BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Perbaikan

sistem manajemen pemerintahan merupakan agenda

penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “self assesment”

oleh masing-

masing instansi pemerintah yang berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud dari kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 ini disampaikan laporan atas pertanggunjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan pemerintah daerah yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong adanya peningkatan akuntabilitas kinerja serta mewujudkan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Barat Tahun 20102015.

1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 adalah :

I-1


1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan

Presiden

Nomor

02

Tahun

2015

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

I-2


10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri D); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 2 Seri D); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 17 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 3 Seri D); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 09 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 02 Tahun 2014

I-3


(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 2 Seri E). 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan Kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden, Gubernur, DPRD dan Masyarakat). Kedua, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kabupaten Bangka Barat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama pelaporan kinerja tersebut merupakan cerminan maksud penyusunan dan penyampaiannya oleh setiap Instansi Pemerintah. Maksud dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 jika dilihat dari dua aspek adalah : a.

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas capaian kinerja yang dicapai selama tahun 2014. Esensi capaian

I-4


kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana sasaran strategis pembangunan telah dicapai selama tahun 2014. b.

Aspek

Manajemen

Kinerja

bagi

keperluan

internal

organisasi

menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat merumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat terus ditingkatkan. Sementara tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 adalah : 1.

Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

2.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 adalah sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika serta gambaran umum Kabupaten Bangka Barat.

BAB II

: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Pada bab ini diuraikan tentang pernyataan visi,misi, tujuan, sasaran strategis, organisasi dan target jangka menengah serta gambaran singkat mengenai rencana dan strategi untuk mencapai target pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam jangka menengah (strategis) yang diuraikan dalam rencana kinerja tahunan (RKT).

I-5


BABA III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 Bab ini menguraikan tentang pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2014, evaluasi dan analisa pencapaian sasaran kinerja strategis dan analisis atas pencapaian keuangan Tahun 2014. BAB IV

: PENUTUP Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, permasalahan/ kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja Tahun 2014 dan strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

1.5. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT 1.5.1. Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2013, luas wilayah kewenangan Kabupaten Bangka Barat adalah : a. Luas daratan di pulau utama kurang lebih 284.886,05 ha, luas daratan di pulau-pulau kecil kurang lebih 214,85 ha sehingga luas total daratan di Kabupaten Bangka Barat kurang lebih 285.100,90 ha; dan b. Luas wilayah laut kewenangan kurang lebih 202.438,03 ha. Secara geografis Kabupaten Bangka Barat terletak pada 105o 00’ – 106

o

00’ Bujur Timur dan 01

o

00’ – 02

o

10’ Lintang Selatan dengan

batas-batas wilayah meliputi : - Sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna; - Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka; - Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka; dan I-6


- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka. Jika dilihat dari posis di atas, Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah yang strategis dikarenakan posisinya yang dekat dengan Pulau Sumatera sehingga menjadi

pintu

gerbang masuknya

barang

dan

penumpang dari Pulau Sumatera yang melewati laut. Pada saat terbentuknya Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat tahun 2003, wilayah administrasi terdiri dari terdiri dari 5 kecamatan. Sejalan dengan perkembangan, pada tahun 2010 secara administratif terjadi pemekaran wilayah pada tingkat kecamatan, di mana Kecamatan Jebus dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Jebus dan Kecamatan Parittiga yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Parittiga di Kabupaten Bangka Barat. Saat ini Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 (enam) kecamatan, 4 kelurahan, dan 60 desa. Jumlah kelurahan dan desa di setiap kecamatan relatif seimbang, dimana Kecamatan Kelapa memiliki jumlah desa dan kelurahan yang relatif paling banyak dibanding kecamatan lain. Peta wilayah administratif Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka Barat

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Bangka Barat

I-7


Tabel 1.1 Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat No.

JUMLAH DESA/ KELURAHAN

LUAS WILAYAH (ha)

3 kelurahan, 4 desa 13 desa 1 kelurahan, 13 desa 9 desa 11 desa 10 desa 4 kelurahan, 60 desa

36.795,25 78.447,89 59.140,76 39.019,21 38.811,63 32.671,31 284.886,05

KECAMATAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Muntok Simpang Teritip Kelapa Tempilang Jebus Parittiga Total

PERSENTASE TERHADAP LUAS KABUPATEN (%) 12,92 27,54 20,76 13,70 13,62 11,47 100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034

Secara topografi, jenis tanah di daerah Kabupaten Bangka Barat mempunyai PH rata-rata di bawah 5, didalamnya mengandung mineral biji timah dan bahan galian lainnya seperti Pasir Kwarsa, Kaolin, Batu Gunung dan lain-lain. Bentuk dan keadaan tanahnya adalah sebagai berikut: 

4% berbukit seperti Bukit Menumbing dengan ketinggian sekitar 445 meter dan lain-lain. Jenis tanah perbukitan tersebutadalah Komplek Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dan Litosolberasal dari Batu Plutonik Masam.



51% berombak dan bergelombang, tanahnya berjenis Asosiasi Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dengan bahan induk Komplek Batu pasir Kwarsit dan Batuan Plutonik Masam.



20% lembah/datar sampai berombak, jenis tanahnya asosiasi Podsolik berasal dari Komplek Batu Pasir dan Kwarsit.



25% rawa dan bencah/datar dengan jenis tanahnya Asosiasi Alluvial Hedromotif dan Glei Humus serta Kelabu Muda berasal dari endapan pasir dan tanah liat. Kabupaten Bangka Barat memiliki 23 pulau

kecil, namun

penduduk hanya berdomisili di pulau induk (Pulau Bangka). Secara keseluruhan, ekosistem pesisir yang ada berupa estuaria (muara sungai), hutan bakau, dan pantai berpasir. Pada ekosistem estuaria dan hutan bakau cenderung didominasi fungsi lindung, sementara pada ekosistem pantai berpasir cenderung potensial sebagai obyek wisata alam.

I-8


Pada umumnya, sungai-sungai di daerah Kabupaten Bangka Barat berhulu di daerah perbukitan dan pegunungan dan bermuara di pantai laut. Sungai-sungai yang terdapat didaerah Kabupaten Bangka Barat adalah: Sungai Kampak, Sungai Antan, Sungai Penyampak, Sungai Kayu Arang dan lain-lain. Sungai-sungai tersebut berfungsi sebagai sarana transportasi dan belum bermanfaat untuk pertaniandan perikanan karena para nelayan lebih cenderung mencari ikan ke laut.

1.5.2. Kondisi Demografi Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat adalah 208.219 jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 7.018 jiwa dari jumlah penduduk tahun 2013 yaitu 201.201 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 107.666 jiwa laki-laki (51,71%) dan 100.553 jiwa wanita (48,29%). Untuk pembagian jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jumlah penduduk mengalami peningkatan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir yang utamanya dipengaruhi oleh migrasi masuk. Tabel 1.2 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 NO.

KECAMATAN

(1)

(2)

PENDUDUK L

P

JUMLAH

(3)

(4)

(5)

1.

Muntok

28.838

27.295

56.133

2.

Simpang Teritip

15.111

14.343

29.454

3.

Jebus

11.403

10.679

22.082

4.

Kelapa

18.173

16.539

34.712

5.

Tempilang

14.871

13.807

28.678

6.

Parittiga

19.270

17.890

37.160

107.666

100.553

208.219

Total

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat

I-9


Masyarakat Kabupaten Bangka Barat merupakan masyarakat yang heterogen. Etnis yang ada mencakup Melayu, Tionghoa, Arab, Jawa, Madura, Bugis, Buton, serta beberapa suku dari daratan Pulau Sumatera. Penduduk Kabupaten Bangka Barat memeluk beberapa agama antara lain Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu dengan mayoritas penduduk adalah pemeluk agama Islam. Kegiatan ekonomi penduduk yang dominan di Kabupaten Bangka Barat adalah pada sektor pertanian (subsektor perkebunan) dan sektor pertambangan. Penanganan penduduk usia produktif memang sangat diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja/kewirausahaan di sektor pertanian dan pertambangan dengan keterkaitan yang kuat dengan sektor ekonomi lainnya.

1.5.3. Kondisi Ekonomi Daerah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) sampai saat ini masih dipakai untuk memantau

perkembangan

ekonomi

suatu

daerah.

