BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Pembangunan menuju bangsa dan negara unggul tahun 2030 harus harus mencakup semua sektor secara proporsional, termasuk Sektor Pertanian. Berbagai masalah dan tantangan pembangunandi Sektor Pertanian, baik yang bersumber dari sisi domestik maupun global, harus dihadapi secara cermat, dengan tetap mengedepankan tujuan mencapai kemandirian bangsa. Seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki bangsa harus disinergikan untuk memanfaatkan semua peluang yang ada secara efektif, demi kemajuan dan peningkatan daya saing bangsa. Sektor Pertanian telah dikenal memiliki keterkaitan yang sangat luas dengan kehidupan masyarakat. Hal tersebut terlihat jelas dari peran Sektor Pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, ketersediaan bahan pangan dan energi, ketersediaan bahan baku industri, serta peran dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung tahun 2012 mencapai 35.92% (RPJMD Provinsi Lampung 20152019). Oleh karena itu, peran Sektor Pertanian harus terus diperkuat sehingga semakin berperan dalam pembangunan daerah. Pembangunan Subsektor Peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan Sektor Pertanian. Sejak dahulu telah disadari bahwa usaha ternak memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan usaha tani tanaman. Komponen ternak dalam sistem usaha tani dapat menyediakan pupuk organik untuk tanaman. Sebaliknya, biomassa tanaman sisa panen dalam usaha tani dapat menjadi pakan ternak yang baik. Hubungan sinergis tersebut harus terus dieksplorasi manfaatnya menuju pengembangan sistem pertanian terpadu. Integrasi usaha ternaktanaman (crop livestock system) sangat menunjang upaya
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung1 Tahun 20152019.
untuk mewujudkan pembangunan pertanian secara berkelanjutan (sustainable agriculture development) di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki posisi geografis yang sangat strategis, yaitu sebagai gerbang utama Pulau Sumatera.Posisi strategis tersebut memberikan banyak implikasi positif terhadap prospek pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung, termasuk subsektor peternakan.Implikasi tersebut antara lain dari aspek mobilitas sumber daya, peningkatan produksi dan nilai tambah produk, pemasaran produk, kerjasama bisnis, dll. Oleh karena itu, potensi strategis tersebut harus diekplorasi dengan cermat pemanfaatannya oleh semua pihak dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang memiliki peluang besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung.Posisi geografis Provinsi Lampung dan potensi sumberdaya alam untuk pengembangan peternakan yang sangat mendukung telah memungkinkan Provinsi Lampung berkembang menjadi salah satu lumbung ternak nasional. Peran strategis sebagai lumbung ternak nasional tersebut telah dimulai sejak tahun 1990 terutama untuk komoditas ternak ruminansia (sapi dan kambing) dan ternak unggas (ayam broiler dan petelur). Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Lampung sampai saat ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembangunan daerah. Peranan tersebut terlihat dari penyediaan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak, peningkatan populasi ternak, peningkatan PDRB, serta peningkatan konsumsi protein hewani (daging, susu, dan telur) dalam rangka peningkatan kecerdasan bangsa. Kontribusi tersebut terjadi baik di segmen hulu, onfarm, maupun pada proses hilir.Sebagai gambaran, pada tahun 2014 populasi sapi, kambing, dan ayam pedaging di Provinsi Lampung diprojeksikan meningkat menjadi berturutturut sebanyak 723.394 ekor, 1.299.821 ekor, dan 31.497.342 ekor (Disnakkeswan Prov. Lampung, 2014). Dengan populasi tersebut peran Provinsi Lampung
sebagai lumbung ternak akan semakin signifikan. Potensi ternak yang berkembang dengan baik di Provinsi Lampung sangat beragam.Sampai saat ini, jenis ternak yang dikembangkan adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, kelinci, puyuh, merpati, dan itik manila. Berdasarkan potensi sumber daya yang tersedia (SDM, lahan, pakan, dan sarana prasarana) maka masih sangat dimungkinkan upaya peningkatan lebih pesat lagi populasi dan produktivitas ternak di Provinsi Lampung. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan SKPD, yang diharapkan dapat mengefektifkan pelaksanaan pembangunan. Renstra harus dilaksanakan secara konsisten untuk periode 5 (lima) tahun ke depan dan dievaluasi hasilnya pada akhir periode. Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Lampung dalam 5 tahun ke depan harus dilakukan dengan cermat dan memberi peluang luas pada partisipasi masyarakat. Keinginan kuat untuk mengembangkan potensi sumber daya, memanfaatkan peluang, serta mengatasi permasalahan yang dihadapi harus didukung oleh dokumen perencanaan yang disusun secara cermat, terarah, menyeluruh, dan terukur.Terkait dengan hal tersebut, Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 20152019 adalah dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan yang akan menjadi acuan utama pelaksanaan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 20152019 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 20152019.Selain itu, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung3 Tahun 20152019.
Lampung Tahun 20152019 juga disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja DinasDinas Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung. Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 20152019 dilakukan dengan mencermati hasil analisis situasi, termasuk hasil evaluasi terhadap capaian hasil pembangunan periode sebelumnya, permasalahan aktual yang sedang dihadapi, dan prediksi tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang. Pendekatan partisipatif serta penyampaian gagasan topdown dan bottomup yang melibatkan pemangku kepentingan yang ada di daerah dilakukan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan di dalam dokumen Renstra. Secara khusus, pendekatan pembangunan daerah yang dianut dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 20152019 adalah pendekatan kawasan.Pendekatan kawasan dimasudkan agar program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Lampung dapat sejalan dengan pendekatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011 – 2025. 1.2
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 20152019 berlandaskan pada undangundang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lainnya yang terkait. Landasan penyusunan Rencana Strategis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 20152019 adalah: a. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
b. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008. c. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. d. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20052025. e. UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah h. Peraturan Daerah No 26Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2014 – 2019. i. Peraturan Daerah No 30Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. j. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja DinasDinas Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.
1.3
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 20152019 dimaksudkan sebagai dokumen untuk menjadi acuan utama semua pihak (internal dan eksternal) dalam pembangunan
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung5 Tahun 20152019.
peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Isi dokumen yang menjadi acuan termasuk visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 20152019 adalah: 1. Memberikan rumusan yang jelas mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Lampung tahun 20152019. Rumusan tersebut menjadi pedoman yang jelas dan terarah bagi para pembuat kebijakan dan perencana pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Lampung. 2. Sebagai acuan yang jelas dan terarah bagi para praktisi bisnis, kalangan peneliti dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembanganpeternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Lampung. 3. Sebagai acuan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 20152019.
1.4
Sistematika Penulisan Sistematika dokumen Renstra Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Secara lengkap sistematika dokumen Renstra adalah: BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III. ISUISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan 3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga 3.4 TelaahanRTRW dan KLHS 3.5 Penentuan Isuisu Strategis BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Program SKPD 5.2 Program Lintas SKPD 5.3 Program Lintas Kewilayahan 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan. BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung7 Tahun 20152019.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja DinasDinas Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sangat jelas mencerminkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan yang prima dan maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk tujuan tersebut, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung berupaya terus menerus meningkatkan kapasitas organisasi dan kualitas pelayanan.Upaya tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur serta jumlah sarana dan prasarana di bidang peternakan.
2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja DinasDinas Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung mempunyai serangkaian tugas penting. Tugas tersebut adalah menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga provinsi (desentralisasi) dalam bidang peternkan dan kesehatan hewan, tugas dekonsentrasi, dan tugas perbantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada gubernur, serta tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugastugas tersebut, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung memiliki serangkaian fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan, dan penetapan standard. 2. Penyediaan dukungan kerjasama antar SKPD terkait di kabupaten/kota dan pengendalian penyakit hewan/ternak.
3. Pengembangan sumberdaya manusia aparatur peternakan teknis fungsional, keterampilan, serta pendidikan dan latihan kejuruan tingkat menengah. 4. Promosi komoditas peternakan unggulan provinsi 5. Penyediaan dukungan pengendalian dan eradikasi hama dan penyakit hewan/ternak. 6. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular serta pelaksanaan penyidikan penyakit hewan/ternak. 7. Pemantauan, peramalan, dan pengendalian serta penanggulangan penyakit hewan/ternak. 8. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi. 9. Pelayanan administratif, dan 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi seperti dideskripsikan di atas, struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung terus dipertkuat.Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, yang memimpin: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Perencanaan. 3. Bidang, yang terdiri dari:
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung9 Tahun 20152019.
3.1Bidang Sarana dan Prasarana Peternakan, yang memimpin: a.
Seksi Penataan Kawasan
b.
Seksi Data dan Informasi
c.
Seksi Teknologi, Alat, dan Mesin.
3.2 Bidang Produksi Peternakan 3.3 Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang memimpin: a.
Seksi Pengamatan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit
Hewan b.
Seksi Sarana dan Pelayanan Kesehatan Hewan
c.
Seksi Kesehatan Masyarakat Hewan.
3.4 Bidang Usaha Peternakan, yang memimpin: a.
Seksi Investasi dan Sumber Daya
b.
Seksi Pelayanan Usaha Peternakan
c.
Seksi Pengolahan Hasil Peternakan.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari: 4.1 Balai Perbibitan Ternak dan Pakan (BPTP), yang memimpin: a.
Kasubbag Tata Usaha
b.
Seksi Ternak Ruminansia
c.
Seksi Ternak Nonruminansia.
4.2 Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD), yang memimpin a.
Kasubbag Tata Usaha
b.
Seksi Ternak Ruminansia
c.
Seksi Ternak Nonruminansia.
5 Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah personal yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Sumber Daya SKPD
2.2
1. Sumber Daya Manusia Sumberdaya manusia (SDM) berkualitas dan berintegritas tinggi merupakan faktor kunci yang sangatmenentukan kinerja organisasi SKPD.Pada tahun 2014 jumlah SDM aparatur di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung mencapai 126 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 12 orang Pegawai Harian Lepas (PHL).Jumlah SDM tersebut sesungguhnya sudah cukup memadai untuk menggerakkan SKPD yang mengemban tugas besar.SDM aparatur tersebut tersebar di berbagai bidang dan bagian dalam struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.Secara rinci data tentang SDM aparatur yang aktif di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung pada Tahun 2014 disajikan pada Tabel 1. Tabel 1.Data Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2014 No
Pendidikan
I
Golongan II III
IV
Jumlah
1
SD SLTA
5
37
15
0
57
2
Sarjana
0
0
49
12
61
3
Magister/Doktor
0
0
2
6
8
5
37
66
18
126
Jumlah
Sumber: Disnakkeswan Provinsi Lampung, 2014.
