BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, daerah (propinsi, kabupaten, dan kota) mempunyai wewenang yang relatif lebih luas dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan yang berada di wilayahnya. Mengingat tingginya nilai suatu wilayah bagi suatu pemerintah daerah (propinsi, kabupaten, maupun kota) tersebut, maka nilai tata batas wilayahpun menjadi sangat penting dan krusial, tidak hanya bagi daerah yang bersangkutan tapi juga bagi daerah-daerah yang berbatasan. Oleh sebab itu penetapan dan penegasan batas daerahpun menjadi suatu aktivitas yang penting dan bernilai strategis. Sistem pemerintahan negara Indonesia yang menganut sistem negara kesatuan yang berbentuk republik tidak ada wilayah bagian negara yang status dan sifatnya sebagai negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. Pada saat ini undang-undang yang mengatur pembagian daerah itu adalah Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang membagi wilayah negara ke dalam daerah besar yang disebut Provinsi dan daerah kecil yang disebut dengan daerah Kabupaten atau daerah Kota. Pemisah antar daerah yang satu dengan daerah lainnya disebut batas daerah, dalam ruang lingkup batas daerah itulah dilaksanakan penyelenggaraan kewenangan masing-masing daerah , artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh diselenggarakan melampaui batas daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas kepada Daeah, bukan saja pada wilayah darat tetapi juga diberikan kewenangan di wilayah laut secara proporsional yang diwujudkan dengan Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional , serta Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan
1
pusat dan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta potensi dan keanekaragaman Daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan dengan Undang-undang Pembentukan Daerah, batas daerah belum didukung dengan batas yang konkrit, penetapan batas daerah tersebut secara garis besar, belum sampai pada penetapan titik koordinat. Dalam rangka kebijakan, penetapan dan penegasan batas Derah Provinsi Kabupaten/Kota sebagai implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
daerah,
dipandang
perlu
mengambil
langkah-langkah
guna
mengantisipasi terjadinya permasalahan perbatasan, yang cenderung akan menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan perwujudan ekonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan. Kebijakan dibidang batas Derah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek juridis maupun fisik di lapangan.Dalam rangka memelihara keutuhan, kesatuan bangsa serta mewujudkan Wawasan Nusantara. Maka diperlukan cara yang mendukung kebijakan dalam rangka penetapan dan penegasan batas daerah tersebut baik batas di darat maupun di laut perlu diberikan suatu pedoman umum secara teknis operasional tentang cara penetapan dan penegasan batas daerah di lapangan. Wilayah Kabupaten Bandung merupakan salah satu pemerintahan daerah yang di pimpin oleh Bupati sebagai kepala daerah yang terdiri dari 45 kecamatan dan dari 45 wilayah kecamatan dibagi ke dalam 421 Desa dan kelurahan. Sebelah Utara Kabupaten Bandung
berbatasan dengan wilayah pemerintahan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang, sebelah Timur berbatasan
dengan Kabupaten Sumedang dan
Kabupaten Garut, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Garut, sebelah Barat dengan Pemerintahan Kabupaten Cianjur dan di dalam wilayah Kabupaten Bandung berbatasan dengan dua pemerintahan yaitu Kota Cimahi dan Kota Bandung
Dalam rangka tertib batas adminstrasi maka Kabupaten Bandung dalam tahun anggaran 2005 telah melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah di lokasi garis batas yang berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kota Bandung. Pada tahun anggaran 2006 dilanjutkan penataan batas antara Kabupaten Bandung dengan
Rencana
Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Puwakarta,
2
Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi dan garis yang berbatasan dengan Kota Bandung yaitu dengan
pemasangan pilar batas utama (PBU) atau Pilar acuan batas utama
(PABU).
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENULISAN Maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah mengetahui tata pelaksanaan penetapan dan penegasan batas darat secara benar sesuai dengan pedoman penetapan dan penegasan batas. Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini, antara lain : •
Melihat kesesuaian implementasi pedoman penetapan dan penegasan batas daerah dengan penetapan dan penegasan batas daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk penetapan dan penegasan batas daerah kabupaten Bandung.
•
Membandingkan hasil koordinat titik batas hasil pengolahan GPS untuk keperluan kontrol kualitas.
1.3 RUANG LINGKUP Ruang lingkup pekerjaan dalam tugas akhir ini adalah : •
Studi kasus meliputi batas kabupaten Bandung.
•
Data yang digunakan adalah data GPS pengukuran batas kabupaten Bandung.
•
Implementasi pedoman penetapan dan penegasan batas daerah pada kabupaten Bandung.
•
Pengolahan data untuk keperluan kontrol kualitas.
1.4 KEMANFAATAN Manfaat dari penulisan tugas akhir ini antara lain : •
Memberikan gambaran implementasi pedoman penetapan dan penegasan batas daerah secara riil
•
Memberikan informasi mengenai batas daerah Kabupaten Bandung.
3
1.5 METODOLOGI PENELITIAN Metodologi penelitian yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini adalah : •
Studi literatur meliputi kajian yang berkaitan dengan batas wilayah baik dari buku, penelitian yang pernah dilakukan, maupun dari situs internet.
•
Pengumpulan data berupa data yang sudah ada dari data GPS pengukuran penetapan dan penegasan batas kabupaten Bandung.
•
Laporan akhir penetapan dan penegasan batas Kabupaten Bandung
•
Pengolahan data untuk data checking.
•
Analisis
•
Kesimpulan dan saran.
Visualisasi dari metodologi penelitian dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini. Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah
Implementasi Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah
DATA GPS
Cek data
Pengolahan Data oleh tim Bandung
Hasil koordinat Posisi titik batas
Hasil koordinat Posisi titik batas
Perbandingan hasil
Kesesuaian implementasi dengan pedoman penetapan dan penegasan batas daerah
ANALISIS KESIMPULAN dan SARAN
Gambar 1.1 Metodologi penelitian Tugas Akhir
4
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang secara rinci diuraikan menjadi: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup masalah, metodologi penelitan, kemanfaatan dan sistematika penulisan.
BAB II
DASAR TEORI Pada Bab ini akan dibahas mengenai Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) dalam penetapan dan penegasan batas daerah secara rinci dan teori penunjang tentang GPS untuk proses penegasan batas daerah yang antara lain membahas prinsip dasar sistem satelit GPS dan metode penentuan posisi dengan menggunakan satelit GPS, karakteristik sinyal GPS serta kesalahan dan bias yang mempengaruhi ketelitian data GPS.
BAB III IMPLEMENTASI PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH PADA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KABUPATEN BANDUNG Dalam bab ini akan dibahas mengenai implementasi pedoman penetapan dan penegasan batas (PPBD) yang dilakukan tim batas daerah Kabupaten Bandung untuk menetapkan dan menegaskan batas daerah pada Kabupaten Bandung secara nyata di lapangan sehingga memiliki aspek yuridis. BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI DAN DATA CHECKING Dalam Bab ini akan dibahas mengenai analisis implementasi pedoman penetapan dan penegasan batas daerah (PPBD) yang dilakukan oleh tim PPBD kabupaten Bandung dan
hasil pengolahan data GPS yang telah
dilakukan oleh tim batas daerah Kabupaten Bandung untuk penegasan batas daerah untuk keperluan kontrol kualitas.yang dilakukan oleh sendiri sehingga dapat dibandingkan hasil koordinatnya. BAB V
PENUTUP Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan pelaksanaan penelitian tugas akhir ini.
5