Keterbatasan

pengolahan data yang ada di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengakibatkan pemerintah daerah memiliki ketergantungan terhadap data-data statistik dari BPS sehingga masih menggunakan data statistik sampai dengan tahun 2013. Berdasarkan data BPS di tahun 2013 Kabupaten Bangka Barat jika ditinjau dari jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) terdapat 67,14% dari jumlah penduduk, dengan angka ketergantungan sebesar 48,95%. Dari penduduk usia kerja di Bangka Barat tersebut pada tahun 2013 yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat hanya 69,17% dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,91%. Kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2013 secara umum menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari total PDRB yang diciptakan pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 9.107.544 juta,

I - 10


meningkat sebesar 12,32% dibandingkan tahun 2012 (dalam peningkatan tersebut masih terdapat faktor kenaikan harga). Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2013 tercatat sebesar Rp 3.137.608 juta, meningkat sebesar 5,56% dibandingkan tahun 2012. Peningkatan nilai PDRB pada tahun 2013 secara umum masih ditopang oleh sektor perekonomian “tradisional” di Kabupaten Bangka Barat yaitu industri pengolahan logam dengan kontribusi sebesar 37,59%, pertambangan bijih timah (10,43%), perdagangan (16,19%) serta perkebunan (7,73%). Meskipun jika dilihat pertumbuhan industri pengolahan logam timah dan pertambangan timah tahun 2013 sedikit mengalami penurunan, namun secara absolut masih signifikan dalam pembentukan postur PDRB Kabupaten Bangka Barat tahun 2013. Sementara jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka PDRB baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku Kabupaten Bangka Barat memiliki besaran yang tertinggi sepanjang 4 tahun terakhir. Tabel 1.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Milyar Rupiah) Tahun 2010-2013 No.

KABUPATEN

2010

2011r

2012*

2013**

ADHB

ADHK

ADHB

ADHK

ADHB

ADHK

ADHB

ADHK

1

Bangka

4.762,4

2.062,2

5.432,1

2.159,1

6.164,2

2.289,6

6.972,9

2.418,3

2

Belitung

2.905,4

1.246,4

3.314,2

1.316,4

3.776,4

1.396,5

4.324,4

1.479,3

3

Bangka Barat

6.415,9

2.653,2

7.226,6

2.806,4

8.108,4

2.972,4

9.107,5

3.137,6

4

Bangka Tengah

3.300,9

1.300,3

3.728,9

1.384,5

4.217,5

1.467,2

4.773,5

1.543,5

5

Bangka Selatan

3.433,1

1.369,9

3.877,1

1.463,3

4.302,4

1.534,1

4.768,3

1.602,4

6

Belitung Timur

2.375,9

886,2

2.691,0

939,0

3.106,6

996,5

3.506,7

1.049,7

7

Pangkalpinang

3.243,8

1.295,6

3.690,7

1.379,0

4.260,5

1.462,1

4.930,8

1.546,9

Kepulauan Bangka Belitung

26.712,9

10.884,9

30.483,9

11.592,9

34.458,6

12.257,1

38.934,0

12.905,0

Ket.

r) : Angka revisit *) : Angka Sementara **) : Angka Sangat Sementara Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat

I - 11


1) Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah, khususnya di

bidang

ekonomi.

Pertumbuhan

tersebut

merupakan

laju

pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) secara berkala.

Ket.

r) : Angka revisit *) : Angka Sementara **) : Angka Sangat Sementara Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat

Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat (%)

Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013 (persen) Uraian

TAHUN 2009

2010

2011r)

2012*

2013**

Pertanian

3,97

7,13

4,47

8,32

10,64

Pertambangan & Penggalian

3,51

2,56

2,96

4,14

-0,14

Industri Pengolahan

3,55

2,12

3,78

2,44

1,53

Listrik,Gas & Air bersih

3,34

11,30

19,42

7,17

8,25

Bangunan

10,52

13,68

12,12

14,21

13,27

Perdagangan, Hotel & Restoran

5,31

11,87

11,81

11,29

10,83

I - 12


TAHUN

Uraian

2009

2010

2011r)

2012*

2013**

Pengangkutan & Komunikasi

0,76

5,50

5,53

5,46

9,02

Keuangan, Persewaan,& Jasa Perusahaan

6,58

9,68

10,09

9,54

10,41

Jasa-jasa

8,41

13,57

14,32

10,09

10,52

Pertumbuhan Ekonomi

4,23

5,29

5,77

5,92

5,56

Keterangan: r) angka revisi *) angka sementara **) angka sangat sementara Sumber : Badan Pusat Statistik, Kab. Bangka Barat

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat secara umum ditopang oleh

subsektor industri pengolahan serta subsektor

pertambangan dan penggalian. Kondisi ini merupakan “warning” karena tahun 2013 merupakan titik balik terjadinya “declining growth” dimana empat tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi terjadi secara linier dengan trend terus meningkat. Faktor utama yang ditengarai menjadi penyebab hal ini terjadi adalah menurunnya produksi bijih timah di tahun 2013. 2) Struktur Ekonomi Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh program dan sasaran yang telah dicapai pada satu periode tertentu. Peranan setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan masing-masing

sektor

ekonomi

terhadap

PDRB, dapat dilihat seberapa jauh keberhasilan dari kebijakan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, analisis ini dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

I - 13


Tabel 1.5 Kontribusi setiap Sektor terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Lapangan Usaha 1. Pertanian

2009

2010

2011r

2012*

2013**

12

11,93

11,89

12,36

13,15

2. Pertambangan & Penggalian

13,74

13,54

13,03

12,65

11,81

Sektor Primer

25,74

25,47

24,92

25,01

24,96

3. Industri Pengolahan

51,19

49,86

48,34

46,13

43,82

4. Listrik, Gas & Air Bersih

0,23

0,24

0,28

0,29

0,3

5. Bangunan

3,43

3,71

3,93

4,24

4,55

Sektor Sekunder

54,85

53,81

52,55

50,66

48,67

6. Perdgn, Hotel & Restoran

14,06

14,94

15,79

16,59

17,42

7. Pengangkutan & Komunikasi

0,94

0,94

0,94

0,93

0,96

8. Keu., Sewa & Jasa Perusahaan

1,38

1,44

1,5

1,55

1,62

9. Jasa-jasa

2,77

2,98

3,22

3,35

3,51

Sektor Tersier

19,15

20,3

21,45

22,42

23,51

PDRB dengan migas

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Ket.

r) : Angka revisit *) : Angka Sementara **) : Angka Sangat Sementara Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014

Dari Tabel 1.5 di atas menunjukkan besarnya kontribusi masingmasing sektor ekonomi. Dengan mengamati struktur perekonomian akan tampak sampai seberapa jauh kekuatan ekonomi suatu daerah. Indikator perekonomian makro semacam ini sangat penting bagi pengambilan keputusan untuk mengarahkan sasaran kebijakan pembangunan dimasa yang akan datang. Struktur ekonomi daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2013 didominasi oleh sektor sekunder (sektor bangunan, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih) dengan kontribusinya sebesar 48,67%. Untuk sektor primer yang meliputi sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 24,96%, dan untuk sektor tersier (Sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor-sektor jasa lainnya) memberikan kontribusi sebesar 23,51%. Dari struktur perekonomian di atas dapat disimpulkan bahwa struktur

ekonomi

Kabupaten

Bangka

Barat

masih

memiliki

I - 14


ketergantungan yang tinggi kepada sub sektor industri pengolahan logam dasar yaitu pengolahan logam timah. Kelangsungan industri pengolahan timah ini ditopang oleh produksi komoditas timah dari sektor pertambangan sebagai bahan baku utamanya, namun sayangnya dari tahun ke tahun kecendrungan produksi timah semakin berkurang, sejalan dengan sumber daya alam yang memang tidak dapat diperbaharui. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena Kabupaten Bangka Barat tidak akan selamanya menggantungkan perekonomian kepada produksi sumber daya alam yang

tidak bisa diperbaharui

seperti timah. 3) PDRB Perkapita PDRB per kapita adalah PDRB yang dihasilkan oleh satu orang penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini merupakan salah satu ukuran makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, artinya berapa nilai tambah yang dapat dinikmati setiap penduduk secara rata-rata dalam satu tahun. Kenaikan PDRB per kapita merupakan indikasi awal dari perekonomian masyarakat yang semakin baik.

