BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” (Republik Indonesia, 2000). Berdasarkan tujuan tersebut tampak jelas sejak 64 tahun yang lalu Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mempunyai komitmen dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan bangsa, termasuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sejalan
dengan
komitmen
tersebut,
Pemerintah
Indonesia
ikut
menandatangani Deklarasi Milenium pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan Sepetember tahun 2000 beserta 188 negara anggota PBB lainnya. Deklarasi ini menyepakati tujuan-tujuan pembangunan global yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals - MDGs) yang mengandung 8 tujuan. Delapan tujuan tersebut meliputi: 1) mengurangi kemiskinan dan kelaparan, 2) pendidikan dasar untuk semua, 3) meningkatkan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan, 4) mengurangi kematian anak, 5) memperbaiki kesehatan ibu, 6) mengatasi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, 7) memastikan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, dan 8) membangun jaringan kemitraan global (UNDP, 2002). Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani Deklarasi Milenium, mempunyai kewajiban untuk merealisasikan pencapaian MDGs sebelum tahun 2015. Sangat disadari bahwa pencapaian MDGs bukanlah hal yang mudah sehingga pemerintah Indonesia diharapkan serius dalam menangani berbagai masalah ekonomi, lingkungan dan sosial kemasyarakatan secara menyeluruh. Hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan janji pemerintah kepada rakyat, terutama dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Indonesia mengalami masalah kualitas hidup manusia yang ditunjukkan oleh
2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 1999 yang berada pada peringkat 99 dari 175 Negara (UNDP 2000) yang kemudian menurun menjadi peringkat 107 dari 177 Negara pada tahun 2007 (UNDP, 2008). Bahkan pada tahun 2007 peringkat IPM Indonesia jauh lebih buruk dibanding Negara tetangga seperti Malaysia (peringkat 63), Thailand (peringkat 78), Cina (peringkat 81) dan Philipina (peringkat 90) (UNDP, 2008). Upaya pencapaian MDGs tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga peranserta swasta dan masyarakat. Pemerintah berperan sebagi pelaku utama dalam hal regulasi dan penegakannya, pengawasan, penyediaan infrastuktur dasar, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi program-program yang terkait upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Masyarakat pun berperan penting dalam penyampaian aspirasi publik, membangun prakarsa-prakarsa bagi segenap stakeholders, pelaksanaan program dan kontrol sosial terhadap kebijakan dan program-program pembangunan Sementara pihak swasta, yaitu dunia usaha memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi yang disertai dengan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan, yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Oleh karena itu, dunia usaha sebagai mitra pemerintah dan masyarakat seharusnya dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian MDGs melalui praktik CSR yang baik. Hal tersebut sesuai dengan pertemuan World Business Council for Sustainability Developement (WBCSD) di New York Tahun 2005, yang menghasilkan kesepakatan bahwa praktik CSR adalah wujud komitmen dunia bisnis untuk membantu PBB merealisasikan target MDGs. Selain alasan etika bisnis, pelaksanaan CSR di Indonesia juga didasari atas UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 1 bahwa “ Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan” (Republik Indonesia, 2007). Dalam hal ini, Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah CSR CSR merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup pekerja dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas (WBCSD, 2005). CSR juga sebagai komitmen dunia usaha untuk melaksanakan kewajiban sosial
3
terhadap lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan hidup ekosistem disekelilingnya (Depsos, 2005). Banyak pengertian tentang CSR, tetapi pada hakekatnya CSR adalah komitmen perusahaan dalam meminimalkan risiko negatif dan memaksimalkan manfaat dari kebijakan dan proram perusahaan bagi lingkungan fisik dan sosialnya. Oleh karena itu, suatu perusahaan seharusnya tidak saja memberikan dampak positif, berbuat kebajikan bagi kesejahteraan stakeholders, tetapi juga mengelola kegiatan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan perusahaan (Hardinsyah, 2009). Oleh karena itu indikator keberhasilan CSR tidak semata diamati dari segi finansial, tetapi juga dari segi perubahan-perubahan perilaku dan manfaat yang tercipta pada komponen ekonomi, sosial dan lingkungan (yang dikenal dengan sebutan triple bottom lines, yaitu profit, people, planet - 3P) sebagai akibat dari implementasi CSR. Kajian AIMS Consultant (2005) menyatakan bahwa menurut para pimpinan perusahaan yang diwawancarai, menyebutkan tujuan utama kegiatan CSR haruslah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik baga karyawan, pekerja maupun konsumen dan masyarakat. Chamsyah (2007) juga menyatakan, bila perusahaan menjalankan praktik CSR dengan baik, sebagian masalah yang dihadapi bangsa ini seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan akan terselesaikan. Hasil penilaian Indonesian CSR Awards 2008 juga memperlihatkan bahwa hampir semua perusahaan yang menjadi peserta Indonesia CSR Awards 2008 sudah melaksanakan CSR di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan dalam kerangka turut meningkatkan kesejahteraan dan kulitas hidup manusia. Indonesian CSR Awards 2008 diikuti oleh 20 perusahaan meliputi 38 topik program di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan serta kombinasinya (Komite Ahli Indonesian CSR Award., 2008). Salah satu perusahaan yang meraih penghargaan Indonesian CSR Awards 2008 adalah PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (selanjutnya disebut PT Indocement). Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih mendalam dan dikomunikasikan secara ilmiah bagaimana implementasi CSR PT Indocement tersebut.
4
1.2 Perumusan Masalah Pencapaian MDGs merupakan wujud dari upaya pemerintah, swasta (dunia usaha) dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dibutuhkan kemitraan antara stakeholders untuk mencapai tujuan MDGs. Salah satu kontribusi sektor swasta dalam mengatasi permasalahan ini adalah melalui praktik Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut UNDP dan IBLF (2003) seperti di kutip oleh Jalal (2007) mengemukakan tiga alasan kuat mengapa sektor swasta melalui CSR perlu berkontribusi dalam pencapaian MDGs yaitu: 1) perusahaan bisa mengelola risiko dari dampak operasinya, 2) perusahaan akan mendapatkan lingkungan yang baik untuk mendukung bisnisnya,
dan 3) perusahaan akan mendapatkan berbagai
peluang bisnis baru. Pelaksanaan CSR akan memberikan manfaat yang besar jika CSR yang diimplementasikan berasal dari komitmen perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar prinsip triple bottom line (profit, people, planet - 3P). Namun, praktik CSR tidak cukup dengan kebijakan atau komitmen saja, melainkan juga didukung aksi nyata melibatkan partisipasi seluruh stakeholder pada dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (Rudito dan Famiola, 2007). Melalui keterlibatan semua stakeholders maka diharapkan program CSR dapat dirasakan tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan stakeholders khususnya masyarakat setempat. CSR juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan stakeholders. Hal ini didukung oleh pernyataan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, dan Sistem Fiskal, Hariyadi B. Sukamdani, pada Kongres Pembangunan Manusia di Kalangan Dunia Usaha dalam Rangka Perwujudan CSR, bahwa CSR di Indonesia masih terkendala akibat komunikasi yang minimal antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat (Girsang, 2006). Kurang terjalinnya komunikasi dengan stakeholders dapat memicu terjadinya kesalahpahaman diantara stakeholders hingga dapat berbuah konflik sosial.
5
Tentu tidak ada perusahaan yang menginginkan terjadinya konflik sosial untuk itu prinsip transparansi dalam pengungkapan sosial sangat diperlukan. Seperti yang dikemukakan Ketua Umum IAMI Ali Darwin bahwa transparansi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal dengan istilah Good Corporate Governance – GCG (Sujatmiko, 2008). Pelaporan atau pengungkapan CSR tidak hanya mengungkapkan dampak positif yang diperoleh stakeholders melainkan transparansi terhadap pengelolaan dampak negatif atau risiko yang mungkin muncul akibat operasi perusahaan. PT Indocement merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang memiliki komitmen dalam mengimplementasikan CSR, yang ditunjukkan dengan adanya Program Lima Pilar Pengembangan Masyarakat dan Sustainable Development Project (SDP). Program Lima Pilar meliputi: Pilar Pendidikan, Pilar Ekonomi, Pilar Kesehatan, Pilar Sosial, Budaya, Agama, dan Olahraga, serta Pilar Keamanan. Sedangkan Sustainable Development Project (SDP) merupakan program-program lingkungan dan ekonomi yang mendukung keberlanjutan bisnis, meliputi pengembangan Jatropha (jarak), Waste to Energy (pengelolaan sampah), Peternakan (kompos dan biogas),
Local Purchase (pembelian produk lokal),
Local Employee (rekuitment tenaga kerja lokal) dan Pengembangan UMKM (Indocement, 2009). Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji lebih mendalam mengenai kebijakan dan implemetasi CSR PT Indocement serta cara pengkomunikasian kepada stakeholders. Selain itu, menarik untuk dikaji sejauhmana implementasi program CSR memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga beberapa pertanyaan sebagai perumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Apakah kebijakan CSR PT Indocement telah mempertimbangkan prinsip triple bottom lines (3P)? 2. Bagaimana partisipasi peserta dalam implementasi program CSR PT Indocement? 3. Bagaimana manfaat program CSR dan hubungannya dengan tingkat partisipasi peserta dalam implementasi program CSR? 4. Bagaimana
kebijakan
dan
implementasi
dikomunikasikan kepada stakeholders?
CSR
PT
Indocement
6
1.3 Tujuan Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Menganalisis kebijakan CSR PT Indocement berdasarkan prinsip triple bottom lines (3P). 2. Mengidentifikasi partisipasi peserta dalam implementasi program CSR PT Indocement. 3. Menganalisis manfaat program CSR dan hubungannya dengan tingkat partisipasi peserta dalam implementasi program CSR PT Indocement. 4. Mengidentifikasi bentuk komunikasi kebijakan dan implementasi CSR PT Indocement kepada stakeholders.
1.4 Kegunaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berminat maupun terkait dengan kajian CSR, khususnya kepada: 1. Peneliti yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai implemenatsi CSR dan contoh-contoh pengembangan inovasi dalam implementasi CSR. 2. Kalangan akademisi, guna menambah literatur kajian CSR dan inspirasi dalam proses pembelajaran CSR. 3. Kalangan
swasta
dan
masyarakat,
dapat
memberikan
tambahan
pengetahuan mengenai implementasi CSR PT Indocement. 4. Kalangan pemerintah, memperoleh masukan dalam penyusunan pedoman implementasi dan pengkomunikasian kebijakan dan implementasi CSR.
