BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Transformasi
traditional
government
menjadi
electronic
government
(e-government) merupakan salah satu isu kebijakan publik yang hangat dibicarakan saat ini [1]. Transformasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tetapi juga harus melakukan transformasi pada struktur dan manajemen organisasi [2]. E-government sendiri dipercaya memiliki dampak besar bagi perubahan negara-negara di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang [3]. Di negara-negara maju, e-government merupakan hasil transformasi mekanisme interaksi birokrasi dengan masyarakat, yang menjadi lebih bersahabat. Demikian halnya di Negara berkembang, banyak para pengambil kebijakan yakin bahwa pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dapat diwujudkan melalui e-government [4]. Eropa mendefinisikan e-government sebagai berikut: Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah alat yang ampuh untuk menata pemerintahan yang baik, dengan lima prinsip utama: keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas dan koherensi, transisi ke e-government harus memperbaiki semua dimensi ini [5]. E-government merupakan kombinasi alami dari gabungan TIK dengan fungsi manajemen pemerintah [6]. Secara konseptual, konsep dasar dari e-government sebenarnya adalah bagaimana memberikan pelayanan melalui media elektronik (e-service), seperti melalui internet, jaringan telepon seluler dan komputer, serta multimedia. Melalui pengembangan e-government ini, maka sejalan dengan itu dilakukan pula penataan sistem manajemen informasi dan proses pelayanan publik serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi [7]. Adapun ruang lingkup dari e-government ini adalah mencakup interaksi antara pemerintah dan masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship). Sementara itu, Forman seperti dikutip oleh Holle [1] memberikan definisi e-government secara lebih spesifik lagi yakni penggunaan teknologi digital untuk mentransformasi kegiatan-kegiatan pemerintah
yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian layanan. Definisi yang dikemukakan oleh Forman bermakna bahwa penyampaian layanan melalui teknologi digital dapat memberikan tingkat efisiensi dan efektivitas pekerjaan pemerintah yang lebih baik. Efisiensi dalam hal ini baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga [8]. Menurut Uma dan Caffrey sebagaimana yang dikutip oleh Suprawoto [9], e-government didefinisikan sebagai proses dan struktur yang berkaitan dengan pelayanan elektronik pemerintah kepada masyarakat. Bank Dunia menyebut e-government mengarahkan untuk penggunaan Teknologi Internet oleh semua agen pemerintahaan (seperti WAN, internet, mobile computing) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintahan [5]. Yong mengatakan e-government adalah upaya penggunaan teknologi dalam mengubah organisasi publik untuk melakukan penataan ulang dan perbaikan struktur, proses administrasi dan jaringan serta jangkauan layanan publik [1]. Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, setidaknya terdapat tiga karakteristik utama dari e-government, yaitu: (1) merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan (stakeholders); (2) melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet dan jaringan seluler); (3) memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik. Meskipun demikian dalam kenyataannya tidak ada standar baku dalam pengembangan e-government. E-Services sendiri adalah suatu metode pemberian pelayanan yang diterapkan e-government dengan memanfaatkan TIK yang dimana aparat pelayanan publik tidak lagi bertemu langsung dengan warga masyarakat pengguna jasa layanan [1]. Dengan demikian, maka praktek-praktek mal-administrasi tidak
mudah terjadi. Pelayanan tidak
lagi melihat langsung siapa orang yang dilayani karena hanya terhubung dengan teknologi. Demikian pula halnya yang dilayani, ia tidak lagi melihat siapa yang melayaninya, sehingga peluang terjadinya kolusi dan nepotisme dalam pelayanan publik akan
terhindarkan.
Disamping bertujuan
untuk menghindarkan praktek-praktek
mal-administrasi dalam pelayanan publik, penggunaan teknologi akan mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi, dan dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lembaga publik.
Di Indonesia e-government baru dimulai dengan inisiatif yang dicanangkan beberapa tahun lalu. Pengembangan e-government pada lembaga pemerintah harus mengacu pada tahapan pengembangan e-government secara nasional. Pada tahap pemanfaatan (tahap ke empat), penerapan e-government di indonesia difokuskan pada pembuatan berbagai aplikasi untuk layanan G2G, G2B, dan G2C yang terintegrasi, pengembangan
proses
layanan
e-government
yang
efektif
dan
efisien,
dan
penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (best practice)[10]. Penerapan e-government harus didukung dengan TIK seperti internet dan mobile menuju transformasi pemerintahan [5]. Jawa Timur adalah Provinsi yang terletak di sebelah timur pulau jawa dengan kepadatan populasi 38.363.257 jiwa, memiliki 29 Kabupaten, 9 Kota, 637 Kecamatan, dan 8.418 Kelurahan atau Desa (Berdasarkan data BPS tahun 2013), Ibu Kota Jawa Timur adalah Kota Surabaya [11]. Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang berkomitmen untuk menerapkan e-government sesuai dengan prinsip yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Strategi Nasional Pengembangan e-government dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara
Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003
tentang
Pedoman
Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik [12]. Menanggapi hal tersebut maka pemerintah provinsi Jawa Timur membentuk Tim Assessor Pemeringkatan e-government Tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada Tahun 2011 yang didasari dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188 [13]. Peringkat e-government Indonesia (PeGI) di Jawa Timur 2013 di Sidoarjo, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi PP No 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan transaksi elektronik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi tentang kebijakan publik. Mulai dari perencanaan, proses pembuatan sampai pelaksanaan,dan menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat [14]. Tugas pemerintah adalah mempersiapkan diri dan mendorong tumbuhnya kesiapan dari semua pihak baik dikalangan aparatur pemerintah dan masyarakat.
E-tax payment adalah salah satu layanan publik atau e-service yang menjadi indikator ke tiga dari penilaian Kominfo tentang penerapan e-government di pemerintahan [15]. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sendiri adalah salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diatur oleh Pemerintahan Provinsi (PemProv) dan tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [16]. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah suatu sistem administrasi yang memberikan layanan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran PKB. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (PemdaProv Jatim) berinisiatif untuk perlu melahirkan sebuah produk e-government berupa e-service yaitu e-tax payment yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar PKB setiap tahunnya serta memberikan kemudahan pembayaran PKB bersifat elektronik untuk Provinsi Jawa Timur. E-SAMSAT Jatim (http://esamsatjatim.com) adalah e-service PemdaProv Jatim yang memberikan layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tahunan dan layanan pembayaran PKB serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Jasa Raharja bersifat Online untuk Provinsi Jawa Timur [17]. E-Samsat Jatim sendiri yaitu hasil kerjasama dengan pihak swasta yaitu Bank Mandiri, dengan menggunakan e-Channel yang dimiliki Bank Mandiri. Masyarakat sebagai wajib pajak PKB memiliki banyak pilihan dalam pembayaran pajak seperti melalui ATM, Bank Teller, Mobile Banking dan Internet banking [18]. Pemanfaatan e-SAMSAT Jatim ini memberikan fleksibelitas kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran PKB tanpa harus datang ke kantor SAMSAT. Menurut Rasiyo [19], Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur penggunaan sistem informasi berbasis teknologi atau sistem Teknologi Informasi (TI) akan mempermudah masyarakat membayar pajak sehingga penerimaan PAD dapat meningkat. Selain beberapa kemudahan yang ditawarkan PemdaProv Jatim melalui layanan e-SAMSAT Jatim tersebut, akan tetapi masih minimnya masyarakat yang menggunakan sistem pembayaran PKB e-SAMSAT Jatim. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data objek pajak Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur (Dispenda Prov Jatim) tahun 2014 (januari–Oktober) dari jumlah total 14.231.389 transaksi PKB seJawa Timur, jumlah
transaksi PKB yang menggunakan e-SAMSAT Jatim hanya 6.814 atau kurang dari 0,05% [20](lampiran 5) . Menurut Endang Rachmawati, Kepala UPTD Surabaya Selatan dalam sesi wawancara, bahwa kurangnya kemampuan berkomputer, keraguan masyarakat terhadap transaksi elektronik, serta keraguan masyarakat untuk menggunakan layanan e-SAMSAT Jatim apakah dapat memudahkan pembayaran PKB. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan minimnya penggunaan e-SAMSAT Jatim, sehingga mengakibatkan masyarakat lebih memilih melakukan transaksi manual dengan membayar langsung ke kantor SAMSAT dari pada menggunakan e-SAMSAT Jatim. Beberapa permasalahan tersebut merupakan indikator yang dijadikan dasar penelitian mengenai pengadopsian sistem e-tax payment, khususnya implementasi e-SAMSAT
Jatim,
untuk
mengetahui
tingkat
penerimaan
oleh
pengguna.
Penelitian-penelitian mengenai pemanfaatan sistem TI telah mempelajari perilaku bagaimana dan mengapa individu ingin menggunakan sistem TI. Salah satu teori yang menjelaskan tentang penerimaan teknologi adalah model dari Davis yaitu Technology Acceptance Model (TAM) [21]. Sedangkan Theory of Planned behavior adalah model teori yang dapat memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam suatu konteks. Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis hipotesis yang didasarkan pada modifikasi TAM dan TPB dengan menambahkan variabel Trust (kepercayaan) yang dikembangkan oleh Gefen et al [22], dan variabel Computer Self-Efficacy (kemampuan berkomputer) termasuk kemampuan berinternet yang dikembangkan oleh Hwang dan Yi [23]. Penggabungan TAM dan TPB dilakukan untuk memberikan gambaran akan pengaruh faktor kontrol perilaku dan norma subjek (Variabel TPB) terhadap
penerimaan
sistem informasi (e-SAMSAT Jatim). Modifikasi dilakukan dengan penambahan variabel trust dan variabel computer self-efficacy yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya dalam mempengaruhi perilaku dalam penerimaan e-SAMSAT Jatim. Variabel trust ditambahkan, karena layanan e-SAMSAT Jatim adalah sebuah layanan pembayaran PKB, sehingga faktor kepercayaan menjadi hal penting yang diukur untuk mengetahui pengaruhnya dalam mempengaruhi perilaku seseorang untuk menggunakan sistem
pembayaran PKB online. Penambahan variabel computer self-efficacy, karena salah satu alasan masyarakat Jawa Timur enggan menggunakan e-SAMSAT Jatim adalah kurangnya kemampuan berkomputer, sehingga perlunya dilakukan pengukuran faktor kemampuan berkomputer seseorang untuk mengetahui pengaruh faktor kemampuan berkomputer dalam penerimaan layanan e-SAMSAT Jatim. Model ini secara integratif menganalisis kemudahan penggunaan, manfaat, kemampuan berkomputer, dan kepercayaan dalam mempengaruhi perilaku seseorang untuk menggunakan e-SAMSAT Jatim. Hasil nantinya akan memberikan petunjuk bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi pengukuran niat masyarakat untuk menggunakan layanan e-SAMSAT Jatim. Dengan demikian penelitian ini menjadi penting dilakukan karena model yang telah dikembangkan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan tingkat penerimaan pengguna e-SAMSAT Jatim. Pengelola PemdaProv Jatim nantinya dapat mengetahui hasil penelitian ini, yang selanjutnya digunakan untuk pengembangan e-SAMSAT Jatim yang dimana dengan pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penggunaan e-SAMSAT Jatim oleh masyarakat Jawa Timur.
