BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Jumlah penduduk dunia yang tidak memiliki akses pada air minum secara aman (safe) dan berkesinambungan (sustainable), ditargetkan akan dikurangi jumlahnya dengan program Millenium Development Goals (MDG) di bidang air minum. Salah satu target tersebut adalah meningkatkan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat dari 29% menjadi 69% pada tahun 2015. Agenda para komunitas internasional ini mengisyaratkan kepada negara-negara di dunia, termasuk Indonesia untuk untuk meningkatkan akses rakyatnya terhadap layanan air minum serta meningkatkan pengelolaan infrastruktur air minum di Indonesia. Infrastruktur air minum di Indonesia saat ini masih dibiayai dan dikelola oleh Pemerintah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Untuk mendukung program tersebut, maka kini Pemerintah melibatkan sektor swasta untuk bekerjasama melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) adalah perjanjian kontrak antara sektor publik (pemerintah) dengan pihak swasta dalam penyediaan pelayanan infrastruktur publik atau pelayanan dasar lainnya dimana pelayanan tersebut secara tradisional biasanya disediakan oleh pemerintah. (Bappenas, 2009). Manfaat utama dari KPS adalah untuk peningkatan efisiensi. Pengalaman menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pelayanan publik, termasuk dalam hal ini pelayanan air minum, sebetulnya sistemnya bisa lebih efisien dengan melibatkan sektor swasta (Rondenelli, 2002). KPS juga dipandang bermanfaat dalam mendorong mobilisasi investasi swasta (Lee, 1997). Berdasarkan pengalaman di beberapa negara Asia, mobilisasi investasi swasta adalah manfaat yang banyak diprioritaskan oleh pemerintah (Lee, 1997).
Proses pelaksanaan KPS telah dilaksanakan di beberapa daerah seperti, Jakarta, Batam, Botabek (Bogor, Tangerang, Bekasi) dan Purwakarta.Tujuannya adalah agar masyarakat yang belum memperoleh air bersih dapat terlayani serta meningkatkan pendapatan dan 1
kinerja PDAM. Selain itu PDAM juga dapat belajar bagaimana bekerja yang efektif dan efisien, serta memanfaatkan dan mengoperasikan fasilitas yang ada.
Meskipun begitu, kerjasama ini tidak selalu menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan hasil studi Bank Pembangunan Asia (ADB, 2004) terhadap praktek KPS air minum di beberapa kota besar di Asia termasuk DKI Jakarta, menunjukkan bahwa kehilangan air (non-revenue water ,NRW) masih menjadi persoalan besar bagi perusahaan air minum swasta. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja atau pelaksanaan KPS masih belum sesuai dengan yang diharapkan, karena tujuan dari adanya KPS adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja infrastruktur melalui peningkatan efisiensi operasi (Zhang,2005). Kegagalan ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman publik terhadap skemaskema KPS yang ada, proses pengadaan yang tidak efisien, terlalu besarnya harapan terhadap sektor swasta, kurangnya manajemen resiko, dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan identifikasi dan pendeskripsikan kriteria-kriteria kinerja berkelanjutan untuk investasi KPS air minum berikut indikator-indikator kinerjanya (Zhang, 2006)
Skema-skema KPS yang saat ini tersedia dan dapat dikembangkan antara lain adalah service contract, management contract, lease contract, BOT contract, dan concession contract (ADB, 2000; Gleick, et.al, 2002). Skema-skema tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga penggunaanya harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dan kondisi dari negara yang akan menerapkannya (Zhang,2005). Untuk itu diperlukan pengkajian dengan menggunakan teknik pengambilan keputusan untuk memutuskan skema yang paling sesuai dengan kondisi PDAM saat ini. Teknik yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Analytic Network Process (ANP). ANP merupakan pengembangan dari metode Analytic Hierarchy Process (AHP). AHP merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara menyusun masalah-masalah dalam bentuk hirarki linear satu arah. Meskipun begitu pada kenyataannya masalah-masalah dalam pengambilan keputusan tidak selalu terstruktur dalam bentuk hirarki linear satu arah, tetapi dapat berupa suatu jaringan yang kompleks dimana terjadi hubungan interdependensi antar komponen atau elemen pengambilan keputusan (Sarkis,1998). 2
Untuk mengatasi hubungan interdependensi antar komponen dan atau elemen pengambilan keputusan tersebut, maka Saaty (1996) mengembangkan metode ANP. Dengan menggunakan ANP, dapat dilakukan proses pengambilan keputusan dengan kriteria majemuk dan juga memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur menjadi bagian-bagian komponen (variabel), menyusun variabel tersebut membentuk suatu jaringan, memberi nilai numerik sebagai hasil penilaian subyektif terhadap tiap variabel, dan mengkaji hasil penilaian tersebut untuk memperoleh urutan prioritas variabel, sehingga diperoleh keputusan yang tepat dalam memilih skema yang dapat digunakan dalam pelaksanaan KPS di Indonesia.
