BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen resmi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berorientasi pada hasil-hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yang dituangkan kedalam matriks tahunan. Renstra Disparsenbud telah memperhitungkan potensi, isu-isu strategis, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul serta kewenangan dan tugas pokok unit kerja. Renstra Disparsenbud memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Keterkaitan Renstra Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dengan Renstra Kementrian Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif, dan Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

dan Renstra SKPD Provinsi

terkait dimaksudkan agar menjadi masukan dalam melakukan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tupoksi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya. Hal ini bertujuan yaitu agar antara program kegiatan dan target yang ada pada dokumen Renstra Kementrian dan Renstra SKPD Provinsi terkait menjadi acuan dan pedoman pada dokumen Renstra Dinas Pariwisata Seni dan Budaya didalam penyusunan program kegiatan. Juga ditujukan

untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Seni dan Budaya terhadap sasaran Renstra Kementrian dan Renstra SKPD

RENSTRA DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

I-1

Provinsi terkait sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya. Renstra Disparsenibud disusun dengan memperhatikan prinsipprinsip good governance (partisipatif, transparan, akuntabel), dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1.

Tahap Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pada tahap ini meliputi pembentukan tim penyusun Renstra SKPD, melakukan orientasi untuk menyamakan persepsi yang berkaitan teknis penyusunan Renstra, penyusunan agenda tim dan penyiapan data dan informasi bagi penyusunan Renstra yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah.

2.

Tahap Perumusan/Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Rancangan Renstra dirumuskan dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra Dinas adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya.

3.

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Penyusunan

rancangan

akhir

Renstra

Dinas

merupakan

penyempurnaan rancangan Renstra Dinas, yang berpedoman pada RPJMD

yang

telah

ditetapkan

dengan

Peraturan

Daerah.

Penyempurnaan rancangan Renstra Dinas dimaksud, bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya yang ditetapkan dalam RPJMD.


I-2

4.

Penetapan Renstra SKPD Penetapan Renstra SKPD dilakukan dengan tahapan sesuai dengan lampiran VI Renstra Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : a.

Rancangan akhir Renstra Dinas, disampaikan kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah;

b.

Sebelum Bappeda mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra Dinas oleh Bappeda;

c.

Verifikasi akhir, harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Dinas lainnya;

d.

Pengesahan Renstra Dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

e.

Berdasarkan

keputusan

kepala

daerah

tentang

pengesahan

Renstra Dinas, kepala Dinas terkait menetapkan Renstra Dinas menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Dinas dalam menyusun rancangan Renja Dinas; f.

Pengesahan rancangan akhir Renstra Dinas dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

g.

Penetapan Renstra Dinas oleh kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Dinas disahkan oleh kepala daerah. Renstra merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis

untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan RPJMD. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas hingga 5 (lima) tahun mendatang. Maka kualitas penyusunan Renstra Dinas ditentukan oleh kemampuan Dinas untuk menterjemahkan, RENSTRA DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

I-3

mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, capaian program RPJMD ke dalam dokumen Renstra Dinas sesuai tupoksi. Sehingga Renstra merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala Dinas dengan Kepala Daerah. Dengan adanya Renstra Dinas, diharapkan Dinas memiliki pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam masa lima

tahun

ke

depannya

sehingga

menjamin

konsistensi

antara

perencanaan dan penganggaran.

1.2

Landasan Hukum Renstra Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 disusun atas dasar : 1. Undang-Undang

Nomor

5

Tahun

2002

tentang

Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik


Indonesia

Nomor

4437)

I-4

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4027); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);


I-5

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014; 16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);


I-6

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau;


I-7

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten

Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun .... Nomor ... Seri ...); 1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 ini dimaksudkan untuk memenuhi amanat

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

Tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renstra juga dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Pariwisata Seni dan budaya Kabupaten Lamandau

untuk secara konsekuen dan

konsisten didalam penyusunan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, posisi dan peran yang diemban. Serta dimaksudkan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja yang sesuai target prestasi kerja yang akan dicapai. Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya program dan kegiatan prioritas untuk periode lima tahun Dinas

Pariwisata

mendukung

Seni

suksesnya

dan

budaya

pencapaian

Kabupaten

target

Lamandau

indikator

serta

dalam sasaran

pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 20132018. Tujuan lainnya yaitu peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas SKPD kepada Pemerintah Daerah juga masyarakat.


I-8

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Dinas Pariwisata Seni dan budaya Kabupaten Lamandau

Tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan

sistematika yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2

Landasan Hukum, undang,

peraturan

memuat

penjelasan

pemerintah,

Peraturan

tentang undangDaerah,

dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3

Maksud dan Tujuan, berisi penjelasan tentang maksud

dan

tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. 1.4

Sistematika

Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam

penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang


I-9

struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 2.2

Sumber Daya SKPD,

memuat penjelasan ringkas tentang

macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas

dan

fungsinya,

mencakup

sumber

daya

manusia,

aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3

Kinerja Pelayanan SKPD,

berisi uraian mengenai tingkat

capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. 2.4

Tantangan dan SKPD,

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L

dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRWP, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian

ini

besaran

mengemukakan

kebutuhan

macam

pelayanan,

pelayanan, dan

perkiraan

arahan

lokasi

pengembangan yang dibutuhkan. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD.

3.2

Telaahan

Visi,

Misi,

dan

Program Kepala daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, menguraikan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta RENSTRA DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

I - 10

program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan

SKPD

yang

dapat

mempengaruhi

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD. 3.3

Telaahan

Renstra

K/L dan

Renstra Provinsi, bagian

ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor

pendorong

dari

pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran

jangka

menengah

Renstra

Kementerian/Lembaga

ataupun Renstra SKPD Provinsi. 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, menguraikan apa saja faktorfaktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis, memuat tentang review kembali faktor-faktor permasalahan

dari

pelayanan

pelayanan

SKPD

SKPD

yang

ditinjau

mempengaruhi dari:

gambaran

pelayanan SKPD; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran

jangka

menengah

provinsi/kabupaten/kota,

dari

implikasi

RTRW

Renstra bagi

SKPD pelayanan

SKPD, dan implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi

dan

Misi

SKPD,

pada bagian ini dikemukakan

rumusan pernyataan visi dan misi SKPD.


I - 11

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD,

pada

bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. 4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD,

berisi tentang

rumusan

pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD

dalam

lima

tahun

mendatang

sebagai

komitmen

untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP, berisi tentang kaidah pelaksanaan Renstra-SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.


I - 12

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2010 , Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau melaksanakan tugas pokok

- Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya; - Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; - Membantu

Bupati

dalam

menyelenggarakan

kewenangan

Pemerintah Kabupaten di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya. Dalam pelaksanaan tugas pokok dimaksud, Dinas Pariwisata Seni dan

Budaya

Kabupaten

Lamandau

menyelenggarakan fungsi-fungsi

sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya; - Pembinaan, pelestarian dan pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya -

Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya;

- Perumusan program pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya; - Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pariwisata, Seni dan Budaya; - Pengelolaan Tugas umum ketatausahaan di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya. RENSTRA DISPARSENBUD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

II - 1

Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang pelayanan teknis yang mempunyai uraian tugas masing-masing sebagai berikut : 1.

Kepala Dinas

Merencanakan, membina,

mengorganisasi,

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan,

memimpin

pelaksanaan

kegiatan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan serta sesuai dengan visi, misi, dan tugas dan fungsi serta program dinas. Dengan Uraian Tugas Sebagai Berikut : 1. Merencanakan program kegiatan jangka pendek dan jangka panjang serta menyelenggarakan tugas dan fungsi dinas, yang meliputi tugas dan fungsi Sekretaris, Kepala Bidang Nilai Budaya dan Film, Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Pemasaran, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebijakan dan petunjuk Pimpinan Pemerintah Daerah. 2. Merumuskan kebijakan dinas yang meliputi penyelenggaraan organisasi, personalia dan keuangan berdasarkan kebijaksan Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Pemerintah Daerah

sebagai

pedoman

pelaksanaan

kegiatan

Dinas

Pariwisata, Seni dan Budaya. 3. Mengorganisasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris, para Kabid, UPTD, Perangkat

Struktural

dan

Fungsional

lainnya,

agar

pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 4. Mengendalikan kegiatan rutin dan pembangunan dinas secara bilateral atau kunjungan ke obyeknya agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib dan lancar.

RENSTRA DISPARSENBUD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

II - 2

5. Merumuskan kebijakan bidang Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah Pariwisata, Seni dan Budaya. 6. Membina dan mengarahkan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit-unit dan Cabang Dinas dalam rangka mewujudkan peranan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya 7. Mengkoordinasikan

secara

horizontal

maupun

vertikal

penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretaris, Kepala Bidang, dalam hubungan dengan Pemerintah Daerah dan Instansi atau Departemen Teknis terkait di daerah. 8. Mengkoordinasikan program dan kegiatan dinas dengan instansi lain

melalui pertemuan, rapat khusus, surat-

menyurat berdasarkan kepentingannya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar. 9. Membina organisasi-organisasi Pariwisata, Seni dan Budaya tingkat Kabupaten dalam rangka melibatkan secara aktif organisasi

tersebut

terhadap

pelaksanaan

pembangunan

Pariwisata, Seni dan Budaya . 10. Menyelia

penyelenggaraan

tugas dan fungsi

Sekretaris,

Bidang-bidang, Cabang Dinas dan UPTD baik melalui laporan maupun peninjauan lapangan dan memberikan teguran korektif apabila terjadi penyimpangan. 11. Mengevaluasi penyenggaraan tugas dan fungsi Sekretaris, Bidang-bidang, Cabang Dinas dan UPTD untuk bahan perencanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas kedepan. 12. Membina sikap mental dan sikap sosial segenap pegawai di lingkungan dinas sesuai dengan PANCA PRASETYA KORPRI dalam

rangka

mewujudkan

aparatur

yang

mampu

melaksanakan tugasnya secara berhasil guna dan berdaya guna, bersih dan berwibawa. RENSTRA DISPARSENBUD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

II - 3

13. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya serta melaksanakan tugastugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian serta bimbingan dalam pelaksanaan penyusunan

rencana

program

dan

peraturan

perundang-

undangan,

memberikan pelayanan administrasi kepegawaian,

keuangan,

urusan

rumah

tangga,

perpustakaan,

humas,

ketatausahaan dan pelayanan teknis kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau. Dalam menjalankan fungsi di atas, Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program Membagi tugas, memberikan petunjuk serta bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana / program dan pelaporan baik kegiatan rutin maupun pembangunan serta memantau melalui rapat untuk mengetahui permasalahan dan pengembangannya. Dengan Uraian Tugas Sebagai Berikut : a. Membagi

tugas

atau

kegiatan

Subag

Program

dan

Pelaporan kepada staf dengan memberikan pengarahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya. b. Memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan program dan pelaporan baik kegiatan rutin maupun pembangunan serta membuat rancangan anggarannya kepada staf.


II - 4

c.

Mengkompilasikan

usulan

kegiatan

rutin

maupun

pembangunan dari masing-masing bidang untuk bahan usulan dinas. d. Mengkonsultasikan usulan rencana / program kegiatan rutin dan pembangunan

serta menyusun daftar calon

pemimpin dan bendaharawan rutin / proyek atas usulan yang masuk untuk diajukan kepada Sekretaris. e. Membuat rancangan konsep yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan program dan pelaporan Kebudayaan dan Pariwisata dan menyampaikan kepada sekretaris. f.

Mempelajari rencana / program, jadwal kegiatan dan volume kegiatan untuk bahan pemantauan kegiatan.

g. Memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana dan program

Kebudayaan

pertemuan

untuk

dan

Pariwisata

mengetahui

melalui

rapat,

kendala

dan

perkembangannya. h. Membuat rancangan konsep surat dinas, laporan periodik ( bulanan, triwulan dan tahunan) maupun insidentil dan bahan lain yang berhubungan dengan program kegiatan Kebudayaan

dan

Pariwisata

untuk

bahan

masukan

pimpinan. i.

Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan, dalam peningkatan keterampilan dan kondisi stafnya kepada pimpinan sesuai dengan permasalahan dan datanya.

j.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik tertulis maupun lisan.


II - 5

2. Sub Bagian Keuangan

Merencanakan, mendistribusikan, dan memberikan petunjuk penyelenggaraan

kesekretariatan

partanggungjawaban

keuangan

baik

serta gaji

memeriksa rutin

maupun

pembangunan serta membuat laporan keuangan dinas, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dengan Uraian Tugas Sebagai berikut : a. Membuat perencanaan dan program kerja Sub Bagian Keuangan sesuai dengan dana yang tersedia dalam DPA serta berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas masing-masing pelaksana Subag Keuangan. b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada pelaksana dan bendaharawan tentang penyenggaraan administrasi keuangan seperti SPP, pembukuan, penyusunan bahan pertanggung jawaban keuangan (SPJ), penyimpanan uang, penyimpanan arsip agar dapat terlaksana dengan baik. c.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pelaksana bagian keuangan, seperti pembuatan LP2P, KP4, pembuatan laporan, dll.

d. Menginventarisir

segala

peraturan,

surat

keputusan,

instruksi serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan urusan Subag Keuangan. e. Menyusun bahan rancangan daftar rencana usulan kegiatan rutin (DRUKR) dinas berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya

dan

kebutuhan

yang

akan

datang

dari

Sekretariat, Bidang-bidang, Cabang Dinas dan UPTD.


II - 6

f.

Melaksanakan konsultasi dengan Subag Program dan Pelaporan tentang penyusunan daftar usulan kegiatan rutin Bidang-bidang

agar

diketahui

keterkaitannya

dengan

program dinas. g. Membuat konsep surat dan laporan keuangan dinas (Neraca, Aliran Kas, dan Pendapatan dan Belanja) yang ada hubungannya dengan tugas bagian keuangan sebagai bahan untuk diajukan kepada Sekretaris. h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan seperti mengikuti rapat dan pembahasan anggaran dengan instansi lain, menerima berita acara pemeriksaan, meneliti dan memeriksa SPJ, dll. 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Merencanakan, mendistribusi, memberikan petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas administrasi kepegawaian, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas kesekretariatan dinas agar pelaksanaannya berjalan dengan baik sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Dengan Uraian Tugas Sebagai Berikut : a. Menyusun rencana kebbutuhan pegawai pada tiap tahun anggaran sesuai dengan Daftar Susunan Pegawai (DSP) maupun formasi yang ada. b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pada staf kepegawaian dalam pelaksanakan tugas seperti penyusunan daftar nominatif pegawai, penyimpanan DP3 dan arsip kepegawaian yang masih diperlukan. c. Memeriksa penyusunan daftar rencana, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala dilingkungan dinas, penyusunan daftar pegawai yang akan pensiun, sehingga pelaksanaannya berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. d. Mengkoreksi berkas usulan kenaikan pangkat yang telah diterima untuk diusulkan sebagai persiapan proses penyelesaian selanjutnya.


II - 7

e. Menyampaikan usulan kenaikan pangkat kepada Sekretaris untuk mendapatkan persetujuan serta meminta tanda tangan Kepala Dinas untuk persiapan pengiriman ke BKD/BKN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f. Melaporkan semua kegiatan di Subag Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis kepada sekretaris untuk diketahui. g. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan Karpeg, Karis / Karsu, ASKES, Taspen, kenaikan pangkat, gaji berkala, impasing, ijazah, DP3, surat izin dan cuti tahunan sesuai dengan prosedur yang berlaku. h. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Kepegawaian seperti menghubungi kantor BKD, dan tugas lain yang diberikan pimpinan dalam pelaksanaan tugas. i. Mengkoordinasikan pengaturan dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar serta memberi petunjuk cara pengelompokkannya kedalam jenis surat biasa, penting, rahasia dan sesuai dengan permasalahannya. j. Memberi petunjuk kepada agendaris tentang cara pengagendaan surat masuk / keluar, cara pencatatan, penataan arsip agar agendaris dapat melaksanakan dengan baik. k. Menyusun jadwal protokoler pada acara-acara tertentu seperti pelantikan pejabat, penyumpahan pegawai, kunjungan pejabat tinggi dan mengkonsultasikannya dengan Sekretaris. l. Merencanakan dan mengajukan konsep kepada Sekretaris tentang rencana pengadaan ATK, pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, kendaraan dinas, instalasi listrik/air/telepon dan sarana kantor lainnya dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku. m. Menerima surat dari Bidang-bidang dan Sekretaris serta mengelompokannya kedalam jenis surat biasa, rahasia dan penting sebagai bahan untuk dimintakan tanda tangan kepada Kepala Dinas. n. Mengatur pengiriman surat-menyurat keluar sesuai dengan jenis dan sifat surat melalui alternatif kurier, pos, telepon, faxcimile atau cara lain agar pengiriman surat memenuhi persyaratan cepat dan tepat. o. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.


II - 8

3.

Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film. Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Nilai Budaya dan Film menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan dinas di Bidang Nilai Budaya dan Film; b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Nilai Budaya dan Film berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; c. Penyusunan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang Nilai Budaya dan Film ; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Nilai Budaya dan Film ; e. Pelaksanaan administrasi Bidang Nilai Budaya dan Film; dan Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Bidang Nilai Budaya , Seni dan Film dibagi kembali kedalam 3 ( tiga ) seksi , sebagai berikut : 1. Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa. Kepala Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pada Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa menyelenggarakan fungsi :


II - 9

a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa ; b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa; d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 2. Seksi Kesenian dan Perfilman. Kepala Seksi Kesenian dan

Perfilman

mempunyai

tugas

menyiapkan bahan rumusan, rancangan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pada Seksi Kesenian dan Perfilman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Kesenian dan Perfilman menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan Seksi Kesenian dan Perfilman. b. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur Seksi Kesenian dan Perfilman c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di seksi Kesenian dan Perfilman d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 3. Seksi Tradisi Adat dan Budaya Masyarakat Kepala Seksi Tradisi Adat dan Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, kriteria, prosedur, teknis dan evaluasi pada Seksi Tradisi Adat dan Budaya Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Tradisi Adat dan Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi :


II - 10

a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan Seksi Tradisi Adat dan Budaya Masyarakat; b. Perumusan standar, kriteria dan prosedur di bidang pengetahuan dan tekhnologi tradisional, kearifan lokal dan foklor, organisasi sosial, serta lingkungan budaya. c. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang kelembagaan kepercayaan, kodifikasi ajaran dan kepercayaan komunitas adat d. Pemberian bimbingan

tekhnis

dan

evaluasi

di

bidang

kelembagaan kepercayaan, kodifikasi ajaran dan kepercayaan komunitas adat e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 2.

Bidang Sejarah dan Purbakala. Bidang Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas Merencanakan, Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis, Mengkoordinir, Membina, dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada Seksi – Seksi pada Bidang Sejarah dan Purbakala. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala mempunyai fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan dinas di bidang Sejarah dan Purbakala; b. Pelaksanaan

Kebijakan

mengenai

pembinaan,

pelestarian

budaya, karakter dan budi pekerti bangsa serta sejarah dan kepurbakalaan berdasarkan perundang - undangan; c. Penyusunan standar, norma, pedoman, criteria dan prosedur di bidang Sejarah dan Purbakala; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Sejarah dan Purbakala; e. Pelaksanaan administrasi bidang Sejarah dan Purbakala; dan f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. RENSTRA DISPARSENBUD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

II - 11

Bidang Sejarah dan Purbakala dibagi kembali kedalam 3 ( tiga ) seksi , sebagai berikut : 1. Seksi Geografi Sejarah. Kepala Seksi Geografi Sejarah mempunyai tugas administrasi, melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budaya, membina bawahan agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana sesuai fungsinya dan berjalan efektif dan efisien berdasarkan program atau rencana yang telah disusun. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Geografi Sejarah mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pengetahuan dan teknologi tradisional, kearifan lokal dan foklor, organisasi sosial, serta lingkungan budaya; b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang kelembagaan kepercayaan, kodifikasi ajaran & kepercayaan komunitas adat; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengetahuan dan teknologi tradisional, kearifan lokal dan foklor, organisasi sosial, serta lingkungan budaya; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan kepercayaan, kodifikasi ajaran dan kepercayaan komunitas adat; dan e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 2. Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan. Kepala Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melaksanakan persiapan rumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang permuseuman dan kepurbakalaan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang permuseuman dan kepurbakalaan; b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur dibidang permuseuman dan kepurbakalaan; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang permuseuman dan kepurbakalaan; dan d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. RENSTRA DISPARSENBUD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

II - 12

3. Seksi Peninggalan Bawah Air dan Nilai Sejarah. Kepala Seksi Peninggalan Bawah Air dan Nilai Sejarah mempunyai tugas, mendata, mensurvey, mendokumentasikan sejarah dan kepurbakalaan dan membina bawahan pada lingkungan seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya agar kegiatan dapat berjalan efektif berdasarkan program yang telah disusun, melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, criteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peninggalan bawah air dan nilai sejarah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Peninggalan Bawah Air dan Nilai Sejarah mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang sejarah dan kepurbakalaan; b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur dibidang registrasi, Pengamanan dan pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyajian dan kerjasama permuseuman; c. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang registrasi dan penetapan, perlindungan, penyelamatan, konservasi serta pemugaran peninggalan purbakala; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang registrasi, pengamanan dan pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyajian dan kerjasama permuseuman; e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di biang registrasi dan penetapan, perlindungan dan penyelamatan, konservasi serta pemugaran peninggalan purbakala; f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.


II - 13

3.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas untuk merencanakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan

dan

standarisasi

teknis

di

bidang

pengembangan

pariwisata, mengkoordinir, membina dan mengarahkan pelaksanaan dibidang Pengembangan Pariwisata, sesuai fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan dinas dibidang pengembangan pariwisata. b. Pelaksanaan pemberdayaan

kebijakan masyarakat

dibidang dan

produk standarisasi

pariwisata, pariwisata

berdasarkan peraturan perundang-undangan. c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang roduk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan standarisasi pariwisata. d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat da stadarisasi pariwisata. e. Pelaksanaan administrasi bidang pengembangan pariwisata. f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Dengan uraian tugas sebagai berikut: 1. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya. 2. Merumuskan

dan

menyusun

kebijakan

dinas

dibidang

pengembangan pariwisata meliputi pengembangan obyek wisata, aset wisata dan pengembangan peran serta masyarakat. 3. Merencanakan lokasi pengembangan obyek wisata.


II - 14

4. Menyusun

program

kegiatan

pengembangan

obyek

wisata

bersama seksi untuk pengajuan APBD/APBN Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau. 5. Merumuskan

kerangka

regulasi

yang

berkenaan

dengan

pengembangan obyek wisata. 6. Melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai pengembangan pariwisata

ke

Provinsi

dan

Kementrian

Kebudayaan

dan

Pariwisata. 7. Mendistribusikan tugas dan pekerjaan kepada seksi- seksi sesuai dengan fungsinya. 8. Melakukan pembinaan terhadap bawahannya. 9. Memberikan saran/ pertimbangan kepada kepala Dinas baik diminta maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya. 10. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata memiliki 3 ( tiga ) seksi, sebagai berikut : 1.

Seksi Usaha dan Produk Pariwisata. Kepala Seksi Usaha dan Produk Pariwisata mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan

evaluasi,

mengkoordinir,

Menghimpun, dan

membuat

mendata, program

membuat kerja

laporan,

seksi,

serta

melaksanakan evaluasi pada Seksi Usaha dan Produk Pariwisata sesuai dengan fungsinya.


II - 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Usaha dan Produk Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang Usaha dan Produk Pariwisata. b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang kemudahan Usaha dan Produk Pariwisata. c. Perumusan standar, norma, criteria dan prosedur di bidang sumber daya wisata, keterpaduan antar wilayah, fasilitas produk wisata, lingkungan daya tarik wisata dan produk pariwisata unggulan d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang sumber daya wisata, keterpaduan antar wilayah, fasilitas produk pariwisata, lingkungan dan daya tarik wisata dan produk pariwisata unggulan. e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Dengan uraian tugas sebagai berikut: 1. Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya. 2. Melakukan

penyusunan,

mempelajari

dan

menelaah

program/kegiatan guna perencanaan, penataan dan usulan pembangunan obyek-obyek wisata. 3. Melakukan survey dan pendataan potensi obyek-obyek wisata. 4. Menyusun dan memberikan data guna pembuatan Kerangka Regulasi tentang Usaha dan Produk Pariwisata. 5. Menyusun dan memberikan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam pengurusan Ijin Usaha dan Produk Pariwisata. 6. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap program / kegiatan seksi.


II - 16

7. Memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Bidang baik diminta maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungan dengan bidang tugasnya. 8. Melakukan pembinaan terhadap bawahannya. 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk menghimpun,

mendata,

membuat

laporan,

mengkoordinir,

melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standarisasi, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, membuat Program Kerja Seksi, serta melaksanakan evaluasi pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat melakukan fungsi: a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat. b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur pada seksi Pemberdayaan Masyarakat. c. Pemberian

bimbingan

teknis

dan

evaluasi

pada

seksi

pengembangan peran serta masyarakat. d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.


II - 17

Dengan uraian tugas sebagai berikut: 1.

Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya.

2.

Melakukan penyusunan, mempelajari, menelaah program / kegiatan

guna

perencanaan

dan

usulan

kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat. 3.

Melaksanakan

sosialisasi

/

Bimbingan

Teknis

kepada

masyarakat di sekitar obyek wisata. 4.

Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap program / kegiatan seksi.

5.

Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepala Bidang baik diminta maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungan dengan bidang tugasnya.

6.

Melakukan pembinaan terhadap bawahannya.

7.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Standarisasi Pariwisata Kepala

Seksi

Standarisasi

Pariwisata

mempunyai

tugas

menghimpun, mendata, membuat laporan, mengkoordinir, dan membuat program kerja seksi, melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pada Seksi Standarisasi Pariwisata, serta sesuai dengan fungsinya Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Standarisasi Pariwisata melakukan fungsi: a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan pada Seksi Standarisasi Pariwisata. b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang Standar kompetensi, standar usaha dan diseminasi standar pariwisata RENSTRA DISPARSENBUD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

II - 18

c. pelaksanaan kerjasama standar pariwisata serta fasilitas lembaga sertifikasi dan akreditas d. Pemberian bimbingan tekhnis dan evaluasi di bidang standar kompetensi, standar usaha, diseminasi standar kerjasama, dan fasilitasi lembaga sertifikasi dan akreditasi pariwisata e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Dengan uraian tugas sebagai berikut: 1.

Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya.

2.

Melakukan

penyusunan,

mempelajari

dan

menelaah

program/kegiatan guna perencanaan dan penataan standar kompetensi, sertifikasi, dan akreditas. 3.

Melakukan iventarisasi dan pendataan sarana dan prasarana di obyek-obyek wisata beserta standar kompetensi, sertifikasi, dan akreditasinya

4.

Melakukan

Monitoring

dan

Evaluasi

terhadap

program/kegiatan seksi. 5.

Memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Bidang baik diminta maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungan dengan bidang tugasnya.

6.

Melakukan pembinaan terhadap bawahannya.

7.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Pemasaran Pariwisata. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Pemasaran Pariwisata


II - 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan dinas di Bidang Pemasaran Pariwisata; a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri dan sarana promosi serta mitra usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan ; b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri dan sarana promosi serta mitra usaha ; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, dalam negeri dan sarana promosi serta mitra usaha ; d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemasaran Pariwisata ; e. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang standar kompetensi, standar usaha dan diseminasi standar pariwisata ; f. Pelaksanaan kerjasama standar pariwisata serta fasilitas lembaga sertifikasi dan akreditasi ; g. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standar kompetensi, standar usaha, diseminasi standar kerjasama standar pariwisata dan fasilitasi dan akreditasi pariwisata. Dengan uraian tugas sebagai berikut : 1. Memimpin, membimbing dan membina kasi / bawahan serta mengkoordinir rencana kegiatan semua kasi untuk mendukung kelancaran tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya. 2. Melaksanakan tugas administratif pada bidang agar tercipta mekanisme kerja yang efektif, efisien dan bertanggung jawab. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan agar tercipta disiplin kerja untuk pencapaian efektifitas dan efisiensi kerja. 4. Mengkoordinir semua kegiatan kepala seksi, membuat program kerja tahunan, laporan tahunan, laporan triwulan, sebagai bahan laporan Kepala Dinas. 5. Melaksanakan koordinasi keluar dengan instansi / lembaga swasta terkait guna menunjang pelaksanaan tugas.


II - 20

6. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sebagi tindak lanjut tugas dinas. 7. Memimpin, membimbing, membina dan serta mengkoordinir usulan aggaran untuk mendukung kelancaran tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya. 8. Menyusun program pembinaan bagi mitra usaha dalam rangka menegakkan Perundang-undangan yang berlaku dibidang kepariwisataan. 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, seperti mewakili rapat / undangan, dll dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemasaran Pariwisata memiliki 3 ( tiga ) seksi , sebagai berikut : 1. Seksi Sarana Promosi. Kepala Seksi Sarana Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Sarana Promosi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Seksi Sarana Promosi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan pada Seksi Sarana Promosi ; b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur pada seksi sarana promosi cetak, promosi elektronik, iklan, dokumentasi dan distribusi ; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana promosi cetak, promosi eletronik, iklan, dokumentasi dan distribusi ; d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.


II - 21

Dengan Uraian Tugas Sebagai Berikut : 1. Menghimpun naskah peraturan Perundang-undangan, menggandakan, leaflet / brosur yang berhubungan dengan 2. 3.

promosi pariwisata. Menghimpun, menggandakan bahan-bahan penyuluhan pariwisata. Mengumpulkan data foto, vidio, dan informasi pariwisata untuk bahan mencentak leaflet, guide book, poster, peta pariwisata, board sapta pesona dan menempatkannya pada

4.

tempat yang strategis. Membuat program kerja dan melaksanakan tugas lain yang dibebankan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.

Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri. Kepala Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Promosi Dalam dan Luar Negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan pada Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri ; b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur pada Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri ; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Promosi Dalam dan Luar Negeri ; d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok. Dengan Uraian Tugas Sebagai Beikut : 1. Membantu tugas-tugas Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 2. Mendata dan menghimpun informasi yang berhubungan dengan kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri


II - 22

3. Menyusun naskah-naskah Promosi Dalam dan Luar Negeri yang berisi petunjuk-petunjuk tentang cara berwisata dan dicetak dalam bentuk brosur, buletin, guide book, maupun bimbingan teknis wisata seperti; wisata air, wisata hutan belantara, wisata arung jeram, dll. 4. Membuat program kerja Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri, mengevaluasi dan membuat laporan secara berkala kepada pimpinan. 5. Menyelenggarakan promosi dan merencanakan pameran / promosi pariwisata bekerjasama dengan pemerintah / swasta dan organisasi kepariwisataan lainnya. 6. Mengumpulkan data dan membuat daftar rincian mengenai : 1). Kendaraan darat dari dan ke tujuan obyek wisata (hari, biaya, dll). 2). Kendaraan air dari dan ke tujuan obyek wisata ( hari, biaya, dll). 3). Jasa Transportasi lainnya. 7. Membuat evaluasi dan laporan secara periodik kepada Pimpinan mengenai statistik tingkat pemakaian jasa transportasi wisata 8. Memimpin, membimbing, dan membina bawahan agar tercipta disiplin kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas yang efektif dan efisieMelaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan, dan bertanggung jawab kepada kabid dalam melaksanakan tugas dinas. 9. Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 3.

Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar. Kepala Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Pengembangan Pasar.


II - 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di Bidang Analisa dan Pengembangan Pasar ; b. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang informasi pasar dalam negeri, informasi pasar luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata serta strategi pemasaran ‘ c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar dalam negeri, informasi luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata serta strategi pemasaran ; d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. 5. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan sebagian kegiatan tugas Bappeda sesuai keahlian dan kebutuhan. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Disparsenibud Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja d Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau, adalah

pada

Gambar 2.1 berikut.


II - 24

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DISPARSENIBUD KABUPATEN LAMANDAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 26 TAHUN 2010

KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN & PENGENDALIAN PROGRAM

BIDANG NILAI BUDAYA DAN FILM

BIDANG SEJARAH & PURBAKALA

BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

SEKSI BINA KARAKTER & PEKERTI BANGSA

SEKSI GEOGRAFI SEJARAH

SEKSI USAHA & PRODUK PARIWISATA

SEKSI KESENIAN & PERFILMAN

SEKSI PERMUSEUMAN & KEPURBAKALAAN

SEKSI TRADISI ADAT & BUDAYA

SEKSI PENINGGALAN BAWAH AIR & NILAI SEJARAH

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PEMASARAN

SEKSI SARANA PROMOSI

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI STANDARISASI PARIWISATA

UPTD


II - 25

SEKSI PROMOSI DALAM DAN LUAR NEGERI

SEKSI ANALISA PASAR & PENGEMBANGAN PASAR

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

2.2

Sumber Daya SKPD Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.2.1

Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Lamandau didukung oleh 31 ( tiga puluh satu ) orang Pegawai, terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil dan 7 ( tujuh ) orang Pegawai Honorer. Kondisi kepegawaian Dinas Pariwisata Seni dan budaya Kabupaten Lamandau sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : a)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 24 orang;

b)

Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :

c)

1)

Golongan IV sebanyak 7 orang;

2)

Golongan III sebanyak 5 orang;

3)

Golongan II sebanyak 11 orang;

4)

Golongan I

sebanyak 0 orang;

Berdasarkan Pendidikan : 1)

Pascasarjana (S-2)

sebanyak 1 orang;

2)

Sarjana (S-1)

sebanyak 13 orang;

3)

Diploma

sebanyak 4 orang

4)

SLTA

sebanyak 12 orang;

5)

SD

sebanyak 1 orang;


II - 26

d)

e)

Berdasarkan Eseloning : 1)

Eselon II sebanyak 1 orang;

2)

Eselon III sebanyak 4 orang;

3)

Eselon IV sebanyak 5 orang;

4)

Non Eselon (Pelaksana) sebanyak 21 orang;

Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan : 1)

Diklatpim II sebanyak 1 orang;

2)

Diklatpim III sebanyak 3 orang;

3)

Diklatpim IV sebanyak 5 orang.

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.1


II - 27

TABEL 2.1 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorarium Daerah Berdasarkan Golongan Ruang Dinas Pariwisata Seni dan budaya Kabupaten Lamandau Tahun 2013

N o

Status Kepegawaian

Gol/ Ruang

1

2

1

PNS

2

Unit Kerja di Lingkungan Disparsenibd Kabupaten Lamandau Sek

Bidang Nilai Budaya

Bidang Sejarah

Bidang Peng. Destin asi

Bidang Pemasaran

TOTAL

4

5

6

7

8

9

10

IV/c

1

-

-

-

-

-

1

Pembina Tingkat I

IV/b

-

1

-

-

-

-

1

Pembina

IV/a

-

-

2

1

-

2

5

Penata Tingkat I

III/d

-

-

-

-

1

-

1

Penata

III/c

-

-

-

1

1

-

2

Penata Muda Tingkat I

III/b

-

-

-

-

-

-

-

Penata Muda

III/a

-

-

-

1

2

-

3

Pengatur Tingkat I

II/d

-

3

-

-

-

-

3

Pengatur

II/c

-

-

-

-

-

1

1

Pengatur Muda Tingkat I

II/b

-

6

-

-

-

-

6

Pengatur Muda

II/a

-

1

-

-

-

-

1

Juru Tingkat I

I/d

-

-

-

-

-

-

-

Juru

I/c

-

-

-

-

-

-

-

Juru Muda Tingkat I

I/b

-

-

-

-

-

-

-

Juru Muda

I/a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

7

1

18

2

3

4

3

31

Kepala Dinas

3

Pembina Utama Muda

Honorarium Daerah

TOTAL


II - 28

2.2.2

Sarana dan Prasarana Dalam

melaksanakan

tugas

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel.2.2 berikut : TABEL 2.2 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau NOMOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

JENIS SARANA DAN PRASARANA Bangunan gedung kantor Kendaraan roda empat Kendaraan roda dua Genset AC Filling besi/metal Brankas Lemari kayu Papan pengumuman Meja Kerja Kursi Kerja Tenda pameran Lemari es TV Dispenser Kamera Water jet pump PC unit Laptop Printer Proyektor Handy Cam Sound system Pesawat telepon Antena parabola


JUMLAH 1 unit 1 unit 9 unit 1 buah 3 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 29 buah 30 buah 1 buah 1 buah 1 buah 5 buah 1 buah 1 unit 6 unit 7 buah 8 buah 1 buah 1 buah 1 set 1 buah 1 buah

II - 29

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja Dinas berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya yaitu tahun 2011 sampai dengan 2013, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Pariwisata Seni dan budaya Kabupaten Lamandau dapat di kategorikan pada 2 ( dua ) bidang peran utama yang saling terkait, yaitu : 1.

Seni dan Budaya;

2.

Pariwisata; Kedua bidang kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian

diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis. 2.3.1

Seni dan budaya Pelayanan bidang seni dan budaya sebagai salah satu peranan dinas dalam hal perencanaan , pelaksanaan , pembinaan dan pengawasan pembangunan daerah bidang seni dan budaya . Pelayanan di bidang seni dan budaya memilki beberapa tolak ukur kinerja yaitu 1.

Jumlah grup kesenian yang ada di daerah

2.

Jumlah gedung kesenian yang ada di daerah

3.

Penyelenggaraan festival kesenian dan budaya

4.

Sarana penyelenggraan festival seni dan budaya

5.

Benda , situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

6.

Even penggalian bakat kesenian dan budaya masyarakat


II - 30

2.3.2

Pariwisata Pelayanan bidang pariwisata sebagai salah satu peranan dinas dalam

hal

perencanaan

,

pelaksanaan

,

pembinaan

dan

pengawasan pembangunan daerah bidang pariwisata . Pelayanan di bidang pariwisata memilki beberapa tolak ukur kinerja yaitu 1.

Jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata yang ada di daerah

2.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

3.

Jenis , kelas dan jumlah restoran

4.

Jenis , kelas dan jumlah penginapan / hotel

5.

Kuantitas sarana promosi pariwisata

6.

Kuantitas even promosi pariwisata

7.

Kuantitas objek pariwisata

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dikategorikan pada 2 (dua) tugas dan fungsi utama di atas, berdasarkan indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi periode 2011-2013 disajikan dalam Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.


II - 31

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau Tahun 2011-2013

NO (1)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)

1 Seni dan Budaya

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Jumlah grup kesenian yang ada di daerah Jumlah gedung kesenian yang ada di daerah

Pariwisata

Target Renstra SKPD Tahun ke-

15 18 20 kelompok kelompok kelompok

Realisasi Capaian Tahun ke-

12 15 18 kelompok kelompok kelompok

1 unit

1 unit

1 unit

-

-

-

2 kali

7 kali

7 kali

2 kali

11 kali

7 kali

Sarana penyelenggraan festival seni dan budaya

0 buah

2 buah

3 buah

0

0

0

Benda , situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

6 unit

1 unit

2 unit

6 unit

2 unit

0 unit

Even penggalian bakat kesenian dan budaya masyarakat

5 kali

6 kali

8 kali

5 kali

3 kali

2 kali

297 orang

320 orang

350 orang

297 orang

378 orang

435 orang

Penyelenggaraan festival kesenian dan budaya

2

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Target SPM

Jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata


80%

0%

100%

83%

0%

165%

90%

0%

100%

0%

0%

200%

0%

100%

50%

25%

100%

118%

124%

0%

100%

II - 32

Catatan Analisis

(15)

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jenis , kelas dan jumlah restoran Jenis , kelas dan jumlah penginapan / hotel Kuantitas sarana promosi pariwisata Kuantitas even promosi pariwisata Kuantitas objek pariwisata


0%

0 buah

0%

0 buah

0,8%

0%

0 buah

0%

0%

0 buah

0 buah

8 buah

10 buah

0 buah

7 buah

8 buah

10 buah

7 buah

0 jenis

1 jenis

3 jenis

0 jenis

1 jenis

3 kali 1 kali

3 kali

3 kali

1 kali

8 objek

2 objek

4 objek

8 objek

2 objek

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3 jenis

2 kali

1 objek

100%

100%

68%

100%

100%

50%

II - 33

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Dinas Pariwisata Seni dan budaya Kabupaten Lamandau selama lima tahun mendatang. 2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Seni dan budaya, meliputi: 1.

Keterbatasan

sumber daya manusia sehingga masih kosongnya

beberapa jabatan

yang ada di dalam struktur organisasi

Disparsenibud Kabupaten Lamandau; 2.

Banyak peraturan perundangan yang saling tumpang tindih dan terus mengalami perubahan ;

3.

Belum terintegritasnya perencanaan dan penganggaran yang mengakibatkan

penganggaran

program

dan

kegiatan

belum

mengacu kepada dokumen perencanaan; 4.

Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi dan data base data untuk memberikan informasi kinerja yang digunakan untuk informasi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban program-program kerja pemerintah Kabupaten Lamandau;

5.

Tidak

semua program kegiatan dapat tertampung pada APBD

dikarenakan keterbatasan anggaran; 6.

Belum optimalnya peran serta masyarakat, organisasi pemuda, wanita

dan

Lembaga

Swadaya

Masyarakat

(LSM)

dalam

pembangunan senibudaya dan pariwisata daerah;


II - 34

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Peluang

yang

dapat

diupayakan

dan

dimanfaatkan

untuk

pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Seni dan budaya, meliputi: 1.

Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi, keahlian yang ada sehingga maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada;

2.

Peningkatan profesionalisme aparatur serta melakukan inovasi pelayanan

dan

Good

Governance

(transparasi,

partisipasi,

akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap publik; 3.

Dukungan dan Koordinasi antar pelaku pembangunan;

4.

Terciptanya

integritas,

sinkronisasi

dan

sinergi

kebijakan

program/kegiatan baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah; 5.

Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan;

6.

Optimalisasi partisipasi peran masyarakat, organisasi pemuda, wanita

dan

Lembaga

Swadaya

Masyarakat

(LSM)

dalam

pengembangan seni budaya dan pariwisata daerah; 7.

Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

2013-2018

berkeadilan dan berkelanjutan.


II - 35

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Dinas

Pariwisata

Seni

dan

Budaya

Kabupaten

Lamandau

didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan

permasalahan-permasalahan

pelayanan

SKPD

beserta

faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaah visi, misi dan program Bupati dan

Wakil

Bupati

Kabupaten

Lamandau

2013-2018.

Identifikasi

permasalahan Disparsenibud Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut : 1.

Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin

dan

dioptimalkan

berintegritas dengan

sehingga

regenerasi

di atau

masa

mendatang

penambahan

perlu

pegawai,

pendidikan dan pelatihan, peningkatan disiplin secara merata serta penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan disiplin bidang studi; 2.

Kurangnya

partisipasi

pemangku

kepentingan

(stakeholder),

masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan seni budaya dan pariwisata daerah sehingga perlu kerjasama yang dibangun secara optimal; 3.

Keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang menunjang pelaksanaan pembangunan seni budaya dan pariwisata daerah;


III - 1

Tahapan selanjutnya dilakukan analisis terhadap identifikasi potensi dan permasalahan strategis serta tindak lanjut terhadap peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau, baik di lingkungan strategis eksternal pada Tabel 3.1, maupun di lingkungan strategis internal pada Tabel 3.2. Tabel 3.1 Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut Terhadap Peran Disparsenibud di Lingkungan Strategis Eksternal di Kabupaten Lamandau Potensi

Permasalahan

Tindak Lanjut

1. Globalisasi

1.a. Ketatnya tingkat persaingan global menuntut peningkatan kapasitas SDM

2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Tuntutan pemekaran wilayah;

Mempersiapkan sejak dini hal-hal yang terkait dengan permasalahan pemekaran wilayah;

3. Koordinasi dan kerjasama serta peranserta antar lembaga , dunia usaha dan masyarakat

Minimnya koordinasi dan kerjasama serta peranserta antar lembaga , dunia usaha dan masyarakat

Perlunya kesepakatan dan kerjasama serta peranserta antar lembaga , dunia usaha dan masyarakat


1.a.i. Mempersiapkan SDM dengan mengikuti peningkatan kapasitas dan frekuensi keikutsertaan pada pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Kementerian/Lembaga;

III - 2

Tabel 3.2 Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut Terhadap Peran Disparsenibud di Lingkungan Strategis Internal di Kabupaten Lamandau Potensi 1. Sumber Daya Manusia

Permasalahan 1.a. Penempatan SDM belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan disiplin ilmu yang dimiliki; 1.b. Belum adanya penilaian kinerja dan kompetensi SDM secara khusus; 1.c. Longgarnya penegakan disiplin SDM.

2. Sarana dan Prasarana

2.a. Tuntutan terhadap pemeliharaan dan pembaharuan sarana prasarana kantor semakin meningkat; 2.b. Penyediaan sarana prasarana belum menyesuaikan dengan kebutuhan kantor.

3. Data dan Informasi

Minimnya database seni budaya dan pariwisata yang dimiliki

Tindak Lanjut 1.a.i. Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan penilaian kinerja; 1.b.i.Penerapan manajemen berbasis kinerja; 1.c.i. Penegakan disiplin secara merata disertai dengan pembinaan SDM secara rutin. 2.a.i. Peningkatan anggaran pemeliharaan serta pengadaan sarana dan prasarana kantor; 2.b.i. Pemilihan sarana prasarana kantor dengan tepat dan memiliki kualitas serta kuantitas yang memadai. 4.a.i. Adanya database perencanaan dengan memanfaatkan teknologi informasi; 4.b.


Peningkatan kuantitas pengumpulan datbase informasi seni budaya dan

III - 3

pariwisata daerah 5. Anggaran

5.a. Keterbatasan anggaran menjadi permasalahan klasik dalam pelaksanaan kegiatan; 5.b. Penentuan kegiatan yang tidak berdampak secara langsung pada masyarakat; 5.c. Anggaran koordinasi yang tidak terserap secara maksimal.

3.2

5.a.i. Perlunya pemeringkatan prioritas dalam penentuan program dan kegiatan yang direncanakan; 5.b.i. Mengefisiensikan penggunaan anggaran kegiatan dengan hasil yang efektif; 5.c.i. Memaksimalkan fungsi koordinasi dan konsultasi baik ke provinsi maupun ke pusat.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala

daerah

terpilih

dan

untuk

mengidentifikasi

faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Visi Bupati Lamandau terpilih tahun 2013-2018 adalah:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”


III - 4

Misi Bupati Lamandau terpilih tahun 2013-2018 adalah : 1.

Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera;

2.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri;

3.

Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun;

4.

Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau;

5.

Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa;

6.

Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya;

7.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan

menjadi

kuat,

berwibawa,

demokratis

dan

serta

melayani; 8.

Menumbuhkan kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau. Hal ini ditunjukkan melalui : a.

Pernyataan misi ke 1: Pada misi ini terlihat jelas peran serta Disparsenibud Kabupaten Lamandau dalam memberikan pelayanan sebagai memfasilitasi, mengkoordinasi dan melakukan pendampingan kepada hasil hasil


III - 5

karya seni budaya masyarakat untuk dapat dilakukan pemfasilitasian promosi hasil karya seni budaya masyarakat kepada daerah luar agar dapat dijual dan berdaya saing ; b. Pernyataan misi ke 6 : Pada misi ini terlihat jelas Pada misi ini terlihat peran serta Dinas Pariwisata Seni dan budaya Kabupaten Lamandau dalam memberikan pelayanan berupa fasilitasi gelar seni budaya daerah serta penggalian bakat kesenian budaya masyarakat daerah. c.

Pernyataan misi ke 7 : Pada misi ini Dinas Pariwisata Seni dan budaya mendukung penuh pelaksanaan Pemerintahan

pemerintahaan

yang

good

Kabupaten Lamandau

governance

menuju

yang kuat, berwibawa,

demokratis dan serta melayani;


III - 6

3.3

Penentuan Isu-isu Strategis Setelah

direview

kembali

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

permasalahan pelayanan Disparsenibud Kabupaten Lamandau ditentukan isu-isu strategis : 1.

Belum konsistensinya perencanaan dan penganggaran di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;

2.

Belum

optimalnya

fungsi

pelayanan

disparsenibud

Kabupaten

Lamandau sebagai pusat penelitian dan pengembangan seni budaya dan pariwisata daerah; 3.

Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi dan data base data

4.

Minimnya Sumber Daya Aparatur yang berkompeten

5.

Minimnya Sumber Daya Anggaran untuk melaksanakan pembangunan

6.

Minimnya Fasilitas sarana dan prasarana


III - 7

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi SKPD Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode pelaksanaan pembangunan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan Misi Disparsenibud Kabupaten Lamandau akan menunjang dan menjabarkan dukungan terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamandau pada RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. 4.1.1

Visi Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi

masa

depan

yang

ingin

dicapai

SKPD

melalui

penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Sesuai dengan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, maka visi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau Tahun 20132018 adalah :


IV - 1

“Terwujudnya tata kelola kepariwisataan , seni dan budaya yang baik serta terwujudnya Kabupaten Lamandau sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang berdaya saing”

Penetapan visi tersebut merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau untuk mengelola, membangun dan mengembangkan potensi kepariwisataan daerah. Sangat disadari bahwa Kabupaten Lamandau kaya dengan potensi pariwisata khususnya wisata alam yang didukung oleh obyek dan atraksi wisata budaya. Sebagai tindak lanjut dari visi maka disusun misi yang merupakan pernyataan penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara terukur, obyektif dan spesifik harus dipedomani sebagai landasan kerja. Guna mencapai visi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau tersebut maka ditetapkan misi yang meliputi : 1. Meningkatkan kualitas & kuantitas SDM untuk mengelola pariwisata, seni dan budaya Kabupaten Lamandau secara profesional 2. Meningkatkan kualitas & kuantitas produk pariwisata dengan mengedepankan prinsip skala prioritas 3. Melestarikan nilai – nilai seni budaya yang ada di Kabupaten Lamandau serta menumbuhkembangkannya sebagai wahana pembangunan pariwisata 4. Mendorong pelaksanaan sadar wisata secara berkesinambungan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat pada sektor pariwisata 5. Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata secara efektif dan efisien guna menciptakan angka kunjungan wisata Kabupaten Lamandau


IV - 2

4.1.2 TUJUAN DAN SASARAN. Dari visi dan misi tersebut maka disusun suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a. Tujuan 1. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan prima dengan standarisasi minimum oleh Aparatur Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dibidang pelayanan masyarakat . 2. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana dasar kebudayaan dan pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). 3. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan peran serta masyarakat dalam berusaha guna mengurangi pengangguran. 4. Mendorong peran serta masyarakat yang berbudaya, beradab dan bermartabat, maju dan sejahtera dengan tetap menjaga jati dirinya sebagai wujud ketahanan budaya. 5. Mengembangkan

dan

mempromosikan

kebudayaan

dan

kepariwisataan daerah Kabupaten Lamandau yang berkualitas dan memiliki daya saing di dalam negeri maupun di luar negeri. b. Sasaran 1. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelaku usaha kebudayaan dan pariwisata. 2.

Terwujudnya

pengembangan

kebudayaan

dan

destinasi

pariwisata. 3. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah ( PAD ) 4.

Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian masyarakat.


IV - 3

5. Terwujudnya kelestarian dan pemeliharaan benda cagar budaya daerah. 6. Berkembangnya daya tarik wisata, kerjasama promosi, jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan 7. Meningkatnya kerjasama lintas sektor budaya dan pariwisata. 8. Bertumbuhnya usaha kepariwisataan. 4.2.3 STRATEGI. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya strategi pembangunan. Strategi ini pada dasarnya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan serta mengacu pada fungsi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya sebagai unit pelaksana daerah. Strategi pembangunan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kebudayaan dan Pariwisata. 2. Peningkatan dan Usaha dan Produk Pariwisata. 3. Pengembangan dan pengelolaan keragaman budaya. 4. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. 5. Pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan kemitraan. 6. Melakukan evaluasi dan analisa pembangunan kebudayaan dan pariwisata.


IV - 4

4.1.4 KEBIJAKAN Adapun kebijakan yang mendukung kegiatan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan Publik Dalam mengembangkan Kebudayaan dan Pariwisataan Kabupaten Lamandau, hendaknya bertumpu kepada nilai – nilai budaya, etika, agama, moral sebagai wahana pengembangan ekonomi kerakyatan, ramah lingkungan, memperkuat identitas kelokalan, serta memberdayakan potensi daerah dan potensi masyarakat. 2. Kebijakan Teknis Yang merupakan dari kebijakan teknis yaitu : a. Pengembangan produk wisata b. Pemeliharaan, pembinaan, pelestarian, kebudayaan daerah

dan

pemanfaatan

c. Pengembangan sadar wisata dan sadar budaya d. Pengembangan pemasaran yang efektif e. Penataan, pembangunan, pemeliharaan dan fasilitas obyek wisata Daerah. f. Pembangunan dan penataan Museum Daerah.

rehabilitasi

g. Promosi Pariwisata Daerah. h. Pembinaan/Penataan Kebudayaan dan kepurbakalaan Daerah i. Pelestarian dan pemeliharaan terhadap Cagar Budaya, Benda Budaya dan Benda Purbakala. j. Kebijakan kegiatan penelitian, survey, pengumpulan data obyek dan atraksi wisata

monitoring,

3. Kebijakan Keuangan Yang merupakan dari kebijakan keuangan yaitu : a. Penganggaran berbasis kinerja b. Kebijakan kerjasama melalui kemitraan c. Kebijakan administrasi keuangan yang dikelola secara efektif dan efisien, sesuai peraturan yang berlaku


IV - 5

4. Kebijakan Sarana dan Prasarana Yang merupakan dari kebijakan Sarana dan Prasarana yaitu : a. Kebijakan bahan dan utilitas b. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas. c. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan dan kebudayaan 5. Kebijakan Personalia Yang merupakan dari kebijakan Personalia yaitu : a. Kebijakan pengembangan keterampilan teknis dan manajerial Sumber Daya Manusia pariwisata dan kebudayaan b. Kebijakan pembinaan c. Kebijakan pengembangan professional d. Study Banding dan diklat kursus aparatur pariwisata. 6. Kebijakan Pelayanan kepada Masyarakat Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat berdasarkan profesionallisme yang berciri tanggap, cepat, cerdas, tepat, murah, mudah, berkualitas dan menyenangkan.


IV - 6

VISI MISI Terwujudnya 1. Meningkatkan Lamandau kualitas Pelayanan sebagai pintu Aparatur Dinas gerbang Pariwisata, Seni dan pariwisata Budaya kepada Kalimantan masyarakat dalam Tengah yang membentuk Citra berwawasan Budaya dan Pesona lingkungan Wisata yang handal 2.

Membangun Sarana dan Prasarana dibidang Kebudayaan & Kepariwisataan yg berbasis masyarakat dng berwawasan lingkungan

Terwujudnya 3. Meningkatkan Lamandau Pemberdayaan sebagai pintu masyarakat melalui gerbang Sistem Integrasi pariwisata program dng lintas Kalimantan sektoral demi memTengah yang perluas kesempatan berwawasan kerja guna lingkungan mewujudkan kesejahteraan

TUJUAN SASARAN a. Mendorong peningkatan kualitas 1. Meningkatnya kualitas pelayanan prima dan pelayanan aparatur dan pelaku dengan standarisasi minimum usaha kebudayaan dan oleh Aparatur Dinas Pariwisata, pariwisata. Seni dan Budaya dibidang pelayanan masyarakat guna meningkatkan Citra Budaya dan Pesona Wisata agar dikenal baik dalam negeri maupun luar negeri.

STRATEGI Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kebudayaan dan Pariwisata

KEBIJAKAN 1. Kebijakan Publik Dalam mengembangkan Kebudayaan dan Pariwisataan Kabupaten Lamandau, hendaknya bertumpu kepada nilai – nilai budaya, etika, agama, moral sebagai wahana pengembangan ekonomi kerakyatan, ramah lingkungan, memperkuat identitas kelokalan, serta memberdayakan potensi daerah dan potensi masyarakat.

b. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana dasar kebudayaan 2. Terwujudnya Peningkatan dan dan pariwisata untuk pengembangan Usaha dan dipromosikan guna meningkatkan kebudayaan dan destinasi Produk Pendapatan asli daerah ( PAD ). pariwisata. Pariwisata.

2. Kebijakan Pelayanan kepada Masyarakat Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat berdasarkan profesionallisme yang berciri tanggap, cepat, cerdas, tepat, murah, mudah, berkualitas dan menyenangkan

c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berusaha dan penerimaan kesempatan kerja khususnya dalam mengurangi pengangguran.


3. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) 4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian masyarakat.

IV - 7

Pengembangan 3. Kebijakan Teknis dan pengelolaan a. Pengembangan produk wisata keragaman budaya b. Pemeliharaan, pembinaan, pelestarian, dan pemanfaatan kebudayaan daerah (kesenian dan olahraga tradisional daerah dengan kegiatan pokok berupa pengadaan perangkat kesenian, peralatan olahraga tradisional daerah dan festival. Kemudian juga mengikuti Festifal kesenian kebudayaan daerah

masyarakat. 4.

Memantapkan Citra d. Mendorong peran serta Budaya dan Pesona masyarakat yang berbudaya, 5. Terwujudnya kelestarian Wisata guna beradab dan bermartabat, maju dan pemeliharaan benda mewujudkan dan sejahtera dengan tetap cagar budaya daerah. ketahanan budaya menjaga jati dirinya dengan dan pembentukan sebagai wujud ketahanan jati diri daerah yang Budaya. berwawasan Budaya dan Wisata

5.

Mendorong perkembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang berkualitas dan memiliki daya saing.

e. Mengembangkan Kebudayaan dan Kepariwisataan Daerah kab. 6. Berkembangnya daya Lamandau yang berkualitas dan tarik wisata, kerjasama memiliki daya saing. promosi, jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan 7. Meningkatnya kerjasama lintas sektor budaya dan pariwisata. 8. Bertumbuhnya usaha kepariwisataan.


IV - 8

Pengembangan dan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan kemitraan

dan pembuatan dokumenter suatu obyek wisata). c. Pengembangan sadar wisata dan sadar budaya d. Pengembangan pemasaran yang efektif e. Penataan, Pembangunan, Pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas obyek wisata Daerah. f. Pembangunan dan Penataan Museum Daerah. g. Promosi Pariwisata Daerah. h. Pembinaan/Penataan Kebudayaan dan Kepurbakalaan Daerah i. Pelestarian dan pemeliharaan terhadap Cagar Budaya, Benda Budaya dan Benda Purbakala. j. Kebijakan kegiatan penelitian, survey, monitoring, pengumpulan data obyek dan atraksi wisata.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya antara lain : I. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat a. Belanja perangko, materai, dan benda Pos lainnya b. Belanja pengiriman paket 2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik ~ Pembiayaan keperluan komunikasi, listrik dan air.

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ~ Pemeliharaan perlengkapan kantor 4. Pelayanan jasa administrasi keuangan a. Pembiayaan bagi belanja pegawai b. Pembiayaan untuk jasa transaksi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor ~ Pembiayaan untuk pemeliharaan kantor


V-1

6. Penyediaan ATK ~ Pembiayaan menunjang kegiatan kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ~ Pembiayaan foto copy dan penjilidan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan

kantor ~ Pembelian lampu penerangan kantor 9. Penyediaan peralatan rumah tangga ~ Pengadaan peralatan dapur kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ~ Pengadaan buku perpustakaan 11. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ~ Pembiayaan terhadap perjalanan dinas ke luar daerah II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan kantor ~ Pembuatan dan pengadaan umbul-umbul, bendera dan tiang umbul-umbul 2. Pengadaan peralatan gedung kantor ~ Penyediaan kelengkapan gedung kantor 3. Pengadaan meubelair ~ Penyediaan lemari dan meja serta kursi kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor a. Pemeliharaan, perbaikan gedung kantor b. Perawatan dan pemeliharaan halaman kantor. III. Peningkatan Disiplin Aparatur / Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya 1. Penyediaan pakaian dinas


V-2

IV. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 1. Pembiayaan untuk mengikuti bimtek, pelatihan dan kursus singkat

keluar daerah

V. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ~ Pembiayaan untuk pembuatan laporan evaluasi, Lakip, Renja, LPPD dan LKP serta Program kerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran ~ Pembiayaan untuk pembuatan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun ~ Pembiayaan untuk pembuatan laporan keuangan akhir tahun VI. Pengelolaan Kekayaan Budaya 1. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno a. Pemeliharaan terhadap benda cagar budaya dan bangunan bersejarah b. Pembuatan monografi benda cagar budaya dan bangunan bersejarah 2. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata ~ Penyelenggaraan sosialisasi Sadar Wisata / Sapta Pesona 3. Pendukungan pengelolaan Museum dan Taman Budaya daerah a. Pemeliharaan Museum dan Taman Budaya b. Pembuatan duplikat Benda Cagar Budaya c. Penyediaan bangunan Balai Budaya Daerah 4. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam a. Pembuatan karya cetak nilai-nilai budaya dan sejarah b. Pembuatan film dokumenter


V-3

VII. Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah a. Penyediaan alat kesenian, olah raga dan pakaian adat b. Pembinaan terhadap kesenian dan kebudayaan daerah 2. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah a. Pelaksanaan Festival Budaya Kabupaten di Kabupaten Lamandau b. Mengikuti even tahunan Festival Budaya Propinsi c. Pengiriman Duta Wisata VIII. Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan a. Pemeliharaan kebersihan objek wisata b. Mendata dan inventarisasi pengembangan objek wisata c. Monitoring dan mengevaluasi pemungutan Retribusi PAD Pariwisata d. Pemeliharaan fasilitas umum di objek wisata 2. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata ~ Penyediaan fasilitas bangunan untuk tempat rekreasi di obyek wisata 3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata a. Pembinaan terhadap masyarakat di sekitar obyek wisata b. Pemberdayaan SDM masyarakat di obyek wisata c. Penyediaan fasilitas rekreasi di obyek wisata IX.

Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata ~ Penyediaan buku informasi kondisi pasar pariwisata 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata ~ Penyediaan informasi obyek wisata berupa website 3. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata ~ Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kepariwisataan


V-4

4. Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata a. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi dan dunia usaha kepariwisataan b. Pengiriman Duta Wisata Tingkat Nasional 5. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri a. Penyediaan bahan promosi berupa leaflet, booklet, banner, baliho, dan peta wisata b. Mengikuti pameran, expo, Rakon, Misi Kesenian dan gebyar wisata X.

Pengembangan Kemitraan 1. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwsata ~ Meningkatkan kemmapuan sumber daya manusia pendukung pariwisata 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan

pariwisata

~ Pelatihan masyarakat sekitar objek wisata 3. Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu / Stake Holder ~ Peningkatan sumber daya manusia pemandu wisata (guide)

2013-2018

dan Stake Holder kepariwisataan yang lain.


V-5

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Diperlukan adanya suatu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau dalam pencapaian target lima tahun mendatang. Untuk mengukur kinerja target capaian setiap tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Bidang / Indikator

Kond

Target RPJMD

isi awal

2014

2015

2016

2017

2018

2013 A

Kebudayaan Jumlah grup kesenian daerah ( grup )

18

20

25

28

30

35

Jumlah gedung seni dan budaya ( unit )

0

1

1

1

1

1

Penyelenggaran festival kesenian dan budaya ( kali )

7

10

10

10

10

10

Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya ( unit )

0

1

2

2

2

2

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (buah)

8

10

10

10

10

10

435

500

530

580

620

650

0

0,8

2

5

8

10

Pariwisata B

Jumlah Kunjungan wisatawan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)


VI - 1

8

10

10

10

10

10

Kuantitas promosi kepariwisataan ( kali )

2

4

4

4

4

4

2013-2018

Kuanititas objek wisata (buah)


VI - 2

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra-SKPD ) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau Tahun 2014 – 2018 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 ( lima ) tahunan yang memuat misi, visi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah tahun 2014 – 2018 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

( Renja )

Tahunan SKPD. Untuk mewujudkan visinya, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD. Dengan adanya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) Dinas Kabupaten Lamandau Tahun 2014 – 2018 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap pejabat dilingkungan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas –

tugasnya. Hal

ini

mengingat

bahwa

keberhasilan setiap

pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak.


VII - 1

Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan

Renstra

ini

dengan

sebaik

–

baiknya

dengan

menjabarkannya lebih lanjut kedalam rencana tindak operasionalnya bagi setiap bidang / sub bidang dilingkungan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

2013-2018

Kabupaten Lamandau.


VII - 2

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karuniaNya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 dapat terselesaikan. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disparsenibud sebagai unit kerja pemerintah dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Disparsenibud Tahun 2013-2018 ini, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Pariwisata Seni dan Budaya sebagai pengambil kebijakan, koordinator pembangunan Seni Budaya dan Pariwisata daerah semakin kuat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 yakni dengan visi

Bupati

terpilih

2013-2018

adalah

“Terwujudnya

Kesejahteraan

Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan

Yang Baik,

Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”

Kepala Disparsenibud Kabupaten Lamandau,

Drs. ALBERT JACKAT, M.Ed Pembina Utama Muda NIP. 19641007 199203 1006

DAFTAR ISI Halaman PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR .... TAHUN 2011

-1-

DAFTAR ISI

Vi

DAFTAR TABEL

Vii

DAFTAR LAMPIRAN BAB I

BAB II

iv

PENDAHULUAN :

I-1

1.1 Latar Belakang

I-1

1.2 Landasan Hukum

I-4

1.3 Maksud dan Tujuan

I-6

1.4 Sistematika Penulisan

I-7

GAMBARAN : PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

II-1 II-1

SKPD

BAB III

2.2 Sumber Daya SKPD

II-6

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

II-9

: ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi

BERDASARKAN

Permasalahan

III-1

Berdasarkan

III-1

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala

III-5

Tugas dan Fungsi SKPD Daerah dan Wakil Kepala Daerah

BAB IV

VISI, :

MISI,

TUJUAN,

SASARAN

DAN

IV-1

STRATEGI KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD

IV-1

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

IV-..

SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan

IV-..

BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

V-1

BAB VI

INDIKATOR :

VI-1

KINERJA

SKPD

YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII

LAMPIRAN

PENUTUP :

VII-1

Lampiran Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Disparsenibud Kabupaten Lamandau Uraian Program 1

Kegiatan 2 Belanja

ANGGARAN

REALISASI KEUANGAN

Rata-rata Pertumbuhan

REALISASI FISIK

2011 3

2012 4

2013 5

2011 6

2012 7

2013 8

2.302.140.000

4.898.311.000

5.488.362.500

2.033.810.663

4.730.371.394

0

2011 9 88,34

96,57

79,20

93,54

2013 11

Anggaran 12

Realisasi 13

0

0

0

Belanja Tidak Langsung

1.044.306.380

1.157.649.700

1.261.500.000

827.120.563

Belanja Langsung

1.257.833.620

3.740.661.300

4.226.862.500

1.206.690.100

3.647.481.714

0

95,93

97,51

0

0

0

500.833.620

943.321.300

1.065.900.000

464.579.600

894.616.964

0

92,76

94,84

0

0

0

2.850.000 6.000.000

4.400.000 11.400.000

8.480.000 10.800.000

2.840.000 3.636.470

4.304.000,00 8.962.911,00

99,65 60,61

97,82 78,62

0

3.000.000

1.000.000

0

0,00

0,00

0,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

144.288.000

193.344.000

228.924.000

122.075.200

167.576.400,00

84,61

86,67

0 10.000.000

22.190.400 28.249.350

22.190.400 27.984.350

0 9.600.000

17.004.400,00 28.161.000,00

0,00 96,00

76,63 99,69

36.000.000 22.000.000

66.408.750 73.991.000

71.481.250 93.200.000

35.508.875 21.952.850

66.337.000,00 73.529.750,00

98,64 99,79

99,89 99,38

21.600.000

2.900.000

8.920.000

19.651.000

2.880.000,00

90,98

99,31

31.000.000

103.800.000

154.500.000

30.500.000

96.500.000,00

98,39

92,97

Penyediaan peralatan rumah tangga

8.145.620

10.157.800

6.440.000

7.553.000

9.700.000,00

92,72

95,49

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.900.000

12.580.000

12.580.000

3.895.000

12.570.000,00

99,87

99,92

0

25.500.000

48.900.000

0

24.940.000,00

0,00

97,80

35.000.000 150.050.000

55.400.000 190.000.000

72.600.000 182.000.000

29.903.000 148.274.205

53.727.000,00 189.344.503,00

85,44 98,82

96,98 99,66

30.000.000

120.000.000

115.900.000

29.190.000

119.080.000,00

97,30

99,23

-

20.000.000

-

-

0,00

100,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Pameran Pembangunan

1.082.889.680

2012 10

20.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

1.538.500.000

917.262.500

0

1.519.144.000

Pembangunan gedung kantor

-

1.100.000.000

752.262.500

0

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeulair Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

-

400.000.000

140.000.000

-

30.500.000 8.000.000

Program peningkatan disiplin aparatur

-

16.240.000

Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

-

16.240.000

Pengadaan pakaian khusus hari tertentu

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal Program Pengembangan Nilai Budaya Stand pameran HUT Kabupaten FLS2N SLTP Tingkat Kabupat FLS2N SLTP Tingkat propinsi Paduan suara gita bahana nusantara tingkat SLTA kabupaten Paduan suara gita bahana nusantara tingkat SLTA propinsi Pakaian adat tradisional Pekan budaya dayak Napak tilas peristiwa tumbang anoi Program pengelolaan kekayaan budaya Lomba cipta lagu daerah

Pengadaan pakaian adat tradisional Pemugaran bangun situs budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

-

0

0,00

98,74

1.098.400.000

0,00

99,85

0

391.844.000

0,00

97,96

25.000.000

0 0

28.900.000 0

0,00 0,00

94,75 0,00

17.600.000

0

15.400.000

0

94,83

0

15.400.000

0,00

94,83

0,00

0,00

0

77

0,00

76,87

0

17.600.000

-

47.000.000

70.000.000

0

36.131.000

-

47.000.000

70.000.000

0

36.131.000

0

200.000.000

-

400.000.000

191.570.000

95,79

0,00

10.000.000 20.000.000 15.000.000 35.000.000

-

-

10.000.000 19.950.000 15.000.000 34.700.000

100,00 99,75 100,00 99,14

0,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000

-

-

9.960.000

99,60

0,00

110.000.000 -

-

150.000.000 250.000.000

101.960.000

92,69 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

258.000.000

249.500.000

278.200.000

99,80

97,44

250.000.000

285.500.000

0

-

85.500.000

-

0

85.100.000

0,00

99,53

250.000.000 -

200.000.000 -

46.000.000

0 249.500.000

193.100.000

0,00 99,80 0,00

96,55 0,00 0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah Pengelolaan karya cetak dan karya rekam Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala

-

-

37.000.000

0,00

0,00

-

-

150.000.000

0,00

0,00

-

-

25.000.000

0,00

0,00

Program pengelolaan keragaman budaya

40.000.000

527.600.000

594.100.000

34.776.500

86,94

99,90

Temu karya budaya se indonesia

25.000.000

-

-

20.091.500

80,37

-

FLS2N SLTA Tingkat Kabup

15.000.000

-

-

14.685.000

97,90

-

-

9.600.000

-

-

9.600.000

0,00

100

-

20.000.000

20.000.000

-

19.710.000

0,00

98,55

-

34.550.000

-

-

34.310.000

0,00

99,31

-

23.400.000

-

-

23.400.000

0,00

100

-

31.950.000

30.950.000

-

31.950.000

0,00

100

-

49.550.000

26.550.000

-

49.550.000

0,00

100

-

133.450.000

-

-

133.440.000

0,00

100

-

225.100.000 -

-

-

225.100.000

0,00 0,00

100 -

-

-

26.400.000

0,00

-

-

-

216.900.000

0,00

-

-

-

273.300.000

0,00

-

-

105.500.000

212.000.000

-

105.298.000

0,00

99,81

-

26.000.000

121.000.000

-

25.988.000

0,00

99,95

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Pelaksanaan pameran budaya HUT Kalteng Festival seni budaya tingkat pelajar SLTA Propinsi Festival seni budaya tingkat pelajara kabupaten Paduan suara gita bahana nusantara tingkat kabupaten Paduan suara gita bahana nusantara tingkat propinsi Pelaksanaan festival seni budaya kabupaten Pelaksanaan isen mulang propinsi Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Festival seni budaya tingkat pelajar Kabupaten Penyelenggaraan Lomba/Festival Kesenian dan Budaya Tingkat Kabupaten Penyelenggaraan Lomba/Festival Kesenian dan Budaya Tingkat Provinsi

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Membangun kemitraan pengelolaan kebuadayaan

527.060.000

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Pelaksanaan pagelaran musik bambu daerah Kegiatan upacara adat penerimaan tamu daerah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Aset Budaya

-

49.500.000

-

-

49.310.000

0,00

99,62

-

30.000.000

67.000.000

-

30.000.000

0,00

100

-

-

24.000.000

0,00

-

-

10.000.000

25.000.000

-

10.000.000

0,00

100

-

10.000.000

25.000.000

-

10.000.000

0,00

100

267.000.000

159.000.000

150.000.000

266.264.000

156.447.750

99,72

98,39

Isen mulang tingkat kabupaten

107.000.000

15.000.000

-

106.300.000

14.081.250

99,35

93,88

Isen mulang tingkat propinsi

160.000.000

15.000.000

-

159.964.000

14.081.250

99,98

93,88

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi

-

15.000.000

-

-

14.081.250

0,00

93,88

Pelaksanaan promosi pariwisata didalam dan diluar

-

144.000.000

150.000.000

-

142.366.500

0,00

98,87

-

108.000.000

27.000.000

-

105.184.000

0,00

97,39

Fasilitasi pembentukan forum komunikasi pelaku industri pariwisata

-

60.800.000

-

-

58.050.000

0,00

95,48

Peningkatan peras serta masyarakat dalam pengembangan keimtraan pariwisata

-

47.200.000

27.000.000

-

47.134.000

0,00

99,86

-

-

-

0,00

-

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan BBGRM

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan

Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

-

-

0

0

0

-

-

-

Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

-

-

-

0,00

-

-

-

490.000.000

0,00

-

-

-

490.000.000

0,00

-

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) 2013 - 2018

DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA

(DISPARSENBUD) KABUPATEN LAMANDAU

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents