BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Berawal dari evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing SKPD terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 sampai tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010, ternyata ada program yang target dan sasarannya belum memungkinkan untuk dicapai dalam jangka waktu 5(lima) tahun kedepan yang akan berimbas kepada Pertanggungjawaban Kepala Daerah diakhir Jabatannya dan dapat mempergarui pencintranya oleh masyarakat. Untuk lebih terarah dan terukurnya suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok maka perlu dilakukan revisi terhadap RPJMD Tahun 2011 sampai Tahun 2015. Jika RPJMD Tahun 2011-2015 dilakukan revisi terhadap program dan target yang hendak dicapai belum mungkin terlaksana, maka dengan sendirinya Rencana Strategi (Restra) masing-masing SKPD yang kena imbas dari revisi itu sendiri juga mengalami perubahan berdasarkan program dan terget revisi itu sendiri. Untuk mengwujudkan aparatur yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif, stabil dan dinamis, Selain itu diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintah. Maka disusunlah Restra SKPD yang diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanman Modal Kabupaten Solok. Tim ini bertugas untuk menyusun Renstra berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Solok 2011-2015 yang akan dijadikan acuan guna penyusunan Renja masingmasing SKPD. Renstra Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok sangat erat keterkaitannya dengan RPJMD 2011-2015, hal ini dapat dilihat dalam penyusunannya selalu mengacu dan mempedomani RPJMD dimaksud sehingga Renstra yang telah dibuat tergambar mendukung Visi dan Misi Bupati yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir masa jabatannya. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Rencana Strategi yang disusun oleh masing-masing SKPD akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Tahun (Renja) yang didukung dengan sarana prasarana memadai yang tetera dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana
1
mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, metodelogi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Secara umum Renstra Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.
1.2
Landasan Hukum Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2011-2015 adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Laksana Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok; Keputusan Bupati Solok Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanamam Modal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Keputusan Bupati Solok nomor 51 Tentang Pelimpahan wewenang dan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok.
1.3
Maksud dan Tujuan Maksud penetapan Rencana Strategis ini adalah memberikan paduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi di Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam keadan kurun waktu 5 (lima) tahun atau Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun.
2
Tujuan penetapan Rencana Strategis ini adalah : 1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakn oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi: 2. Tersedianya intrument awal untuk pengukuran pencapian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi: 3. Tersedianya intrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Kantor Pelaynn Perizinan dan Penanaman Modal dalam berpikir, bersikap dan bertidak untuk pencapaian tujuan organisasi: 4. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
1.4
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Renstra Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN KP3M 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KP3M 2.2 Sumber Daya KP3M 2.3 Kinerja Pelayanan KP3M 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan KP3M
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan KP3M 3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telahaan RPJMD 3.4 Telahaan Kebijakan KL/Provinsi 3.6 Telahaan RTRW dan Kajian-Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis
3
BAB IV
VISI, MISI DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi KP3M 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah KP3M 4.3 Strategi dan Kebijakan KP3M
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA KP3M YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP
4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KP3M
2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KP3M Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Laksana Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) merupakan unsur pendukung Bupati di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok pada Lampiran XII disebutkan uraian tugas di Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal. Uraian tugas tersebut adalah :
1. Sub Bagian Tata Usaha, adapun tugasnya : 1) menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, pendataan dan pelaporan sebagai pedoman kerja; 2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, pendataan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; 3) menyusun program kerja dan anggaran kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha berpedoman kepada rencana strategis Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4) menyiapkan data statistik kantor 5) menghimpun, mengkoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja lingkup kantor; 6) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kantor;
