BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sejalan dengan era reformasi yang ditandai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. mengharuskan Pemerintah mewujudkan pemerintahan
yang
baik
(good
govermance)
dengan
penyelenggaraan
manajemen
pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah perencanaan konprehensif yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan. Renstra SKPD sesuai Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang LAKIP, disusun oleh masing-masing Pimpinan Unit Kerja Eselon II, dan digunakan sebagai bahan rujukan laporan akuntabilitas masing-masing pimpinan unit kerja kepada Bupati U/P Sekretaris Daerah. Substansi cakupan Renstra SKPD adalah program dan kegiatan yang khusus diturunkan dari uraian tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing Dinas atau Unit kerja dimaksud. Renstra SKPD dituangkan dalam Keputusan Kepala Unit kerja yang bersangkutan. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra SKPD khususnya dan perencanaa serta penganggaran daerah pada umumnya di era desentralisasi ini sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain : 1. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 3. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban Kepala Daerah. 7. Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang LAKIP.
1
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan pendapatan dan Belanja Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan 1. Maksud Renstra SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli tahun 2011-2015 disusun dengan maksud : a. Mengakomodasikan dan menjembatani berbagai kepentingan yang berkembang sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan resmi bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli dalam menentukan prioritas program yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. b. Menyediakan satu tolak ukur untuk pengukuran dan evaluasi kinerja Kepala Dinas. 2. Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli tahun 20112015 disusun dengan tujuan sebagai berikut: a. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. b. Memudahkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. c. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli untuk memahami dan menilai arah kebijakan dalam program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
1.4 Sistematika Penulisan. Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dari Renstra SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli serta arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, maka disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I.
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
2
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1
Tugas, Fungsi dan Sturktur Organisasi SKPD
2.2
Sumber Daya SKPD
2.3
Kinerja Pelayanan SKPD
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3
Telaahan Rentstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 BAB IV.
BAB V.
Penentuan dan Kebijakan
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi SKPD
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3
Strategi dan Kebijakan
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
INDIKATOR
KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI.
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Hubungan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli dengan Dokumen Perencanaan Lainya. Sesuai dengan Ketentuan Undang- undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pada Pasal 7 ( 1 ) disebutkan bahwa Renstra SKPD memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan bersifat indikatif, Juga disebutkan pada pasal 7 ( 2 ) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ). Memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3
Dari ketentuan tersebut pada pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang - undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas, maka Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli adalah merupakan bagian integral dari keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Bangli tahun 2011-2015 dan didalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli setiap tahun harus berpedoman kepada Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli yang telah ditetapkan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Bangli yang telah ditetapkan pada tahun bersangkutan. Adapun hubungan dan keterkaitan antara Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lainya adalah seperti tampak pada bagan berikut :
BAGAN KETERKAITAN RENSTRA SKPD ( DISHUBKOMINFO ) DENGAN BEBERAPA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LAINYA ( RPJP, RPJM, RKPD, RTENJA SKPD )
PEMERINTAH
RENSTRA K/L
Pedoman
RENJA K/L
RENSTRA K/L
Dijabarkan
RENJA K/L
Pedoman
RKA K/L
RINCIAN APBN
RKA K/L
RINCIAN APBN
PUSAT
RPJP NASIONAL
Pedoman
Acuan
RPJP DAERAH
Memperhatikan
Pedoman
PEMERINTAH DAERAH
RPJM DAERAH
Diserasikan melalui Musrenbang
Dijabarkan
Pedoman RENSTRA SKPD
Pedoman
RKP DAERAH
Pedoman
RAPBD
APBD
Diacu Pedoman
RENJA SKPD
Pedoman
UU NO. 25/04 SPPN
RINCIAN APBD
RKA SKPD
UU NO. 17/03 KN
4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD • Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangli, tugas pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. • Fungsi Dalam Menyelenggarakan tugas pokok dimaksud
Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bangli mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika; b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum; c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika; d. pengurusan pengelolaan ketatalaksanaan dinas
5
• Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2012 KEPALA DINAS GEDE ARTHA, SH.,M.Pd.H. NIP. 19600616 199212 1 001
SEKRETARIAT
DRS. I KETUT NGURAH NIP.19581221 198602 1 006
• • • •
SUB BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
I NYOMAN SARIRAT NIP. 19600814 198703 1 010
SANG MADE SUJANA, S.Sos.,SP.,M.Ag NIP. 19601231 198503 1 313
-
BIDANG LALU LINTAS
BIDANG ANGKUTAN
I DW. N. G. PUTRA, S.Sos., MM NIP. 19570705 198102
DRS. I KETUT JENA SUASTIKA NIP. 19580824 198103 1 009
BIDANG TEKNIK SARANA & PRASARANA
BIDANG POSTEL, KOMUNIKASI & INFORMATIKA
DRS. I NENGAH DWI BAYU AGUSTONO NIP. 19630307 199103 1 018
I WAYAN SAMPURNA, SIP.,M.Si NIP. 19590323 198103 1 018
•
SEKSI MANAJEMEN LALIN SEKSI ANGKUTAN ORANG
SEKSI PENGUJIAN AKREDITASI SARANA UJI & PERBENGKELAN
I GEDE MULIAWAN • 198603 1 014 NIP. 19641222 DRS. I NYOMAN PARBI NIP. 19671231 199803 1 073
I KETUT TRESNA, S.SOS NIP. 19611231 198203 1 268
SEKSI KESELAMATAN & KETERTIBAN LALIN I MADE SUDHARMA, SH NIP. 19600306 198410 1 003
SEKSI TERMINAL
SEKSI PERPARKIRAN
AGUS DHARMA PUTRA, BA NIP. 19600527 198703 1 008
SEKSI ANGKUTAN KHUSUS & BARANG
SEKSI SARANA & PRASARANA
I PUTU RUDITHA NIP. 19580713 198001 1 004
PUTU RAKA SUJAYA, SPt., M.Si NIP. 19720625 199703 1 004
SEKSI POS & PELAYANAN INFORMASI I MADE ARI CHANDRA, S.KOM NIP. 19780130 200501 1 007 SEKSI BINA MEDIA
KA. UPTD DANAU BATUR
KA. UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
I PUTU RAI NIP.19591231 198303 1 357
A.A NGURAH BUDHA NIP. 19700819 199203 1 007
SUB BAGIAN TU
SUB BAGIAN TU
I KETUT NASTA
I NYOMAN MUDITA, ST NIP.19810706 200604 1 012
NIP.19680616 199103 1 011
I KOMANG DIARTA, S.Kom NIP. 19800203 200604 0 0151510
I NGH. GAWE NIP.19591231 198011 1 012
SEKSI REKAYASA LALIN I. B. WIDNYANA S. Amd. LLAJ,SE. NIP. 19780726 200112 1 001
SEKSI MANAJEMEN SISTEM INFORMASI & TELEMATIKA
6
NI NENGAH RATNINGSIH, SE NIP. 19701231 200003 2 020
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli terdiri dari : 1.
Kepala Dinas;
2.
Sekretaris Dinas;
3.
Bidang-bidang;
4.
Sub-bagian – sub-bagian
5.
Seksi- seksi;
6.
Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7.
Jabatan Fungsional
1. Sekretariat terdiri dari : a. sub bagian umum; b. sub bagian keuangan; dan c. sub bagian kepegawaian ; - Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas; - Masing- masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.
2. Bidang Teknik Sarana Prasarana terdiri dari : a. seksi pengujian akreditasi sarana uji dan perbengkelan b. seksi perparkiran ; c. seksi sarana dan prasarana.
3. Bidang Angkutan terdiri dari : a. seksi angkutan orang; b. seksi terminal; c. seksi angkutan khusus dan barang.
4. Bidang Lalu Lintas terdiri dari : a. seksi manajemen lalu lintas b. seksi keselamatan dan ketertiban lalu lintas; c. seksi rekayasa lalu lintas
5. Bidang Postel Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. seksi manajemen sistem informasi dan telematika; b. seksi pos pelayanan dan informasi; c. seksi bina media
7
- Masing-masing seksi dibidang dipimpin oleh seorang kepala seksi bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang;
2.2 Sumber Daya SKPD 3
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli, dalam melaksanakan tugastugas dilaksankan tersebut didukung oleh 84 pegawai, dengan latar belakang status kepegawaian dan pendidikan seperti tabel berikut : Pendidikan / Status
S2
S1
D3
D1
SMA
SMP
SD
Jumlah
PNS
5
14
3
-
45
-
-
67
PTT
-
3
-
-
13
1
-
17
Jumlah
5
17
3
-
58
1
-
84
Kepegawaian
Selain itu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli ditunjang oleh sarana dan prasarana ada berupa gedung kantor dan
prasarana yang menunjang kelancaran
pelaksanaan kegiatan dimaksud berupa : - Kendaraan Dinas roda 4 sebanyak 4 unit - Kendaraan Dinas roda 2 sebanyak 10 unit - Komputer/Laptop sebanyak 24 unit - Telapon 1 unit + pesawat faximili - Perlengkapan mebeler berupa meja, kursi dan lemari - Televisi 1 unit - Wereless 2 unit - Camera digital 4 unit, Handy cam 1 unit - LCD proyektor 1 unit
3.1 Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli memberikan pelayanan kepada masyarakat a.
Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli antara lain : - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan - Program Peringatan Hari-Hari Nasional/Daerah dan Keagamaan - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Program Peningkatanj Kelaikan Sarana Pengoperasian Kendaraan Bermotor - Program Pendataan dan Pembinaan 8
3.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan urusan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli antara lain : 1. Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan memformulasikan dan mengimplementasikan program-program dalam konteks Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli. 2. Kapasitas penyelenggara Pemerintahan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli masih perlu ditingkatkan. 3. Kapasitas lembaga Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli masih perlu ditingkatkan.
9
BAB III ISU-ISU BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGLI
3.1 Kabupaten Bangli terdiri dari 4 Kecamatan 4 Kelurahan , serta 69 Desa. Jarak dari kota ke Provinsi ± 44 km. Tugas pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli a. Pengujian Kendaraan Bermotor Tabel 3.1.a. Jumlah Kendaraan Wajib Uji NO.
JENIS KENDARAAN
2008
2009
2010
2011
2012
1
Mobil Penumpang
254
256
265
276
295
2
Mobil Bus Umum
64
65
66
70
74
3
Mobil Bus T. Umum
3
3
3
3
3
4
Mobil Barang Umum
617
649
824
936
1.092
5
Mobil Barang T. Umum
3.053
2.123
3.405 3.674
4.100
6
Kereta Gandeng
-
-
-
-
-
7
Kereta Tempel
-
-
-
-
-
b. Jumlah Kendaraan yang Diuji Tabel 3.2.b. Jumlah Kendaraan yang Diuji NO.
JENIS KENDARAAN
2008
2009
2010
2011
2012
1
Mobil Penumpang
230
195
171
146
176
2
Mobil Bus Umum
48
64
43
53
38
3
Mobil Bus T. Umum
4
4
3
3
3
4
Mobil Barang Umum
894
946 1.172
1.215
1.518
5
Mobil Barang T. Umum
4.310
4.062 4.245
4.028
4.922
6
Kereta Gandeng
-
-
-
-
-
7
Kereta Tempel
-
-
-
-
-
c. Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 10
Tabel 3.3.c. Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TAHUN
TARGET
REALISASI
KET.
2008
215.000.000
245.167.000
2009
215.000.000
242.677.000
2010
215.000.000
261.641.000
2011
250.000.000
222.353.000
2012
300.000.000
345.152.580
d. Perijinan Kendaraan Angkutan di Kabupaten Bangli Tahun 2012 Tabel 3.4.d. Perijinan Kendaraan Angkutan Tahun 2012 JENIS NO.
Th. 2012 KENDARAAN
1
Pick Up
1.298
2
Truck
3
Microlet
78
4
Bus
10
5
Trayek
67
715
e. Perparkiran Salah satu tindakan nyata yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah masalah parkir. Parkir sesuatu yang sangat penting dalam rangka menjaga kelancran, keamanan, kenyamanan, ketertiban bagi mengguna jalan dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka parkir diatur dalam Perda Nomor : 22 Tahun 2012 dibedakan menjadi dua, yaitu :
1. Parkir di badan jalan (On street parking) dilakukan karena adanya keterbatasan lahan yang dapat digunakan sebagai taman parkir atau gedung parkir seperti parkir di depan Pasar Kidul Kabupaten Bangli.
11
2. Parkir di luar badan jalan (Off street parking) disediakan khusus dengan penyediaan lahan parkir seperti parkir di Pasar Kidul. Namun saat ini fungsinya telah kembali menjadi tempat pedagang tidak tetap (musiman). Perubahan fungsi lahan tersebut jelas akan semakin memberikan peluang penggunaan lahan lain, terutama adalah penggunaan lahan jalan untuk fasilitas parkir.
f. Transportasi Darat dan Danau Pembangunan transportasi di wilayah Kabupaten Bangli diarahkan pada pengembangan secara terpadu antara Transportasi Darat dan Danau untuk meningkatkan aksibilitas transportasi, sehingga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemerataan pembangunan pada sektor lainnya. Pembangunan transportasi diarahkan guna mendorong terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai dan meningkatkan profesionalisme pelayanan publik. Sedangkan sarana dan prasarana transportasi Angkutan Danau batur sampai saat dengan tahun 2011 telah mencapai 3 unit Dermaga untuk sandar kapal boat dengan kapasitas 3 orang, yaitu Dermaga Kedisan. Dermaga Ds. Trunyan, dan Dermaga Kuburan Trunyan. Jumlah dermaga boat yang tersedia sebanyak 82 buah dan untuk patroli disiapkan 1 buah boat. Transportasi darat sampai dengan tahun anggaran 2011 jaringan jalan di Kabupaten Bangli memiliki panjang 607,064 km yang terdiri dari 128,50 km jalan propinsi, dengan kondisi jalan mantap 67,57 km. Panjang jalan kabupaten sepanjang 478,564 km dengan kondisi mantap 331,519 km.
BAB IV
3.1 Visi dan Misi SKPD Visi adalah cara pandang jauh ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inopatif serta produktif dalam mengemban tugas – tugas kelembagaan. Dalam kerangka itu Visi Dinas 12
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli adalah “Terwujudnya transportasi dan sistim komunikasi dan informatika yang handal, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan pemnbangunan yang akumulatif” Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli maka ditetapkan misi sebagai berikut : a. Meningkatkan sarana dan prasarana jasa perhubungan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat. b. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) c. Meningkatkan penegakan hukum di bidang perhubungan d. Meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia aparatur pemerintah. 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Penetapan tujuan didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan kebijakan, tugas dan kegiatan dalam rangka memaksimalkan visi dan misi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli tahun 2011-2015 adalah : 1. Meningkatkan kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayanan jasa perhubungan untuk menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat 2. Meningkatkan kemampuan pelayanan di bidang perhubungan 3. Meningkatkan pelaksanaan penegakkan hukum 4. Meningkatkan disiplin kerja dan profesional aparatur pemerintah.
Sasaran yang ingin dicapai : Adapun sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah: 1. Meningkatnya perlengkapan fasilitas jalan dan fasilitas pengujian, meningkatnya sarana transportasi darat dan angkutan danau serta keselamatan penyebrangan dengan indikator sasaran peningkatan perlengkapan fasilitas 13
2. Meningkatnya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat jasa perhubungan 3. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum di bidang perhubungan dengan indikator sasaran pemberian sanksi hukum 4. Meningkatnya disiplin kerja dan kinerja aparatur pemerintah yang didukung sarana prasarana yang memadai dengan indikator sasaran peningkatan disiplin kerja dan kinerja pegawai. 5. Meningkatkan Pendapan Asli daerah (PAD)
3.3 Strategi dan Kebijakan Strategi untuk mewujudkan Visi, Misi tersebut merupakan strategi pembangunan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli sebagai upaya penanganan optimal meliputi : 1. Menata mode transportasi yang digunakan sesuai dengan geografis dan jaringan jalan yang dilalui baik angkutan pedesaan dan antar kabupaten 2. Mengembangkan jaringan transportasi melalui pengmbangan rute angkutan penumpang umum dan barang untuk melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, sekolah dan pemukiman
Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat sangat strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk untuk kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli. Kebijakan ditetapkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan. Kebijakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli untuk Pembangunan lima tahun ke depan adalah : 1. Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatkan sumber daya aparatur 3. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur 4. Meningkatkan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Meningkatkan hari-hari nasional/daerah dan keagamaan 6. Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ 7. Meningkatkan pelayanan angkutan 8. Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas 9. Meningkatkan kelaikan sarana pengoperasian kendaraan bermotor 10. Meningkatkan pendataan dan pembinaan
14
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI PEMBANGUNAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGLI A. Gambaran Umum
15
Dalam pelaksanaan tugas pemerintahaan dan pembangunan di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa program belum mencapai hasil sebagai mana yang diharapkan antara lain : Pengembangan fasilitas lalu lintas jalan yang dapat di lihat dari masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan yaitu pada tahun 2011 sebanyak 41 kecelakaan dan korban meninggal 27 orang, luka ringan 37 orang, luka berat 4 orang, material Rp. 28.900.000,- (sumber data Polres Bangli). 1. Pembinaan dan pengendalian pelayanan angkutan yang dapat dilihat dari masi rendahnya peyananan angkutan penumpang umum, sehingga kecenderungan penggunaan kendaraan pribadi terus meningkat. 2. Penyuluhan dan penegakan hukum yang dapat dilihat dari masi banyaknya pelanggaran operasional dan perijinan angkutan umum a. Jumlah kendaraan yang memiliki ijin trayek 131 buah b. Kendaraan wajib uji 3.227 buah Dengan Kondisi penduduk dan potensi yang ada, maka pembangunan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli, sangat memegang peranan penting yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh, berkelanjutan dan terpadu.
B. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli. Disamping keberhasilan dan kegagalan sebagaimana diatas, beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksaan program atau kegiatan antara lain : 1. Masih rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat/pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas, sehiungga berdampak masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan 2. Pemanfaatan lahan atau luas parkir oleh para pedagang sehingga sering menimbulkan kemacetan lalu lintas dan berdampak pada penerimaanretribusi parkir terutama pada saat-saat menjelang hari raya seperti Galungan, Kuningan dan hari keagamaan lainnya. 3. Masih rendahnya kesadaran pengemudi kendaraan angkutan umum khususnya angkutan pendesaan (Angdes) untuk keluar masuk terminal sehingga menimbulkan kesan munculnya terminal bayangan di sekitar terminal akibat kurangnya penumpang.
4. Masih rendahnya tingkat pelayanan angkutan penumpang umum terutama di pedesaan, sehingga memberi dampak terhadap tingginya penggunaan kendaraan pribadi. 5. Kondisi gedung kantor dan ruang kerja yang kurang seimbang dengan jumlah pegawai, sehingga disiplin dan kinerja pegawai masih kurang optimal.
16
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan yang juga merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program harus disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Sedangkan kegiatan merupakan aktivitas-aktivitas yang terukur bersifat tahunan dari programprogram yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli tahun 2011-2015 adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dijabarkan menjadi : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan g. Penyediaan Makan dan Minuman h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dijabarkan menjadi : a. Bimbingan Teknis Perhubungan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dijabarkan menjadi : a. Pemeliharaan AC b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair c. Pemeliharaan Mesin Ketik dan Komputer d. Pemeliharaan Boat e. Pengadaan Laptop f. Pengadaan HT. dan Hypet
17
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dijabarkan menjadi beberapa kegiatan sebagai berikut : a. Honorarium Non PNS b. Insentif Retribusi Parkir c. Insentif Retribusi Terminal d. Insentif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor e. Insentif Retribusi Ijin Usaha f. Insentif Jasa Pelabuhan Penyebrangan Danau Batur g. Honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah
5. Program Peringatan Hari-hari Nasional / Daerah dan Keagamaan yang dijabarkan menjadi : a. Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional b. Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah c. Pelaksanaan Peringatan Hari Keagamaan
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ a. Pemeliharaan Traffic Light
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan yang dijabarkan menjadi : a. Pelaksanaan Tertyib Berlalu Lintas b. Pelaksanaan Survey Kendaraan Angkutan Umum c. Pemeliharaan Terminal Loka Crana d. Penyuluhan Juru Parkir
8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas yang dijabarkan menjadi : a. Peme;iharaan Rambu Lalu Lintas b. Pengamanan Lalu Lintas c. Pengadaan Rambu-rambu lalu Lintas(DAK) d. Pengawasan Lalu Lintas e. Pengadaan Sepeda Motor
9. Program Peningkatan Kelaikan Sarana Pengoperasian Kendaraan Bermotor yang dijabarkan menjadi : a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas b. Pengadaan Sarana Uji Kendaraan Bermotor c. Pengadaan Tembok Penyengker Pengujian Kendaraan Bermotor
18
10. Program Pendataan dan Pembinaan yang dijabarkan menjadi : a. Penataan dan Pembinaan Tower Seluler b. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah c. Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah d. Pendataan Legalisasi Software e. Pengembangan Sistem Informasi f. Monitoring Kegiatan Pengembangan SI/TI E-Goverment g. Restrukturisasi Jaringan
19
BAB VI INDIKATOR KINERJA DISHUBKOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Rencana Tindak Program dan Kegiatan E-Dev Untuk Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Melalui Kerangka Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bangli Tahun 20122015 (Data terlampir).
20
PENUTUP
Berdasarkan uraian Bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Penyusunan Program pembangunan di bidang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli perlu dilakukan secara berkelanjutan melihat potensi dan peran masyarakat dalam pembangunan secara keseluruh aspek pembangunan. 2. Prioritas pembangunan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli tetap mengacu pada potensi yang tersedia dari visi, misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli yang dijabarkan ke dalam program-program yang disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. 3. Pembangunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat tetap harus memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi dan fisik lingkungan yang strategis sesuai dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi.
21
