BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode

satu

tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: a. Usulan dari masyarakat dalam hal ini melalui forum musrembang baik tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan; b. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; c.

Rumusan

program/kegiatan

di

dalam

renja

SKPD

didasarkan

atas

pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; d. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

1

d.

Rumusan

program/kegiatan

di

dalam

renja

SKPD

didasarkan

atas

pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; e.

Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan

RKPD. Renja SKPD

merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. 1.2.

Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan

Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah : 1.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.

Undang–Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan

Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.

Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2

5.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7.

Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517);

13.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);

3

14.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

15.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2011 Nomor 01); 16.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 37 seri E);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau

20.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013.

21.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 23 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan

UMKM

Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah untuk melaksanakan dokumen

perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau adalah :

4

1.

Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung

oleh

Dinas

Perindustrian

Perdagangan

Koperasi

dan

UMKM

Kabupaten Lamandau; 2.

Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas;

1.4.

Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas

merupakan

suatu

bentuk

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran

kinerja

dilakukan

dengan

menggunakan

indikator

kinerja

kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

6

Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2012 Untuk Tahun Anggaran 2012 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau dengan APBD sebesar Rp.6.821.475.588 ,dengan rincian sebesar Rp. 1.199.704.000,- untuk Belanja Langsung Tidak Langsung dan sebesar Rp. 5.621.771.588,- untuk Belanja Langsung. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 5.564.307.376,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 96% dan capaian kinerja keuangan sebesar 82%. Pada Tahun 2013 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM

Kabupaten Lamandau

terdiri dari 14 program dan 52 kegiatan. Ada beberapa anggaran yang tidak terserap yaitu pada kegiatan : 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah dari pagu kegiatan sebesar Rp. 11.950.000,- tidak terealisasi hal ini dikarenakan tidak adanya tenaga teknis yang melaksanakan kegiatan tersebut. 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan Kegiatan Pengembangan Pasar Nanga Bulik Penunjang Kabupaten dari pagu kegiatan sebesar Rp. 15.000.000,- tidak terealisasi dikarenakan pengurusan IMB bangunan untuk pasar Nanga Bulik tidak jadi dilaksanakan.

7

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012

PAGU ANGGARAN (Rp) NO

1

PRIORITAS PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

DAERAH

OUTCOME

KINERJA

2

3

RKPD TAHUN

APBD TAHUN

2012

2012

5

6

4

REALISASI KEUANGAN APBD 2012 (Rp) 7

REALISASI FISIK APBD 2012 (%) 8

DINAS PERINDUSTRIAN 1

PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM

I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

II

BELANJA LANGSUNG

3.835.204.000

6.821.475.588

5.564.307.376

96

1.199.704.000

1.199.704.000

1.190.125.904

99,20

2.635.500.000

5.621.771.588

4.374.181.472

77,81

8

1 -

Program Pelayanan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terkirimnya surat menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi

Terpenuhinya kebutuhan

Sumber daya air dan Listrik

listrik, telepon dan Air kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan -

Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

-

100%

Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas

Penyediaan Jasa Administrasi

Tertibnya administrasi

Keuangan

keuangan

Penyediaaan Jasa Kebersihan

Terjagannya Kebersihan

Kantor

kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan

Terpeliharanya peralatan kerja

Peralatan Kerja

dengan baik

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya peralatan alat tulis kantor

100% 100%

7.000.000

6.600.000

5.958.000

90,27

25.000.000

27.613.200

23.001.480

83,30

3.500.000

2.310.000

2.232.500

96,65

297.526..000

329.253.000

298.157.117

90,56

81.123.600

73.959.000

70.963.200

95,95

19.995.000

19.495.000

19.485.000

99

55.051.600

55.152.000

55.142.875

99

100%

100% 100% 100% 100%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan -

Terpenuhinya kebutuhan akan percetakan dan penggandaan

100%

35.000.000

9

35.750.000

35.285.400

98

-

-

Penyediaan Komponen Instalasi

Terpenuhinya kebutuhan

Listrik/Penerangan Bangunan

instalasi listrik dan penerangan

Kantor

kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah

Tersedianya peralatan rumah

Tangga

tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Meningkatnya minat baca dan

Peraturan Perundang-undangan

pengetahuan aparatur

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya kebutuhan makan/minum aparatur

100% 30.000.000

30.000.000

29.600.000

98

71.250.000

276.200.000

262.624.975

95

5.001.700

5.501.700

5.491.200

99

7.000.000

8.400.000

8.330.000

99

11.250.000

70.000.000

66.805.000

95

150.000.000

182.860.000

181.116.381

99

125.267.100.000

125.267.100

125.170.000

99

100% 100% 100% 100%

Tersedianya kebutuhan -

Rapat-rapat Konsultasi ke Luar

kegiatan koordinasi dan

Daerah

konsultasi keluar daerah

100%

aparatur Tersedianya kebutuhan -

Rapat-rapat Konsultasi ke Dalam

kegiatan koordinasi dan

Daerah

konsultasi ke dalam daerah aparatur

100%

Program Peningkatan Sarana 2

dan Prasarana Aparatur

10

Terpeliharanya kendaraan -

3 -

Pemeliharaan Rutin / Berkala

dinas / operasional dengan

Kendaraan Dinas / Operasional

baik

Rehabilitasi sedang / berat

Terpeliharanya kendaraan

Kendaraan Dinas / Operasional

dinas / operasional

100%

100%

46.500.000

45.500.000

31.030.980

68

65.000.000

40.000.000

33.155.000

82

34.560.000

34.560.000

18.760.000

99

20.000.000

20.000.000

18.760.000

93

15.000.000

15.000.000

13.598.000

90

29.000.000

29.000.000

27.064.000

93

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu

Rapinya Pegawai

100%

Program Peningkatan 4

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

5

-

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur

Bimtek Implementasi Peraturan

Meningkatnya Kapasitas SDM

Perundangan

Aparatur

100% 100%

Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang Kondusif Fasilitasi Pengembangan UKM

Terlaksananya Fasilitasi UKM

100%

11

Program Pengembangan 6

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

-

-

Penyuluhan dn Sosialisasi Perkoperasian dan UMKM Monitoring dan Evaluasi dana bergulir LKM dan KUR

Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi perkoperasian dan

100%

UMKM Terlaksananya Monev KUR

100%

Partisifasi pada SMESCO

100%

39.000.000

39.000.000

37.016.000

94

26.000.000

25.000.000

23.213.000

92

29.000.000

29.000.000

28.710.000

99

29.000.000

29.000.000

29.000.000

100

30.0000.000

30.000.000

29.996.000

99

Program Pengembangan 7

Sistem Pendukung Usaha UMKM

8 -

Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Bimtek Pemantapan Koperasi Pembentukan Koperasi atau Pelatihan Administrasi Keuangan

-

Koperasi di Desa PM2L

Terlaksananya Bimtek Pemantapan Koperasi

100%

Terlaksananya pembentukan Koperasi atau pelatihan administrasi keuangan

100%

koperasi di desa PM2L

12

-

-

-

-

-

Peningkatan Kesehatan KSP/USP

Terlaksananya peningkatan

Koperasi Primer dan Sekunder

kesehatan KSP/USP Koperasi

tingkat Kabupaten

Primer dan Sekunder

Hari Koperasi Nasional

Partisifasi pada HARKOPNAS

Studi Lapangan Pengurus Koperasi

Terlaksananya studi lapangan

ke JATIM

pengurus Koperasi

Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan bagi KSP/USP Diklat Bendahara KSP/USP dalam penyusunan Lapaoran Tahunan Pemeringkatan Koperasi

100%

100% 100%

49.000.000

49.000.000

48.464.000

98

49.000.000

49.000.000

49.000.000

100

39.000.000

150.000.000

148.246.000

98

49.000.000

49.000.000

49.000.000

100

49.000.000

49.000.000

49.000.000

100

50.000.000

50.000.000

49.900.000

99,80

10.000.000

10.000.000

9.930.000

99

Terlaksananya Bimtek penysunan lapaoran keuangan

100%

bagi KSP/USP Terlaksananya diklat bendahara KSP/USP dalam

100%

penyusunan laporan tahunan Terlaksananya pemeringkatan Koperasi

100%

Program Peningkatan 9

Partisifasi Masyarakat dalam Membangun Desa Partisifasi pada kegiaatan

-

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

BBGRMD

100%

13

Program Perlindungan 10

Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

-

Peningkatan Pengawasan

Terlaksananya pengawasan

Peredaran Barang dan Jasa

peredaran barang dan jasa

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian -

Daerah

100%

44.630.000

44.630.000

22.540.000

50

Terlaksananya operasionalisasi dan pengembangan UPT

100%

31.890.000

11.950.000

-

0

kemetrologian daerah 11 12

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Partisifasi Pameran Dalam dn Luar

Terlaksananya pameran dalam

Daerah

dan luar daerah

Partisifasi Pameran Otonomi Expo

APKASI

104.540.000

100%

-

135.720.000

74.875.000

55

106.000.000

93.083.614

87

39.125.000

12.711.000

32

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Penyempurnaan Perangkat

-

Partisifasi pada pameran

100%

Peraturan,Kebijakan dan

Terlaksananya sosialisasi perda perdagangan

100%

Pelaksanaan Operasional

43.015.000

14

-

Pelaksanaan Pasar Murah

-

Pengelolaan Pasar Nanga Bulik

12 -

-

13

Terlaksananya pasar murah Terkelolanya Pasar Nanga Bulik

Pengembangan Pasar Nanga Bulik

Terbitnya IMB pasar Nanga

Penunjang Kabupaten

Bulik

Rakor Bidang Cukai Kasil Tembakau

Terlaksannya rakor cukai

Sosialisasi Ketentuan diBidang

Terlaksananya sosilisasi cukai

Cukai Hasil Tembakau

tembakau

Pemberantasan Barang Kena Cukai

Terlaksananya operasi cukai

Ilegal

ilegal

Pembangunan Pasar Induk Nanga

Jasa Konsultansi perencanaan

Bulik

pasar induk Nanga Bulik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

52.060.000

60.660.000

24.363.000

40

62.340.000

66.890.000

46.284.000

69

-

15.000.000

-

0

-

31.075.000

14.559.000

19

-

34.075.000

14.559.000

42

-

35.955.588

7.166.000

19

-

1.500.000.000

656.395.000

43

175.000.000

175.000.000

164.505.000

94

40.000.000

40.000.000

39.214.000

98

Program Pengembangan IKM Fasilitas bagi IKM Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Pengembangan Promosi Produk IKM Binaan Dekranasda

Bantuan peralatan bagi IKM

100%

Partisifasi promosi bagi IKM binaan Dekranasda

100%

Program Penataan Struktur

15

Industri -

Penyusunan Data Base IKM

Database IKM

100%

Kelompok Pengrajin di 3 Desa

Terbentuknya kelompok

100%

PM2L

pengrajin di Desa PM2L

35.000.000

35.000.000

30.815.750

88

30.000.000

30.000.000

28.255.000

94

85.000.000

85.000.000

76.836.000

90

50.000.000

50.000.000

47.220.000

94

Program Pengembangan 14

Sentra – Sentra Industri Potensial Sosialisasi dan Pembentukan

-

-

Pelatihan dan Bimtek IKM

-

Magang bagi IKM ke Yogyakarta

Terlaksananya pelatihan dan Bimtek IKM Terlaksananya magang bagi IKM ke Yogyakarta

100% 100%

16

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2013 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2013 dengan Pagu sebesar Rp. 56.879.463.000,- terurai dalam 14 program dan 60 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2012, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2013, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi : a.

Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang organisaasi dan tata

kerja

dinas

Daerah

Kabupaten

Lamandau,

Dinas

Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan UMKM bertambah satu Bidang yaitu Bidang UMKM yang

berisikan satu Kepala Bidang serta tiga Kepala Seksi. Sampai tahun

anggaran 2012 jabatan tersebut belum terisi.diharapkan pada tahun 2013 akan terisi minimal kepala Bidangnya. b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Dinas Perindustrian Perdagangan

Koperasi dan UMKM

Kabupaten

Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM) sudah belum memadai hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang ada banyak yang belum terisi terutama untuk jabatan Kepala Seksi serta

kurangnya pegawai pelaksana sehingga

tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada. c. Sarana Kerja dan Perlengkapan Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah cukup mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau. d. Anggaran Terbatasnya

anggaran

sehingga

masih

banyak

kegiatan

yang

tidak

terakomodir.

17

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM melalui diklat aparatur baik fungsional maupun teknis, penambahan pegawai, penambahan anggaran serta sarana dan prasarana yang ada diharapkan

Dinas Perindustrian Perdagangan

Koperasi dan UMKM yang bertugas unutk memajukan ekonomi masyarakat baik dalam Koperasi, IKM maupun UKM dapat berkinerinerja dengan baik agar tercipta kemakmuran di masyarakat. 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau adalah ” Melaksanakan Kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah” Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau menyelenggarakan Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku; 2. Pembinaan dan pengkoordinasian pengembangan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 3. Pembinaan dan Pengembangan Promosi dibidang Perindustrian

Perdagangan

Koperasi dan UMKM; 4. Pembinaan,

Pelayanan,

Pengawasan,

Pengendalian,Monitoring,Evaluasi,

dan

Pelaporan penyelengaraan Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM; 5. Penyelenggaran Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau, Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

18

Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM

KEPALA DINAS SEKRETARIS Kelompok Jabatan Fungsional

SUBBAG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM

BIDANG INDUSTRI (A)

BIDANG PERDAGANGAN (B)

SUBBAG KEUANGAN

BIDANG KOPERASI . (C)

SUBBAG UMUM ,KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ( D )

(A1)

(B1)

(C1)

( D1 )

(A2)

(B2)

(C2)

( D2 )

(C3)

( D3 )

(A3)

(B3) UPTD

Keterangan : A1= SEKSI SARANA INDUSTRI A2= SEKSI BIMBINGAN TEKNOLOGI INDUSTRI A3= SEKSI INDUSTRI KERAJINAN DAN BAHAN BANGUNAN B1= SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN BARANG BARANG BEREDAR B2= SEKSI BINA PASAR, DISTRIBUSI DAN PEMASARAN B3= SEKSI PAMERAN DAN PROMOSI C1= SEKSI PERMODALAN USAHA KOPERASI C2= SEKSI SDM DAN KELEMBAGAAN KOPERASI C3= SEKSI PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI D1= SEKSI USAHA KECIL DAN MENENGAH D2= SEKSI USAHA MIKRO 19

D3= SEKSI KEMITRAAN DAN KEWIRAUSAHAAN Adapun uraian Tugas dari Struktur diatas adalah :

Kepala Dinas a.) Kepala Dinas Perindustria Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kabupaten

Lamandau

mempunyai

tugas

memimpin,

membina,

mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah b.) Untuk melaksanakan tuga, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan

fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; 2. pembinaan dan pengoordinasian pengembangan industri, perdagangan, kopersi dan usaha mikro kecil dan menengah ; 3. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah kabupaten ; 4. pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah di kabupaten lamandau ; 5. pembinaan dan pengoordinasian pengembangan perdaganan dalam negeri ; 6. pembinaan dan pengoordinasian pengembangan perdaganan luar negeri ; 7. koordinasi,

pembinaan

dan

pengawasan,

monitoring

dan

evaluasi

sarana

perdagangan (pasar/toko dan gudang) dan persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) ; 8. pembinaan dan pengoordinasian perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar ; 9. koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penangan kasus – kasus yang berkaitan dengan perdaganan berjangka komoditi ; 10. koordinasi dan pelaksanaan kegiatantera dan tera ulang alat- alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) diwilayah kabupaten lamandau;

20

11. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan ; 12. pembinaan dan koordinasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan sumber daya manusia koperasi,UMKM dan aparatur ; 13. pengoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi pengolahan data dan informasi dibidang pemberdaayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah ; 14. penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah ; 15. penyelenggaran urusan kesekretariatan dinas.

Sekretariat a) Sekretaris

mempunyai

tugas

mengoordinasikan

penyusunan

program

dan

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengoordinasikan penyusunan anggaran, administrasi surat menyurat, kearsipan, kehumasan, dokumentasi,

perlengkapan dan aset serta

administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan. b) Sekretaris dalam melaksanakan tugas , menyelenggarakan fungsi : 1. menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran; 2. menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran dinas ; 3. menghimpun bahan dan data penyusunan pelaporan dinas ; 4. mengolah, meneliti dan mempelajari bahan dan data penyusunan program, anggaran dan pelaporan ; dan 5. penyusunan rencana anggaran ; 6. melaksanakan urusan pengelolaan urusan keuangan ; 7. mempersiapkan dan membuat SPP ; 8. melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap Bendahara ; 9. penyelenggaraan urusan surat menyurat, perpustakaan dan kearsipan; 10. penyelenggaraan pelaporan dan kehumasan ;

21

11. penyelenggaraan urusan perlengkapan rumah tangga ; 12. penyelenggaraan urusan protokol dan hubungan masyarakat ; 13. penyelenggaraan urusan hukum dan perundang-undangan ; 14. penyusunan

rencana kebutuhan prasarana dan sarana kantor, perlengkapan

dan peralatan kantor ; 15. pengurusan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang ; 16. pengurusan pengadministrasian, pemeliharaan dan usul penghapusan barang 17. penyusunan laporan dan akuntansi aset dan barang ; 18. merencanakan dan mempersiapkan usulan pengikutsertaan dalam Latihan Pra Jabatan bagi Calon pegawai, ujian dinas, Diklat Penjenjangan, Teknis maupun Fungsional; 19. pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan; 20. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data kepegawaian; dan 21. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. Sekretaris membawahkan : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program; 2. Kepala Sub Bagian Keuangan ; 3. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan ; Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program a) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran dinas, serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan. b) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan data penyusunan program dan anggaran; 2. penghimpunan data dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran dinas ; 3. penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan dinas ; 4.

pengolahan, meneliti dan mempelajari bahan dan data penyusunan program, anggaran dan pelaporan ; dan

5. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

22

Sub Bagian Keuangan a) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pengelolaan keuangan, pelaksanaan administrasi keuangan, membimbing, membina dan mengawasi bendahara. b) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan rencana anggaran ; 2. pelaksanaan urusan pengelolaan urusan keuangan ; 3. penyiapan dan membuat SPP ; 4. penyiapan laporan pengelolaan keuangan, laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan; 5. penyiapan dan mengelola data keuangan ; 6. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap Bendahara ; dan 7. pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas melaksanakan

urusan umum, surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan aset, urusan pelayanan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan. b) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 1. penyelenggaraan urusan surat menyurat, perpustakaan dan kearsipan; 2. penyelenggaraan pelaporan dan kehumasan ; 3. penyelenggaraan urusan perlengkapan rumah tangga ; 4. penyelenggaraan urusan protokol dan hubungan masyarakat ; 5. penyelenggaraan urusan hukum dan perundang-undangan ; 6. penyusunan

rencana kebutuhan prasarana dan sarana kantor, perlengkapan

dan peralatan kantor ; 7. pengurusan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang ; 8. pengurusan pengadministrasian, pemeliharaan dan usul penghapusan barang 9. penyusunan laporan dan akuntansi aset dan barang ; 10. perencanaan dan persiapkan usulan pengikutsertaan dalam Latihan Pra Jabatan bagi Calon pegawai, ujian dinas, Diklat Penjenjangan, Teknis maupun Fungsional;

23

11. pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan; 12. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data kepegawaian; dan 13. pembinaan, monitoring, evaluasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bidang Industri a) Kepala Bidang Industri mempunyai tugas dan kegiatan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengembangan sarana, usaha produksi, peningkatan kerjasama dan pemanfaatan serta evaluasi pelaksanaan teknis dibidang Industri. b) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Industri, menyelenggarakan fungsi 1.

Pelaksanaan bimbingan teknis dalam pengembangan usaha, sarana produksi di bidang Industri Kecil dan Menengah;

2.

Pelaksanaan bimbingan teknis dalam pengembangan usaha, sarana produksi di bidang Industri Kecil dan Menengah;

3. Penyusunan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek pembangunan industri Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten di bidang industri kecil dan menengah; 4. Pelaksanaan, fasilitasi dan sosialisasi

pemanfaatan hasil penelitian dan

pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kecil dan menengah di kabupaten Lamandau ; 5. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan serta kerjasama bidang standarisasi bidang industri kecil dan menengah; 6. Pelaksanaan fasilitasi akses permodalan bagi IKM melalui bank dan lembaga keuangan ; 7. Pemberian bantuan teknis kepada kabupaten Lamandau dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan IKM dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan IKM bersih yang dilakukan oleh kabupaten Lamandau dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan; 8.

Analisis iklim usaha bidang Industri Kecil dan Menengah ;

9.

Penyiapan

bahan

perencanaan

teknis

pengembangan

industri

kecil

dan

menengah; 10. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi peningkatan

kerjasama

dengan dunia usaha dibidang Industri Kecil dan Menengah; 11. Pembinaan, monitoring, evaluasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas.

24

Kepala Bidang Industri membawahkan : 1. Kepala Seksi Sarana Industri ; 2. Kepala Seksi Bimbingan teknologi Industri ; 3. Kepala Seksi Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan ; Seksi Sarana Industri a) Kepala Seksi Sarana Industri mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana usaha dan produksi, meliputi pendataan dan pembinaan penerapan standar dan pengawasan mutu, pemantauan serta evaluasi sarana Industri. b) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Sarana Industri, menyelenggarakan fungsi 1. pelaksanaan bimbingan teknis dalam pengembangan usaha, sarana produksi di bidang Industri Kecil dan Menengah ; 2. pelaksanaan bimbingan teknis dalam pengembangan usaha, sarana produksi di bidang Industri Kecil dan Menengah ; 3. penyusunan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek pembangunan industri Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten di bidang industri kecil dan menengah ; 4. pelaksanaan, fasilitasi dan sosialisasi

pemanfaatan hasil penelitian dan

pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri

kecil dan menengah

kabupaten ; 5. fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan serta kerjasama bidang standarisasi bidang industri kecil dan menengah ; 6. fasilitasi akses permodalan bagi IKM melalui bank dan lembaga keuangan ; 7. pemberian bantuan teknis kepada kabupaten

dalam rangka pencegahan

pencemaran lingkungan yang dilakukan IKM ; 8. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan IKM bersih yang dilakukan oleh kabupaten dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan; 9. analisis iklim usaha bidang Industri Kecil dan Menengah ; 10. penyiapan bahan perencanaan teknis pengembangan industri kecil dan menengah ; 11. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang Industri Kecil dan Menengah; 12. pembinaan, monitoring, evaluasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas.

25

Seksi Bimbingan Teknologi Industri a) Kepala Seksi Bimbingan Teknologi Industri mempunyai tugas kewenagan penjabaran kebijakan teknis bidang Industri, penyiapan bimbingan teknis, peningkaran kualitas Sumber Daya manusia, penerapan teknologi dan evaluasi di lapangan b) Untuk

melaksanakan

tugas,

Kepala

Seksi

Bimbingan

Teknologi

Industri,

menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan langkah kegiatan Seksi Bimbingan Teknologi Industri ; 2. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi di bidang Teknologi industri ; 3. penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang Teknologi industri ; 4. penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan di bidang Teknologi industri 5. penyelenggaraan

bimbingan

teknologi

mutu

produksi,

pengawasan

mutu

diversifikasi produk dan inovasi industri ; 6. pelatihan peningkatan keterampilan

teknis, manajemen, desain dan pemasaran

industri ; 7. pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring dalam pengembangan teknologi industri ; 8. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang ; 9. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan ; 10. penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan pendek pengembangan teknologi industri ; 11. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri ; Seksi Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan A) Kepala

Seksi

Industri

Kerajinan

dan

Bahan

Bangunan

mempunyai

tugas

melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan. B) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan, menyelenggarakan fungsi :

26

1. pelaksanaan bimbingan teknis dalam pengembangan usaha, sarana produksi di bidang Industri Kecil dan Menengah Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan ; 2. pelaksanaan bimbingan teknis dalam pengembangan usaha, sarana produksi di bidang Industri Kecil dan Menengah Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan ; 3. penyusunan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek pembangunan industri Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten di bidang industri kecil dan menengah Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan; 4. pelaksanaan, fasilitasi dan sosialisasi

pemanfaatan hasil penelitian dan

pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri

kecil dan menengah

Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan di kabupaten ; 5. pemfasilitasi

dan

pengawasan

terhadap

penerapan

standar

yang

akan

dikembangkan serta kerjasama bidang standarisasi bidang industri kecil dan menengah Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan; 6. pemfasilitasi akses permodalan bagi IKM Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan melalui bank dan lembaga keuangan ; 7. analisis iklim usaha

bidang Industri Kecil dan Menengah

Kerajinan dan Bahan

Bangunan; 8. penyiapan bahan perencanaan teknis pengembangan industri kecil dan menengah Kerajinan dan Bahan Bangunan; 9. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang Industri Kecil dan Menengah Kerajinan dan Bahan Bangunan; dan 10. pembinaan, monitoring, evaluasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bidang Perdagangan a) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas bimbingan teknis pembinaan usaha dan sarana perdagangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis usaha Perdagangan. b) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perdagangan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam pembinaan pasar, dan distribusi; 2. pelaksanaan analisis iklim usaha di bidang pembinaan pasar dan distribusi barang;

27

3. pelaksanaan

pemantauan

dan evaluasi

serta

koordinasi

peningkatan

kerjasama di bidang pembinaan pasar, dan distribusi barang; 4. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko dan gudang) ; 5. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga; 6. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala provinsi ; 7. penyiapan bahan bimbingan teknis dalam pengembangan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan; 8. pemberian informasi di bidang bina usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan ; 9. penyiapan bahan untuk pembinaan teknis pameran dan promosi baik dalam daerah maupun luar daerah ; 10. pemberian pembinaan teknis, perlindungan terhadap konsumen dan pengawasan terhadap barang beredar ; 11. pembinaan,

pengendalian,

monitoring,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas. Kepala Bidang Perdagangan membawahkan : 1. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang – Barang Beredar ; 2. Kepala Seksi Bina Pasar, Distribusi dan Pemasaran ; 3. Kepala Seksi Pameran dan Promosi ; Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang – Barang Beredar a) Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar mempunyai tugas perlindungan terhadap konsumen dan pemberian pembinaan teknis dan pengawasan terhadap barang beredar. b) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan untuk bimbingan teknis penyuluhan konsumen dan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa ;

28

2. koordinasi

dan

kerjasama

dengan

instansi

terkait

dalam

penyelenggaraan

perlindungan konsumen; 3. pelaksanaan

kebijakan,

pedoman,

petunjuk

pelaksanaan/petunjuk

teknis

pengawasan barang dan jasa 4. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan penyuluhan konsumen terhadap dan pengawasan barang beredar. dan jasa; 5. pembinaan dan pemberdayaan PPBJ dan PPNS-PK; 6. pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten ; 7. sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen; 8. pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten ; 9. koordinasi pembentukan dan fasilitasi operasional PBPKN kabupaten ; 10. koordinasi pembentukan BPSK di wilayah kabupaten ; 11. koordinasi kegiatan LPKSM di wilayah kabupaten ; 12. Koordinasi pembentukan dan fasilitasi operasional PBPKN kabupaten; 13. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Seksi Bina Pasar, Distribusi dan Pemasaran a) Kepala Seksi Bina Pasar, Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas penyiapan bahan bimbingan teknis dalam pembinaan pasar, pengadaan, penyaluran, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dibidang pembinaan pasar dan pendistribusian barang dagang. b) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Bina Pasar, Distrbusi dan Pemasaran, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pameran dan promosi baik di dalam maupun luar daerah; 2. pelaksanaan

koordinasi penyelenggaraan pameran dan promosi dengan dunia

usaha; 3. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan promosi produk industri dan non industri; 4. penyiapan bahan/data peluang investasi bidang perindustrian dan perdagangan; 5. pembinaan, monitoring, evaluasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas; 6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi peningkatan kerjasama dibidang pasar, distribusi barang ;

29

7. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga ; Seksi Pameran dan Promosi a) Kepala Seksi Pameran dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dinas dibidang Pameran dan Promosi, penyiapan bahan Pameran dan Promosi, bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan produk UMKM. b) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pameran dan Promosi, menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan langkah – langkah kegiatan pameran dan promosi ; 2. Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi dibidang pameran dan promosi ; 3. Penyusunan bahan petunjuk teknis dibidang pameran dan promosi ; 4. Pembinaan pameran dan promosi ; 5. Pelaksanaan penyuluhan tentang pameran dan promosi ; 6. Penginventarisasi jinis – jenis pameran ; 7. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan ; 8. Pelaporan hasil pameran dan promosi kepada kepala bidang ;

Bidang Koperasi dan UMKM a) Kepala bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan. b) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM ; 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, pengesahan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran dan perubahan anggaran dasar koperasi ; 3. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM ; 4. Pemberian bimbingan dan pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi primer dan sekunder tingkat kabupaten ;

30

5. Perlindungan terhadap usaha unggulan KUMKM ; 6. Pimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan koperasi ; 7. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan KSP/USP serta fasilitasi pembiayaan Koperasi dan UMKM ; 8. Pemfasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi, pengesahan dan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi ; 9. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha, dan kemitraan serta penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan Koperasi dan UMKM ; 10. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi melalui penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat ditingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah ; 11. Pembinaan sanksi administratif kepada KSP/USP di kabupaten yang tidak melaksasnakan kewajibannya ; 12. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi di kabupaten ; 13. Pemberian perlindungan kepada koperasi di kabupaten ; 14. Penyelenggaraan dan fasilitasi promosi dan pameran bagi produk unggulan Koperasi dan UMKM ; 15. Pembinaan dan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan UMKM ; 16. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi ; 17. Fasilitasi akses penjamin dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM ditingkat kabupaten ; 18. Penyelenggaraan dan fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia Koperasi dan UMKM dan aparatur pembina Koperasi dan UMKM; 19. Pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM ; Kepala Bidang Koperasi dan UMKM membawahkan : 1. Kepala Seksi Permodalan Usaha Koperasi dan UMKM ; 2. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Koperasi dan UMKM ; 3. Kepala Seksi Produksi dan Pemasaran Koperasi dan UMKM ;

31

Seksi Permodalan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah a) Kepala

Seksi

Permodalan

Usaha

Koperasi

dan

UMKM

mempunyai

tugas

melaksanakan kewenangan kebijakan teknis di bidang Permodalan Kopersi dan UMKM. b) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Permodalan Usaha Koperasi dan UMKM, menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan rencana program kegiatan dibidang fasilitas pembayaran dan simpan pinjam ; 2. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi di bidang Permodalan KUMKM ; 3. penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang permodalan Koperasi dan UMKM ; 4. pelaksanaan

penyuluhan

dalam

rangka

pengembangan

potensi

usaha,

penginventarisan KUMKM ; 5. pemberian bantuan teknis administratif dalam rangka peningkatan usaha ; 6. fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten ; 7. penyaluran bantuan atau modal bagi koperasi dan KUMKM ; 8. pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan bantuan usaha KUKM ; 9. pelaksanaan bimbingan administrtif simpan pinjam ; 10. pelaksanaan penyuluhan tentang pengelolaan penyaluran dana KSP/USP-Koperasi : 11. pelaksanaan monitoring evaluasipenyaluran dan penggunaan dan bergulir KSP/USPKoperasi ; 12. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang ; 13. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan ; Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Koperasi dan UMKM a) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Koperasi dan UMKM mempunyai

tugas

melaksanakan

kewenangan

kebijakan

teknis

di

bidang

Kelembagaan Kopersi dan UMKM. b) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Koperasi dan UMKM, menyelenggarakan fungsi : 1. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan, penjabaran kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Koperasi dan UMKM ;

32

2. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Koperasi dan UMKM ; 3. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Koperasi dan UMKM ; 4. pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Perkoperasian dan UMKM ; 5. pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajubannya ; 6. penginventarisasian lembaga dan jenis usahanya ; 7. pelaksanaan penilaian kesehatan usaha dan peringkatan koperasi dan UMKM ; 8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Seksi Produksi dan Pemasaran Koperasi dan UMKM a) Kepala Seksi Produksi dan Pemasaran Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan

pengumpulan,

pengolahan

dan

penyiapan

bahan

rumusan

penjabaran kebijakan teknis di bidang Produksi dan Pemasaran Koperasi dan UMKM. b) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Produksi dan Pemasaran Koperasi dan UMKM, menyelenggarakan fungsi : 1. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan, penjabaran kebijakan teknis di bidang Produksi dan Pemasaran Koperasi dan UMKM ; 2. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Produksi dan Pemasaran Koperasi dan UMKM ; 3. pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi ; 4. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Produksi dan Pemasaran Koperasi dan UMKM 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ; 6. pelaksanaan fasilitasi pemasaran produk KUMKM ; Kelompok Jabatan Fungsional a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasidan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

33

(2) Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis

Jabatan

Fungsional,

ditetapkan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Unit Pelaksana Teknis Dinas (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lamandau

mempunyai kedudukan

sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Koperasi , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ; (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lamandau

dipimpin oleh seorang Kepala yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau didukung oleh 46 ( Empat Puluh Tujuh ) orang Pegawai, terdiri dari 27 ( Dua Puluh Tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil, 19 ( Sembilan Belas ) orang Pegawai Honorer/Tenaga Harian Lepas ( THL). Untuk lebih jelas ada pada data terlampir : - Data Pegawai Berdasarkan Golongan No

Dinas/Bagian/ Bidang

Golongan IV

1

Kepala Dinas

1

2

Sekretaris

1

3

III

Jumlah II

I 1

4

1

1

Bidang Perdagangan

3

4

7

4

Bidang Koperasi

4

2

6

5

Bidang UMKM

0

0

0

6

Bidang Industri

1

3

2

6

Jumlah

3

14

9

1

7

27

34

- Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No

Dinas/Bagian/ Bidang

Pendidikan S2

S1

1

Kepala Dinas

1

2

Sekretaris

5

3

Bidang Perdagangan

2

4

Bidang Koperasi

4

5

Bidang UMKM

6

Bidang Industri

1

3

Jumlah

1

15

DIII

Jumlah

SMU

SMP

SD 1

1 1

1

3

8 1

7

2

5

1

1

6

2

7

1

1

27

- Data Pegawai Berdasarkan Diklat / Penjenjangan No

Diklat / Penjenjangan

Dinas/Bagian/ Bidang

Pim II

1

Kepala Dinas

1

2

Sekretaris

3

Pim III

Jumlah Pim IV 1

1

1

1

1

1

1

3

4

Bidang Perdagangan

4

Bidang Koperasi

4

Bidang UMKM

5

Bidang Industri Jumlah

1

35

- Data Pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap No

Bagian

Penempatan Kantor

1

Operator/Register

7

2

Penjaga Malam

1

3

Jumlah Pasar 7

Pemunggut Retribusi Pasar

3

4

1

1

3

4

4

Cleaning Service

1

5

Tukang Kebun

2

2

6

Sopir

1

1

Jumlah

12

7

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor

19

10 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau, Tugas Pokok Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM adalah ” Melaksanakan Kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ” Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau menyelenggarakan Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku; 2. Pembinaan dan pengkoordinasian pengembangan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 3. Pembinaan dan Pengembangan Promosi dibidang Perindustrian

Perdagangan

Koperasi dan UMKM; 4. Pembinaan,

Pelayanan,

Pengawasan,

Pengendalian,Monitoring,Evaluasi,

dan

Pelaporan penyelengaraan Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM; 5. Penyelenggaran Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;

36

37

A. ANALISIS STRATEGIK Tahap terakhir yang dilakukan adalah menentukan faktor untuk keberhasilan berdasarkan ke empat strategi di atas antara lain : 1. Menerapkan

peraturan

dan

perundang-undangan

di

sektor

Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi secara optimal dalam hal pelayanan prima, untuk memenuhi minat masyarakat/pelaku usaha dalam berinvestasi dan untuk melindungi dalam persaingan global 2. Meningkatkan kualitas/ketrampilan teknis aparatur dan pelaku usaha 3. Mengoptimalkan

koordinasi

lintas

sektoral

untuk

mendapatkan

dukungan

anggaran, mobilitas dan dukungan permodalan baik Bank maupun Non Bank 4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha Indagkop 5. Meningkatkan komitmen dan semangat aparatur serta pelaku usaha untuk menumbuh kembangkan Indagkop Tujuan, sasaran dan strategi yang dicanangkan dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun secara khusus masing-masing sektor seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini : Tabel 2.1 Sasaran Pokok Kebijakan dalam Pencapaian Tujuan Sasaran Strategis 1. Terwujudnya struktur ekonomi daerah yang didukung sektor agroindustri yang handal. 2. Distribusi barang dan jasa yang lancar serta peningkatan pengunaan produk dalam negeri 3. Meningkatnya Daya Saing Pemasaran Produk Industri 4. Tersedianya fasilitas lembaga ekonomi yang memadai sebagai penunjang kegiatan KUKM berbasis kerakyatan

Cara Pencapaian Sasaran/Tujuan Kebijakan Pembangunan industri yang berspektrum luas berdasarkan mekanisme pasar dan produk yang berorientasi pasar Memberikan Pelayanan Publik secara prima Pengembangan produk-produk Unggulan daerah Percepatan penguasaan teknologi dalam rangka memantapkan basis industrialisasi pada produkproduk unggulan daerah. Pembangunan KUKM berbasis kerakyatan. Pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen Pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kerja yang berkualitas

Program Pendataan dan Pembinaan Industri Kecil. Peningkatan keterkaitan antar industri pada produk-produk unggulan daerah. Pengembangan sarana perdagangan dan sistem distribusi. Pemantauan jalur distribusi kebutuhan pokok,penting dan strategis. Identifikasi dan pengembangan produk unggulan daerah Melakukan promosi tentang produk unggulan daerah Peningkatan mutu produk industri unggulan Meningkatkan akses

38

5. Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Perlindungan Konsumen 6. Peningkatan Prasarana dan Sarana Kantor Dinas Perindagkop

pasar melalui pemanfaatan informasi Identikasi pembangunan kawasan industri kecil / sentra. Peningkatan akses pasar dan fasilitas permodalan. Peningkatan Pengetahuan Aparatur, Produsen, Konsumen. Sosialisasi Pengawasan Perlindungan Konsumen Meningkatnya produktifitas hasil kerja aparat.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN Berdasarkan acuan dari Permendagri No.13 / 2006 dan Permendagri Nomor : 57 Tahun 2007 , Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kabupaten Lamandau dalam rangka lebih mendorong pertumbuhan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin sesuai dengan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan yang ditetapkan sebagai berikut :

A. Bidang Administrasi UMUM

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2. 1 2 3 4 5 6 7

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Pengadaan Pakaian Dinas Serta Kelengkapanya Penataan Halaman Gedung/Aula Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kerja Pemeliharaan Meubelair

39

3. 1 2 3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimtek Implentasi Peraturan Perundangan Bimtek Fungsional

B. Bidang Koperasi

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Rakor Koperasi se Kabupaten Bantuan dana bergulir untuk koperasi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / USP Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi & UMKM Berprestasi Pembentukan, Pembinaan dan Pembubaran Koperasi Bermasalah Bimtek dan Pelatihan bagi Koperasi dan UMKM Monitoring dan Evaluasi KSP/USP Penerima Dana Bergulir Penilaian Kesehatan Koperasi Pembentukan Koperasi untuk desa binaan (PM2L)

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM 1. Pendataan dan Penghargaan UKM/ Wirausaha Baru Berprestasi 2. Pelatihan Akuntansi Koperasi bagi KSP/USP 3. Pelatihan Manajemen Penggelolaan UMKM 4. Penyuluhan dan Sosialisasi Perkoperasian dan UMKM 5. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM 3. 1. 2. 3. 4.

Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah yang Kondusif Bantuan Dana untuk UKM binaan (PM2L) Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Tim Pokja Keuangan Pengembangan Ekonomi Produktif /KUBE

4. 1. 2. 3.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga (dekopinda) POKJA Sertifikasi Tanah UMKM Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM

C. Bidang Perdagangan

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2. Pelaksanaan Tera Ulang Barang ( UPT Kemetrologian ) 3. Pengawasan Barang Berbahaya 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pembangunan Pasar Induk Tahap I Pengelolaan Pasar Nanga Bulik Pelaksanaan Operasi Pasar Pelaksanaan Pasar Murah Sembako Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Penyempurnaan Perangkat Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional

40

3. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1. Pengembangan Informasi Peluan Pasar Perdagangan Luar Negeri 2. Partisifasi Pameran dalam dan Luar daerah 4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 1. Penyuluhan dan Sosialisasi PKL dan Asongan

D. Bidang Industri 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pelatihan dan Bimtek bagi IKM Fasilitas Bagi IKM dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kegiatan Dekranasda Lomba Anyaman Tingkat Kabupaten dan Propinsi Pelatihan Anyaman Rotan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah/Lomba Kerajinan Tangan Pembangunan Sentra Kerajinan di 3 desa binaan

2. Program Penataan Struktur Industri 1. Pendataan IKM 2. Penyusunan Data Base IKM 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Program Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial Pembangunan Sarana Industri LIK Rencana Pembangunan Pabrik Pengolahan Karet Tipe Sederhana Pengadaan TTG bagi IKM Pembinaan Sentar Kerajinan di Ibu Kota Kabupaten Sosialisasi dan Pembentukan KelompokPengarajin di 3 Desa PM2L Studi Banding Bagi IKM

4. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Industri 1. Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi ( Agroindustri )

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2014 terhadap hasil analisis kebutuhan

dapat

dilihat

pada

tabel

berikut

ini:

41

Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Lamandau Nama SKPD : Dinas Perindustrian Perdaangan Koperasi dan UMKM Rancangan Awal RKPD No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Hasil Analisis Kebutuhan Target capaian

Pagu indikatif (Rp)

Program Pelayanan 1

Kelancaran administrasi

N.Bulik

N.Bulik

daya air dan listrik

Terkirimnya surat menyurat dan paket kantor Terbayarnya rekening telpon, listrik dan air kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

