BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Isu kelangkaan air menyebutkan bahwa pada tahun 2020 air baku yang bisa diperbaharui tidak akan mampu mencukupi kebutuhan industri, penduduk dan pertanian. Menurut laporan Dewan Air Dunia, krisis air yang dihadapi banyak negara diakibatkan karena makin banyak air yang terpolusi, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan eksploitasi hutan secara tidak terkendali. Pengelolaan air ke depan dalam skala global, regional, dan lokal memerlukan kepedulian bersama antara profesional, pembuat keputusan dan masyarakat secara umum. Ini dikarenakan ada kecenderungan yang menunjukkan kelangkaan air akan terus berlangsung dan mengancam 50% dari penduduk dunia termasuk generasi mendatang. Kesehatan lingkungan menurut WHO adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan diantaranya penyediaan air bersih/ air minum, pengolahan dan pembuangan limbah padat, cair dan gas, pengelolaan kualitas lingkungan, air, udara dan pemukiman. Lingkungan yang buruk akan mengakibatkan gangguan kesehatan di masyarakat.
Untuk
itu perlu adanya penyehatan lingkungan yang
berkelanjutan. Mengingat demikian strategisnya manfaat air minum dan lingkungan yang sehat bagi kelangsungan hidup manusia, maka berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai Negara, salah satunya Indonesia, untuk menjaga kualitas dan kuantitasnya. Beberapa upaya yang dilakukan adalah pertemuan Millenium PBB tahun 2000 yang berhasil melahirkan pernyataan berupa Millenium Development Goal’s (MDG’s). Terkait sektor air minum dan sanitasi telah disepakati bahwa pada tahun 2015, separuh dari jumlah penduduk dunia yang tidak mendapat pelayanan air minum dan sanitasi telah dapat ditangani. Target air minum dan sanitasi dipertegas kembali dalam Johannesburg Summit tahun 2002. Untuk menjawab tantangan MDG’s, Pemerintah Indonesia telah membuat program berupa Proyek Penyusunan Kebijakan dan Rencana Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan atau Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning (WASPOLA). Fokus program tersebut diarahkan pada fasilitas penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan yang dikelola masyarakat pengguna. Untuk mendukung program pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin perlu menyusun rencana strategis
1
pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat. Hal ini dipandang perlu mengingat wilayah kabupaten Banyuasin yang sebagian besar merupakan daerah perairan yaitu rawa pasang surut dan rawa lebak yang sangat berpotensi dan beresiko sebaran penyakit yang bersumber dari lingkungan. Selain itu peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Banyuasin dengan rata-rata laju pertumbuhan peduduk sekitar 2,6% per tahun juga menyebabkan kebutuhan akan air minum juga meningkat. Pertambahan jumlah penduduk seharusnya juga diimbangi dengan pembangunan sarana air bersih/ air minum. Dengan jumlah penduduk yang senantiasa bertambah, maka Kabupaten Banyuasin dituntut untuk mampu menggali dan menggerakkkan potensi daerah dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat termasuk di dalamnya pelayanan di bidang air minum dan penyehatan lingkungan. Kondisi kekinian sektor AMPL di Kabupaten Banyuasin saat ini menunjukkan bahwa baru 38% penduduk yang mendapat akses air minum. Begitu juga dengan penyehatan lingkungan sebagian besar masyarakat kabupaten banyuasin masih rendah kesadarannya untuk melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal ini terlihat dari persentase jumlah keluarga yang memiliki pembuangan air limbah dengan kondisi
saluran
baik sebesar 27,45%. Sehingga prevalensi
penyakit menular terkait air masih tinggi menjangkiti masyarakat seperti diare dan malaria. Tercatat di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2012 terjadi sebanyak 29.423 kasus diare dan 3.579 kasus malaria. Saat ini pun, di Banyuasin masih belum memiliki sarana instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT) serta daur pembuangan lumpur tinja/ limbah yang masih sembarangan. Berdasarkan kondisi di atas maka Pemerintah Kabupaten Banyuasin mempunyai kewajiban secara nyata dan konkrit untuk ikut serta dalam menyikapi kondisi daerah dan bertanggung jawab dalam hal penanganannya baik melalui kebijakan maupun programprogram pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa Sektor AMPL merupakan salah satu urusan wajib yang telah diserahkan Pemerintah Pusat kepada Daerah maka dilakukan serangkaian percepatan pembangunan AMPL. Demikian pula pendekatan strategis untuk menjadikan AMPL sebagai isu bersama yang harus ditangani, salah satunya dengan mendorong daerah agar memiliki rencana strategis, sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum bahwa
setiap daerah diharuskan
memiliki strategi penyelenggaraan pembangunan air minum dan sanitasi. Sejalan dengan
semangat
program
Kebijakan Nasional
Air
Minum
dan
Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Banyuasin 2
melakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sektor pembangunan AMPL sebagai langkah awal dalam mewujudkan kepedulian Pemerintah terhadap pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan. Selanjutnya diharapkan Rencana Strategis Pembangunan AMPL dapat menjadi acuan seluruh dinas SKPD terkait dalam pengembangan rencana dan program serta kegiatan bidang air minum dan penyehatan lingkungan. 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis AMPL Kabupaten Banyuasin
dimaksudkan untuk
menetapkan arah bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam upaya pemenuhan layanan dasar bidang air minum dan penyehatan lingkungan. Tujuan umum penyusunan Renstra AMPL adalah meningkatkan kinerja daerah dalam pemenuhan layanan AMPL dan secara khusus bertujuan : 1.
Menjabarkan sasaran dan kebijakan daerah dalam pemenuhan layanan dasar bidang AMPL secara terintegrasi dan sistematis;
2.
Memberikan pedoman dan arahan bagi seluruh SKPD dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan AMPL;
3.
Menjadikan pembangunan AMPL terlaksana secara sinergis antar SKPD yang membidangi dan pihak-pihak lain.
1.3. Landasan Hukum dan Kesepakatan Renstra Air Minum dan Penyehatan Lingkungan disusun berdasarkan Kebijakan Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia yang didasarkan pada: 1.
Undang-Undang Dasar 1945
2.
Pasal 33 UUD 1945 amandemen ke 4: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
3.
“Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut”.
4.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup
3
6.
Undang-undang
Nomor
36
Tahun
2009
tentang
Promosi
Kesehatan,
PHBS,
Pembangunan berbasis kesehatan 7.
Permenkes No. 416 Tahun 1990 Tentang Air Bersih
8.
Permenkes No. 907 Tahun 2002 Tentang Air Minum
9.
SKB Mendagri & Menkes No. 987 Tahun 2005 Tentang Kabupaten/Kota Sehat
10. Millenium Development Goal (MDG) 11. Johannesburg Summit pada tahun 2002 sepakat untuk mengurangi separuh, pada tahun 2015, proporsi penduduk yang tidak dapat atau tidak mampu memperoleh air minum yang sehat (seperti yang tercantum dalam Deklarasi Milenium) dan proporsi penduduk yang tidak memiliki akses pada sanitasi dasar. 12. Deklarasi Kyoto (World Water Forum) 24 Maret 2003 a. Peningkatan akses terhadap air bersih adalah penting bagi pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan dan kelaparan. b. Penambahan investasi pada sektor air minum dan penyehatan lingkungan sangat diperlukan dalam rangka mencapai target pengurangan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi dasar pada tahun 2015. 13. Kebijakan Umum a. Seperti telah disebutkan di atas, bahwa tujuan pembangunan AMPL adalah meningkatkan
pembangunan,
penyediaan,
pemeliharaan
dan
meningkatkan
kehandalan dan keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan. Agar tujuan tersebut di atas dapat dicapai maka diperlukan perubahan paradigma pembangunan yang dimanifestasikan melalui perubahan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan yang berdasar kepada: b. Air merupakan Benda Sosial dan Benda Ekonomi c. Pilihan yang Diinformasikan sebagai Dasar dalam Pendekatan Tanggap Kebutuhan d. Pembangunan Berwawasan Lingkungan e. Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat f. Keberpihakan pada Masyarakat Miskin g. Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan h. Akuntabilitas Proses Pembangunan i. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator j. Peran Aktif Masyarakat k. Pelayanan Optimal dan Tepat Sasaran
4
1.4.
Posisi Renstra AMPL dalam Perencanaan Pembangunan AMPL Daerah Renstra AMPL disusun dalam upaya memantau SKPD terkait dalam pelaksanaan
pembangunan AMPL, tidak dimaksudkan untuk menggantikan dokumen perencanaan yang lain akan tetapi bersifat saling mengisi. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 1.1 Renstra AMPL vs Dokumen Perencanaan Lainnya
Rencana strategis pembangunan AMPL pada dasarnya merupakan piranti atau alat untuk menterjemahkan salah satu sasaran atau kebijakan RPJM daerah dalam pemenuhan layanan AMPL. Renstra AMPL disusun untuk mengarahkan SKPD yang membidangi AMPL memiliki pegangan dan acuan yang jelas mengenai apa yang harus direncanakan, berapa banyak serta memastikan seluruh program dan kegiatan menuju satu arah pemenuhan layanan AMPL di daerah. Renstra AMPL tidak akan dan tidak boleh bertentangan dengan RPJMD akan tetapi justru harus bisa menjadi alat untuk menterjemahkannya. Renstra AMPL tidak akan menggantikan posisi renstra SKPD akan tetapi justru akan menjadi alat untuk mengoperasionalkan renstra.
5
Gambar 1. 2 Posisi Renstra AMPL dalam Perencanaan Pembangunan AMPL Daerah
Dari gambaran di atas jelas dimana posisi Renstra AMPL dan di mana posisi produk perencanaan lainnya serta bagaimana garis hubungannya. Dengan memiliki kesadaran bahwa air minum dan sanitasi merupakan isu bersama dan perlu diupayakan serta diperjuangan untuk menjadi program prioritas dalam meningkatkan kualitas dan status kesehatan, maka tidak perlu lagi memperdebatkan mengenai posisi Renstra AMPL, karena Renstra AMPL adanya karena dibutuhkan daerah untuk menjawab permasalahan dalam penanganan dan pengelolaan program AMPL.
6
1.5. Metodologi Penyusunan AMPL Renstra AMPL Kabupaten Banyuasin adalah menggunakan pendekatan pengamatan Langsung, yang berprinsip pada partisipatif masyarakat. Agar pelaksanaan metode ini dapat efektif maka dilakukan seminar, diskusi mendalam, yang difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Banyuasin. Penyusunan dokumen rentsra AMPL Kabupaten Banyuasin disusun dengan mengacu pada RPJP Kabupaten Banyuasin, dan mengikuti arah pembangunan daerah, provinsi dan nasional yang melibatkan seluruh komponen stakeholders (masyarakat, pemerintah dan swasta) secara aktif. 1.6. Sistematika Penyajian Renstra AMPL Renstra merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Banyuasin , maka renstra AMPL berisikan komponen
yang meliputi; mandat, visi misi, tujuan, sasaran, analisis
internal dan eksternal, isue-isue strategis, target capaian, pokok-pokok kebijakan, program kerja dan kegiatan pelaksanaan program. Sebagai sebuah dokumen perencanaan Renstra AMPL maka diformulasikan penyusunan laporannya sebagai berikut : 1.
Pendahuluan Dalam BAB Pendahuluan akan menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum dan garis besar isi dokumen Renstra AMPL Kabupaten Banyuasin.
2.
Visi – Misi dan Nilai Dokumen Renstra AMPL Kabupaten Banyuasin akan menjelaskan visi, misi, dan nilai serta penjelasan sistem pencapaiannya melalui tujuan, sasaran dan strategi program.
3.
Analisis Kondisi Internal dan Eksternal Analisis Internal dan ekseternal AMPL merupakan analisis permasalahan kondisi yang sedang berlangsung AMPL Kabupaten Banyuasin.
4.
Strategi Pencapaian Strategi pencapaian AMPL berisikan uraian kebijakan, program dan kegiatan strategis berdasarkan hasil dari analisis internal dan eksternal AMPL Kabupaten Banyuasin.
5.
Penutup Berisikan uraian kesimpulan penting, dan harapan-harapan dalam merealisasikan seluruh program strategis dan kegiatan AMPL Kabupaten Banyuasin.
7
BAB II VISI, MISI DAN NILAI 2.1. Visi Visi program pembangunan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan kabupaten Banyuasin disusun berdasarkan potensi dan karateristik sumberdaya daerah, untuk mencapai masyarakat yang berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam kerangka menuju Millenium Development Goals (MDG’s) di tahun 2018. Perumusan visi melibatkan seluruh anggota Pokja AMPL Banyuasin dalam suatu lokakarya AMPL. Dari hasil lokakarya tersebut maka tersusun Visi AMPL sebagai berikut : “Terwujudnya Kabupaten Banyuasin yang Bersih dan Sehat Tahun 2018 serta Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan”. Visi tersebut menjelaskan tentang harapan masyarakat Banyuasin secara umum, strategi capaian dan target capaian AMPL kabupaten Banyuasin sehingga visi tersebut dapat bermakna : 1. Bersih dan Sehat;
Kabupaten Banyuasin
yang bersih dan sehat adalah
gambaran
umum capaian derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Banyuasin kedepan yang yang merupakan output dari perubahan perilaku masyarakat yang semakin sehat, bersih dan berwawasan lingkungan. 2. Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan; 3. Tahun 2018; •
Bersih dan Sehat = akses, perubahan perilaku
•
Berwawasan Lingkungan = sumber air
•
Berkelanjutan = kelembagaan
2.2. Misi Untuk merealisasikan visi program Pembangunan AMPL Kabupaten Banyuasin menjadi kondisi nyata, langkah-langkah yang akan ditempuh dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan AMPL 2. Memenuhi akses air minum dan sanitasi masyarakat a. 90% akses air minum 2018 b. 80 % akses jamban pada tahun 2018 c. 80 % akses layanan pengelolaan sampah
8
d. 22.500 Ha terbebasnya genangan air pada kawasan permukiman 3. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat a. Desa terbebas BABS b. Penurunan persentase kasus penyakit berbasis lingkungan 4. Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan dan sumber air a. Terdatanya sumber mata air di seluruh wilayah kabupaten 5. Menjamin keberlanjutan pembangunan AMPL a. Seluruh desa yang melaksanakan program AMPL memiliki regulasi 2.3. Nilai/ Prinsip Untuk dapat mencapai misi tersebut, terdapat nilai–nilai yang patut dianut dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan AMPL. Nilai–nilai tersebut adalah: (i) partisipatif: kesediaan masyarakat untuk berperan serta mengubah perilaku hidup menjadi bersih dan sehat; (ii) sustainable: pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang; (iii) spirit untuk hidup sehat; (iv) bersih itu sebagian dari iman; (v) air sumber kehidupan; (vi) environment friendly; kesadaran stakeholder dalam penggalian/pertambangan untuk melakukan penggalian/pertambangan yang ramah lingkungan; (vii) forest friendly; kesadaran stakeholoder kehutanan untuk melakukan pembangunan yang tidak merusak dan merubah fungsi hutan sebagai cadangan sumber air; (vii) transparan dan akuntabel: kesadaran stakeholder untuk melakukan pembangunan dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. 2.4. TUJUAN Tujuan yang ingin dicapai dari penetapan misi- misi adalah : 1.
Tujuan Umum Tujuan umum pembangunan AMPL Kabupaten Banyuasin adalah untuk mewujudkan keseluruhan visi-misi program AMPL dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan.
2.
Tujuan Khusus a. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan AMPL b. Memenuhi akses air minum dan sanitasi masyarakat c. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat d. Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan dan sumber air e. Menjamin keberlanjutan pembangunan AMPL 9
2.5. SASARAN Dalam upaya pencapaian tujuan diatas akan ditempuh tahapan langkah-langkah berupa sasaran sebagai berikut : 1.
Mempertahankan sumber mata air sepanjang tahun, 90% mata air terselamatkan
2.
Pada akhir tahun 2018, minimal 90% KK di Kabupaten Banyuasin telah mempunyai Jamban Keluarga
3.
Berkelanjutannya program pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan
4.
Masyarakat Kabupaten Banyuasin dapat mengakses sarana penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan
5.
Kebutuhan air minum dan lingkungan yang sehat tetap terjaga
10
BAB III PROFIL DAN POTENSI KABUPATEN BANYUASIN DALAM PEMBANGUNAN AMPL
3.1. Kondisi Geografis dan Kependudukan Kabupaten Banyuasin secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada posisi yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang karena berada pada jalur Lintas Timur Pulau Sumatera antar Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, berbatasan pula dengan kota Palembang sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan pusat kehidupan modern. Sedangkan secara administratif, Kabupaten Banyuasin mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan Selat Banyuasin. - Sebelah Timur : Berbatasan
dengan
Kecamatan
Pampangan
dan
Air
Sugihan
Kabupaten Ogan Komering Ilir. - Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang dan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim. - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Lilin, Sungai Lais dan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Luas Kabupaten Banyuasin 11.832,99 km2 (sekitar 12,18% dari luas provinsi Sumatera Selatan). Sebagian kecil (20%) berupa daratan yang datar ataupun berbukit dengan ketinggian tanah 20-140 dpl (dari permukaan laut). Sebagian besar (80%) merupakan dataran rendah berupa pesisir pantai, lebak dan daerah rawa pasang surut yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Wilayah ini dilalui oleh aliran sungai-sungai besar dan kecil, seperti; Sungai Musi, Sungai Batang Hari Leko, Air Banyuasin, Air Sugihan dan Air Salek. Di wilayah ini transportasi air sangat dominan.
11
Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Banyuasin
Jarak terjauh Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten sekitar 183 km dengan waktu tempuh perjalanan kurang lebih 5 jam dengan menggunakan transportasi air dan darat. Sedangkan jarak Ibukota Kabupaten (Pangkalan Balai) dengan Ibukota Provinsi (Palembang) adalah 45 km yang dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil). Pangkalan Balai yang merupakan ibukota kabupaten Banyuasin terletak di Jalur Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Kota Palembang dan Kota Jambi. 3.2. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Luas wilayah Kabupaten Banyuasin saat ini adalah 11.832,99 km2 yang terbagi dalam 19 kecamatan yang terdiri dari 288 desa dan 16 kelurahan, dimana jumlah desa terbanyak berada di Kecamatan Pulau Rimau, yaitu sebanyak 29 desa dan kecamatan yang memiliki desa yang paling sedikit jumlahnya adalah Kecamatan Talang Kelapa, yaitu hanya berjumlah sebanyak 6 desa. Untuk melihat jumlah desa dan luas wilayah di masing-masing kecamatan di Kabupaten Banyuasin, disajikan pada tabel berikut.
12
Tabel 3.1 Jumlah Desa/ Kelurahan dan Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2012
1
Rantau Bayur
21
Jumlah Kelurahan -
2
Betung
9
2
354,41
3
Suak Tapeh
11
-
312,70
4
Pulau Rimau
29
-
888,64
5
Tungkal Ilir
14
-
648,14
6
Banyuasin III
21
5
294,20
7
Sembawa
11
-
196,14
8
Talang Kelapa
6
6
439,43
9
Tanjung Lago
15
-
802,42
10
Banyuasin I
11
2
186,69
11
Air Kumbang
16
-
328,56
12
Rambutan
19
-
450,04
13
Muara Padang
15
-
917,60
14
Muara Sugihan
22
-
696,40
15
Makarti Jaya
11
1
300,28
16
Air Saleh
14
-
311,57
17
Banyuasin II
17
-
3.632,40
18
Muara Telang
16
-
341,57
19
Sumber Marga Telang
10
-
174,89
288
16
11.832,99
No
Kecamatan
Jumlah
Jumlah Desa
Luas Wilayah (Km2) 556,91
3.3. Kondisi Iklim Menurut klasifikasi Oldemand, wilayah Kabupaten Banyuasin memiliki tipe iklim B1 dengan suhu rata 26,100 – 27,400 Celcius dan kelembaban relatif 69,4% - 85,5% dan ratarata curah hujan 2.723 mm/tahun. Kabupaten Banyuasin memiliki topografi 80% wilayah datar berupa lahan pasang surut dan rawa lebak, sedangkan yang 20% lagi berombak sapai bergelombang berupa lahan kering dengan sebaran ketinggian 0 – 40 meter di atas permukaan laut. Lahan rawa pasang surut yang terletak di sepanjang pantai timur sampai
13
ke pedalaman meliputi wilayah Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Banyuasin I, sebagian Kecamatan Talang Kelapa, sebagian Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Betung dan Kecamatan Tungkal Ilir. Kabupaten Banyuasin mempunyai iklim tropis basah dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Variasi curah hujan antara 1,07 – 13,32 mm sepanjang tahun. Di sektor pertanian, lahan basah itu di Kabupaten Banyuasin sebagai sentra pertanian tanaman pangan (berupa persawahan pasang surut yang menjadikan Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu daerah lumbung padi) dan juga perkebunan. Tanaman perkebunan yang terbukti potensial dikembangkan di Banyuasin antara lain karet, kelapa, kopi (varietas tertentu) dan kelapa sawit (di lahan kering dan lahan pasang surut). Wilayah pesisir Kabupaten Banyuasin dikenal sejak lama sebagai sentra perikanan laut, seperti Sungsang dan Sembilang. Selanjutnya lahan rawa pasang lebak terdapat di Kecamatan Rantau Bayur, sebagian Kecamatan Rambutan, sebagian kecil Kecamatan Banyuasin I dan Kecamatan Banyuasin III. Sedangkan lahan kering dengan topografi agak bergelombang terdapat di sebagian besar Kecamatan Betung, Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Talang Kelapa dan sebagian kecil Kecamatan Rambutan. Sedangkan jenis tanah di Kabupaten Banyuasin terdiri dari 4 jenis tanah, yaitu : a)
Organosol
: Terdapat di dataran rendah/rawa-rawa
b) Klei Humus : Terdapat di dataran rendah/rawa-rawa c)
Alluvial
d) Palzoik
: Terdapat di sepanjang sungai : Terdapat di daerah berbukit-bukit
3.4. Kependudukan Penduduk Kabupaten Banyuasin pada tahun 2012 berjumlah 782.220 jiwa dengan kepadatan rata-rata 66,5 jiwa per km2 dengan proporsi penduduk laki-laki dan perempuan seimbang. Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kel, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 dapat dilihat dalam Tabel 3.2.
14
Tabel 3.2 Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kel, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Jumlah
Jumlah penduduk (Jiwa)
Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
Jumlah Rumah Tangga
21
39.557
71,03
9.791
2
11
52.690
148,67
14.088
11
-
11
16.896
54,03
4.482
888,64
29
-
29
40.412
45,48
12.589
Tungkal Ilir
648,14
14
-
14
23.919
36,90
6.738
6
Banyuasin III
294,20
21
5
26
61.087
207,64
15.196
7
Sembawa
196,14
11
-
11
29.962
152,76
7.472
8
Talang Kelapa
439,43
6
6
12
130.615
297,24
30.878
9
Tanjung Lago
802,42
15
-
12
36.259
45,19
9.492
10
Banyuasin I
186,69
11
2
13
32.988
176,70
7.140
11
Air Kumbang
328,56
16
-
16
40.601
123,57
8.620
12
Rambutan
450,04
19
-
19
43.075
95,71
8.598
13
Muara Padang
917,60
15
-
15
30.449
33,18
8.055
14
Muara Sugihan
696,40
22
-
22
38.040
54,62
12.044
15
Makarti Jaya
300,28
11
1
12
33.805
112,58
9.313
16
Air Saleh
311,57
14
-
14
29.215
93,77
7.648
17
Banyuasin II
3.632,40
17
-
17
46.829
12,89
11.591
18
Muara Telang
341,57
16
-
16
34.352
100,57
8.808
19
Sumber Marga Telang
174,89
10
-
10
21.469
122,76
5.491
11.832,99
288
16
304
782.220
66,53
198.034
No.
Kecamatan
Luas (km2)
Desa
Kel
Desa + Kel
1
Rantau Bayur
556,91
21
-
2
Betung
354,41
9
3
Suak Tapeh
312,70
4
Pulau Rimau
5
Jumlah
Sumber: Banyuasin Dalam Angka, 2012
Pada Tabel 3.2 tergambar luas wilayah dan jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Banyuasin tahun 2012 dan tergambar juga proporsi jumlah penduduk. Yang terbesar dan terpadat proporsi jumlah penduduk terdapat pada Kecamatan Talang Kelapa sebanyak 130.615 jiwa dengan kepadatan 297,24 jiwa/km 2, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah kecamatan Suak Tapeh sebanyak 16.896 jiwa. Dimana kecamatan yang rendah kepadatan penduduknya adalah daerah kecamatan yang berada di wilayah pesisir yang sebagian wilayahnya merupakan eks pemukiman transmigrasi. 15
Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 399.412 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 382.808 jiwa. Rasio jenis kelamin kabupaten Banyuasin pada tahun 2012 sebesar 104,34 persen. Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terhadap 104 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk di kabupaten banyuasin tahun 2012 dilihat dari rasio jeis kelamin dapat dilihat pada grafik 3.1. Grafik 3.1
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Banyuasin, 2012
Dari grafik 3.1 dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Banyuasin ditinjau dari produktivitasnya, maka yang belum produktif (usia kurang dari 15 tahun) sebanyak 236.891 jiwa (30,68%), yang masih produktif (usia 15-65 tahun) sebanyak 504.560 jiwa (65,34%), dan yang dianggap tidak lagi produktif (usia lebih dari 65 tahun) sebanyak 30.809 (3,99%). Dengan demikian, maka Rasio Beban Tanggungan (Dependency Ratio) penduduk Banyuasin sebesar 53,06; terdiri atas rasio beban tanggungan muda sebesar 46,95 dan rasio beban tanggungan tua sebesar 6,11. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif (1564 tahun) mempunyai beban tanggungan sebanyak 47 orang penduduk belum produktif (<15 tahun) dan 6 orang penduduk yang sudah dianggap tidak produktif (>65 tahun). Angka rasio beban tanggungan yang tinggi ini berarti sebagian besar penghasilan yang diperoleh golongan penduduk usia produktif harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk yang non produktif. Hal ini dapat memperlambat tercapainya kesejahteraan masyarakat.
16
Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengembangkan Banyuasin dan meningkatkan sumberdaya manusia melalui pendidikan adalah dengan mencanangkan program wajib belajar 9 tahun. Dengan program ini diharapkan akan tercipta sumberdaya manusia yang siap bersaing di era globalisasi. Rata-rata tingkat pendidikan yang dicapai oleh suatu masyarakat, seringkali dipakai sebagai indikator kualitas sumberdaya manusia. Semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki. Taraf pendidikan masyarakat ini juga sangat menentukan kemampuan suatu masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Secara empiris telah dibuktikan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi dapat membantu mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat. Sejak beberapa waktu yang lalu pemerintah telah memusatkan perhatiannya untuk pengembangan sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pendidikan itu sendiri bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan hak bagi setiap warga negara tanpa membedakan daerah, suku, agama, jenis kelamin maupun status sosial. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan khususnya pendidikan dasar pada semua lapisan masyarakat. Pendidikan merupakan pilar yang terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan pembangunan ekonomi, karena secara langsung pendidikan mempengaruhi kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pembangunan di sektor pendidikan tidak hanya diarahkan pada perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri serta relevansinya terhadap kebutuhan akan pasar kerja dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya kesetaraan gender dan keadilan sosial. Dalam orientasi pembangunan yang mengarah pada peningkatan produksi, peran sumberdaya manusia biasanya lebih dianggap sebagai instrumen atau salah satu faktor produksi saja. Dengan menitikberatkan pada nilai produksi dan produktivitas, telah mereduksi manusia sebagai alat untuk memaksimumkan kepuasan dan keuntungan semata. Sebagai konsekuensinya, peningkatan sumberdaya manusia terbatas pada masalah pendidikan, peningkatan keterampilan, kesehatan dan sebagainya. Dengan demikian, kualitas sumberdaya manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi
demi
memenuhi
tuntutan
masyarakat
individualistis.
17
industrial
yang
lebih
cenderung
Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu saja memerlukan fasilitas pendidikan yang berupa gedung sekolah, tenaga pengajar/pendidik dan fasilitas pendidikan lainnya, karena proses belajar mengajar tidak akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapakan apabila fasilitas pendidikan tersebut tidak terpenuhi. Selain itu, pengadaan sekolah sangat diperlukan khususnya daerah di pelosok pedesaan, karena untuk menjangkau sekolah terdekat sangat sulit dan memerlukan waktu yang relatif lama. Saat ini Kabupaten Banyuasin memiliki sekolah sebanyak 785 sekolah yang terdiri atas 545 Sekolah Dasar (SD)/ sederajat, 158 Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ sederajat, dan 82 Sekolah Menengah Umum (SMU) termasuk kejuruan/ sederajat. Dari jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin yang cenderung lebih besar pada kelompok umur 10–14 tahun, maka untuk pendidikan didominasi pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI sederajat). Untuk melihat jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 No
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 80.485 73.530
Tingkat Pendidikan
1
Tidak ada ijazah
2
SD / MI/ Sederajat
3
Jumlah 154.119
124.008
131.845
255.493
SLTP / MTs/ Sederajat
53.118
49.256
102.422
4
SMU / MA/ Sederajat
50.096
38.724
89.083
6
Diploma / Sarjana Muda
2.249
5.975
8.117
7
D4/S1/S2/S3
7.093
4.975
12.120
317.049
304.305
621.354
Jumlah Sumber : Banyuasin Dalam Angka, 2012
Perubahan derajat kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain tingkat ketersediaan sarana dan parasarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan paramedis, manajemen, kualitas pelayanan, pendapatan dan kesadaran masyarakat serta faktor lain yang bersifat menunjang terhadap pembangunan sektor kesehatan. Pemenuhan kebutuhan kesehatan merupakan hak masyarakat dan sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya. Perkembangan yang terjadi saat ini adalah kecenderungan lembaga menjadi sarana bisnis, sehingga makin memperlebar jurang bagi 18
masyarakat dalam memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan antara masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat kalangan atas. Sementara itu, akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan menjadi terbatas dikarenakan adanya motif profit oriented diterapkan pada lembaga-lembaga kesehatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta pemerintah dalam melakukan pemerataan pelayanan kesehatan agar dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Meskipun masih tergolong kabupaten baru, namun perkembangan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Banyuasin perlahan-perlahan menunjukkan kemajuan yang positif. Saat ini, berbagai fasilitas kesehatan sudah tersedia, diantaranya sejumlah puskesmas di Kabupaten Banyuasin sudah memiliki fasilitas rawat inap. Tak hanya itu, di berbagai pelosok desa saat ini sudah tersedia Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Poliklinik Desa (Polindes) yang lengkap dengan tenaga kesehatannya, telah dibangunnya jamban keluarga, puskesmas terapung, meluncurkan Asuransi Kesehatan (Askes) bagi masyarakat yang kurang mampu dengan menerapkan dokter keluarga.
No
Tabel 3.4 Jumlah Prasarana Kesehatan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2008-2012 Tahun Sarana Kesehatan 2008 2009 2010 2011
1.
Puskesmas
2.
Puskesmas Pembantu
3.
Rumah Bersalin
4.
Poliklinik/Polindes
2012
28
29
29
29
29
117
117
117
102
102
1
1
1
1
1
12
12
12
12
12
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Banyuasin, 2012
Tabel di atas menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin khususnya, merupakan perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini dapat dlihat dari jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang diupayakan untuk terus ditingkatkan. Sampai tahun 2012, jumlah puskesmas sebanyak 29 unit, puskesmas pembantu sebanyak 102 unit, rumah bersalin 1 unit dan poliklinik/polindes berjumlah sebanyak 12 unit. Tenaga medis yang dimiliki Kabupaten Banyuasin meliputi 25 orang Dokter Spesialis, 106 orang Dokter Umum, 16 orang Dokter Gigi, 510 Bidan, 398 perawat, 61 Sanitarian, 113 orang tenaga kesehatan masyarakat dan 143 tenaga kesehatan lainnya. Di samping itu saat ini telah tersedia gedung Rumah Sakit Umum Daerah namun untuk beroperasi masih membutuhkan tenaga medis serta sarana dan prasarana penunjangnya. 19
3.5. Kondisi AMPL di Kabupaten Banyuasin 3.5.1. Kondisi Pelayanan Air Minum Dari aspek lingkungan, akses ke safe water (air bersih) diukur dari persentase penduduk (atau rumah tangga) yang dapat akses ke persediaan air bersih, baik yang telah mengalami perlakuan khusus seperti PDAM ataupun tidak, tetapi tidak terkontaminasi (World Bank, 1995). Dalam hal ini, nilai akses ke air bersih dihitung sebagai persentase rumah tangga dengan air minum ledeng, air dalam kemasan, pompa, sumur terlindung, atau mata air terlindung. Nilai yang semakin meningkat menunjukkan bahwa akses ke air bersih semakin membaik. Pada umumnya rumahtangga di Kabupaten Banyuasin memiliki berbagai fasilitas air minum pribadi atau komunal seperti sumur gali, sumur pompa, air hujan, air sungai, perpipaan, PDAM dan kolong atau dam. Dari berbagai jenis fasilitas tersebut, sebagian besar rumah tangga menggunakan sumur gali, PDAM dan air sungai. Selengkapnya jenis dan fasilitas penyediaan air minum bagi rumah tangga masyarakat tersaji pada tabel 3.5. Tabel 3.5 memperlihatkan bahwa mayoritas rumah tangga yang diperiksa pada tahun 2012 menggunakan penampungan air hujan sebagai sumber air minum (27,78%), diikuti kemudian oleh sumur gali (20,25%), PDAM (7,36%), sumur pompa (0,45%) dan sisanya memanfaatkan sumber air minum lainnya seperti air sungai, perpipaan dan kolong/DAM (0,05%). Pelayanan air minum di Kabupaten Banyuasin dilayani oleh perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah yang menyediakan kebutuhan air minum bagi sebagian masyarakat Kabupaten Banyuasin. Sumber air yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku pada sistem penyediaan air minum PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin berasal dari air sungai Banyuasin. Hingga saat ini jumlah air minum yang telah disalurkan PDAM Betuah Kabupaten Banyuasin selama tahun 2012 adalah sebanyak 2.687.870 m3 dengan jumlah pelanggan sebanyak 12.262 pelanggan (tabel 3.6). Di sisi lain upaya pemenuhan kebutuhan air bersih yang dilakukan melalui non PDAM, masyarakat banyak memperoleh air bersih dari berbagai sumber yang berbeda tergantung letak geografis masing-masing, yaitu melalui sumur, mata air, sungai, kolong atau DAM. Beberapa tahun terakhir dilakukan upaya bantuan pengadaan air baku bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh PDAM antara lain melalui kegiatan pengadaan sumur gali, sumur pompa serta beberapa sumber kegiatan lainnya. 20
TABEL 3.5 PERSENTASE KELUARGA MEMILIKI AKSES AIR BERSIH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012
NO
NAMA KECAMATAN
1
RAMBUTAN
2
BANYUASIN I
3 4
MUARA PADANG MUARA SUGIHAN
5 6 7
AIR SALEH MAKARTI JAYA MUARA TELANG
8 9
TANJUNG LAGO TALANG KELAPA
10
RANTAU BAYUR
11 12
SEMBAWA BANYUASIN III
13 14 15
NAMA PUSKESMAS
JMLH KELRG
JML KELRG DIPERIKSA
% KELUARGA DIPERIKSA
AKSES AIR BERSIH
% AKSES AIR BERSIH
KEM ASAN
LEDENG
SPT
SGL
PAH
LAIN NYA
JUMLAH
KEM ASAN
LEDENG
SPT
SGL
PAH
LAINNYA
JUMLAH
SIMPANG RAMBUTAN SUNGAI DUA MARIANA CINTA MANIS DAYA UTAMA MARGO MULYO TIRTA HARJA SRIKATON MAKARTI JAYA MUARA TELANG TELANG JAYA TELANG TANJUNG LAGO KENTEN LAUT GASING LAUT SUKAJADI SEMUNTUL PENGUMBUK SEMBAWA PANGKALAN BALAI PETALING
3,930 7,278 12,752 6,951 8,195 4,631 5,246 6,416 11,900 5,460 8,280 9,877 11,160 1,669 21,473 5,668 6,882 8,775 10,600 3,960
3,535 4,143 12,677 6,951 6,219 4,476 5,203 6,393 11,022 5,460 8,191 9,428 8,332 1,378 18,019 5,415 6,527 7,752 10,600 3,960
89.95 56.92 99.41 100.00 75.89 96.65 99.18 99.64 92.62 100.00 98.93 95.45 74.66 82.56 83.91 95.54 94.84 88.34 100.00 100.00
-
352 1,856 165 1,350 2,226 1,286 1,852 80 2,166 1,190
350 189 20 -
1,254 2,090 2,214 76 1,437 31 73 370 339 6,871 20 3,986 845 299 4,553 4,752 1,863
22 8 2,476 2,878 2,357 4,507 2,537 8,381 1,200 3,514 8,346 753 300 25 450 474 498 620
15 35 4 45 7
1,993 4,143 2,379 3,937 4,315 2,388 4,511 2,610 11,022 1,200 3,853 8,346 7,624 320 5,297 1,315 2,151 5,107 7,416 3,680
-
9.96% 44.80% 1.30% 19.42% 20.20% 7.14% 28.37% 1.03% 20.43% 30.05%
9.90% 4.56% 0.37% -
35.47% 50.45% 17.46% 1.09% 23.11% 0.69% 1.14% 3.36% 4.14% 82.47% 1.45% 22.12% 15.60% 4.58% 58.73% 44.83% 47.05%
0.62% 0.19% 35.62% 46.28% 52.66% 86.62% 39.68% 76.04% 21.98% 42.90% 88.52% 9.04% 21.77% 0.14% 8.31% 6.11% 4.70% 15.66%
0.42% 0.50% 0.08% 0.41% 0.18%
56.38% 100% 18.77% 56.64% 69.38% 53.35% 86.70% 40.83% 100% 21.98% 47.04% 88.52% 91.50% 23.22% 29.40% 24.28% 32.96% 65.88% 69.96% 92.93%
BETUNG SUAK TAPEH TUNGKAL ILIR
TAJA BETUNG BETUNG KOTA SUKARAJA
3,013 14,411 6,389
2,729 14,247 6,281
90.57 98.86 98.31
-
1,869 -
73 -
537 6,363 905
640 493 4,269
-
1,177 8,798 5,174
-
13.12% -
0.51% -
19.68% 44.66% 14.41%
23.45% 3.46% 67.97%
-
43.13% 61.75% 82.38%
16
PULAU RIMAU
17
BANYUASIN II
TELUK BETUNG DANA MULYA MEKAR SARI KARANG MANUNGGAL KARANG AGUNG ILIR SUNGSANG
3,112 4,394 3,488 4,021 3,725 8,644
3,099 4,370 3,471 3,637 3,725 8,304
99.58 99.45 99.51 90.45 100.00 96.07
-
-
252 -
2 371 261 78 -
1,002 3,129 1,488 341 2,049 1,563
-
1,004 3,500 2,001 419 2,049 1,563
-
-
7.26% -
0.06% 8.49% 7.52% 2.14% -
32.33% 71.60% 42.87% 9.38% 55.01% 18.82%
-
32.40% 80.09% 57.65% 11.52% 55.01% 18.82%
212,300
195,544
92.11
-
14,392
884
39,590
54,320
106
109,292
-
7.36%
0.45%
20.25%
27.78%
0.05%
55.89%
JUMLAH
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2012
21
Tabel 3.6 Data Pelanggan PDAM Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 No
Kategori Pelanggan
Jumlah Pelanggan
Volume Air yang Disalurkan (m3)
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Sosial Umum
56
19.109
2
Sosial Khusus
76
22.752
3
Rumah Tangga
11.330
2.467.982
4
Instansi Pemerintah
59
29.344
5
Niaga Besar
800
171.542
6
Industri
1.298
6.490
12.262
2.687.870
Jumlah Sumber : Banyuasin Dalam Angka, 2012
Kondisi-kondisi layanan air minum berdasarkan data di atas memperlihatkan akses masyarakat yang cukup baik terhadap air bersih. Meskipun demikian, jika ukurannya adalah pemenuhan standar medis sanitasi, tentu saja belum seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin yang memiliki akses air bersih yang memenuhi kualifikasi. 3.5.2. Pengelolaan Air Limbah Domestik A. Jamban Keluarga Data pokok kabupaten Banyuasin tahun 2012, cakupan kepemilikan jamban keluarga pada saat ini baru menjangkau 77,8 % baru menjangkau 102.015 KK dari 131.086 KK yang diperiksa dan jamban yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 71,7%. Gambaran lengkap cakupan sanitasi dasar di Kabupaten Banyuasin adalah sebagaimana Tabel 3.7. Dari jumlah ini, sebagian besar KK yang memiliki jamban adalah KK yang tinggal di daerah kecamatan perkotaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa terdapat kecenderungan korelasi antara jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan tingkat sanitasi lingkungan. Kecamatankecamatan perkotaan dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih banyak cenderung memiliki tingkat sanitasi lingkungan yang lebih baik di banding masyarakat yang tinggal di kecamatan-kecamatan bukan perkotaan. B. Saluran Pembuangan Air Limbah Indikator PHBS, tidak hanya diukur dari kepemilikan jamban, namun juga oleh variabel-variabel lain yang berhubungan dengan sanitasi lingkungan, seperti kepemilikan 22
saluran pembuangan air limbah. Dari Tabel 3.7 dapat dilihat pula bahwa persentase rumah tangga di Kabupaten Banyuasin sudah yang yang memiliki saluran pembuangan air limbah yaitu sebesar 50% keluarga dan SPAL yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 43,5 %. C. Permasalahan Umum Pengelolaan Limbah Permasalahan umum yang dihadapi Kabupaten Rejang Lebong dalam pengelolaan air limbah domestik adalah: Belum adanya instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) khususnya untuk pengolahan limbah tinja masyarakat perkotaan Secara umum masyarakat belum memiliki SPAL yang memenuhi syarat kesehatan Pengelolaan air limbah belum dianggap sebagai kebutuhan/prioritas Kurangnya perawatan sarana yang telah dibangun melalui proyek pemerintah 3.5.3. Pengelolaan Persampahan A. Kondisi Umum Persampahan Di Kabupaten Banyuasin secara umum pengelolaan persampahan masih sangat tradisional yaitu sampah baik dari limbah rumah tangga maupun dari lingkungan dibakar, ditimbun dalam tanah atau dibuang ke sungai/ selokan. Pengelolaan persampahan yang telah cukup berhasil adalah di Kecamatan Banyuasin III yaitu dengan telah dibangunnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, sedangkan di wilayah lain belum terlayani dengan maksimal. Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari 19 Kecamatan (288 desa dan 16 kelurahan) dengan luas 11.832 km2 dengan jumlah penduduk 782.220 jiwa berpotensi setiap harinya menambah jumlah (volume) sampah seiring dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diperkirakan setiap orang menghasilkan sampah (langsung maupun tidak langsung) minimal sekitar 0,5 kg per harinya. Jika penduduk Banyuasin berjumlah 782.220 jiwa berarti produksi sampahnya perhari sekitar 391.110 kg atau sekitar 11.733,3 ton/bulan ton per tahun. Dapat dibayangkan jika sampah sebanyak itu tidak mampu dikelola secara arif dan bijaksana tentu akan menimbulkan banyak masalah terutama pencemaran terhadap lingkungan.
23
Tabel 3.7 KELUARGA DENGAN KEPEMILIKAN SARANA SANITASI DASAR MENURUT KECAMATAN KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012 JAMBAN NAMA KECAMATAN
NO
NAMA PUSKESMAS
JUMLAH KELUARGA
JML KELUARGA DIPERIKSA
KELUARGA MEMILIKI
TEMPAT SAMPAH KELUARGA MEMILIKI
SEHAT
PENGELOLAAN AIR LIMBAH KELUARGA MEMILIKI
SEHAT
SEHAT
JML
%
JML
%
JML
%
JML
%
JML
%
JML
%
MUARA PADANG
1 2 3 4 5
SIMPANG RAMBUTAN SUNGAI DUA MARIANA CINTA MANIS DAYA UTAMA
3,930 7,278 12,752 6,951 8,195
3,500 5,280 5,233 3,863 2,515
2,522 4,859 2,138 3,863 1,846
72.1 92.0 40.9 100.0 73.4
1538 3243 1767 2407 1846
61.0 66.7 82.6 62.3 100.0
466 2491 1111 3863 1521
13.3 47.2 21.2 100.0 60.5
0 1115 496 3012 0
0.0 44.8 44.6 78.0 0.0
250 1977 4066 3863 0
7.1 37.4 77.7 100.0 0.0
0 1615 2045 2839 0
0.0 81.7 50.3 73.5 ---
MUARA SUGIHAN
6
MARGO MULYO
4,631
1,440
1,413
98.1
1113
78.8
1413
98.1
1413
100.0
0
0.0
0
---
7 8 9 10 11 12
TIRTA HARJA SRIKATON MAKARTI JAYA MUARA TELANG TELANG JAYA TELANG TANJUNG LAGO
5,246 6,416 11,900 5,460 8,280 9,877
8,826 2,046 5,799 4,467 5,200 9,423
8,304 906 4,286 1,927 5,200 5,735
94.1 44.3 73.9 43.1 100.0 60.9
1861 756 3185 1220 837 5735
22.4 83.4 74.3 63.3 16.1 100.0
7547 952 1304 0 5200 3229
85.5 46.5 22.5 0.0 100.0 34.3
1078 0 793 0 630 3212
14.3 0.0 60.8 --12.1 99.5
2211 0 569 0 811 6549
25.1 0.0 9.8 0.0 15.6 69.5
772 0 569 0 443 1442
34.9 --100.0 --54.6 22.0
BETUNG SUAK TAPEH & BETUNG
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
KENTEN LAUT GASING LAUT SUKAJADI SEMUNTUL PENGUMBUK SEMBAWA PANGKALAN BALAI PETALING TAJA BETUNG BETUNG KOTA
11,160 1,669 21,473 5,668 6,882 8,775 10,600 3,960 3,013 14,411
4,863 798 18,380 3,850 3,352 6,450 8,466 3,960 2,922 4,850
4,337 738 14,646 2,280 2,350 6,285 8,466 3,960 2,561 3,558
89.2 92.5 79.7 59.2 70.1 97.4 100.0 100.0 87.6 73.4
4019 328 13929 1980 1073 6285 4608 3454 2368 2965
92.7 44.4 95.1 86.8 45.7 100.0 54.4 87.2 92.5 83.3
1460 103 13057 0 2352 63 5646 3960 2220 4850
30.0 12.9 71.0 0.0 70.2 1.0 66.7 100.0 76.0 100.0
1389 51 9443 0 1511 63 1954 3960 2206 3601
95.1 49.5 72.3 --64.2 100.0 34.6 100.0 99.4 74.2
3941 150 10551 3008 3000 4458 7134 3960 233 2472
81.0 18.8 57.4 78.1 89.5 69.1 84.3 100.0 8.0 51.0
3653 50 0 617 1040 1229 3699 3960 219 1429
92.7 33.3 0.0 20.5 34.7 27.6 51.9 100.0 94.0 57.8
TUNGKAL ILIR
23
SUKARAJA
6,389
3,498
1,934
55.3
1175
60.8
3498
100.0
1564
44.7
0
0.0
0
---
PULAU RIMAU
24 25 26
TELUK BETUNG DANA MULYA MEKAR SARI
3,112 4,394 3,488
1,121 2,487 1,600
254 1,527 1,297
22.7 61.4 81.1
150 788 720
59.1 51.6 55.5
222 1041 1056
19.8 41.9 66.0
0 618 658
0.0 59.4 62.3
222 0 1297
19.8 0.0 81.1
0 0 720
0.0 --55.5
27 28
KARANG MANUNGGAL KARANG AGUNG ILIR
4,021 3,725
3,058 2,420
2,811 1,132
91.9 46.8
2639 893
93.9 78.9
2648 1420
86.6 58.7
985 961
37.2 67.7
2497 1420
81.7 58.7
1193 317
47.8 22.3
29
SUNGSANG
RAMBUTAN BANYUASIN I
AIR SALEH MAKARTI JAYA MUARA TELANG TANJUNG LAGO TALANG KELAPA
RANTAU BAYUR SEMBAWA BANYUASIN III
BANYUASIN II
JUMLAH
8,644
1,419
880
62.0
251
28.5
927
65.3
648
69.9
843
59.4
640
75.9
212,300
131,086
102,015
77.8
73,133
71.7
73,620
56.1616
41,361
56.2
65,482
49.9535
28,491
43.5
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Banyuasin, 2012
24
Penanganan persampahan di Kabupaten Banyuasin saat ini dilaksanakan dengan menggunakan pola lama atau paradigma lama yaitu dengan cara “Pengumpulan, Pengangkutan dan Pembuangan” timbunan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah dan kemampuan pelayanan saat ini baru menjangkau 5 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin, yaitu Kecamatan Betung, Banyuasin III, Sembawa, Talang Kelapa, dan Banyuasin I. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Banyuasin dalam pelaksanaan operasional pelayanan penanganan pengelolaan sampah masih bertumpu pada pendekatan
kovensional
atau
paradigma
lama
yaitu:
pewadahan,
pengumpulan,
pengangkutan dan pembuangan ke TPA, pengangkutan sampah menggunakan 12 unit dump truck dengan kapasitas daya angkut 7 m3/truck dan frekuensi 1 trup/hari, dengan demikian produksi timbunan sampah yang tertangani dan terangkut ke lokasi TPA berkisar kurang lebih 70 m3/hari angka tersebut mencerminkan bahwa pelayanan penanganan sampah di Kabupaten Banyuasin mendapat pengelolaan awal, baik dari sumber sampah maupun di TPS dengan perlakuan dibakar di sekitar rumah, dibuang di lahan kosong bahkan dibuang ke sungai-sungai.
B. Permasalahan Umum Pengelolaan Sampah Permasalahan umum yang dihadapi Kabupaten Banyuasin dalam pengelolaan sampah antara lain: 1.
TPS yang ada belum permanen dan terbuka,
2.
Belum cukup tersedianya TPA yang memenuhi syarat dan fasilitas pendukungnya secara memadai,
3.
Tempat pembuangan akhir yang ada saat menggunakan sistem open dumping sudah tidak layak untuk difungsikan, hal tersebut disebabkan TPA dengan sistem pembuangan open dumping ditangani hanya memindahkan permasalahan sampah dari wilayah perkotaan ke lokasi TPA yang berada di pinggiran kota/pedesaan,
4.
Kebiasaan buang sampah sembarangan akibat rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sampah di lingkungannya,
5.
Kurangnya personil baik teknis maupun petugas penanganan sampah di lapangan
6.
Timbulan sampah yang menumpuk yang diakibatkan terbatasnya sarana prasarana angkutan
25
Data Jumlah Dan Kondisi Kendaraan Operasional (Mobil & Motor Sampah) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 No
Jenis Kendaraan
Merk
Tahun Pembuatan
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Jumlah
Keterangan
(7)
(8)
(9)
Mitsubishi Isuzu Mitsubishi Isuzu Isuzu
2006 2006 2001 2003 2003
√ √ √ √ √
-
2009 2009 2009 2009 2009
4 1 4 2 1 12
Hibah PT. Basin Hibah PT. Basin Hibah Dinas PUCK Hibah Dinas PUCK Hibah Dinas PUCK
Mitsubishi
2006
√
-
2006
1 1
Pinjam Pakai
Kaiser / Triseda Kaiser / Triseda Viar
2009 2010 2011
√ √ √
-
2009 2010 2011
1 2 4 7
Pembelian Pembelian Pembelian
Roda 4 Pick Up / L300 Jumlah
3
Tahun Pembelian/ Hibah
Roda 6 Dump Truck Dump Truck Dump Truck Dump Truck Truk Tangki Jumlah
2
Kondisi Kurang Baik Baik (5) (6)
Roda 3 Sepeda Motor R.3 Sepeda Motor R.3 Sepeda Motor R.3 Jumlah
Sumber : DKPP Kab. Banyuasin, 2012
3.5.4. Drainase Lingkungan A. Kondisi Umum Drainase Kondisi drainase khususnya di lingkungan perumahan dan permukiman di beberapa kawasan masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan penanganan. Hal ini ditandai dengan adanya genangan di bebeberapa kawasan pada musim hujan. Permasalahan genangan secara umum disebabkan oleh belum memadainya fasilitas saluran drainase, sementara fasilitas saluran yang ada tidak semuanya berfungsi, dikarenakan perilaku buang sampah sembarangan oleh masyarakat. Jaringan drainase Kabupaten Banyuasin terdiri dari jaringan buatan dan alami dengan kondisi kurang terpelihara baik dan kurang optimal secara keseluruhan Kabupaten Banyuasin telah memiliki desain dan konstruksi jaringan drainase yang diperkeras serta jaringan drainase sederhana dan bersifat konvensional. Hampir perkampungan jaringan drainasenya dibentuk dari galian tanpa kanan
dinding
yang
fungsinya
masih
seluruh
pemukiman
pengerasan
di
sisi
tergabung antara pembuangan limpahan air
hujan dan limbah domestik. Dimensi ukuran yang ada untuk masing-masing saluran drainase bervariasi. Pada ruas jalan yang memiliki lebar 3 meter, lebar saluran drainase yang terdapat pada bagian 26
kiri dan kanan jalan sekitar 40–50 cm dengan kedalaman 20-30 cm. Pada ruas jalan yang sempit, yang memiliki konstruksi jalan perkerasan tanah, dimensi saluran irigasi lebih kecil lagi bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali.
B. Permasalahan Umum Pengelolaan Drainase Permasalahan umum yang dihadapi Kabupaten B a n y u a s i n dalam pengelolaan drainase antara lain: 1. Tidak optimalnya fungsi drainase, 2. Masih banyak rumah yang tidak memiliki drainase, limpahan air hujan dan limbah rumah tangga yang menimbulkan genangan, 3. Kondisi topografi Kabupaten Banyuasin relatif rendah yang mengakibatkan terjadinya penyempitan dan pendangkalan sungai di beberapa DAS di daerah hilir, kemudian belum ada tandon tandon penangkap air hujan, sehingga ketika terjadi hujan menjadi terendam dan tergenang beberapa saat. 4. Drainase lingkungan yang digunakan sebagai TPS dan sebagai jamban untuk BAB, dan 5. Kapasitas saluran drainase yang tidak memadai. 3.6. Potensi dan Peluang 3.6.1. Keuangan Daerah Anggaran publik atau anggaran pemerintah memainkan sederet peranan dalam pembangunan suatu negara. Secara teoritis anggaran pemerintah memainkan 3 fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas. Dalam fungsi alokasi, anggaran pemerintah memainkan peranan dalam pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik atau penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya juga dalam rangka pelayanan publik. Dalam fungsi yang lain termasuk pula pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (fungsi distribusi) serta penciptaan lingkungan makro ekonomi yang kondusif (fungsi stabilisasi). Fungsi-fungsi dasar tersebut kemudian melandasi perumusan kebijakan fiskal baik dari sisi pendapatan, pembiayaan, maupun belanja. AMPL sebagai bagian dari kepentingan publik, harus menjadi salah satu prioritas dalam pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja kabupaten, dimana alokasi anggaran untuk AMPL dalam APBD Banyuasin termasuk di dalam belanja sanitasi. Untuk pemetaan pendanaan sanitasi di Kabupaten Banyuasin dapat dilhat pada Tabel 3.8.
27
Tabel. 3.8. Perhitungan Pendanaan Sanitasi (untuk AMPL) oleh Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 – 2012 Belanja Sanitasi (Rp) No
Uraian
2008
1 Belanja Sanitasi (1.1+1.2+1.3+1.4)
2009
2010
2011
Rata-Rata Petumbuhan
2012
1.468.605.084
10.306.281.550
2.206.035.135
5.099.290.946
9.250.363.335
1,84
120.519.350
-
-
-
4.068.429.000
-0,25
-
604.101.550
1.830.291.000
3.718.338.000
3.668.387.485
0,76
1.241.544.684
9.575.480.000
36.817.500
1.303.400.163
1.110.808.150
9,99
106.541.050
126.700.000
338.926.635
77.552.783
402.738.700
1,32
573.069.755
12.759.500.000
16.059.503.222
8.996.870.275
5.156.970.000
5,16
2.1 DAK Sanitasi
315.000.000
12.714.500.000
1.581.535.800
2.834.933.475
1.326.760.000
9,69
2.2 DAK Lingkungan Hidup
80.519.350
45.000.000
12.137.756.422
4.168.329.000
1.300.000.000
66,74
2.3 Dak Perumahan dan Permukiman
177.550.405
-
2.340.211.000
1.993.607.800
2.530.210.000
-0,22
3 Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi
-
-
-
-
-
-
895.535.329
(2.453.218.450)
(13.853.468.087)
(3.897.579.329)
4.093.393.335
-0,13
527.818.661.325
359.879.969.428
371.545.306.876
509.889.441.207
586.265.328.590
2,05
0,17
(0,68)
(3,73)
(0,76)
0,70
1.1 Air Limbah Domestik 1.2 Sampah Rumah Tangga 1.3 Drainase Lingkungan 1.4 Prohisan/PHBS 2 Dana Alokasi Khusus (2.1+2.2+2.3)
4 Bantuan Provinsi Untuk Sanitasi Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3) Total Belanja Langsung % APBD murni terhadap Belanja Langsung
Sumber : DPPKAD Kab. Banyuasin Tahun 2013
3.6.2. Proyek-proyek AMPL Terkait Proyek
WSCLIC
Jumlah Lokasi/ Desa/ Unit 41 Desa
DAK Sanitasi
10 Desa
DAK Air Minum
7 Desa
RIS PNPM
465 unit 21 unit
Sapras Terbangun
Perubahan Perilaku
Perpipaan (Gravitasi dan Pompa), Sumur Gali, Jamban, IPAS, Sumur Gali, PAH, MCK MCK Plus++, Septick Tank Komunal Perpipaan Gravitasi; Perpipaan Pompa; Prasarana air bersih; Penampungan Air Hujan (PAH); Sumur Gali
CTPS (anak sekolah &masyarakat), PAM RT, Stop BABs
28
Stop BABs PAM RT PAM RT, Pengelolaan Air
3.6.3. Kelembagaan Tabel 3.9 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD AMPL No 1
SKPD Bappeda
Peran Fungsi Koordinator perencanaan pembangunan bidang Regulator AMPL di Kabupaten Banyuasin Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang AMPL di Kabupaten Banyuasin • Perencanaan Teknis Pembangunan dan Regulator peningkatan layanan air bersih Operator • Perencanaan Teknis pembangunan serta peningkatan layanan bidang kebersihan (limbah padat) dan limbah cair, serta drainase lingkungan. • Penyediaan dan pendistribusian layanan AMPL • Supervisi • Monitoring dan Evaluasi
2
DKPP
3
BLH
Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan Regulator penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan Pembinaan teknis perencanaan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan
4
Dinas PU
Perencanaan Teknis pembangunan serta peningkatan layanan bidang drainase dan Pengendalian sumber daya Air dan banjir Perencanaaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Layanan Air Bersih Penyediaan dan distribusi layanan Drainase dan pengendalian banjir Supervisi Monev
Regulator Operator
5
Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Pembinaan dan Pengendalian bidang kesehatan termasuk bidang kesehatan lingkungan Promosi/ kampanye Kesehatan (Prohisan) Supervisi Monev
Regulator Operator
6
BPMD
Peningkatan peran aktif masyarakat melalui kelembagaan masyarakat dan pemerintah Supervisi Monev
Regulator
29
Selain SKPD terkait juga ada POKJA AMPL dengan tantangan ke depan mengkoordinir pembangunan AMPL secara menyeluruh dan terintegrasi. Di Kabupaten Banyuasin juga terdapat LSM pemerhati masalah lingkungan PKK, Perguruan Tinggi, APDESI, FORSEKDES, PONPES, Paguyuban PKL, Karang Taruna, Perkumpulan Kader Kesehatan Desa, Kelompok Pengelola Sarana Sanitasi dan Air Minum. 3.7. Tantangan Pembangunan AMPL Kabupaten Banyuasin Keberlanjutan hasil pembangunan merupakan isu yang perlu mendapatkan penanganan bersama dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan. Pengalaman menunjukkan pelaksanaan pembangunan AMPL dengan melibatkan masyarakat secara penuh sejak pengambilan keputusan sampai dengan pengelolaan menunjukkan hasil lebih baik dan berkelanjutan yang ditandai dengan dukungan peranserta masyarakat, fungsi kelembagaan pengelola, penyiapan dana operasi dan pemeliharaan oleh masyarakat, tepat gunanya teknologi yang dipilih berdasarkan kemampuan masyarakat serta dijadikannya aspek penanganan lingkungan sebagai bagian dari proyek. Sebaliknya proyek AMPL yang berorientasi pada target fisik saja tanpa memberdayakan masyarakat sebagai pelaku dan pengambil keputusan utama maka proyek tersebut tidak berkelanjutan dikarenakan masyarakat tidak merasa memiliki. Rapat RPIJM yang diikuti oleh seluruh dinas terkait pembangunan AMPL Kabupaten Banyuasin, telah mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Banyuasin dalam pelaksanaan pembangunan AMPL berdasarkan aspek keberlanjutan sebagaimana tabel 3.10 di bawah ini. Tabel 3.10 Pembangunan AMPL Berdasarkan Aspek Keberlanjutan Aspek
Permasalahan
Sosial
Rendahnya pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap kebersihan masih kurang, masih ada RT belum memiliki sarana IPAL/ SPAL, perilaku BABS masih tinggi, kesadaran gotong royong menurun
Kelembagaan
Koordinasi antara lintas program dan lintas sektoral masih perlu ditingkatkan, kelembagaan di desa belum begitu berfungsi
30
Faktor Penyebab Utama Keingintahuan kurang akan bahaya sampah dan perilaku masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya AMPL belum menjadi program prioritas daerah
Aspek
Permasalahan
Faktor Penyebab Utama Tidak memiliki alat pengolahan sampah
Teknologi dan fungsi/kualitas sarana
Tidak ada sarana yang memadai, tidak tersedianya tempat pembuangan sampah, masih adanya drainase yang tidak berfungsi, limbah medis belum tertangani dengan baik,dan kurangnya pembangunan drainase baru
Lingkungan
Tanah kosong tidak terurus, sampah ditumpuk tidak tertangani, masih adanya masyarakat yang tidak memiliki jamban, drainase tidak berujung sehingga mampat oleh sampah dan menjadi perindukan nyamuk, hewan ternak berkeliaran
Terbatasnya sarana pengangkutan sampah dan masih belum optimalnya petugas pengelolaan sampah
Pembiayaan
Dana kurang, alokasi dana untuk pengelolaan sampah masih minim, iuran kebersihan oleh masyarakat masih kurang Belum teralokasinya dana operasional pada sistem drainase dan saluran perpipaan desa
Masyarakat belum teroganisir degan baik, Terbatasnya pendapatan asli daerah
Kondisi lingkungan Kabupaten Banyuasin saat ini menjadi perhatian yang serius seperti penanganan sampah dan limbah yang dihasilkan, baik di perkotaaan maupun pedesaan sehingga
tidak
akan
menimbulkan
berbagai
masalah kesehatan
yang
berdampak terhadap masyarakat. Koordinasi antar dinas terkait terhadap Pengelolaan Air minum d a n Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Banyuasin sudah mulai terlaksana dengan baik melalui kelembagaan POKJA AMPL, baik koordinasi pelaksanaan pembangunan AMPL maupun kegiatan AMPL lainnya.
31
BAB IV RUMUSAN ISU, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN AMPL KABUPATEN BANYUASIN
Upaya pencapaian visi “Terwujudnya Kabupaten Banyuasin yang Bersih dan Sehat Tahun 2018 serta Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan” perlu dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagai dasar dalam penjabaran strategi pencapaian. Tujuan yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah tujuan yang lahir dari analisis isu strategis melalui analisis SWOT. Sedangkan sasaran strategis adalah hasil terukur yang berdasar indikasi target dan waktu pencapaian. 4.1. Isu Strategis Pembangunan AMPL Kabupaten Banyuasin Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness), kajian internal pada hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kesempatan (Opportunity) dan tantangan (Threat). Berikut ini identifikasi faktor-faktor eksternal dan internal yang digunakan dalam analisis SWOT dalam AMPL-BM Kabupaten Banyuasin. 1. Faktor Kekuatan Pokja AMPL; terbentuk sejak tahun 2010 sebagai upaya peningkatan koordinasi dan pengawasan pembangunan AMPL. Dokumen RPJMD 2009-2013; yang mengamanatkan keberlanjutan pembangunan AMPL. Master Plan SPAM PDAM; arah pengembangan SPAM dalam rangka percepatan pemenuhan layanan air minum. Pemerintah Daerah yang akomodatif ; dukungan pemda yang memadai, baik dari sisi budget maupun kebijakan yang pro AMPL. Perda Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan ; salah satu cara efektif dalam peningkatan kualitas lingkungan. Sumber Daya Alam tersedia; SDA terkait dengan AMPL yang belum terdegradasi
32
masih potensial, sedangkan SDA yang terdegradasi masih sangat mungkin untuk direhabilitasi dan dikembalikan fungsinya. Motivasi hidup sehat masyarakat yang terus meningkat ; membuat faktor-faktor yang berhubungan dengan AMPL tetap akan menjadi concern utama. 2. Faktor Kelemahan Rendahnya Anggaran Daerah untuk AMPL. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) a p a r a t u r r e n d a h ; sebagian besar SKPD belum memiliki SDM AMPL sesuai keilmuan terkait AMPL. Kurangnya
koordinasi
antar
program
A M P L ; kebijakan
terkait
pembangunan AMPL seringkali bertentangan antar SKPD. Kurangnya sarana dan prasarana AMPL; pembangunan air minum dan sanitasi belum menjadi prioritas. 3. Faktor Peluang MDG’s yang menjadi referensi standar bagi seluruh negara. Sumber air baku yang relatif merata di seluruh kecamatan. Masih
tingginya
keterlibatan
(partisipasi)
masyarakat
dalam
setiap
proses
pembangunan. Otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan ; memungkinkan pemerintah daerah membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan tanpa terlalu banyak intervensi dari pemerintah pusat. Dukungan Lokal ; komitmen dari berbagai pihak seperti kemitraan dengan perguruan tinggi dalam pembangunan AMPL, LSM yang bergerak di wilayah AMPL dan organisasi massa yang peduli AMPL. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan payung hukum bagi pelanggaran terhadap lingkungan hidup, pertambangan, sumberdaya air dan peraturan lain yang terkait. 4.
Faktor Ancaman Terancamnya sumber air baku akibat logging, alih fungsi lahan dan eksploitasi yang tidak terkontrol. Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat ; seringkali menjadikannya sebagai faktor pencetus terjadinya wabah diare dan penyakit malaria. Kebijakan AMPL yang tidak terfokus
33
Analisis lanjutan yang dilakukan setelah dilakukan identifikasi faktor keberhasilan eksternal dan internal adalah analisis SWOT dilanjutkan dengan pembobotan terhadap faktor-faktor eksternal dan internal tersebut. Pembobotan dilakukan untuk mendapatkan faktor utama yang langsung berkaitan dengan strategi yang akan dipilih.
FAKTOR EKSTERNAL
FAKTOR INTERNAL
PELUANG/OPPORTUNITIES (O) 1. MDG’s 2. Sumber air baku yang relatif merata 3. Tingginya partisipasi masyarakat 4. Otonomi daerah dan desentralisasi 5. Dukungan Lokal 6. Adanya peraturan perundang-undangan
ANCAMAN/THREATS (T) 1. Terancamnya sumber air baku akibat logging 2. Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat 3. Kebijakan AMPL yang tidak terfokus
KEKUATAN/STRENGTH (S)
KELEMAHAN/WEAKNESS (W)
S–O
W–O
1. Penggunaan dukungan PEMDA untuk menerapkan peraturan LH dan SDA 2. Penggunaan dukungan PEMDA untuk mencapai MDG’s 3. Optimalisasi SDA yang tersedia dengan mematuhi peraturan LH dan SDA 4. Optimalisasi SDA yang tersedia untuk mencapai MDG’s
1. Penegakan aturan/peraturan LH dan SDA semaksimal mungkin untuk menghemat anggaran 2. Menjalankan MDG’s berbasis masyarakat untuk menghemat anggaran 3. Penegakan aturan LH dan SDA untuk mengubah perilaku masyarakat 4. Menjalankan MDG’s berbasis masyarakat untuk mengubah perilaku masyarakat
S–T
W–T
1. Optimalisasi dukungan PEMDA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang PHBS 2. Optimalisasi dukungan PEMDA untuk mengurangi dampak negatif Illegal Loging 3. Penggunaan SDA yang ada dengan bijaksana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 4. Optimalisasi SDA tersedia dengan pengelolaan yang ramah lingkungan
1. Memanfaatkan anggaran yang ada untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 2. Memanfaatkan anggaran yang ada untuk mendorong pengelolaan yang ramah lingkungan 3. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku kearah PHBS 4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendorong pengelolaan yang ramah lingkungan
1. Pokja AMPL 2. Dokumen RPJMD 2009-2013 3. Master Plan SPAM PDAM 4. Pemerintah Daerah yang akomodatif 5. Perda Kabupaten Banyuasin No. 9 Tahun 2011 6. Sumber Daya Alam tersedia
34
1.Rendahnya Anggaran Daerah untuk AMPL. 2.Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) a p a r a t u r r e n d a h 3.K u r a n g n y a koordinasi antar program AMPL 4.K u r a n g n y a Sarana dan prasarana AMPL
Analisis SWOT diatas memperlihatkan bahwa terdapat setidaknya terdapat 16 strategi utama yang harus diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan agar visi AMPL dapat tercapai. Secara umum strategi tersebut dikategorikan dalam empat kelompok sebagai berikut: 1. Strategi S-O adalah: (i) penggunaan dukungan PEMDA untuk menerapkan peraturan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; (ii) penggunaan dukungan PEMDA untuk mencapai MDG’s; (iii) optimalisasi SDA yang tersedia dengan mematuhi peraturan LH dan SDA; dan (iv)optimalisasi SDA yang tersedia untuk mencapai MDG’s. 2. Strategi S-T adalah; (i) Optimalisasi dukungan PEMDA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang PHBS; (ii) optimalisasi dukungan PEMDA untuk mengurangi dampak negatif Illegal Loging; (iii) penggunaan SDA yang ada dengan bijaksana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang PHBS; dan (iv) optimalisasi SDA tersedia dengan pengelolaan yang ramah lingkungan 3. Strategi W-O adalah; (i) Penegakan aturan/peraturan LH dan SDA semaksimal mungkin untuk menghemat anggaran; (ii) menjalankan MDG’s berbasis masyarakat untuk menghemat anggaran; (iii) penegakan aturan LH dan SDA untuk mengubah perilaku masyarakat tentang PHBS; dan (iv) menjalankan MDG’s berbasis masyarakat untuk mengubah perilaku masyarakat. 5. Strategi W-T adalah; (i) Memanfaatkan anggaran yang ada untuk meningkatkan kesadaran masyarakat; (ii) memanfaatkan anggaran yang ada untuk mendorong pengelolaan agar ramah lingkungan; (iii) meningkatan kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku; (iv) meningkatan kesadaran masyarakat untuk mendorong pengelolaan yang ramah lingkungan. 4.2. Tujuan Strategis Secara umum tujuan strategis ini diturunkan dari isu strategis. Sedangkan isu strategis ini merupakan turunan dari misi-misi yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Dengan demikian ada hubungan korelasional yang kuat antara misi, isu strategis dan tujuan strategis yang merupakan tiga variabel penting dalam Renstra AMPL Kabupaten Banyuasin. Dari misi “Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan dan sumber air masyarakat” berhasil diturunkan isu strategis yaitu “Tercemarnya Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup”. Isu ini berkaitan langsung dengan berkurangnya sumber, volume dan kualitas air
35
bersih di Kabupaten Banyuasin sehingga menyebabkan jumlah luas hutan, lahan dan daerah aliran sungai kritis semakin meningkat. Dari sisi lain, pengelolaan limbah yang tidak managable telah mengakibatkan banyak sumber air yang menjadi sumber air baku bagi masyarakat
mengalami
pencemaran.
Sungai-sungai
mengalami
pencemaran
dan
pendangkalan, air tanah permukaan mengalami penurunan kapasitas. Dari misi “meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS)” berhasil diturunkan issue strategis yaitu “Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat”. Indikator rendahnya kesadaran PHBS masyarakat di Kabupaten Banyuasin dapat dilihat dari rendahnya persentasi kepemilikan MCK atau jamban masyarakat dari keseluruhan total keluarga yang ada. Pemberlakuan PHBS sebaiknya memang harus dilakukan sejak dini serta terus disosialisasikan kepada lapisan masyarakat dan sekolah-sekolah. Peran keluarga dan sekolah sangat besar dalam menumbuhkan sikap berprilaku hidup bersih dan sehat, begitu juga dari peran lembaga-lembaga keagamaan dapat dioptimalkan mengingat dampak dan bahaya yang diakibatkan oleh rendahnya kesadaran untuk berprilaku hidup bersih dan sehat. Berangkat dari dua issue staregis inilah kemudian ditentukan tujuan strategis Renstra AMPL Kabupaten Banyuasin. Dua tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Terjaminnya kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Banyuasin. Tujuan ini akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan lintas sektoral yang berkaitan langsung dengan upaya pelestarian, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup terutama yang terkait langsung dengan meningkatnya ketersedian sumber, pasokan dan kualitas air bersih yang biasa di konsumsi oleh masyarakat.
2.
Meningkatkan cakupan masyarakat yang memiliki lingkungan tempat tinggal yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. Tujuan ini akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan lintas sektoral yang berkaitan langsung dengan sanitasi lingkungan.
36
Secara detil, rumusan isu dan tujuan strategis tersebut tersaji pada tabel berikut ini: Tabel 4.1 . Isu dan Tujuan Strategis Renstra AMPL Kabupaten Banyuasin No
Isu Strategis
Tujuan Strategis
1
Tercemarnya Sumberdaya Alam dan Menjaga kelestarian sumberdaya alam Lingkungan Hidup dan lingkungan hidup
2
Rendahnya kesadaran masyarakat Meningkatkan cakupan masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat yang memiliki lingkungan tempat tinggal yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan
4.3. Kebijakan Strategis Kebijakan strategis sangat erat kaitannya dengan sasaran strategis. Sasaran strategis sendiri merupakan turunan langsung dari tujuan strategis. Dalan tahapan berikutnya, untuk mencapai sasaran strategis ini kemudian harus ditetapkan kebijakankebijakan strategis yang menyertainya, untuk kemudian kebijakan-kebijakan strategis ini diintervensi melalui berbagai program strategis yang terdiri dari berbagai kegiatan strategis. Gambaran tujuan dan sasaran strategis Renstra AMPL tersaji pada tabel berikut : Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra AMPL-BM Kabupaten Banyuasin No
Tujuan
Sasaran
1
Menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup
Terjaminnya ketersediaan sumber, pasokan dan kualitas air bersih untuk 88 persen masyarakat Kabupaten Banyuasin
2
Meningkatkan cakupan masyarakat yang memiliki lingkungan tempat tinggal yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan
86 persen masyarakat Kabupaten Banyuasin memiliki lingkungan tempat tinggal yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan
Tabel diatas memperlihatkan bahwa sasaran utama dari target pencapaian tujuan strategis “menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup” adalah ”terjaminnya ketersediaan sumber, pasokan dan kualitas air bersih untuk 88 persen masyarakat Kabupaten Banyuasin”. Sedangkan sasaran utama dari target pencapaian tujuan “Meningkatkan cakupan masyarakat yang memiliki lingkungan tempat tinggal yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan” adalah “86 persen masyarakat Kabupaten 37
Banyuasin memiliki lingkungan tempat tinggal yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan”. Berkaitan dengan kebijakan, untuk mencapai sasaran strategis tersebut, secara khusus harus diambil kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan sasaran. Sasaran strategis ”terjaminnya ketersediaan sumber, pasokan dan kualitas air bersih untuk 88 persen masyarakat Kabupaten Banyuasin”, akan dicapai melalui kebijakan strategis
“Pengembangan program, regulasi, political will dan law enforcement dalam melestraikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber, pasokan dan kualitas air bersih”. Sedangkan kebijakan strategis “Peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat”, akan dilakukan untuk memenuhi target pencapaian sasaran strategis “86 persen masyarakat Kabupaten Banyuasin memiliki lingkungan tempat tinggal yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan”. Secara lengkap sasaran dan kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut tersaji pada tabel berikut. Tabel 4.3. Kebijakan Strategis Renstra AMPL-BM Kabupaten Banyuasin No
Sasaran
Kebijakan
1
Terjaminnya ketersediaan sumber, pasokan dan kualitas air bersih untuk 88 persen masyarakat Kabupaten Banyuasin
Pengembangan program, regulasi, political will dan law enforcement dalam melestraikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber, pasokan dan kualitas air bersih
2
86 persen masyarakat Kabupaten Banyuasinmemiliki lingkungan tempat tinggal yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan
Peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
38
BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan Untuk mencapai tujuan pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan, maka faktor-faktor yang menjadi pijakan dalam menyusun Rencana Strategis Air Minum dan penyehatan Lingkungan Berbasis masyarakat ini adalah faktor keberlanjutan, mengingat pemberdayaan masyarakat merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan maka perubahan perilaku masyarakat menuju budaya hidup yang lebih sehat serta mendukung keberlanjutan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan. Selain itu penggunaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan dikatakan efektif apabila sarana dan prasarana yang tersedia tepat tujuan, tepat sasaran dan layak dimanfaatkan. Sehingga penyusunan Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (Renstra AMPL-BM) ini diharapkan dapat dijadikan arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan, sebagai upaya penjabaran dari kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis masyarakat. Renstra Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) Kabupaten Banyuasin dimaksudkan sebagai arah dan pedoman umum penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan AMPL-BM selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Kurun waktu lima tahun adalah merupakan batas waktu minimal untuk mewujudkan Visi AMPL-BM Kabupaten Banyuasin. Untuk dapat mewujudkan Visi AMPL-BM Kabupaten Banyuasin dibutuhkan rumusan Misi yang terdiri dari beberapa kondisi sebagai parameter pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan strategi pencapaian yang terdiri dari pokok kebijakan, program dan kegiatan merupakan rangkaian langkah strategis untuk menyikapi isu strategis menuju perwujudan Visi dan Misi yang merupakan langkah awal pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya, karena beberapa hal yang ditetapkan sifatnya pokok dan mendasar yang memerlukan penjabaran lebih lanjut.
39
5.2. Rekomendasi Kebijakan Adapun rekomendasi kebijakan yang disarankan antara lain sebagai berikut : a. Rencana Strategis Pembangunan AMPL-BM harus dijadikan acuan dari rencana pembangunan yang beberapa tahun kedepan serta dapat dievaluasi kembali menurut kebutuhan yang terjadi pada saat itu. Karenanya wajib didukung oleh segenap elemen stakeholders yang ada di Kabupaten Banyuasin. b. Guna memperkuat posisi tawar, Renstra AMPL-BM harus mendapatkan legitimasi, baik secara teknokratik maupun politik. Oleh karena itu , perlu ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Dari sisi lain, sebagai dokumen perencanaan, Renstra AMPL-BM juga harus menjadi bagian penting dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018. c. Sebagai dokumen perencanaan yang dihasilkan secara partisipatif melalui serangkaian lokakarya dan diskusi mendalam sudah tentu dalam realisasinya juga dilakukan pendekatan partisipatif juga, sehingga hasil yang diraih dapat optimal. Dalam konteks ini, proporsi pembiayaan investasi yang dituangkan dalam program dan kegiatan strategis ini diharapkan 40 persen dari pemerintah, 30 persen dari masyarakat dan 30 persen dari pelaku usaha.
40