Pada Tabel 1 di atas tampak jelas bahwa 67% (84 orang) dari SDM aparatur di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung telah memiliki golongan kepangkatan yang tinggi (golongan III dan IV). Selain itu, sebanyak 55% (69 orang) SDM aparatur sudah berpendidikan tinggi (Sarjana/Magister). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa SDM aparatur di
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung11 Tahun 20152019.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung telah memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang sangat memadai untuk menyajikan pelayanan yang baik. Pengalaman kerja yang cukup dan latar belakang pendidikan tinggi tersebut sangat diperlukan untuk menjalankan tugas tugas pelayanan SKPD yang semakin berat, yang harus diperankan di masamasa yang akan datang. Sistem agribisnis peternakan meliputi subsistem sarana produksi, produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran hasil.Keempat subsistem tersebut secara keseluruhan melibatkan sejumlah besar sumberdaya manusia.Berdasarkan hasil konsolidasi data Ditjen Adminduk dan Capil Kementerian Dalam Negeri dengan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung diketahui bahwa jumlah penduduk di Provinsi Lampung tahun 2013telah mencapai 9.499.116 orang.Laju pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Lampung cenderung meningkat.Pada kurun waktu tahun 1990 – 2000 laju pertumbuhan penduduk sekitar 0.98% per tahun.Pada kurun waktu tahun 2000 – 2010 angka pertumbuhan penduduk tersebut meningkat menjadi 1.23% per tahun. Penduduk Provinsi Lampung berasal dari banyak etnik dan tersebar kurang merata di 15 kabupaten/kota.Data luas kabupaten/kota dan jumlah penduduk disajikan pada Tabel 2.Dengan luas wilayah Provinsi Lampung sebesar 35.288,35 km2, maka rataan kepadatan penduduk di Provinsi Lampung pada tahun 2014 adalah 269 orang/km2. Penduduk dengan kepadatan yang cukup tinggi tersebut pada satu sisi dapat menjadi modal dasar yang sangat penting untuk program percepatan pembangunan peternakan di Provinsi Lampung ke depan.Namun, apabila tidak didaya gunakan dengan baik maka penduduk tersebut dapat menjadi beban pembangunan.Terkait dengan peran SDM yang sangat strategis maka pembangunan peternakan di Provinsi Lampung harus mencakup peningkatan kualitas dan integritas SDM peternakan. Tabel 2.Data luas dan jumlah penduduk kabupaten/kota se Provinsi Lampung.
Kabupaten/Kota Lampung Barat
Luas Wilayah
Jumlah Penduduk
4.950,40
448.475
302,64
631.017
Lampung Selatan
3.319,04
1.256.384
Lampung Timur
5.325,03
1.099.297
Lampung Tengah
3.802,68
1.443.564
Lampung Utara
2.725,87
876.169
Way Kanan
3.291,63
468.672
Tulang Bawang
3.196,32
415.309
Pesawaran
2.243,51
534.846
Pringsewu
625,00
450.452
Mesuji
2.184,00
300.850
Tulang Bawang Barat
1.201,00
249.220
192,96
1.163.575
61,79
162.286
35.288,35
9.499.116
Tanggamus
Pesisir Barat*) Bandar Lampung Metro Jumlah
Sumber: Setda Provinsi Lampung.*)data masih tergabung dengan Lampung Barat.
Selain SDM, kelembagaan peternak merupakan elemen potensial yang sangat berperan dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Lampung.Kelembagaan di bidang peternakan semakin tumbuh dan berkembang, baik dari segi kapasitas maupun jumlah variasinya. Kelembagaan tersebut antara lain: kelompok peternak, gabungan kelompok tani, koperasi peternakan, asosiasi kemitraan, asosiasi agribisnis peternakan, organisasi profesi terkait peternakan dan kesehatan hewan, HKTI, dll. Pada periode Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung tahun 20102014 peran kelembagaan peternak dan kerjasama kemitraan antar para pelaku usaha dinilai sangat strategis, sehingga kelembagaan dan kerjasama kemitraan akan mendapat perhatian khusus dalam penyusunan program kerja.
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung13 Tahun 20152019.
2. Aset/Modal Populasi Ternak. Sejak diorbitkan menjadi salah satu lumbung ternak nasional, Provinsi Lampung terus berkembang menuju daerah yang padat ternak.Perkembangan tersebut didukung oleh tersedianya pasokan pakan ternak dalam jumlah besar, yang berasal dari rumput alam dan biomasa sisa tanaman dan agroindustri.Data populasi ternak di Provinsi Lampung selama 3 tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.Populasi ternak yang tinggi tersebut sesungguhnya merupakan aset atau modal yang sangat penting sebagai basis peningkatan produksi ternak di Provinsi Lampung. Tabel 3.Populasi Ternak di Provinsi Lampung. No
Jenis Ternak
1
Sapi
2
Kerbau
3
Kambing
4
Domba
5
Ayam buras
6
Ayam ras petelur
7
Ayam ras pedaging
8
Itik
2012
Tahun 2013
2014
778.050
573.483
723.394
34.626
22.627
22.854
1.159.543
1.253.153
1.299.821
88.873
89.005
91.556
10.604.987
10.924.445
11.945.715
7.699.572
5.121.094
5.633.241
26.782.929
29.931232
31.497.342
651.397
609.569
6.83.164
Sumber: Disnakkeswan Provinsi Lampung, 2014.
Pada Tabel 3 tampak jelas bahwa populasi sapi di Provinsi Lampung sangat fluktuatif (berfluktuasi sekitar 26%).Angka fluktuasi tersebut sangat tinggi.Hal ini mencerminkan bahwa populasi sapi di Provinsi Lampung sangat rentan terhadap laju permintaan pasar ternak sapi yang terus meningkat pesat.Untuk mengatasi hal tersebut, peningkatan jumlah populasi sebagai basis peningkatan produksi menjadi penting, meskipun upaya tersebut tetap harus diikuti dengan upaya peningkatan produktivitas ternak.
Pembangunan peternakan di Provinsi Lampung dalam 5 tahun ke depan harus dengan cermat mengupayakan peningkatan jumlah populasi ternak. Selain dengan cara meningkatkan kinerja reproduksi ternak, Peningkatan populasi juga diupayakan dengan mengendalikan laju pengeluaran ternak ke daerah lain. Sampai saat ini, laju pengeluaran ternak dari wilayah Provinsi Lampung ke daerah lain cukup tinggi, yang kalau tidak dikendalikan dengan baik akan mengancam populasi ternak yang ada sebagai basis produksi. Dalam 5 tahun ke depan, pengendalian pengeluaran ternak dari Provinsi Lampung harus menjadi salah satu program prioritas. Sarana dan Prasarana.Selain populasi ternak yang tinggi, masih banyak asetaset lain sebagai modal dasar pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Lampung. Beberapa aset tersebut adalah ternak jenis unggul, lahan percobaan, kebun produksi rumput, infrastruktur inseminasi buatan (IB), pos kesehatan hewan (poskeswan), fasilitas perbibitan ternak, fasilitas untuk pendidikan dan pelatihan (diklat), kendaraan, gedung, laboratorium, sarana administrasi perkantoran, alat dan mesin untuk peternakan, dll. Berbagai fasilitas tersebut di atas tersebar di provinsi dan kabupaten/kotase Provinsi Lampung.Meskipun belum sepenuhnya mampu menunjang kinerja pembangunan yang tinggi, asetaset yang ada tersebut merupakan modal dasar penting untuk meningkatkan kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan ke depan.Untuk percepatan program pembangunan peternakan, Pemerintah Provinsi Lampung harus memberikan perhatian yang besar terhadap kebutuhan investasi untuk penambahan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi dan reproduksi ternak. Secara khusus, Pemerintah Provinsi Lampung harus terus meningkatkan kapasitas produksi semen beku yang ada di UPT BIBD.Pasokan semen beku sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan populasi ternak ruminansia.Upaya yang perlu dilakukan adalah penambahan
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung15 Tahun 20152019.
jumlah pejantan sapi (bull) dan kambing (buck) unggul serta sarana dan prasarana produksi semen beku.Selain itu, upaya peningkatan jumlah tenaga inseminator mandiri juga harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Lampung juga harus terus meningkatkan pengelolaan potensi pakan ternak.Provinsi Lampung dikenal sebagai bumi agribisnis dan daerah agroindustri, yang aktivitasnya memberikan hasil sisa (by products) sebagai bahan pakan ternak.Selama ini sebagian bahan pakan tersebut banyak di bawa ke luar Provinsi Lampung.Upaya yang perlu dilakukan adalah terus mendorong penambahan jumlah populasi ternak, inovasi teknologi pengolahan bahan hasil sisa menjadi pakan ternak berkualitas, dan menyusun regulasi untuk pengendalian pengeluaran bahan pakan dari Provinsi Lampung. 3. Kelembagaan Potensi infrastruktur kelembagaan untuk percepatan program pembangunan peternakan di Provinsi Lampung sudah sangat memadai.Selain satu SKPD khusus di tingkat provinsi, di 14 kabupaten/kota juga sudah ada lembaga atau SKPD khusus yang menangani program pembangunan di Subsektor Peternakan.SKPD di tingkat kabupaten/kota sudah sangat memadai kapasitasnya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Meskipun di beberapa kabupaten/kota masih dijumpai kondisi bahwa ada penanganan urusan peternakan digabung dengan urusan lain dalam satu SKPD tertentu. Untuk menunjang percepatan pembangunan peternakan sangat diperlukan dukungan sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Saat ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinvinsi Lampung baru memiliki 2 UPTD, yaitu: UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD) dan UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan (BPTP).Kedua UPTD tersebut telah berperan besar dalam pembangunan peternakan, terutama dari aspek
reproduksi ternak, pemuliaan ternak, dan peningkatan mutu pakan ternak. Untuk percepatan pembangunan peternakan ke depan masih diperlukan dukungan sejumlah UPTD baru dan pengembangan UPT BIBD dan UPT BPTP di lokasilokasi lain yang dinilai sangat strategis. Para peternak di Provinsi Lampung sebagian besar sudah terhimpun di dalam kelembagaan peternak.Kelembagaan tersebut berupa kelompok peternak, kelompok tani, atau gabungan kelompok tani (Gapoktan).Kelembagaan peternak merupakan wahana untuk membangun kerjasama sinergis antar peternak dan membangun aksi kolektif untuk peningkatan kinerja.Pembinaan kelompok peternak secara khusus ditangani oleh Bidang Bina Usaha. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Usaha peternakan berperan penting dalam penyediaan pangan hewani untuk masyarakat, terutama daging, telur, dan susu. Pangan hewani berguna sebagai sumber protein, energi, vitamin, dan mineral untuk pertumbuhan otak, sel, jaringan, serta cadangan energi tubuh.Terkait dengan peran penyediaan pangan hewani, Subsektor Peternakan Provinsi Lampung telah berkontribusi signifikan terhadap produksi peternakan nasional. Pada tahun 2014, populasi sapi potong di Provinsi Lampung diprediksi mencapai 723.394 ekor (4.36populasi nasional). Pada tahun yang sama populasi ternak kambing di Provinsi Lampung mencapai 1.299.821 ekor (7.0% populasi nasional). Kontribusi yang sangat besar juga diberikan oleh produksi/populasi ternak unggas pedaging, yang mencapai 31.497.342 ekor (2.33% nasional) pada tahun 2014.Mencermati potensi sumber daya yang ada dan peluang pengembangan peternakan yang sangat terbuka maka kontribusi tersebut dapat terus ditingkatkan. Sapi potong, kambing, dan ayam ras dari Provinsi Lampung telah memasok daerah lain di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Mencermati bahwa laju pengeluaran ternak yang tidak terkendali dapat mengancam populasi maka Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung17 Tahun 20152019.