N.Bulik

Terurusnya perijinan kendaraan dinas dan operasional kantor

dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa

Kebutuhan

kinerja

capaian

Dana (Rp)

1 Tahun

8.000.000

1 Tahun

30.000.000

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

Lokasi

Target

Administrasi

Perkantoran

menyurat

Kegiatan

Indikator

Program Pelayanan

Administrasi

Penyediaan jasa surat

Program/

N.Bulik N.Bulik

Terbayarnya gaji PTT dan Honor Honor Terpenuhinya pembayaran gaji

1 Tahun

8.000.000

Penyediaan jasa surat menyurat

Terkirimnya surat N.Bulik

kantor

Penyediaan jasa 1 Tahun

30.000.000

Terbayarnya rekening

komunikasi, sumber

N.Bulik

daya air dan listrik

unit), Roda

4.450.000

2 (12 unit)

pemeliharaan dan perizinan kendaraan

N.Bulik

dinas/operasional

1 Tahun

340.000.000

1 Tahun

75.000.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa

N.Bulik N.Bulik

42

telpon, listrik dan air kantor

Penyediaan jasa

Roda 4 (3

menyurat dan paket

Terurusnya perijinan

Roda 4 (3

kendaraan dinas dan

unit), Roda

operasional kantor

2 (12 unit

Terbayarnya gaji PTT dan Honor Honor Terpenuhinya

4.450.000

1 Tahun

340.000.000

1 Tahun

75.000.000

Catatan Penting

kebersihan kantor

petugas kebersihan

kebersihan kantor

pembayaran gaji petugas kebersihan

Penyediaan jasa perbaikan peralatan

Penyediaan jasa N.Bulik

Terpeliharannya peralatan kerja

1 Tahun

30.000.000

kerja Penyediaan alat tulis kantor

N.Bulik

N.Bulik

penggandaan

Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

56.000.000

listrik/penerangan

N.Bulik

Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor

1 Tahun

35.000.000

dan Perlengkapan

N.Bulik

Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

N.Bulik

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

N.Bulik

perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

N.Bulik

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Tersedianya bahan bacaan aparatur Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor

kantor

N.Bulik

cetakan dan

N.Bulik

8.500.000

instalasi listrik/penerangan

N.Bulik

bangunan kantor

120.000.000

8.500.000

dan Perlengkapan

N.Bulik

9.000.000

Penyediaan peralatan rumah tangga

N.Bulik

bacaan dan peraturan

N.Bulik

perundang-undangan 1 Tahun

78.000.000

1 Tahun

56.000.000

cetakan dan

1 Tahun

35.000.000

Tersedianya komponen listrik dan

1 Tahun

8.500.000

dan perlengkapan

1 Tahun

120.000.000

1 Tahun

8.500.000

1 Tahun

9.000.000

1 Tahun

78.000.000

1 Tahun

180.000.000

kantor

Penyediaan bahan 1 Tahun

kantor

30.000.000

Tersedianya peralatan

Kantor 1 Tahun

Tersedianya alat tulis

1 Tahun

penerangan kantor

Penyediaan peralatan 1 Tahun

peralatan kerja

penggandaan

Penyediaan komponen

1 Tahun

Terpeliharannya

Terpenuhinya barang

penggandaan

bangunan kantor Penyediaan peralatan

Penyediaan alat tulis Penyediaan barang

Penyediaan komponen instalasi

N.Bulik

kerja

Penyediaan barang cetakan dan

perbaikan peralatan

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Tersedianya bahan bacaan aparatur Tersedianya

N.Bulik

kebutuhan makan dan minum kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar Daerah

Terkoordinasinya rapat ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi 1 Tahun

180.000.000

dan konsultasi ke luar daerah

43

Luar Daerah

Terkoordinasinya rapat ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Dalam

Terkoordinasinya rapat di dalam

Daerah

daerah

Rapat-rapat koordinasi 1 Tahun

150.000.000

2

Meningkatnya Sarana dan

dan Prasarana

Prasarana Aparatur

Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor

N.Bulik

N. Bulik

N.Bulik

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan

N.Bulik

Dinas /Operasional Program 3

Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

N. Bulik

Kelengkapanya

Terbangunya gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya gedung kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional kantor

Dalam Daerah

daerah

Program Peningkatan Sarana

dan konsultasi ke dalam

1 paket

900.000.000

5 unit

110.000.000

100%

20.000.000

50.000.000

di dalam daerah

Program Peningkatan

Meningkatnya

Sarana dan Prasarana

Sarana dan

Aparatur

Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

N.Bulik

berkala / kendaraan

Terbangunya gedung kantor kendaraan

N.Bulik

Terpeliharanya gedung kantor

N.Bulik

kendaraan dinas /

Meningkatnya Disiplin

Program Peningkatan

Meningkatnya

Aparatur

Disiplin Aparatur

Disiplin Aparatur

kelengkapanya

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

1 paket

900.000.000

5 unit

110.000.000

100%

20.000.000

100%

50.000.000

Terpeliharanya operasional kantor

100%

150.000.000

dinas/operasional

dinas /operasional

Pakaian dinas beserta

1 Tahun

Tersedianya N.Bulik

Pemeliharaan rutin 100%

Terkoordinasinya rapat

N. Bulik

Kelengkapanya

Pakaian dinas beserta kelengkapanya

100%

Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu

N.Bulik

Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu

Pengadaan Pakaian 100%

15.000.000

Khusus Hari – Hari Tertentu

44

N.Bulik

Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu

100%

15.000.000

Program Peningkatan 4

Meningkatnya Kapasitas

Kapasitas Sumber

SDM Aparatur

Daya Aparatur Pendidkan dan pelatihan formal

Luar Daerah

Meningkatkan SDM aparatur

10 Orang

40.000.000.00

Bimbingan tehnis Implementasi peraturan perundang

Luar Daerah

Meningkatkan kualitas SDM aparatur

Program Penciptaan

10 Orang

40.000.000.00

UKM yang Kondusif

yang Kondusif Fasilitasi pengembangan UKM Pendataan UMKM

N.Bulik

Bantuan peralatan bagi UKM

N.Bulik

Terlaksanya pendataan UMKM

1 Paket

8 Kec

40.000.000.00

40.000.000.00

Bantuan sarana dan peralatan bagi

Desa

Bantuan peralatan bagi

Koperasi-UMKM di

PM2L

Koperasi/UMKM di Desa PM2L

pengelolaan bantuan

4 Kec

peralatan bagi UMKM

Termonikanya pengelolaan bantuan peralatan bagi UMKM

Kapasitas SDM

Daya Aparatur

Aparatur

Pendidkan dan pelatihan formal

Luar Daerah

Implementasi peraturan

Luar Daerah

3 Desa

60.000.000.00

4 Kali

40.000.000.00

Meningkatkan SDM aparatur Meningkatkan kualitas SDM aparatur

Program Penciptaan

Terciptanya Iklim

Iklim Usaha UKM

usaha UKM yang

yang Kondusif

Kondusif

Fasilitasi pengembangan UKM Pendataan UMKM

N.Bulik

N.Bulik

Bantuan sarana dan

Desa PM2L Pemantauan

Kapasitas Sumber

perundang undangan

Terciptanya Iklim usaha

Iklim Usaha UKM

Meningkatnya

Bimbingan tehnis

undangan 5

Program Peningkatan

peralatan bagi Koperasi-

Bantuan peralatan bagi UKM Terlaksanya pendataan UMKM

40.000.000.00

10 Orang

40.000.000.00

1 Paket

8 Kec

40.000.000.00

40.000.000.00

Bantuan peralatan Desa PM2L

bagi Koperasi/UMKM

UMKM di Desa PM2L

di Desa PM2L

Pemantauan

Termonikanya

pengelolaan bantuan

10 Orang

4 Kec

peralatan bagi UMKM

pengelolaan bantuan

3 Desa

60.000.000.00

4 Kali

40.000.000.00

2 Paket

60.000.000

peralatan bagi UMKM

Bantuan Sarana dan Peralatan bagi UMKM

2 Kec

Bantuan peralatan penggiling padi

2 Paket

60.000.000

Bantuan Sarana dan Peralatan bagi UMKM

45

2 Kec

Bantuan peralatan penggiling padi

Pengembangan Kualitas dan

Terlaksananya bimbingan N.Bulik

Pengemasan Produk

kualitas dan pengemasan

Terlaksananya

Pengembangan Kualitas 1 Kali

60.000.000

produk UMKM

dan Pengemasan Produk

N.Bulik

UMKM

6

Program

Pengembangan

Berkembangnya

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Kewirausahaan /UKM yang

Kewirausahaan dan

Keunggulan

Unggul dan Kompetitif

Keunggulan

Kompetitif UKM Perkembangan

8 Kec

Wirausaha Baru Pembuatan Leaflet UMKM

N.Bulik

Program 7

1 Kali

15.000.000

Luar Daerah

Perkembangan

8 Kec

Pembuatan Leaflet UMKM

N.Bulik

Pemasaran Produk UMKM

Leaflet UMKM

Luar Daerah

Partisifasi pada Smesco

Program Peningkatan 8

Program Peningkatan

Meningkatnya

Kualitas

Meningkatnya Kualitas

Kualitas

Kualitas

Kelembagaan

Kelembagaan Koperasi

Kelembagaan

Kelembagaan

Koperasi

Koperasi

Koperasi

1 Kali

15.000.000

1 Kali

60.000.000

Usaha bagi UMKM

Usaha bagi UMKM 60.000.000

wirausaha baru

Sistem Pendukung

Sistem Pendukung

1 Kali

Data perkembangan

Berkembangnya

Pengembangan

Pengembangan Sarana Partisifasi pada Smesco

60.000.000

dan Kompetitif

Program

UMKM

Usaha bagi UMKM

UMKM

Leaflet UMKM

8 Kali

UKM yang Unggul

Wirausaha Baru

Pendukung Usaha bagi

Sistem Pendukung

Pemasaran Produk

baru

60.000.000

60.000.000

Kewirausahaan /

Pendataan 8 Kali

Berkembangnya Sistem

Pengembangan

Pengembangan Sarana

Data perkembangan wirausaha

1 Kali

Berkembangnya

Kompetitif UKM

Pendataan

dan pengemasan produk UMKM

UMKM Program

bimbingan kualitas

46

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan

Luar Daerah

Koperasi

Terkoordinasinya Program,Kegiatan dan

Koordinasi pelaksanaan 1 Tahun

60.000.000

Kebijakan Koperasi

primer dan Sekunder

N. Bulik

Terwujudnya KSP/USP yang sehat Tingkat Kabupaten

1 Kali

60.000.000

Penyuluhan Perkoperasian di Desa PM2L

pengurus, pengawas dan Manajemen

Luar Daerah

Partisifasi pada Harkopnas

Desa

Terlaksananya Penyuluhan

PM2L

Perkoperasian di Desa PM2L

1 Kali

75.000.000

Nanga Bulik

3 Desa

75.000.000

1 Kali

60.000.000

1 Kali

75.000.000

3 Desa

75.000.000

1 Kali

50.000.000

1 Kali

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

Kabupaten Luar Daerah

Partisifasi pada Harkopnas Terlaksananya

Perkoperasian di Desa

Desa PM2L

PM2L

Terlaksananya pelatihan

Penyuluhan Perkoperasian di Desa PM2L

Tatakelola Organisasi

organisasi bagi 1 Kali

50.000.000

Terlaksananya

pengurus, pengawas

Nanga Bulik

dan Manajemen

pelatihan Tatakelola Organisasi

Pelatihan pembukuan

Terlaksananya pelatihn N. Bulik

pembukuan dasar – lanjutan

1 Kali

50.000.000

Koperasi

Pembinaan / tidak Aktif

yang sehat Tingkat

Koperasi

pengelola Koperasi

Pembubaran Koperasi

Hari Koperasi Nasional

60.000.000

Pelatihan Tatakelola

Pelatihan pembukuan manajemen dan

N. Bulik

Penyuluhan

Koperasi dasar – lanjutan bagi

primer dan Sekunder

1 Tahun

Terwujudnya KSP/USP

Tingkat Kabupaten

Pelatihan Tatakelola organisasi bagi

KSP/USP Koeprasi

Program,Kegiatan dan Kebijakan Koperasi

Penilaian Kesehatan

Tingkat Kabupaten Hari Koperasi Nasional

Luar Daerah

pembangunan Koperasi

Penilaian Kesehatan KSP/USP Koeprasi

kebijakan dan program

Terkoordinasinya

N. Bulik

Terlaksananya pembinaan / pembubaran Koperasi tidak Aktif

dasar – lanjutan bagi manajemen dan

Terlaksananya pelatihn N. Bulik

lanjutan Koperasi

pengelola Koperasi

Terlaksananya

Pembinaan / 1 Tahun

50.000.000

pembukuan dasar –

Pembubaran Koperasi tidak Aktif

N. Bulik

pembinaan / pembubaran Koperasi tidak Aktif

47

Penilaian Koperasi Berprestasi

Pemeringkatan Koperasi

8 Kec

8 Kec

Penataan dan Monitoring

N. Bulik

kelembagaan Koperasi

Terlaksananya penilaian Koperasi berprestasi

Terlaksananya Pemeringkatan Koperasi

Terlaksananya monitoring kelembagaan Koperasi

1 Kali

30.000.000

perkembangan dan

1 Kali

50.000.000

8 Kec

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap Bansos

N. Bulik

Komputerisasi

1 Kali

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

Komputerisasi

1 Kali

50.000.000

Diklat motivasi Koperasi yang belum /

N. Bulik

Terlaksananya Diklat Motivasi

1 Kali

50.000.000

8 Kec

Pemeringkatan

1 Kali

50.000.000

Penataan dan Monitoring kelembagaan Koperasi

1 Kali

50.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Kali

50.000.000

1 Kali

50.000.000

1 Kali

50.000.000

8 Kali

60.000.000

Terlaksananya N. Bulik

terhadap perkembangan dan pemanfaatan

monitoring kelembagaan Koperasi Terlaksananya

8 Kec

Monitoring dan Evaluasi terhadap Bansos

Pelatihan pengoperasian Komputerisasi

Terlaksananya N. Bulik

pelatihan Komputerisasi

kewirausahaan bagi Koperasi yang belum /

N. Bulik

Terlaksananya Diklat Motivasi

Pelatihan Audit bagi

pengawas, pengurus N. Bulik

Terlaksananya pelatihan Audit

1 Kali

50.000.000

Koperasi

pengawas, pengurus dan manajemen

N. Bulik

Terlaksananya pelatihan Audit

Koperasi

Sosialisasi UU Nomor tentang Perkoperasian

30.000.000

sudah memiliki usaha

Pelatihan Audit bagi

17 Tahun 2012

1 Tahun

Diklat motivasi

sudah memiliki usaha

dan manajemen

Pemeringkatan Koperasi

Bansos Terlaksananya pelatihan

penilaian Koperasi berprestasi

Monitoring dan Evaluasi

Pelatihan

kewirausahaan bagi

N. Bulik

Koperasi

pemanfaatan Bansos pengoperasian

Berprestasi

Terlaksananya

Terlaksananya

Monitoring dan Evaluasi terhadap

Penilaian Koperasi

8 Kec

Terlaksananya Sosialisasi UU No. 17 Tah 2012

Sosialisasi UU Nomor 17 8 Kali

60.000.000

Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Terlaksananya 8 Kec

Sosialisasi UU No. 17 Tah 2012

48

Fasilitasi pemanfaatan Bansos bagi Koperasi Studi Lapangan bagi Pengurus Koperasi

N. Bulik

Luar Daerah

20 Kop

Koperasi

Diklat penyusunan RAPBK

Pengurus Koperasi

1 Kali

60.000.000

120.000.000

N. Bulik

Terlaksananya bantuan sarana dan peralatan bagi Koperasi

20 Paket

120.000.000

Terlaksananya Diklat RAPBK

1 Kali

50.000.000

Terlaksananya Bimtek Nanga Bulik

bagi gerakan Koperasi

Pembuatan Badan Hukum

1 Kali

50.000.000

Koperasi

Studi Lapangan bagi Pengurus Koperasi

N. Bulik

Terlaksananya Fasilitasi Bansos

Luar Daerah

Lapangan Pengurus

Bantuan Sarana dan peralatan bagi Koperasi

20 Kop

bantuan sarana dan peralatan bagi

Diklat penyusunan RAPBK

N. Bulik

badan hukum Koperasi

Terlaksananya Diklat RAPBK

Nanga Bulik

Pembuatan Badan

bagi gerakan Koperasi

Hukum Koperasi

Program

Meningkatnya Perlindungan

Konsumen dan

Konsumen dan Kesadaran

Konsumen dan

Konsumen dan

Pengamanan

Masyarakat

Pengamanan

Kesadaran

Perdagangan

Masyarakat

Peningkatan

Terlaksananya

Peningkatan Kec

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT

1 Kali

120.000.000

20 Paket

120.000.000

1 Kali

50.000.000

1 Kali

50.000.000

2 Kali

50.000.000

1 Kali

70.000.000

Terlaksananya Bimtek

Perlindungan

barang dan Jasa

60.000.000

Koperasi

Meningkatnya Perlindungan

pengawasan peredaran

1 Kop

Terlaksananya Studi

Perlindungan

Perdagangan

10

Bansos bagi Koperasi

Bimtek pembuatan

Program 9

Fasilitasi pemanfaatan

Koperasi

Bimtek pembuatan badan hukum Koperasi

Terlaksananya Studi Lapangan

1 Kop

Terlaksananya

Bantuan Sarana dan peralatan bagi

Terlaksananya Fasilitasi Bansos

Terlaksananya Pengawasan terhadap barang beredar

2 Kali

50.000.000

dan Pengembangan UPT

Kec

barang dan Jasa

Terlaksanaya Operasionalisasi Kec

pengawasan peredaran

barang beredar Terlaksanaya

Operasionalisasi dan 1 Kali

70.000.000

Pengawasan terhadap

Pengembangan UPT

Kec

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT

Kemetrologian Daerah

Kemetrologian Daerah

Kemetrologian Daerah

Program

Meningkatnya

Program Peningkatan

Meningkatnya

Peningkatan dan

Perdagangan/Promosi

dan Pengembagan

Perdagangan/Prom

49

Kemetrologian Daerah

Pengembagan

Produk Daerah

Ekspor

osi Produk Daerah

Partisifasi pada Pemeran dalam

Partisifasi Pameran

Ekspor Partisifasi Pameran dalam dan Luar Daerah

Dalam dan Luar Daerah

dan Luar Daerah

1 Tahun

250.000.000

Program Efisiensi Perdagangan Dalam

Meningkatnya Perdagangan

Efisiensi

Daerah

Perdagangan Dalam

Penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan

Luar Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perdagangan

3 Kali

60.000.000

SAIK dan Nanga Bulik Pelaksanaan Pasar Murah

kebijakan dan

N. Bulik

2 Kec

Terlaksananya pengelolaan pasar SAIK dan Nanga Bulik Terlaksananya Pasar Murah

1 Paket

2 Kali

250.000.000

Dalam dan Luar Daerah

50.000.000

Pengelolaan Pasar SAIK dan Nanga Bulik

1 Tahun

250.000.000

3 Kali

60.000.000

1 Paket

250.000.000

2 Kali

50.000.000

Luar Daerah

Daerah

pelaksanaan operasional

operasional Pengelolaan Pasar

perangkat peraturan,

Pemeran dalam dan

Perdagangan

Penyempurnaan Dalam dan

Partisifasi pada

Meningkatnya

Negeri

Negeri perangkat peraturan,

Daerah

Program Peningkatan

Peningkatan 11

dalam dan Luar Daerah

Dalam dan Luar

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perdagangan Terlaksananya

N. Bulik

pengelolaan pasar SAIK dan Nanga Bulik

Pelaksanaan Pasar Murah

2 Kec

Terlaksananya Pasar Murah

Pembangunan Pasar Induk Nanga Bulik N. Bulik

Terlaksananya

Pembangunan

Pasar Induk Nanga Bulik

1Paket

10.000.000.000

Relokasi dan Pembuatan sarana bedagang semetara bagi Pedagang Pasar

Pembangunan Pasar Induk Nanga Bulik

Terlaksananya N. Bulik

N. Bulik

sementara bagi Pedagang pasar

1 Paket

70.000.000

sarana bedagang semetara bagi Pedagang Pasar

50

Pasar

1Paket

10.000.000.000

Induk Nanga Bulik

Relokasi dan Pembuatan Tersedianya Sarana bedagang

Pembangunan

Tersedianya Sarana N. Bulik

bedagang sementara bagi Pedagang pasar

1 Paket

70.000.000

12

Program

Berkembangnya IKM

Pengembagan IKM Fasilitasi Bagi IKM dalam pemnfaatan

3 Desa

Sumber Daya Pengembangan Promosi produk IKM binaan Dekranasda

Dalam dan Luar Daerah

Terlaksananya bantuan peralatan bagi IKM

Berkembangnya

Pengembagan IKM

IKM

Fasilitasi Bagi IKM dalam 3 Paket

120.000.000

pemnfaatan Sumber

Terlaksananya 3 Desa

Daya

1 Tahun

150.000.000

binaan Dekranasda

bantuan peralatan

3 Paket

120.000.000

1 Tahun

150.000.000

1 Kali

75.000.000

1 Peket

30.000.000

1 Kali

120.000.000

1 Kali

60.000.000

1 Kali

70.000.000

bagi IKM Terlaksananya

Pengembangan Promosi

Terlaksananya Promosi dan Pembinaan terhadap IKM

Program

produk IKM binaan Dekranasda

Dalam dan Luar Daerah

Promosi dan Pembinaan terhadap IKM binaan Dekranasda

Magang bagi IKM Pembuatan Profil IKM

Luar Daerah 8 Kec

Pelatihan pembuatan sovenir lanjutan bagi

N. Bulik

IKM Pelatihan Tatagraha Industri

N. Bulik

Terlaksananya Magang bagi IKM Profil IKM Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Sovenir Terlaksananya Pelatihan Tatagraha industri

1 Kali

75.000.000

Magang bagi IKM

1 Peket

30.000.000

Pembuatan Profil IKM

Luar Daerah 8 Kec

Pelatihan pembuatan 1 Kali

120.000.000

sovenir lanjutan bagi

60.000.000

bagi IKM Profil IKM Terlaksananya

N. Bulik

IKM 1 Kali

Terlaksananya Magang

Pelatihan Pembuatan Sovenir

Pelatihan Tatagraha Industri

Terlaksananya N. Bulik

Pelatihan Tatagraha industri

Pendampingan teknis desain anyaman Rotan N. Bulik

13

Program Penataan Struktur Industri

Terlaksananya Pendampingan Teknis

Tertatanya struktur Industri

1 Kali

70.000.000

Pendampingan teknis desain anyaman Rotan

N. Bulik

Terlaksananya Pendampingan Teknis

Program Penataan

Tertatanya struktur

Struktur Industri

Industri

51

Penyusunan Data base IKM

8 Kec

Database IKM

1Paket

25.000.000

Program 14

IKM

Pengembangan

Berkembangnya Sentra –

Pengembangan

Sentra – Sentra

Sentra Industri Potensial

Sentra – Sentra

Desa PM2L

Kelompok Pengrajin di

3 Desa

60.000.000

1 Kali

30.000.000

2 Kali

25.000.000

Industri Potensial

Kelompok Pengrajin dan Bantuan Peralatan bagi

3 Desa

60.000.000

Produksi dan Pembentukan Kelompok

Pembentukan Desa PM2L

Pengrajin di Desa PM2L

Kelompok Pengrajin dan Bantuan Peralatan bagi Pengrajin di desa PM2L

Fasilitasi bagi IKM atsiri N.Bulik

Lamndau

Terlaksananya Fasilitasi bagi IKM Atsiri

Fasilitasi bagi IKM atsiri 1 Kali

30.000.000

Program Peningkatan

Meningkatnya Partisifasi

Partisifasi

Masyarakat dalam

Masyartakat dalam

Membangun Desa

membangun Desa

kegiatan BBGRMD

25.000.000

Sentra – Sentra

Bantuan Peralatan

Pengrajin di desa PM2L

Desa PM2L

Partisifasi pada

1Paket

Terlaksananya Terlaksananya Pembentukan

Produksi dan

melalui AP3MA Kab.

Database IKM

Berkembangnya

Industri Potensial

Bantuan Peralatan Pembentukan

8 Kec

Program

Industri Potensial

15

Penyusunan Data base

2 Desa

Terlaksananya pada BBGRMD

JUMLAH TOTAL

2 Kali

25.000.000

melalui AP3MA Kab.

Terlaksananya N.Bulik

Fasilitasi bagi IKM

Lamndau

Atsiri

Program Peningkatan

Meningkatnya

Partisifasi

Partisifasi

Masyartakat dalam

Masyarakat dalam

membangun Desa

Membangun Desa

Partisifasi pada kegiatan BBGRMD

2 Desa

Terlaksananya pada BBGRMD

JUMLAH TOTAL

4.757.530.411

52

4.757.530.411

B

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas

Perindustrian

Perdagangan

Koperasi

dan

UMKM

Kabupaten

Lamandau akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

SKPD

dari

penelitian

lapangan

dan

pengamatan

pelaksanaan

musrenbang kecamatan.

53

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut: TABEL 3.1. Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Kebijakan

No.

Kabupaten

Provinsi

Nasional

(2)

(3)

(4)

(1)

Penataan ruang yang 1

Meningkatkan pelayanan data / informasi pembangunan daerah

mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah yang mengarusutamakan lingkungan hidup.

2

Meningkatkan kerjasama pembangunan Meningkatkan kualitas

3

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan

perencanaan pembangunan

akuntabilitas kinerja

wilayah strategis dan cepat

birokrasi

tumbuh Meningkatkan kualitas 4

perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Meningkatkan kapasitas

5

kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kualitas

6

perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kualitas

7

perencanaan pembangunan ekonomi

8

Meningkatkan kualitas perencanaan sosial dan budaya

54

semakin baik Meningkatkan kualitas 9

perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Meningkatkan kualitas

10

perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Sumber: RPJMD Kab.Lamandau 2009-2013, RPJMD Prov.Kalteng 2010-2015 dan RPJMN 2010-2014 Sejalan dengan hal tersebut , Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau menyusun visi sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013, visi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau adalah “ Terwujudnya peningkatan dan perkembangan peran Koperasi

dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan terciptanya iklim usaha yang kondusif, berdaya saing guna tercapainya perekonomian daerah yang maju sejahtera dan mandiri “ Artinya : 1). Menempatkan dunia usaha dan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan sector Industri, Perdagankop dan UMKM sedangkan dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau berperan sebagai perumus kebijakan dan fasilitator, untuk pembinaan, pengembangan dan pengaturan usaha sektor Industri, Perdagangan dan Koperasi dan UMKM. 2). Keberhasilan sektor Industri, perdagangan, Koperasi dan UMKM akan berdampak luas dan menjadi tumpuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan antara lain :  Meningkatnya pertumbuhan industri dan Koperasi dan UMKM  Meningkatnya investasi  Meningkatnya penyerapan tenaga kerja  Meningkatnya pendapatan pelaku usaha  Meningkatnya pelayanan kepada dunia usaha  Mewujudkan kesadaran masyarakat akan perlindungan konsumen. Kriteria berikutnya yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan adalah relevansinya dengan visi RPJM Daerah Kabupaten 55

Lamandau Tahun 2009-2013 yaitu “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat

kabupaten lamandau dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa “. Secara lebih spesifik dapat disebutkan bahwa program dan kegiatan terpilih harus terkait langsung dengan upaya : a. Membuka keterisolasian daerah, dalam rangka peningkatan aksebilitas antar sektor terkait dalam wilayah Kabupaten Lamandau; b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. Meningkatkan

pelaksanaan

tata

kelola

pemerintahan

yang

baik

(Good

Governance). Penjabaran Visi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau dapat dirumuskan dalam 5 (Lima) misi. Adapun Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau

adalah

sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas produktivitas dan daya saing Koperasi UMKM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2) Mengembangkan lingkungan usaha yang kondusif bagi pengembangan Koperasi UMKM dalam penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan. 3) Meningkatkan kelembagaan Koperasi agar mampu memberikan Kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi. 4) Mengembangkan sinergi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Koperasi UMKM. 5) Mengembangkan produk unggulan ciri khas Kabupaten Lamandau Maka dari visi dan Misi tersebut, Prioritas Program dari Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau tertuang dalam Program yaitu : 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;



Program Peningkatan Disiplin Aparatur;



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;



Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;



Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM;

56

3.2.



Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM



Program Perlindungan Konsumen dan Pegawasan Perdagangan;



Program Pningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;



Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi;



Program Pengembangan IKM



Program Penataan Struktur Industri;



Program Pengembangan Sentra – Sentra Industri Potensial;

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan

dan

sasaran

didasarkan

atas

rumusan

isu-isu

penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013, adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau adalah : 

Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan

meletakan prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Secara umum tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dalam pembangunan, pengembangan, penjabaran adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Koperasi, UMKM dan IKM 2) Meningkatkan

kualitas

Produksi

Industri

Kecil

dan

Menengah

dalam

pemberdayaan ekonomi rakyat 3) Meningkatkan daya saing komoditi daerah dengan memanfaatkan

keunggulan

komparatif dan keunggulan kompetitif daerah. 4) Memelihara kelancaran distribusi sembako dan menjaga kestabilan harga 5) Melancarkan pemasaran komoditi daerah 6) Mengembangkan Koperasi UMKM yang mandiri dan profesional

57



Sasaran Sasaran adalah kondisi tertentu yang akan diraih dalam rangka mencapai

tujuan. Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan sistem pendukung usaha dalam menciptakan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif. 2) Peningkatan wawasan SDM Pengurus Koperasi serta meningkatnya Peranan, Jumlah, dan kualitas Koperasi. 3) Peningkatan Peranan Pemerintah dalam perlindungan terhadap konsumen. 4) Peningkatan Efisiensi dan Promosi Perdagangan dalam dan luar Daerah. 5) Peningkatan Produktifitas, Kualitas dan Diversifikasi produk bagi IKM. TABEL 3.2.

Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau tahun rencana 2014

Sasaran 1) Peningkatan sistem pendukung

Indikator Sasaran 

usaha dalam menciptakan iklim usaha kecil dan menengah yang

Meningkatnya Jumlah UKM yang mendapat KUR



kondusif.

Bertambahnya pangsa pasar produk UKM



Termonitornya LKM dan Koperasi penerima KUR

2) Peningkatan wawasan SDM



Pengurus Koperasi serta

Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian

meningkatnya Peranan, Jumlah, dan



Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif

kualitas Koperasi.



Meningkatnya Jumlah UMKM



Meningkatnya Promosi dan pangsa pasar

3) Peningkatan efisiensi dan promosi perdagangan dalam Luar Daerah

produk daerah 

Berkurangnya kasus kemtrologian daerah

58



Terbantunya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan



Terkelolanya pasar Nanga Bulik dengan baik

4) Peningkatan Produktifitas, Kualitas dan  Diversifikasi Produk IKM



Meningkatnya Jumlah IKM Meningkatnya Kualitas dan pangsa pasar produk IKM



Meningkatnya keterampilan pelaku IKM

59

Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju 2015 Kabupaten Lamandau Tahun 2013 SKPD : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM

Kode

Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Program/Kegiatan

4

5

6

Total Belanja

1 Tahun

Belanja Tidak Langsung

1 Tahun

3

Belanja Langsung

15

1

15

1

15

1 Tahun

15

Program Pelayanan Administrasi

01 1

Perkantoran 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan 15

(Rp) 7

Target

Pagu Indikatif (Rp)

8

9

7.095.911.563

1 Tahun

6.360.364.556

2.338.381.152

1 Tahun

2.338.381.152

4.757.530.411

1 Tahun

4.021.983.404

Koperasi dan UMKM Kelancaran Administrasi Terkirimnya surat menyuratdan paket kantor

100% Nanga Bulik

Terbayarnya rekening listrik,telepon ,dn air kantor

1

5

dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1 Tahun

842.826.854 7.000.000.00

1 Tahun Nanga Bulik

Hasil : Lancarnya kegiatan perkantoran

1

Penting

Dinas Perindustrian Perdagangan

Hasil : Terkirimnya surat menyurat dan paket kantor 1

Pagu Indikatif

Target

2

2015

Catatan

Lokasi

1

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2014

Urusan/Bidang Urusan

12 bulan

16 Kegiatan

100% 1 Tahun

842.826.854 8000.000.00

1 Tahun 33.300.000.00

12 Bulan

1 Tahun

30.000.00.00

12 Bulan

3 Unit Terurusnya periznan kendaraan Dinas dan operasional Kantor

Nanga Bulik

roda 4, 12 Unit roda 2

60

3.930.000.00

1 Tahun

5.000.000.00

Hasil : Terurusnya perizinan kendaraan dinas dan operasional kantor 1

15

1

7

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya gaji PTT dan Honor –Hnor pegawai

Nanga Bulik

Hasil : Terbayarnya gaji PTT dan Honor –Honor

15

1

8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terbayarnya gaji PTT kebersihan kantor

3 Unit roda

4, 12 Unit

4, 12 Unit

roda 2

roda 2

12 bulan

326.156.000.00

12 Bulan

pegawai 1

3 Unit roda

Nanga Bulik

12 bulan

1 Tahun

340.000.000.00

12 Bulan

73.410.000.00

1 Tahun

75.000.000.00

Hasil : Terpeliharanya kebersihan kantor beserta halamanya

1

15

1

9

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralata kerja

12 Bulan

Nanga Bulik

Hasil : Lancarnya administrasi perkantoran 1

15

1

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK

15

1

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersdianya cetak penggandaan dan penjilitan

29.429.000.00

1 Tahun Nanga Bulik

Hasil : Lancarnya administrasi perkantoran 1

1 Tahun

12 Bulan

1 Tahun

Hasil : Lancarnya administrasi perkantoran

1 Tahun

30.000.000.00

1 Tahun

55.000.000.00

1 Tahun Nanga Bulik

1 Tahun

1 Tahun

56.000.000.00

1 Tahun

30.900.000.00

1 Tahun

1 Tahun

35.000.000.00

1 Tahun

Penyediaan Komponen Instalasi 1

15

1

12

Listrik/Penerangan Bangunan

Tersedianya penerangan bangunan kantor

Nanga Bulik

1 Tahun

Kantor Hasil : Lancarnya administrasi perkantoran 1

15

1

13

Penyediaan Peralatan dan

Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan

Perlengkapan Kantor

kantor

7.000.000.00

1 Tahun Nanga Bulik

61

1 Tahun

1 Tahun

8.500.000.00

1 Tahun

100.000.000.00

1 Tahun

120.000.000.00

Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 1

15

1

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga

1 Tahun Nanga Bulik

Hasil : Tersedianya kebutuhan rumah tangga 1

15

1

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Tersedianya bahan bacaan peraturan dan

Peraturan Perundang-undangan

perundangan

15

1

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan dan minum kantor

Nanga Bulik

15

1

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

Koordinasinya rapat ke luar Daerah

Nanga Bulik

15

1

20

Rapat-rapat Koordinasi dan

Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

Konsultasi dalam Daerah

dalam daerah

Luar Daerah

1

15

2

1

15

2.3

8 Kec.

15

2

5

1 Tahun

1 Tahun

75.192.500.00

1 Tahun

9.000.000.00

1 Tahun

78.000.000.00

1 Tahun

180.000.000.00

1 Tahun

180.000.000.00

! Tahun

150.000.000.00

1 Than

1 Tahun

150.000.000.00

1 Tahun

Program peningkatan sarana dan prasarana Apatatur Pembangunan gedung kantor

Terbangunya gedung kantor

Nanga Bulik

Hasil : Meningkatnya pelyanan dan sapras aparatur

1

1 Tahun

8.500.000.00

12 Bulan

1 Tahun

Hasil : Baiknya Koordinasi ke Dalam Daerah 1

8.500.000.00

1 Tahun

Hasil : Baiknya Koordinasi ke Luar Daerah 1

12 bulan

1 Tahun 1 Tahun

12 Bulan

Hasil : Tersedianya makan dan minum kantor 1

7.500.000.00

1 Tahun

Hasil : Bertambahnya pengetahuan pegawai 1

1 Tahun

1 Tahun

Pengadaan kendaraan

Tersedianya kendaraan Dinas roda 2

Dinas/operasional

1 Paket

30.000.000.00

1 Paket

Nanga Bulik

Hasil : Meningkatnya Kinerja dan sapras aparatur

7 Unit

7 Unit

62

1 Tahun

900.000.000.00

1 Paket

400.000.000.00`

7 Orang

7 Unit

110.000.000.00

1

15

2

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kamtor

Terpeliharanya gedung kantor beserta lingkungan

Nanga Bulik

Hasil : Terpelihara dan nyamanya lingkungan

15

2

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Nanga Bulik

Hasil : Lancarnya mobilitas aparatur 1

01

15

3

1

15-

3.5

30.000.000

1 Paket

kantor 1

1 Paket

3 Unit

1 Paket

20.000.000

1 Paket 50.000.000.00

3 Unit

1 Paket

70.000.000.00

3 Unit

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

Tersedianya pakaian batik khas Lamandau

Nanga bulik

47 Orang

37.770.000.00

1 Tahun

15.000.000.00

Hasil : Meningkatnya kerapian aparatur Program peningkatan 1

1

15-

5

kapasitas sumber daya

-

aparatur 1

15

5.1

Pendidika dan pelatihan formal

Keikutsertaan pada pendidikan dan pelatihan formal

Luar daerah

Hasil : Meningkatnya kualitas SDM aparatur 1

1

15-

5.3

Bmbingan tehnis Implementasi peratura perundang-undangan

Partisifasi pada Bimtek peraturan perundangan

3 Kali

30.000.000.00

3 Klai Luar Daerah

Hasil : Meningkatnya kwalitas SDM aparatur

3 Kali

10 Orang

40.000.000.00

3 Klai

30.000.000.00

3 Kali

10 Orang

40.000.000.00

3 Kali

Program penciptaan iklim 1

1

15-

15

usaha ,usaha kecil menengah yang kondusip

1

15

15-

8

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

Bantuan peralatan bagi UKM

Nanga Bulik

Hasil ; Berkembangnya UKM 1

15

15-

.13

Pendataan UMKM

Terlaksanya pendataan UMKM

1 Paket

30.000.000.00

1 Paket Kab.Lamandau

63

8 Kec.

1 Ukm

50.000.000.00

1 Paket 80.000.000.00

1 Paket

50.000.000.00

Hasil ; Data Base UMKM Bantuan sarana dan peralatan 1

15

15-

14

bagi Koperasi ,UMKM di Desa PM2L

Bantuan peralatan bagi Koperasi/UMKM di Desa PM2L

8 Kec. Desa PM2L

Hasil : Menigkatnya produktifitas Koperasi /UMKM di

15

15-

15.

Pemantauan pengelolaan

Termonitornya pengelolaan bantuan peralatan bagi

Bantuan peralatan bagi UMKM

UMKM

Kab.Lamandau

Hasil : Meningkatnya Efektifitas Bantuan Bagi UMM 1

15

15-

16

Bantuan sarana dan peralatan bagi UMKM

Bantuan peralatan penggilingan padi

15

15-

18

Pengembangan kwalitas dan

Terlaksanya Bimbingan pengembangan kwalitas dan

pengemasan prodk UMKM

pengawasan produk UMKM

4 Kali

2 Desa

2 paket

40.000.000.00

Hasil : Bertambahnya nilai jual produk UMKM

1 Kali

Unit/Desa

60.000.000.00

4 Kec.

25.000.000.00

4 Kali 40.000.000.00

2 Paket Nanga Bulik

3

3 Paket

4 Kali

Hasil ; Meningkatnya produktifitas UMKM 1

30.000.000.00

3 Paket

Desa PM2L 1

3 Paket

8 Kec.

2 UMKM

60.000.000.00

2 Paket 80.000.000.00

1 kali

15 %

70.000.000.00

1 kali

Program pengembangan 1

15

18

kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1

15

16

14

Pendataan Perkembangan wira usaha baru

Terlaksananya pendataan wira usaha baru

Kab.Lamandau

Hasil : Termonitrnya perkembangan Wira usaha

15

16

15

Pembuatan leaflet UMKM

Terlaksananya embuatan laflet UMKM

Nanga Bulik

Hasil : Imformasi tentang perkembanmgan UMKM 1

15

17

15.000.000.00

1 Kali

Baru 1

1 Kali

1 Kali 1 Kali

Program pengembangan

64

8 Kec.

80.000.000.00

1 Kali 15.000.000.00

1 Paket 1 Kali

15.000.000.00

sistem pendukung bagi Usaha Mikro Kecil menengah Pengembangan sarana 1

15

17.

6

pemasaran produk Usaha Mikro

Partisifasi pada kegiatan SMESCO

Jakarta

1 Kali

60.000.000.00

2 UMKM

60.000.000.00

Kecil Menengah Hasil : Terpromosikannya produk UMKM

1 Kali

1 Kali

Program penngkatan 1

15

18

kwalitas kelembagaan Koperasi. Koordinasi pelaksanaan kebijakan

1

15

18

1

dari program pengembangan Koperasi

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

Dalam dan

baik ke dalam dan luar daerah.

luar Daerah

Hasil : Trkoordinasi dengan baiknya Pelaksanaan

1

15

18

13

Koperasiprimer dan sekunder tingkat Kabupaten

Terlaksanya penilaian kesehatan KSP/US Koperasi primer dan sekunder tingkat Kabupaten .

Nanga Bulik

Hasil : KSP?USP yang sehat tingkat Kabupaten 1

15

18

14

Hari Koperasi Nasional

Partisifasi pada Hari Koperasi Nasional

Luar Daerah

18

20

Penyuluhan perkoperasian di Desa PM2L

Terlaksananya penyuluhan Koperasi di Desa PM2L

30,000.000.00

1 Kali

Desa PM2L

Hasil : Bertambahnya wawasan masyarakat di Desa

3 Kali 3 Kali

PM2L akan pentingnya Koperasi

65

60.000.000.00

5 Unit

60.000.000.00

1 Kali 75.000.000.00

1 Kali

Nasional 15

1 Kali

1 Kegiatan

1 Tahun

1 Kali

Hasil : Bertambah semaraknya hari Koperasi

1

60.000.000.00

1 Tahun

kebijakan Koperasi Penilaian kesehatah KSP/USP

1 Tahun

1 Kali

75.000.000.00

1 kali 60.000.000.00

3 Desa 3 Kali

60.000.000.00

Pelatihan tata kelola Organisasi 1

15

18

21

bagi pengurus ,pengawas dan Manajemen Koperasi

Terlaksananya pelatihan tatakelola Organisasi bagi pengurus,pengawas dan Manajemen Koperasi

Nanga Bulik

Hasil : Manajemen Koperasi mampu menata serta

15 1

22 18

Terlaksananya pelatihan pembukaan dasar –

lanjutan bagi manajemen dan

lanjutan bagi manajemen dan pengelola Koerasi

Nanga Bulik

18

23

Pembinaan / Pembbaran Koperasi

Terlaksanya pembinaan / pembubaran Koperasitidak

tidak aktif

aktif.

Nanga Bulik

Hasil Berkurangnya jumlah Koperasi tidak aktif 1

15

18

15

18

24

Penilaia Koperasi berprestasi

Terlaksanya penilaian Koperasi Berprestasi

Nanga Bulik

15

18

25

Pemeringkatan Koperasi

Terlaksanya pemeringkatan Koperasi

Nanga Bulik

26

Penataan dan Monitoring

Terlaksanya panataan dan Monitoring kelembagaan

kelembagaan Koperasi

Koperasi

Montoring dan Evaluasi terhadap 15

18

28

perkembangan dan pemanfaatan bantuan social

Terlaksanya Monitoring dan Evaluasi terhadap perkembangan dan pemanfaatanbantuan social

1 Kali

20.000.000.00

50.000.000.00

1 Kali

1 Kali

Nanga Bulik

1 Kali

20.000.000.00

66

1 Paket

50,000.000.00

4 Unit

30.000.000.00

1 Kali 50.000.000.00

4 Unit

50.000.000.00

1 Kali 50.000.000.00

1 kali

Kab.Lamandau

15 Unit 1 Kali

1 kali

Hasil : Kelembagaan Koperasi tertat dengan baik

1

25 Orang

1 Kali

1 Kali

Hasil : Munculnya Koperasi berkwalitas 1

50.000.000.00

1 Kali

Hasil : Adanya Koprasi Unggulan di Kab.Lamandau 1

50.000.000.00

1 Kali

1 Kali

pembukuan dengan benar 15

1 Kali

25 Orang

dan pengelola Koperasi Hasil : Manajemen Koperasi dapatmembuat

1

50.000.000.00

1 Kali

mengelola Koperasi dengan baik dan efektif Pelatihan pembukaan dasar –

1 Kali

4 Kec.

60.000.000.00

1Kali

350.000.000.00

8 Kec.

50.000.000.00

Hasil : Termonitornya pemanfaatan bantuan social 1

15

18

29

Pelatihan pengoperasian Komputerisasi

Terlaksanay pelatihan pengoprasian Komputerisasi

1 Paket Nanga Bulik

Hasil : Beertambahnya pengetahuan SDM Koperasi

1

15

18

30

bagi Koperasi yang belum / sudah memilki usaaha

Terlaksanya DiklatMotifasi kewirausahaan bagi Koperasi yang belum/sudah memilki usaha

150.000.000.00

1 Kali

dalam pengoperasian computer Diklat Motifasi kewirausahaan

1 Kali

1 Paket

Nanga Bulik

1 Kali

25 Orang

50.000.000.00

1 Kali

0

25 Orang

50.000.000.00

Hasil : Lebih mengertinya SDM Koperasi akan bidang usaha Koperasi yang sedang atau akan di

1 Kali

1 Kali

laksanakan 1

15

18

31

Pelatihan Audit bagi

Teraksananya pelatihan audit bagi

pengawas,pengurus dan

pengawas,engurus Koperasi dan Manajemen

Manajemen Koperasi

koperasi

Nanga Bulik

Hasil : Meningatnya wawsan manajemen Koperasi

15

18

32

Sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian

Tersosialisasi UU No,17 Than 2012

Kab.Lamandau

Hasil : Bertambahnya pemahaman SDM Koperasi

15

18

33

Fasilitasi pemanfaatan Bansos bagi Koperasi

Terfasilitasinya Koperasi dalam memperoleh Bansos.

Nanga Bulik

Hasil : Koperasi yang memperoleh Bansos 1

15

18

34

Studi lapangan bagi pengurus Koperasi

Terlaksanya studi lapangan bagi pengurus Koperasi

8 Klai

1Kali

0

67

1 Kali

50.000.000.00

80 Orang

60.000.000.00

8 kali

0

1 kali Jawa Barat

225 Orang

1 kal

8 Kali

akan UU No, 17 Tahun 2012 1

0

1 kali

akan laporan keuangan 1

1 Kali

3 Unit

60.000.000.00

1 kali 0

25 Orang

120.00.000.00

Hasil : Bertambahnya pengetahuan dan wawasan

1 kali

Manajemen Koperasi 1

15

18

35

Bantuan saraa dan peralatan

Bantuan dan eralatan ( mesin pembuat tepung

Kabupaten

bagi Koperasi

singkong ) bagi Koperasi

Lamandau

Hasil : Meningkatnya produktifitas Usaha Kperasi Diklat penyusnan rencana 1

15

18

36

anggaranpendapatan dan belnja Koperasi

Terlaksanya Diklat penyusunan rencana anggan pendapatan dan belanja Koperasi

Nanga Bulik

18

37

Bimtek pembuatan badan hukum

Terlaksanya Bimtek pembuatan Badan Hukum

Koperasi bagi gerakan Koperasi `

Koperasi bagi gerakan Koperasi

1 Kali

Nanga Bulik

Hasil : Beertambah wawasan SDM Koperasi dalam

1 Kali

0

100.000.000.00

25 Orang

50.000.000.00

1 Kali 0

1 Klai

pembuatan Badan Hukum Koperasi

20 Unit 20 Paket

1 Kali

dalam menyusun RAPBK 15

0

20 Paket

Hasil : Bertambahnya wawaan pengurus Koperasi

1

20 paket

1 Kali

35 Orang

50.000.000.00

1 Kali

Program pelindungan 2

06

15

konsumen dan pengamanan perdagangan

2

06

15

3

Peningkata pengawasan barang beredar dan jasa

Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa di masyarakat

Kab.Lamandau

Hasil : Berkurangnya barang kedaluarsa /berbahaya

2

06

15

4

pengembangan UPT

Terlaksananya tera Ulang

Kab. Lamandau

Kemetrologian Daerah

50.975.000.00

3 Klai

yang beredar di masyarakat Operasionalisasi dan

3 Kali

Hasil : Terlindunginya hak konsumen

3 kali 3 Klai

68

3 Kec.

50.000.000.00

3 Kali

173.500.000.00

2 Kec. 3 Kali

70.000.000.00

2

06

17

Program peningkatan dan pengembangan Exspor 1 Kali

2

06

17

14

Partisifasi Pameran dalam dan luar Daerah

Partisifasi pada pameran dalam dan luar Daerah

Dalam dan Luar Daerah

dalam Daerah,3

172.500.000.00

4 Kali

300.000.000.00

kali luar Daerah

Hasil : Terpromosikanya produk prduk dalam Daerah

1 Pak1 Kali

1 Kali

dalam

dalam

Daerah,3

Daerah,3

Kali luar

Kali luar

Daerah

Daerah

Program peningkatan 2

06

18

efisiensi perdagangan dalam Negeri Penyempurnaan perangkat

2

06

16

1

peraturan kebijakan dan

Terlaksananya Sosialisasi peraturan perdagangan

Kab.Lamandau

8 Kali

57.700.000.00

8 Kec.

60.000.000.00

pelaksanaan Opersonal Hasil : Bertambahnya pengetahuan masyarakat akan

8 Kali

peraturan perdagangan 2

06

18

8

Pengelolaan pasar Nanga Bulik

Terlaksanya pengelolaan pasar Nanga Bulik/ SAIK

dan pasar SAIK

serta renovasi atap plafon pasar

Nanga Bulik

Hasil : Bertambahnya kenyamanan di pasar Nanga

06

18

9

Pelaksanaan pasar murah

Terlaksananya pasar murah

96.050.000.00

1 Paket

Bulik/SAIK 2

1 Paket

8 Kali

Kab.Lamandau

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan masyarakat

2 Kali 2 Kali

menjelang hari besar keagamaan

69

40 persen

250.000.000.00

1 Paket 54.000.000.00

25 persen 2 Kali

50.000.000.00

2

06

18

19

Pembangunan Pasar Induk Nanga Bulik

Terbangunya Pasar nanga Bulik tahap 1

Nanga Bulik

Hasil : Meningkatnya distribusi barang / produk dari

2

06

18

20

Terlaksanya Relokasi dan pembuatan lapak

berdagang sementara bagi

sementara bagi pedagang

51.150.000.000.00

1 Paket

dank e Nanga Bulik Relokasi dan pembuatan sarana

1 Paket

Nanga Bulik

1 Kali

0

50 persen

10.000.000.000.00

1 Paket

-

1 Paket

70.000.000.00

pedagang pasar Hasil : Tersedianya lapak sementara bagi pedagang 2

07

16

1 Kali

1 Kali

Program pengembangan Industri kecil dan Menengah Fasilitasi bagi industry kecil dan

2

07

16

1

menengahterhadap pemanfaatan

Bantuan peralatan bagi Ikm

3 Desa

3 Paket

100.000.000.00

3 IKM

120.000.000.00

ssumbe daya Hasil : Meningkatnya prooduktifitas bagi IKM

2

07

16

8

Peengembangan promosi produk

Pembinaan IKM binaa Dekranasda serta partisifasi

IKM binaan Dekranasda

paa pameran IKM

3 Paket Nanga Bulik dan luar

1 Paket

07

16

9

Magang Bagi IKM

Terlaksananya Maga bagi IKM Batik dan Tenun

1 Paket Yogjakarta

Hasil : Bertambahnya wawasan IKM dalam

07

16

10

Pembuatan profil IKM

Terlaksananya pembuatan profil IKM

Nanga Bulk

Hasil : Data Base perkembangan IKM 2

07

16

11

Pelatihan pembuatan souvenir

Terlaksananya pelatihan pembuata souvenir bagi

Lanjutan bagu IKM

IKM

2 Kali

150.000.000.00

1 Kali

1 Paket 50.000.000.00

1 Kali

menghasilkan produknya 2

120.000.000.00

Daerah 1

Hasil : Meningkatnya Produktifitas IKM 2

3 Paket

1 Kali

Hasil : Meningkatnya wawasan IKm dalam

2 Kali 2 Kali

70

75.000.000.00

1 Kali 25.000.000.00

1 Kali Nanga Bulik

3 IKM

1 Paket

30.000.000.00

1 Kali 50.000.000.00

40 IKM 2 Kali

120.000.000.00

menghasilkan produknya ( souvenir berbahan bakmbu dan libah kayu ) 2

07

16

13

Pelatihan tatagraha Industri

Terlaksananya pelatihan tatagraha Industri

Nanga Bulik

Hasil : Bertambahnya wawasan IKM 2

07

16

14

Pendampingan tehnis Desain

Terlaksananya pendamingan tehnis bagi IKM

Anyaman Rotan

anyaman Rotan

Nanga Bulik

2

07

07 18

4

1 Kali

20 IKM

60.000.000.00

1 Kali 0

1 Kali

produktifitas IKM (Anyaman Rotan ) 18

77.000.000.00

1 Kali

Hasil : Bertambah meningkatnya kwalitas serta

2

1 Kali

10 IKM

70.000.000.00

1 Kali

Program penataan struktur Industri Penyusunan data Bese IKM

Data Bese IKM

Nanga Bulik

Hail : Termonitornya perkembangan IKM

1 Paket

40.000.000.00

1 Paket

8 Kec.

25.000.000.00

1 Paket

Program pengembangan 2

07

19

sentra sentra Industri Potensial Bantua peralatan produksi dan

2

07

19

9

pembentukan kelompok pengrajin di Desa PM2L

Bantua peralatan serta terbentuknya kelompok pengrajin di Deasa PM2L

Desa PM2L

Hasil : Menngkatnya wawasan dan produktifitas program di Desa PM2L

3 paket/Desa

3 75.000.000.00

kelompok

60.000.000.00

pengrajin

3

3

Paket/Desa

Paket/Desa

Fasilitasi bagi IKM atsiri melalui 2

07

19

10

asosiasi petani pengusaha pemerhati minyak atsiri ( AP3MA

Terlaksananya fasilitasi bagi IKM atsiri

Nanga Bulik

1Kali

60.000.000.00

1 Asosiasi

) Kab. Lamandau Hasil : Terbentuknya Asosiasi bagi IKM Atsiri di

1 Kali

Kab.Lamandau 2

07

30

Program Peningkatan

71

1 Kali

50.000.000.00

el

3.4.

partisifasi masyarakat dalam membangun Desa Patsifasi pada kegiatan Bulan 2

07

30

1

Bhati Gotong Royong Masyarakat

Partisifasi kegiata BBGRM Desa

2 Desa

2 kali

15.000.000.00

2 Desa

Desa Hasil : Terpupuknya rasa kebersamaan serta gotong

21 Klai

royong pada masyarakat Desa

72

2 Kali

25.000.000.00

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 ini menjadi sangat penting artinya karena menjadi titik awal pemerintahan Kepala Derah yang baru dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau adalah Program Tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau,

Ir. ANDI HUTU Pembina Utama Muda NIP. 19601223 198511 1 001

73

LAMPIRAN DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN TA. 2014 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN LAMANDAU

74

KATA PENGANTAR Dengan memenjatkan puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya sehingga tersusunya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Renja SKPD

Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan UMKM Tahun 2014. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM ini disusun sebagai landasan dan acuan bagi perumusan serta pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Tahun 2014, agar dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap bidang dan agar semua bidang dapat bergerak secara sinergis dan berkesinambungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Renstra SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Tahun 2013 - 2018. ini masih diperlukan saran dan kritik dari semua pihak yang berkenan sehinnga kami akan sangat berterima kasih apabila ada masukan untuk penyempurnaan dokumen ini agar dalam pelaksanaanya lebih berdayaguna dan terarah. Akhirnya semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM ini

dapat digunakan sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan tuga dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak. Nanga Bulik,

Mei 2013

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau,

Ir. ANDI HUTU Pembina Utama Muda NIP. 19601223 198511 1 001

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................................

i

DAFTAR ISI .................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL .........................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................

1

1.1. Latar Belakang . ...................................................................

1

1.2. Landasan Hukum ...............................................................

2

1.3. Maksud dan Tujuan ...........................................................

6

1.4. Sistematika Penulisan .......................................................

7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....

8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD. .................................... 2.2. Analisis Pelayanan Kinerja SKPD ................................ ..

8 17

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ....................................................................................

24

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....................

30

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..........................................................................

38

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...............

39

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ........................

39

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ....................................

43

3.3. Program dan Kegiatan .......................................................

44

BAB IV PENUTUP ......................................................................................

56

LAMPIRAN Daftar Prioritas Kegiatan SKPD Tahun 2014 (Formulir B-3 Aplikasi SIM Renja) ............

57

ii

DAFTAR ISI Halaman Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD .............

10

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ................................

22

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2014 ..............

31

Tabel 3.1. Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional ...........................................................................

39

Tabel 3.2. Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Tahun Rencana .......................................................................

44

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 .......................

46

Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 .............................

48

iii

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. / Fax. (0532) 2071041

NANGA BULIK 74162 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : / DPPK-UMKM/SET/VII/2013 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN LAMANDAU Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau Tahun 2014, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2014; b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau. Mengingat

: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 ) 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15) 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01)

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 ser D); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E); 19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau; 20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 23 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau; 21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 ( Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 294 ); MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014 KESATU

:

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM ;

KEDUA

:

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 20132018;

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada Tanggal

: :

Nanga Bulik Mei 2013

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau,

Ir. ANDI HUTU Pembina Utama Muda NIP. 19601223 198511 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. / Fax. (0532) 2071041

NANGA BULIK 74162 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 19 / DPPK-UMKM/SET/IX/2013 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN LAMANDAU Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau Tahun 2013, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013; b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau. Mengingat

: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 ) 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15) 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01)

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 ser D); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E); 19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau; 20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 23 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau; 21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 ( Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 295 ); MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 KESATU

:

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau Tahun 2013 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM ;

KEDUA

:

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 20082013;

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Nanga Bulik Pada Tanggal : 2 September 2013 Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau,

Ir. ANDI HUTU Pembina Utama Muda NIP. 19601223 198511 1 001

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD :

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN LAMANDAU

NO

NAMA PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

VOLUME/TARGET

WAKTU PELAKSANAAN

LOKASI

SUMBER PEMBIAYAAN APBD

KETERANGAN

2

3

4

5

6

7

8

1 1

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Peredaran barang kadaluarsa di masyarakat

3 Kali

Trw I,II,III

2 Kec

Rp

50.000.000

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

Alat UTTP yang ditera dan tera ulang

1 Kali

Trw I

2 Kec

Rp

70.000.000

Partisipasi Pameran Dalam dan Luar Daerah

Promosi produk unggulan daerah

4 Kali

Trw II,III

Dalam dan Luar Daerah

Rp

300.000.000

Partisipasi Pameran APKASI international trade and invesment sumit

Promosi produk unggulan daerah

1 Kali

Trw I

Luar Daerah

Rp

150.000.000

8 Kali

Trw I

8 Kecamatan

Rp

60.000.000

2 Kali

Trw III,IV

2 Kecamatan

Rp

50.000.000

2 2 3 4 3 5 6

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional Sosialisasi Peraturan perdagangan Pelaksanaan Pasar Murah

Terpenuhinya kebutuhan pokok Masyarakat menjelang hari besar keagamaan

Pengelolaan Pasar Nanga Bulik dan Pasar Saik

Terpeliharanya kebersihan serta meningkatnya kenyamanan dan Keamanan pasar Nanga Bulik dan SAIK

1 Paket

Trw I,II,III,IV

Nanga Bulik

Rp

250.000.000

Pembangunan Pasar Induk Nanga Bulik

Lancarnya distribusi barang di Kecamatan

1 Paket

Trw I,II,III

Nanga Bulik

Rp

4.000.000.000

1 Paket

Trw I

Nanga Bulik

Rp

70.000.000

7

8 9 10 11 4

Relokasi dan pembuatan sarana bedagang sementara bagi pedagangan sayur Fasilitas sementara bagi pedagang sayur di pasar Nanga Bulik Sosialisasi ketentuan cukai bidang tembakau

Meningkatnya pengetahuan pedagang/masyarakat akan cukai ilegal

1 Kali

Trw III

Nanga Bulik

Rp

47.100.000

Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Berkurangnya jumlah cukai ilegal dimasyarakat

1 Kali

Trw IV

Nanga Bulik

Rp

40.256.000

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

13

14 18 19 22 23 28

Fasilitasi bagi IKM dalam pemanfaatan sumber daya

Produktifitas IKM meningkat

3 Paket

Trw I

3 Kecamatan

Rp

Bantuan peralatan kemasan dan 120.000.000 penggolahan beras lokal serta bantuan peralatan tenun

Pengembangan promosi produk IKM binaan Dekranasda

Terpromosikanya produk IKM

2 Kali

Trw I,II

Luar Daerah

Rp

150.000.000

Pembuatan profil IKM

Tersedianya media promosi bagi IKM yang berpotensi

1Paket

Trw II

4 Kecamatan

Rp

30.000.000

Pelatihan Pembuatan Souvenir

Meningkatnya variasi produk yang dihasilkan IKM

1 Kali

Trw I,II

Nanga Bulik

Rp

120.000.000

Pelatihan Tata Graha Industri

Meningkatnya etos kerja IKM dalam menghasilkan produk

1 Kali

Trw II

Nanga Bulik

Rp

60.000.000

Pendampingan Teknis Mengenai Desain Anyaman Rotan Fasilitasi IKM Atsiri melalui AP3MA (Asosiasi Petani Pengusaha Pemerhati Minyak Atsiri) Kabupaten Lamandau

Meningkatnya kualitas anyaman IKM rotan

1 Kali

Trw II

Nanga Bulik

Rp

75.000.000

Koordinasi stakeholder minyak Atsiri

1 kali

Trw II

Nanga Bulik

Rp

50.000.000

5

PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI

29

Penyusunan database IKM

6 30 7 31

Data base IKM

1 Kali

Trw I,II

8 Kecamatan

Rp

25.000.000

3 Paket

Trw IV

3 desa

Rp

60.000.000

1 kali

Trw I,II,III

8 Kecamatan

Rp

50.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL Bantuan peralatan produksi dan pembentukan kelompok pengrajin di desa PM2L PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

Meningkatnya Produktifitas IKM didesa PM2L

Pendataan Perkembangan Wira Usaha Baru

Termonitornya perkembangan wirausaha baru setiap tahunya

32

Pembuatan Leaflet UMKM

Informasi tentang UMKM

1 Paket

Trw I

Nanga Bulik

Rp

15.000.000

8 33

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF Pendataan UMKM

Monitoring Perkembangan UKM

1 Paket

Trw I,II,III,IV

8 Kecamatan

Rp

50.000.000

34

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Fasilitasi bagi usaha UKM

1 Paket

Trw II,IV

Nanga Bulik

Rp

50.000.000

Bantuan Sarana dan Peralatan Bagi Koperasi / UMKM

Meningkatnya produk Koperasi/UMKM

6 Unit

Trw III

5 Kecamatan

Rp

50.000.000

Pemantauan pengelola bantuan peralatan bagi UMKM

Tertata dan termonitornya bantuan peralatan bagi UMKM

1 Kali

Trw II,III

8 kecamatan

Rp

25.000.000

Bertambahnya nilai jual produk UMKM

1 Kali

Trw III,IV

Nanga Bulik

Rp

50.000.000

38

Pengembangan Kualitas dan Pengemasan Produk UMKM PROGRAM PENGEMBAGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM

Promosi produk UMKM pada Smesco

1 Kali

Trw II

Luar Daerah

Rp

50.000.000

10

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

38

Penyuluhan Perkoperasian di Desa PM2L

Bertambahnya Koperasi aktif

3 Kali

Trw II

Desa PM2L

Rp

65.600.000

39

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program Koperasi

Meningkatnya koordinasi dengan provinsi

1 Tahun

Trw I,II

Luar Daerah

Rp

60.000.000

40

Rakor Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Terlaksananya Rakor di Kab. Lamandau

1 Kali

Trw I

Nanga Bulik

Rp

75.000.000

41

Hari Koperasi Nasional ( HARKOPNAS ) Pelatihan Pembukuan Dasar - Lanjutan bagi Manajemen dan Pengelola Koperasi Pelatihan Tata Kelola Organisasi untuk Pengurus, Pengawas dan Manajemen Koperasi Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi Monitoring dan Evaluasi terhadap perkembangan dan pemanfaatan Bantuan Sosial

Partisifasi pada Harkopnas Pengurus Koperasi dapat membuat pembukuan dengan benar Manajemen Koperasi mampu menata dan mengelola Koperasi secara efektif Tertata dan termonitornya kelembagaan Koperasi

1 Kali

Trw III

Luar daerah

Rp

75.000.000

1 Kali

Trw IV

Nanga Bulik

Rp

50.000.000

1 Kali

Trw III

Nanga Bulik

Rp

54.000.000

1 Kali

Trw I,II,III

8 kecamatan

Rp

60.000.000

Meningkatnya kinerja Koperasi peneriam Bansos

1 Kali

Trw I,II,III

8 Kecamatan

Rp

50.000.000

46

Diklat Motivasi Kewirausahaan bagi anggota Koperasi yang sudah dan belum memiliki usaha

Bertambahnya jumlah anggota serta paham akan Koperasi

4 Kali

Trw III

Nanga Bulik

Rp

50.000.000

47

Pelatihan Audit Pengurus, Pengawas dan Manajemen Koperasi

Manajemen Koperasi dapat melakukan audit internal meningkatnya Pemahaman manajemen Koperasi akan Peraturan meningkatnya wawasan pengurus Koperasi Bertambahnya pengetahuan pengurus Koperasi dalam menyusun RAPBK Koperasi yang berbadan hukum

4 Kali

Trw I

Nanga Bulik

Rp

50.000.000

1 Kali

Trw II

Nanga Bulik

Rp

60.000.000

1 Kali

Trw IV

Luar daerah

Rp

120.000.000

1 Kali

Trw IV

Nanga Bulik

Rp

48.150.000

1 Kali

Trw II

Nanga Bulik

Rp

50.000.000

Nanga Bulik

Rp

8.000.000

35 36 37 9

42 43 44 45

48 49

Sosialisasi UU RI Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

51

Studi Lapangan bagi pengurus Koperasi Diklat Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi ( RAPBK) Bimtek Pembuatan Badan Hukum Koperasi bagi Gerakan Koperasi

11

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

51

Penyediaan jasa surat menyurat

50

Terkirimnya surat menyurat dan paket kantor

1 Tahun

Peralatan pembuat kripik pisang dan singkong

53

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening listrik,telepon dan air

1 Tahun

Nanga Bulik

Rp

45.347.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

Terurusnya perijinan kendaraan dinas dan operasional kantor

1 Tahun

Nanga Bulik

Rp

5.000.000

56

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya gaji PTT dan Honor

1 Tahun

Nanga Bulik

Rp

422.494.000

57

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terbayarnya gaji PTT kebersihan

1 Tahun

Nanga Bulik

Rp

92.460.000

58

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terpeliharanya peralatan kerja

1 Tahun

Nanga Bulik

Rp

27.200.000

59

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya ATK

1 Tahun

Nanga Bulik

Rp

55.904.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Cetak,Penggandaan dan Penjilitan

1 Tahun

Nanga Bulik

Rp

34.344.000

61

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya penerangan bangunan kantor

1 Tahun

Nanga Bulik

Rp

27.398.000

62

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

1 Tahun

Nanga Bulik

Rp

15.000.000

53

60

63

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan

Tersedianya bahan bacaan peraturan dan perundangan

1 Tahun

Nanga Bulik

Rp

8.000.000

64

Penyediaan makan dan minum

Tersedianya makan dan minum pegawai

1 Tahun

Nanga Bulik

Rp

10.750.000

65

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terkoordinasinya rapat keluar daerah

1 Tahun

Luar Daerah

Rp

180.000.000

66

Rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah

Terkoordinasinya rapat kedalam daerah

1 Tahun

Dalam Daerah

Rp

132.000.000

12

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

67

Pembangunan gedung Kantor / Penambahan Ruangan

Terbangunya Gedung Kantor

1 Paket

Nanga Bulik

Rp

1.050.600.000

68

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

1 Tahun

Nanga Bulik

Rp

50.000.000

13

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

69

Bimtek Implementasi Peraturan Perundangan

Bertambanhya Kualitas SDM Aparatur

1 Tahun

Luar Daerah

Rp

35.000.000

70

Bimbingan teknis aparatur PROGRAM PENINGKATAN PARTISIFASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA BBGRM

Bertambanhya Kualitas SDM Aparatur

1 Tahun

Luar Daerah

Rp

35.000.000

Gotong royong masyarakat desa

1 Tahun

Kecamatan

Rp

25.000.000

Rp

9.244.603.000

Rp

1.584.920.500

Rp

10.829.523.500

14 71

BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG TOTAL

Gaji dan Tunjangan Pegawai

1 Tahun

Nanga Bulik

Nanga Bulik,

Pebruari 2013

Kepala Dinas, Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau

Ir. ANDI HUTU Pembina Utama Muda NIP. 19601223 198511 1 001

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2014

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN LAMANDAU

RENCANA KERJA ( RENJA ) PERUBAHAN TAHUN 2013 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN LAMANDAU

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74262