5
7) mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; 8) melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan kantor; 9) melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor; 10) melaksanakan penatausahaan keuangan dan asset kantor; 11) meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara; 12) menyelenggarakan anggaran belanja kantor dengan berpedoman kepada APBD yang telah ditetapkan; 13) melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang; 14) menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan kantor; 15) melaksanakan verifikasi, akuntansi keuangan dan asset; 16) menyiapkan bahan laporan keuangan dan asset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 17) menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; 18) mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan; 19) melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan kantor, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokolan; 20) menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; 21) mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai; 22) melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada kantor; 23) menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; 24) menyiapkan, meneliti dan memproses bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, kartu istri, kartu suami dan kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; 25) menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish); 26) menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin aparatur; 27) menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Kantor; 28) menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; 29) membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 30) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6
2. Seksi Pendataan dan Verifikasi 1) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis data dan informasi serta bahan-bahan pendataan dan verifikasi sebagai pedoman dan landasan kerja; 2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pendataan dan verifikasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pendataan dan Verifikasi berpedoman kepada rencana strategis Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4) menyusun rencana kegiatan pelayanan perizinan, jenis-jenis pelayanan perizinan, prosedur, mekanisme dan persyaratannya; 5) melaksanakan pendataan verifikasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan; 6) melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya; 7) mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan; 8) memelihara data pelayanan perizinan, data pendukung pelayanan perizinan dan berkasberkas persyaratan perizinan; 9) memelihara data pelayanan non perizinan, data pendukung pelayanan perizinan dan berkas-berkas persyaratan non perizinan dan beberapa perizinan tertentu; 10) melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan dan beberapa perizinan tertentu sesuai dengan bidang tugasnya; 11) melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan dan beberpa perizinan tertentu sesuai dengan bidang tugasnya; 12) membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Investasi dan Penanaman Modal 1) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan investasi dan penanaman modal sebagai pedoman dan landasan kerja; 2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan investasi dan penanaman modal serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Investasi dan Penanaman Modal berpedoman kepada rencana strategis KP3M dan RPJMD; 4) melaksanakan penyusunan peta investasi daerah;
7
5) mengidentifikasi potensi sumber daya alam, kelembagaan, sumber daya manusia, pelaku usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar; 6) menyiapkan bahan untuk pengusulan bidang usaha yang menjadi prioritas; 7) memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha daerah, nasional dan internasional di bidang penanaman modal di daerah; 8) melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun ke luar negeri; 9) memberikan rekomendasi pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal; 10) melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat; 11) melaksanakan pengkajian dan pembangunan sistem informasi penanaman modal di daerah; 12) melaksanakan sosialisasi atas kebijakan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan dan sistem informasi penanaman modal kepada pelaku dunia usaha dan aparatur; 13) melakukan pendidikan dan pelatihan penanaman modal di daerah; 14) melaksanakan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal di daerah; 15) membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 16) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Seksi Pelayanan dan Penanganan Pengaduan 1) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan dan pengaduan sebagai pedoman dan landasan kerja; 2) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan pengaduan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan dan Penanganan Pengaduan berpedoman kepada rencana strategis KP3M dan RPJMD; 4) melaksanakan penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis non perizinan; 5) melaksanakan penetapan SKRD dan memproses surat keputusan; 6) memproses penyelesaian dokumen non perizinan; 7) mengevaluasi perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan; 8) mengembangkan alat bantu program aplikasi (sistem) pelayanan terpadu; 9) mengawasi dan mengevaluasi jalan dan pengembangan program aplikasi terpadu; 10) menyusun dan memelihara database perizinan dan non perizinan; 11) mengkoordinasikan dan menindaklanjuti pengaduan dengan tim teknis terkait; 12) melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan;
8
13) melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pelayana perizinan dan/atau non perizinan terpadu kepada masyarakat; 14) membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 15) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Struktur organisasi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dapat dilihat pada Gambar 2.1 Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok Kepala KP3M
Sub Bagian Tata Usaha
Seksi Pendataan & Verifikasi
2.2
Seksi Pelayanan & Penang. Pengaduan
Seksi Investasi & Penanaman Modal
Sumber Daya KP3M Sebagai kantor yang baru terbentuk, jumlah pegawai di kantor ini terbilang minim yaitu sebanyak 16 (enam belas) orang. Sumber daya pegawai ini dirinci berdasarkan golongan, eselon dan tingkat pendidikan. Tabel 2.1 Sumber Daya Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok
-
2.3
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Gol IV : 1 orang Gol III : 10 orang Gol II : 4 orang THL : 1 orang
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural - Eselon III/a : 1 orang - Eselon IV/a : 4 orang
-
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan S2 : 1 orang S1 : 10 orang D3 : 2 orang SMA : 2 orang SMP : 1 orang
Kinerja Pelayanan KP3M Sejalan dengan putaran waktu maka Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal telah memperlihatkan kesungguhan untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sesuai dengan skala prioritas Pemerintah Kabupaten Solok di Bidang Pelayanan dan Penanaman Modal. Hal ini tergambar dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal telah memperlihatkan kinerja pelayanan yang
9
berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2011-2015. Salah satunya adalah mempersiapkan sarana dan prasarana guna mencapai ISO 9001:2008. Hal ini akan berhasil apabila didukung oleh dana serta sumber daya yang berkualitas serta mantapnya koordinasi antar instansi terkait. Sementara itu Kegiatan lain yang terkait dengan Restra SKPD juga telah dapat dilaksanakan dengan baik dan sasaran yang ingin dicapai sudah mendekati target yang diberikan kepada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan KP3M Tantangan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu : 1. Belum berjalannya koordinasi yang maksimal dengan SKPD terkait yang berimbas kepada pencapaian program tersebut juga kurang maksimal dan berdampak kepada kinerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal. 2. Terdapatnya benturan landasan hukum satu dengan yang lainya yang dapat menghambat pelayanan kepada Masyarakat dan Investor di Kabupaten Solok; 3. Belum maksimalnya sarana pendukung yang dimiliki untuk memberikan masukan dan kajian yang dijadikan dasar rekomendasi izin ; 4. Keterbatasan sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok
merupakan kendala yang
mempunyai
konsekuensi
terhadap
penambahan aparatur pemerintah pelaksana kegiatan yang harus diimbangi dengan kemampuan teknis memadai yang bisa didapatkan dari adanya pelatihan; 5. Masih terdapatnya kecenderungan ekonomi biaya tinggi dalam penanaman investasi di daerah; 6. Masih belum efektifnya regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal baik pada tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota; 7. Masih belum terwujudnya mekanisme pelayanan satu pintu yang efektif bagi calon investor; 8. Masih belum tersedianya informasi yang akurat yang dibutuhkan oleh calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah serta belum efektifnya kegiatan promosi yang dilakukan untuk meningkatkan investasi di daerah.
Faktor – faktor yang menyebabkan kondisi yang diharapkan dapat dicapai perlu diindentifikasi berbagai faktor eksternal maupun internal organisasi yang akan mempengaruhi pencapaiannya. Faktor eksternal dikelompokkan atas peluang dan ancaman sementara faktor internal dikelompokan atas kekuatan dan kelemahan.
10
Faktor eksternal yang terindentifikasi adalah sebagi berikut: 1. Peluang : a. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan dan pennaman modal yang prima dan transparan sangat tinggi. b. Pelayanan perizinan dan penanaman modal sebagi sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi. c. Adanya regulasi yang mendukung terciptanya kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan. d. Tersedia teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal. e. Tersedia tenaga ahli dalam mendukung kegiatan pelayanan dan penanaman modal.
2. Ancaman : a.
Tingginya tingkat ketidakpastian prosedur yang baku selama proses transisi pembentukan organisasi.
b.
Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan penanaman modal.
c.
Masih rendahnya kesadaran aparat dalam memenuhi aturan yang berlaku.