Pemerintah Provinsi Lampung mengambil inisiatif untuk memasukkan aspek pengaturan pengeluaran ternak ke dalam peraturan daerah.Pada tahun 2014 telah disahkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung No 30 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Beberapa aspek dalam Perda No 30 tersebut akan segera dielaborasi lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub). Pada sisi lain, beberapa komoditas ternak di Provinsi Lampung belum memiliki peran yang menonjol secara nasional. Komoditas tersebut termasuk ternak domba, sapi perah, dan kerbau.Ke depan, pengembangan ternak kerbau perlu terus didorong untuk mendukung pencapaian program swasembada daging nasional. Hal tersebut sangat beralasan karena potensi ekosistem rawa di Provinsi Lampung cukup memadai untuk pengembangan populasi ternak kerbau.Dalam hal ini, beberapa kearifan lokal perlu digali dan direvitalisasi karena Provinsi Lampung pernah dikenal sebagai daerah yang memiliki populasi kerbau cukup tinggi di masa lampau. Pada tahun 2013, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung telah melaksanakan sejumlah kegiatan, baik yang didanai oleh APBD Provinsi Lampung maupun yang didanai APBN.Sejumlah 48 kegiatan didanai oleh APBD Provinsi dan 19 kegiatan didanai oleh APBN.Kegiatankegiatan tersebut secara fisik terealisasi 100%.Namun, dari sisi keuangan capaian realisasi sebagian besar masih kurang dari 100%. Sesuai dengan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, pada tahun 2013, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung mendapat alokasi dana pembangunan (belanja langsung) sebesar Rp 13.885.030.000, Dana tersebut untuk membiayai 48 kegiatan yang telah disetujui. Jumlah dana tersebut sesungguhnya sangat rendah untuk memajukan kinerja pembangunan peternakan di Provinsi Lampung. Pada tahun 2013, di UPTD BIBD ada 25 ekor pejantan unggul sapi (bull) dan 15 ekor pejantan unggul kambing (buck). Pejantan unggul tersebut
menghasilkan semen beku sebanyak 82.643 straw (8.204 straw kambing dan 74.439 straw sapi. Pada sisi lain, UPTD BPTP juga melaksanakan berbagai kegiatan untuk menunjang pembangunan peternakan. Pada tahun 2013 UPTD ini mengelola dana pembangunan sebesar Rp 4.252.000.000, (dengan rincian Rp 2.860.000.000, dana APBD dan Rp. 1.392.000.000, dana APBN). Pada tahun 2013, sesuai Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2013 terekam bahwa jumlah pemasukan sapi potong sebanyak 155.932 ekor, sedangkan pengeluaran sebanyak 187.029 ekor sapi ke luar Lampung. Untuk ternak kambing, pada tahun 2013 jumlah masuk ke Provinsi Lampung sebanyak 13.932 ekor, sedangkan jumlah kambing yang ke luar Provinsi Lampung mencapai 83.075 ekor. Pembangunan peternakan merupakan salah satu prioritas dalam RPJMD Provinsi Lampung 2015 – 2019.Terkait dengan kebijakan tersebut maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung menyusun proyeksi perkembangan populasi ternak sampai tahun 2019.Secara rinci perkembangan populasi tersebut disajikan pada Tabel 4. Tabel 4. Populasi ternak 2013-2014 dan proyeksipopulasi 2015 – 2019 No
Populasi Ternak
2014*)
2015
2016
2017
2018
2019
1 Sapi Potong
723.394
757.020
777.283
780.072
796.286
810.052
2 Sapi Perah
272
282
284
287
292
297
3 Kambing/Domba
1.391.377
1.346.380
1.398.536
1.458.669
1.527.998
1.656.468
4 Ayam Pedaging
31.497.342 32.771.775 33.071.979 33.582.354 34.564.789 36.608.528
5 Ayam Petelur
5.633.170
(ekor)
6.085.893
6.902.291
7.190.695
7.212.972
8.096.225
Keterangan:*) angka sementara.
Salah satu potensi unggulan peternakan di Provinsi Lampung adalah ternak sapi potong. Pada tahun 2013 terdapat 3 kabupaten yang telah berkembang menjadi sentra utama produksi ternak sapi potong di Provinsi Lampung, yaitu:
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung19 Tahun 20152019.
a. Kabupaten Lampung Tengah (populasi sapi 226.003 ekor) b. Kabupaten Lampung Timur (populasi sapi 100.636 ekor) c. Kabupaten Lampung Selatan (populasi sapi 95.172 ekor). Empat kabupaten lainnya siap untuk didorong menjadi sentra produksi ternak sapi potong baru, karena jumlah populasi awal sudah memadai. Keempat kabupaten tersebut adalah: a. Kabupaten Way Kanan (populasi sapi 26.320 ekor) b. Kabupaten Lampung Utara (populasi sapi 25.614 ekor), c. Kabupaten Tulang Bawang (populasi sapi 22.261 ekor), dan d. Kabupaten Tulang Bawang Barat (populasi sapi 14.366 ekor). Pada 8 kabupaten/kota lainnya pengembangan ternak sapi juga perlu terus didorong.Pemerintah perlu menambah dukungan sarana dan prasarana serta meningkatkan kapasitas dan kinerja SDM peternakan.Peningkatan populasi ternak di 8 kabupaten/kota tersebut sangat memungkinkan, mengingat ketersediaan potensi pakan, peran ternak sebagai ternak kerja, dan peran ternak sebagai pendukung ketahanan energi melalui potensi produksi gas bio. Di bidang Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung telah melaksanakan berbagai program untuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan penyakit hewan.Berbagai keberhasilan telah dicapai, sehingga peningkatan produksi dan populasi ternak dapat dimungkinkan.Namun, banyak hal masih perlu dicermati termasuk ancaman penyakit ternak, yang sewaktuwaktu dapat terjadi. Beberapa ancaman penyakit ternak yang perlu diwaspadai di Provinsi Lampung adalah: - Rabies - Flu Burung - Brucellosis - Gangguan reproduksi - Septichaemia Epizotica (SE)
- Hog Cholera - Jembrana - Parasit Cacing - Parasit Darah - Scabies - Surra. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Peluang pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dalam 5 tahun ke depan terbuka luas. Hal tersebut terlihat jelas dari Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019.Visi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 adalah “Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019”. Secara langsung, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sangat terkait dengan Misi 1, Misi 3, dan Misi 4 pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, yaitu: Misi 1:
Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah
Misi 3
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran
Misi 4
Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
Melalui 3 misi RPJMD tersebut di atas peran pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung akan terus berkembang. Peningkatan peran tersebut mutlak diperlukan untuk meningkatkan kontribusi Subsektor Peternakan dalam pembangunan ekonomi Provinsi Lampung, terutama dalam hal: 1. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam secara berkelanjutan 2. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi daerah 3. Penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung21 Tahun 20152019.
4. Penyediaan pangan hewani untuk kesehatan dan kecerdasan masyarakat. Pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung juga menjadi keniscayaan jika dikaitkan dengan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI.Visi Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah “Menjadi Ditjen yang profesional dalam mewujudkan peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal untuk mewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani serta meningkatkan kesejahteraan peternak”.Penyediaan pangan hewani dan meningatkan kesejahteraan peternak secara nasional merupakan tugas berat yang memerlukan dukungan pemerintah daerah. Sebagai daerah yang sejak tahun 1990an dikembangkan sebagai salah satu lumbung ternak nasional, maka Provinsi Lampung dituntut untuk memberikan kontribusi besar dalam pencapaian Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI tersebut. Secara khusus, Provinsi Lampung diharapkan berperan besar dalam produksi komoditas peternakan strategis, termasuk sapi potong, kambing, dan unggas (pedaging dan petelur) yang kebutuhannya terus meningkat. Dengan dukungan modal dasar populasi ternak yang memadai, SDM birokrasi dan peternak yang semakin berpengalaman, serta infrastruktur pembangunan peternakan yang terus berkembang maka peluang pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung akan semakin terbuka. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung tahun 2009 – 2029, yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 juga membuka peluang sangat luas untuk perluasan pembangunan perternakan di Provinsi Lampung. Peluang tersebut tentu saja sangat memungkinkan pengembangan peran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
Meskipun secara eksplisit kawasan peruntukan khusus untuk pengembangan peternakan tidak disebutkan di dalam dokumen RTRW Provinsi Lampung, namun pembangunan peternakan dapat terintegrasi secara terpadu dengan kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, dan hutan produksi.Integrasi usaha ternak ke dalam usaha tani tanaman telah diinisiasi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sejak sepuluh tahun ayng lalu.Hasil yang dicapai sangat positif, karena terjadi sinergi secara biologi dan ekonomi (bionomi) antara usaha peternakan dan usaha pertanian.
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung23 Tahun 20152019.
BAB III ISUISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Selama 5 tahun terakhir, pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Lampung berkembang cukup pesat.Perkembangan tersebut berkontribusi terhadap pembangunan daerah, termasuk pada aspek pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan penyediaan pangan dan energi.Selain karena potensi sumber daya yang sangat menunjang, perkembangan tersebut tidak terlepas dari komitmen pemimpin daerah menjadikan pembangunan peternakan sebagai salah satu program unggulan.Capaian prestasi dan kemajuan tersebut ke depan perlu terus ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan produksi ternak, perlu dilakukan identifikasi secara komprehensif dan mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi di lapang.Identifikasi terhadap berbagai jenis permasalahan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung perlu dilakukan dengan cermat. Hasil identifikasi akan sangat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam 5 tahun ke depan. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Lampung meliputi bidang sarana dan prasarana, bidang produksi peternakan, bidang kesehatan hewan dan kesmavet, serta bidang usaha peternakan.Berdasarkan reviu terhadap Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2013 permasalahan yang dihadapi pada pembangunan peternakan mencakup beberapa hal berikut: 1. Kapasitasdan kinerja SDM Kapasitas dan kinerja SDM peternak masih perlu terus ditingkatkan, sehingga peternak mampu menyelenggarakan bisnis/usaha ternak dengan lebih efisien, menguntungkan, dan berkelanjutan.Permasalahan kapasitas dan kinerja SDM juga mencakup kinerja aparatur birokrasi, baik tenaga administrasi maupun
tenaga fungsional. 2. Kelembagaan peternak dan kerjasama kemitraan Kelembagaan peternak (kelompok peternak) masih perlu penguatan dan pendampingan sehingga peternak dapat lebih bersinergi dalam berbagai aspek bisnis, termasuk membangun aksi kolektif serta memasuki skala bisnis yang lebih layak dan menguntungkan.Selain itu, kerjasama kemitraan masih perlu terus didorong untuk membangun sinergi antara perusahaan inti dan plasma dalam bisnis peternakan. 3. Inovasi teknologi, termasuk di bidang: a. Perbibitan. Aspek perbibitan masih memerlukan pengembangan yang lebih cepat. Pembangunan aspek perbibitan mencakup inovasi teknologi yang terkait dengan peningkatan mutu genetik, kesehatan, dan jumlah produksi bibit ternak. b. Pengelolaan pakan. Aspek pengelolaan pakan juga memerlukan percepatan pengembangan. Pembangunan aspek pengelolaan pakan mencakup inovasi teknologi yang terkait dengan produksi hijauan pakan, pemanfaatan biomasa hasil sisa usaha pertanian dan agroindustri, pengolahan dan penyimpanan pakan, formulasi ransum dengan nutrisi berimbang, dll. c. Budidaya ternak. Aspek budidaya ternak juga sangat memerlukan peningkatan kinerja. Pembangunan aspek budidaya ternak mencakup inovasi teknologi yang terkait dengan pengelolaan kandang ternak, pemberian pakan dan air minum, sanitasi kandang, pemanfaatan biomasa (feses dan sisa pakan), dll. d. Kesehatan hewan dan pengendalian penyakit. Aspek kesehatan hewan dan pengendalian penyakit ternak di Provinsi Lampung masih memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Program pengelolaan kesehatan hewan dan pengendalian penyakit ternak harus mampu mewujudkan tujuan untuk mencapai kondisi ternak yang sehat dan produk Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung25 Tahun 20152019.