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat

Gambar 1.3 PDRB per Kapita ADHK dan ADHB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 – 2013 (Juta Rupiah)

I - 15


Pada gambar

di

atas

dapat

dicermati

bahwa

pada

tahun 2013, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku masyarakat di Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp 48.374.652,00 atau naik sebesar 9,91% dibandingkan dengan keadaan tahun 2012. Dengan mengeliminir faktor harga, maka diperoleh PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2013 mencapai Rp 16.665.381,00 atau naik sebesar 3,29% dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp 16.134.679,00. Kondisi ini masih cukup baik karena pertumbuhan PDRB perkapita masih lebih cepat dari pertumbuhan penduduk.

1.5.4. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Berdasarkan perkembangan pemerintahan serta dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah, pada tahun 2013 pemerintah Kabupaten

Bangka

Barat

telah

melakukan

penataan

kembali

kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Organisasi dan tata kerja pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang dibentuk pada tahun 2008 diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat. Kelembagaan

Perangkat

Daerah

Kabupaten

Bangka

Barat

berdasarkan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

I - 16


1.

Sekretariat Daerah, terdiri atas 1 Sekretaris, 3 Asisten, 9 Bagian, dan 23 Subbagian.

2.

Sekretariat DPRD, terdiri atas 1 Sekretaris DPRD, 3 Bagian, dan 9 Subbagian.

3.

Dinas Daerah, terdiri dari 12 Dinas Daerah.

4.

Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas 1 Inspektorat, 6

Badan,

4

Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan dan Keluarahan. Secara rinci, tugas dan fungsi dari masing-masing organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat pada adalah : SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah yang dipimpin seorang Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah; b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas daerah dan lembaga teknis daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat Daerah, terdiri atas 1 Sekretaris, 3 Asisten, 9 Bagian, dan 23 Subbagian, dengan rincian : a. Asisten terdiri dari 3 (tiga) bidang : 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 2) Asisten Perekonomiandan Pembangunan; 3) Asisten Administrasi Umum. b. Bagian pada Sekretariat Daerah meliputi : 1) BagianTata Pemerintahan, terdiri dari :

I - 17


- Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum; - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; - Sub Bagian Pertanahan. 2) Bagian Kesra, terdiri dari : - Sub Bagian Agama; - Sub Bagian Bantuan Sosial; - Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan. 3) Bagian Humas dan Protokoler, terdiri dari : - Sub Bagian Humas; - Sub Bagian Protokol. 4) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : - Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Perekonomian dan Pembangunan Daerah; - Sub Bagian Penyusunan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah. 5) Bagian Hukum, terdiri dari : - Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; - Sub Bagian Tata Hukum dan Dokumentasi; - Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum. 6) Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari : - Sub Bagian Keuangan Sekretrariat Daerah; - Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; - Sub Bagian Rumah tangga. 7) Bagian Organisasi dan Kelembagaan, terdiri dari : - Sub Bagian Kelembagaan; - Sub Bagian Tata Laksana; - Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian Setda. 8) Bagian Pelayanan Data Elektronik, terdiri dari : - Sub Bagian Data Elektronik Umum; - Sub Bagian Layanan Pengadaan Sistem Elektronik. 9) Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari : - Sub Bagian Fasilitasi Pelelangan; - Sub Bagian Pembinaan dan Penyelesaian Hukum.

I - 18


SEKRETARIAT DPRD Sekretariat

Daerah

mempunyai

administrasi

kesekretariatan,

pelaksanaan

tugas

dan

tugas

administrasi

fungsi

DPRD

menyelenggarakan

keuangan, dan

mendukung

menyediakan

serta

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan DPRD. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretariat DPRD terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 9 (Sembilan) Sub Bagian meliputi : 1. Bagian Umum, terdiri dari : a. Sub bagian Kesekretariatan; b. Sub bagian Rumah Tangga, Keanggotaan dan Kepegawaian; c. Sub

bagian

Perencanaan,

Perlengkapan,

Inventarisasi

dan

Pelaporan. 2. Bagian Keuangan, terdiri dari : a. Sub bagian Anggaran; b. Sub bagian Verifikasi dan Akuntansi; c. Sub bagian Perbendaharaan. 3. Bagian Risalah dan Persidangan, terdiri dari : a. Sub bagian Persidangan dan Risalah; b. Sub bagian Hubungan Antar Lembaga; c. Sub bagian Perpustakaan dan Kearsipan.