Faktor internal organisasi dapt diidentifikasi sebagai berikut : 1. Kekuatan a. Kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang semakin berkembang. b. Memiliki kewenangan untuk mengelola perizinan dan penanaman modal. c. Adanya kemampuan yang kuat dari personil untuk maju. 2. Kelemahan a. Sumber dana untuk mendukung kegiatan masih terbatas. b. Sumber daya manusia yang profesional masih terbatas. c. Koordinasi kurang optimal. d. Peningkatan SDM masih terbatas.
Interaksi antar faktor Internal dan Eksternal Berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal yang disebut diatas, selanjutnya akan dirumuskan isu-isu strategis yag dikelompokan dalam 4 (empat) kategori yaitu comparative advantage, mobilization, investment/divestment dan status quo. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :
11
1. Comparative Advantege (Interaksi antara peluang dan Kekuatan) a. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk mewujudkan pelayanan prima dan transparan. b. Mengimplementasikan kewenangan yang didukung jaminan kesejahteraan pegawai dan teknologi informasi. c. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan Tenaga Ahli.
2. Mobilization ( Interaksi antara kekuatan dan ancaman ) a. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan membentuk sistem dan prosedur yang baku untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal. b. Mengefektifkan wewenang yang dimiliki untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. c. Dengan kemauan yang kuat menjalankan tugas sesuai aturan menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa
3. Investment/Divestment ( Interaksi antara peluang dan Kelemahan) a. Sumber keuangan ditingkatkan dengan pemberdayaan pelayanan perizinan dan penanaman modal sebagai sumber pendapatan dan pengungkit pembangunan ekonomi. b. Memanfaatkan Tenaga Ahli dan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pembelajaran membentuk profesionalisme. c. Meningkatkan koordinasi melalui jaringan kerja.
4. Status quo ( Interaksi antara Peluang dan Kelemahan ) a. Menumbuhkan kepercayaan masayarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparat pelayanan. b. Meningkatkan sumber daya keuangan melalui pengembangan organisasi yang stabil dan terarah. c. Melakukan pembelajaran tentang aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan aparat terhadap hukum.
Dalam bidang penanaman modal di Kabupaten Solok yang pada Tahun 2010 masih ditangani oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat telah memberikan beberapa keberhasilan yang merupakan peluang investasi yang dapat dikembangkan untuk masa yang akan datang. Adapun peluang investasi tersebut yaitu :
12
1. Pengembangan panas bumi di Batang Sumani Kecamatan X Koto Singkarak dan Talang Kecamatan Gunung Talang; 2. Pengembangan objek wisata Danau Kembar Kecamatan Danau Kembar; 3. Pengembangan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro) di aliran Sungai Kecamatan Lembang Jaya dan Hiliran Gumanti.
13
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan KP3M Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecenderungan yang terjadi beberapa tahun terakhir, maka ke depan dapat diidentifikasikan beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Beberapa faktor kunci yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok terdiri dari : 1. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen pendelegasian wewenang yang jelas; 2. Tersedianya SDM yang profesional sebagai fasilitator pelayanan masyarakat dan investasi; 3. Adanya dukungan pendataan dan inventarisasi dalam kebijakan dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal, inventarisasi pelayanan perizinan dan potensi investasi daerah; 4. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional yang jelas; 5. Penyederhanaan prosedural dan mekanisme perizinan serta penyusunan Sistem Informasi pelayanan yang up to date; 6. Adanya kemampuan dalam mengkoordinir dinas/instansi terkait, para pengusaha dan investor dalam pengembangan investasi di Kabupaten Solok; 7. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja yang dilakukan secara berkala sehingga menjadi umpan balik untuk keberhasilan tahun berikutnya.
3.2
Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Merujuk kepada definisi tersebut, maka visi pemerintahan Kabupaten Solok dalam kurun waktu sampai 2015, adalah : “Terwujudnya kepemerintahan yang baik menuju masyarakat sejahtera”. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut : 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan taat hukum; 2. Meningkatkan kehidupan yang agamais, bermoral dan berbudaya; 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan tatanan perekonomian terpadu berbasis teknologi dan pelestarian lingkungan; 4. Menciptakan pendidikan berkualitas; 5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
14
6. Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan di segala bidang; 7. Mengembangkan
pembangunan
kepemudaan,
olahraga
dan
pemberdayaan
perempuan; 8. Membangun kepariwisataan.
Sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, maka terdapat dua agenda besar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2011-2015, yaitu : 1. Pembangunan tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih; 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejahtera spritual, sosial dan budaya serta sejahtera secara ekonomi.
Dua agenda besar tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) agenda prioritas pembangunan yaitu : 1. mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih; 2. penataan kehidupan yang religius dan berbudaya sesuai Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah; 3. pembangunan perekonomian masyarakat secara terpadu berbasis teknologi dan pelestarian lingkungan; 4. percepatan pembangunan daerah tertinggal serta penanggulangan masalah kemiskinan dan sosial; 5. peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan; 6. peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 7. pembangunan kepariwisataan dan pelestarian kekayaan budaya daerah; 8. peningkatan pembangunan pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan.
3.3
Telahaan RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun sesuai dengan periode Kepemimpinan Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD Tahun 2011-2015 secara umum bertujuan untuk memberikan arah dan tuntunan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Secara khusus, RPJMD ini bertujuan untuk : 1. memberikan arah dan pedoman kepada seluruh unit kerja dan perangkat daerah Kabupaten Solok; 2. menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 3. menjadi pedoman penyusunan Renstra dan Renja SKPD.
15
3.4
Telahaan Kebijakan KL/Provinsi Khusus untuk pelayanan perizinan telah dilakukan kajian yang mendalam oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi dengan cara menyamakan persepsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkup pemerintah kabupaten/kota sehingga pelayanan perizinan akan dapat mengakomodir seluruh Penanaman Modal di Kabupaten Solok.
3.5
Telahaan RTRW dan Kajian-Kajian Lingkungan Hidup Strategis Di dalam mengeluarkan izin terhadap suatu objek Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal harus mengkaji kembali RTRW yang telah ditetapkan dan dampak lingkungan terhadap izin yang akan dikeluarkan.
3.6
Penentuan Isu-Isu Strategis Dalam kurun waktu 2010-2014, sesuai RPJM Nasional, tantangan pembangunan tidaklah semakin ringan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai perwujudan masyarakat yang sejahtera di tengah persaingan Global yang meningkat; 1. capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6 % selama periode 2004-2009 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang sejahtera; 2. percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk (inclusive growth); 3. untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pertumbuhan ekonomi harus tersebar secara merata, terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi; 4. untuk mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan yang banyak menyediakan lapangan kerja; 5. pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup; 6. pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi; 7. sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktifitas; 8. keberhasilan proses pembangunan tergantung pada kualitas birokrasi; 9. demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa; 10. dalam sistem yang demokratis, hukum harus menjadi panglima.
16
BAB IV VISI, MISI DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1
Visi dan Misi KP3M Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi kecendrungan perkembangan di masa yang akan datang, maka Visi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok yaitu:
“Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Guna Menumbuhkan Iklim Investasi yang Kondusif” Dari visi KP3M yaitu Terwujudnya Pelayanan Umum yang Profesional guna Terciptanya Investasi yang Kondusif berarti memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam pelayanan perizinan dan pengembangan penanaman modal/investasi di Kabupaten Solok dengan penerapan azas-azas penyelenggaraan pelayanan publik yang konsekuen sehingga masyarakat merasa puas atas kinerja pemerintah dan merasakan kenyamanan dalam berusaha. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010, Visi Bupati Solok Tahun 2011-2015 yaitu “Terwujudnya kepemerintahan yang baik menuju masyarakat sejahtera”. Adapun misi yang terkait langsung dengan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yaitu misi ke 1 dan misi ke 3 yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan taat hukum dan Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan tatanan perekonomian terpadu berbasis teknologi dan pelestarian lingkungan. Untuk mencapai visi tersebut maka ada 4 (empat) misi yang harus dilaksanakan, yaitu: 1. Mewujudkan pelayanan yang profesional dalam bidang perizinan guna terciptanya pelayanan prima; 2. Mewujudkan investasi masyarakat sebagai pendukung utama perekonomian; 3. Mewujudkan pelayanan umum berbasis IT guna mempercepat dan mempermudah penanaman modal.
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah KP3M Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah pada tabel 4.1
17
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tujuan Sasaran
No. 1.
2. 3.
4.3
Mewujudkan pelayanan yang profesional dalam bidang perizinan guna terciptanya pelayanan prima Mewujudkan investasi yang sehat sebagai pendukung utama perekonomian Mempermudah UMKM dalam pengurusan izin dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan
Penataan sistem administrasi dan tata laksana (tata kerja) pemerintahan Pengelolaan iklim investasi daerah Fasilitasi dan pemberdayaan UMKM
Strategi dan Kebijakan KP3M Strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang ditetapkan KP3M adalah sebagai berikut : a. Strategi Integrasi ke Belakang dan Pengembangan KP3M Penetapan strategi ke belakang dimaksudkan untuk menginventarisir dasar-dasar hukum tentang perizinan berpijak terhadap pelimpahan wewenang pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada KP3M. Acuan terhadap wewenang dan dasar-dasar hukum yang tegas merupakan modal dalam fungsi dan peran KP3M sebagai fasilitator pelayanan dan investasi di Kabupaten Solok. b. Strategi Integrasi ke Depan Penetapan strategi integrasi ke depan dimaksudkan untuk mewujudkan KP3M sebagai fasilitator pelayanan dan investasi yang handal dan profesional. Hal ini dituangkan dalam Standar Pelayanan Minimimal dan Standar Operasional KP3M. c. Strategi Penguatan ke Dalam Penetapan strategi penguatan ke dalam dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis pelayanan publik yang berkualitas maupun fasilitator investasi profesional dengan perbaikan manajemen organisasi dalam eksistensi KP3M.
Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan, maka kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip penyelenggaraan pelayanan yang prima; 2.
Meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis pelayanan maupun fasilitator investasi dengan sarana dan prasarana yang mencukupi;
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal; 4. Meningkatkan daya tarik investasi Kabupaten Solok.
18
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan anggaran kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2011-2015 dan ditambah satu tahun transisi yaitu 2011 dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut : 1.
Program penataan rentang kendali dan pendelegasian kewenangan/urusan pemerintahan sebanyak 1 paket pada tahun 2012, dengan pagu dana indikatif Rp. 42.350.000,-
2.
Program penyusunan SPM dan SOP dengan persentase 100 pada tahun 2011 dan 2013, dengan dana indikatif Rp.20.000.000,-
3.
Program pengawasan dan pengendalian kebijakan SPM dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan target IKM tiap tahun bernilai besar sama 80%, dengan pagu dana indikatif Rp.450.000.000,-
4.
Program membangun sistem dan manajemen unit pelayanan dan pengaduan masyarakat online dan off-line pada tahun 2011 dan 2012 dengan pagu dana indikatif Rp.200.000.000,-
5.
Program peningkatan iklim investasi daerah dengan persentase 100 pada 2012 s/d 2015 dengan pagu dana indikatif Rp. 300.000.000,-
6.
Program penguatan kelembagaan UMKM/penguatan manajemen usaha dan fasilitasi perizinan dengan persentase 100 pada tahun 2012 s/d 2015 dengan pagu dana indikatif Rp.100.000.000,-
Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada lampiran.
19
BAB VI INDIKATOR KINERJA KP3M YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja utama pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : 1.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih
2.
Penataan kehidupan yang religius dan berbudaya luhur berfilosofi ABS-SBK
3.
Pembangunan perkonomian masyarakat secara terpadu berbasis teknologi dan pelestarian lingkungan
4.
Penanggulangan masalah kemiskinan, sosial dan ketertinggalan daerah
5.
Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan
6.
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
7.
Kepariwisataan dan pelestarian kekayaan budaya daerah
8.
Pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan
Jabaran rencana program dan kegiatan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok setiap tahun sebagaimana terlampir.
20
BAB VII PENUTUP
Renstra Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok Tahun 20112015 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 20112015. Untuk itu, terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut: 1. Dalam Renstra Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan. Program dan kegiatan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman
Modal
Kabupaten
Solok
dalam
mendukung
pencapaian
sasaran
pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2011-2015; 2. Renstra Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok Tahun 20112015 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi yang lain; 3. Renstra Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok tahun 20112015, harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok; 4. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok tahun 2011-2015 yang tercermin dari Renja Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok,
ANTHONY IBNU, S.STP, M.Si NIP. 19780901 199711 1 001
21
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
1 Telaksana nya administr asi kantor yang tertib dan lancar
Sasaran
2 Tertib dan lancarnya pelayanan administra si perkantora n
Indikator Sasaran
3 Tersedianya jasa surat menyurat, Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik, Pemeliharaan Perizinan Kend oprs, ATK, Cetak dan penggandaan, komponen istalasi listrik, peralatan dan pelengkapan kantor, makan minum dan terlaksananya rapat -rapat koordinasi
Kode
4 25
Program dan Kegiatan
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran /Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
6 Telaksananya administrasi kantor yang tertib dan lancar
Data capaian pada Tahun Awal Perencana an (per 31 Des 2010)
7
Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensta SKPD Tahun ke-1 (2011)
Tahun ke-2 (2012)
Tahun ke-3 (2013)
Tahun ke-4 (2014)
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
8 1 Th
9
10 1 Th
11 116.274.045
12 1 Th
13 173.880.149
14 1 Th
Rp. 15 302.900.000
Tahun ke-5 (2015)
Target 16 1 Th
Rp. 17 217.800.000
Target
Rp.
18
19
123.385.80 7
22
Unit kerja SKPD Penangg ungjawa b
Lokasi
20
21
Terpenuhi nya sarana dan prasarana yang memadai
Tersedia dan meningkat nya sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kenderaan dinas/operasional dan pelengkapan gedung kantor
45
Terlaksan anya pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan tepat waktu
Terlaksana nya peningkata n pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan semeteran dan akhir tahun
06
Terlaksan anya koordinasi pengawas an yang lebih kooprehe nsif bagi dunia usaha
Telaksana nya evaluasi pendelega sian kewenang an/urusan tentang pelayanan dan perizinan
Terkontrolnya aktivitas ekonomi masyarakat guna kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan survey yang cepat dan tepat sasaran
40
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Pe meliharaan Rutin/Berkal a Sarana dan Prasarana Aparatur
Telaksananya sarana dan prasarana aparatur yang efektif
Program Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan / Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalia n Pelaksanaan Kebijakan KDH/Koordin asi Pengawasan yang Lebih Komprehensi f
Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu
1 thn
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensi f dan tepat sasaran
12x
1 Th
77.189.325
1 Th
81.119.600
1 Th
217.000.000
1 Th
140.000.000
3 Dok
1.985.800
3 Dok
2.000.000
3 Dok
3.000.000
5 Dok
8.000.000
12 x
97.777.500
12x
76.948.150
12x
85.000.000
12x
90.000.000
86.119.600
3.953.800
93.756.850
23
mengwuj udkan pelayanan dan sistem serta prosedur yang sesuai dengan standar nasional
Diperolehn ya ISO 9001-2008 pada unit kerja pelayanan publik
Diperolehnya Sertifikat ISO 9001-2008
40
Program Penyusunan SPM dan SOP / Peningkatan Standar Mutu Manajemen
Teselenggara nya kegiatan kantor sesuai standar manajemen mutu.
Tepenuhi nya peningkat an Investasi di Kabupate n Solok
Terwujudn ya peluang dan kerjasama investasi yang kondusif guna peningkata n penanama n modal daerah
Terlaksananya Pameran investasi dan terfasilitasinya koordinasi guna peningkatan Penanaman modal serta Pelatihan PTSP.
15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi / Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah
Meningkatny a investasi di Kabupaten Solok
Mengwuj udkan kepuasan masyarak at dalam memberik an pelayanan .
Terfasilitas inya pelaku usaha dalam penguatan manajeme n usaha dan pengurusa n izin
Terlaksananya penyederhanan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi / Penyederhan aan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
Terpuasnya masyarakat yang membutuhka n pelayanan dan perizinan
11 investor
100.617.500
6.924.500 127.991.85 0
1 Modul
171.848.000
1 setifikat
350.000.000
1 Paket
75.000.000
15 Investor
142.872.370
15 Investor
243.050.000
15 Investor
290.150.000
84,84
43.611.660
41.000.000
50.000.000
83,76
24
Telaksana nya Optimalis asi secara Informasi Teknologi
Teselengg aranya pelaksana an Sistem Informasi bagi pelayanan perizinan
Tersedia Sistim Informasi berbasi IT
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Telaksananya Optimalisasi secara Informasi Teknologi
1 pkt
80.000.000
Memyusu n Peraturan Bupati tentang Pelimpaha n wewenan g
Terkendali nya perizinana n dalam bentuk 1 pintu
Terbentuknya Peraturan Bupati sebanyak 1 dokumen
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintaha n Umum / Peny. Peraturan KDH Mengenai Pelimpahan Wewenang Perizinan
Tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Wewenang kepada KP3M
1 Dok
42.350.000
Tersedian ya mesin Absensi dan Pakaian dinas
Tersediany a Mesin Absensi dan pakaian dinas KP3M
adanya mesin absensi dan pakaian dinas bagi pegawai KP3M
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi / Penyederhan aan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
Tersedianya mesin Absensi dan Pakaian dinas
2 paket
85.000.000
25
telaksana nya Peningkat an Sumber Daya Manusia
Terwujudn ya Sumberda ya Manusia yang berkualitas
Teselenggaranya bimbingan teknis, diklat bagi personil KP3M
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Peningkatan sumber daya aparatur
telaksananya Peningkatan Sumber Daya Manusia
Teselengg araan Sistem Informasi terhadap layanan Publik
Tersediany a Sistem Informasi berbasis IT pada KP3M
Terpenuhi Sistem Informasi yang berbasis IT
Penyelengga raan Sistem Informasi terhadap layanan Publik
Tersedianya Sistem Informasi berbasis IT pada KP3M
12 0rang
25.000.000
1 Pkt 88.817.000
26
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
Indikator
1 1
2 Tertib dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran
2
Tersedia dan meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3
Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
Tahun 0 3 100%
Tahun 1 4 100%
Tahun 2 5 100%
Tahun 3 6 100%
Tahun 4 7 100%
Tahun 5 8 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5 Dokumen
3 Dok
3 Dok
3 Dok
3 Dok
5 Dok
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
4
Telaksananya evaluasi pendelegasian kewenangan/urusan tentang pelayanan dan perizinan
5
Tersusunnya prosedur ISO 9001-2008 pada unit kerja pelayanan publik
1 dokumen
6
Diperolehnya ISO 9001-2008 pada unit kerja pelayanan publik
1 Sertifikat
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 9
1 dokumen
1 Sertifikat
27
7
8
9
10
Terevaluasinya penerapan ISO 9001-2008 pada unit kerja pelayanan publik Terwujudnya peluang dan kerjasama investasi yang kondusif guna peningkatan penanaman modal daerah Terfasilitasinya pelaku usaha dalam penguatan manajemen usaha dan pengurusan izin Tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Wewenang perizinan
1 dokumen evaluasi
1 dokumen evaluasi
97 investor
15 investor
15 investor
20 investor
22 investor
25 investor
1852 izin usaha
350
378
399
350
375
1 Perbup
1
28