hasil ternak yang memenuhi kualifikasi ASUH. e. Pascapanen dan pengolahan hasil. Pascapanen dan pengolahan hasil ternak merupakan aspek yang sangat memerlukan perhatian dan pembinaan dari pemerintah. Selain untuk memperoleh produk yang ASUH, inovasi teknologi pada pascapanen dan pengolahan hasil sangat diharapkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk ternak. 4. Pembiayaan usaha peternakan Aspek pembiayaan usaha peternakan masih merupakan permasalahan besar yang dihadapi peternak.Akses peternak terhadap fasilitas pembiayaan usaha masih terbatas. Permasalahan yang dihadapi meliputi skema kredit bersuku bunga tinggi, prosedur administrasi yang rumit, waktu proses relatif lama, dan asuransi kredit usaha pertanian belum berkembang. 5. Pemasaran hasil Kendala pemasaran hasil masih sering menjadi kendala peternak.Permasalahan pemasaran mencakup harga produk yang kurang menguntungkan, permintaan konsumen yang berfluktuasi, dll. 6. Kebijakan dan regulasi Permasalahan yang dihadapi pada aspek kebijakan dan regulasi sangat rumit. Cukup banyak kebijakan dan regulasi yang tidak sejalan satu sama lain, sehingga berdampak kontra produktif. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD a. Visi dan Misi Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 disebutkan bahwa Visi Pembangunan Provinsi Lampung adalah: “Lampung Maju dan Sejahtera 2019”
Visi tersebut di atas sangat menantang dan menginspirasi partisipasi stakeholder.Untuk mencapai visi besar tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung merumuskan 5 misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah. 2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran. 4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. 5. Menegakkan supremasi hokum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif. b. Tujuan Dalam rangka mencapai visi dan mengemban misi yang telah dirumuskan, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan 5 tujuan yang akan dicapai sebagai berikut: 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya ketimpangan pembangunan daerah. 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar daerah. 3. Meningkatnya indeks pembangunan pendidikan masyarakat yang tinggi dan berkualitas, sehingga SDM mampu menjadi pelaku difusi dan inovasi teknologi. 4. Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan 5. Terwujudnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di masyarakat.
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung27 Tahun 20152019.
c. Strategi Untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan 6 arah kebijakan umum sebagai berikut: 1. Percepatan revitalisasi pertanian dan peningkatan kedaulatan pangan dan energi. 2. Peningkatan daya saing industri, koperasi, UMKM, perdagangan, pariwisata, dan daya saing investasi. 3. Peningkatan mutu dan daya dukung infrastruktur, yang mencakup transportasi, pemukiman, air bersih, energi, irigasi,dll. 4. Pemantapan tata ruang wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. 5. Peningkatan wajib belajar 12 tahun, perluasan pendidikan nonformal, dan peningkatan kualitas tenaga kependidikan. 6. Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. 7. Peningkatan tata kelola sumber daya alam menuju pembangunan berkelanjutan. 8. Peningkatan kesadaran hukum, perlindungan hukum, dan penegakan hukum. 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga a. Visi dan Misi Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian RI adalah: “Menjadi Ditjen yang professional dalam mewujudkan peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal untuk mewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani serta meningkatkan kesejahteraan peternak”.
Untuk mencapai visi besar tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian RI merumuskan 3 misi sebagai berikut: 1. Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk meningkatkan daya saing produksi dan produk peternakan dengan pemanfaatan sumberdaya lokal secara berkelanjutan. 2. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen dalam mencapai penyediaan dan keamanan pangan hewani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak. 3. Meningkatkan profesionalitas dan integritas penyelenggaraan administrasi publik. b. Tujuan dan Sasaran Dalam rangka mencapai visi dan mengemban misi yang telah dirumuskan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian RI menetapkan 4 tujuan yang akan dicapai sebagai berikut: 1. Meningkatnya produksi ternak, produk peternakan, dan kesehatan hewan yang berdaya saing. 2. Terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis 3. Meningkatnya pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). 4. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak. Dalam kaitan dengan tujuan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian RI menetapkan 7 sasaran yang akan dicapai sebagai berikut: 1. Penerbitan kebijakan dan NSPK di bidang: perbibitan, budidaya ternak, pakan ternak, pelayanan kesehatan hewan, pelayanan kesmavet Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung29 Tahun 20152019.
dan pascapanen, serta pelayanan publik. 2. Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal. 3. Tercapainya peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumberdaya lokal. 4. Tercapainya peningkatan produksi pakan ternak dengan pendaya gunaan sumberdaya lokal. 5. Terkendali dan tertanggulanginya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis. 6. Terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan persyaratan produk hewan nonpangan. 7. Terjaminnya dukungan manajemen dan teknis. c. Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian RI menetapkan 6 arah kebijakan umum sebagai berikut: 1. Menjamin ketersediaan mutu benih dan bibit ternak 2. Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak 3. Meningkatkan produksi pakan ternak 4. Meningkatkan status kesehatan hewan 5. Menjamin produk hewan yang ASUH dan berdaya saing 6. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Arah kebijakan umum tersebut di atas dilaksanakan melalui 6 rangkaian strategi. Rumusan strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian RI adalah sebagai berikut: 1. Memperlancar arus produk peternakan melalui peningkatan efisiensi
distribusi.. 2. Meningkatkan daya saing produk peternakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal. 3. Memperkuat regulasi untuk mendorong peran peternak dalam negeri sehingga menjadi mandiri. 4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sector terkait serta networking antar daerah. 5. Meningkatkan promosi produk peternakan untuk ekspor. 6. Memperkuat kelembagaan peternakan di semua lapisan dan otoritas veteriner. 3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis a. Telaahan RTRW Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada dasarnya ditujukan untuk mengidentifikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung ke depan. Rencana struktur wilayah Provinsi Lampung tahun 2009 – 2029, yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 meliputi 6 kesatuan rencana, yaitu: (a) rencana distribusi penduduk, (b) rencana pusat kegiatan, (c) rencana jaringan transportasi, (d) rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan, (e) rencana sistem jaringan telekomunikasi, dan (f) rencana sistem jaringan sumberdaya air. Pembangunan peternakan di Provinsi Lampung pada dasarnya dapat terintegrasi dan menyesuaikan dengan 6 kesatuan rencana seperti dijelaskan pada dokumen RTRW tersebut.Dalam hal ini, dokumen rencana pembangunan peternakan dan kesehatan hewan harus selalu diupayakan tetap kompatibel dan sesuai dengan rencana struktur wilayah Provinsi Lampung. Selain itu, dokumen perencanaan pembangunan peternakan di
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung31 Tahun 20152019.
Provinsi Lampung harus juga memperhatikan Pola Ruang Wilayah Provinsi Lampung yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Lampung menurut Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 adalah: a. Rencana Kawasan Lindung b. Rencana Kawasan Budidaya. Arahan pola ruang untuk kegiatan budidaya dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029 mencakup arahan pemanfaatan untuk: a.
Kawasan peruntukan hutan produksi
b.
Kawasan peruntukan pertanian
c.
Kawasan peruntukan perkebunan
d.
Kawasan peruntukan perikanan
e.
Wilayah pertambangan
f. Kawasan peruntukan industri g.
Kawasan peruntukan pariwisata
h.
Kawasan peruntukan pemukiman
i. Kawasan peruntukan keamanan. Meskipun secara eksplisit kawasan peruntukan peternakan tidak disebutkan secara eksplisit pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029, pembangunan peternakan dapat terintegrasi secara terpadu dengan kawasan yang ada, terutama kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, dan hutan produksi. Secara teoritis dan praktis di lapang, usaha peternakan dapat terintegrasi dengan baik dalam sistem usaha tani tanaman, dan ini sangat dikenal secara internasional sebagai sistem pertanian terpadu (croplivestock farming system).
Pada sistem pertanian terpadu terdapat hubungan sinergi secara biologi dan ekonomi (bionomi) antara usaha tanaman dan usaha ternak).Komponen ternak menyediakan pupuk organik untuk tanaman dan hasil sisa biomasa tanaman dapat menjadi pakan ternak berkualitas. Praktik nyata di lapang terkait integrasi usaha ternak dan tanaman sudah banyak dilakukan di Provinsi Lampung, antara lain integrasi sapisawit, sapitebu, kambingubikayu, dll. b. Telaahan KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada dasarnya adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa pronsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.KLHS sangat diperlukan untuk mencegah krisis dan bencana lingkungan yang cenderung semakin meningkat, terutama dalam 20 tahun terakhir. Pembangunan peternakan harus dengan cermat memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2012 dengan jelas mengatur pedoman pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan atau evaluasi rencana pembangunan daerah.Dalam Pasal 2 Ayat 1 Permendagri tersebut disebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Subsektor Peternakan memiliki peran yang sangat penting dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (PPB).Melalui Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Lampung dirancang berwawasan lingkungan.Setiap program dirancang memberi kontribusi positif terhadap aspek pelestarian lingkungan.Pengaruh negatif program pembangunan peternakan terhadap lingkungan hidup dihindari semaksimal mungkin, termasuk persyaratan wajib melaksanakan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung33 Tahun 20152019.
studi mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk usaha peternakan komersial. Secara khusus program pembangunan peternakan dirancang menghindari pengaruh negatif dari aspek berikut: a.
Degradasi lahan
b.
Pencemaran perairan,
c.
Pencemaran udara
d.
Suhu dan kelembaban lingkungan
e.
Kebisingan (noise).
3.5 Penentuan Isuisu Strategis 1. SDM Peternakan Kapasitas SDM pelaku bisnis peternakan serta kualitas dan integritas SDM aparatur sangat menentukan kinerja pembangunan peternakan. Kebijakan dan program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung ke depan harus memberi prioritas tinggi pada peningkatan mutu dan kinerja SDM. Peningkatan mutu SDM peternak dapat dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan lapang.Peningkatan mutu dan kinerja SDM aparatur dapat dilakukan melalui pelatihan berjenjang, studi lanjut, studi banding, dll. Dukungan SDM berkualitas secara langsung akan meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan peternakan dan kinerja agribisnis peternakan di Provinsi Lampung. 2. Kelembagaan dan Kemitraan Sejak 20 tahun terakhir berkembang pesat pendekatan ekonomi kelembagaan dalam pembangunan pertanian.Penguatan kelembagaan peternak (kelompok peternak dan gapoktan) sangat strategis untuk meningkatkan kinerja dan daya saing bisnis peternakan.Melalui kelompok peternakdapat dibangun aksi kolektif yang memungkinkan terwujudnya sinergi dan tercapainya skala bisnis yang lebih layak.Selain itu, kerjasama kemitraan harus terus didorong untuk membangun sinergi antara perusahaan inti – plasmadalam bisnis (termasuk
pengadaan sarana produksi, budidaya, pascapanen, peningkatan mutu, dan pemasaran hasil). 3. Inovasi Teknologi Perbibitan Produksi ternak ditentukan oleh mutu genetik dan pengaruh lingkungan (pakan, suhu, kenyamanan, penyakit, dll.).Dengan demikian, penggunaan bibit unggul menjadi faktor kunci keberhasilan dan daya saing bisnis peternakan.Aspek perbibitan harus dibangun lebih cepat.Pembangunan aspek perbibitan mencakup kebijakan perbibitan, pemuliaan ternak (seleksi dan persilangan), inovasi teknologi reproduksi, serta pengadaandan penyebaran bibit ternak unggul. 4. Inovasi Teknologi Pakan Produksi ternak sangat dipengaruhi oleh masukan zatzat nutrisi melalui pakan, bahkan kontribusi pakan dapat mencapai 70% dari biaya produksi.Peningkatan mutu pakan dan ransum sangat strategis untuk mendorong peningkatan kinerja bisnis peternakan di Provinsi Lampung.Aspek pengelolaan pakan yang strategis untuk dikembangkan mencakup inovasi teknologi produksi hijauan pakan, teknologi pemanfaatan biomasa hasil sisa usaha pertanian dan agroindustri, teknologi pengolahan dan penyimpanan pakan, dan formulasi ransum berkualitas berbasis sumberdaya lokal, dll. 5. Inovasi Teknologi Budidaya Ternak Teknologi budidaya ternak terus berkembang, termasuk perhatian publik terhadap aspek kesejahteraan ternak.Aspek budidaya ternak juga sangat strategis untuk diperhatikan guna peningkatan kinerja bisnis peternakan di Provinsi Lampung.Pembangunan aspek budidaya ternak mencakup inovasi teknologi yang terkait dengan rancangan kandang ternak yang nyaman, pengelolaan ransum, pemanfaatan limbah kandang, pengendalian penyakit ternak, dll.Pengaruh cekaman panas pada ternak di lingkungan tropis harus menjadi perhatian serius, karena dapat mengakibatkan pemborosan
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung35 Tahun 20152019.
penggunan energi yang berasal dari pakan. 6. Kesehatan Hewan dan Kesmavet Sejak semakin maraknya kasus penyakit ternak yang berimplikasi luas terhadap produksi ternak dan kesehatan masyarakat veteriner maka keswan dan kesmavet merupakan isu strategis dunia.Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Lampung harus memberikan perhatian serius terhadap aspek keswan dan kesmavet.Program pengelolaan keswan dan kesmavet harus berhasil mendorong peningkatan produktivitas ternak, mewujudkan produk ternak yang ASUH, dan menghindari penyebaran penyakit zoonosis.Dalam kaitan ini, upaya deteksi dini, pencegahan, penanganan, dan pemberantasan penyakit ternak harus dikembangkan dengan sebaikbaiknya. 7. Pascapanen dan Pengolahan Hasil Inovasi teknologi pada pascapanen dan pengolahan hasil sangat strategis untuk meningkatkan kinerja bisnis peternakan.Melalui teknologi pascapanen dan pengolahan hasil yang tepat, dapat dicapai peningkatan nilai tambah dan daya saing produk ternak.Selain itu, teknologi pascapanen dan pengolahan hasil yang baik akan mendukung perolehan produk ternak yang ASUH dan sesuai dengan permintaan pasar. 8. Pembiayaan Usaha Peternakan Pembiayaan Usaha Peternakan merupakan aspek strategis yang perlu menjadi prioritas dalam pembangunan peternakan di Provinsi Lampung.Selama ini pembiayaan usaha masih merupakan permasalahan besar yang dihadapi peternak.Dengan demikian, pengembangan skema kredit pembiayaan usaha peternakan harus dikembangkan dengan melibatkan partisipasi aktif lembaga keuangan. Skema kredit yang dikembangkan hendaknya terdapat subsidi bunga, prosedur administrasi yang sederhana, dan waktu proses yang singkat. Skema subsidi hendaknya dialihkan dari subsidi saprodi (sarana produksi) menuju subsidi bunga bank.Asuransi kredit khusus untuk usaha peternakan
juga perlu dikembangkan. 9. Pemasaran Hasil Hasil beberapa kajian dan pengamatan lapang memperlihatkan bahwa aspek pemasaran merupakan masalah besar yang dihadapi peternak.Penanganan aspek pemasaran produk ternak sungguh sangat strategis.Kebijakan dan regulasi dalam pembangunan peternakan hendaknya secara langsung menimbulkan kepercayaan peternak/publik terhadap pemasaran produk.Pendekatan market driven dapat dipertimbangkan sebagai kebijakan penting dalam penataan pasar produkproduk peternakan.Penanganan masalah pemasaran produk mencakup kelayakan harga, jaminan sertifikasi produk, dll. 10. Kebijakan dan Regulasi Pada situasi kompetisi global yang semakin ketat, peran kebijakan dan regulasi sangat menentukan kemampuan daya saing ekonomi.Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berusaha merumuskan kebijakan dan menetapkan regulasi yang mampu mendorong tumbuhnya bisnis peternakan yang berdaya saing.Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan hendaknya meningkatkan motivasi dan keyakinan pengusaha untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Rangkaian kebijakan dan regulasi sangat diperlukan untuk mendorong pemantapan sub sistem input produksi, efisiensi proses produksi, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil.
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung37 Tahun 20152019.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD Pada dasarnya visi merupakan kondisi idaman bersama yang hendak diwujudkan secara bersamasama.Visi yang baik dibangun bersama untuk menginspirasi dan menumbuhkan motivasi seluruh pemangku kepentingan (internal dan eksternal) untuk berpartisipasi aktif dan bersinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan mencermati sumberdaya yang dimiliki, kemajuan yang sudah dicapai, peluang dan tantangan yang dihadapi, serta visi dan misi dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 maka dirumuskan visi dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 20152019 sebagai berikut: “Lampung Pusat Produksi Peternakan Berkelanjutan” Pusat Produksi Peternakan. Pusat produksi peternakan diartikan bahwa produksi peternakan di Provinsi Lampung terus tumbuh dengan laju pertumbuhan yang tinggi, sehinggaselain dapat berswasembada untuk memenuhi kebutuhan ternak di level daerah,Provinsi Lampung juga mampu memasok ternak untukmemenuhi kebutuhan di daerahdaerah lain di Indonesia dan ekspor ternak ke luar negeri. Pada saat ini sesungguhnya Provinsi Lampung sudah berkiprah memasok produk ternak ke luar daerah, termasuk ke wilayah Sumatera dan Jawa. Melalui percepatan pembangunan peternakan, ke depan peran Provinsi Lampung sebagai pemasok produk ternak tersebut harus diupayakan semakin meningkat secara signifikan. Sebagai pusat salah satu produksi peternakan, Provinsi Lampung kelak akan berkontribusi besar terhadap pencapaian program nasional swasembada daging dan pemenuhan kecukupan gizi masyarakat asal protein hewani.
Berkelanjutan. Istilah berkelanjutan dalam visi mencerminkan bahwa produksi ternak di Provinsi Lampung selain harus diupayakan terus meningkat dan menguntungkan secara ekonomi, juga harus berwawasan lingkungan, sehingga proses produksi dapat berkelanjutan (sustainable).Tuntutan sustainability dalam program pembangunan merupakan tuntutan global yang muncul setelah serangkaian kerusakan lingkungan yang terjadi dalam 20 tahun terakhir.Proses produksi yang berkelanjutan juga akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah dan nasional secara berkeadilan. Misi merupakan amanah yang diemban oleh suatu lembaga, yang akan dilaksanakan dalam kerangka pencapaian visi yang telah ditetapkan. Misi yang baik dirumuskandengan mengacu kepada uraian tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi lembaga atau SKPD.Rumusan misi harus mencakup semua aktivitas di unitunit kerja yang ada di SKPD. Dengan mencermati uraian tugas pokok, fungsi, serta struktur organisasinya, maka dirumuskan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan peternakan 4. Meningkatkan inovasi teknologi produksi ternak (perbibitan, pakan, budidaya, pengolahan hasil, dll.). 5. Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. 6. Meningkatkan kinerja agribisnis peternakan.
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung39 Tahun 20152019.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Berdasarkan pada uraian visi dan misi serta isuisu strategis yang diuraikan di atas, maka tujuan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 20152019 dirumuskansebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif. 2. Meningkatkan jumlah dan kapasitas sarana dan prasarana pembangunandi bidang peternakan dan kesehatan hewan, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan peternakan. 3. Meningkatkan populasi, produktivitas, dan kualitas hasilpeternakan melalui inovasi teknologi tepat guna pada aspek perbibitan, pengelolaan pakan, sistem budidaya ternak, dan penanganan hasil (pascapanen). 4. Meningkatkan derajat kesehatan hewan/ternak dan kelayakan konsumsi produk pangan asal hewan/ternak. 5. Meningkatkan kinerja usaha peternakan melalui pengembangan sistem agribisnis peternakan secara efisien, adil, dan berkelanjutan. Perlu dijelaskan secara khusus bahwa pada rumusan tujuan tersebut di atas, aspek peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya manusia (peternak, aparatur, dan masyarakat peternakan)serta kelembagaan dan kemitraan diintegrasikan ke dalam 5 tujuan tersebut.Di dalam Renstra ini, penguatan kapasitas dan kinerja sumberdaya manusia peternakan dan kelembagaannya menjadi prioritas penting. Berdasarkan tujuan Renstra yang telah dirumuskan, maka ditetapkan sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Lampung dalam jangka menengah (20152019). Sasaran tersebut merupakan bahan acuan untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Selain itu sasaran akan menjadi salah satu tolak ukur evaluasi kinerja pembangunan peternakan dan
kesehatan hewan di Provinsi Lampung dalam jangka menengah (20152019). Untuk setiap tujuan dirumuskan satu atau lebih sasaran yang akan dicapai. Dalam lima tahun ke depan peningkatan jumlah dan kapasitas sarana prasarana pembangunan peternakan dan kesehatan hewan terus didorong untuk mempercepat laju peningkatan populasi dan produktivitas ternak. Hingga tahun 2019 rataan peningkatan produktivitas ternak diharapkan sebesar 5% per tahun dan rataan laju peningkatan populasi ternak diproyeksikan sebesar 7% per tahun. Hal ini dapat ditempuh dengan memperluas penggunaan bibit ternak unggul,penerapan teknologi reproduksi ternak, penerapan teknologi budidaya ternak yang maju, penggunaan pakan/ransum berkualitas, dan pengendalian kesehatan ternak. Sasaran jangka menengah untuk pengembangan secara progresif agribisnis komoditas ternak di Provinsi Lampunguntuk setiap tujuan adalah sebagai berikut: Sasaran untuk Tujuan 1: a. Terwujudnya tata kelola pelayanan perkantoran yang tertib administrasi b. Tersedianya sarana dan prasarana bagi aparatur c. Meningkatnya disiplin aparatur d. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur e. Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Sasaran untuk Tujuan 2: Tersedianya sarana dan prasarana yang mampu menunjang percepatan pembangunan peternakan. Sasaran untuk Tujuan 3: a. Meningkatnya produksi ternak. b. Meningkatnya penggunaan bibit ternak unggul dan pakan.
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung41 Tahun 20152019.
c. Meningkatnya kapasitas BIBD untuk menghasilkan produksi semen kualitas. Sasaran untuk Tujuan 4: Menurunnya kasus penyakit hewan/ternak serta meningkatnyamutu dan kelayakan produk pangan dan nonpangan asal hewan/ternak. Sasaran untuk Tujuan 5: a. Meningkatnya kinerja agribisnis peternakan (melalui dukungan dana DekonsentrasiNak). b. Meningkatnya kinerja agribisnis peternakan (melalui dukungan dana APBD). 4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan yang dipilih sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian pencapaian target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, strategi harus disusun dengan cermat dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan eksternal dan faktor eksternal yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis, maka rumusan strategi yang ditempuh adalah: 1. Penguatan SDM peternakan Kualitas dan integritas SDM pelaku bisnis di subsektor peternakan sangat menentukan kinerja pembangunan peternakan. Kebijakan dan program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung ke depan harus memberi prioritas tinggi pada peningkatan mutu dan kinerja SDM peternakan. 2. Penguatan kelembagaan dan kerjasama kemitraan Penguatan kelembagaan peternak (kelompok peternak dan gapoktan) sangat strategis untuk meningkatkan kinerja dan daya saing bisnis peternakan.Melalui kelompok peternak dapat dibangun aksi kolektif yang memungkinkan terwujudnya sinergi dan tercapainya skala bisnis yang lebih
layak.Selain itu, kerjasama kemitraan harus terus didorong untuk membangun sinergi antara perusahaan inti – plasma dalam bisnis. 3. Percepatan inovasi teknologi perbibitan Penggunaan bibit unggul menjadi faktor kunci keberhasilan dan daya saing bisnis peternakan.Aspek perbibitan harus dibangun lebih cepat.Pembangunan aspek perbibitan mencakup kebijakan perbibitan, pemuliaan ternak, inovasi teknologi reproduksi, serta pengadaan dan penyebaran bibit ternak unggul. 4. Percepatan inovasi teknologi pakan Peningkatan mutu pakan dan ransum sangat strategis untuk mendorong peningkatan kinerja bisnis peternakan. Aspek pengelolaan pakan yang perlu dikembangkan mencakup inovasi teknologi produksi hijauan, teknologi pemanfaatan biomasa sisa usaha pertanian dan agroindustri, teknologi pengolahan dan penyimpanan pakan, dan formulasi ransum berkualitas berbasis sumberdaya lokal. 5. Percepatan inovasi teknologi budidaya ternak Aspek budidaya ternak sangat strategis diperhatikan guna meningkatan kinerja bisnis peternakan.Pembangunan aspek budidaya mencakup inovasi teknologi rancangan kandang ternak yang nyaman, pengelolaan ransum, pemanfaatan limbah kandang, pengendalian penyakit ternak, dll.Pengaruh cekaman panas pada ternak di lingkungan tropis harus menjadi perhatian serius, karena penurunan produksi. 6. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Lampung harus memberikan perhatian serius terhadap aspek keswan dan kesmavet.Program pengelolaan keswan dan kesmavet harus mendorong peningkatan produktivitas ternak, mewujudkan produk ternak yang ASUH, dan menghindari penyebaran penyakit zoonosis. 7. Percepatan inovasi teknologi pada pascapanen
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung43 Tahun 20152019.
Pascapanen dan pengolahan hasil harus terus didorong melalui inovasi teknologi.Melalui teknologi pascapanen dan pengolahan hasil yang tepat, dapat dicapai peningkatan nilai tambah dan daya saing produk ternak.Teknologi pascapanen dan pengolahan hasil yang baik akan mendukung perolehan produk ternak yang ASUH sesuai permintaan pasar. 8. Pengemembangan pembiayaan usaha peternakan Skema kredit pembiayaan usaha peternakan harus dikembangkan, melibatkan partisipasi aktif lembaga keuangan. Skema kredit yang dikembangkan hendaknya terdapat subsidi bunga, prosedur administrasi sederhana, dan waktu proses singkat. Skema subsidi hendaknya dialihkan dari subsidi saprodi menuju subsidi bunga bank. 9. Pengembangan dan penataan sistem pemasaran hasil Penanganan aspek pemasaran produk ternak sungguh sangat strategis.Pendekatan market driven dapat dipertimbangkan sebagai kebijakan penting dalam penataan pasar produkproduk peternakan.Penanganan masalah pemasaran produk mencakup kelayakan harga, jaminan sertifikasi produk, dll. 10. Peningkatan dukungan melalui kebijakan dan regulasi Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan hendaknya meningkatkan motivasi dan keyakinan pengusaha untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Rangkaian kebijakan dan regulasi sangat diperlukan untuk mendorong pemantapan subsistem input produksi, efisiensi proses produksi, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, PENANGGUNGJAWAB, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana program dan kegiatan di dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung disusun dengan mengacu kepada uraian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Struktur penyajian rencana program dan kegiatan disusun mengikuti urutan tujuan dan sasaran.Selain itu, program dan kegiatan tahun 2015 – 2019 disusun dengan mencermati usul program dan kegiatan yang disampaikan oleh unitunit kerja di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Dengan kombinasi pendekatan bottom up dan top downdalam penyusunan Renstra ini diharapkan program dan kegiatan dapat tersusun secara partisipatif dan dapat diimplementasikan lebih operasional dan efektif. Melalui proses penyusunan Renstra diupayakan terbangun sinergi antar bidang secara internal dan terbangun sinkronisasi dengan program pemerintahan pusat dalam bentuk dana dekonsentrasi. Pada matrik rencana program dan kegiatan disajikan secara lengkap tujuan, sasaran, program, kegiatan, capaian indikator kinerja, dan unitunit kerja penanggung jawab. Secara rinci uraian program dan kegiatan serta informasi lainyang terkait disajikan pada Matrik Rencana Program dan Indikator Kinerja.
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung45 Tahun 20152019.
Matrik Rencana Program/Kegiatandan Indikator Kenerja Tujuan 1:
Meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif
Capaian Indikato r Indikato Kinerja Kode r Kondisi Progra Program Prioritas/Kegi Kinerja IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan m aan
Unit Kerja Penanggungjawab
Tahun-1 (1)
(2)
Tahun-2
target Rp target (5) (6) (7)
Rp (8)
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
(3)
(4)
(17)
Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan
5
1
4.5jt
1
4.5jt
1
5.0jt
1
4.5jt
1
4.5jt
5
23.0jt Sekretariat Dinas
5
1
270jt
1
295jt
1
325jt
1
325jt
1
330jt
5
154.5jt Sekretariat Dinas
5
1
1.5jt
1
1.5jt
1
2.0jt
1
2.0jt
1
2.0jt
5
9.0jt Sekretariat Dinas
5
1
500jt
1
550jt
1
600jt
1
605jt
1
610jt
5
2865jt Sekretariat Dinas
5
1
265jt
1
292jt
1
320jt
1
320jt
1
325jt
5
1522jt Sekretariat Dinas
Sasaran 1. Terwujudnya tata kelola pelayanan perkantoran yang tertib administrasi P1: Pelayanan Administrasi Perkantoran K1: Penyediaan jasa surat menyurat K2: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik K3: Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor K4: Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaran dinas/operasional K5: Penyediaan jasa administrasi keuangan
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung46 Tahun 20152019.
Capaian Indikato r Indikato Kinerja Kode r Kondisi Progra Program Prioritas/Kegi Kinerja IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan m aan
(1)
(2) K6: Penyediaan jasa kebersihan kantor
Unit Kerja Penanggungjawab
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 110jt 1 120jt 1 131jt 1 131jt 1 135jt 5 627jt Sekretariat Dinas Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
5
1
10jt
1
11jt
1
12jt
1
12jt
1
12jt
5
57jt
(3) Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan
(4) 5
5
1
40jt
1
44jt
1
48jt
1
50jt
1
55jt
5
237jt Sekretariat Dinas
K9: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah kegiatan
5
1
60jt
1
66jt
1
72.6jt
1
73jt
1
75jt
5
346.6jt Sekretariat Dinas
K10: Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
Jumlah kegiatan
5
1
9jt
1
9.9jt
1
11jt
1
11jt
1
11jt
5
51.9jt Sekretariat Dinas
K11: Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah kegiatan
5
1
150jt
1
165jt
1
181.5j t
1
184jt
1
190jt
5
870.5jt Sekretariat Dinas
K12: Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah kegiatan
4
-
-
1
7jt
1
8jt
1
8jt
1
8jt
4
31jt
K13: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah kegiatan
5
1
40jt
1
44jt
1
48jt
1
50jt
1
55jt
5
237jt Sekretariat Dinas
K14: Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah kegiatan
5
1
35jt
1
38.5jt
1
42.5jt
1
42.5jt
1
45jt
5
203.5jt Sekretariat Dinas
K7: Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja K8: Penyediaan alat tulis kantor
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung47 Tahun 20152019.
Sekretariat Dinas
Sekretariat Dinas
Capaian Indikato r Indikato Kinerja Kode r Kondisi Progra Program Prioritas/Kegi Kinerja IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan m aan
Unit Kerja Penanggungjawab
Tahun-1 (1)
(2)
Tahun-2
target Rp target (5) (6) (7)
Rp (8)
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
(3)
(4)
(17)
K15: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah kegiatan
5
1
238jt
1
260jt
1
290jt
1
290jt
1
293jt
5
1371jt Sekretariat Dinas
K16: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah kegiatan
5
1
62jt
1
68jt
1
80jt
1
80jt
1
80jt
5
370jt Sekretariat Dinas
K17: Penyediaan bahan publikasi dan promosi
Jumlah kegiatan
5
1
80jt
1
88jt
1
97jt
1
97jt
1
100jt
5
462jt Sekretariat Dinas
K18: Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD
Jumlah kegiatan
5
1
60jt
1
65jt
1
70jt
1
70jt
1
75jt
5
340jt Sekretariat Dinas
K19: Penataan Asset Pemda Provinsi Lampung
Jumlah kegiatan
5
1
80jt
1
88jt
1
95jt
1
95jt
1
95jt
5
453jt Sekretariat Dinas
Jumlah kegiatan
1
1
325jt
-
-
-
-
-
-
-
-
1
325jt Sekretariat Dinas
Sasaran 2. Tersedianya sarana dan prasarana bagi aparatur P1: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur K1: Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung48 Tahun 20152019.
Capaian Indikato r Indikato Kinerja Kode r Kondisi Progra Program Prioritas/Kegi Kinerja IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan m aan
Unit Kerja Penanggungjawab
Tahun-1 (1)
(2)
Tahun-2
target Rp target (5) (6) (7)
Rp (8)
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
(3)
(4)
Jumlah kegiatan
4
-
-
1
400jt
1
440jt
1
440jt
1
500jt
4
1830jt Sekretariat Dinas
Jumlah kegiatan
4
-
-
1
120jt
1
132jt
1
158.4j t
1
175jt
4
585.4jt Sekretariat Dinas
K1: Sosialisasi Peraturan-peraturan
Jumlah kegiatan
5
1
40jt
1
50jt
1
54jt
1
65jt
1
75jt
5
284jt Sekretariat Dinas
K2: Penyusunan Pelaporan Keuangan
Jumlah kegiatan
5
1
85jt
1
90jt
1
100jt
1
119.8jt
1
125jt
5
529.8jt Sekretariat Dinas
K2: Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor
(17)
Sasaran 3. Meningkatnya disiplin aparatur P1: Peningkatan Disiplin Aparatur K1: Pengadaan pakaian seragam beserta perlengkapannya Sasaran 4. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur P1: Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung49 Tahun 20152019.
Capaian Indikato r Indikato Kinerja Kode r Kondisi Progra Program Prioritas/Kegi Kinerja IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan m aan
Unit Kerja Penanggungjawab
Tahun-1 (1)
(2)
Tahun-2
target Rp target (5) (6) (7)
Rp (8)
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
(3)
(4)
(17)
K1: Penyusunan Program Kegiatan
Jumlah kegiatan
5
1
200jt
1
220jt
1
240jt
1
260jt
1
280jt
5
1200jt Sekretariat Dinas
K2: Monitoring dan Evaluasi Program dan Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah kegiatan
5
1
155jt
1
170.5jt
1
190.6j t
1
210jt
1
240jt
5
966.1jt Sekretariat Dinas
K3: Pengumpulan, Pengolahan dan Publikasi Data
Jumlah kegiatan
5
1
100jt
1
110jt
1
120jt
1
130jt
1
140jt
5
600jt Sekretariat Dinas
Sasaran 5. Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan P1: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung50 Tahun 20152019.
Tujuan 2
Kode
Meningkatkan jumlah dan kapasitas sarana dan prasarana pembangunan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan peternakan Capaian Indikato r Kinerja Indikato r Kondisi Progra Program Kinerja Prioritas/Kegi IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan aan m
Unit Kerja Penanggungjawab
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (1)
(2)
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
K1: Pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data
Jumlah kegiatan
5
1
125jt
1
125jt
1
125jt
1
125jt
1
125jt
5
625jt Bidang Sarana dan Prasarana
K2: Pengumpulan dan penyusunan database alsintan peternakan
Jumlah kegiatan
2
1
200jt
-
-
1
200jt
-
-
-
-
2
400jt Bidang Sarana dan Prasarana
Sasaran: Tersedianya sarana dan prasarana yang mampu menunjang percepatan pembangunan peternakan P1: Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
P2: Peningkatan penerapan teknologi peternakan
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung51 Tahun 20152019.
Kode
Capaian Indikato r Indikato Kinerja r Kondisi Progra Program Kinerja Prioritas/Kegi IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan m aan
Unit Kerja Penanggungjawab
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (1)
(2)
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
K1: Fasilitasi pemanfaatan limbah peternakan ramah lingkungan
Jumlah kegiatan
5
1
200jt
1
200jt
1
200jt
1
200jt
1
200jt
5
1000jt Bidang Sarana dan Prasarana
K2: Pelatihan dan pembinaan teknologi alsin peternakan
Jumlah kegiatan
5
1
250jt
1
250jt
1
250jt
1
250jt
1
250jt
5
1250jt Bidang Sarana dan Prasarana
K1: Penyusunan potensi kawasan pengembangan peternakan sapi potong di Provinsi Lampung
Jumlah kegiatan
5
1
150jt
1
150jt
1
150jt
1
100jt
1
100jt
5
650jt Bidang Sarana dan Prasarana
K2: Pembinaan dan penataan potensi kawasan pengembangan peternakan sapi potong di Provinsi Lampung
Jumlah kegiatan
5
1
150jt
1
150jt
1
150jt
1
100jt
1
100jt
5
650jt Bidang Sarana dan Prasarana
K3: Pembuatan display data kawasan peternakan Provinsi Lampung
Jumlah kegiatan
2
1
200jt
-
-
-
-
1
200jt
-
-
2
400jt Bidang Sarana dan Prasarana
P3: Penataan kawasan peternakan Provinsi Lampung
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung52 Tahun 20152019.
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung53 Tahun 20152019.
Tujuan 3
Kode
Meningkatkan populasi, produktivitas, dan kualitas hasilpeternakan melalui inovasi teknologi tepat guna pada aspek perbibitan, pengelolaan pakan, sistem budidaya ternak, dan penanganan hasil (pascapanen). Capaian Indikato r Indikato Kinerja r Kondisi Progra Program Kinerja Prioritas/Kegi IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan m aan
Unit Kerja Penanggungjawab
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Tahun-1
(1)
(2)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
(3)
(4)
(17)
K1: Pengembangan budidaya sapi potong
Jumlah kegiatan
5
1
3300jt
1
3300jt
1
3300jt
1
3300jt
1
3300jt
5
16500jt Bidang Produksi Peternakan
K2: Pengembangan budidaya kerbau
Jumlah kegiatan
5
1
1000jt
1
1000jt
1
1000jt
1
1000jt
1
1000jt
5
5000jt Bidang Produksi Peternakan
K3: Pengembangan budidaya kambing perah
Jumlah kegiatan
5
1
1350jt
1
1350jt
1
1350jt
1
1350jt
1
1350jt
5
6750jt Bidang Produksi Peternakan
K4: Pengembangan budidaya kambing pedaging
Jumlah kegiatan
5
1
1500jt
1
1500jt
1
1500jt
1
1500jt
1
1500jt
5
7500jt Bidang Produksi Peternakan
Sasaran 1. Meningkatnya produksi ternak P1: Pengembangan budidaya ternak
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung54 Tahun 20152019.
Kode
Capaian Indikato r Indikato Kinerja r Kondisi Progra Program Kinerja Prioritas/Kegi IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan m aan
Unit Kerja Penanggungjawab
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Tahun-1
(1)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
(2)
(3)
(4)
(17)
K5: Pengembangan budidaya unggas
Jumlah kegiatan
5
1
975jt
1
975jt
1
975jt
1
975jt
1
975jt
5
4875jt Bidang Produksi Peternakan
K6: Pengembangan budidaya aneka ternak
Jumlah kegiatan
5
1
100jt
1
100jt
1
100jt
1
100jt
1
100jt
5
500jt Bidang Produksi Peternakan
K7: Pengembangan budidaya sapi perah
Jumlah kegiatan
5
1
1000jt
1
1000jt
1
1000jt
1
1000jt
1
1000jt
5
5000jt Bidang Produksi Peternakan
K1: Integrasi kambing – tanaman spesifik lokasi
Jumlah kegiatan
5
1
2850jt
1
3135jt
1
3135jt
1
3449jt
1
3449jt
5
16018jt Bidang Produksi Peternakan
K2: Pembangunan laboratorium pakan daerah
Jumlah kegiatan
4
-
-
1
1000jt
1
500jt
1
100jt
1
100jt
4
1700jt Bidang Produksi Peternakan
K3: Kajian penyusunan data potensi pakan dan pengembangan pakan
Jumlah kegiatan
4
1
360jt
-
-
-
-
-
-
-
-
1
360jt Bidang Produksi Peternakan
P2: Peningkatan kesejahteraan petani
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung55 Tahun 20152019.
Kode
Capaian Indikato r Indikato Kinerja r Kondisi Progra Program Kinerja Prioritas/Kegi IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan m aan
Unit Kerja Penanggungjawab
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Tahun-1
(1)
(2)
(3)
(4)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
(17)
P3: Peningkatan produktivitas ternak kelompok Jumlah peternak kegiatan K1: Pemutakhiran data ternak pemerintah
Jumlah kegiatan
5
1
100jt
1
100jt
1
100jt
1
100jt
1
100jt
5
500jt Bidang Produksi Peternakan
K2: Pelatihan bubidaya ternak yang baik (GFP) di kelompok peternak
Jumlah kegiatan
5
1
100jt
1
100jt
1
100jt
1
100jt
1
100jt
5
500jt Bidang Produksi Peternakan
K3: Pembinaan kelompok budidaya ternak
Jumlah kegiatan
5
1
100jt
1
100jt
1
100jt
1
100jt
1
100jt
5
500jt Bidang Produksi Peternakan
K4: Budidaya kambing potong
5
1
2000jt
1
2000jt
1
2000jt
1
2000jt
1
2000jt
5
10000jt Bidang Produksi Peternakan
K5: Budidaya kambing perah
5
1
2000jt
1
2000jt
1
2000jt
1
2000jt
1
2000jt
5
10000jt Bidang Produksi Peternakan
K6: Budidaya sapi pesisir
5
1
500jt
1
500jt
1
500jt
1
500jt
1
500jt
5
2500jt Bidang Produksi Peternakan
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung56 Tahun 20152019.
Kode
Capaian Indikato r Indikato Kinerja r Kondisi Progra Program Kinerja Prioritas/Kegi IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan m aan
Unit Kerja Penanggungjawab
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Tahun-1
(1)
(2)
(3)
(4)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
(17)
Sasaran 2. Meningkatnya penggunaan bibit ternak unggul dan pakan P1: Peningkatan produksi hasil peternakan K1: Pembibitan dan perawatan ternak sapi Jumlah bali di BPTP Campang Tiga kegiatan
5
1
500jt
1
600jt
1
700jt
1
800jt
1
900jt
5
3500jt BPTP
K2: Pembibitan dan perawatan ternak kambing di BPTP Negeri Sakti
Jumlah kegiatan
5
1
500jt
1
600jt
1
700jt
1
800jt
1
900jt
5
3500jt BPTP
K3: Pembibitan dan perawatan ternak non-ruminansia di BPTP Negeri Sakti
Jumlah kegiatan
5
1
100jt
1
150jt
1
200jt
1
250jt
1
300jt
5
P2: Peningkatan produksi pakan ternak
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung57 Tahun 20152019.
1000jt
BPTP
Capaian Indikato r Indikato Kinerja r Kondisi Progra Program Kinerja Prioritas/Kegi IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan m aan
Kode
Unit Kerja Penanggungjawab
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Tahun-1
(1)
(2)
(3)
(4)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
(17)
K1: Pengembangan industri pakan ternak rakyat mini
5
1
500jt
1
600jt
1
700jt
1
800jt
1
900jt
5
3500jt BPTP
K2: Pelatihan penyusunan ransum berkualitas
5
1
300jt
1
300jt
1
300jt
1
300jt
1
300jt
5
1500jt BPTP
Sasaran 3. Meningkatnya kapasitas BIBD untuk menghasilkan produksi semen kualitas P1: …. K1: .... K2: ... K3: ...
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung58 Tahun 20152019.
BIBD BIBD BIBD
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung59 Tahun 20152019.
Tujuan 4
Kode
Meningkatkan derajat kesehatan hewan/ternak dan kelayakan konsumsi produk pangan asal hewan/ternak Capaian Indikato r Kinerja Indikato r Kondisi Progra Program Kinerja Prioritas/Kegi IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan aan m
Unit Kerja Penanggungjawab
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Tahun-1
(1)
(2)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
(3)
(4)
(17)
K1: Pengendalian dan pemberantasan penyakit flu burung
Jumlah kegiatan
5
1
600jt
1
600jt
1
600jt
1
650jt
1
650jt
5
3100jt Bidang Keswan dan Kesmavet
K2: Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies
Jumlah kegiatan
5
1
600jt
1
600jt
1
550jt
1
550jt
1
500jt
5
2800jt Bidang Keswan dan Kesmavet
K3: Pengendalian dan pemberantasan penyakit hog cholera
Jumlah kegiatan
5
1
400jt
1
400jt
1
300jt
1
300jt
1
300jt
5
2000jt Bidang Keswan dan Kesmavet
K4: Pengendalian dan pemberantasan penyakit S. epizootica
Jumlah kegiatan
5
1
500jt
1
500jt
1
550jt
1
550jt
1
600jt
5
2700jt Bidang Keswan dan Kesmavet
K5: Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan keswan
Jumlah kegiatan
5
1
500jt
1
500jt
1
550jt
1
550jt
1
600jt
5
2700jt Bidang Keswan dan Kesmavet
Sasaran.Menurunnya kasus penyakit hewan/ternak serta meningkatnya mutu dan kelayakan produk pangan asal hewan/ternak P1: Pencegahan dan penanggulangan PHMS
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung60 Tahun 20152019.
Kode
Capaian Indikato r Indikato Kinerja r Kondisi Progra Program Kinerja Prioritas/Kegi IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan m aan
Unit Kerja Penanggungjawab
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Tahun-1
(1)
(2)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
(3)
(4)
(17)
K6: Penguatan puskeswan
Jumlah kegiatan
5
1
2000jt
1
2000jt
1
2500jt
1
2500jt
1
250jt
5
11500jt Bidang Keswan dan Kesmavet
K7: Pembinaan dan koordinasi pelayanan keswan
Jumlah kegiatan
5
1
250jt
1
250jt
1
250jt
1
250jt
1
250jt
5
1250jt Bidang Keswan dan Kesmavet
K8: Pembinaan dan koordinasi pengawasan obat hewan
Jumlah kegiatan
5
1
200jt
1
200jt
1
200jt
1
200jt
1
200jt
5
1000jt Bidang Keswan dan Kesmavet
K1: Pembinaan dan koordinasi kesmavet dan pasca panen
5
1
250jt
1
250jt
1
300jt
1
300jt
1
350jt
5
1450jt Bidang Keswan dan Kesmavet
K2: Identifikasi, pembinaan, dan pengendalian penyakit zoonosis
5
1
250jt
1
250jt
1
300jt
1
300jt
1
350jt
5
1450jt Bidang Keswan dan Kesmavet
K3: Penyelamatan sapi/kerbau betina produktif di RPH
5
1
250jt
1
250jt
1
300jt
1
300jt
1
350jt
5
1450jt Bidang Keswan dan Kesmavet
K4: Monitoring dan surveillans residu
5
1
250jt
1
250jt
1
300jt
1
300jt
1
350jt
5
1450jt Bidang Keswan dan Kesmavet
P2: Penjaminan pangan asal hewan yang ASUH serta pemenuhan persyaratan produk nonpangan
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung61 Tahun 20152019.
Kode
Capaian Indikato r Indikato Kinerja r Kondisi Progra Program Kinerja Prioritas/Kegi IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan m aan
Unit Kerja Penanggungjawab
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Tahun-1
(1)
(2)
(3)
(4)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
(17)
K5: Fasilitasi kios daging
5
1
1200jt
1
1200jt
1
1500jt
1
1500jt
1
1800jt
5
7200jt Bidang Keswan dan Kesmavet
K6: Fasilitasi RPH/RPU
5
1
1000jt
1
1000jt
1
2000jt
1
2000jt
1
3000jt
5
9000jt Bidang Keswan dan Kesmavet
K7: Fasilitasi tempat pengumpul susu
5
1
500jt
1
500jt
1
600jt
1
600jt
1
700jt
5
2900jt Bidang Keswan dan Kesmavet
K8: Fasilitasi alat transportasi daging
5
1
300jt
1
300jt
1
350jt
1
350jt
1
400jt
5
1700jt Bidang Keswan dan Kesmavet
K9: Fasilitasi kendaraan bermotor petugas PAH ASUH
5
1
100jt
1
100jt
1
150jt
1
150jt
1
200jt
5
700jt Bidang Keswan dan Kesmavet
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung62 Tahun 20152019.
Tujuan 5
Kode
Meningkatkan kinerja usaha peternakan melalui pengembangan sistem agribisnis peternakan secara efisien, adil, dan berkelanjutan Capaian Indikato r Indikato Kinerja r Kondisi Progra Program Kinerja Prioritas/Kegi IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan m aan
Unit Kerja Penanggungjawab
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Tahun-1
(1)
(2)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
(3)
(4)
(17)
Jumlah kegiatan
5
1
250jt
1
260jt
1
265jt
1
270jt
1
275jt
5
2220jt
Bidang Bina Usaha Peternakan
K2: Penggalian sumber pembiayaan CSR
Jumlah kegiatan
5
1
100jt
1
105jt
1
110jt
1
115jt
1
120jt
5
550jt
Bidang Bina Usaha Peternakan
K3: Pembinaan SMD
Jumlah kegiatan
5
1
100jt
1
105jt
1
110jt
1
115jt
1
120jt
5
550jt
Bidang Bina Usaha Peternakan
K4: Pembinaan dan supervisi KUPS
Jumlah kegiatan
5
1
100jt
1
105jt
1
110jt
1
115jt
1
120jt
5
550jt
Bidang Bina Usaha Peternakan
Sasaran 1: Meningkatnya kinerja agribisnis peternakan (melalui dukungan dana Dekonsentrasi) P1: Peningkatan usaha peternakan (Dekonsentrasi-Nak) K1: Lomba kelompok dan petugas
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung63 Tahun 20152019.
Kode
Capaian Indikato r Indikato Kinerja r Kondisi Progra Program Kinerja Prioritas/Kegi IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan m aan
Unit Kerja Penanggungjawab
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Tahun-1
(1)
(2)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
(3)
(4)
(17)
K5: Pembinaan dan pemanfaatan KKPE dan UMKM
Jumlah kegiatan
5
1
100jt
1
105jt
1
110jt
1
115jt
1
120jt
5
550jt
Bidang Bina Usaha Peternakan
K6: Pembinaan kelembagaan dan kunjungan lapang kelompok berprestasi
Jumlah kegiatan
5
1
210jt
1
225jt
1
235jt
1
245jt
1
265jt
5
1180jt
Bidang Bina Usaha Peternakan
K1: Profil kelompok usaha agribisnis
Jumlah kegiatan
5
1
50jt
1
55jt
1
60jt
1
65jt
1
70jt
5
300jt
Bidang Bina Usaha Peternakan
K2: inventarisasi produk unggulan daerah
Jumlah kegiatan
5
1
50jt
1
55jt
1
60jt
1
65jt
1
70jt
5
300jt
Bidang Bina Usaha Peternakan
K1: Pengembangan mutu dan standardisasi
Jumlah kegiatan
5
1
80jt
1
85jt
1
90jt
1
90jt
1
90jt
5
435jt
Bidang Bina Usaha Peternakan
K2: Pengembangan pengolahan hasil
Jumlah
15
3
300jt
3
335jt
3
345jt
3
345jt
3
345jt
15
1670jt Bidang Bina Usaha
P2: Peningkatan usaha peternakan (Dekonsentrasi-PPHP)
P3: Peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil (Dekonsentrasi)
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung64 Tahun 20152019.
Kode
Capaian Indikato r Indikato Kinerja r Kondisi Progra Program Kinerja Prioritas/Kegi IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan m aan
Unit Kerja Penanggungjawab
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Tahun-1
(1)
(2) pertanian
(3)
(4)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
kegiatan
(17) Peternakan
P4: Peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil (Tugas Perbantuan) K1: Fasilitasi agroindustri daging
Jumlah kegiatan
5
1
200jt
1
200jt
1
200jt
1
200jt
1
200jt
5
1000jt
Bidang Bina Usaha Peternakan
K2: Fasilitasi pengolahan pakan ternak
Jumlah kegiatan
5
1
750jt
1
750jt
1
750jt
1
750jt
1
750jt
5
3750jt
Bidang Bina Usaha Peternakan
K3: Fasilitasi pemanfaatan limbah ternak
Jumlah kegiatan
5
1
500jt
1
500jt
1
500jt
1
500jt
1
500jt
5
2500jt
Bidang Bina Usaha Peternakan
Jumlah kegiatan
5
-
-
-
-
-
-
1
250jt
-
-
1
250jt
Bidang Bina Usaha Peternakan
Sasaran 2. Meningkatnya kinerja agribisnis peternakan (melalui dukungan dana APBD Provinsi Lampung) P1: Peningkatan usaha peternakan (APBD) K1: Partisipasi Penas KTNA
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung65 Tahun 20152019.
Kode
Capaian Indikato r Indikato Kinerja r Kondisi Progra Program Kinerja Prioritas/Kegi IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan m aan
Unit Kerja Penanggungjawab
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Tahun-1
(1)
(2)
(3)
(4)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Bidang Bina Usaha Peternakan
P2: Program peningkatan pemasaran hasil produk pertanian K1: Pelatihan dan kampanye gizi produk peternakan
Jumlah kegiatan
5
1
200jt
1
200jt
1
200jt
1
200jt
1
200jt
5
1000jt
P3: Peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran, dan ekspor hasil pertanian K1: Pengembangan pemasaran domestik K2: Pengembangan usaha dan investasi
(17)
Bidang Bina Usaha Peternakan Bidang Bina Usaha Peternakan
Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan
10
2
470jt
2
470jt
2
545jt
2
550jt
2
550jt
10
15
3
280jt
3
280jt
3
290jt
3
300jt
3
300jt
5
15
3
345jt
3
345jt
3
345jt
3
355jt
3
355jt
15
Bidang Bina Usaha Peternakan Bidang Bina Usaha 1450jt Peternakan 2585jt
P4: Pencapaian swasembada daging sapid an peningkatan penyediaan pangan hewan yang ASUH K1: Pengembangan kelembagaan peternak
Jumlah kegiatan
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung66 Tahun 20152019.
1745jt
Bidang Bina Usaha Peternakan
Kode
Capaian Indikato r Indikato Kinerja r Kondisi Progra Program Kinerja Prioritas/Kegi IK Awal m dan Progra (Th 0) Pendan m aan
Unit Kerja Penanggungjawab
Kondisi IK akhir periode target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Tahun-1
(1)
(2) K2: Pengawalan dan koordinasi kegiatan perbibitan di daerah
(3) Jumlah kegiatan
(4)
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
5
1
30jt
1
30jt
1
30jt
1
30jt
1
30jt
5
(17) Bidang Bina Usaha 150jt Peternakan
P5: Peningkatan produksi hasil peternakan K1: Pengembangan kawasan dan kelembagaan pemasok produk ke Terminal Agribisnis
Jumlah kegiatan
5
1
550jt
1
550jt
1
550jt
1
550jt
1
550jt
5
2750jt
Bidang Bina Usaha Peternakan
K2: Promosi hasil produk peternakan
Jumlah kegiatan
5
1
450jt
1
450jt
1
500jt
1
500jt
1
500jt
5
2400jt
Bidang Bina Usaha Peternakan
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung67 Tahun 20152019.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPDYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja merupakan tolok ukur untuk menilai capaian hasil program pembangunan.Berikut indikator kinerja Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2015.(Tabel 5).Indikator kinerja tersebut diturunkan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019. Tabel 5. Indikator Kinerja Rensta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2015 IndikatorKinerja
1. Kontribusi subsektor peternakan
Kondisi Awal 4.61
Kondisi Akhir
Capaian Kinerja Tahun 2015
2016
2017
2018
2019
5.69
6.77
7.84
8.92
10.0
10.0
terhadap PDRB (%)
2. Populasi Ternak: a. Sapi potong (ekor) b. Sapi perah (ekor) c. Kambing (ekor)
737.442 757.020 777.283 780.072 796.286 810.026 810.026 202
282
284
287
292
297
297
1.088.595 1.346.380 1.398.536 1.458.669 1.527.998 1.656.468 1.656.468
d. Ayam pedaging (ribu ekor)
28.348
32.771
33.071
33.582
34.564
36.608
36.608
e. Ayam petelur (ribu ekor)
6.016
6.085
6.902
7.190
7.212
8.096
8.096
3. Produksi daging sapi (ribu kg)
10.183
15.364
15.517
15.762
15.688
15.767
15.767
4. Produksi telur (ribu kg)
57.835
74.489
80.990
86.905
89.007
94.615
94.615
5. Produksi susu (kg)
162.760 219.149 222.372 227.206 231.324 236.069 236.069
6. Dukungan teknis pelayanan
5
20
30
40
50
60
60
10
30
50
70
80
100
100
0
0
0
0
0
0
0
puskeswan (%)
7. Persentase penurunan kasus rabies (%)
8. Mempertahankan bebas kasus Brucellosis(%)
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung68 Tahun 20152019.
9. Persentase penurunan kasus Hog
10
30
50
60
100
100
100
Cholera (%) IndikatorKinerja
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Capaian Kinerja Tahun 2015
2016
2017
2018
2019
10.
15
25
40
50
60
80
80
11. Persentase penurunan kasus
20
30
40
60
70
80
80
30
40
50
60
70
80
80
13.
Peningkatan koordinasi kesmavet dan pascapanen(%)
35
35
40
45
50
50
50
14.Peningkatan pengendalian penyakit
35
35
40
45
50
50
50
15.
Peningkatan jumlah sapi/kerbau betina produktif yang terselamatkan(%)
35
35
40
45
50
50
50
16.
Tersedianya kios daging sesuai standar(%)
10
10
25
30
35
35
35
17. Tersedianya RPH sesuai standar(%)
35
35
40
45
50
50
50
18.
10
10
25
30
35
35
35
Persentase penurunan kasus Avian influena (%)
jembrana (%)
12.
Persentase penurunan kasus SE
(%)
zoonosis (%)
Tersedianya alat transportasi daging(%)
Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung69 Tahun 20152019.