1.2
Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah :
Tersedia banyak skema KPS yang bisa diterapkan dalam investasi air minum. Masing-masing skema memiliki karakteristik dan fitur yang membedakan antara satu dengan yang lainnya.
Pemilihan skema KPS sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak dengan berbagai kepentingan
Pemilihan skema KPS yang sesuai perlu memperhitungkan banyak aspek, diantaranya pendanaan, produksi, distribusi, pemeliharaan, dan lainnya
Untuk itu diperlukan pengembangan suatu metoda pengambilan keputusan untuk menentukan skema KPS yang optimal.
1.3
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah metoda pengambilan keputusan sebagai alat bantu dalam proses pemilihan skema KPS yang paling sesuai untuk investasi infrastruktur air minum yang berkelanjutan di Indonesia.
3
1.4
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan pada Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam menentukan pemilihan skema KPS air minum yang sesuai, khususnya pada tahap pra-studi kelayakan proyek. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan program KPS dapat menjadi lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kinerja infrastruktur air minum di Indonesia.
1.5
Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian akan mencakup dan dibatasi pada pembahasan sebagai berikut : 1. Mengkaji
konsep, latar belakang, fitur-fitur utama dan perbedaan-perbedaan
mendasar dari alternatif-alternatif skema KPS yang ada untuk investasi air minum 2. Mengkaji aspek-aspek yang diperlukan dalam pemilihan skema KPS dalam investasi air minum 3. Mengembangkan metoda multi kriteria yang dapat merekomendasikan dalam waktu singkat alternatif skema KPS air minum yang yang paling sesuai dengan menggunakan metode Analytical Network Process (ANP) 4. Mengujicoba metoda pada daerah yang akan dan sudah melaksanakan KPS
1.6
Sistematika Penelitian
Sistematika pembahasan pada tesis ini dibagi menjadi 7 (tujuh) bab di mana masingmasing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Secara umum sistematika pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut :
a. Bab I Pendahuluan Pada bab ini berisi latar belakang maslah yang menjadi alasan pemilihan tema, tujuan, serta ruang lingkup penelitian yang dilakukan untuk mencapai sasaransasaran yang ditetapkan sehingga penelitian dapat dilakukan lebih fokus dan mencapai sasaran.
4
b. Bab II Studi Literatur Pada bab ini berisikan landasan teori yang berasal dari berbagai literatur. Landasan teori disesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga landasan teori yang dibentuk merupakan alat untuk melihat permasalahan dalam penelitian. Selain itu, landasan teori memberikan kontribusi dalam pembentukan instrument pengumpulan data yang berbentuk berupa gambaran terhadap aspek-aspek yang akan diteliti.
c. Bab III Metodologi Penenelitian Bab ini akan memaparkan mengenai metodologi yang dilakukan pada penelitian secara umum, yang meliputi: pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, struktur pengumpulan data dan teknik analisa yang dilakukan pada penelitian.
d. Bab IV Pengembangan Metoda Pemilihan Skema KPS Pada bab ini diuraikan mengenai variabel-variabel penelitian, indikator-indikator penelitian, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saat survey, serta rancangan metoda sistem pendukung keputusan yang dikembangkan.
e. Bab V Studi Kasus dan Analisis Data Pengolahan data dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengumpulan data studi literatur dan data hasil kuisioner. Analisa data dilakukan dengan pendekatan yang bersifat multikriteria untuk membantu menaksir keterkaitan aspek-aspek yang terdapat dalam pemilihan skema KPS dengan skema-skema KPS yang tersedia. Dari analisa data diperoleh skema KPS yang sesuai untuk diterapkan pada investasi air minum.
f. Bab VI Kesimpulan dan Saran Berisi kesimpulan berdasarkan hasil analisis masalah-masalah, serta memberikan saran-saran perbaikan.
5