I - 19


DINAS DAERAH Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah di Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 adalah sebagai berikut : a.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

b.

Dinas Pekerjaan Umum

c.

Dinas Kesehatan

d.

Dinas Kehutanan

e.

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika

f.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

g.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM

h.

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

i.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

j.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

k.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

l.

Dinas Kelautan dan Perikanan

LEMBAGA TEKNIS DAERAH Lembaga Teknis Daerah merupakan perangkat kelembagaan daerah yang berupa badan/kantor yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur penunjang, berfungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk bidangbidang tertentu. Kepala Badan/Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah : a. Inspektorat Kabupaten; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; d. Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik; e. Badan Lingkungan Hidup Daerah; f. Badan Kependudukan danKeluarga Berencana Daerah;

I - 20


g. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa; h. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; i.

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;

j.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat;

k. Rumah Sakit Umum Daerah; l.

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;

m. Kecamatan, yaitu : -

Kecamatan Muntok

-

Kecamatan Simpangteritip

-

Kecamatan Kelapa

-

Kecamatan Tempilang

-

Kecamatan Jebus

-

Kecamatan Parittiga

n. Kelurahan, yaitu : -

Kelurahan Tanjung

-

Kelurahan Sungai Baru

-

Kelurahan Sungai Daeng

-

Kelurahan Kelapa

I - 21


BUPATI WAKIL BUPATI

SEKRETARIAT DAERAH (Perda No. 15 Tahun 2013) SEKRETARIAT DPRD (Perda No. 15 Tahun 2013)

BAGIAN UMUM

STAF AHLI BUPATI (Perda No. 3 Tahun 2008)

BAGIAN RISALAH & PERSIDANGAN

BAGIAN KEUANGAN

ASISTEN

ASISTEN

PEMERINTAHAN & KESRA

PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

BAGIAN KESRA

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

DINAS DAERAH (Perda No. 16 Tahun 2013)

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA

DINAS PERINDAG, KOPERASI DAN UKM

DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN & INFORMATIKA

DINAS KESEHATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM

DINAS ESDM

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN & PETERNAKAN

BAGIAN PELAYANAN DATA ELEKTRONIK

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN EKBANG

BAGIAN HUKUM

BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

BAGIAN ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

BAGIAN HUMAS PROTOKOLER

LEMBAGA TEKNIS DAERAH (Perda No. 17 Tahun 2013)

DINAS KEHUTANAN

DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL

DINAS KELAUTAN & PERIKANAN

INSPEKTORAT KABUPATEN

BADAN PERENCANAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN KETAHANAN PANGAN & PELAKSANA PENYULUHAN

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN & PELATIHAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & LINMAS

BADAN KEPENDUDUKAN & KELUARGA BERENCANA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN & PEMDES

KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA, KESATUAN BANGSA &, POLITIK

KECAMATAN

KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KANTOR PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN

KELURAHAN

Gambar 1.4 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat I - 22


Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan dan penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tatalaksana yang jelas dan transparan diawali oleh SDM aparatur

yang

profesional,

berakuntabilitas

kepada

mitra

kerja

(stakeholders), serta adanya pengawasan secara internal maupun eksternal. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan, pada tahun 2014 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 3.137 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bangka Barat

Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bangka Barat

Gambar 1.6 Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014

I - 23


1.5.5. Sosial Budaya 1)

Pendidikan Tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu gambaran keberhasilan pembangunan daerah. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas sebagaimana yang dicitacitakan yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya. Gambaran sektor pendidikan di Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 dapat dilihat dari perkembangan sarana dan prasarana sekolah serta tenaga pengajar pada tingkat pendidikan dini, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Umum/Kejuruan (SMU/SMK). Berikut adalah jumlah sekolah per tingkatan pada tahun 2014. Tabel 1.6 Jumlah Sekolah di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 No.

JENJANG SEKOLAH

JUMLAH

1.

Taman Kanak-Kanak

37

2.

Sekolah Dasar

138

3.

Sekolah Menengah Pertama

43

4.

Sekolah Menengah Atas

15

5.

Sekolah Menengah Kejuruan

8

JUMLAH

241

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Tabel 1.7 Jumlah Guru di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 No.

JENJANG SEKOLAH

JUMLAH

1.

Taman Kanak-Kanak

169

2.

Sekolah Dasar

3.

Sekolah Dasar Luar Biasa

10

5.

Sekolah Menengah Pertama

426

1.336

I - 24


No.

JENJANG SEKOLAH

JUMLAH

7.

Sekolah Menengah Atas

199

8.

Sekolah Menengah Kejuruan

175

JUMLAH

2.315

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

2)

Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesehatan tersebut diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas,

dokter

spesialis,

dokter

umum,

paramedis,

dan

sebagainya. Tabel 1.8 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 NO

FASILITAS KESEHATAN

1

2

PEMILIKAN/PENGELOLA KEMENKES

PEM.PROV

PEM.KAB

TNI/POLRI

BUMN

SWASTA

JUMLAH

3

4

5

6

7

8

9

RUMAH SAKIT 1

RUMAH SAKIT UMUM

0

0

1

0

0

1

2

2

RUMAH SAKIT KHUSUS

0

0

0

0

0

0

-

PUSKESMAS RAWAT INAP

0

0

6

0

0

0

6

- JUMLAH TEMPAT TIDUR

0

0

67

0

0

0

67

2

PUSKESMAS NON RAWAT INAP

0

0

2

0

0

0

2

3

PUSKESMAS KELILING

0

0

18

0

0

0

22

4

PUSKESMAS PEMBANTU

0

0

19

0

0

0

19

PUSKESMAS DAN JARINGANNYA 1

SARANA PELAYANAN LAIN 1

RUMAH BERSALIN

0

0

0

0

0

0

-

2

BALAI PENGOBATAN/KLINIK

0

0

0

0

0

7

7

3

PRAKTIK DOKTER BERSAMA

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

23

23

0

0

0

0

0

346

346

0

0

1

0

0

0

1

4 5 6

PRAKTIK DOKTER PERORANGAN PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL BANK DARAH RUMAH SAKIT

I - 25


NO 1

7

PEMILIKAN/PENGELOLA

FASILITAS KESEHATAN

KEMENKES

PEM.PROV

PEM.KAB

TNI/POLRI

BUMN

SWASTA

JUMLAH

3

4

5

6

7

8

9

0

0

1

0

0

0

1

2

UNIT TRANSFUSI DARAH

SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN 1

INDUSTRI FARMASI

0

0

0

0

0

0

-

2

INDUSTRI OBAT TRADISIONAL

0

0

0

0

0

0

-

3

USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL

0

0

0

0

0

0

-

4

PRODUKSI ALAT KESEHATAN

0

0

0

0

0

0

-

5

PEDAGANG BESAR FARMASI

0

0

0

0

0

0

-

6

APOTEK

0

0

0

0

0

8

8

7

TOKO OBAT

0

0

0

0

0

3

3

8

PENYALUR ALAT KESEHATAN

0

0

0

0

0

0

-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat

Tabel 1.9 Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 No.

UNIT KERJA

1

2

DOKTER

1 Puskesmas Muntok 2 Puskesmas Simpang Teritip 3 Puskesmas Kundi 4 Puskesmas Kelapa 5 Puskesmas Jebus 6 Puskesmas Puput 7 Puskesmas Sekar Biru 8 Puskesmas Tempilang SUB JUMLAH I (PUSKESMAS) 1 RS Sejiran Setason 2 RSBT Muntok SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT) SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN KLINIK DI DINAS KESEHATAN JUMLAH

BIDAN

PERAWAT

FARMASI

GIZI

3

4

5

6

7

6 5 3 4 5 4 7 5 39 31 7 38 20 97

23 17 10 33 21 10 15 22 151 22 2 24 2 177

32 21 16 31 16 9 19 27 171 92 22 108 18 303

3 2 1 2 2 1 2 1 14 13 4 17 2 33

2 3 1 2 1 1 2 2 14 2 1 3 0 17

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat

3)

Keamanan dan Ketertiban Pada tahun 2014, kondisi Kabupaten Bangka Barat pada dasarnya dalam keadaan tentram dan tertib serta tidak terjadi I - 26


gangguan yang dapat menyebabkan konflik yang berbasis SARA. Konflik sosial yang terjadi hanya sebatas unjuk rasa oleh masyarakat terkait dengan aktifitas tambang di laut. Kegiatan penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2014 merupakan kegiatan rutin dalam rangka penegakan peraturan daerah yang telah dikeluarkan, antara lain penertiban pasar dalam rangka penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, penertiban tempat hiburan/karaoke dan penjualan minuman keras dalam rangka penegakan Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pelarangan Produksi, Penjualan

Minuman

Beralkohol,

serta

Pengedaran, dan

penertiban

Tambang

Inkonvensional (TI) dalam rangka penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum.

4)

Penduduk Miskin Untuk publikasi jumlah penduduk miskin dari Data BPS pada tahun 2013 adalah berjumlah 6.175 Jiwa. Jumlah ini lebih baik bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain atau hanya sebesar 8,90% dari total seluruh penduduk miskin dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebanyak 69.410 jiwa. Program-program

penanggulangan

kemiskinan

yang

telah

dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang memberi hasil positif, seperti: bantuan beras miskin (raskin), jaminan kesehatan rakyat (jamkesda), Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri, Fasilitasi pengembangan UKM (Usaha Kecil Menengah), Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS), serta PNPM Mandiri.

I - 27


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat

Gambar 1.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 – 2013

1.6. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal pemerintahan. Berdasarkan kondisi umum daerah dan evaluasi kinerja kegiatan selama tahun 2013, maka beberapa permasalahan pembangunan di tahun 2014 antara lain sebagai berikut : 1)

Masih kurangnya kualitas pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan;

2)

Belum optimalnya tata laksana pemerintahan serta kapasitas penyelenggaraan

pelayanan

publik

khususnya

terkait

Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 3)

Kurangnya peran dan daya saing koperasi dan UKM dalam perekonomian daerah;

4)

Masih kurangnya infrastruktur wilayah;

5)

Masih adanya pengangguran dan kemiskinan;

Sementara isu strategis yang berkembang di Kabupaten Bangka Barat yang dipengaruhi oleh isu nasional dan provinsi, serta diperkirakan

I - 28


berpengaruh terhadap tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bangka Barat adalah : 1)

Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;

2)

Perbaikan iklim usaha

dalam rangka peningkatan ekonomi

masyarakat; 3)

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik serta ketatalaksanaan pemerintahan dalam rangka reformasi birokrasi;

4)

Peningkatan produktivitas pangan utama daerah;

5)

Pelaksanaan Pemilu 2014;

6)

Meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup;

7)

Pengembangan kawasan industri terpadu.

Tabel 1.10 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Tahun 2014 Isu Penting dan Masalah Mendesak Nasional

Provinsi

Kabupaten

1

2

3

1) Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah dan sumber daya alam 2) Pemilu 2014 3) Masih rendahnya kualitas lingkungan 4) Kondisi sosial budaya yang dipengaruhi oleh meningkatnya kriminalitas 5) Belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal 6) Masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial 7) Kondisi pemerintahan dan politik yang belum mantap 8) Kualitas sumber daya manusia dan

1) Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah; 2) Perbaikan iklim usaha dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat; 3) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik serta ketatalaksanaan pemerintahan dalam rangka reformasi birokrasi; 4) Peningkatan produktivitas pangan utama daerah; 5) Pelaksanaan Pemilu 2014; 6) Meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup; 7) Pengembangan kawasan industri terpadu.

PEMANTAPAN PEREKONOMIAN NASIONAL a. Konektivitas mendorong pertumbuhan; b. Perkuatan kelembagaan hubungan industrial; c. Peningkatan kemampuan IPTEK d. Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula; e. Diversifikasi pemanfaatan energi; f. Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT a. Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan; b. Penurunan angka kematian ibu dan bayi; c. Peningkatan akses air minum

I - 29


Isu Penting dan Masalah Mendesak Nasional 1

dan sanitasi layak; d. Perluasan Program Keluarga Harapan; e. Pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (MP3KI); f. Mitigasi Bencana

Provinsi

Kabupaten

2

3

kependudukan

PEMELIHARAAN STABILITAS SOSIAL DAN POLITIK a. Percepatan pembangunan Minimum Essential Force; b. Pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme; c. Pelaksanaan Pemilu 2014. Sumber : RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014

I - 30

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents