meningkatkannya fungsi serta sarana dan prasarana perdagangan dan pasar, dengan program sebagai berikut: a. Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian b. Program Peningkatan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

-

-

Indikator Sasaran

Satuan

Tingkat Inflasi PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor PDRB ADHK Sektor Jasa Perusahaan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Perusahaan

%



5,13

Rp. Juta Rp. Juta

2.208.351 45.984

Rp. Juta Rp. Juta

1.975.749 38.803



GR (%)

Periode Waktu GR

9,09

Tahun 2013-2015

8,00

8,10

8,20

8,25

8,30

8,40

8,40

Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

2.673.047 242.025

2.910.810 281.486

3.163.502 326.738

3.428.916 378.249

3.702.203 436.184

3.986.461 501.633

3.986.461 501.633

Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

2.064.566 41.312

2.155.995 43.955

2.252.151 46.781

2.353.281 49.803

2.457.320 52.986

2.566.666 56.387

2.566.666 56.387

Tahun 2013-2015

3,79

3,76

3,73

3,71

3,68

3,65

3,65

Tahun 2013-2015

0,91

0,89

0,87

0,84

0,82

0,80

0,80

7,58 11,16 4,68 6,65

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-1,12 %

3,82

%

0,94

-3,74

5. Meningkatnya implementasi norma agama, dengan program sebagai berikut: a. Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteranaan Sosial b. Program Peningkatan Kehidupan Beragama c. Program Peningkatan Kualitas, Peran dan Fungsi Ulama dan Santri d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Indikator Sasaran

-

-

-

Jumlah fasilitasi/bantunan sarana dan prasarana pelayanan keagamaan Tidak terjadinya konflik umat beragama skala provinsi dan naasional Jumlah pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan umat beragama Angka Partisipasi Sekolah MI / SD Sederajat Angka Partisipasi Murni MI / SD Sederajat Angka Partisipasi Kasar MI / SD Sederajat Angka rata-rata lama sekolah Indeks pendidikan

Satuan


Lembaga / Organisasi Kali

-

Kali

-

% % % Tahun Indeks

1

99,82 97,52 116,49 6,60 59,19




GR (%)

Periode Waktu GR

-

-

172

179

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91

91

91

91

91

91

546

0,70 0,91 1,27 0,87 2,34


100,00 97,99 100,00 8,29 60,42

100,00 98,11 100,00 8,53 61,68

100,00 98,22 100,00 8,76 62,97

100,00 98,33 100,00 9,00 64,28

100,00 98,44 100,00 9,58 65,62

100,00 98,55 100,00 10,16 66,99

100,00 98,55 100,00 10,16 66,99

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6. Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga¸ dengan program sebagai berikut: a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga b. Program Pengembangan kebijakan dan Manajemen Olahraga c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pemuda dan Olahraga d. Program Peningkatan Peran Serta Pemuda


IX - 3

751



-

Juara olahraga tingkat provinsi / nasional

-

Pembangunan dan pemanfaatan gor multiguna sebagai gedung pemuda dan pusat kreasi dan inovasi pemuda Jumlah penerima penghargaan kepemudaan dan keolahragaan Jumlah fasilitasi pengembangan pemuda dan pusat kreasi dan inovasi pemuda Jumlah fasilitasi olahraga

-



Satuan

Cabang


GR (%)

Periode Waktu GR

-

-

-

3

3

3

3

3

15

-

-

-

2

2

2

2

2

10

-

Unit


3

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Penghargaan

-

-

-

-

5

5

5

5

5

25

Fasilitasi / Kegiatan

-

-

-

11

15

20

20

20

20

175

2

5

8

11

11

11

175

7. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program sebagai berikut: a. Program Pengarusutamaan Gender b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan c. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan d. Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Indikator Sasaran

Satuan

-

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

%

-

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di PUSKESMAS mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

-

-

-

-





GR (%)

Periode Waktu GR

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

35,29

-

-

95,00

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

100,00

%

17,65

-

-

95,00

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

100,00

%

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

-

-

-

70,00

76,00

82,00

88,00

94,00

100,00

100,00

%

-

-

-

70,00

76,00

82,00

88,00

94,00

100,00

100,00

%

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2016

2017

2018

2019

2020

2021

8. Terkendalinya angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi, dengan program sebagai berikut: a. Program Keluarga Berencana b. Program Ketahanan Keluarga c. Program Pemberdayaan Keluarga d. Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera e. Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR


IX - 4



Satuan



Periode Waktu GR



2017

2018

2019

2020

2021

-

Jumlah Penduduk

Jiwa

1.194.911

0,78

Tahun 2010-2015

1.275.363

1.290.719

1.306.027

1.321.281

1.336.476

1.351.525

1.351.525

-

Laju Pertumbuhan Penduduk Jumlah Rumah Tangga Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun 3,5% Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%.

% KK %

0,55 281.359

0,78 0,61

Tahun 2010-2015 Tahun 2010-2015

-

-

1,22 364.327 100,00

1,20 370.229 100,00

1,19 376.226 100,00

1,17 382.321 100,00

1,15 388.515 100,00

1,13 393.682 100,00

1,13 393.682 100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5% Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB 70%

%

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

100,00 % 100,00

-

100,00 % 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91,00 -

Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan. Cakupan penyediaan alat dan obat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 30% setiap tahun Data mikro keluraga di setiap Desa/Kelurahan 100% di setiap tahun

-

% 5,84 % 100,00 % 100,00 % 100,00

-

-

-

-

9. Meningkatnya pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah, dengan program sebagai berikut: a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Indikator Sasaran

-

-

-

Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran

Satuan


GR (%)

Periode Waktu GR

1 kali / tahun

-

-

-




2017

2018

2019

2020

2021

1

1

1

1

1

1

1

Rp. Juta Rp. Juta

1.188.021 2.208.351

6,01 7,58

Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

7.382.438 2.673.047

8.012.362 2.910.810

8.678.972 3.163.502

9.375.847 3.428.916

10.089.447 3.702.203

10.827.996 3.986.461

10.827.996 3.986.461

Rp. Juta Rp. Juta

1.048.398 1.975.749

4,26 4,68

Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

1.091.190 2.064.566

1.135.001 2.155.995

1.180.927 2.252.151

1.229.069 2.353.281

1.278.325 2.457.320

1.329.921 2.566.666

1.329.921 2.566.666

%

0,74

-0,50

Tahun 2013-2015

0,74

0,74

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

%

3,82

-1,12

Tahun 2013-2015

3,79

3,76

3,73

3,71

3,68

3,65

3,65

Indeks

62,27

0,67

Tahun 2012-2015

62,53

62,80

63,06

63,32

63,59

63,86

63,86

10. Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat, dengan program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja b. Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan d. Program Fasilitasi Transmigrasi


IX - 5



Satuan

-

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

%

-

-

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

-

Besaran Pemeriksaan Perusahaan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

-





GR (%)

Periode Waktu GR

56,18

-

-

85,00

90,00

95,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

% %

20,73 100,00

-

-

50,00 100,00

60,00 100,00

70,00 100,00

80,00 100,00

90,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

%

86,70

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

% %

31,25 11,00

-

-

45,00 50,00

56,00 60,00

67,00 70,00

78,00 80,00

89,00 90,00

100,00 100,00

100,00 100,00

2016

2017

2018

2019

2020

2021

B. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR MISI KEDUA :

“Membangun Konektivitas Wilayah” Sasaran dan program pembangunan pada Misi Kedua adalah sebagai berikut : 1. Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi untuk mendorong dan membangun konektivitas Wilayah, dengan program sebagai berikut : a. Peningkatan pelayanan perhubungan b. Program Koordinasi dan Fasilitasi Energi dan Sumber Daya mineral Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Indikator Sasaran

Satuan

Kondisi Rata-Rata Laju Kinerja pada Pertumbuhan (GR) awal Periode Waktu periode GR (%) GR RPJMD



2017

2018

2019

2020

2021

-

PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan

Rp. Juta

1.184.189

15,15

Tahun 2013-2015

2.657.850

3.400.762

4.342.791

5.530.906

7.016.785

8.877.772

8.877.772

-

PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Transportasi dan Pergudangan Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota

Rp. Juta

981.790

7,92

Tahun 2013-2015

1.057.651

1.138.644

1.226.209

1.320.893

1.421.943

1.531.146

1.531.146

Tahun 2013-2015

2,22

2,04

1,87

1,72

1,58

1,45

1,45

-

80,00

84,00

88,00

92,00

96,00

100,00

100,00

-

%

2,42 3,10

-11,72 80,00

% -

-

-

-

-

-

2.

Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan Tersedianya dermaga pada setiap ibukota kecamatan dalam kabupaten/kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan Rasio Elektrifikasi PDRB ADHB Sektor Pertambangan & Penggalian PDRB ADHB Sektor Listrik dan Gas PDRB ADHK Sektor Pertambangan & Penggalian PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertambangan & Penggalian Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan

Terlaksananya untukmenjadikan

-

70,00

100,00

100,00

13,79

-

100,00

-

% %

%

%

-

-

-

-

-

70,00

76,00

82,00

88,00

94,00

100,00

100,00

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

100,00

-

70,00 100,00

76,00 100,00

82,00 100,00

88,00 100,00

94,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

70,00

76,00

82,00

88,00

94,00

100,00

100,00

%

% % Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta % %

90,00 2.244.627 114.391 1.547.205 1.048.398 57,91

5,43 9,10 48,04 6,25 4,26 2,25


100,00 168.863 735.207 1.641.032 1.091.190 59,61

100,00 173.077 969.667 1.739.434 1.135.001 61,35

100,00 177.049 1.276.386 1.844.292 1.180.927 63,15

100,00 180.627 1.675.622 1.956.042 1.229.069 65,00

100,00 183.563 2.191.213 2.073.185 1.278.325 66,90

100,00 186.042 2.857.703 2.197.950 1.329.921 68,86

100,00 186.042 2.857.703 2.197.950 1.329.921 68,86

0,74

-0,50

Tahun 2013-2015

0,74

0,74

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

pembangunan

dan

penataan,

fasilitasi

dan

koordinasi

aktivitas perekonomian lancar, dengan program sebagai

berikut :


IX - 6


a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa b. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Indikator Sasaran

-

Media massa seperti majalah, radio dan televisi

-

Satuan




2017

2018

2019

2020

2021

kegiatan

12,00

-

-

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)

hari

365,00

-

-

365,00

365,00

365,00

365,00

365,00

365,00

365,00

-

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat

kegiatan

1,00

-

-

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

-

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melaluimedia interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya

kegiatan

10,00

-

-

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

kegiatan

12,00

-

-

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

%

23,00

-

-

70,00

76,00

82,00

88,00

94,00

100,00

100,00

%

67,50

-

-

68,13

68,75

69,38

70,00

70,63

71,25

71,25

PDRB ADHB Sektor Informasi dan Komunikasi PDRB ADHK Sektor Informasi dan Komunikasi Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Informasi dan Komunikasi

Rp. Juta Rp. Juta %

61.827 69.715 0,37

7,63 10,37 -3,61


788.795 76.813 0,36

864.926 84.579 0,35

946.545 93.159 0,34

1.033.089 102.639 0,33

1.123.179 113.008 0,32

1.217.823 124.460 0,31

1.217.823 124.460 0,31

-

-

-

3. Terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana prasarana khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan, dengan program sebagai berikut : a. Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan b. Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penujang Ke-PU-an Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Indikator Sasaran

-

-

Satuan

Kondisi jalan a. Baik b. Sedang c. Buruk d. Rusak Berat PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Transportasi dan Pergudangan Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota PDRB ADHB Sektor Bangunan PDRB ADHK Sektor Bangunan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

4. Terlaksananya


% % % % Rp. Juta Rp. Juta % % % Rp. Juta Rp. Juta %

optimalisasi

29,11 34,02 15,78 21,09 1.184.189,46 981.789,83 2,42 63,13 60,00 1.001.813 835.302 3,82

14,23 -1,97 -3,10 -6,16 15,15 7,92 -11,72


2017

2018

2019

2020

2021


32,80 32,72 15,01 19,46 2.657.849,58 1.057.650,62

36,71 31,26 14,19 17,84 3.400.761,81 1.138.644,16

40,80 29,66 13,31 16,23 4.342.791,43 1.226.208,79

45,00 27,93 12,40 14,67 5.530.906,12 1.320.892,61

49,28 26,11 11,46 13,15 7.016.785,14 1.421.942,72

53,55 24,22 10,52 11,71 8.877.771,57 1.531.145,80

53,55 24,22 10,52 11,71 8.877.771,57 1.531.145,80

Tahun 2013-2015

2,22 65,53

2,04 67,98

1,87 70,46

1,72 72,93

1,58 75,38

1,45 77,77

1,45 77,77

3,74 -

Tahun 2010-2015 -

60,00

70,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

13,78 8,76 -1,12


2.406.561 906.914 3,79

2.848.230 984.036 3,76

3.364.343 1.068.036 3,73

3.963.328 1.159.546 3,71

4.650.871 1.258.060 3,68

5.442.926 1.365.320 3,65

5.442.926 1.365.320 3,65

fungsi

kawasan,

perencanaan

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan

tata

ruang,

ruang serta pelestarian

lingkungan hidup, dengan program sebagai berikut : a.

Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pegendalian Pemanfaatan Tata Ruang



IX - 7


b.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)

c.

Pogram Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

d.

Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Kota serta Ruang Terbuka Hijau (RTH)

e.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

f.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

g.

Program AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan


Satuan




2017

-

-

-

Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai Persentase pengurangan sampah di perkotaan Persentase pengangkutan sampah Persentase pengoperasian TPA Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun

%

36,00

-

-

40,90

46,48

52,81

60,00

68,17

77,46

77,46

% % % %

11,00 43,00 43,00 29,00

-

-

12,77 48,57 48,57 33,23

14,83 54,86 54,86 38,08

17,22 61,97 61,97 43,63

20,00 70,00 70,00 50,00

23,22 79,07 79,07 57,29

26,97 89,31 89,31 65,65

26,97 89,31 89,31 65,65

% %

29,00 36,00

-

-

33,23 40,90

38,08 46,48

43,63 52,81

50,00 60,00

57,29 68,17

65,65 77,46

65,65 77,46

-

-

-

-

%

81,77

2021

48,91

Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan PDRB ADHB Sektor Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang PDRB ADHK Sektor Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

71,91

2020

%

-

63,24

2019

persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

-

55,61

2018

-

92,98

100,00

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

36,00

-

-

40,90

46,48

52,81

60,00

68,17

77,46

77,46

%

58,00

-

-

66,46

76,16

87,27

100,00

100,00

100,00

100,00

%

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

40,00

-

-

42,29

44,72

47,29

50,00

52,87

55,90

55,90

Rp. Juta

11.390

10,53

Tahun 2013-2015

16.912

18.361

19.896

21.501

23.146

24.849

24.849

Rp. Juta

10.827

6,97

Tahun 2013-2015

11.561

12.337

13.169

14.061

15.004

16.014

16.014

3,11

1,19

Tahun 2013-2015

3,16

3,21

3,25

3,31

3,36

3,41

3,41

%

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR MISI KETIGA :

” Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian” Sasaran dan program pembangunan pada Misi Kedua adalah sebagai berikut : 1. Tercapainya ketersediaan, dan peningkatan produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian, dengan program sebagai berikut : a. Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian berkelanjutan b. Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian c. Program Perlindungan Tanaman, Hewan dan Masyarakat Veteriner


IX - 8



Rata-Rata Laju Kondisi Pertumbuhan (GR) Kinerja pada awal periode Periode Waktu GR (%) RPJMD GR

Satuan


2016

2017

2018

2019

2020


2021

- PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Rp. Juta

6.868.630

10,54

Tahun 2013-2015

1.382.532

1.573.590

1.787.538

2.025.132

2.285.419

2.572.186

2.572.186

- PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Nilai Tukar Petani

Rp. Juta %

5.062.493 24,04

2,72 -1,54

Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

5.191.009 23,78

5.319.382 23,52

5.452.570 23,27

5.590.722 23,01

5.728.569 22,77

5.871.434 22,52

5.871.434 22,52

-

102,32

102,46

102,60

102,75

102,89

103,04

103,04

Indeks

-

-

2. Meningkatnya jaringan kelembagaan dan investasi industri pertanian, dengan program sebagai berikut : a. Program Perluasan Jaringan Bisnis dan Pasar Produk Pertanian b. Program Pembangunan/ Pengembangan sentra-sentra Industri/usaha potensial c. Program Pembangunan Pusat Pelatihan Pertanian d. Program Pengembangan Kelembagaan, SDM dan Penyuluhan Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Indikator Sasaran

Satuan

- PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Nilai Tukar Petani - PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan - PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan - Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan




2017

2018

2019

2020

2021

Rp. Juta Rp. Juta %

6.868.630 5.062.493 24,04

10,54 2,72 -1,54


1.382.532 5.191.009 23,78

1.573.590 5.319.382 23,52

1.787.538 5.452.570 23,27

2.025.132 5.590.722 23,01

2.285.419 5.728.569 22,77

2.572.186 5.871.434 22,52

2.572.186 5.871.434 22,52

Indeks Rp. Juta Rp. Juta %

1.188.021 1.048.398 0,74

0,00 6,01 4,26 -0,50


102,32 7.382.438 1.091.190 0,74

102,46 8.012.362 1.135.001 0,74

102,60 8.678.972 1.180.927 0,73

102,75 9.375.847 1.229.069 0,73

102,89 10.089.447 1.278.325 0,73

103,04 10.827.996 1.329.921 0,73

103,04 10.827.996 1.329.921 0,73

3. Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Indikator Sasaran

Satuan



2017

2018

2019

2020

2021



Rp. Juta

6.868.630

10,54

Tahun 2013-2015

1.382.532

1.573.590

1.787.538

2.025.132

2.285.419

2.572.186

2.572.186

- PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Nilai Tukar Petani - Ketersediaan energi dan protein perkapita - Penguatan cadangan pangan - Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

Rp. Juta %

5.062.493 24,04

2,72 -1,54

Tahun 2013-2015

5.191.009 23,78

5.319.382 23,52

5.452.570 23,27

5.590.722 23,01

5.728.569 22,77

5.871.434 22,52

5.871.434 22,52

Indeks % % %

78,00 42,80 82,00

40,53 10,63 3,15


102,32 100,00 70,00 100,00

102,46 100,00 75,18 100,00

102,60 100,00 80,73 100,00

102,75 100,00 86,70 100,00

102,89 100,00 93,11 100,00

103,04 100,00 100,00 100,00

103,04 100,00 100,00 100,00

% % % %

84,00 70,10 100,00 40,00

-4,27 59,68 16,89

Tahun 2011-2015 Tahun 2011-2015 Tahun 2011-2015 Tahun 2011-2015

100,00 100,00 100,00 70,00

100,00 100,00 100,00 75,18

100,00 100,00 100,00 80,73

100,00 100,00 100,00 86,70

100,00 100,00 100,00 93,11

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

-

Stabilitas harga dan pasokan pangan Pencapaian skor Pola Pengan Harapan (PPH) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Penanganan daerah rawan pangan


IX - 9


D. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR MISI KEEMPAT :

” Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Maritim” Sasaran dan program pembangunan pada Misi Kedua adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pengelolaan dan produk maritimbisnis, dengan program sebagai berikut: a. Program Pengelolaan,

Pemanfaatan, Pemasaran

dan

Pengembangan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan b. Program Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya c. Program Pembinaan dan SDM Kemaritiman d. Program Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Indikator Sasaran

Satuan

Kondisi Rata-Rata Laju Kinerja Pertumbuhan (GR) pada awal periode GR (%) Periode Waktu GR RPJMD


2017

2018

2019

2020

2021


-

PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Rp. Juta

6.868.629,99

10,54

Tahun 2013-2015

1.382.531,91

1.573.590,44

1.787.537,63

2.025.131,52

2.285.419,10

2.572.185,98

2.572.185,98

-

PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan

Rp. Juta %

5.062.493,47 24,04

2,72 -1,54

Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

5.191.009,16 23,78

5.319.382,33 23,52

5.452.569,70 23,27

5.590.722,43 23,01

5.728.568,90 22,77

5.871.434,27 22,52

5.871.434,27 22,52

Rp. Juta Rp. Juta %

1.188.021,27 1.048.398,11 0,74

6,01 4,26 -0,50


7.382.438,03 1.091.189,57 0,74

8.012.362,15 1.135.001,07 0,74

8.678.971,66 1.180.926,71 0,73

9.375.847,35 1.229.069,12 0,73

10.089.446,99 10.827.996,18 1.278.324,68 1.329.921,15 0,73 0,73

10.827.996,18 1.329.921,15 0,73

-

2. Meningkatnya sarana dan prasarana maritime bisnis, dengan program yaitu Program Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Maritim Bisnis Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Indikator Sasaran

Satuan



2017

2018

2019

2020

2021


-


Rp. Juta

6.868.630

10,54

Tahun 2013-2015

1.382.532

1.573.590

1.787.538

2.025.132

2.285.419

2.572.186

2.572.186

-

PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Rp. Juta %

5.062.493 24,04

2,72 -1,54

Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

5.191.009 23,78

5.319.382 23,52

5.452.570 23,27

5.590.722 23,01

5.728.569 22,77

5.871.434 22,52

5.871.434 22,52

E. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR MISI KELIMA :

” Modernisasi Pengelolaan Potensi Wisata” Sasaran dan program pembangunan pada Misi Kedua adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas kawasan/destinasi wisata, dengan program sebagai berikut : a. Program Konservasi Keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan b. Program Pengembangan agro wisata


IX - 10


c. Program Penciptaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata d. Program Peningkatan Produk Pariwisata Unggulan e. Program sarana dan prasarana wisata f.

Program peningkatan iklim investasi pariwisata

Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR) Kondisi Kinerja pada Satuan awal periode Periode Waktu GR (%) RPJMD GR

Indikator Sasaran

- Jumlah Wisatawan

Orang

- Rata-rata Lama Kunjungan wisatawan

Hari

3.362.231

13,44

-


2016

2017

2018

2019

2020


2021

Tahun 2011-2015

3.836.537

4.377.753

4.995.318

5.700.002

6.504.095

7.421.621

-

1,10

1,16

1,21

1,27

1,34

1,40

1,40

14,42

Tahun 2013-2015

369.759

432.888

505.800

589.409

684.178

792.037

792.037

-

7.421.621

- PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya

Rp. Juta

217.637

- PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya

Rp. Juta

168.680

8,03

Tahun 2013-2015

181.911

196.055

211.361

227.929

245.632

264.784

264.784

2,93

-0,10

Tahun 2013-2015

2,93

2,93

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Lainnya

%

2. Menguatnya SDM Pelaku/Masyarakat Wisata, dengan program sebagai berikut : a. Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pariwisata b. Program Pengembangan Informasi dan Promosi Pariwisata c. Program pengembangan tenaga kerja kepariwisataan d. Program pengembangan partisipasi kepariwisataan masyarakat Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR) Kondisi Kinerja pada Satuan awal periode Periode Waktu GR (%) RPJMD GR

Indikator Sasaran

- Jumlah Wisatawan

Orang

- Rata-rata Lama Kunjungan wisatawan

Hari

3.362.231 -

13,44


2016

2017

2018

2019

2020


2021

Tahun 2011-2015

3.836.537

4.377.753

4.995.318

5.700.002

6.504.095

7.421.621

-

1,10

1,16

1,21

1,27

1,34

1,40

1,40

-

7.421.621

- PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya

Rp. Juta

217.637

14,42

Tahun 2013-2015

369.759

432.888

505.800

589.409

684.178

792.037

792.037

- PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya

Rp. Juta

168.680

8,03

Tahun 2013-2015

181.911

196.055

211.361

227.929

245.632

264.784

264.784

2,93

-0,10

Tahun 2013-2015

2,93

2,93

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Lainnya

%

3. Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Objek Wisata, dengan program sebagai berikut : a. Program Pengembangan Managemen Kepariwisataan b. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya c. Program Pengembangan Usaha Pariwisata Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Indikator Sasaran

- Jumlah Wisatawan -

Rata-rata Lama Kunjungan wisatawan PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Lainnya

-

Cakupan kajian seni 50% Cakupan fasilitasi seni 30% Cakupan gelar seni 75% Misi kesenian 100% Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25% Cakupan tempat 100% Cakupan organisasi 34%

Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR) Kondisi Kinerja pada Satuan awal periode Periode Waktu GR (%) RPJMD GR Orang Hari Rp. Juta Rp. Juta %



2016

2017

2018

2019

2020

2021


3.362.231

13,44

Tahun 2011-2015

3.836.537

4.377.753

4.995.318

5.700.002

6.504.095

7.421.621

7.421.621

217.637 168.680 2,93

0,00 14,42 8,03 -0,10


1,10 369.759 181.911 2,93

1,16 432.888 196.055 2,93

1,21 505.800 211.361 2,92

1,27 589.409 227.929 2,92

1,34 684.178 245.632 2,92

1,40 792.037 264.784 2,92

1,40 792.037 264.784 2,92

33,00 57,00 100,00 100,00 63,00 100,00 33,00

26,22 0,00 7,46 0,00 13,47 -

Tahun 2011-2015 Tahun 2011-2015 Tahun 2011-2015 Tahun 2011-2015 Tahun 2011-2015 Tahun 2011-2015 Tahun 2011-2015

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

IX - 11


2. Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi untuk mendorong dan membangun konektivitas Wilayah, dengan program sebagai berikut : c. Peningkatan pelayanan perhubungan. F. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR MISI KEENAM :

” Pembangunan Daya Saing Daerah” Sasaran dan program pembangunan pada Misi Keenam adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Kelembagaan Jaringan Budaya Inovasi, dengan program sebagai berikut: a. Program Penguatan, kelembagaan, Jaringan dan Budaya Inovasi b. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Indikator Sasaran

Satuan




2017

2018

2019

2020

2021

-

PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan

Rp. Juta

679.765

13,49

Tahun 2013-2015

711.090

799.751

897.700

1.004.946

1.120.646

1.246.287

1.246.287

-

PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Pendidikan Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran

Rp. Juta %

527.135 4,57

9,01 1,75

Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

573.644 4,67

623.856 4,78

678.668 4,89

738.511 5,00

803.097 5,11

873.572 5,23

873.572 5,23

62,27

0,67

Tahun 2012-2015

62,53

62,80

63,06

63,32

63,59

63,86

63,86

Indeks

2. Peningkatan inivasi pada sector agro, maririm dan wisata, dengan program yaitu Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Indikator Sasaran

-

PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan Nilai Tukar Petani

Satuan

Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta % % Indeks




2017

1.787.538 8.678.972 5.452.570 1.180.927 23,27

2.025.132 9.375.847 5.590.722 1.229.069 23,01

2020

2021

2.285.419 10.089.447 5.728.569 1.278.325 22,77

2.572.186 10.827.996 5.871.434 1.329.921 22,52


0,74

-0,50

Tahun 2013-2015

0,74

0,74

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

-

102,32

102,46

102,60

102,75

102,89

103,04

103,04

-

1.573.590 8.012.362 5.319.382 1.135.001 23,52

2019

10,54 6,01 2,72 4,26 -1,54

-

1.382.532 7.382.438 5.191.009 1.091.190 23,78

2018

6.868.630 1.188.021 5.062.493 1.048.398 24,04

Untuk lebih lengkapnya, penetapan indikator kinerja daerah dapat dilihat pada Buku II pada Matriks Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah dan Matriks Indikator Kinerja Makro Pembangunan.


IX - 12

2.572.186 10.827.996 5.871.434 1.329.921 22,52


BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 V i s i Visi Kabupaten Pandeglang untuk periode tahun 2016-2021 adalah: “Terwujudnya agrobisnis,

Pandeglang

Berkah

maritimbisnis dan

melalui

transformasi

harmoni

wisatabisnis menuju rumah sehat dan

keluarga sejahtera 2020” Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Terwujudnya Pandeglang Berkah : Merupakan wujud kebaikan yang bertambah dan berkesinambungan bagi segenap masyarakat Kabupaten Pandeglang sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan. Disamping itu juga, kata BERKAH merupakan motto yang berarti bahwa Kabupaten Pandeglang : Bersih, Elok, Ramah, Kuat, Aman dan Hidup, disingkat BERKAH. (2) Transformasi Harmoni : Merupakan perubahan yang selaras, serasi dan seimbang pada sistem tata kelola pemerintahan dan tatanan kehidupan masyarakat

ke arah yang lebih

baik dengan jalinan kebersamaan dan kedamaian. (3) Menuju Rumah Sehat : yaitu menuju kondisi daerah Kabupaten Pandeglang

yang

kondusif,

masyarakatnya terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, akses informasi, sanitasi, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan secara baik. (4) Menuju Keluarga Sejahtera : Yaitu menuju suatu keadaan dimana telah berkurangnya jumlah masyarakat miskin, meningkatnya kesempatan kerja, pendapatan dan daya beli masyarakat, serta terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Pandeglang yang maju dan mandiri. 5.2. M i s i Visi

tersebut

akan

diwujudkan

dengan

melaksanakan

misi

sebagai berikut: (1) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; (2) Membangun konektivitas wilayah;


V-1


(3) Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian; (4) Meningkatkan nilai tambah sektor maritim; (5) Modernisasi pengelolaan potensi wisata; (6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat sistem inovasi daerah. Keenam misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sebagai fondasi lahirnya masyarakat Pandeglang yang agamis, sehat, cerdas, bahagia dan peduli sesama; (2) Membangun konektivitas wilayah, dengan menjadikan pergerakan masyarakat yang

dinamis guna mendorong aktivitas perekonomian yang berwawasan

lingkungan; (3) Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, dengan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, melalui perubahan

produksi bahan mentah pertanian

bergerak menuju industri pertanian dalam kerangka agrobisnis; (4) Meningkatkan nilai tambah sektor maritim, dengan memperbaiki pengelolaan tradisional menuju pengelolaan lebih modern melalui pendekatan industri dan bisnis; (5) Modernisasi

pengelolaan potensi wisata,

dengan

meningkatkan

kualitas

destinasi wisata, seni dan budaya, penguatan sumber daya manusia serta manajemen pengelolaan objek wisata; (6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat sistem inovasi daerah, dengan menerapkan birokrasi yang bersih dan melayani berbasis sistem data dan informasi, serta meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5.3

Tujuan dan Sasaran

5.3.1 Tujuan Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut: 1)

Meningkatkan masyarakat yang Agamis, Sehat, Cerdas, Bahagia, dan Peduli Sesama;

2)

Menjadikan pergerakan masyarakat yang dinamis guna mendorong aktivitas perekonomian;

3)

Mengoptimalkan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; Pemerintah Kabupaten Pandeglang

V-2


4)

Peningkatan nilai tambah sektor pertanian;

5)

Meningkatnya pengelolaan dan produk maritimbisnis;

6)

Meningkatnya sarana dan prasarana maritimbisnis;

7)

Meningkatkan wisatabisnis;

8)

Memperkuat Sistem Inovasi Daerah;

9)

Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan.

5.3.2 Sasaran Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut: 1.

Misi: Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat, dengan sasaran: a.

Meningkatnya

aksesibilitas

pelayanan

pendidikan

kepada

seluruh

masyarakat; b.

Meningkatnya

kualitas

dan

aksesibilitas

kesehatan

bagi

seluruh

masyarakat; c.

Tertanggulanginya kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada

kantong-kantong

kemiskinan

dengan

memprioritaskan

pemberdayaan masyarakat; d.

Meningkatkannya fungsi serta sarana dan prasarana perdagangan dan pasar;

e.

Meningkatnya implementasi norma agama;

f.

Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga;

g.

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

h.

Terkendalinya angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi;

i.

Meningkatnya pemberdayaan koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah;

j. 2.

Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.

Misi : Membangun Konektivitas Wilayah, dengan sasaran a.

Terlaksananya

Fasilitasi

dan

koordinasi

untuk

mendorong

dan

membangun konektivitas Wilayah; b.

Terlaksananya pembangunan dan penataan, fasilitasi dan koordinasi untuk menjadikan aktivitas perekonomian lancar;


V-3


c.

Terlaksananya

pembangunan

dan

peningkatan

sarana

prasarana

khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan; d.

Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang,

dan

pengendalian

pemanfaatan

ruang

serta

pelestarian lingkungan hidup. 3.

Misi : Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dengan sasaran : a.

Tercapainya ketersediaan, dan peningkatan produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian;

b.

Meningkatnya jaringan kelembangan dan investasi industri pertanian;

c.

Meningkatnya

ketahanan

pangan

yang

berbasis

pemberdayaan

masyarakat. 4.

5.

6.

Misi : Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Maritim, dengan sasaran : a.

Meningkatnya pengelolaan dan produk maritimbisnis;

b.

Meningkatnya sarana dan prasarana maritimbisnis.

Misi : Modernisasi Pengelolaan Potensi Wisata, dengan sasaran : a.

Meningkatnya kualitas kawasan/destinasi wisata;

b.

Menguatnya SDM pelaku/masyarakat wisata;

c.

Meningkatnya manajemen pengelolaan objek wisata.

Misi : Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan dan Memperkuat Sistem

Inovasi Daerah, dengan sasaran : a.

Peningkatan kelembagaan, jaringan dan budaya inovasi;

b.

Peningkatan inovasi pada sektor agro, maritim dan wisata;

c.

Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani;

d.

Meningkatnya kapasitas fiskal daerah;

e.

Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah;

f. Terciptanya masyarakat yang demokratis; g.

Terciptanya supremasi hukum;

h.

Pengurangan resiko bencana.

Untuk lebih lengkapnya gambaran dan keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.1


V-4


Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Visi : ”Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui Transformasi Harmoni Agribisnis, Maritimbisnis dan Wisatabisnis menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera

2020” Misi Misi I :

Memenuhi Kebutuhan Dasar

Tujuan 1.

Masyarakat

Sasaran

Meningkatkan masyarakat yang Agamis,

Sehat,

1.1

Cerdas,

Bahagia, dan Peduli Sesama

Meningkatnya

aksesibilitas

pelayanan

pendidikan

kepada

seluruh

masyarakat 1.2

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Tertanggulanginya

1.3

pada

kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan

kantong-kantong

kemiskinan

dengan

memprioritaskan

pemberdayaan masyarakat 1.4

Meningkatkannya

fungsi serta sarana dan prasarana perdagangan dan

pasar 1.5

Meningkatnya implementasi norma agama

1.6

Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga

1.7

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.8

Terkendalinya angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi

1.9

Meningkatnya

pemberdayaan

koperasi, pengusaha mikro, kecil dan

menengah 1.10


Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat

V-5


Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Lanjutan…) Visi : ”Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui Transformasi Harmoni Agribisnis, Maritimbisnis dan Wisatabisnis menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera

2020” Misi Misi II :

Membangun

Tujuan

Konektivitas

1.

Wilayah

Sasaran

Menjadikan

pergerakan

1.1

masyarakat yang dinamis guna mendorong

aktivitas

Terlaksananya fasilitasi dan

koordinasi

untuk mendorong dan

membangun konektivitas wilayah 1.2

perekonomian

Terlaksananya pembangunan dan penataan, fasilitasi dan koordinasi untuk menjadikan aktivitas perekonomian lancar

1.3

Terlaksananya

pembangunan

dan

peningkatan

sarana

prasarana

khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan 2.

Mengoptimalkan ruang

penataan

wilayah

2.1

yang

Terlaksananya

optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan

berkelanjutan dan berwawasan

ruang serta

pelestarian lingkungan hidup

lingkungan Misi III :

Meningkatkan Nilai Tambah

1.

Sektor Pertanian

Peningkatan

nilai tambah

1.1

sektor pertanian

Tercapainya ketersediaan, dan peningkatan produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian

1.2

Meningkatnya Jaringan Kelembangan dan Investasi Industri Pertanian

1.3

Meningkatnya

ketahanan

pangan

yang

berbasis

pemberdayaan

masyarakat


V-6


Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Lanjutan…) Visi : ”Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui Transformasi Harmoni Agribisnis, Maritimbisnis dan Wisatabisnis menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera 2020” Misi Misi IV :

Tujuan

Meningkatkan Nilai Tambah

1.

Sektor Maritim Misi V :

Modernisasi

Pengelolaan

1.

Meningkatkan

Sasaran

nilai

tambah

1.1

Meningkatnya pengelolaan dan produk maritimbisnis

maritim bisnis

1.2

Meningkatnya sarana dan prasarana maritimbisnis

Meningkatkan wisatabisnis

1.1

Meningkatnya kualitas kawasan/destinasi wisata

1.2

Menguatnya SDM Pelaku/masyarakat wisata

1.3

Meningkatnya manajemen pengelolaan objek wisata

1.1

Peningkatan kelembagaan, jaringan dan budaya inovasi

1.2

Peningkatan inovasi pada sektor agro, maritim dan wisata

2.1

Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani

2.2

Meningkatnya kapasitas fiskal daerah

2.3

Tersedianya

Potensi Wisata Misi VI :

Meningkatkan Kepemerintahan

Tata

Kelola

1.

dan

Memperkuat Sistem Inovasi

Memperkuat

Sistem

Inovasi

Daerah 2.

Daerah


Tata

Kelola

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

untuk menstimulus

pertumbuhan ekonomi daerah 2.4

Terciptanya masyarakat yang demokratis

2.5

Terciptanya Supremasi hukum

2.6

Pengurangan Risiko Bencana

Untuk lebih lengkapnya, gambaran dan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada Buku II Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Arah Kebijakan.


V-7


Visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat dikelompokan ke dalam 3 (Tiga) Agenda Pembangunan yaitu : 1. Agenda Daya Dukung Wilayah, dengan sasaran sebagai berikut :  Kawasan Industri: Agro, Maritim dan Aneka Industri  Pengembangan konektivitas wilayah  Penanganan desa tertinggal  Pembangunan kawasan perdesaan dan perkotaan  Pembangunan Sarana Air Bersih  Pembangunan Sanitasi 2. Pengembangan Daya Saing Daerah, dengan sasaran sebagai berikut :  Ketahanan Pangan  Agrobisnis  Wisatabisnis  Mendorong pembangunan Kemaritiman dan Kelautan (maritimbisnis) 3. Agenda Kesejahteraan Rakyat, dengan sasaran sebagai berikut :  Pembangunan karakter  Pembangunan Pendidikan  Pembangunan Kesehatan  Pembangunan Perumahan dan Permukiman  Penanggulangan kemiskinan Dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) Tahapan Pembangunan yaitu Tahap Harmonisasi, Tahap Penguatan dan Tahap Pengembangan. Untuk lebih jelasnya Tahapan Pembangunan tersebut dapat dilihat seperti pada Gambar 5.1.


V-8


Gambar 5.1 Tahapan Pembangunan

Tahap Harmonisasi

Tahap Transformasi

Tahap Penguatan dan

2016-2017

2017-2018

Pengembangan 2019-2021

 Pembentukan

lembaga

 Penataan

lembaga

 Optimalisasi

Penanggulangan

Penanggulangan

Penanggulangan

kemiskinan terpadu

kemiskinan terpadu

kemiskinan terpadu

 FS dan penyediaan lahan

 Pembangunan

 Pengembangan

untuk produk pertanian

pertanian unggulan dan

pertanian unggulan dan

unggulan

pusat agrobisnis, serta

pusat

agrobisnis,serta distribusi

distribusi

distribusi

agro

skala

dan

pusat

skala

skala

Kabupaten / Provinsi  Inventarisasi

dan

 Pembentukan organisasi pusat pelayanan petani (call

nelayan

centre/SMS Centre)  FS dan penyediaan lahan untuk

produk

dan

perikanan

skala

Kabupaten

/

Provinsi

verifikasi data kemiskinan

dan

agro

kelautan

organisasi

pusat pelayanan petani

(call

nelayan

centre/SMS Centre)  Pembangunan

dan

 Pengembangan

kelautan dan perikanan

kelautan dan perikanan

yang berkelanjutan dan

yang berkelanjutan dan

lahan maritim industri

lahan maritim industri

 Penguatan Koordinasi dan terkait

maritim industri

untuk

jalur

masyarakat yang tempat

reaktivasi

kerata

jalur api

Rangkasbitung-Labuan  Peningkatan Manajemen

tinggalnya di Jalur rel

Pengelolaan

kereta api

Wisata

 Peningkatan

produk

produk

dengan instansi terkait

khususnya

(call

nelayan

centre/SMS Centre)

berkelanjutan dan lahan

masyarakat

organisasi

pusat pelayanan petani

 Koordinasi dan fasilitasi

pada

skala

Kabupaten / Provinsi

yang

 Sosialisasi

serta

agro

 Penguatan

 Penataan dan

agrobisnis,

fasilitasi dengan instansi untuk

reaktivasi

kerata

api

Rangkasbitung-Labuan  Peningkatan

kualitas

kawasan/destinasi wisata

Objek

SDM

pariwisata


V-9


BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021, selanjutnya upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan yaitu sebagai berikut : A.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi Pertama “Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat” 1. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran Misi Pertama sebagai berikut : a. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan; b. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan

berkualitas; c. Penguatan dan perbaikan sosial; d. Peningkatan

kemampuan

dan

kemandirian

masyarakat

dan

perekonomian; e. Penguatan dan perbaikan perdagangan dan pasar; f.

Fasilitasi, pemberian bantuan dan pembinaan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;

g. Peningkatan kualitas, kuantitas, pembinaan olahraga dan sarana

prasarana olahraga; h. Peningkatan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; i.

Pengarusutamaan gender;

j.

Peningkatan perlindungan terhadap anak;

k. Perluasan Informasi edukasi dan pelayanan Kontrasepsi KB/KR; l.

Peningkatan

kualitas,

penciptaan

iklim

usaha,

pengembangan

kewirausahaan dan sistem pendukung koperasi serta pengusaha UMKM; m. Penyelenggaraan pelatihan dan latihan serta pembinaan.

2. Arah Kebijakan Arah kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran Misi Pertama sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan; b. Peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan;


VI - 1


c. Peningkatan

peran

lembaga

dalam

pelayanan

penanggulangan

kemiskinan terpadu, bagi masyarakat miskin melalui kartu pandeglang berkah mencakup pelayanan berobat gratis / beasiswa, tunjangan kelahiran berupa bantuan kotak bayi berkah, rehab rumah masyarakat tidak layak huni, ketahanan pangan keluarga miskin, peduli teman di sekolah,peduli keluarga binaan, serta penanganan desa tertinggal; d. Pembinaan

bagi PSKS, lembaga kesos dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial serta peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; e. Pembinaan dan bantuan sosial kepada PMKS untuk pemenuhan

kebutuhan dasar serta pemberdayaan agar mampu mewujudkan kemandirian; f.

Pemberdayaan Ekonomi dan masyarakat yang bersifat partisipatif, peningkatan kelembagaan yang dilaksanakan secara swakelola dan berkelanjutan;

g. Penyiapan pasar sehat melalui Pembangunan dan Revitalisasi Pasar

Rakyat; h. Penciptaan sistem logistik yang efisien untuk menjaga kelancaran

distribusi bahan pokok; i.

Optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sarana efisiensi distribusi dan alternatif pembiayaan;

j.

Peningkatan

upaya perlindungan konsumen dan

pengamanan

perdagangan melalui Gerakan Konsumen cerdas dan tertib ukur melalui pelayanan tera/ tera ulang serta pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP); k. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri

melalui Peningkatan peran Pedagang Mikro, Kecil, dan Menengah (PMKM) dalam mewujudkan penciptaan iklim usaha yang kondusif; l.

Optimalisasi madrasah diniyah sebagai pondasi tauhid dan akhlaq;

m. Fasilitasi,

koordinasi

dan

pembinaan

pendidikan,

kesehatan,

kesejahteraan sosial dan kehidupan beragama; n. Pelatihan dan pembinaan keolahragaan; o. Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pemuda

dan olahraga pada setiap kecamatan;


VI - 2


p. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam gerakan

kepemudaan serta pengembangan jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda; q. Pembangunan dan pemanfaatan GOR multiguna sebagai gedung

pemuda dan pusat kreasi dan inovasi pemuda; r.

Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

s. Peningkatan

perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dan

diskriminasi, serta terlindunginya hak-hak anak; kelemahan dan keterbelakangan anak; t.

Peningkatan peran serta masyarakat terhadap penggunaan KB/KR Mandiri;

u. Peningkatan peranan koperasi dan pengusaha UMKM bidang pertanian

dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya; v. Pelatihan

ketenagakerjaan

masyarakat

serta

berbasis

pembinaan

bagi

kompetensi, pelaku

pemberdayaan

usaha

di

bidang

ketenagakerjaan; w. Fasilitasi penyiapan, pengerahan dan pembinaan transmigrasi yang

berdaya saing di lokasi transmigran. A.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kedua : “Membangun konektivitas wilayah” 1. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi kedua sebagai berikut : a. Fasilitasi dan koordinasi konektivitas simpul transportasi pusat kota dan pusat kegiatan strategis; b. Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah; c. Fasilitasi dan kordinasi revitalisasi sistem transportasi massal; d. Koordinasi dan fasilitasi pemenuhan

suplai

pemanfaatan

energi serta percepatan

listrik

untuk

memenuhi

penataan

jaringan

transportasi,

kebutuhan

domestik/masyarakat; e. Pembangunan

dan

sarana

dan

prasarana informasi dan komunikasi melalui koordinasi dan peningkatan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan swasta; f. Peningkatan efektivitas dan ketersambungan jaringan irigasi dan sumber


VI - 3


air; g. Terwujudnya sinergi antara program pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pusat, propinsi dan kabupaten; h. Konsistensi pendayagunaan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup; i.

Penyediaan air minum, penanganan persampahan, dan air limbah serta pengelolaan sanitasi lingkungan dengan penguatan kerjasama antara Pemerintah dengan dunia usaha.

2. Arah Kebijakan Arah kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi kedua sebagai berikut : a.

Mendorong pelebaran jalan Pasar Pandeglang - Perbatasan Baros (Gayam);

b.

Mendorong untuk terbangunnya jalan tol Serang – Panimbang;

c.

Mendorong terlaksananya reaktivasi jalur KA Rangkasbitung – Labuan;

d.

Mendorong percepat terlaksananya reaktivasi jalur KA Saketi – Bayah;

e.

Mendorong terbangunnya pelabuhan regional Cikeusik;

f.

Mendorong terbangunnya Pelabuhan Kapal Pesiar di KEK Tj; Lesung;

g.

Mendorong terbangunnya Bandara Banten Selatan;

h.

Mewujudkan terpenuhinya kebutuhan energy listrik bagi seluruh wilayah penduduk Pandeglang;

i.

Pembangunan dan peningkatan teknologi informasi, potensi daerah, data informasi pembangunan serta penetapan e-government;

j.

Pembangunan wi-fi / hotspot pada setiap kecamatan;

k.

Menyiapkan pusat layanan petani dan nelayan (call centre / sms

centre); l.

Mendorong terbangunnya bendungan untuk DAS Ciliman dan Cilemer yang berfungsi sebagai waduk penyedia air, pengendali banjir, dan sumber PLTA;

m. Peningkatan

pembangunan

sarana

dan

prasarana

pendukung

pertanian, pariwisata serta aksesibilitas perdesaan; n.

Penyelenggaraan penataan ruang

untuk

sektor unggulan daerah

yang didukung oleh manajemen pengelolaan SDA dan pelestarian


VI - 4


lingkungan hidup; o.

Percepatan

pembangunan,

peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

permukiman serta penataan permukiman melalui stimulus pemerintah pusat dan daerah dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha. C.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketiga : “Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian” 1. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi ketiga sebagai berikut : a. Mengembangkan kawasan produksi pertanian; b. Menyediakan Sarana dan Prasarana Pertanian; c.

Meningkatan jaringan, kelembagaan dan investasi industri pertanian;

d. Meningkatkan

SDM,

sarana

dan

prasarana

serta

melakukan

diversifikasi untuk peningkatan ketahanan pangan. 2. Arah Kebijakan Arah kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi ketiga sebagai berikut : a. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian berbasis pasar; b. Perbaikan mutu intensifikasi, perluasan areal, perbaikan jaringan irigasi tani; c.

Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian;

d. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan irigasi tani; e. Perlindungan Tanaman, Hewan dan Masyarakat Veteriner; f.

Mendirikan Pusat Agribisnis;

g. Pendirian Pusat Distribusi Agro; h. Pendirian/pembentukan pusat pelatihan agro bisnis; i.

Pengembangan, kelembagaan, SDM dan penyuluhan;

j.

Pengembangan diversifikasi serta peningkatan sarana dan prasarana ketahanan pangan untuk mencapai swasembada pangan.


VI - 5


D.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keempat : “Meningkatkan nilai tambah sektor maritim” 1. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi keempat sebagai berikut : a. Peningkatan pengelolaan dengan memperhatikan pro growth, pro job, pro poor and pro environment); b. Memfasilitasi, mengkoordinasi dan meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan swasta dalam pembangunan dan penataan jaringan sarana dan prasarana maritimbisnis. 2. Arah Kebijakan Arah kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi keempat sebagai berikut : a.

Peningkatan ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;

b.

Peningkatan, pemanfaatan serta pembinaan kehandalan nelayan dan pembudidaya serta pengoptimalan nilai tambahnya;

E.

c.

Pendirian pusat pendidikan dan pelatihan kemaritiman;

d.

Penyediaan lahan maritimindustri;

e.

Mendorong berkembangnya industri galangan kapal ikan.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kelima : “Melakukan Modernisasi pengelolaan potensi wisata” 1. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi kelima sebagai berikut : a.

Pengembangan pariwisata unggulan melalui keberagaman objek/ destinasi wisata;

b. Perluasan Potensi Kawasan Pariwisata; c.

Pengembangan Kualitas/ kompetensi stakeholders (pelaku usaha), masyarakat dan tenagakerja kepariwisataan;

2. Arah Kebijakan Arah kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi kelima sebagai berikut :


VI - 6


a. Pengembangan Atraksi wisata alam (seperti Tahura), wisata buatan (agrowisata), minat khusus; b. Mengembang agro wisata; c. Menggali Potensi Wisata; d. Mendorong modernisasi wisata air; e. Mendorong internasionalisasi / tujuan wisata dunia KEK Tj; Lesung; f. Mendirikan pusat pelatihan SDM pariwisata; g. Mendorong terlaksananya Festival Layar / Sail Tanjung Lesung atau Sail Ujung Kulon; h. Peningkatan sadar wisata masyarakat; i. Digitalisasi dan Promosi pariwisata; j. Mendorong modernisasi pengelolaan obyek - obyek wisata; k. Memodernisasi pengelolaan obyek wisata ziarah dan religi; l. Pengembangan paket - paket wisata alam ke TNUK dan Akarsari; m. Pelestarian seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. F.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keenam : “Meningkatkan tata kelola kepemerintahan dan memperkuat sistem inovasi daerah” 1. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi keenam sebagai berikut : a.

Meningkatkan kapasitas Iptekin melalui kerjasama antara pihak kelitbangan;

b.

Melibatkan secara aktif peran praktisi, pakar dan organisasi / profesi kelitbangan guna berkolaborasi dengan aparatur pemerintah;

c.

Menguatnya sistem dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

d.

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kelembagaan dan kinerja aparatur pemerintah daerah;

e.

Membangun perbaikan sistem kearsipan dan data statistik daerah;

f.

Meningkatnya pendapatan daerah;

g.

Meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah dan tertib administasi pengelolaan keuangan dan asset daerah;

h.

Merestrukturisasi, penguatan permodalan dan perbaikan manajeman dan peningkatan kerjasama Badan Usaha Milik Daerah;


VI - 7


i.

Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi masyarakat;

j.

Meningkatnya kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum;

k.

Meningkatnya Kapasitas Kesiap siagaan Aparat, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana.

2. Arah Kebijakan Arah kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi kelima sebagai berikut : a.

Pengembangan iklim yang kondusif bagi inovasi dan bisnis;

b.

Memperkuat kelembagaan kelitbangan dan daya dukung Inovasi;

c.

Mendorong budaya inovasi;

d.

Penguatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan kebijakan pembangunan;

e.

Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi;

f.

Penyelarasan Iptekin dengan perkembangan global;

g.

Meningkatkan pengembangan inovasi dan penguasaan Teknologi Industri melalui peningkatan sarana dan prasarana industri dan KUMKM;

h.

Mengembangkan

kemampuan

absorpsi

inovasi

oleh

industri,

khususnya KUMKM; i.

Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi;

j.

Mendorong pembangunan klaster inovasi sebagai centre of excellence atau Technology Park dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing;

k.

Penguatan manajemen dan sistem pelayanan publik daerah;

l.

Pelayanan prima administrasi kependudukan;

m. Penyelesaian konflik pertanahan di daerah; n.

Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya wawasan kebangsaan;

o.

Pengembangan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan publik;

p.

Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan publik;


VI - 8


q.

Peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang pelayanan publik;

r.

Pelayanan perizinan satu Pintu;

s.

Penguatan investasi dan penanaman modal;

t.

Jaminan kepastian hukum dan keamanan atas investasi yang dilakukan;

u.

Pemberian stimulan bagi investor;

v.

Jaminan penyediaan infrastruktur dasar penunjang investasi;

w.

Penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah;

x.

Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan daerah;

y.

Peningkatan akuntabilitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah;

z.

Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;

aa. Perbaikan sistem administrasi kearsipan, penyelamatan dokumen/ arsip, dan data statistik daerah; bb. Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah; cc. Peningkatan pencapaian predikat Laporan Keuangan Daerah; dd. Peningkatan kapasitas belanja daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat; ee. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola asset daerah; ff.

Pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah pada sektor pariwisata, agribisnis dan aquaindustri;

gg. Peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pembangunan daerah; hh. Peningkatan pemahaman organisasi masyarakat dan politik dalam berorganisasi; ii.

Penegakan hukum yang berkeadilan dimasyarakat tanpa memandang status, suku, ras dan agama;

jj.

Peningkatan kesadaran akan arti pentingnya penegakkan hukum;

kk. Optimalisasi lembaga penegakan hukum; ll.

Kesiapsiagaan,

pencegahan (Pra Bencana), Tanggap Darurat (Saat

Bencana) dan Rehabilitasi, Rekonstruksi (Pasca Bencana). Gambaran lebih lanjut strategi dan arah kebijakan dapat terlihat seperti Tabel 6.1.


VI - 9


Tabel 6.1 Strategi dan Arah kebijakan VISI : Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui Transformasi Harmoni Agribisnis, Maritimbisnis dan Wisatabisnis menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera 2020 MISI I : Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1 Meningkatkan masyarakat yang - Meningkatnya aksesibilitas - Peningkatan akses dan mutu - Diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar Agamis, Sehat, Cerdas, pelayanan pendidikan kepada pelayanan pendidikan pendidikan Bahagia, dan Peduli Sesama seluruh masyarakat - Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat - Tertanggulanginya kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kantongkantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat


- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan terjangkau dan berkualitas - Penguatan dan perbaikan sosial

- Diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan

- Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dan perekonomian

- Diarahkan pada pemberdayaan Ekonomi dan masyarakat yang bersifat partisipatif, peningkatan kelembagaan yang dilaksanakan secara swakelola dan berkelanjutan

- Diarahkan pada peningkatan peran lembaga dalam pelayanan penanggulangan kemiskinan terpadu bagi masyarakat miskin melalui kartu pandeglang berkah yang mencakup pelayanan berobat gratis dan beasiswa, tunjangan kelahiran berupa bantuan kotak bayi berkah, rehab rumah masyarakat tidak layak huni, ketahanan pangan keluarga miskin, peduli teman di sekolah, dan peduli keluarga binaan, serta penanganan desa tertinggal - Diarahkan pada pembinaan bagi PSKS, lembaga kesos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial - Diarahkan pada pembinaan dan bantuan sosial kepada PMKS untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta pemberdayaan agar mampu mewujudkan kemandirian

VI - 10


TUJUAN

SASARAN - Meningkatkannya fungsi serta sarana dan prasarana perdagangan dan pasar

STRATEGI - Penguatan dan perbaikan perdagangan dan pasar

- Meningkatnya norma agama

implementasi

- Fasilitasi, Pemberian bantuan dan pembinaan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial

- Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga

- Peningkatan kualitas, kuantitas, pembinaan olahraga dan sarana prasarana olahraga - Peningkatan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan

- Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


- Pengarusutamaan gender - Peningkatan

perlindungan

ARAH KEBIJAKAN - Diarahkan pada Penyiapan pasar sehat melalui Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat - Diarahkan pada penciptaan sistem logistik yang efisien untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok - Diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sarana efisiensi distribusi dan alternatif pembiayaan - Diarahkan pada peningkatan upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui Gerakan Konsumen cerdas dan tertib ukur melalui pelayanan tera/ tera ulang serta pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) - Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri melalui Peningkatan peran Pedagang Mikro, Kecil, dan Menengah (PMKM) dalam mewujudkan penciptaan iklim usaha yang kondusif. - Diarahkan pada optimalisasi madrasah diniyah sebagai pondasi tauhid dan akhlaq - Diarahkan pada fasilitasi , koordinasi dan pembinaan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan kehidupan beragama - Diarahkan pada pelatihan dan pembinaan keolahragaan - Diarahkan pada fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pemuda dan olahraga pada setiap kecamatan - Diarahkan pada peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam gerakan kepemudaan serta pengembangan jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda - Diarahkan pada pembangunan dan pemanfaatan GOR multiguna sebagai gedung pemuda dan pusat kreasi dan inovasi pemuda - Diarahkan pada peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan - Diarahkan pada perlindungan tindak kekerasan,

VI - 11


TUJUAN

SASARAN - Terkendalinya angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi - Meningkatnya pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah - Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat


terhadap anak STRATEGI - Perluasan Informasi edukasi dan pelayanan Kontrasepsi KB/KR

kelemahan dan keterbelakangan anak ARAH KEBIJAKAN - Diarahkan kepada peningkatan peran serta masyarakat terhadap penggunaan KB/KR Mandiri

- Peningkatan kualitas, penciptaan iklim usaha, pengembangan kewirausahaan dan sistem pendukung koperasi serta pengusaha UMKM - Penyelenggaraan pelatihan dan latihan serta pembinaan

- Diarahkan pada peningkatan peranan koperasi dan pengusaha UMKM bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya

- Diarahkan pada Pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan bagi pelaku usaha di bidang ketenagakerjaan - Diarahkan pada fasilitasi penyiapan, pengerahan dan pembinaan transmigrasi yang berdaya saing di lokasi transmigran

VI - 12


Tabel 6.1 Strategi dan Arah kebijakan (Lanjutan…) MISI II : Membangun Konektivitas Wilayah TUJUAN SASARAN 1 Menjadikan pergerakan - Terlaksananya Fasilitasi dan masyarakat yang dinamis koordinasi untuk guna mendorong aktivitas mendorong dan membangun perekonomian konektivitas Wilayah

Terlaksananya pembangunan dan penataan, fasilitasi dan koordinasi untuk menjadikan aktivitas perekonomian lancar


STRATEGI - Fasilitasi dan koordinasi konektivitas simpul transportasi pusat kota dan pusat kegiatan strategis - Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah - Fasilitasi dan kordinasi revitalisasi sistem transportasi missal

- Kordinasi dan fasilitasi pemanfaatan energi serta percepatan pemenuhan suplai listrik untuk memenuhi kebutuhan domestik/masyarkat - Pembangunan dan penataan jaringan transportasi, sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui koordinasi dan peningkatan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan swasta - Peningkatan efektivitas dan ketersambungan jaringan

ARAH KEBIJAKAN - Diarahkan untuk Mendorong pelebaran jalan Pasar Pandeglang - Perbatasan Baros (Gayam) - Diarahkan untuk mendorong untuk terbangunnya jalan tol Serang - Panimbang - Diarahkan untuk Mendorong terlaksananya reaktivasi jalur KA Rangkasbitung – Labuan - Diarahkan untuk mendorong percepat terlaksananya reaktivasi jalur KA Saketi – Bayah - Diarahkan untuk Mendorong terbangunnya pelabuhan regional Cikeusik - Diarahkan untuk Mendorong terbangunnya Pelabuhan Kapal Pesiar di KEK Tj. Lesung - Diarahkan untuk mendorong terbangunnya Bandara Banten Selatan - Memastikan teraliri listrik bagi seluruh wilayah penduduk Pandeglang

- Diarahkan pada pembangunan dan peningkatan teknologi informasi, potensi daerah, data informasi pembangunan serta penetapan e government - Diarahkan pada pembangunan wi-fi / hotspot pada setiap Kecamatan - Diarahkan untuk menyiapkan pusat layanan petani dan nelayan (call centre / sms centre) - Mendorong terbangunnya bendungan untuk DAS Ciliman dan Cilemer yang berfungsi sebagai waduk

VI - 13


TUJUAN

2

Mengoptimalkan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

SASARAN - Terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana prasarana khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan - Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup


irigasi dan sumber air STRATEGI - Terwujudnya Sinergi antara program pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pusat, propinsi dan kabupaten

penyedia air, pengendali banjir, dan sumber PLTA ARAH KEBIJAKAN - Diarahkan pada peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian, pariwisata serta aksesibilitas perdesaan

- Konsistensi pendayagunaan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup - Penyediaan Air minum, Penanganan persampahan, dan air limbah serta pengelolaan sanitasi lingkungan dengan penguatan kerjasama antara Pemerintah dengan dunia usaha

- Diarahkan pada penyelenggaraan penataan ruang untuk sektor unggulan daerah yang didukung oleh manajemen pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup - Diarahkan pada percepatan pembangunan, peningkatan kualitas dan kuantitas permukiman serta penataan permukiman melalui stimulus pemerintah pusat dan daerah dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha

VI - 14


Tabel 6.1 Strategi dan Arah kebijakan (Lanjutan…) MISI III : Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian TUJUAN SASARAN 1 Peningkatan nilai tambah - Tercapainya ketersediaan, sektor pertanian dan Peningkatan produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian

STRATEGI - Mengembangkan produksi pertanian

kawasan

- Menyediakan Sarana Prasarana Pertanian

dan

- Meningkatnya Jaringan Kelembangan dan Investasi Industri Pertanian

- Meningkatan kelembagaan dan industri pertanian

- Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat

- Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana serta melakukan diversifikasi untuk peningkatan ketahanan pangan


jaringan, investasi

ARAH KEBIJAKAN - Diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian berbasis pasar - Diarahkan pada perbaikan mutu intensifikasi, perluasan areal, perbaikan jaringan irigasi tani - Diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian - Diarahkan pada pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan irigasi tani - Diarahkan pada Perlindungan Tanaman, Hewan dan Masyarakat Veteriner - Diarahkan untuk mendirikan Pusat Agribisnis - Diarahkan pada pendirian Pusat Distribusi Agro - Diarahkan pada Pendirian/pembentukan pusat pelatihan agro bisnis - Diarahkan pada pengembangan, kelembagaan, SDM dan penyuluhan - Diarahkan pada pengembangan diversifikasi serta peningkatan sarana dan prasarana ketahanan pangan untuk mencapai swasembada pangan

VI - 15


Tabel 6.1 Strategi dan Arah kebijakan (Lanjutan…) MISI IV : Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Maritim TUJUAN SASARAN 1 Meningkatkan nilai tambah - Meningkatnya pengelolaan maritim bisnis dan produk maritimbisnis

- Meningkatnya sarana prasarana maritimbisnis


dan

STRATEGI - Peningkatan pengelolaan dengan memperhatikan pro growth, pro job, pro poor and pro environment) - Memfasilitasi, mengkoordinasi dan meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan swasta dalam pembangunan dan penataan jaringan sarana dan prasarana maritimbisnis

ARAH KEBIJAKAN - Diarahkan pada peningkatan ketersediaan produk kelautan yang berkelanjutan - Diarahkan pada peningkatan, pemanfaatan serta pembinaan kehandalan nelayan serta pengoptimalan nilai tambahnya - Diarahkan pada pendirian pusat pelatihan kemaritiman. - Diarahkan pada penyediaan lahan maritimindustri - Diarahkan untuk mendorong berkembangnya industri galangan kapal ikan

VI - 16


Tabel 6.1 Strategi dan Arah kebijakan (Lanjutan…) MISI V : Modernisasi Pengelolaan Potensi Wisata TUJUAN SASARAN 1 Meningkatkan wisatabisnis - Meningkatnya kualitas kawasan/destinasi wisata

- Menguatnya SDM Pelaku/masyarakat Wisata

- Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Objek Wisata


STRATEGI - Pengembangan pariwisata unggulan melalui keberagaman objek/ destinasi wisata - Perluasan Potensi Kawasan Pariwisata - Pengembangan Kualitas/ kompetensi stakeholders (pelaku usaha), masyarakat dan tenagakerja kepariwisataan

ARAH KEBIJAKAN - Diarahkan untuk pengembangan Atraksi wisata alam (seperti Tahura) , wisata buatan (agrowisata), minat khusus - Diarahkan untuk mengembang agro wisata - Diarahkan untuk menggali Potensi Wisata - Diarahkan untuk mendorong modernisasi wisata air - Diarahkan untuk mendorong internasionalisasi / tujuan wisata dunia KEK Tj. Lesung - Diarahkan untuk mendirikan pusat pelatihan SDM pariwisata - Diarahkan untuk mendorong terlaksananya Festival Layar / Sail Tanjung Lesung atau Sail Ujung Kulon - Diarahkan pada peningkatan sadar wisata masyarakat - Diarahkan pada Digitalisasi dan Promosi pariwisata - Diarahkan untuk mendorong modernisasi pengelolaan obyek - obyek wisata - Diarahkan untuk memodernisasi pengelolaan obyek wisata ziarah dan religi - Diarahkan pada pengembangan paket - paket wisata alam ke TNUK dan Akarsari - Diarahkan pada pelestarian seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal

VI - 17


Tabel 6.1 Strategi dan Arah kebijakan (Lanjutan…) MISI VI : Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan dan Memperkuat Sistem Inovasi Daerah TUJUAN SASARAN STRATEGI 1 Memperkuat Sistem Inovasi - Peningkatan kelembagaan, - Meningkatkan kapasitas Daerah jaringan dan budaya inovasi Iptekin melalui kerjasama antara pihak kelitbangan

2


Tata

Kelola

- Peningkatan inovasi pada sektor agro, maritim dan wisata

- Melibatkan secara aktif peran praktisi, pakar dan organisasi / profesi kelitbangan guna berkolaborasi dengan aparatur pemerintah

- Terciptanya birokrasi bersih dan melayani

- Menguatnya sistem dan peningkatan kualitas pelayanan public


yang

ARAH KEBIJAKAN - Diarahkan pada pengembangan iklim yang kondusif bagi inovasi dan bisnis - Diarahkan untuk memperkuat kelembagaan kelitbangan dan daya dukung Inovasi - Diarahkan untuk mendorong budaya inovasi - Diarahkan pada penguatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan kebijakan pembangunan - Diarahkan untuk menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi - Diarahkan pada penyelarasan Iptekin dengan perkembangan global - Diarahkan untuk meningkatkan pengembangan inovasi dan penguasaan Teknologi Industri melalui peningkatan sarana dan prasarana industri dan KUMKM - Diarahkan untuk mengembangkan kemampuan absorpsi inovasi oleh industri, khususnya KUMKM - Diarahkan untuk menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi - Diarahkan pada untuk mendorong pembangunan klaster inovasi sebagai centre of excellence atau Technology Park dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing - Diarahkan pada penguatan manajemen dan sistem pelayanan publik daerah - Diarahkan pada pelayanan prima administrasi kependudukan - Diarahkan pada penyelesaian konflik pertanahan di daerah - Diarahkan pada kesadaran masyarakat akan arti pentingnya wawasan kebangsaan

VI - 18


- Diarahkan pada pengembangan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan publik

TUJUAN

SASARAN

Tabel 6.1 Strategi dan Arah kebijakan (Lanjutan…) STRATEGI

- Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kelembagaan dan kinerja aparatur pemerintah daerah

- Meningkatnya fiskal daerah

kapasitas

- Membangun perbaikan sistem kearsipan dan data statistik daerah - Meningkatnya pendapatan daerah - Meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah dan tertib administasi pengelolaan keuangan dan asset daerah

ARAH KEBIJAKAN - Diarahkan pada penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan public - Diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang pelayanan public - Diarahkan pada Pelayanan perizinan satu Pintu - Diarahkan pada penguatan investasi dan penanaman modal - Diarahkan pada Jaminan kepastian hukum dan keamanan atas investasi yang dilakukan - Diarahkan pada Pemberian stimulan bagi investor - Diarahkan pada jaminan penyediaan infrastruktur dasar penunjang investasi - Diarahkan pada penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah - Diarahkan pada pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan daerah - Diarahkan pada peningkatan akuntabilitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah - Diarahkan pada pendidikan dan pelatihan bagi aparatur - Diarahkan pada perbaikan sistem administrasi kearsipan, penyelamatan dokumen/ arsip, dan data statistik daerah - Diarahkan pada ekstensifikasi dan intensifikasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah - Diarahkan pada peningkatan pencapaian predikat Laporan Keuangan Daerah - Diarahkan pada peningkatan kapasitas belanja daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat

- Diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan


VI - 19


tata kelola asset daerah

TUJUAN

Tabel 6.1 Strategi dan Arah kebijakan (Lanjutan…) SASARAN STRATEGI - Tersedianya Badan Usaha - Merestrukturisasi, penguatan Milik Daerah (BUMD) untuk permodalan dan perbaikan menstimulus pertumbuhan manajeman dan peningkatan ekonomi daerah kerjasama Badan Usaha Milik Daerah - Terciptanya masyarakat yang - Meningkatnya kualitas demokratis kehidupan demokrasi masyarakat - Terciptanya hukum

Supremasi

- Pengurangan Risiko Bencana


- Meningkatnya kepatuhan dan hukum

kesadaran, supremasi

- Meningkatnya Kapasitas Kesiap siagaan Aparat, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana

ARAH KEBIJAKAN - Diarahkan pada pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah khususnya pada sektor pariwisata, agribisnis dan aquaindustri - Diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pembangunan daerah - Diarahkan pada peningkatan pemahaman organisasi masyarakat dan politik dalam berorganisasi - Diarahkan pada penegakan hukum yang berkeadilan dimasyarakat tanpa memandang status, suku, ras dan agama - Diarahkan pada peningkatan kesadaran akan arti pentingnya penegakkan hukum - Diarahkan pada optimalisasi lembaga penegakan hukum - Diarahkan pada Kesiapsiagaan, pencegahan (Pra Bencana), Tanggap Darurat (Saat Bencana) dan Rehabilitasi, Rekonstruksi (Pasca Bencana)

VI - 20



VI - 21


BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD

Kabupaten

Pandeglang

Tahun

2016-2021,

selanjutnya

upaya

pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan arah kebijakan dan program pembangunan yaitu sebagai berikut: A. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi Pertama : “Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.” Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Pertama sebagai berikut : 1. Diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, dengan program sebagai berikut: a. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal; b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar / Menengah; c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan; d. Program Peningkatan Layanan Pendidikan; e. Program Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan; f. Program Peningkatan Kerjasama Pendidikan; g. Program Sekolah Berstandar Nasional; h. Program Pembudayaan Gemar Membaca; i. Program Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan. 2. Diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan, dengan program sebagai berikut: a. Program Obat dan Perbekalan; b. Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan; c. Program Pemeliharaan Saranan dan Prasaranan Kesehatan; d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; f.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

g. Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan; h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Pemerintah Kabupaten Pandeglang

VII - 1


i.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

j.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;

k. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. 3. Diarahkan pada : 1) Peningkatan peran lembaga dalam pelayanan penanggulangan kemiskinan terpadu,

bagi masyarakat miskin melalui kartu

pandeglang berkah mencakup pelayanan berobat gratis / beasiswa, tunjangan kelahiran berupa bantuan kotak bayi berkah, rehab rumah masyarakat tidak layak huni,

ketahanan pangan keluarga

miskin, peduli teman di sekolah, peduli keluarga binaan, serta penanganan desa tertinggal; 2)

Pembinaan bagi PSKS, lembaga kesos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;

3) Pembinaan bagi PMKS, lembaga kesos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. Dengan program sebagai berikut : a. Program Penanggulangan kemiskinan; b; Program Pengentasan Desa Tertinggal; c; Program Sarana dan Prasarana Sosial; d. Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS. 4.

Diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan

masyarakat yang

bersifat partisipatif, peningkatan kelembagaan yang dilaksanakan secara swakelola dan berkelanjutan, dengan program yaitu: a. Program Pemberdayaan Masyarakat; b. Program Pemberdayaan Ekonomi. 5.

Diarahkan pada : 1)

Penyiapan pasar sehat melalui Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat;

2)

Penciptaan sistem logistik yang efisien untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok;

3)

Optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai


VII - 2


sarana efisiensi distribusi dan alternatif pembiayaan. Dengan Program sebagai berikut : a. Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian; b. Program Peningkatan Efiensi Sistem dan Distribusi Logistik. 6.

Diarahkan pada peningkatan

upaya perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan melalui Gerakan Konsumen cerdas dan tertib ukur melalui pelayanan tera/ tera ulang serta pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Dengan program yaitu Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. 7.

Diarahkan pada Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri melalui Peningkatan peran Pedagang Mikro, Kecil, dan Menengah (PMKM) dalam mewujudkan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Dengan program yaitu Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

8.

Diarahkan pada : 1) Optimalisasi madrasah diniyah sebagai pondasi tauhid dan akhlaq. Program

Fasilitasi,

Koordinasi

dan

Pembinaan

Keagamaan,

Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteranaan Sosial; 2) Diarahkan pada fasilitasi , koordinasi dan pembinaan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan kehidupan beragama. Dengan program sebagai berikut: a. Program

Fasilitasi,

Koordinasi

dan

Pembinaan

Keagamaan,

Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteranaan Sosial; b. Program Peningkatan Kehidupan Beragama; c. Program Peningkatan Kualitas, Peran dan Fungsi Ulama dan Santri; d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan. 9.

Diarahkan pada pelatihan dan pembinaan keolahragaan, dengan program sebagai berikut: a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; b. Program Pengembangan kebijakan dan Manajemen Olahraga.

10. Diarahkan

pada

fasilitasi

pembangunan

pemeliharaan

sarana

prasaranan pemuda dan olahraga pada setiap kecamatan, dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

VII - 3


program yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga. 11. Diarahkan pada : 1) Peningkatan partisipasi pemuda dan peranan aktif pemuda dalam gerakan kempemudaan serta pengembangan jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda; 2) Pembangunan dan pemanfaatan GOR multiguna sebagai gedung pemuda dan pusat kreasi dan inovasi pemuda. Dengan program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Peran Serta Pemuda; b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. 12. Diarahkan pada peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan program sebagai berikut : a. Program Penguatan Pengarusutamaan Gender; b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; c. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan. 13. Diarahkan pada peningkatan, perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi serta terlindunginya hak hak anak. dengan program yaitu Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. 14. Diarahkan kepada peningkatan peran serta masyarakat terhadap penggunaan KB/KR Mandiri, dengan program sebagai berikut : a. Program Keluarga Berencana; b. Program Ketahanan Keluarga; c. Program Pemberdayaan Keluarga; d. Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera; e. Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR. 15. Diarahkan pada peningkatan peranan koperasi dan pengusaha UMKM bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya, dengan program sebagai berikut: a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; Pemerintah Kabupaten Pandeglang

VII - 4


c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 16.

Diarahkan pada : 1) Pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan bagi pelaku usaha di bidang ketenagakerjaan; 2) Fasilitasi penyiapan, pengerahan dan pembinaan transmigrasi yang berdaya saing di lokasi transmigran. Dengan program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; b. Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; d. Program Fasilitasi Transmigrasi.

B. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi Kedua : “Membangun Konektivitas Wilayah.” Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Ketiga sebagai berikut : 1. Diarahkan untuk : 1) Mendorong pelebaran jalan Pasar Pandeglang - Perbatasan Baros (Gayam); 2) Mendorong untuk terbangunnya jalan tol Serang – Panimbang; 3) Mendorong terlaksananya reaktivasi jalur KA Rangkasbitung – Labuan; 4) Mendorong percepat terlaksananya reaktivasi jalur KA Saketi – Bayah; 5) Mendorong terbangunnya pelabuhan regional Cikeusik; 6) Mendorong terbangunnya Pelabuhan Kapal Pesiar di KEK Tj. Lesung; 7) Mendorong terbangunnya Bandara Banten Selatan. Dengan program yaitu Peningkatan pelayanan perhubungan. 2. Diarahkanya untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan energi listrik bagi seluruh wilayah penduduk Pandeglang, dengan program yaitu Program Koordinasi dan Fasilitasi Energi dan Sumber Daya Manusia. 3. Diarahkan pada : 1) Pembangunan dan peningkatan teknologi informasi, potensi daerah, data informasi pembangunan serta penetapan e-government; Pemerintah Kabupaten Pandeglang

VII - 5


2) Pembangunan wi-fi / hotspot pada setiap kecamatan; 3) Menyiapkan pusat layanan petani dan nelayan (call centre / sms centre). Dengan program yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 4. Diarahkan untuk mendorong terbangunnya bendungan untuk DAS Ciliman dan Cilemer yang berfungsi sebagai waduk penyedia air, pengendali banjir, dan sumber PLTA, dengan program yaitu Program pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. 5.

Diarahkan

pada

peningkatan

pembangunan

sarana

dan

prasarana

pendukung pertanian, pariwisata serta aksesibilitas perdesaan, dengan program sebagai berikut: a. Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; b. Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang ke-PU-an. 6. Diarahkan pada penyelenggaraan penataan ruang untuk sektor unggulan daerah yang didukung oleh manajemen pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup, dengan program sebagai berikut: a. Program Perencanaan, Pemenfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang; b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA); c. Pogram Pengendalian Pencemaran dan Kualitas Lingkungan Hidup; d. Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Kota serta Ruang Terbuka Hijau (RTH); e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan; f. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 7.

Diarahkan pada percepatan pembangunan, peningkatan kualitas dan kuantitas permukiman serta penataan permukiman melalui stimulus pemerintah pusat dan daerah

dengan mengoptimalkan partisipasi

masyarakat termasuk dunia usaha, dengan program yaitu Program AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan).


VII - 6


C.

Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi Ketiga : “Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian.” Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Ketiga sebagai berikut : 1. Diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian berbasis pasar, dengan program yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Berkelanjutan; 2. Diarahkan pada : 1) Perbaikan mutu intensifikasi, perluasan areal, perbaikan jaringan irigasi tani; 2) Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian; 3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan irigasi tani. Dengan program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. 3.

Diarahkan pada Perlindungan Tanaman, Hewan dan Masyarakat Veteriner, dengan program yaitu Program Perlindungan Tanaman, Hewan dan Masyarakat Veteriner.

4. Diarahkan untuk : 1) Mendirikan Pusat Agribisnis; 2) Pendirian Pusat Distribusi Agro; 3) Pendirian/pembentukan pusat pelatihan agro bisnis. Dengan program sebagai berikut : a.

Program

Pembangunan/

Pengembangan

sentra-sentra

Industri/usaha potensial; b. Program Pembangunan Pusat Pelatihan Pertanian. 5. Diarahkan penyuluhan

pada

pengembangan,

dengan

program

yaitu

kelembagaan, Program

SDM

dan

Pengembangan

Kelembagaan, SDM dan Penyuluhan. 6. Diarahkan pada pengembangan diversifikasi serta sarana dan prasarana ketahanan

peningkatan

pangan untuk mencapai

swasmbada pangan, dengan program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang

VII - 7


D.

Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi Keempat : “Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Maritim” Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Keempat sebagai berikut : 1. Diarahkan pada peningkatan ketersediaan produk kelautan dan perikanan

yang berkelanjutan,

dengan

program yaitu

Program

Pengelolaan, Pemanfaatan, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2. Diarahkan

pada

peningkatan,

pemanfaatan

kehandalan nelayan dan pembudidaya

serta

pembinaan

serta pengoptimalan nilai

tambahnya, dengan program sebagai berikut: a. Program Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya; b. Program Pembinaan dan SDM Kemaritiman; c. Program Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap. 3.

Diarahkan pada : 1) Pendirian pusat pendidikan dan pelatihan kemaritiman; 2) Penyediaan lahan maritimindustri; 3) Mendorong berkembangnya industri galangan kapal ikan; Dengan program yaitu Program Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Maritimbisnis.

E.

Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi Kelima : “Modernisasi Pengelolaan Potensi Wisata” Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Kelima sebagai berikut : 1.

Diarahkan untuk : 1) Pengembangan Atraksi wisata alam (seperti Tahura) , wisata buatan (agrowisata), minat khusus; 2) Pengembang agro wisata. Dengan program sebagai berikut : a. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan; b. Program Pengembangan Agro Wisata.

2.

Diarahkan untuk : 1) Menggali Potensi Wisata;


VII - 8


2) Mendorong modernisasi wisata air; 3) Mendorong internasionalisasi / tujuan wisata dunia KEK Tj. Lesung. Dengan program sebagai berikut: a. Program Penciptaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata; b. Program Peningkatan Produk Pariwisata Unggulan; c. Program Sarana dan Prasarana Wisata; d. Program Peningkatan Iklim Investasi Pariwisata. 3.

Diarahkan untuk : 1) Mendirikan pusat pelatihan SDM pariwisata; 2) Mendorong terlaksananya Festival Layar / Sail Tanjung Lesung atau Sail Ujung Kulon; 3) Peningkatan sadar wisata masyarakat; 4) Digitalisasi dan promosi pariwisata. Dengan program sebagai berikut : a. Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pariwisata; b. Program Pengembangan Informasi dan Promosi Pariwisata; c. program

yaitu

Program

Pengembangan

Tenaga

Kerja

Kepariwisataan; d. Program Pengembangan Partisipasi Kepariwisataan Masyarakat. 4.

Diarahkan untuk : 1) Mendorong modernisasi pengelolaan obyek - obyek wisata; 2) Memodernisasi pengelolaan obyek wisata ziarah dan religi; 3) Pengembangan paket - paket wisata alam ke TNUK dan Akarsari; 4) Pelestarian seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan program sebagai berikut : a. Program Pengembangan Managemen Kepariwisataan; b. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya; c. Program Pengembangan Usaha Pariwisata.

F.

Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi Keenam : “Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan dan Memperkuat Sistem Inovasi Daerah” Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Keenam sebagai berikut : Pemerintah Kabupaten Pandeglang

VII - 9


1.

Diarahkan pada : 1) Pengembangan iklim yang kondusif bagi inovasi dan bisnis; 2) Memperkuat kelembagaan kelitbangan dan daya dukung Inovasi; 3) Mendorong budaya inovasi; 4) Penguatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan kebijakan pembangunan. Dengan program sebagai berikut : a. Program Penguatan, Kelembagaan, Jaringan dan Budaya Inovasi; b. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK.

2.

Diarahkan untuk : 1) Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi; 2) Penyelarasan Iptekin dengan perkembangan global; 3) Meningkatkan pengembangan inovasi dan penguasaan Teknologi Industri melalui peningkatan sarana dan prasarana industri dan KUMKM; 4) Mengembangkan kemampuan absorpsi inovasi oleh industri, khususnya KUMKM; 5) Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi; 6) Mendorong pembangunan klaster inovasi sebagai centre of

excellence atau Technology Park dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing. Dengan Program yaitu Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna. 3. Diarahkan pada penguatan manajemen dan sistem pelayanan publik daerah. Dengan program sebagai berikut: a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; b. Program Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan; c. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. 4. Diarahkan pada pelayanan prima administrasi kependudukan, dengan program yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan. 5. Diarahkan pada : Pemerintah Kabupaten Pandeglang

VII - 10


1) Penyelesaian konflik pertanahan di daerah; 2) Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya wawasan kebangsaan. Dengan program sebagai berikut: a. Program

Penataan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan Tanah; b. Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan; c. Program

Fasilitasi

Pembinaan

Ketahanan

dan

Kewaspadaan

Masyarakat. 6.

Diarahkan pada pengembangan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan publik, dengan program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan

Daerah. 7.

Diarahkan pada penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan publik, dengan program yaitu Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

8.

Diarahkan pada : 1) Pelayanan Perizinan Satu Pintu. Program Peningkatan Informasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal; 2) Penguatan investasi dan penanaman modal. Dengan program sebagai berikut : a. Program Penguatan Layanan Kawasan Ekonomi Khusus; b. Program Peningkatan Informasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal.

9.

Diarahkan pada jaminan kepastian hukum dan keamanan atas investasi

yang

Pengendalian

dilakukan, dan

dengan

Pengawasan

Program Perizinan,

yaitu

Program

Non

Perijinan

danpenanaman modal. 10.

Diarahkan pada : 1) Pemberian stimulan bagi investor. 2) Penyediaan infrastruktur dasar penunjang investasi. Dengan program yaitu Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi.

11.

Diarahkan pada penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah, dengan program sebagai berikut: a. Program

Peningkatan


Kapasitas

Lembaga

Perwakilan

Rakyat VII - 11


Daerah; b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; c. Program Pengembangan Otonomi Daerah; d. Program Penataan Daerah; e. Program

Pembinaan

dan

Peningkatan

Kapasitas

Pemerintah

Kecamatan , Desa, dan Kelurahan; f. Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. 12.

Diarahkan pada pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan daerah, dengan program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.

13.

Diarahkan pada peningkatan akuntabilitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah, dengan program sebagai berikut: a. Program

Peningkatan

Pengembangan

Dokumen

Perencanaan

Pelaporan dan Evaluasi; b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan. 14.

Diarahkan pada : 1) Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur; 2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Dengan program sebagai berikut: a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah; c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

15.

Diarahkan

pada

dokumen/ arsip,

perbaikan

sistem

kearsipan,

penyelamatan

dan data statistik daerah, dengan program

sebagai berikut: a. Program Pembinaan dan Pengelolaan Arsip; b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; c. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah. 16.

Diarahkan pada ekstensifikasi dan intensifikasi sumber dan kapasitas


VII - 12


pendapatan daerah, dengan program yaitu Program Optomalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah 17.

Diarahkan

pada

peningkatan

pencapaian

predikat

Laporan

Keuangan Daerah, dengan program yaitu Program Pengakuntansian dan Pelaporan Keuangan Daerah. 18.

Diarahkan pada peningkatan kapasitas belanja daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dengan program sebagai berikut: a. Program Pengelolaan Penganggaran Daerah; b. Program Peningkatan Layanan Perbendaharaan Keuangan Daerah.

19.

Diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola asset daerah, dengan program yaitu Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

20.

Diarahkan pada pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah khususnya pada sektor pariwisata, agribisnis dan aquaindustri, dengan program yaitu Program Fasilitasi pembentukan dan penguatan modal BUMD/BLUD.

21.

Diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pembangunan daerah, dengan program sebagai berikut : a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

22.

Diarahkan pada peningkatan pemahaman organisasi masyarakat dan politik dalam berorganisasi, dengan program yaitu Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

23.

Diarahkan pada penegakan hukum yang berkeadilan dimasyarakat tanpa memandang status, suku, ras dan agama, dengan program sebagai berikut: a. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; c. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

24.

Diarahkan pada : 1) Peningkatan kesadaran akan arti pentingnya penegakkan hukum;


VII - 13


2) Optimalisasi lembaga penegakkan hukum. Dengan program sebagai berikut : a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; b. Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 25.

Diarahkan pada Kesiapsiagaan,

pencegahan (Pra Bencana),

Tanggap Darurat (Saat Bencana) dan Rehabilitasi, Rekonstruksi (Pasca Bencana), dengan program sebagai berikut: a. Program Pencegahan Dini dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; b. Program

Peningkatan

Kesiapsiagaan,

Pencegahan

dan

Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Program-program tersebut terdiri dari Program Perangkat Daerah, Program Lintas Perangkat Daerah dan Program Kewilayahan. Program Perangkat Daerah merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memuat indikator kinerja program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan. Program lintas Perangkat Daerah merupakan program yang melibatkan lebih dari satu Perangkat Daerah

untuk mencapai sasaran

pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja program, tahun pelaksanaan, kewilayahan

dan

sumber

merupakan

daya

yang

diperlukan.

program pembangunan

Sedangkan

daerah

program

untuk terciptanya

keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/ antar kawasan dalam kecamatan di wilayah kabupaten/kota atau antar kabupaten/ kota di wilayah provinsi atau dengan provinsi lainnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah. Pembagian program tersebut dapat terlihat dalam Perangkat Daerah Penanggung Jawab program sebagaimana pada Buku II. Untuk lebih lengkapnya, gambaran dan keterkaitan sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan dapat dilihat pada lampiran Buku II Matriks Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.


VII - 14


BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Berdasarkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021, selanjutnya upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan yaitu sebagai berikut:

A. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanan Misi Pertama

“Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.” Urusan dan arah kebijakan pembangunan pada Misi Pertama adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan Pada urusan Pendidikan dengan arah kebijakan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar pendidikan didukung oleh indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan. Beberapa indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tersebut adalah sebagai berikut: Kinerja Program Capaian dan Kebutuhan Pendanaan

Program/ Indikasi Kegiatan Sasaran Nama

Kategori

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal

PPP

Indikator

2016

Satuan

2017

2018

2019

2020

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

2021

Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta

Target

SKPD Penanggung Jawab Utama

Rp. Juta

Meningkatnya kesempatan pendidikan anak usia dini dalam rangka menumbuhkemban gkan potensi anak usia dini

DISDIKBUD

Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun

Ruang

5,00

275

5,00

289

5,00

303

5,00

318

5,00

334

5,00

351

30,00

1.871

Jumlah ruang sarana dan prasarana olahraga yang dibangun

Ruang

5,00

275

5,00

289

5,00

303

5,00

318

5,00

334

5,00

351

30,00

1.871

Jumlah ruang sarana dan prasarana bermain yang dibangun

Ruang

5,00

275

5,00

289

5,00

303

5,00

318

5,00

334

5,00

351

30,00

1.871

Jumlah ruang taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Ruang

5,00

275

5,00

289

5,00

303

5,00

318

5,00

334

5,00

351

30,00

1.871

Jumlah ruang sarana air bersih dan sanitasi

Ruang

5,00

275

5,00

289

5,00

303

5,00

318

5,00

334

5,00

351

30,00

1.871

Jumlah tenaga pendidik non guru formal yang diberdayakan

300

150

300

158

300

165

300

174

300

182

300

191

1800,00

1.020

Jumlah bantuan pendidikan keg non formal yang diberikan

1

150

1

158

1

165

1

174

1

182

1

191

6,00

1.020

Jumlah pendidikan kursus yang dibina

lembaga

200

200

200

210

200

221

200

232

200

243

200

255

1200,00

1.360

Jumlah pendidikan keaksaraan yang dikembangkan

lembaga

4.000

400

4000

420

4000

441

4000

463

4000

486

4000

511

24.000

2.721

Jumlah pendidikan kecakapan hidup yang dikembangkan

lembaga

200

100

200

105

200

110

200

116

200

122

200

128

1200,00

680

Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan sarana dan prasarana bermain Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup dst…


VIII - 1


2. Urusan Kesehatan Pada urusan Kesehatan dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan didukung oleh indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan. Beberapa indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tersebut adalah sebagai berikut: Kinerja Program Capaian dan Kebutuhan Pendanaan

Program/ Indikasi Kegiatan Sasaran Nama Program Obat dan Perbekalan

Indikator

Kategori PPP

2016

Satuan Target

2017 Rp. Juta

Target

2018 Rp. Juta

Target

2019 Rp. Juta

Target

2020 Rp. Juta

Target


2021 Rp. Juta

Target

Rp. Juta

Target


Rp. Juta

Meningkatnya pelayanan masalah kesehatan dan penyediaan obat perbekalan kesehatan

DINKES/RSUD

Persentase peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Terlaksananya kegiatan pengelolaan obat di UPT.Gudang Farmasi

Bln

12

263

12

276

12

289

12

304

12

319

12

335

12

352

Terlaksananya kegiatan pelayanan Upt.laboratorium kesehatan daerah

Bln

12

553

12

581

12

610

12

641

12

673

12

706

12

742

Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan Laboratorium

Orang

28.800

525

28.850

525

28.950

575

29.000

575

29.100

575

29.200

575

173.900

3.350

Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan Radiologi

Orang

8.600

263

8.650

263

8.700

263

8.750

263

8.800

263

8.850

263

52.350

1.575

Operasional UPT Gudang Farmasi Pandeglang Operasional UPT Laboratorium Kesehatan Daerah DAK Bidang Pelayanan Kefarmasian Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pelayanan Laboratorium Pelayanan Radiologi Pelayanan Instalasi Gizi dst…

B. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanan Misi Kedua

“Membangun Konektivitas Wilayah.” Urusan dan arah kebijakan pembangunan pada misi kedua adalah sebagai berikut: 1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan arah kebijakan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian, pariwisata serta aksesibilitas perdesaan didukung oleh indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan. Beberapa indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tersebut adalah sebagai berikut:


VIII - 2


Kinerja Program Capaian dan Kebutuhan Pendanaan Program/ Indikasi Kegiatan Sasaran Nama Program Pembangunan/Pemelihara an Jalan dan Jembatan

Indikator

Satuan

2016 Target

Kategori PPU - Terbangunnya Jalan dan Jembatan

2017

Rp. Juta

Target

2018

Rp. Juta

Target

2019

Rp. Juta

Target

2020

Rp. Juta

Target

Rp. Juta

Target



2021 Rp. Juta

Target

Rp. Juta DINAS PU & PR

- Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota

%

- Panjang Jalan dan Jembatan yang dibangun

km mtr

- Panjang Jalan dan Jembatan yang di rehab/dipelihara

ruas jalan

- Jumlah Ruas Jalan yang di Pelihara Secara Berkala

mtr ruas jalan

62,5

30 30 5 0 20

- 66,67%

-

70,83

-

75,00%

-

79,17%

- 83,33%

-

83,33%

-

59.180 4.500

40 30

84.180 4.950

40 30

101.016 5.445

40 30

121.219 5.990

40 30

133.341 6.588

40 30

146.675 7.247

230 180

645.612 34.720

5.000

5

5.500

5

6.050

5

6.655

5

7.321

5

8.053

30

38.578

1.225

0 20

2.200

0 20

2.420

0 20

2.662

0 20

2.928

0 20

3.221

0 120

14.656

- Jembatan yang di Pelihara Secara Berkala

meter

0

-

30

300

30

330

30

363

30

399

30

439

150

1.832

- Jumlah Jembatan Gantung yang dibangun

unit

12

5.808

20

17.000

20

18.700

20

20.570

20

22.627

20

24.890

112

109.595

Paket

36

2.050

35

2.460

35

2.952

35

3.542

35

4.251

35

5.101

211

20.356

- Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun n+1 Peningkatan jalan dan jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan & Jembatan (Penyangga) Pembangunan Jembatan Gantung Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bidang Infrastruktur Jalan & Jembatan dst…

2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan arah kebijakan percepatan pembangunan, peningkatan kualitas dan kuantitas permukiman serta penataan permukiman melalui stimulus pemerintah pusat dan daerah dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha didukung oleh indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tersebut adalah sebagai berikut:


VIII - 3


Kinerja Program Capaian dan Kebutuhan Pendanaan

Program/ Indikasi Kegiatan Sasaran Nama Program AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Indikator

Satuan

2016 Target

Kategori PPU - Terlaksananya AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)

2017

Rp. Juta

Target

2018

Rp. Juta

2019

Target Rp. Juta Target

2020

Rp. Juta

Target

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Rp. Juta Target Rp. Juta

2021

Rp. Juta Target

SKPD Penanggung Jawab Utama BAPPEDA/D PPKP/DLHK K

- Adanya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan, Drainase serta Gorong-Gorong pada Desa Tertinggal

Desa

- Terpeliharanya Saluran Cacing/Trotoar

M2

- tersedianya Sistem Pelayanan Air Minum untuk Masyarakat Miskin

KK

- Adanya Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase

11

10.000

10

11.000

10

11.000

10

12.000

10

13.000

10

15000

300

100

2.000

Lokasi

5

- Adanya Sistem Pelayanan Air Minum untuk Kawasan/ Nelayan

Lokasi

- Tersedianya Pelayanan Air Minum di Ibukota Kecamatan (IKK)

KK

- Adanya Pembangunan dan Peningkatan Sanitasi Permukiman (3R) - Adanya Penunjang P2WKSS

14.000

61

15000

350

100

2.000

15000

350

100

2.000

15000

350

100

2.000

15000

350

100

2.000

1.000

6

1.200

7

1.400

8

1.600

9

5

1.000

6

1.200

7

1.400

8

1.600

125

1.000

150

1.200

175

1.400

200

Lokasi

Lokasi

5

1.000

2

1.000

6

1.200

2

1.200

7

1.400

2

1.400

- Adanya Penunjang PISEW

Lokasi

5

1.000

6

1.200

7

- Adanya Penunjang P2KKP

BKM

13

200

13

200

- Adanya Penunjang RKPKP

Kawasan

17

200

17

200

71.000

15000

350

90000

2.050

100

2.000

600

12.000

1.800

5

1.000

40

8.000

9

1.800

5

1.000

40

8.000

1.600

225

1.800

125

1.000

1000

8.000

8

1.600

9

1.800

5

1.000

40

8.000

2

1.600

2

1.800

2

1.000

12

8.000

1.400

8

1.600

9

1.800

5

1.000

40

8.000

13

200

13

200

13

200

13

200

78

1.200

17

200

17

200

17

200

17

200

102

1.200

1.071

- Tersedianya Prasarana dan sarana persampahan - Tong Sampah

unit

400

228

400

240

400

240

350

210

255

153

1805

- Gerobak Sampah

unit

30

72

44

110

44

110

25

62,5

20

53,3

163

408

- Truck Arm Roll

unit

2

800

2

800

2

800

2

850

2

900

10

4.150

- Kontainer Terbuka

unit

8

352

8

400

8

400

8

450

8

480

40

2.082

- Pengadaan Alat Kebersihan

Jenis Barang unit

12

125

12

125

12

125

12

125

12

- Pemeliharaan Kendaraan - Penyediaan Bahan Bakar - Pemeliharaan Kontainer - Sosialisasi Perda - Peningkatan dan Rehab TPA

Kec lokasi

- Pembangunan Kantor - Pembebasan Lahan Tanah

130

60

630

25

400

27

600

29

600

31

630

33

650

145

2.880

unit

26

800

28

900

29

850

31

900

33

930

147

4.380

unit

15

30

20

40

15

30

20

50

15

30

85

180

1 1

40 423

3 1

75 500

5 2

125 700

5 1

125 423

5 1

125 423

19 6

490 2.469

Lokasi Kegiatan

1 1

700 500

1 1

400 250

1

500 1

4 2

1.600 750

- Pembebasan lahan Tanah

Lokasi

1

500

1

700

1

700

1

500

4

2.400

- Pembuatan Taman - dst…

Lokasi

1

800

1

350

2

1.150

Pembangunann dan Peningkatan Jalan Lingkungan, Drainase Serta Gorong-Gorong pada Desa Tertinggal Pemeliharaan dan Pembersihan Saluran Cacing/ Trotoar Sistem Pelayanan Air Minum untuk Masyarakat Miskin Pembangunan Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan drainase Sistem Pelayanan Air Minum untuk Kawasan/ Nelayan Sistem Pelayanan Air Minum di Ibukota Kecamatan (IKK) Pembangunan dan Peningkatan Sanitasi Permukiman (3R) Kegiatan P2WKSS (Penunjang P2WKSS) Kegiatan Penunjang PISEW Kegiatan Penunjang P2KKP Kegiatan Penunjang RKPKP Pengadaan Prasarana dan Sarana Persampahan Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pembangunan Sarana TPA Cigeulis Pembangunan Unit Pengelola Sampah dengan Menerapkan Prinsip Reused, Recycled, Reduced (3R) dst…

C. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanan Misi Ketiga

“Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian.” Urusan dan arah kebijakan pembangunan pada misi ketiga adalah sebagai berikut:


VIII - 4


1. Urusan Pertanian Pada urusan Pertanian dengan arah kebijakan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian berbasis pasar didukung oleh indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan. Beberapa indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tersebut adalah sebagai berikut: Kinerja Program Capaian dan Kebutuhan Pendanaan Program/ Indikasi Kegiatan Sasaran Nama

Kategori

Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian berkelanjutan

PPU

Indikator

2016

Satuan

Target

2017

Rp. Juta Target

2018

Rp. Juta Target

2019

Rp. Juta Target

2020

Rp. Juta Target

Rp. Juta Target



2021

Rp. Juta Target

Rp. Juta

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian berkelanjutan

DISTAN

- Perluasan tanaman cengkeh

Ha

-

-

25

150

25

150

25

150

25

150

25

150

250

- Perluasan Tanam perkebunan - Meningkatnya intensitas produksi dan perluasan areal tanaman perkebunan

Ha

275

377

50

150

50

150

50

150

50

150

50

150

250

750 750

Ha

100

225

100

300

100

300

100

300

100

300

100

300

500

1500

- Meningkatnya Luas areal dan berkembangnya tanaman rempah dan penyegar

Ha

80

225

100

300

100

300

100

300

100

300

100

300

500

1500

- Pengelolaam Lahan UPT BBI Perkebunan

Kegiatan

50

1

1

75

1

75

1

75

1

75

1

75

5

375

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar Pengelolaaan lahan UPT BBI perkebunan dst…

2. Urusan Ketahanan Pangan Pada urusan Ketahanan Pangan dengan arah kebijakan pengembangan diversifikasi serta peningkatan sarana dan prasarana ketahanan pangan untuk mencapai swasembada pangan didukung oleh indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tersebut adalah sebagai berikut: Kinerja Program Program/ Indikasi Kegiatan Sasaran Nama

Indikator

Satuan

Kategori

Program Peningkatan PPU Ketahanan Pangan

2016 Target

Capaian dan Kebutuhan Pendanaan 2018 2019 2020

2017

Rp. Juta Target

Rp. Juta Target

Rp. Juta Target

Rp. Juta Target

2021

Rp. Juta Target

Kondisi Kinerja

Rp. Juta Target


Rp. Juta

Meningkatnya Ketahanan Pangan

DKPP

- Fasilitas Pembinaan Desa Mandiri Pangan

Kelompok

1

- Intervensi SKPG, FSVA dan Jumlah Kepala Keluarga Miskin

Desa

- Pembinaan dan Pemberdayaan Gapoktan LDPM

Kelompok

10

- Terselenggaranya Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal

Lomba

1

- Terselenggaranya percepatan penganekaragama n konsumsi pangan

Kali

140

3

150

3

158

3

165

3

174

3

182

16

969

6

350

8

368

9

386

9

405

10

425

42

1934

100

11

105

12

110

13

116

14

122

15

128

75

680

100

2

100

2

105

2

110

2

116

2

122

11

653

3

100

3

105

3

110

3

116

3

122

15

553

Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat Fasilitasi Lomba Cipta Menu Pengolahan data dan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Analisis Ketersediaan Pangan Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok dst…


VIII - 5


D. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanan Misi Empat

“Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Maritim.” Urusan dan arah kebijakan pembangunan pada misi empat adalah sebagai berikut: 1. Urusan Kelautan dan Perikanan Pada urusan Kelautan dan Perikanan dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan didukung oleh indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tersebut adalah sebagai berikut: Kinerja Program Capaian dan Kebutuhan Pendanaan Program/ Indikasi Kegiatan Sasaran Nama Program Pengelolaan, Pemanfaatan, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kategori PPU -

Indikator

Satuan

2016

2017

2018

2019

2020


2021

SKPD Penanggun g Jawab Utama

Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Meningkatnya Pengelolaan pemanfaatan pemasaran dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan

-

Tercukupinya kebutuhan protein hewani hasil pengolahan produk perikanan

Kegiatan

2

100

2

100

2

100

2

100

2

100

2

100

12

600

-

Terbinanya kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan penerima bantuan

Kegiatan

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

6

180

-

Tersedianya sarana dan prasarana usaha pengolahan perikanan

Paket

20

30

15

35

15

40

20

45

1

50

15

55

86

255

-

Terselenggaranya pameran produk perikanan

Event

3

100

3

100

3

100

3

100

3

100

3

100

18

600

-

Meningkatnya kualitas mutu dan nilai tambah hasil perikanan

Kelompok

0

-

20

30

20

30

20

30

20

30

20

30

100

150

Gemarikan Pendampingan pembinaan dan pemanfaatan bantuan untuk pengolah dan pemasar hasil perikanan Pengadaan Sarana dan prasarana usaha pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan Promosi Hasil Perikanan Peningkatan Mutu dan Nilai tambah hasil perikanan

dst…

2. Urusan Kelautan dan Perikanan Pada urusan Kelautan dan Perikanan dengan arah kebijakan peningkatan, pemanfaatan serta pembinaan kehandalan nelayan dan pembudidaya serta pengoptimalan nilai tambahnya didukung oleh indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan. Beberapa indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tersebut adalah sebagai berikut:


VIII - 6

DKP


Kinerja Program Capaian dan Kebutuhan Pendanaan

Program/ Indikasi Kegiatan Sasaran Nama Program Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya

Kategori PPU -

Indikator

Satuan

2016

2017

2018

2019

2020


2021

Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target

SKPD Penanggun g Jawab Utama

Rp. Juta

Meningkatnya pengembangan kawasan perikanan budidaya -

Tersedianya sarana dan prasarana Budidaya Perikanan

-

-

-

-

Paket

0

Terselenggaranya Pembinaan dan Pemanfaatan Bantuan Untuk Pembudidaya Ikan

Kegiatan

1

Tersedianya kawasan budidaya kerapu dan Tertatanya Kawasan KJA Tersedianya data tentang hama penyakit ikan Tersedianya kawasan budidaya rumput laut dan kerang hijau

Kelompok

0

Kegiatan

1

Kelompok

1

-

16,5

-

19,8

-

60

30

60

30

60

30

60

30

60

30

300

150

1

35

1

40

1

45

1

50

1

55

6

241,5

11

80

11

80

11

80

11

80

11

80

55

400

1

20

1

22

1

24

1

25

1

26

6

136,8

2

150

2

150

2

150

2

150

2

150

11

750

DKP

Pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya Pendampingan, Pembinaan dan Pemanfaatan Bantuan Untuk Pembudidaya Ikan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut (KJA) Pemantauan Hama Penyakit Ikan Pengembangan Kawasan Minapolitan dst…

E. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanan Misi Kelima

“Melakukan Modernisasi Pengelolaan Potensi Wisata.” Urusan dan arah kebijakan pembangunan pada misi kelima adalah sebagai berikut: 1. Urusan Pariwisata Pada urusan Pariwisata dengan arah kebijakan pengembangan agro wisata didukung oleh indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tersebut adalah sebagai berikut: Kinerja Program Capaian dan Kebutuhan Pendanaan

Program/ Indikasi Kegiatan Sasaran

Indikator

Satuan

2016

2017

2018

2019

2020


2021


Nama Kategori Program Pengembangan PPU - Terkoordinirnya agro wisata Pengembangan agro wisata

Target


Rp. Juta DISPAR

- Terlaksananya SDM pelaku usaha Agro Wisata

Kegiatan

-

1

100

1

105

1

110

1

116

1

122

5

127,63

- Terlaksananya Pengelolaan Agro Wisata

Kegiatan

-

1

100

1

105

1

110

1

116

1

122

5

127,63

Peningkatan SDM pelaku usaha Agro Wisata Peningkatan Pengelolaan Agro Wisata dst…


VIII - 7


2. Urusan Pariwisata Pada urusan Pariwisata dengan arah kebijakan pendirian pusat pelatihan SDM pariwisata didukung oleh indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan. Beberapa indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tersebut adalah sebagai berikut: Kinerja Program Capaian dan Kebutuhan Pendanaan Program/ Indikasi Kegiatan Sasaran

Nama

Kategori

Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pariwisata

PPU

Indikator

Satuan

2016

2017

2018

2019

2020


2021


Target


Rp. Juta

- Terkoordinirnya Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pariwisata

DISPAR

- Jumlah Pelaku usaha/lembaga pariwisata yang diberikan pengetahuan dalam pengembangan usaha pariwisata (Cinderamata)

Kegiatan

-

2

250

2

263

3

276

3

289

3

304

13

319

- Meningkatnya jumlah usaha dan investasi pariwisata yang terdaftar dan terakreditasi sesuai ketentuan hukum

Kegiatan

-

2

250

2

263

3

276

3

289

3

304

13

319,07

Pelatihan pelaku usaha wisata cinderamata Sosialisasi pendaftaran usaha kepariwisatan dst…

F. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanan Misi Keenam

“Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan dan Memperkuat Sistem Inovasi Daerah.” Urusan dan arah kebijakan pembangunan pada misi keenam adalah sebagai berikut: 1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan arah kebijakan menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi didukung oleh Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tersebut adalah sebagai berikut:


VIII - 8


Kinerja Program Capaian dan Kebutuhan Pendanaan SKPD Kondisi Kinerja Penanggu pada Akhir ng Jawab Periode RPJMD Utama


Nama Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna

Indikator

Kategori PPP

2016

Satuan

Target

2017

Rp. Juta

Target

2018

Rp. Juta

Target

2019

Rp. Juta

Target

2020

Rp. Juta

Target

2021

Rp. Juta

Target

Rp. Juta

Target Rp. Juta

- Terlaksana peningkatan penerapan teknologi tepat guna

-

-

Terlaksana pengadaan sarana prasarana teknologi tepat guna

unit

-

-

-

-

Terlaksana pemeliharaan rutin /berkala sarpras teknologi tepat guna

unit

-

-

-

-

Terlaksananya pelatihan pengoperasian teknologi tepat guna untuk petugas dan peternak/petani

kegiatan

-

-

-

Tersedianya dukungan untuk pengembangan teknopark

kegiatan

-

-

Terciptanya kreatifitas dan inovasi produk perikanan

Jenis

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

12

240

Tersedianya Tekhnologi Alat penangkapan Ikan

Paket

0

-

0

-

1

200

1

200

1

200

0

-

3

600

0

-

60

30

300

300

40

1.000

Tersedianya Sarana bioflok Untuk Budidaya Perikanan Terciptanya lingkungan yang sehat dan sejahtera

paket unit

-

5

150

5

200

5

250

5

300

20

900

-

2

50

3

75

4

100

5

125

14

350

-

-

3

150

3

150

3

180

2

180

11

660

-

-

1

250

1

300

1

350

1

400

4

1.300

60 6

0

-

4

60 6

100

6

60 6

150

8

60 6

200

10

6 250

12

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/ Peternakan Tepat Guna Dukungan Agro Tekno Park Pengembangan kreatifitas dan inovasi produk perikanan Pengembangan Penangkapan Ikan Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Pengembangan budidaya perikanan bumina dan yumina dst…

2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan arah kebijakan penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah didukung oleh indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan. Beberapa indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tersebut adalah sebagai berikut:


VIII - 9

Semua SKPD


Kinerja Program Capaian dan Kebutuhan Pendanaan SKPD Kondisi Kinerja Penanggu pada Akhir ng Jawab Periode RPJMD Utama


Nama Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan , Desa, dan Kelurahan

Indikator

Satuan

Kategori

2016

Target

2017

Rp. Juta

Target

2018

Rp. Juta

Target

2019

Rp. Juta

Target

2020

Rp. Juta

Target

2021

Rp. Juta

Target

Rp. Juta

Target Rp. Juta

Terlaksananya pembinaan pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa

DPMPD

-

Terselenggaranya Rapat Koordinasi antar lembaga pemerintahan Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten

Rakor

1

300

1

315

1

331

1

347

1

365

1

383

1

2.041

-

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa

Rakor

-

-

2

80

2

4

2

4

2

4

2

5

10

97

Rapat Koordinasi Lembaga Pemerintahaan Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Rapat Koordinasi Pendamping Desa dst...

Untuk lebih lengkapnya, gambaran indikasi rencana program prioritas yang disertai

kebutuhan pendanan dapat dilihat pada Buku II Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanan.


VIII - 10


BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Guna mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam pencapaian pembangunan agar lebih efektif dan efisien, Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyusun dokumen

perencanaan

lima

tahunan

berupa

RPJMD.

RPJMD

Kabupaten

Pandeglang yang disusun untuk periode tahun 2016-2021 yang terdiri dari misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, arah kebijakan, dan program. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD tersebut tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholders, baik pemerintahan, masyarakat maupun dunia usaha. Oleh karena itu, seluruh unsur stakeholders perlu secara bersungguhsungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang

dalam

RPJMD

Kabupaten

Pandeglang

Tahun

2016-2021

agar

pembangunan dapat berdaya guna serta berhasil guna sehingga dapat dinikmatii secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang

di bidang

agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan. 9.1 Program Transisi Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang berakhir sampai dengan tahun 2021, sedangkan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 dilaksanakan pada awal tahun 2021. Oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022, perlu disusun Program Transisi pada tahun dimaksud. Dalam penyusunan program transisi mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 9.2 Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan misi Bupati Pandeglang hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:


X-1


1. RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 sebagai bahan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

yang dilaksanakan pada setiap

tahun. 2. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun. 3. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensinya antara RPJMD Kabupaten Pandeglang tahun 2016–2021 dengan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah. 5. Dalam menjabarkan dan mepedomani RPJMD ke dalam dokumen perencanaan lainnya berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturanperundang undagan yang berlaku. 6. Untuk mengetahui tingkat pencapaian visi dan misi RPJMD perlu dilakukan evaluasi selambat lambatnya satu tahun sebelum periode RPJMD berakhir guna menyusun akselerasi program dan kegiatan yang diperlukan. 7. Perangkat Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.

BUPATI PANDEGLANG,

IRNA NARULITA


X-2

MATRIKS VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016-2021 Visi Misi Ke-1 Agenda

: Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui Transformasi Harmoni Agribisnis, Maritimbisnis dan Wisatabisnis menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera 2020 : Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat : Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

TUJUAN SASARAN STRATEGI Meningkatkan masyarakat - Meningkatnya - Peningkatan akses dan mutu yang Agamis, Sehat, aksesibilitas pelayanan pelayanan pendidikan Cerdas, Bahagia, dan pendidikan kepada Peduli Sesama seluruh masyarakat

KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN - Meningkatkan akses dan - Diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan kualitas pelayanan dasar pendidikan pendidikan

PROGRAM - Program Pendidikan Anak Usia Dini , Non Formal dan Informal - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar / Menengah - Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan

- Program Peningkatan Layanan Pendidikan - Program Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan - Program Peningkatan Kerjasama Pendidikan - Program Sekolah Berstandar Nasional - Program Pembudayaan Gemar Membaca - Program Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan - Meningkatnya kualitas - Peningkatan akses dan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang kesehatan bagi seluruh terjangkau dan berkualitas masyarakat

- Meningkatkan akses dan - Diarahkan pada peningkatan - Program Obat dan Perbekalan mutu pelayanan kualitas pelayanan dasar kesehatan kesehatan

- Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan - Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM - Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak - Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

- Tertanggulanginya kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kantong-kantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat

- Penguatan dan perbaikan sosial

- Memberi bantuan dan - Diarahkan pada peningkatan peran - Program Penanggulangan kemiskinan perlindungan sosial serta lembaga dalam pelayanan pemberdayaan penanggulangan kemiskinan masyarakat agar terpadu bagi masyarakat miskin mampu mewujudkan melalui kartu pandeglang berkah kemandirian yang mencakup pelayanan berobat gratis dan beasiswa, tunjangan kelahiran berupa bantuan kotak bayi berkah, rehab rumah masyarakat tak layak huni, ketahanan pangan keluarga miskin, peduli teman di sekolah, dan peduli keluarga binaan, serta penanganan - Program Pengentasan Desa Tertinggal desa tertinggal - Program Sarana dan Prasarana Sosial

- Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

- Diarahkan pada pembinaan bagi PSKS, lembaga kesos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial - Diarahkan pada pembinaan bagi PSKS, lembaga kesos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial - Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dan perekonomian

- Meningkatkannya - Penguatan dan perbaikan fungsi serta sarana dan perdagangan dan pasar prasarana perdagangan dan pasar

- Memberdayakan perekonomian dan Masyarakat

- Diarahkan pada pemberdayaan - Program Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi dan masyarakat yang bersifat partisipatif, peningkatan kelembagaan yang dilaksanakan secara swakelola dan berkelanjutan

- Meningkatkan fungsi - Diarahkan pada Penyiapan pasar serta sarana dan sehat melalui Pembangunan dan prasarana perdagangan Revitalisasi Pasar Rakyat dan pasar - Diarahkan pada penciptaan sistem logistik yang efisien untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok

- Program Pemberdayaan Ekonomi - Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian

- Program Peningkatan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN - Diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sarana efisiensi distribusi dan alternatif pembiayaan

Diarahkan pada peningkatan upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui Gerakan Konsumen cerdas dan tertib ukur melalui pelayanan tera/ tera ulang serta pengawasan Alatalat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

- Meningkatnya implementasi norma agama

- Fasilitasi, Pemberian bantuan dan - Meningkatkan fasilitasi pembinaan keagamaan, kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan pembinaan kesejahteraan sosial kelembagaan keagamaan dan kehidupan beragama

Diarahkan pada Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri melalui Peningkatan peran Pedagang Mikro, Kecil, dan Menengah (PMKM) dalam mewujudkan penciptaan iklim usaha yang kondusif. - Diarahkan pada optimalisasi madrasah diniyah sebagai pondasi tauhid dan akhlaq

PROGRAM

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteranaan Sosial

- Diarahkan pada fasilitasi , - Program Peningkatan Kehidupan Beragama koordinasi dan pembinaan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan kehidupan beragama

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM - Program Peningkatan Kualitas, Peran dan Fungsi Ulama dan Santri - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan

- Meningkatnya - Peningkatan kualitas, kuantitas, kapasitas pemuda pembinaan olahraga dan sarana berprestasi dan sarana prasarana olahraga olahraga

- Meningkatkan prestasi olahraga

- Diarahkan pada pelatihan dan pembinaan keolahragaan

- Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

- Program Pengembangan kebijakan dan Manajemen Olahraga - Diarahkan pada fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pemuda dan olahraga pada setiap kecamatan

- Peningkatan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan

- Mendorong dan memberdayakan pemuda dalam aktivitas sosial dan kemasyarakatan

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pemuda dan Olahraga

- Diarahkan pada peningkatan - Program Peningkatan Peran Serta Pemuda partisipasi dan peran aktif pemuda dalam gerakan kepemudaan serta pengembangan jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda

- Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda - Diarahkan pada pemanfaatan GOR multiguna sebagai gedung pemuda dan pusat kreasi dan inovasi pemuda

TUJUAN

SASARAN - Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

-

STRATEGI Pengarusutamaan gender

KEBIJAKAN - Meningkatkan kesetaraan gender dan kualitas serta peran perempuan dalam pembangunan

ARAH KEBIJAKAN - Diarahkan pada peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

PROGRAM - Program Pengarusutamaan Gender

- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan - Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan - Peningkatan perlindungan terhadap anak

- Terkendalinya angka - Perluasan Informasi edukasi dan kelahiran dengan pelayanan Kontrasepsi KB/KR meningkatkan kualitas reproduksi

- Melindungi dan mensejahterakan anak

- Diarahkan pada peningkatan,perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi serta terlindunginya hak hak anak

- Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

- Peningkatan akses dan kualitas Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi (KB/KR)

- Diarahkan kepada peningkatan peran serta masyarakat terhadap penggunaan KB/KR Mandiri

- Program Keluarga Berencana

- Program Ketahanan Keluarga - Program Pemberdayaan Keluarga - Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera - Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR

- Meningkatnya pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah

- Peningkatan kualitas, penciptaan - Memberdayakan - Diarahkan pada peningkatan iklim usaha, pengembangan koperasi dan pengusaha peranan koperasi dan pengusaha kewirausahaan dan sistem UMKM UMKM bidang pertanian dan jasa pendukung koperasi serta pariwisata serta usaha pengusaha UMKM pendukungnya

- Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat

- Penyelenggaraan pelatihan dan latihan serta pembinaan

- Meningkatkan pembinaan dan pendidikan serta pelatihan ketenagakerjaan

- Diarahkan pada Pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan bagi pelaku usaha di bidang ketenagakerjaan

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja - Diarahkan pada fasilitasi penyiapan, - Program Perlindungan Pengembangan pengerahan dan pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan transmigrasi yang berdaya saing di lokasi transmigran - Program Fasilitasi Transmigrasi

MATRIKS VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016-2021 Visi Misi Ke-2

: Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui Transformasi Harmoni Agribisnis, Maritimbisnis dan Wisatabisnis menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera 2020 : Membangun Konektivitas Wilayah

Agenda

: Pembangunan Pengembangan Wilayah TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

Menjadikan pergerakan - Terlaksananya Fasilitasi - Fasilitasi dan koordinasi masyarakat yang dinamis dan koordinasi untuk konektivitas simpul transportasi guna mendorong aktivitas mendorong dan pusat kota dan pusat kegiatan perekonomian membangun konektivitas strategis Wilayah

KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN

- Meningkatan sistem - Diarahkan untuk Mendorong jaringan dan pelayanan pelebaran jalan Pasar Pandeglang transportasi perkotaan Perbatasan Baros (Gayam) dan pusat kegiatan strategis

- Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah

- Meningkatkan kapasitas - Diarahkan untuk mendorong untuk dan aksesibilitas terbangunnya jalan tol Serang infrastruktur ekonomi Panimbang dalam pelayanan publik

- Fasilitasi dan kordinasi revitalisasi sistem transportasi massal

- Mendorong revitalisasi jaringan kereta api melalui aktualisasi public private partneurship

- Diarahkan untuk Mendorong terlaksananya reaktivasi jalur KA Rangkasbitung - Labuan

- Diarahkan untuk mendorong percepat terlaksananya reaktivasi jalur KA Saketi – Bayah - Diarahkan untuk Mendorong terbangunnya pelabuhan regional Cikeusik - Diarahkan untuk Mendorong terbangunnya Pelabuhan Kapal Pesiar di KEK Tj. Lesung Diarahkan untuk mendorong terbangunnya Bandara Banten Selatan

PROGRAM Peningkatan pelayanan perhubungan

TUJUAN

SASARAN

Menjadikan pergerakan masyarakat yang dinamis guna mendorong aktivitas perekonomian

STRATEGI

KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

pelayanan - Kordinasi dan fasilitasi pemanfaatan - Mendorong peningkatan - Diarahkan untuk mewujudkan - Peningkatan Program Koordinasi danperhubungan Fasilitasi Energi energi serta percepatan elektrifikasi serta terpenuhinya kebutuhan energi listrik dan Sumber Daya Mineral pemenuhan suplai listrik untuk pengembangan dan bagi seluruh wilayah penduduk memenuhi kebutuhan pemanfaatan Pandeglang domestik/masyarkat pengembangan sumber energi baru terbarukan

- Terlaksananya pembangunan dan penataan, fasilitasi dan koordinasi untuk menjadikan aktivitas perekonomian lancar

- Pembangunan dan penataan - Membangun dan - Diarahkan pada pembangunan dan jaringan transportasi, sarana dan mengembangkan peningkatan teknologi informasi, prasarana informasi dan jaringan, sarana dan potensi daerah, data informasi komunikasi melalui koordinasi dan prasarana informasi dan pembangunan serta penetapan e peningkatan kerjasama antara komunikasi yang government Pemerintah, Pemerintah Daerah terintegrasi dengan dengan swasta meningkatkan peran kerjasama pemerintahswasta

- Program Pengembangan Informasi dan Media Massa

Komunikasi,

- Diarahkan pada pembangunan wi-fi / hotspot pada setiap Kecamatan

- Diarahkan untuk menyiapkan pusat layanan petani dan nelayan (call centre / sms centre) - Peningkatan efektivitas dan - Mendorong penyediaan ketersambungan jaringan irigasi dan sarana dan prasarana sumber air irigasi dan Ketahanan Air

Mendorong terbangunnya bendungan untuk DAS Ciliman dan Cilemer yang berfungsi sebagai waduk penyedia air, pengendali banjir, dan sumber PLTA

- Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

Menjadikan pergerakan Peningkatan pelayanan perhubungan - Terlaksananya - Terwujudnya Sinergi antara program - Meningkatkan - Diarahkan pada peningkatan - Program Pembangunan/Pemeliharaan masyarakat yang dinamis pembangunan dan pembangunan infrastruktur yang pembangunan saranapembangunan sarana dan prasarana Jalan dan Jembatan guna mendorong aktivitas peningkatan sarana menjadi kewenangan pusat, propinsi prasarana pendukung pendukung pertanian, pariwisata perekonomian prasarana khususnya dan kabupaten pertumbuhan ekonomi serta aksesibilitas perdesaan jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan

- Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penujang Ke-PU-an Mengoptimalkan penataan - Terlaksananya - Konsistensi pendayagunaan ruang wilayah yang optimalisasi fungsi rencana tata ruang, pemanfaatan berkelanjutan dan kawasan, perencanaan ruang dan pengendalian berwawasan lingkungan tata ruang, pemanfaatan pemanfaatan ruang serta ruang, dan pengendalian pelestarian lingkungan hidup pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup

- Melakukan penataan - Diarahkan pada penyelenggaraan - Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan ruang yang penataan ruang untuk sektor Pegendalian Pemanfaatan Tata Ruang berkelanjutan dan unggulan daerah yang didukung oleh berwawasan lingkungan manajemen pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)

- Pogram Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Kota serta Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN

Menjadikan pergerakan masyarakat yang dinamis guna mendorong aktivitas perekonomian

PROGRAM Peningkatan pelayanan perhubungan - Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- Penyediaan Air minum, Penanganan - Menyediakan Air persampahan, dan air limbah serta Minum, menangani pengelolaan sanitasi lingkungan persampahan, dan air dengan penguatan kerjasama limbah serta antara Pemerintah dengan dunia pengelolaan sanitasi usaha lingkungan

- Meningkatkan aksesebilitas dalam pelayanan publik

- Diarahkan pada percepatan pembangunan, peningkatan kualitas dan kuantitas permukiman serta penataan permukiman melalui stimulus pemerintah pusat dan daerah dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha


MATRIKS VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016-2021 Visi Misi Ke-3 Agenda TUJUAN Peningkatan nilai tambah sektor pertanian

: Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui Transformasi Harmoni Agribisnis, Maritimbisnis dan Wisatabisnis menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera 2020 : Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian : Agenda Pembangunan Daya Saing Daerah SASARAN - Tercapainya ketersediaan, dan Peningkatan produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian

STRATEGI - Mengembangkan kawasan produksi pertanian

KEBIJAKAN - Pembangunan kawasan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi

ARAH KEBIJAKAN - Diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian berbasis pasar

- Menyediakan Sarana dan Prasarana Pertanian

- Penyediaan sarana dan - Diarahkan pada perbaikan mutu prasarana pertanian intensifikasi, perluasan areal, perbaikan jaringan irigasi tani - Diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian

PROGRAM - Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian berkelanjutan

-

Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian

- Diarahkan pada pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan irigasi tani

- Diarahkan pada Perlindungan - Program Perlindungan Tanaman, Hewan dan Tanaman, Hewan dan Masyarakat Masyarakat Veteriner Veteriner - Meningkatnya Jaringan - Meningkatan jaringan, Kelembangan dan kelembagaan dan investasi Investasi Industri industri pertanian Pertanian

- Pembangunan Kerangka - Diarahkan untuk mendirikan Pusat - Program Perluasan Jaringan Bisnis dan Pasar Agribisnis Agribisnis Produk Pertanian

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN - Diarahkan pada pendirian Pusat Distribusi Agro

PROGRAM - Program Pembangunan/ Pengembangan sentra-sentra Industri/usaha potensial

- Diarahkan pada Pendirian/pembentukan pusat pelatihan agro bisnis

- Program Pembangunan Pusat Pelatihan Pertanian

- Diarahkan pada pengembangan, kelembagaan, SDM dan penyuluhan - Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat

- Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana serta melakukan diversifikasi untuk peningkatan ketahanan pangan

Program Pengembangan Kelembagaan, SDM dan Penyuluhan

- Peningkatan - Diarahkan pada pengembangan - Program Peningkatan Ketahanan Pangan kemampuan dan diversifikasi serta peningkatan kapasitas sumberdaya sarana dan prasarana ketahanan manusia dalam pangan untuk mencapai pengembangan swasembada pangan diversifikasi produktivitas Pangan


: Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui Transformasi Harmoni Agribisnis, Maritimbisnis dan Wisatabisnis menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera 2020 : Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Maritim : Agenda Pembangunan Daya Saing Daerah

TUJUAN SASARAN Meningkatkan nilai tambah - Meningkatnya maritim bisnis pengelolaan dan produk maritimbisnis

STRATEGI - Peningkatan pengelolaan dengan memperhatikan pro growth, pro job, pro poor and pro environment)

KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM Meningkatkan - Diarahkan pada peningkatan - Program Pengelolaan, Pemanfaatan, pengelolaan ketersediaan ketersediaan produk kelautan dan Pemasaran dan Pengembangan Sumber produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan Daya Kelautan dan Perikanan perikanan secara terpadu dengan memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup

- Diarahkan pada peningkatan, - Program Pengembangan Kawasan Perikanan pemanfaatan serta pembinaan Budidaya kehandalan nelayan dan pembudidaya serta pengoptimalan nilai tambahnya - Program Pembinaan dan SDM Kemaritiman - Program Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap - Meningkatnya sarana dan - Memfasilitasi, mengkoordinasi dan prasarana maritimbisnis meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan swasta dalam pembangunan dan penataan jaringan sarana dan prasarana maritimbisnis

Membangun dan - Diarahkan pada pendirian pusat mengembangkan sarana pendidikan dan pelatihan dan prasarana kemaritiman. maritimbisnis melalui - Diarahkan pada penyediaan lahan aktualisasi public private maritimindustri partneurship - Diarahkan untuk mendorong berkembangnya industri galangan kapal ikan

- Program Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Maritimbisnis

MATRIKS VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016-2021 Visi Misi Ke-5 Agenda

: Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui Transformasi Harmoni Agribisnis, Maritimbisnis dan Wisatabisnis menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera 2020 : Modernisasi Pengelolaan Potensi Wisata : Agenda Pembangunan Daya Saing Daerah

TUJUAN SASARAN STRATEGI Meningkatkan wisatabisnis - Meningkatnya kualitas - Pengembangan pariwisata kawasan/destinasi wisata unggulan melalui keberagaman objek/ destinasi wisata

KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN - Diarahkan untuk pengembangan Atraksi wisata alam (seperti Tahura) , wisata buatan (agrowisata), minat khusus

- Diarahkan untuk agro wisata - Perluasan Potensi Kawasan Pariwisata

PROGRAM - Program Konservasi Keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan

mengembang - Program Pengembangan agro wisata

- Diarahkan untuk menggali Potensi - Program Penciptaan dan Pengembangan Wisata Destinasi Pariwisata - Diarahkan untuk mendorong - Program Peningkatan modernisasi wisata air Unggulan

Produk Pariwisata

- Diarahkan untuk mendorong - Program sarana dan prasarana wisata internasionalisasi / tujuan wisata dunia KEK Tj. Lesung - Program peningkatan iklim investasi pariwisata - Menguatnya SDM - Pengembangan Kualitas/ - Diarahkan untuk mendirikan pusat - Program Pengembangan Kelembagaan Pelaku/masyarakat Wisata kompetensi stakeholder pelatihan SDM pariwisata Ekonomi Pariwisata (pelaku usaha), masyarakat Mengembangkan destinasi dan tenagakerja dan jasa pariwisata yang - Diarahkan untuk mendorong - Program Pengembangan Informasi dan kepariwisataan sinergis, harmonis dan terlaksananya Festival Layar / Sail Promosi Pariwisata terpadu Tanjung Lesung atau Sail Ujung Kulon - Diarahkan pada peningkatan sadar - Program pengembangan tenaga kerja wisata masyarakat kepariwisataan - Diarahkan pada Digitalisasi dan Promosi pariwisata

- Program pengembangan partisipasi kepariwisataan masyarakat

TUJUAN

SASARAN - Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Objek Wisata

STRATEGI

KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN PROGRAM - Diarahkan untuk mendorong - Program Pengembangan Managemen modernisasi pengelolaan obyek - Kepariwisataan obyek wisata - Diarahkan untuk memodernisasi - Program Pengelolaan Kekayaan dan pengelolaan obyek wisata ziarah Keragaman Budaya dan religi - Program Pengembangan Usaha Pariwisata - Diarahkan pada pengembangan paket - paket wisata alam ke TNUK dan Akarsari

- Diarahkan pada pelestarian seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal


: Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui Transformasi Harmoni Agribisnis, Maritimbisnis dan Wisatabisnis menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera 2020 : Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan dan Memperkuat Sistem Inovasi Daerah : Pembangunan Daya Saing Daerah

TUJUAN SASARAN Memperkuat Sistem Inovasi - Peningkatan Daerah kelembagaan, jaringan dan budaya inovasi

STRATEGI - Meningkatkan kapasitas Iptekin melalui kerjasama antara pihak kelitbangan

-

KEBIJAKAN Penguatan kapasitas kelembagaan, jaringan dan budaya inovasi

ARAH KEBIJAKAN PROGRAM - Diarahkan pada pengembangan - Program Penguatan, kelembagaan, Jaringan iklim yang kondusif bagi inovasi dan Budaya Inovasi dan bisnis

- Diarahkan untuk memperkuat kelembagaan kelitbangan dan daya dukung Inovasi

- Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

- Diarahkan untuk mendorong budaya inovasi - Diarahkan pada penguatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan kebijakan pembangunan - Peningkatan inovasi - Melibatkan secara aktif peran pada sektor agro, maritim praktisi, pakar dan dan wisata organisasi / profesi kelitbangan guna berkolaborasi dengan aparatur pemerintah

-

Peningkatan Mutu, Nilai - Diarahkan untuk Tambah produk/industri menumbuhkembangkan dan agro, maritim dan memperkuat keterpaduan wisata pemajuan sistem inovasi

- Diarahkan pada penyelarasan Iptekin dengan perkembangan global

- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN - Diarahkan untuk meningkatkan pengembangan inovasi dan penguasaan Teknologi Industri melalui peningkatan sarana dan prasarana industri dan KUMKM

PROGRAM

- Diarahkan untuk mengembangkan kemampuan absorpsi inovasi oleh industri, khususnya KUMKM

- Diarahkan untuk menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi

- Diarahkan pada pembangunan klaster inovasi sebagai centre of excellence atau Technology Park dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing

Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan

- Terciptanya birokrasi - Menguatnya sistem dan yang bersih dan melayani peningkatan kualitas pelayanan publik

-

Peningkatan pelayanan - Diarahkan pada penguatan - Program Penyelenggaraan Pemerintahan publik pada seluruh manajemen dan sistem pelayanan Umum satuan unit kerja publik daerah - Program Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM - Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

- Diarahkan pada pelayanan prima administrasi kependudukan

- Program Penataan Administrasi Kependudukan

- Diarahkan pada penyelesaian konflik pertanahan di daerah

- Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- Diarahkan pada kesadaran masyarakat akan arti pentingnya wawasan kebangsaan

- Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan

- Program Fasilitasi Pembinaan Ketahanan dan Kewaspadaan Masyarakat

- Diarahkan pada pengembangan - Program Perencanaan, Pengendalian dan sistem perencanaan, pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah dan evaluasi kinerja pelayanan publik

- Diarahkan pada penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan publik -

Penataan sistem dan - Diarahkan pada Pelayanan prosedur serta perizinan satu Pintu kelembagaan investasi daerah - Diarahkan pada penguatan investasi dan penanaman modal

- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Program Peningkatan Informasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal

- Program Penguatan Layanan Kawasan Ekonomi Khusus

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN PROGRAM - Diarahkan pada Jaminan kepastian - Program Pengendalian dan Pengawasan hukum dan keamanan atas Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman investasi yang dilakukan Modal

- Diarahkan pada Pemberian stimulan bagi investor

- Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kelembagaan dan kinerja aparatur

-

Melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah

Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi

- Diarahkan pada jaminan penyediaan infrastruktur dasar penunjang investasi

-

- Diarahkan pada penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah

- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah - Program Pengembangan Otonomi Daerah - Program Penataan Daerah - Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan , Desa, dan Kelurahan - Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik

- Diarahkan pada pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan daerah

- Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

- Diarahkan pada peningkatan akuntabilitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah

- Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

-

Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM - Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan

- Diarahkan pada pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- Diarahkan pada Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

- Membangun perbaikan sistem kearsipan dan data statistik daerah

- Pengelolaan kearsipan - Diarahkan pada perbaikan sistem dan data statistik administrasi kearsipan, daerah penyelamatan dokumen/ arsip, dan data statistik daerah

- Program Pembinaan dan Pengelolaan Arsip

- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip - Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah - Meningkatnya kapasitas - Meningkatnya pendapatan daerah fiskal daerah - Meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah dan tertib administasi pengelolaan keuangan dan asset daerah

-

Peningkatan - Diarahkan pada ekstensifikasi dan - Program Optimalisasi Peningkatan pendapatan asli daerah intensifikasi sumber dan kapasitas Pendapatan Daerah pendapatan daerah Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

- Diarahkan pada peningkatan pencapaian predikat Laporan Keuangan Daerah

- Program Pengakuntansian dan Pelaporan Keuangan Daerah

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI -

KEBIJAKAN Peningkatan kemampuan dan efektivitas keuangan daerah

ARAH KEBIJAKAN - Diarahkan pada peningkatan kapasitas belanja daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat

PROGRAM - Program Pengelolaan Penganggaran Daerah

- Program Peningkatan Layanan Perbendaharaan Keuangan Daerah - Diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola asset daerah - Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah - Terciptanya masyarakat yang demokratis

- Merestrukturisasi, penguatan permodalan dan perbaikan manajeman dan peningkatan kerjasama Badan Usaha Milik Daerah

- Membangun dan mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah

- Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi masyarakat

Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi pada masyarakat

- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Diarahkan pada pembangunan dan - Program Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik penguatan modal BUMD/BLUD Daerah khususnya pada sektor pariwisata, agribisnis dan aquaindustri

- Diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pembangunan daerah

- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

-

Pembinaan dan - Diarahkan pada peningkatan peningkatkan kapasitas pemahaman organisasi organisasi masyarakat masyarakat dan politik dalam dan politik berorganisasi

- Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

TUJUAN

SASARAN - Terciptanya Supremasi hukum

STRATEGI - Meningkatnya kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum

KEBIJAKAN Peningkatkan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum

ARAH KEBIJAKAN PROGRAM - Diarahkan pada penegakan hukum - Program Pemeliharaan Kantibmas dan yang berkeadilan dimasyarakat Pencegahan Tindak Kriminal tanpa memandang status, suku, ras dan agama - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat

-

- Pengurangan Risiko Bencana

- Meningkatnya Kapasitas Kesiap siagaan Aparat, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana

Peningkatan - Diarahkan pada peningkatan kesadaran, kepatuhan kesadaran akan arti pentingnya dan supremasi hukum penegakkan hukum serta penataan produk hukum daerah

Pelaksanaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara cepat dan tepat sasaran

- Program Penataan Peraturan Perundangundangan

- Diarahkan pada optimalisasi lembaga penegakan hukum

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- Diarahkan pada Kesiapsiagaan, pencegahan (Pra Bencana), Tanggap Darurat (Saat Bencana) dan Rehabilitasi, Rekonstruksi (Pasca Bencana)

- Program Pencegahan Dini dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

- Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

MATRIKS KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG PERIODE 2016-2021 (MISI-1)

Sasaran

1.

Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Kepada Seluruh Masyarakat

Indikator Sasaran


Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

GR (%)

Periode Waktu GR

% % %

99,82 93,61 56,24

0,70 5,82 6,35


100,00 97,22 73,95

100,00 100,00 79,16

100,00 100,00 84,37

100,00 100,00 89,58

100,00 100,00 94,79

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

% % %

97,52 76,59 48,09

0,91 7,44 7,17


97,99 65,34 48,59

98,11 67,74 51,96

98,22 70,15 55,34

98,33 72,56 58,72

98,44 74,96 62,10

98,55 77,37 65,48

98,55 77,37 65,48

116,49 86,55 55,30 96,21 6,60 59,19 679.765 527.135 4,57

1,27 6,46 0,75 0,40 0,87 2,34 13,49 9,01 1,75

Tahun 2010-2015 Tahun 2010-2015 Tahun 2010-2015 Tahun 2010-2015 Tahun 2012-2015 Tahun 2012-2015 Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

100,00 74,10 55,34 100,00 8,29 60,42 711.090 573.644 4,67

100,00 76,54 58,52 100,00 8,53 61,68 799.751 623.856 4,78

100,00 78,97 61,71 100,00 8,76 62,97 897.700 678.668 4,89

Satuan


2016

2017

2018

2019

2020

2021


Strategi dan Arah Kebijakan

Program Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal

Urusan Pendidikan

DISDIKBUD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar/Menengah/Men engah Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Urusan Pendidikan

DISDIKBUD

Urusan Pendidikan

DISDIKBUD

Program Peningkatan Layanan Pendidikan

Urusan Pendidikan

DISDIKBUD

Program Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan Program Peningkatan Kerjasama Pendidikan

Urusan Pendidikan

DISDIKBUD

Urusan Pendidikan

DISDIKBUD

- Angka Partisipasi Sekolah

-

-

-

a. SD Sederajat b. SMP Sederajat c. SMU Sederajat Angka Partisipasi Murni a. SD Sederajat b. SMP Sederajat c. SMU Sederajat Angka Partisipasi Kasar a. SD Sederajat b. SMP Sederajat c. SMU Sederajat Angka Melek Huruf Angka Rata-rata Lama Sekolah Indeks Pendidikan PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Pendidikan

% % % % Tahun Indeks Rp. Juta Rp. Juta %

100,00 81,40 64,89 100,00 9,00 64,28 1.004.946 738.511 5,00

100,00 83,84 68,08 100,00 9,58 65,62 1.120.646 803.097 5,11

100,00 86,27 71,26 100,00 10,16 66,99 1.246.287 873.572 5,23

100,00 86,27 71,26 100,00 10,16 66,99 1.246.287 873.572 5,23

- Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan - Diarahkan Pada Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan

Sasaran

2.

Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat

Indikator Sasaran

- Angka Harapan Hidup

- Angka Kesakitan - Rata-rata lama sakit - Persentasi Balita Gizi Buruk Indeks Angka Harapan Hidup /Indeks Kesehatan - PDRB ADHB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - PDRB ADHK Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Indeks Angka Harapan Hidup /Indeks Kesehatan

Satuan

Tahun

% Hari % Indeks Rp. Juta Rp. Juta % Indeks



Periode Waktu GR


2016

2017

63,88

64,26

2018

2019

64,63

65,01

2020

65,39

2021

65,77


63,51

0,45

Tahun 2012-2015

29,87 7,02 1,33 66,94 195.102 160.979 3,61

-9,07 6,94 4,64 0,66 12,72 8,11 1,60

Tahun 2010-2015 Tahun 2010-2015 Tahun 2010-2015 Tahun 2012-2015 Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

27,97 6,32 1,16 67,22 253.612 173.723 3,68

26,20 5,69 1,01 67,50 279.817 187.356 3,76

24,53 5,12 0,88 67,78 308.122 202.120 3,84

22,97 4,61 0,76 68,06 338.382 218.112 3,92

21,51 4,15 0,66 68,34 370.174 235.212 4,00

20,15 3,73 0,58 68,62 403.858 253.722 4,08

20,15 3,73 0,58 68,62 403.858 253.722 4,08

66,94

0,66

Tahun 2012-2015

67,22

67,50

67,78

68,06

68,34

68,62

68,62



Bidang Urusan


Program Sekolah Berstandar Nasional

Urusan Pendidikan

DISDIKBUD

Program Pembudayaan Gemar Membaca Program Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan

DPA

Urusan Perpustakaan

DPA

65,77

- Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas - Diarahkan Pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Kesehatan Program Obat dan Urusan Kesehatan DINKES DAN RSUD Perbekalan Kesehatan Program Pengadaan Urusan Kesehatan RSUD dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Program Urusan Kesehatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

RSUD

Program Upaya Urusan Kesehatan Kesehatan Masyarakat Program Pencegahan Urusan Kesehatan dan Penanggulangan Penyakit Menular

DINKES / RSUD

Program Standarisasi Urusan Kesehatan Pelayanan Kesehatan

DINKES

DINKES

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan



Periode Waktu GR


2016

2017

2018

2019

2020

2021




Bidang Urusan


Urusan Kesehatan

DINKES / RSUD

Urusan Kesehatan

DINKES

Urusan Kesehatan

DINKES

Urusan Kesehatan

DINKES

Program Pengadaan, Urusan Kesehatan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesm as Pembantu dan Jaringannya

DINKES

Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

3. Tertanggulanginya Kemiskinan dan Pengangguran yang Diprioritaskan Pada Kantong-kantong Kemiskinan dengan Memprioritaskan Pemberdayaan Masyarakat

- Jumlah Penduduk Miskin

-

Persentasi Penduduk di bawah Garis Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran Indeks Gini Rasio

Jiwa

% % Indeks Indeks

124.410

-0,54

Tahun 2010-2015

112.388

109.050

105.811

102.668

99.619

96.421

96.421

10,43 10,22 62,27 0,20

-1,31 -2,06 0,67 -1,89


8,81 9,08 62,53 0,19

8,45 8,83 62,80 0,19

8,10 8,57 63,06 0,18

7,77 8,32 63,32 0,18

7,45 8,06 63,59 0,18

7,13 7,08 63,86 0,17

7,13 7,08 63,86 0,17 - Penguatan dan perbaikan sosial

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan



Periode Waktu GR


2016

2017

2018

2019

2020

2021




Bidang Urusan


Program Penanggulangan Kemiskinan Program Sarana dan Prasarana Sosial

Urusan Sosial

DINSOS/ DISNAKERTRANS

Urusan Sosial


Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS

Urusan Sosial


Program Pengentasan Desa Tertinggal

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DPMPD

- Diarahkan Pada Peningkatan Peran Lembaga dalam Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bagi Masyarakat Miskin Melalui Kartu Pandeglang Berkah yang Mencakup Pelayanan Berobat Gratis dan Beasiswa, Tunjangan Kelahiran Berupa Bantuan Kotak Bayi Berkah dan Tunjangan Kematian, Rehab Rumah Masyarakat Tidak Layak Huni, Ketahanan Pangan Keluarga Miskin, Peduli Teman di Sekolah, dan Peduli Keluarga Binaan - Diarahkan pada pembinaan bagi PSKS, lembaga kesos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

- Diarahkan pada Pembinaan dan Bantuan Sosial Kepada PMKS Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Serta Pemberdayaan agar Mampu Mewujudkan Kemandirian

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan



Periode Waktu GR


2016

2017

2018

2019

2020


2021



Bidang Urusan


Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DPMPD

- Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Masyarakat dan Perekonomian - Diarahkan pada Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat yang Bersifat Partisipatif, Peningkatan Kelembagaan yang Dilaksanakan Secara Swakelola dan Berkelanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Program Pemberdayaan Ekonomi

4.

Meningkatkannya Fungsi Serta Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Pasar

- Tingkat Inflasi

- PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor - PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan - PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor - PDRB ADHK Sektor Jasa Perusahaan - Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor - Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Perusahaan

%

5,13

9,09

Tahun 2013-2015

8,00

8,10

8,20

8,25

8,30

8,40

8,40

Rp. Juta

2.208.351

7,58

Tahun 2013-2015

2.673.047

2.910.810

3.163.502

3.428.916

3.702.203

3.986.461

3.986.461

Rp. Juta Rp. Juta

45.984 1.975.749

11,16 4,68

Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

242.025 2.064.566

281.486 2.155.995

326.738 2.252.151

378.249 2.353.281

436.184 2.457.320

501.633 2.566.666

501.633 2.566.666

Rp. Juta %

38.803 3,82

6,65 -1,12

Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

41.312 3,79

43.955 3,76

46.781 3,73

49.803 3,71

52.986 3,68

56.387 3,65

56.387 3,65

0,94

-3,74

Tahun 2013-2015

0,91

0,89

0,87

0,84

0,82

0,80

0,80

%

- Penguatan dan Perbaikan Perdagangan dan Pasar - Diarahkan Pada Penyiapan Pasar Sehat Melalui Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat - Diarahkan pada Penciptaan Sistem Logistik yang Efisien Untuk Menjaga Kelancaran Distribusi Bahan Pokok

DPMPD/SETDA

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan



Periode Waktu GR


2016

2017

2018

2019

2020


2021



Bidang Urusan


- Diarahkan pada Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) Sebagai Sarana Efisiensi Distribusi dan Alternatif Pembiayaan Program Penyediaan Urusan Pekerjaan Peningkatan Sarana Umum dan Prasarana Penunjang Perekonomian

DPPKP/ DINKOP UMKM / DISPERINDAG ESDM

Program Peningkatan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik

Urusan Perdagangan

DINKOP UMKM / DISPERINDAG ESDM

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Urusan Perdagangan


Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Urusan Perdagangan


- Diarahkan Pada Peningkatan Upaya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Melalui Gerakan Konsumen Cerdas dan Tertib Ukur Melalui Pelayanan Tera/ Tera Ulang serta Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

- Diaarahkan pada Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri Melalui Peningkatan Peran Pedagang Mikro, Kecil, dan Menengah (PMKM) dalam Mewujudkan Penciptaan

5. Meningkatnya Implementasi Norma Agama

- Jumlah Fasilitasi/ Bantunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keagamaan

Lembaga / Organisasi

-

-

-

172

179

100

100

100

100

751

Sasaran

Indikator Sasaran

- Tidak Terjadinya Konflik Umat Beragama Skala Provinsi dan Nasional - Jumlah Pembinaan, Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama - Angka Partisipasi Sekolah MI / SD Sederajat - Angka Partisipasi Murni MI / SD Sederajat - Angka Partisipasi Kasar MI / SD Sederajat - Angka Rata-rata Lama Sekolah - Indeks Pendidikan

Satuan


Kali Kali % % % Tahun Indeks

1 99,82 97,52 116,49 6,60 59,19


Periode Waktu GR

-

-

-

-

0,70 0,91 1,27 0,87 2,34



2016

2017

2018

-

2019

-

2020

-


2021

-

-

-



Bidang Urusan


-

91

91

91

91

91

91

546

100,00 97,99 100,00 8,29 60,42

100,00 98,11 100,00 8,53 61,68

100,00 98,22 100,00 8,76 62,97

100,00 98,33 100,00 9,00 64,28

100,00 98,44 100,00 9,58 65,62

100,00 98,55 100,00 10,16 66,99

100,00 98,55 100,00 10,16 66,99 - Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Pembinaan Kelembagaan Keagamaan dan Kehidupan Beragama - Diarahkan pada Optimalisasi Madrasah Diniyah Sebagai Pondasi Tauhid dan Akhlaq - Diarahkan pada Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Kehidupan Beragama

6. Meningkatnya Kapasitas - Juara Olahraga Tingkat Provinsi / Nasional Pemuda Berprestasi dan Sarana Olahraga - Pembangunan dan Pemanfaatan GOR Multiguna Sebagai Gedung Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda - Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan

Cabang

-

Unit Penghargaan

3 -

-

-

-

3

3

3

3

3

15

-

-

-

2

2

2

2

2

10

-

-

-

5

5

5

5

5

25

Program Fasilitasi, Penunjang Urusan Koordinasi dan Pemerintahan Pembinaan Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

SETDA

Program Peningkatan Penunjang Urusan Kualitas Kehidupan Pemerintahan Beragama

SETDA

Program Peningkatan Penunjang Urusan Kualitas, Peran dan Pemerintahan Fungsi Ulama dan Santri

SETDA

Program Peningkatan Penunjang Urusan Sarana dan Pemerintahan Prasarana Keagamaan

SETDA

Sasaran

Indikator Sasaran

- Jumlah Fasilitasi Pengembangan Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda - Jumlah Fasilitasi Olahraga

Satuan

Fasilitasi / Kegiatan



GR (%)

Periode Waktu GR

-

-

-


2016

2017

2018

2019

2020


2021

11

15

20

20

20

20

175

2

5

8

11

11

11

175



Bidang Urusan


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Urusan Pemuda dan Olahraga

DISPORA

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga


DISPORA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga


DISPORA

Program Peningkatan Peran Serta Pemuda


DISPORA

Program Peningkatan Urusan Pemuda Upaya Penumbuhan dan Olahraga Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

DISPORA

- Peningkatan Kualitas, Kuantitas, Pembinaan Olahraga dan Sarana Prasarana Olahraga - Diarahkan pada Pelatihan dan Pembinaan Keolahragaan

- Diarahkan pada Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga pada Setiap Kecamatan

- Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Berbagai Bidang Pembangunan - Diarahkan pada Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dalam Gerakan Kepemudaan serta Pengembangan Jiwa Kewirausahaan dan Kreativitas Pemuda - Diarahkan pada Pembangunan dan Pemanfaatan GOR Multiguna Sebagai Gedung Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda

Sasaran

7.

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Sasaran

Satuan



Periode Waktu GR


2016

2017

2018

2019

2020

2021


- Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu

%

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

- Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di PUSKESMAS mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS - Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Tterlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

%

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

35,29

-

-

95,00

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

100,00

- Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

%

17,65

-

-

95,00

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

100,00

- Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak - Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum - Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan - Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

%

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

-

-

-

70,00

76,00

82,00

88,00

94,00

100,00

100,00

%

-

-

-

70,00

76,00

82,00

88,00

94,00

100,00

100,00

%

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00



Bidang Urusan


Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DP2KBP3A

- Pengarusutamaan Gender - Diarahkan pada Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengarusutamaan Gender

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan - Diarahkan pada Peningkatan, Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi serta Terlindunginya Hak-hak Anak

DP2KBP3A

DPMPD

Sasaran

8. Terkendalinya Angka Kelahiran dengan Meningkatkan Kualitas Reproduksi

Indikator Sasaran

Satuan



Periode Waktu GR


2016

2017

2018

2019

2020

2021


- Jumlah Penduduk

Jiwa

1.194.911

0,78

Tahun 2010-2015

1.275.363

1.290.719

1.306.027

1.321.281

1.336.476

1.351.525

1.351.525

- Laju Pertumbuhan Penduduk - Jumlah Rumah Tangga - Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun 3,5% - Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%.

% KK %

0,55 281.359 100,00

0,78 0,61 -

Tahun 2010-2015 Tahun 2010-2015 -

1,22 364.327 100,00

1,20 370.229 100,00

1,19 376.226 100,00

1,17 382.321 100,00

1,15 388.515 100,00

1,13 393.682 100,00

1,13 393.682 100,00

%

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

- Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber- KB tidak Terpenuhi (Unmet Need) 5% - Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB 70%

%

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

- Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%

%

91,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

- Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan - Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan. - Cakupan Penyediaan Alat dan Obat untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat 30% Setiap Tahun - Data Mikro Keluraga di setiap Desa/Kelurahan 100% di Setiap Tahun

%

5,84

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00



Bidang Urusan


Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DP2KBP3A

Program Keluarga Berencana

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

DP2KBP3A

- Perluasan Informasi Ddukasi dan Pelayanan Kontrasepsi KB/KR - Diarahkan kepada Peningkatan Peran Serta Masyarakat Terhadap Penggunaan KB/KR Mandiri

Program Ketahanan Keluarga

Program Pemberdayaan Keluarga Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera

DP2KBP3A

DP2KBP3A

DP2KBP3A

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan



Periode Waktu GR


2016

2017

2018

2019

2020


2021



Bidang Urusan

Program Urusan Keluarga Pemberdayaan Peran Berencana dan Serta Masyarakat Keluarga dalam Pelayanan KBSejahtera KR 9. Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah

- Terselenggaranya Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Rangka Kerjasama Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) Tingkat Kabupaten/Kota dengan Pengusaha Tingkat Provinsi/ Nasional

1 kali / tahun

- PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan - PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor - PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan - PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor - Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan - Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor - Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran

Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1.188.021 2.208.351

6,01 7,58

Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

7.382.438 2.673.047

8.012.362 2.910.810

8.678.972 3.163.502

9.375.847 3.428.916

10.089.447 3.702.203

10.827.996 3.986.461

10.827.996 3.986.461

1.048.398 1.975.749

4,26 4,68

Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

1.091.190 2.064.566

1.135.001 2.155.995

1.180.927 2.252.151

1.229.069 2.353.281

1.278.325 2.457.320

1.329.921 2.566.666

1.329.921 2.566.666

%

0,74

-0,50

Tahun 2013-2015

0,74

0,74

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

%

3,82

-1,12

Tahun 2013-2015

3,79

3,76

3,73

3,71

3,68

3,65

3,65

Indeks

62,27

0,67

Tahun 2012-2015

62,53

62,80

63,06

63,32

63,59

63,86

63,86


DP2KBP3A

1

- Peningkatan Kualitas, Penciptaan Iklim Usaha, Pengembangan Kewirausahaan dan Sistem Pendukung Koperasi Serta Pengusaha UMKM - Diarahkan pada Peningkatan Peranan Koperasi dan Pengusaha UMKM Bidang Pertanian dan Jasa Pariwisata Serta Usaha Pendukungnya Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


Program Urusan Koperasi Pengembangan dan Usaha Kecil Sistem Pendukung Menengah Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah


Sasaran

10. Meningkatnya Etos Kerja dan Produktivitas Masyarakat

Indikator Sasaran

Satuan



Periode Waktu GR


2016

2017

2018

2019

2020

2021


- Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

%

56,18

-

-

85,00

90,00

95,00

100,00

100,00

100,00

100,00

- Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat - Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan - Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan - Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) - Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek - Besaran Pemeriksaan Perusahaan - Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

%

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

% %

20,73 100,00

-

-

50,00 100,00

60,00 100,00

70,00 100,00

80,00 100,00

90,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

%

86,70

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

% %

31,25 11,00

-

-

45,00 50,00

56,00 60,00

67,00 70,00

78,00 80,00

89,00 90,00

100,00 100,00

100,00 100,00



Bidang Urusan


Program Peningkatan Urusan Koperasi Kualitas Kelembagaan dan Usaha Kecil Koperasi Menengah


Program Peningkatan Urusan Kualitas dan Ketenagakerjaan Produktivitas Tenaga Kerja


Program Peningkatan Urusan dan Perluasan Ketenagakerjaan Kesempatan Kerja


Program Perlindungan Urusan Pengembangan Ketenagakerjaan Lembaga Ketenagakerjaan


Program Fasilitasi Transmigrasi


- Penyelenggaraan Pelatihan dan Latihan Serta Pembinaan - Diarahkan pada Pelatihan Ketenagakerjaan Berbasis Kompetensi, Pemberdayaan Masyarakat serta Pembinaan bagi Pelaku Usaha di Bidang Ketenagakerjaan - Diarahkan pada Fasilitasi Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi yang Berdaya Saing di Lokasi Transmigran

Urusan Ketenagakerjaan


Sasaran

Indikator Sasaran

1. Terlaksananya Fasilitasi - PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan dan Koordinasi Untuk Mendorong dan Membangun Konektivitas Wilayah

Satuan



Periode Waktu GR

Rp. Juta

1.184.189

15,15

Tahun 2013-2015

- PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan - Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Transportasi dan Pergudangan - Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Jaringan Trayek yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang Telah Berkembang pada Wilayah yang telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Rp. Juta %

981.790 2,42

7,92 -11,72

Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

%

3,10

80,00

%

-

- Tersedianya Halte pada Setiap Kabupaten/Kota yang Telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek - Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang pada Setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek - Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka dan Guardrill) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Jalan Kabupaten/Kota - Tersedianya Kapal Laut yang Beroperasi pada Lintas atau Trayek dalam Kabupaten/Kota untuk Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang telah Berkembang pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran dan tidak ada Alternatif Angkutan Jalan

%

- Tersedianya Dermaga pada setiap Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/kota untuk Melayani Kapal Laut yang Beroperasi pada Trayek dalam Kabupaten/Kota pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran dan tidak ada Alternatif Angkutan Jalan -

Rasio Elektrifikasi PDRB ADHB Sektor Pertambangan & Penggalian PDRB ADHB Sektor Listrik dan Gas PDRB ADHK Sektor Pertambangan & Penggalian PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertambangan & Penggalian - Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan


2016

2017

2.657.850

2018

3.400.762

2019

4.342.791

2020

5.530.906

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

2021

7.016.785

8.877.772

8.877.772

1.057.651 2,22

1.138.644 2,04

1.226.209 1,87

1.320.893 1,72

1.421.943 1,58

1.531.146 1,45

1.531.146 1,45

-

80,00

84,00

88,00

92,00

96,00

100,00

100,00

70,00

-

70,00

76,00

82,00

88,00

94,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

13,79

-

-

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

100,00

%

100,00

-

-

70,00

76,00

82,00

88,00

94,00

100,00

100,00

%

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

-

-

70,00

76,00

82,00

88,00

94,00

100,00

100,00

% Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta % %


100,00

90,00 2.244.627 114.391 1.547.205 1.048.398 57,91

5,43 9,10 48,04 6,25 4,26 2,25


100,00 168.863 735.207 1.641.032 1.091.190 59,61

100,00 173.077 969.667 1.739.434 1.135.001 61,35

100,00 177.049 1.276.386 1.844.292 1.180.927 63,15

100,00 180.627 1.675.622 1.956.042 1.229.069 65,00

100,00 183.563 2.191.213 2.073.185 1.278.325 66,90

100,00 186.042 2.857.703 2.197.950 1.329.921 68,86

100,00 186.042 2.857.703 2.197.950 1.329.921 68,86

0,74

-0,50

Tahun 2013-2015

0,74

0,74

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

- Fasilitasi dan Koordinasi Konektivitas Simpul Transportasi Pusat Kota dan Pusat Kegiatan Strategis


Bidang Urusan


Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan


Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR) Periode Waktu GR (%) GR


2016

2017

2018

2019

2020

2021




Bidang Urusan


Urusan Perhubungan

DISHUB

- Diarahkan untuk Mendorong Pelebaran Jalan Pasar Pandeglang Perbatasan Baros (Gayam) - Pengurangan Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah - Diarahkan untuk Mendorong untuk Terbangunnya Jalan Tol Serang Panimbang - Fasilitasi dan Kordinasi Revitalisasi Sistem Transportasi Massal - Diarahkan untuk Mendorong Terlaksananya Reaktivasi Jalur KA Rangkasbitung Labuan - Diarahkan untuk Mendorong Percepatan terlaksananya Reaktivasi Jalur KA Saketi – Bayah - Diarahkan untuk Mendorong Terbangunnya Pelabuhan Regional Cikeusik - Diarahkan untuk Mendorong Terbangunnya Pelabuhan Kapal Pesiar di KEK Tj. Lesung - Diarahkan untuk Mendorong Terbangunnya Bandara Banten Selatan Peningkatan Pelayanan Perhubungan - Kordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Energi serta Percepatan Pemenuhan Suplai Listrik untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik/Masyarakat

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan




2016

2017

2018

2019

2020

2021




Bidang Urusan


Urusan Energi dan Sumber Daya Air

BAPPEDA/ DISHUB/ DISPERINDAG ESDM

- Diarahkan untuk Mewujudkan Terpenuhinya Kebutuhan Energi Listrik bagi Seluruh Wilayah Penduduk Pandeglang Program Koordinasi dan Fasilitasi Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Terlaksananya - Media Massa Seperti Majalah, Radio dan Televisi Pembangunan dan Penataan, Fasilitasi dan Koordinasi untuk Menjadikan Aktivitas Perekonomian Lancar - Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Baru seperti Website (media online)

kegiatan

12,00

-

-

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

hari

365,00

-

-

365,00

365,00

365,00

365,00

365,00

365,00

365,00

- Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Tradisional Seperti Pertunjukan Rakyat

kegiatan

1,00

-

-

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

- Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Interpersonal seperti Sarasehan, Ceramah/Diskusi dan Lokakarya - Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Luar Ruang Seperti Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk dan Baliho - Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi di Tingkat Kecamatan - Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangannya

kegiatan

10,00

-

-

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

kegiatan

12,00

-

-

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

%

23,00

-

-

70,00

76,00

82,00

88,00

94,00

100,00

100,00

%

67,50

-

-

68,13

68,75

69,38

70,00

70,63

71,25

71,25

- PDRB ADHB Sektor Informasi dan Komunikasi - PDRB ADHK Sektor Informasi dan Komunikasi - Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Informasi dan Komunikasi

Rp. Juta Rp. Juta %

61.827 69.715 0,37

7,63 10,37 -3,61


788.795 76.813 0,36

864.926 84.579 0,35

946.545 93.159 0,34

1.033.089 102.639 0,33

1.123.179 113.008 0,32

1.217.823 124.460 0,31

1.217.823 124.460 0,31

- Pembangunan dan Penataan Jaringan Transportasi, Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi Melalui Koordinasi dan Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Swasta

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan




2016

2017

2018

2019

2020

2021




Bidang Urusan


- Diarahkan pada Pembangunan dan Peningkatan Teknologi Informasi, Potensi Daerah, Data Informasi Pembangunan Serta Penetapan E Government - Diarahkan pada Pembangunan Wi-fi / Hotspot pada Setiap Kecamatan - Diarahkan untuk Menyiapkan Pusat Layanan Petani dan Nelayan (Call Centre / SMS Centre) Program Urusan Pengembangan Komunikasi dan Komunikasi, Informasi Informatika / dan Media Massa Urusan Persandian

DISHUB / DISKOMINFO SS

Program Urusan Pengembangan dan Pekerjaan Umum Pengelolaan Jaringan dan Penataan Irigasi, Rawa dan Ruang jaringan Pengairan Lainnya

DINAS PU & PR

- Peningkatan Efektivitas dan Ketersambungan Jaringan Irigasi dan Sumber Air - Mendorong Terbangunnya Bendungan untuk DAS Ciliman dan Cilemer yang Berfungsi Sebagai Waduk Penyedia Air, Pengendali Banjir, dan Sumber PLTA

3. Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Khususnya Jalan Menuju Kawasan Agribisnis, Destinasi Pariwisata dan Pusat Pemerintahan Kecamatan

- Kondisi jalan

a. Baik b. Sedang

% %

29,11 34,02

14,23 -1,97

Tahun 2010-2015 Tahun 2010-2015

32,80 32,72

36,71 31,26

40,80 29,66

45,00 27,93

49,28 26,11

53,55 24,22

53,55 24,22

Sasaran

Indikator Sasaran

c. Buruk d. Rusak Berat - PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan - PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan - Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Transportasi dan Pergudangan - Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten/Kota Baik dan Sedang - Persentase Terhubungnya Pusat-pusat Kegiatan dan Pusat Produksi di Wilayah Kabupaten/Kota - PDRB ADHB Sektor Bangunan - PDRB ADHK Sektor Bangunan - Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Satuan

% % Rp. Juta Rp. Juta %

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 15,78 21,09 1.184.189,46 981.789,83 2,42

Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR) Periode Waktu GR (%) GR -3,10 -6,16 15,15 7,92 -11,72



2016

2017

15,01 19,46 2.657.849,58 1.057.650,62 2,22

14,19 17,84 3.400.761,81 1.138.644,16 2,04

2018

2019

13,31 16,23 4.342.791,43 1.226.208,79 1,87

12,40 14,67 5.530.906,12 1.320.892,61 1,72

2020 11,46 13,15 7.016.785,14 1.421.942,72 1,58

2021 10,52 11,71 8.877.771,57 1.531.145,80 1,45


63,13

3,74

Tahun 2010-2015

65,53

67,98

70,46

72,93

75,38

77,77

77,77

%

60,00

-

-

60,00

70,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

13,78 8,76 -1,12


2.406.561 906.914 3,79

2.848.230 984.036 3,76

3.364.343 1.068.036 3,73

3.963.328 1.159.546 3,71

4.650.871 1.258.060 3,68

5.442.926 1.365.320 3,65

5.442.926 1.365.320 3,65

1.001.813 835.302 3,82


Bidang Urusan


10,52 11,71 8.877.771,57 1.531.145,80 1,45

%

Rp. Juta Rp. Juta %


- Terwujudnya Sinergi antara Program Pembangunan Infrastruktur yang Menjadi Kewenangan Pusat, Propinsi dan Kabupaten - Diarahkan pada Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pertanian, Pariwisata Serta Aksesibilitas Perdesaan

4. Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Kawasan, Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Serta Pelestarian Lingkungan Hidup

- Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman

%

48,91

-

-

55,61

63,24

71,91

81,77

92,98

100,00

100,00

- Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai - Persentase Pengurangan Sampah di Perkotaan - Persentase Pengangkutan Sampah - Persentase pengoperasian TPA

%

36,00

-

-

40,90

46,48

52,81

60,00

68,17

77,46

77,46

% % %

11,00 43,00 43,00

-

-

12,77 48,57 48,57

14,83 54,86 54,86

17,22 61,97 61,97

20,00 70,00 70,00

23,22 79,07 79,07

26,97 89,31 89,31

26,97 89,31 89,31

Program Urusan Pembangunan/Pemeli Pekerjaan Umum haraan Jalan dan dan Penataan Jembatan Ruang

DINAS PU & PR

Program Penyediaan Urusan Peningkatan Sarana Pekerjaan Umum dan Prasarana dan Penataan Penujang ke-PU-an Ruang

DINAS PU & PR

Sasaran

Indikator Sasaran

- Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) Lebih dari 2 Kali Setahun

- Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang Diterbitkan - Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan - Persentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) - Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu Penerbitan Paling Lama 10 (Sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap - Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta Digital - Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan - PDRB ADHB Sektor Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang - PDRB ADHK Sektor Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang - Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Satuan




2016

2017

2018

2019

2020


2021

%

29,00

-

-

33,23

38,08

43,63

50,00

57,29

65,65

65,65

% %

29,00 36,00

-

-

33,23 40,90

38,08 46,48

43,63 52,81

50,00 60,00

57,29 68,17

65,65 77,46

65,65 77,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

% %

36,00

-

-

40,90

46,48

52,81

60,00

68,17

77,46

77,46

%

58,00

-

-

66,46

76,16

87,27

100,00

100,00

100,00

100,00

%

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

40,00

-

-

42,29

44,72

47,29

50,00

52,87

55,90

55,90

Rp. Juta

11.390

10,53

Tahun 2013-2015

16.912

18.361

19.896

21.501

23.146

24.849

24.849

Rp. Juta

10.827

6,97

Tahun 2013-2015

11.561

12.337

13.169

14.061

15.004

16.014

16.014

3,11

1,19

Tahun 2013-2015

3,16

3,21

3,25

3,31

3,36

3,41

3,41

%



Bidang Urusan


- Konsistensi Pendayagunaan Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Serta Pelestarian Lingkungan Hidup - Diarahkan pada penyelenggaraan penataan ruang untuk sektor unggulan daerah yang didukung oleh manajemen pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup Program Urusan BAPPEDA/ DPPKP Perencanaan, Pekerjaan Umum Pemanfaatan dan dan Penataan Pendalian Ruang pemanfaatan Tata Ruang Program Perlindungan Urusan DLHKK dan Konservasi Lingkungan Sumber Daya Alam Hidup (SDA)

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan




2016

2017

2018

2019

2020

2021




Bidang Urusan


Pogram Pengendalian Pencemaran dan Kualitas Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup

DLHKK

Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Kota serta Ruang Terbuka Hijau (RTH)


DLHKK

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan


DLHKK

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

DPPKP/DINKOP UMKM / DISPERINDAG ESDM /BAPPEDA


Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

DPPKP/BAPPEDA/D LHKK

- Penyediaan Air minum, Penanganan persampahan, dan air limbah serta pengelolaan sanitasi lingkungan dengan penguatan kerjasama antara Pemerintah dengan dunia usaha - Diarahkan pada percepatan pembangunan, peningkatan kualitas dan kuantitas permukiman serta penataan permukiman melalui stimulus pemerintah pusat dan daerah dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha


Sasaran

Indikator Sasaran

1. Tercapainya - PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ketersediaan, dan Peningkatan produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian - PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Nilai Tukar Petani

Satuan

Rata-Rata Laju Kondisi Pertumbuhan (GR) Kinerja Pada Awal Periode Waktu Periode GR (%) GR RPJMD


2016

2017

2018

2019

2020

2021


Rp. Juta

6.868.630

10,54

Tahun 2013-2015

1.382.532

1.573.590

1.787.538

2.025.132

2.285.419

2.572.186

2.572.186

Rp. Juta %

5.062.493 24,04

2,72 -1,54

Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

5.191.009 23,78

5.319.382 23,52

5.452.570 23,27

5.590.722 23,01

5.728.569 22,77

5.871.434 22,52

5.871.434 22,52

-

102,32

102,46

102,60

102,75

102,89

103,04

103,04

Indeks

-

-



Bidang Urusan


Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian berkelanjutan

Urusan Pertanian

DISTAN

Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian

Urusan Pertanian

DISTAN/ DINAS PU & PR

- Mengembangkan kawasan produksi pertanian - Diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian berbasis pasar

- Menyediakan Sarana dan Prasarana Pertanian - Diarahkan pada perbaikan mutu intensifikasi, perluasan areal, perbaikan jaringan irigasi tani - Diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian - Diarahkan pada pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan irigasi tani

- Diarahkan pada Perlindungan Tanaman, Hewan dan Masyarakat Veteriner

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan



2016

2017

2018

2019

2020

2021



Program Pembangunan Daerah Program Perlindungan Tanaman, Hewan dan Masyarakat Veteriner

2. Meningkatnya Jaringan - PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kelembangan dan Investasi Industri Pertanian - PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Nilai Tukar Petani - PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan - PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan - Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan

Rp. Juta

6.868.630

10,54

Tahun 2013-2015

1.382.532

1.573.590

1.787.538

2.025.132

2.285.419

2.572.186

2.572.186

Rp. Juta %

5.062.493 24,04

2,72 -1,54

Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

5.191.009 23,78

5.319.382 23,52

5.452.570 23,27

5.590.722 23,01

5.728.569 22,77

5.871.434 22,52

5.871.434 22,52

Indeks Rp. Juta Rp. Juta %

1.188.021 1.048.398 0,74

0,00 6,01 4,26 -0,50


102,32 7.382.438 1.091.190 0,74

102,46 8.012.362 1.135.001 0,74

102,60 8.678.972 1.180.927 0,73

102,75 9.375.847 1.229.069 0,73

102,89 10.089.447 1.278.325 0,73

103,04 10.827.996 1.329.921 0,73

103,04 10.827.996 1.329.921 0,73

Bidang Urusan


Urusan Pertanian

DISTAN

- Meningkatan jaringan, kelembagaan dan investasi industri pertanian - Diarahkan untuk mendirikan Pusat Agribisnis - Diarahkan pada pendirian Pusat Distribusi Agro Program Perluasan Urusan Jaringan Bisnis dan Pertanian Pasar Produk Pertanian Program Urusan Industri Pembangunan/ Pengembangan sentrasentra Industri/usaha potensial

DISTAN/DPPKP

DISKOP & UMKM / DISPERINDAG ESDM

- Diarahkan pada Pendirian/pembentukan pusat pelatihan agro bisnis Program Pembangunan Pusat Pelatihan Pertanian

Urusan Pertanian

DPKK/ DISTAN

Program Pengembangan Kelembagaan, SDM dan Penyuluhan

Urusan Pertanian

DPKK/DISTAN

- Diarahkan pada pengembangan, kelembagaan, SDM dan penyuluhan

Sasaran

3. Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat

Indikator Sasaran

Satuan



2016

2017

2018

2019

2020

2021



Rp. Juta

6.868.630

10,54

Tahun 2013-2015

1.382.532

1.573.590

1.787.538

2.025.132

2.285.419

2.572.186

2.572.186

- PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan - Nilai Tukar Petani - Ketersediaan energi dan protein perkapita - Penguatan cadangan pangan - Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

Rp. Juta %

5.062.493 24,04

2,72 -1,54

Tahun 2013-2015

5.191.009 23,78

5.319.382 23,52

5.452.570 23,27

5.590.722 23,01

5.728.569 22,77

5.871.434 22,52

5.871.434 22,52

Indeks % % %

78,00 42,80 82,00

40,53 10,63 3,15


102,32 100,00 70,00 100,00

102,46 100,00 75,18 100,00

102,60 100,00 80,73 100,00

102,75 100,00 86,70 100,00

102,89 100,00 93,11 100,00

103,04 100,00 100,00 100,00

103,04 100,00 100,00 100,00

% % % %

84,00 70,10 100,00 40,00

-4,27 0,00 59,68 16,89


100,00 100,00 100,00 70,00

100,00 100,00 100,00 75,18

100,00 100,00 100,00 80,73

100,00 100,00 100,00 86,70

100,00 100,00 100,00 93,11

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

-

Stabilitas harga dan pasokan pangan Pencapaian skor Pola Pengan Harapan (PPH) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Penanganan daerah rawan pangan



Bidang Urusan


Urusan Ketahanan Pangan

DPKK

- Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana serta melakukan diversifikasi untuk peningkatan ketahanan pangan - Diarahkan pada pengembangan diversifikasi serta peningkatan sarana dan prasarana ketahanan pangan untuk mencapai swasembada pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan


Sasaran

Indikator Sasaran

1. Meningkatnya pengelolaan dan produk maritimbisnis -

Satuan

Rata-Rata Laju Kondisi Pertumbuhan (GR) Kinerja pada awal periode GR (%) Periode Waktu GR RPJMD


2017

2018

2019

2020

2021



Rp. Juta

6.868.629,99

10,54

Tahun 2013-2015

1.382.531,91

1.573.590,44

1.787.537,63

2.025.131,52

2.285.419,10

2.572.185,98

2.572.185,98

PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan

Rp. Juta %

5.062.493,47 24,04

2,72 -1,54

Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

5.191.009,16 23,78

5.319.382,33 23,52

5.452.569,70 23,27

5.590.722,43 23,01

5.728.568,90 22,77

5.871.434,27 22,52

5.871.434,27 22,52

Rp. Juta Rp. Juta %

1.188.021,27 1.048.398,11 0,74

6,01 4,26 -0,50


7.382.438,03 1.091.189,57 0,74

8.012.362,15 1.135.001,07 0,74

8.678.971,66 1.180.926,71 0,73

9.375.847,35 1.229.069,12 0,73

10.089.446,99 1.278.324,68 0,73

10.827.996,18 1.329.921,15 0,73

10.827.996,18 1.329.921,15 0,73


Program Pembangnan Daerah

Bidang Urusan


Program Pengelolaan, Pemanfaatan, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan

DKP

Program Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Program Pembinaan dan SDM Kemaritiman Program Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap


DKP


DKP


DKP

- Peningkatan pengelolaan dengan memperhatikan pro growth, pro job, pro poor and pro environment ) - Diarahkan pada peningkatan ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

- Diarahkan pada peningkatan, pemanfaatan serta pembinaan kehandalan nelayan dan pembudidaya serta pengoptimalan nilai tambahnya

2. Meningkatnya sarana dan prasarana maritimbisnis -


Rp. Juta

6.868.630

10,54

Tahun 2013-2015

1.382.532

1.573.590

1.787.538

2.025.132

2.285.419

2.572.186

2.572.186

PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Rp. Juta %

5.062.493 24,04

2,72 -1,54

Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

5.191.009 23,78

5.319.382 23,52

5.452.570 23,27

5.590.722 23,01

5.728.569 22,77

5.871.434 22,52

5.871.434 22,52

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan



2017

2018

2019

2020

2021




Bidang Urusan



DKP

- Memfasilitasi, mengkoordinasi dan meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan swasta dalam pembangunan dan penataan jaringan sarana dan prasarana maritimbisnis - Diarahkan pada pendirian pusat pendidikan dan pelatihan kemaritiman. - Diarahkan pada penyediaan lahan maritimindustri Program Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Maritimbisnis


Sasaran

1. Meningkatnya kualitas kawasan/destinasi wisata

Indikator Sasaran

- Jumlah Wisatawan -

Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Lainnya

Satuan

Orang Hari Rp. Juta Rp. Juta %




2017

2018

2019

2020

2021


3.362.231

13,44

Tahun 2011-2015

3.836.537

4.377.753

4.995.318

5.700.002

6.504.095

7.421.621

7.421.621

217.637 168.680 2,93

14,42 8,03 -0,10


1,10 369.759 181.911 2,93

1,16 432.888 196.055 2,93

1,21 505.800 211.361 2,92

1,27 589.409 227.929 2,92

1,34 684.178 245.632 2,92

1,40 792.037 264.784 2,92

1,40 792.037 264.784 2,92



Bidang Urusan


Program Konservasi Keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan

Urusan Kehutanan

DISTAN

Program Pengembangan agro wisata

Urusan Pariwisata

DISPAR

Program Penciptaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Urusan Pariwisata

DISPAR

Program Peningkatan Produk Pariwisata Unggulan

Urusan Pariwisata

DISPAR

Program sarana dan prasarana wisata

Urusan Pariwisata

DISPAR

Program peningkatan iklim investasi pariwisata

Urusan Pariwisata

DISPAR

- Pengembangan pariwisata unggulan melalui keberagaman objek/destinasi wisata - Diarahkan untuk pengembangan Atraksi wisata alam (seperti Tahura) , wisata buatan (agrowisata), minat khusus - Diarahkan untuk mengembang agro wisata

- Perluasan Potensi Kawasan Pariwisata - Diarahkan untuk menggali Potensi Wisata - Diarahkan untuk mendorong modernisasi wisata air - Diarahkan untuk mendorong internasionalisasi / tujuan wisata dunia KEK Tj. Lesung

Sasaran

2. Menguatnya SDM Pelaku/masyarakat Wisata

Indikator Sasaran

- Jumlah Wisatawan

-


Satuan

Orang

Hari Rp. Juta Rp. Juta %




2017

2018

2019

2020

2021


3.362.231

13,44

Tahun 2011-2015

3.836.537

4.377.753

4.995.318

5.700.002

6.504.095

7.421.621

7.421.621

217.637 168.680 2,93

14,42 8,03 -0,10


1,10 369.759 181.911 2,93

1,16 432.888 196.055 2,93

1,21 505.800 211.361 2,92

1,27 589.409 227.929 2,92

1,34 684.178 245.632 2,92

1,40 792.037 264.784 2,92

1,40 792.037 264.784 2,92



Bidang Urusan


Urusan Pariwisata

DISPAR

Urusan Pariwisata

DISPAR

Urusan Pariwisata

DISPAR

Urusan Pariwisata

DISPAR

- Pengembangan Kualitas/ kompetensi stakeholder (pelaku usaha), masyarakat dan tenagakerja kepariwisataan - Diarahkan untuk mendirikan pusat pelatihan SDM pariwisata - Diarahkan untuk mendorong terlaksananya Festival Layar / Sail Tanjung Lesung atau Sail Ujung Kulon - Diarahkan pada peningkatan sadar wisata masyarakat - Diarahkan pada Digitalisasi dan Promosi pariwisata Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pariwisata Program Pengembangan Informasi dan Promosi Pariwisata Program pengembangan tenaga kerja kepariwisataan Program pengembangan partisipasi kepariwisataan masyarakat 3. Meningkatnya Manajemen - Jumlah Wisatawan Pengelolaan Objek Wisata -


-

Cakupan kajian seni 50% Cakupan fasilitasi seni 30% Cakupan gelar seni 75% Misi kesenian 100% Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25% Cakupan tempat 100%

Orang

Hari Rp. Juta Rp. Juta %

3.362.231

13,44

Tahun 2011-2015

3.836.537

4.377.753

4.995.318

5.700.002

6.504.095

7.421.621

7.421.621

217.637 168.680 2,93

0,00 14,42 8,03 -0,10


1,10 369.759 181.911 2,93

1,16 432.888 196.055 2,93

1,21 505.800 211.361 2,92

1,27 589.409 227.929 2,92

1,34 684.178 245.632 2,92

1,40 792.037 264.784 2,92

1,40 792.037 264.784 2,92

33,00 57,00 100,00 100,00 63,00 100,00

26,22 0,00 7,46 0,00 13,47 -


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sasaran

Indikator Sasaran

- Cakupan organisasi 34%

Satuan

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 33,00

Rata-Rata Laju Pertumbuhan (GR) Periode Waktu GR (%) GR -

Tahun 2011-2015

Target Capaian Kinerja Setiap Tahun 2016 100,00

2017 100,00

2018 100,00

2019 100,00

2020 100,00

2021 100,00




Bidang Urusan


Program Pengembangan Managemen Kepariwisataan Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Urusan Pariwisata

DISPAR

Urusan Pariwisata

DISPAR

Program Pengembangan Usaha Pariwisata

Urusan Pariwisata

DISPAR

100,00 - Pengembangan Kualitas/ kompetensi stakeholder (pelaku usaha), masyarakat dan tenagakerja kepariwisataan - Diarahkan untuk mendorong modernisasi pengelolaan obyek obyek wisata - Diarahkan untuk memodernisasi pengelolaan obyek wisata ziarah dan religi - Diarahkan pada pengembangan paket paket wisata alam ke TNUK dan Akarsari - Diarahkan pada pelestarian seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal


Sasaran

1. Peningkatan kelembagaan, jaringan dan budaya inovasi

Indikator Sasaran

Satuan



2016

2017

2018

2019

2020


2021

-

PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan

Rp. Juta

679.765

13,49

Tahun 2013-2015

711.090

799.751

897.700

1.004.946

1.120.646

1.246.287

1.246.287

-

PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Pendidikan Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran

Rp. Juta %

527.135 4,57

9,01 1,75

Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

573.644 4,67

623.856 4,78

678.668 4,89

738.511 5,00

803.097 5,11

873.572 5,23

873.572 5,23

62,27

0,67

Tahun 2012-2015

62,53

62,80

63,06

63,32

63,59

63,86

63,86

Indeks



Bidang Urusan


Program Penguatan, kelembagaan, Jaringan dan Budaya Inovasi

Penunjang Urusan Pemerintahan

BAPPEDA

Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK


BAPPEDA

- Meningkatkan kapasitas Iptekin melalui kerjasama antara pihak kelitbangan - Diarahkan pada pengembangan iklim yang kondusif bagi inovasi dan bisnis - Diarahkan untuk memperkuat kelembagaan kelitbangan dan daya dukung Inovasi - Diarahkan untuk mendorong budaya inovasi - Diarahkan pada penguatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan kebijakan pembangunan

2. Peningkatan inovasi pada sektor agro, maritim dan wisata

-


Rp. Juta

6.868.630

10,54

Tahun 2013-2015

1.382.532

1.573.590

1.787.538

2.025.132

2.285.419

2.572.186

2.572.186

-

PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan Nilai Tukar Petani

Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta %

1.188.021 5.062.493 1.048.398 24,04

6,01 2,72 4,26 -1,54


7.382.438 5.191.009 1.091.190 23,78

8.012.362 5.319.382 1.135.001 23,52

8.678.972 5.452.570 1.180.927 23,27

9.375.847 5.590.722 1.229.069 23,01

10.089.447 5.728.569 1.278.325 22,77

10.827.996 5.871.434 1.329.921 22,52

10.827.996 5.871.434 1.329.921 22,52

0,74

-0,50

Tahun 2013-2015

0,74

0,74

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

-

102,32

102,46

102,60

102,75

102,89

103,04

103,04

-

% Indeks

-

-

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan



2016

2017

2018

2019

2020

2021



- Melibatkan secara aktif peran praktisi, pakar dan organisasi / profesi kelitbangan guna berkolaborasi dengan aparatur pemerintah - Diarahkan untuk menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi - Diarahkan pada penyelarasan Iptekin dengan perkembangan global - Diarahkan untuk meningkatkan pengembangan inovasi dan penguasaan Teknologi Industri melalui peningkatan sarana dan prasarana industri dan KUMKM - Diarahkan untuk mengembangkan kemampuan absorpsi inovasi oleh industri, khususnya KUMKM - Diarahkan untuk menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi - Diarahkan untuk mendorong pembangunan klaster inovasi sebagai centre of excellence atau Technology Park dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing


Bidang Urusan


Sasaran

3.

Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani

Indikator Sasaran

Satuan

-

Implementasi Maturitas Level SPIP

-

Kapabilitas APIP Opini LKD Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kulaitas Pelayanan Publik

Level Tingkat %

-

Rata-rata Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal PDRB ADHB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

-

Level


2016

2017

2018

2019

2020


2021

-

-

Level 2

Level 2

Level 2

Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

WDP 65,50

-

-

Level 2 WTP 67,47

Level 2 WTP 70,84

Level 3 D Ct WTP 74,38

Level 3 WTP 78,10

Level 3 WTP 82,00

Level 3 WTP 86,10

Level 3 WTP 86,10

% Rp. Juta

64,48 1.262.667

15,77

Tahun 2013-2015

72,64 442.603

77,11 496.614

81,59 556.123

86,06 621.094

90,53 690.969

95,00 766.625

95,00 766.625

Rp. Juta

900.784

10,06

Tahun 2013-2015

989.630

1.086.543

1.193.306

1.310.942

1.439.217

1.580.481

1.580.481

13,61

2,01

Tahun 2013-2015

13,96

14,33

14,70

15,09

15,48

15,89

15,89

%

-




Bidang Urusan


Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna


Semua Perangkat Daerah

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum


SETDA/KECAMATAN

Program Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah


SETDA/BAPPEDA


SETDA

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DAKPS

- Menguatnya sistem dan peningkatan kualitas pelayanan publik - Diarahkan pada penguatan manajemen dan sistem pelayanan publik daerah

- Diarahkan pada pelayanan prima administrasi kependudukan

- Diarahkan pada penyelesaian konflik pertanahan di daerah - Diarahkan pada kesadaran masyarakat akan arti pentingnya wawasan kebangsaan

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan



2016

2017

2018

2019

2020

2021



Program Pembangnan Daerah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Bidang Urusan


Urusan Pertanahan

SETDA

Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Program Fasilitasi Urusan Pembinaan Ketahanan Ketentraman, dan Kewaspadaan ketertiban Umum Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat

KESBANGPOL

KESBANGPOL

- Diarahkan pada pengembangan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan publik Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah


BAPPEDA/SETDA/IN SPEKTORAT

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Program Peningkatan Informasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal

DPMPTSP

Program Penguatan Layanan Kawasan Ekonomi Khusus


ADMINISTRATOR KEK

- Diarahkan pada penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan publik

- Penataan sistem dan prosedur serta kelembagaan investasi daerah - Diarahkan pada Pelayanan perizinan satu Pintu - Diarahkan pada penguatan investasi dan penanaman modal

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan



2016

2017

2018

2019

2020

2021




Bidang Urusan


Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal


DPMPTSP

Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi


DPMPTSP

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


SET DPRD

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah


SETDA

Program Pengembangan Otonomi Daerah Program Penataan Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan

SETDA


SETDA

- Diarahkan pada Jaminan kepastian hukum dan keamanan atas investasi yang dilakukan - Diarahkan pada Pemberian stimulan bagi investor - Diarahkan pada jaminan penyediaan infrastruktur dasar penunjang investasi

- Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kelembagaan dan kinerja aparatur - Diarahkan pada penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah

Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan , Desa, dan Kelurahan

Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik

SETDA

SETDA

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan



2016

2017

2018

2019

2020

2021




Bidang Urusan


Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah


SETDA

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi


INSPEKTORAT

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan


INSPEKTORAT

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


BK DIKLAT

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah


BK DIKLAT

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa


DPMPD

- Diarahkan pada pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan daerah

- Diarahkan pada peningkatan akuntabilitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah

- Diarahkan pada pendidikan dan pelatihan bagi aparatur - Diarahkan pada Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan



2016

2017

2018

2019

2020


2021



Bidang Urusan


Program Pembinaan dan Pengelolaan Arsip

Urusan Kearsipan

DPA

- Membangun perbaikan sistem kearsipan dan data statistik daerah - Diarahkan pada perbaikan sistem administrasi kearsipan, penyelamatan dokumen/ arsip, dan data statistik daerah

Program Perlindungan Urusan dan Penyelamatan Kearsipan Arsip Program Urusan Statistik Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 4.

Meningkatnya kapasitas fiskal daerah -

Opini LKD

Peningkatan Pendapatan Daerah Persentase kenaikan PAD Alokasi anggaran untuk pembangunan

Tingkat

Rp. Milyar % %

WDP

163,95 7,98

0,00

-

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

38,29 18,19

Tahun 2013-2015 Tahun 2013-2015

25,00 8,32

50,00 8,65

75,00 8,99

100,00 9,33

125,00 9,66

150,00 10,00

150,00 10,00

DPA


- Meningkatnya pendapatan daerah - Meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah dan tertib administasi pengelolaan keuangan dan asset daerah - Diarahkan pada ekstensifikasi dan intensifikasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah - Diarahkan pada peningkatan pencapaian predikat Laporan Keuangan Daerah

- Diarahkan pada peningkatan kapasitas belanja daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat

Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah


BPPD / KECAMATAN

Program Pengakuntansian dan Pelaporan Keuangan Daerah


BPKD

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan



2016

2017

2018

2019

2020


2021



Bidang Urusan


Program Pengelolaan Penganggaran Daerah


BPKD

Program Peningkatan Layanan Perbendaharaan Keuangan Daerah


BPKD

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah


BPKD

Program Fasilitasi pembentukan dan penguatan modal BUMD/BLUD


SETDA/BAPPEDA/D PMPTSP

- Diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola asset daerah

5.

Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah

-

PDRB ADHB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Rp. Juta

493.250

8,97

Tahun 2013-2015

641.976

723.313

813.356

912.158

1.018.999

1.135.275

1.135.275

-

PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan PDRB ADHK Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan PDRB ADHK Sektor Jasa Perusahaan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Perusahaan Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kemampuan Investasi

Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juta %

45.984 402.940 6.868.630 5.062.493 38.803 3,68

11,16 4,30 10,54 2,72 6,65 -1,81


242.025 419.543 1.382.532 5.191.009 41.312 3,63

281.486 436.551 1.573.590 5.319.382 43.955 3,59

326.738 454.385 1.787.538 5.452.570 46.781 3,54

378.249 473.086 2.025.132 5.590.722 49.803 3,50

436.184 492.229 2.285.419 5.728.569 52.986 3,45

501.633 512.288 2.572.186 5.871.434 56.387 3,41

501.633 512.288 2.572.186 5.871.434 56.387 3,41

0,94

-3,74

Tahun 2013-2015

0,91

0,89

0,87

0,84

0,82

0,80

0,80

%

24,04

-1,54

Tahun 2013-2015

23,78

23,52

23,27

23,01

22,77

22,52

22,52

Rp. Miliar

703,94

2,43

Tahun 2000-2009

632,13

636,56

641,01

645,50

650,02

659,12

659,12

-

%

- Merestrukturisasi, penguatan permodalan dan perbaikan manajeman dan peningkatan kerjasama Badan Usaha Milik Daerah - Diarahkan pada pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah khususnya pada sektor pariwisata, agribisnis dan aquaindustri

6.

Terciptanya masyarakat yang demokratis -

Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kulaitas Pelayanan Publik

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)

%

65,50

-

hari

365,00

-

-

-

67,47

70,84

74,38

78,10

82,00

86,10

86,10

365,00

365,00

365,00

365,00

365,00

365,00

365,00

Sasaran

Indikator Sasaran

-

-

-

-

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melaluimedia interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan Tidak terjadinya konflik bernuansa suku, ras dan antargolongan, konflik politik, konflik perebutan sumber daya alam, diskriminasi, dan kekerasan lain yang merusak fasilitas publik, serta tindakan terorisme Tingkat Partisipasi Politik Pemilu

Satuan



2016

2017

2018

2019

2020


2021

kegiatan

10,00

-

-

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

kegiatan

12,00

-

-

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

%

23,00

-

-

70,00

76,00

82,00

88,00

94,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,18

2011-2015

-

62,92

-

68,96

-

75,00

75,00

Kali

%

56,88



Bidang Urusan


- Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi masyarakat - Diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pembangunan daerah

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Program Peningkatan Urusan Partisipasi Masyarakat Pemberdayaan dalam Membangun Masyarakat Desa

DPMPD

- Diarahkan pada peningkatan pemahaman organisasi masyarakat dan politik dalam berorganisasi

Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

7.

Terciptanya Supremasi hukum

-

Implementasi Maturitas Level SPIP

-

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten/ Kota Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

-

Level

-

%

70,00

-

-

Level 2

Level 2

Level 2

Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

-

-

92,50

93,95

95,43

96,93

98,45

100,00

100,00

-

-

80,00

83,65

87,47

91,46

95,64

100,00

100,00

%

-

%

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Patroli/hari/or ang

33,33

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Urusan Ketentraman, ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat

KESBANGPOL

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan



2016

2017

2018

2019

2020

2021




Bidang Urusan


Urusan Ketentraman, ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat Urusan Ketentraman, ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat Urusan Ketentraman, ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat

SATPOL PP

- Meningkatnya kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum - Diarahkan pada penegakan hukum yang berkeadilan dimasyarakat tanpa memandang status, suku, ras dan agama Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat

SALPOL PP/BPBD

SATPOL PP

- Diarahkan pada peningkatan kesadaran akan arti pentingnya penegakan hukum - Diarahkan pada optimalisasi lembaga penegakan hukum

8.

Pengurangan Risiko Bencana

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

%

1,26

-

-

92,50

93,95

95,43

96,93

98,45

100,00

100,00

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala provinsi Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala provinsi Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi

%

0,06

-

-

80,00

83,65

87,47

91,46

95,64

100,00

100,00

%

0,10

-

-

98,75

99,00

99,25

99,50

99,75

100,00

100,00

%

0,06

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

27,47

-

-

90,00

91,92

93,87

95,87

97,91

100,00

100,00

%

40,00

-

-

70,00

75,18

80,73

86,70

93,11

100,00

100,00

%

100,00

-

-

90,00

91,92

93,87

95,87

97,91

100,00

100,00

Program Penataan Peraturan Perundangundangan


SETDA

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


SETDA

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan



2016

2017

2018

2019

2020

2021


Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi

%

13,64

-

-

70,00

75,18

80,73

86,70

93,11

100,00

100,00

Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi Evakuasi korban bencana skala provinsi Penyelengaraan jaminan sosial skala provinsi

% % %

50,25 50,75 15,67

-

-

90,00 90,00 40,00

91,92 91,92 44,74

93,87 93,87 50,04

95,87 95,87 55,96

97,91 97,91 62,59

100,00 100,00 70,00

100,00 100,00 70,00



Bidang Urusan


Program Pencegahan Dini dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana


BPBD

Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran


BPBD

- Meningkatnya Kapasitas Kesiap siagaan Aparat, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana - Diarahkan pada Kesiapsiagaan, pencegahan (Pra Bencana), Tanggap Darurat (Saat Bencana) dan Rehabilitasi, Rekonstruksi (Pasca Bencana)

Keterangan : Indikator sasaran strategis tersebut bersifat makro, agar lebih SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Realistic, Timebound) dapat ditambahkan /dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama Lima Tahunan dan Tahunan.

MATRIKS PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN UNTUK BELANJA DASAR SETIAP PERANGAT DAERAH KODE

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

x

xx

xx

xx

Program Layanan Dasar Perangkat Daerah

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan jasa surat menyurat

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan jasa administrasi keuangan

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan jasa kebersihan kantor

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan peralatan rumah tangga

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan makanan dan minuman

x

xx

xx

xx

xx

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan jasa keamanan kantor

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan jasa dokumentasi kantor

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan barang cetakan koasi

x

xx

xx

xx

xx

Pengadaan kalender

x

xx

xx

xx

xx

Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan

x

xx

xx

xx

xx

Pengadaan kelengkapan dan alat kebersihan

x

xx

xx

xx

xx

Layanan administrasi kantor

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan jasa angkut kantor

x

xx

xx

xx

xx

Kegiatan optimalisasi satuan kerja penghasil atas penerimaan Perangkat Daerah

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan Bahan Bakar

x

xx

xx

xx

xx

Operasional UPT BLK

x

xx

xx

xx

xx

Operasional UPT KB

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

x

xx

xx

xx

xx

UPT Kelautan dan Perikanan

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

x

xx

xx

xx

xx

Penyediaan Jasa Konsultasi/Tenaga Ahli/DPRD Kabupaten Pandeglang

x

xx

xx

xx

xx

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

x

xx

xx

xx

xx

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

x

xx

xx

xx

xx

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

x

xx

xx

xx

xx

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

x

xx

xx

xx

xx

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

x

xx

xx

xx

xx

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

x

xx

xx

xx

xx

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

x

xx

xx

xx

xx

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

x

xx

xx

xx

xx

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

x

xx

xx

xx

xx

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

x

xx

xx

xx

xx

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

x

xx

xx

xx

xx

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

x

xx

xx

xx

xx

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

x

xx

xx

xx

xx

Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan

x

xx

xx

xx

xx

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

x

xx

xx

xx

xx

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

x

xx

xx

xx

xx

Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

x

xx

xx

xx

xx

Pengelolaan Aset Perangkat Daerah

x

xx

xx

xx

xx

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

x

xx

xx

xx

xx

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Perangkat Daerah

x

xx

xx

xx

xx

Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP

x

xx

xx

xx

xx

dst………….

Keterangan : Kewajaran alokasi pagu indikatif program layanan dasar Perangkat Daerah dapat diatur dalam Peraturan tersendiri

MATRIKS PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Indikasi Kegiatan Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama SETDA

Pembinaan dan Sosialisasi Produk Hukum bidang agama, pendidikan, kesehatan dan Kesejahteraan sosial Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan sosial Rapat Koordinasi Bidang Kesra Pembinaan Olahraga dan Kesehatan Pegawai Sekretariat Daerah Lomba Seni Islami bagi remaja dan pemuda dst…

Program Peningkatan Kehidupan Beragama

SETDA/KECAMATAN

Pembinaan Peserta MTQ Tingkat Provinsi Banten Pelaksanaan PHBI Pembinaan Rohani Pelatihan SDM Pengurus DKM dan Remaja Masjid se-Kab. Pandeglang Safari Ramadhan Tk. Kabupaten Pandeglang dst… Program Peningkatan Kualitas, Peran dan Fungsi Ulama dan Santri

SETDA

Pengembangan kesehatan di Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal Pemantapan kerjasama dan kerukunan ulama dan umaro dst..

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan

SETDA/ KECAMATAN

Pendataan Sarana Keagamaan Optimalisasi pelaksanaan Hibah Sarana Keagamaan dst… Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

SET DPRD

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Hearing / Dialog Koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama Pembahasan APBD dst… Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Legislasi Rancangan Perundang-undangan Dokumentasi Hukum

SETDA

Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Indikasi Kegiatan


Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Terlaksananya desiminasi/sosialisasi perencanaan, penganggran, hibah dan bansos dst…

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

SETDA/ KECAMATAN

Pelaksanaan PHBN Tingkat Kabupaten Pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Pandeglang Rapat koordinasi Bidang pemerintahan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Pembinaan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan dst…. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

SETDA

Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Hukum dst… Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Rapat Pimpinan Daerah

SETDA

Penunjang Operasional Kegiatan KDH/WKDH Operasional Staff Ahli Operasional Assisten Setda Operasional Sekretaris Daerah dst… Program Penataan Daerah

SETDA

Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah Fasilitasi Percepatan Penyerahan P3D Dari Daerah Induk Ke Daerah Pemekaran Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru dst… Program Pengembangan Otonomi Daerah Fasilitasi pemilihan kepala desa Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Sosialisasi Tata Cara Penyusunan LPPD Penyusunan Peraturan Mengenai Desa Penyusunan Data Inventaris Desa

SETDA/ DPMPD



dst… Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Penataan Kelembagaan

SETDA

Penataan dan Penerapan Tata Naskah Dinas Fasilitasi Peningkatan Kinerja unit pelayanan publik Pembinaan standar pelayanan minimal Pembinaan gerakaan disiplin nasional dst… Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

SETDA

Penyusunan Dokumen Pelaporan Setda Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi dst.. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

DPMPD

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa dst.. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan

DPMPD

Rapat Koordinasi Lembaga Pemerintahaan Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Rapat Koordinasi Pendamping Desa dst.. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

SETDA

Operasinal Unit Layanan Pengadaan Tim Implementasi Unit Layanan Pengadaan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa dst… Program Peningkatan Informasi Perizinan, Retribusi dan Pajak Daerah

DPM PTSP

Penyusunan Buku SOP Dengan Brosur Perizinan Penyusunan Sistem Informasi Perizinan Berbasis Online System dst… Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Retribusi dan Pajak Daerah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan, Retribusi dan Pajak Daerah Pengawasan Perizinan, Retribusi dan Pajak Daerah dst…

DPM PTSP


Program Peningkatan Informasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal


DPM PTSP

Kegiatan Pembuatan Billboard Perizinan Kegiatan Penyusunan Buku SOP Kegiatan Pembuatan Brosur Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kegiatan Inventarisasi data Kegiatan Revitalisasi Sistem Informasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal dst… Program Penguatan Layanan Kawasan Ekonomi Khusus

DPM PTSP

Operasionalisasi layanan perpajakan di dalam KEK Operasionalisasi layanan ekspor-impor di dalam KEK Operasionalisasi layanan ketenagakerjaan di dalam KEK Operasionalisasi layanan dokumen lingkungan hidup di dalam KEK Operasionalisasi layanan imigrasi di dalam KEK Operasionalisasi layanan pertanahan di dalam KEK Review dan Revisi pendelegasian/pelimpahan kewenangan perijinan Administrator dst… Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal

DPM PTSP

Kegiatan Penyusunan Dokumen IKM Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kegiatan Operasional Pelayanan Perizinan dst… Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi

DPM PTSP

Kegiatan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan Penyusunan Kebijakan Investasi Daerah Kegiatan Peningkatan Fasilitas Investasi dst… Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah

BPPD / KECAMATAN

Pemutakhiran dan Pendataan Potensi Wajib Pajak Pemutakhiran Data PBB-P2 dan BPHTB Pengamanan dan Penertiban Pajak Reklame Insentifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Daerah Optimalisasi Penerimaan PBB-P2 dst…… Program Pengakuntansian dan Pelaporan Keuangan Daerah Manajemen dan Pendampingan SIPKD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

BPPKA



Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan SKPKD dst…… Program Pengelolaan Penganggaran Daerah

BPPKA

Penyusunan APBD dan Perubahan APBD Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaksanaan APBD Penyusunan Instrumen Dokumen Pelengkap Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD Penyusunan Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD Asistensi RKA dan RKAP-Perangkat Daerah dst… Program Peningkatan Layanan Perbendaharaan Keuangan Daerah

BPPKA

Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Pelayanan Pengelolaan Gaji Penyusunan surat penyediaan dana (SPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembinaan Bendahara Perangkat Daerah Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah dst…… Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

BPPKA

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Penyusunan Neraca Atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pandeglang Penatausahaan Belanja Modal Perangkat Daerah Pengamanan dan Penertiban aset Daerah Kab. Pandeglang Penilaian dan Penghapusan Aset Pemda dst…… Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

INSPEKTORAT

Cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan/ Pengawasan Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal Terpantaunya Posisi Kas dan Persediaan Akhir Tahun Perangkat Daerah Terlaksananya reviu laporan keuangan Perangkat Daerah dan pemerintah daerah dst…

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah Pendidikan Perjenjangan Struktural Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi PNS Daerah

BK DIKLAT



Kursus peningkatan kompetensi ASN dst… Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

BK DIKLAT

Pembinaan Disiplin PNS Penyusunan Peraturan Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun PNS Baperjakat Pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen, dan Satyalencana Karya Satya dst… Program Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

BAPPEDA/SETDA

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pandeglang Koordinasi Perencanaan Pembangunan ekonomi dan penanaman modal Koordinasi Perencanaan Pembangunan sosial budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi Perencanaan Pembangunan perencanaan, penganggran penelitian, pengembangan dan statistik dst…

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

BAPPEDA/SETDA/IN SPEKTORAT

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya Pengendalian dan Evaluasi Fisik dan Prasarana Koordinasi LKIP Koordinasi Penyusunan SAKIP dst.. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan

INSPEKTORAT

Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Pengawasan dst..

Program Penelitian dan Pengembangan Informasi Iptek

SEMUA Perangkat Daerah

Kajian Pembangunan Daerah Kajian Pembangunan dan Pengembangan Daerah dst..

Program Penguatan, Kelembagaan, Jaringan dan Budaya Inovasi Pembinaan lembaga inovasi daerah




koordinasi dan penguatan jaringan budaya inovasi Koordinasi Penelitian dan Fasilitasi Pembentukan Dewan Riset Daerah dst..

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna


Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/ Peternakan Tepat Guna Dukungan Agro Tekno Park Pengembangan kreatifitas dan inovasi produk perikanan Pengembangan Penangkapan Ikan Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Pengembangan budidaya perikanan bumina dan yumina dst…

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Operasional Unit Layanan Pengadaan Tim Implementasi Unit Layanan Pengadaan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Operasional Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) dst..


MATRIKS PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Indikasi Kegiatan PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan sarana dan prasarana bermain Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup dst…

Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama DISDIKBUD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar/Menengah dan Menengah Penambahan ruang kelas sekolah Penambahan ruang guru sekolah Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan ruang ibadah Pembangunan perpustakaan sekolah Pelatihan Kompetisi Tenaga Pendidik Penyelenggaraan Paket C setara SMU Pembinaan Pendidikan SMA dan SMK UNAS Bagi Pendidikan SMP/SMA/SMK dst…

DISDIKBUD

Program Peningkatan Motivasi Siswa Berprestasi Bantuan Beasiswa Berprestasi bagi Pendidikan Dasar/Menengah dst…

DISDIKBUD

Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pelaksanaan sertifikasi pendidik Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) dan MGMP Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi dst…

DISDIKBUD

Program Peningkatan Layanan Pendidikan Evaluasi Tata Kelola Sekolah Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan dst…

DISDIKBUD

Program Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB DAK Bidang Pendidikan SMP/SMPLB Bantuang Keuangan Provinsi PAUD Bantuan Keuangan SD Bantuan Keuangan SMP dst…

DISDIKBUD



Program Peningkatan Kerjasama Pendidikan Pembinaan komite sekolah Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan dst…

DISDIKBUD

Program Sekolah Berstandar Nasional Pencapaian Sekolah Berstandar Nasional dst…

DISDIKBUD

KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Operasional UPT Gudang Farmasi Pandeglang Operasional UPT Laboratorium Kesehatan Daerah DAK Bidang Pelayanan Kefarmasian Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pelayanan Laboratorium Pelayanan radiologi Pelayanan Instalasi Gizi dst… Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan dst..

DINKES/RSUD

RSUD

Bahan-bahan Logistik RS Peningkatan sarana Prasarana kesehatan Cleaning Service Peningkatan Sarana penunjang Utilitas Air Bersih dan Peningkatan Peralatan kesehatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Pemeliharaan Rutin/berkala sarana prasarana Kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengelolaan limbah Pemeliharaan Rutin/ berkala ambulance/ mobile jenazah Pemeliharaan Rutin/ berkala Alat Kesehatan RS dst… Program Upaya Kesehatan Masyarakat Revitalisasi Sistem Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi dst…

RSUD

DINKES/RSUD

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah dst…

DINKES

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Sistem Informasi Kesehatan dst…

DINKES

Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan

DINKES/RSUD



Kajian Analisis Kebutuhan Sumber Daya dan Pencapaian Indikator Kesehatan Pendidikan Formal dan Pelatihan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Pendidikan Formal dan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan System Informasi Manajemen Rumah sakit (SIM RS) dst… Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat dst…

DINKES

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

DINKES

Penanggulangan Kurang Energi Protein(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya Perbaikan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk/Busung Lapar dst… Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Bimbingan Teknis Manajemen KIA dst… Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pengadaan sarana prasarana PKM DAK Bidang Kesehatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya Pengadaan Sarana dan Prasarana MCK dst…

DINKES

DINKES

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Koordinasi dan Fasilitasi Sumber Daya Air

BAPPEDA/ DINAS PU & PR

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai Peningkatan Jaringan Irigasi Perdesaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pembinaan P3A Mitra Cai dan Petugas OP Kegiatan O&P Jaringan Irigasi/Situ/Sungai Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bidang Infrastruktur Irigasi, Situ dan Sungai dst… Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Peningkatan jalan dan jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan & Jembatan (Penyangga) Pembangunan Jembatan Gantung Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bidang Infrastruktur Jalan & Jembatan dst…

DINAS PU & PR

Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Indikasi Kegiatan Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat dan Meisn Pemadat

Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama DINAS PU & PR

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Uji Bahan Laboraturium Kebinamargaan Pengadaan Alat Berat dan Alat-alat Penunjang Kegiatan Kebinamargaan Pengadaan Alat-alat Ukur dan Uji Bahan Laboraturium Kebinamargaan Peningkatan Kapasitas Laboraturium Uji Bahan Kebinamargaan dst… PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) Pembangunann dan Peningkatan Jalan Lingkungan, Drainase Serta Gorong-Gorong pada Desa Tertinggal Pemeliharaan dan Pembersihan Saluran Cacing/ Trotoar Sistem Pelayanan Air Minum untuk Masyarakat Miskin Pembangunan Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan drainase Sistem Pelayanan Air Minum untuk Kawasan/ Nelayan Sistem Pelayanan Air Minum di Ibukota Kecamatan (IKK) Pembangunan dan Peningkatan Sanitasi Permukiman (3R) Kegiatan P2WKSS (Penunjang P2WKSS) Kegiatan Penunjang PISEW Kegiatan Penunjang P2KKP Kegiatan Penunjang RKPKP Pengadaan Prasarana dan Sarana Persampahan Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pembangunan Sarana TPA Cigeulis Pembangunan Unit Pengelola Sampah dengan Menerapkan Prinsip Reused, Recycled, Reduced (3R) dst… Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pemberdayaan masyarakat di wilayah strategis dan cepat tumbuh Peningkatan ekonomi wilayah strategis dan cepat tumbuh dst…

BAPPEDA/ DPPKP

DPPKP

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

BADAN KESBANGPOL

Fasilitasi Pembinaan Politik Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dst… Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

SATPOL PP/KECAMATAN

Penegakan Perundang-undangan dan Perda Pengamanan dan pengawalan pejabat daerah/nasional dst… Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksnaan siskamswakarsa di daerah Pengendalian keamanan lingkungan dst…

SATPOL PP/BPBD


Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi dst.. Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama SATPOL PP

BADAN KESBANGPOL

Fasilitasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi Pembauran Kebangsaan dan Kewarganegaraan dst… Program Fasilitasi Pembinaan Ketahanan dan Kewaspadaan Masyarakat

BADAN KESBANGPOL

Fasilitasi Pembinaan Ketahanan Masyarakat Fasilitasi Pembinaan, Pencegahaan, dan Penanganan Konflik dst… SOSIAL Program Penanggulangan Kemiskinan Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Bantuan rehabilitasi sosial RTLH masyarakat miskin Peningkatan dan pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi dst…

DINSOS

Program Sarana dan Prasarana Sosial Pengadaan sarana dan prasarana panti sosial Pembinaan bagi organisasi sosial dst…

DINSOS

Program Pengentasan Desa Tertinggal Koordinasi Penanganan Desa Tertinggal dst…

DPMPD

Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Perlindungan dan rehabilitasi sosial anak Perlindungan sosial bagi lanjut usia Perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi tun sosial dan eks Napza

DINSOS

Perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah dst… Program Pencegahan Dini dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Pra, Saat (Tangggap Darurat) dan Pasca Bencana) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur ,TRC,Relawan,Satgas,tentang Manajemen dasar Penanggulangan Bencana Gladi dan Simulasi Manajemen Bencana Pembentukan Desa Tangguh,Desa Bersaudara dst… Program peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kegiatan Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bahaya Kebakaran Peningkatan Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

BPBD

BPBD

Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Indikasi Kegiatan dst…


MATRIKS PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BUKAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR



URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

DISNAKERTRANS

Pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi dst… Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

DISNAKERTRANS

Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan Perluasan Kesempatan Kerja Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Sosialisasi Penempatan TKI Luar Negeri dst… Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

DISNAKERTRANS

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM dst… PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pengarusutamaan Gender

KBBP2AP2/ DINSOS

Peningkatan peran perempuan di bidang politik dan jabatan publik Penguatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan Pembinaan Organisasi Perempuan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dst… Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Gerakan Sayang Ibu Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (P2EP) Sosialisasi dan Advokasi PKHPP (Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan) Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan dst…

KBBP2AP2

Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Forum Komunikasi Kader Adituka Pemberdayaan Jejaring Lembaga Peduli Anak Fasilitasi Hari Anak Nasional dst…

KBBP2AP2



PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan

DKPP

Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat Fasilitasi Lomba Cipta Menu Pengolahan data dan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Analisis Ketersediaan Pangan Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok dst… Program Pembangunan Pusat Pelatihan Pertanian

DKPP/ DISTAN

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani dst… Program Pengembangan Kelembagaan, SDM dan Penyuluhan

DKPP/ DISTAN

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh dan pelaku utama Peningkatan Kinerja Tenaga Penyuluh THL-TBPP Kabupaten Pandeglang Fasilitasi Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Fasilitasi Jambore Penyuluhan, Krida Pertanian, dan Pekan Daerah/Pekan Nasional KTNA dst… PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah Pembuatan Peraturan tentang Pertanahan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Koordinasi Bidang Pertanahan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan dst… LINGKUNGAN HIDUP Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Terbangunya keanekaragaman hayati Pendataan plama nutfah/flora dan fauna khas pandeglang Pantai lestari Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi dst… Pogram Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pengawasan dan pengendalian kerusakan Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup Pengelolaan Laboratorium

DPPKP

DLHKK

DLHKK



Perlindungan sumber daya air Pengaduan kasus lingkungan hidup dst… Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Kota Serta Ruang Terbuka Hijau (RTH)

DPPKP/ DLHKK

Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dst… Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

DLHKK

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan Adipura Adiwiyata Kalpataru dst… ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan

DAKPS

Penyusunan draft hukum dan peraturan pelayanan administrasi kependudukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan Pelayanan dan Pendistribusian KTP elektronik Peningkatan akses mobilisasi pelayanan KTP elektronik Pelatihan Petugas Pengelola KTP Elektronik dst… PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pemberdayaan Masyarakat

DPMPD/ DINSOS

Pendampingan Bhakti TNI/TMMD/TMSS Bulan bakti gotong royong Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Pembinaan lomba desa dan kelurahan dst… Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

DPMPD

Penunjang P2WKSS Pendidikan dan pelatihan kader posyandu Fasilitasi Pokjanal Posyandu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dst… Program Pemberdayaan Ekonomi Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil/ Sektor Informal Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan Forum/ Tim Pengendali Inflasi Daerah Fasilitasi Kebijakan Tata Kelola Ekonomi

SETDA



Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BUMDes Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dst… Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

DPMPD

Fasilitasi dan monitoring Musrenbang Desa/Kelurahan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Pembinaan Desa Percontohan dst PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Keluarga Berencana

DP2KBP3A

Operasional KIE PUP Operasional pembinaan peserta KB Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Operaional pendataan keluarga dst… Program Kesehatan Reproduksi Remaja

DP2KBP3A

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Fasilitasi Forum Pelayanan Kesehatan Remaja Di Sekolah dan Di Luar Sekolah Operasional PIK Remaja Percontohan Tk Kec dst… Program Ketahanan Keluarga

DP2KBP3A

Pembinaan Poktan Bina Keluarga Memfasilitasi pembentukan poktan bina keluarga Pembinaan PIK Remaja dan Mahasiswa dst… Program Pemberdayaan Keluarga

DP2KBP3A

Pembinaan Poktan UPPKS dst… Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera

DP2KBP3A

Pelayanan KIE Pengadaan sarana advokasi/KIE Memfasilitasi Pembentukan Kampung KB dst… Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR

DP2KBP3A



Bhakti TNI KB Terpadu Hari Keluarga Nasional Pembinaan Institusi Masyarakat (PIM) dst… PERHUBUNGAN Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan

DISHUB

Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Perhubungan dst… Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan

DISHUB

Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal Pembangunan dan Pemeliharaan Shelter/Halte Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pengadaan dan Pemeliharaan alat pengujian kendaraan motor Manajemen rekayasa, pengendalian dan pengawasan LLAJ dst…

Program Koordinasi dan Fasilitasi Energi dan Sumber Daya Mineral

DISPERINDAG ESDM

Pemetaan potensi energi dan sumber daya mineral Pemetaan data desa yang belum teraliri listrik Koordinasi dan fasilitasi pembangunan listrik pedesaan dst… KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / PERSANDIAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika

DISKOMINFO SS

Pemeliharaan Sistem Jaringan Informasi dan Komunikasi dst…

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan jaringan dan sumber daya komunikasi dan informasi Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Sistem Pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Sistem Pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Layanan Operasional Persandian untuk Keamanan Informasi

DISKOMINFO SS/ DKPP/ DLHKK



dst… KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

DISKOP UMKM

Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah (OVOP) Sosialisasi Pengembangan Bina Usaha Koperasi dst… Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

DISKOP UMKM

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Bimbingan Teknis Fasilitator/Motivator Kewirausahaan dan Identifikasi Calon Wirausaha Baru Pengembangan Usaha Kecil/Sektor Informal Pelatihan Pemberdayaan Koperasi di kawasan Wisata dst… Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

DISKOP UMKM

Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah dst… Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

DISKOP UMKM

Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Penggabungan, Pemecahan dan Pembubaran Koperasi dst… PENANAMAN MODAL Program Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Modal BUMD/BLUD

SETDA / BAPPEDA / BPKD/ DPMPD

Fasilitasi BUMD dst… Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

DISNAKERTRANS

Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan Perluasan Kesempatan Kerja Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Sosialisasi Penempatan TKI Luar Negeri dst… Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

DISNAKERTRANS



Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM dst… KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

DISPORA/ KECAMATAN

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Peringatan Hari Olahraga Nasional Pembinaan cabang olahraga prestasi tingkat daerah Pekan olahraga Kabupaten (PORKAB) dst… Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan Pembinaan manajemen organisasi olahraga Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dst…

DISPORA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga dst…

DISPORA

Program Peningkatan Peran Serta Pemuda Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Pembinaan Pemuda dan Organisasi kepemudaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Pembinaan PASKIBRA Kabupaten dst…

DISPORA

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dst…

DISPORA

STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasiskan Website


Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pembuatan/Pengelolaan Data Informasi Webiste Dispenda Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah Pembuatan Sitem Aplikasi Integrasi Multi Sistem Dispenda dst… PERSANDIAN Program ………


Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Indikasi Kegiatan KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Pemetaan dan Inventarisasi Cagar Budaya dan Kesenian Pelatihan Kompetensi Guru Seni dan Budaya Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala dan Kesenian Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pembinaan Minat dan Bakat di Bidang Seni Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya dst… PERPUSTAKAAN Program Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan

Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama DISDIKBUD

DPA

Penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan daerah Pengembangan layanan dan Sistem Otomasi Perpustakaan Pemetaan/ Survei pelayanan perpustakaan dan minat baca masyarakat Pembinaan pengelola perpustakaan dst… Program Pembudayaan Gemar Membaca

DPA

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca melalui perpustakaan keliling Publikasi dan sosialisasi Minat dan Budaya baca dst… KEARSIPAN Program Pembinaan dan Pengelolaan Arsip

DPA

Pengelolaan arsip dinamis pemerintah daerah Pengelolaan arsip statis Pembinaan pengelola arsip Perangkat Daerah/Bagian Penyusunan Pelaporan Dokumen arsip Perangkat Daerah dst… Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Penilaian dan akuisisi arsip Pengelolaan informasi kearsipan dalam SIKN melalui JIKN/ Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Preservasi Kearsipan dst…

DPA



MATRIKS PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Indikasi Kegiatan KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengelolaan, Pemanfaatan, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Perangkat Daerah Penanggungjawab Utama DKP

Gemarikan Pendampingan pembinaan dan pemanfaatan bantuan untuk pengolah dan pemasar hasil perikanan Pengadaan Sarana dan prasarana usaha pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan Promosi Hasil Perikanan Peningkatan Mutu dan Nilai tambah hasil perikanan dst… Program Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Maritimbisnis Pengembangan fasilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana maritimbisnis Fasilitasi Pembangunan Pusat Pelatihan Kemaritiman dan Pengolahan Perikanan Peningkatan kegiatan kebersihan di lingkungan pesisir dan perairan

DKP

Pengembangan budaya kemaritiman Fasilitasi ekosistem biota laut dst… Program Pembinaan dan SDM Kemaritiman

DKP

Pelatihan SDM Kemaritiman Pembinaan masyarakat pesisir tangguh Sosialisasi teknologi penangkangkapan ikan Pembinaan CPIB dan CBIB Sosialisasi kartu nelayan dan sertifikat hak atas tanah Pokdakan dan Nelayan (SEHAT) dst… Program Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap

DKP

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Pengadaan Sarana dan prasarana perikanan tangkap Pendampingan, pembinaan dan pemanfaatan bantuan untuk bidang perikanan tangkap Verifikasi bantuan hibah sarana dan prasarana bidang perikanan tangkap Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan dst… Program Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya Pendampingan, Pembinaan dan Pemanfaatan Bantuan Untuk Pembudidaya Ikan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut (KJA)

DKP



Pemantauan Hama Penyakit Ikan Pengembangan Kawasan Minapolitan Pendampingan penyuluh perikanan PARIWISATA Program Peningkatan Produk Pariwisata Unggulan Pengembangan Layanan Wisata Pengembangan SDM Pariwisata dst… Program Pengembangan Agro Wisata Peningkatan SDM pelaku usaha Agro Wisata Peningkatan Pengelolaan Agro Wisata

DISPAR

DISPAR

dst… Program Pengembangan Tenaga Kerja Kepariwisataan

DISPAR/ DISDIKBUD

Pemandu pariwisata Lokal Penigkatan kapasitas pemandu wisata lokal dst… Program Pengembangan Partisipasi Kepariwisataan Masyarakat Peningkatan SDM Pelaku Wisata

DISPAR

dst… Program Penciptaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Pembuatan Peta Pariwisata Pembuatan Material promosi pariwisata Pembuatan Buku pariwisata Pembuatan buletin pesona Pembuatan Cindera mata dst…

DISPAR

Program Peningkatan Iklim Investasi Pariwisata Penyusunan pendataan kunjungan wisata Pengembangan sistem informasi potensi pariwisata Penyusunan dan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Pariwisata dan Peraturan Investasi Pariwisata dst…

DISPAR

Program Sarana dan Prasarana Wisata Penataan Panggung Balai Budaya Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana Pariwisata dst…

DISPAR

Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pariwisata Pelatihan pelaku usaha wisata cinderamata Sosialisasi pendaftaran usaha kepariwisatan dst…

DISPAR

Program Pengembangan Informasi dan Promosi Pariwisata

DISPAR



Penyelenggaraan Event Lokal dan Nasional Kerjasama Media Cetak dan Elektonik Pengembangan Media Informasi dan Promosi Pariwisata Pemlilihan Kaka Teteh Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Pelaksanaan Event Pariwisata Wisata Bahari Pelatihan Pemandu Pariwisata Terpadu Material Promosi Pembuatan Buletin Pesona Pandeglang Penyusunan Visualisasi Pengembangan Data Base Wisata Kerjasama Media Dalam Rangka Promosi Wisata Penyusunan Buku Pariwisata Pendataan Kunjungan Wisata Peningkatan sarana dan prasarana Tourism information centre dst… Program Pengembangan Usaha Pariwisata Sosialisasi sadar wisata dan aksi sapta pesona Kemitraan Usaha Pariwisata dst…

DISPAR

Program Pengembangan Manajemen Kepariwisataan Optimalisasi forum Destination Management Organization KEK Tanjung Lesung Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dst…

DISPAR

PERTANIAN Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Berkelanjutan

DISTAN

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar Pengelolaaan lahan UPT BBI perkebunan dst…

Program Perlindungan Tanaman, Hewan dan Masyarakat Veteriner

DISTAN

Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Peningkatan Kapasitas UPT Pos Kesehatan Hewan dst… Program Perluasan Jaringan Bisnis dan Pasar Produk Pertanian Pengembangan Usaha Agribisnis Penguatan Kelembagaan Usaha Agribisnis

DISTAN/ DPPKP



Dukungan pasca panen dan pembinaan usaha Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Pertanian/Peternakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Pertanian/Peternakan dst…

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

DISTAN/ DINAS PU & PR

Perluasan Areal Pertanian Pengelolaan Air Untuk Irigasi Pertanian Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian Pengelolaan dan penyediaan pupuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dst… KEHUTANAN

DISTAN

Program Konservasi Keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan Pengukuhan Kawasan dan Penatagunaan Blok-Blok Pengelolaan Tahura Inventarisasi Sumber Daya TAHURA Pengawetan dan Pengkayaan Keragaman Hayati Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Pembinaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat Daerah Penyangga Perlindungan Kawasan TAHURA Pengembangan Kerjasama/Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Pengembangan Investasi Dalam Pemanfaatan dan Pengusahaan Jasa Lingkungan ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Koordinasi dan Fasilitasi Energi dan Sumber Daya Mineral Pemetaan potensi energi dan sumber daya mineral

DISPERINDAG ESDM

Pemetaan data desa yang belum teraliri listrik Koordinasi dan fasilitasi pembangunan listrik pedesaan dst.. PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan pemantauan harga sembako dan pengawasan peredaran barang

DISPERINDAG ESDM



Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen dst… Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

DISPERINDAG ESDM

Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri Penyuluhan bagi pedagang kaki lima dan asongan dst… Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian

DISPERINDAG ESDM

Revitalisasi Pasar Rakyat Revitalisasi Pasar Rakyat (Spesific Grant) Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Pasar (DAK-Bidang Perdagangan/TP) dst… Program Peningkatan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik

DISPERINDAG ESDM

Optimalisasi Pemanfaatan Resi Gudang Pembangunan/Pengembangan Resi Gudang (DAK/TP) dst.. PERINDUSTRIAN Program Pembangunan/ Pengembangan Sentra-sentra Industri/Usaha Potensial

DISPERINDAG ESDM

Pembentukan dan Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri Fasilitasi Kemitraaan IKM dengan Pihak Swasta dst… TRANSMIGRASI Program Fasilitasi Transmigrasi Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

DISNAKERTRANS

Pembinaan transmigrasi pasca penempatan dst… Catatan : Program yang sama dapat dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah pada urusan yang berbeda-beda sesuai dengan urusan Perangkat Daerah yang bersangkutan, dengan

syarat

program tersebut sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah dan tidak menyimpang dari

sasaran

program tersebut.

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents