BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan suatu negara, dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pembangunan yang adil dan merata yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari luar maupun dalam negeri itu sendiri khususnya dari dalam yang berupa pajak. Pendapatan dari sektor ini sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, oleh karena itu penerimaan dari sektor ini harus dikelola dengan baik dengan cara mendorong dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam bidang perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dengan adanya upaya-upaya untuk melakukan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat otonomi diletakan kepada daerah/kota, maka diperlukan sumber pendapatan daerah yaitu berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan bagi hasil penerimaan pajak pusat yang pengelolaannya oleh daerah, agar pemerintah dapat menyelenggarakan pemerintahaan dan pembangunan dengan kemampuan sendiri. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bandung berasal dari berbagai sumber-sunber seperti penerimaan pajak daerah, retribusi, bagi hasil pajak propinsi dan penerimaan lainnya, khususnya 1
penerimaan bagi hasil antara pajak pusat dari sektor pajak bumi dan bangunan ini sangat memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan Kota Bandung. Dalam hal ini Dinas Pendapatan Kota Bandung berperan sebagai unsur pelaksana, salah satu peran tersebut dalam melaksanakan tugas teknik operasional di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, dalam melaksanakan pemungutan ini dinas pendapatan bekerjasama dengan kantor pelayanan pajak pratama. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan pajak pusat, hal ini sebagai implementasi dari pasal 14 UndangUndang No 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No 12 tahun 1994, dan secara teknis dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No 1007/KMK/04/1985 dan keputusan bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Pemerintahaan Umum dan Otonomi Daerah No 30/PJ.7/1986, Nomor 973-562. Keikutsertaan pemerintah kota (Dipenda) dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan ketentuan peraturtan yang ada tersebut, merupakan bentuk nyata tugas pembantuan untuk proses penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini didasari pertimbangan, bahwa daerah lebih mengenal dan mengetahui kondisi dan potensi wajib pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Konsekuensi dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, daerah memperoleh dana bagi hasil untuk Pajak Bumi dan Bangunan 64,8 % sesuai peraturan menteri keuangan no 20/DMK.02/2006. Kontribusi penerimaan bagi hasil dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan cukup besar dalam meningkatkan penerimaan daerah dan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan tiap tahunnya meningkat dan selalu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan membandingkan pendapatan anggaran yang telah disusun oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, untuk mengetahui apakah target dan realisasi tercapai atau tidak dan sejauh mana kontribusi pembagian dan hasil dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah Kota Bandung. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang sebagaimana telah diuraikan di atas, diperlukan data-data dan informasi dari instansi-instansi yang terkait, dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, dan atas
2
dasar pemikiran tersebut penulis tertarik untuk menyajikan bentuk laporan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung“
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan dijadikan bahan penilitian dalam tugas akhir ini yaitu : 1. Bagaimana pelaksanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatan pendapatan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung ? 2. Seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Bandung ? 3. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung dalam
pelaksanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan guna
meningkatkan pendapatan Kota Bandung ?
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penulis melakukan praktik kerja ini adalah untuk mengetahui informasi tentang prosedur pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Adapun tujuan dari laporan tugas akhir ini pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan pengenaanPajak Bumi dan Bangunan dan guna meningkatkan pendapatan Kota Bandung
3
1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir Adapun kegunaan hasil dari kegiatan praktik pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, baik kegunaan praktis maupun kegunaan akademis, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 1. Bagi penulis Untuk
menambah
pengetahuan
tentang
pelaksnaan
pemungutan,
penyetoran dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan serta bahan perbandingan antara teori dan pelaksanaan sebenarnya. 2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Sebagai masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja yang sudah baik serta memperbaiki kinerja yang masih kurang sehingga menjadi lebih baik. 3. Bagi pihak lain untuk dapat mendalami bidang studi perpajakan, hasil peneilitan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan kajian lebih lanjut.
1.5 Metode Laporan Tugas Akhir Dalam penulisan laporan praktik kerja ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan pada suatu perusahaan pada saat sekarang berdasarkan pengamatan serta pelaksanaan praktik kerja yang dilaksanakan. Metode serta teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam praktik kerja ini, yaitu :
1. Penelitian Lapangan (Field Research) a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan meninjau secara langsung pada perusahaan yang bersangkutan. b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan karyawan atau pihak yang berhubungan langsung dan relevan dengan objek yang diteliti. c. Kerja praktik yaitu penulis ikut terlibat langsung di bagian yang terkait
4
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian kepustakaan di peroleh dengan pengumpulan data dan informasi literatur yang ada untuk ditelaah serta catatan yang diperoleh di bangku kuliah maupun sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan yang akan dibahas.
1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik Lokasi penelitian yang menjadi objek penulis yaitu pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung. Waktu kerja praktik dilakukan pada 1 Juli 2009 sampai dengan 31 Agustus 2009.
5
