BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Proses demokratisasi yang berlangsung sejak tahun 1998 memberikan pengaruh besar terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Proses yang menawarkan mekanisme keterbukaan dan partisipasi ini secara perlahan menggeser bentuk-bentuk otoriter dalam pemerintahan ke arah yang lebih demokratis. Proses ini berkembang semakin pesat, terutama setelah era desentralisasi diberlakukan di Indonesia. Akibatnya, sistem pemerintahan Indonesia yang semula bersifat otoriter sentralistik, saat ini semakin mengarah ke arah yang lebih demokratis dan desentralistik. Sebagai respon terhadap proses demokratisasi dan desentralisasi, Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pada perkembangan selanjutnya, kedua undang-undang ini disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi proses pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang merupakan ciri dari sistem pemerintahan terdesentralisasi. Pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah di era desentralisasi membuat kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat semakin meningkat (UU No. 32 Tahun 2004, pasal 1). Proses pelimpahan kewenangan ini membuat pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Akibatnya, pemerintah semakin dituntut untuk dapat merespon kebutuhan masyarakat dengan cepat dan menghasilkan efisiensi dari setiap kebijakan yang dikeluarkannya. 1
Dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, salah satu aspek yang kewenangannya dilimpahkan dari pusat ke daerah adalah aspek fiskal. Dengan sistem fiskal yang terdesentralisasi, pemerintah daerah semakin memiliki kewenangan untuk menentukan pos-pos pengeluaran dan sumber-sumber pemasukan daerah yang sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 (Patta, 2004: 2-4). Meskipun kewenangannya dalam mengatur alokasi sumber daya publik semakin meningkat, pemerintah daerah juga dituntut untuk mengalokasikan sumber daya tersebut seefisien mungkin. Tuntutan untuk merespon kebutuhan masyarakat secara cepat dan mengalokasikan sumber daya publik secara efisien membuat preferensi lokal berkembang menjadi isu utama dalam sistem fiskal yang terdesentralisasi. Dalam sistem ini, pemerintah daerah semakin dituntut untuk menyediakan pelayanan sedekat mungkin dengan preferensi local resident dan local business-nya (Tiebout, 1956; Buchanan, 1965; Oates; 1968, 1999). Dengan mengetahui preferensi lokal, pemerintah daerah akan mampu menyediakan set pelayanan yang efektif dengan alokasi sumber daya yang efisien. Oleh karena itu, perhatian terhadap preferensi lokal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian mengenai preferensi lokal sebelumnya telah dilakukan di Jabodetabek (Patta, 2004) dengan judul “Local Preference in The Cities of Jabodetabek-Important Factor for Fostering Sustainable Development and Management of Cities in Metropolitan Region”. Dalam lingkup wilayah yang lebih sempit, penelitian mengenai preferensi lokal ini juga telah dilakukan di Kota Depok (Patta, 2006) dengan judul “Preferensi Lokal terhadap Set Pelayanan Umum di Kota Depok”. Penelitian-penelitian tersebut berhasil mengidentifikasi preferensi lokal, baik di wilayah Jabodetabek maupun di Kota Depok terhadap pelayanan perkotaan. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan di Kota Depok belum membahas preferensi terhadap pelayanan umum perkotaan dari sudut pandang local business-nya.
2
Local business merupakan bagian dari entitas lokal, selain resident, yang preferensinya juga perlu diperhatikan dalam penyediaan set pelayanan umum perkotaan. Oleh karena itu, dalam upaya melengkapi studi-studi terdahulu dan mengembangkan keilmuan di bidang preferensi lokal, perlu dilakukan studi mengenai penyediaan set pelayanan umum perkotaan yang sesuai dengan preferensi local business.
1.2 Rumusan Persoalan Sejak disahkan menjadi kota pada tahun 1999, Kota Depok tumbuh menjadi sebuah kota perdagangan yang berkembang pesat. Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, jumlah kegiatan usaha yang terdapat di kota ini telah berkembang menjadi tiga kali lipat (Disperindag Propinsi Jawa Barat, 2007). Perkembangan ini membuat kegiatan usaha menjadi penyumbang terbesar kedua pada perekonomian Kota Depok setelah kegiatan industri. Kontribusi yang besar ini membuat preferensi local business menjadi semakin penting untuk dipertimbangkan dan direfleksikan dalam rencana penyediaan set pelayanan umum perkotaan di Kota Depok. Persoalannya, preferensi local business ini belum terefleksi dalam rencana penyediaan set pelayanan umum perkotaan di Kota Depok. Rencana penyediaan set pelayanan umum perkotaan di Kota Depok masih disusun dengan menggunakan standar kebutuhan pelayanan umum yang dikeluarkan oleh Dinas PU Cipta Karya, Propinsi Jawa Barat. Standar kebutuhan pelayanan umum ini dihitung secara kuantitatif berdasarkan tingkat pelayanan dari masing-masing jenis yang diperlukan, serta pola perkembangan kebutuhannya dari tahun ke tahun. Kebijakan penyediaan set pelayanan umum juga dibuat dengan pertimbangan terhadap hasil analisis keterbatasan fisik dan lahan, tingkat kebutuhan penyediaan yang nyata, serta kondisi sosial ekonomi Kota Depok (RTRW Kota Depok 2000-2010). Namun kebijakan tersebut belum memasukkan
3
pertimbangan atas preferensi local business di Kota Depok, sehingga alokasi sumber daya publik di kota ini menjadi tidak efisien. Ketika
pelayanan
umum
yang
disediakan
tidak
sesuai
dengan
preferensinya, unit-unit usaha lokal bisa pindah (Tiebout, 1956: 420) dan membawa investasinya ke lokasi baru yang lebih mampu memenuhi preferensinya. Apabila perpindahan tersebut terjadi dalam jumlah yang besar, pendapatan daerah yang berasal dari pajak usaha di kota ini akan mengalami penurunan. Kondisi ini pada akhirnya akan menimbulkan inefisiensi. Untuk dapat membuat alokasi sumber daya publik menjadi efisien, penyediaan set pelayanan umum perkotaan harus dilakukan dengan pertimbangan terhadap preferensi local business. Meskipun demikian, preferensi tersebut tidak akan bisa dijadikan pertimbangan, apabila tidak ada mekanisme yang mampu mengungkap preferensi dari local business tersebut. Oleh karena itu, sebelum membuat preferensi local business terefleksi dalam rencana penyediaan set pelayanan umum perkotaan, terlebih dahulu perlu diketahui, apa sebenarnya preferensi dari local business ini. Dengan demikian, pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) set pelayanan umum apa yang sesuai dengan preferensi local business di Kota Depok? dan (2) Bagaimana agar preferensi tersebut bisa masuk ke dalam rencana penyediaan set pelayanan umum perkotaan? Dengan mengambil kasus preferensi lokal Kota Depok, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut ingin diketahui. Jawaban yang diperoleh melalui penelitian ini selanjutnya akan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan penyediaan set pelayanan umum perkotaan yang efisien di Kota Depok.
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi local business terhadap set pelayanan umum perkotaan serta merumuskan mekanisme yang dapat membuat preferensi tersebut dimasukkan sebagai pertimbangan dalam 4
rencana penyediaan set pelayanan umum perkotaan. Dengan mengetahui dan merefleksikan preferensi tersebut dalam rencana penyediaan set pelayanan umum perkotaan, sasaran untuk membuat alokasi sumber daya publik menjadi lebih efektif dan efisien bisa tercapai. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga dapat menjadi suatu upaya untuk memperkaya dan mengembangkan bidang keilmuan pengelolaan pembangunan dan pengembangan kebijakan, khususnya yang terkait dengan studi-studi mengenai preferensi lokal.
1.4 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini adalah penyediaan set pelayanan umum perkotaan yang sesuai dengan preferensi local business di Kota Depok, dalam upaya mengalokasikan sumber daya publik secara lebih efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan set pelayanan umum perkotaan adalah set pelayanan fisik dan non fisik perkotaan. Set pelayanan fisik perkotaan yang dimaksud meliputi pelayanan air bersih, air kotor dan drainase, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, ketersediaan kawasan untuk bisnis, pengelolaan sampah, serta terminal angkutan orang dan barang. Sementara itu, set pelayanan non fisik perkotaan yang dimaksud meliputi jaminan keamanan usaha, kemudahan perizinan, kepastian hukum, kesesuaian antara besar pajak yang dibayarkan dengan pelayanan yang diterima, serta kemudahan untuk menyampaikan aspirasi. Preferensi merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan urutan perbandingan pilihan dari sekumpulan alternatif pilihan yang diberikan. Preferensi ini akan memberikan informasi mengenai tingkat kepentingan penyediaan dari setiap opsi pilihan. Local business adalah unit bisnis kecil dan menengah yang beroperasi pada skala lokal di Kota Depok. Klasifikasi bisnis kecil dan menengah yang digunakan dalam penelitian ini diambil berdasarkan klasifikasi unit bisnis kecil
5
dan menengah yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. Skala lokal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wilayah administratif Kota Depok, Propinsi Jawa Barat yang batas-batasnya ditetapkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1999. Batas-batas administratif dari Kota Depok ini dapat dilihat pada Gambar 1.1. Sementara itu, istilah efisien yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada definisi efisiensi secara ekonomi, yaitu sebuah keadaan yang sesuai dengan preferensi dan taste lokalnya.
6
7
1.5 Metode Penelitian Untuk memperoleh informasi mengenai preferensi local business, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan campuran yang menggabungkan kegiatan desk study dan survey research. Kegiatan desk study dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai teori dan konsep preferensi lokal, kondisi local business di Kota Depok, serta metode-metode analisis yang bisa digunakan. Kegiatan desk study dilakukan dengan cara me-review literatur-literatur yang terkait dengan preferensi lokal dan penyediaan set pelayanan umum perkotaan. Kegiatan ini juga dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder dari beberapa instansi pemerintahan. Hasil dari kegiatan desk study selanjutnya digunakan sebagai bahan acuan untuk menyusun kuesioner dan melakukan pengumpulan data primer. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga bagian pertanyaan. Ketiga bagian pertanyaan tersebut diantaranya meliputi karakteristik local business, preferensi local business terhadap set pelayanan umum perkotaan, serta mekanisme yang perlu dilakukan agar preferensi local business bisa dimasukkan (dijadikan pertimbangan dan direfleksikan) ke dalam rencana penyediaan set pelayanan umum perkotaan. Kuesioner ini disusun sedemikian rupa dengan mengacu kepada hasil review literatur
yang telah dilakukan
sebelumnya. Survey research dilakukan untuk mengumpulkan data primer. Dalam survey research, dilakukan kegiatan penyebaran kuesioner kepada 30 unit bisnis lokal terpilih. Unit bisnis yang dipilih dalam penelitian ini adalah unit bisnis lokal Kota Depok yang kegiatan usahanya terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat. Unit-unit bisnis tersebut dipilih secara acak proporsional dari daftar populasi menggunakan mekanisme proportional simple random sampling dengan bantuan software random generator. Untuk menjaga apabila terdapat unit bisnis yang tidak dapat ditemukan karena pindah atau tutup, jumlah sampel yang diambil secara acak adalah sebesar 8
60 sampel. Sebanyak 30 sampel digunakan sebagai sampel utama, dan 30 sisanya dijadikan sebagai sampel cadangan yang dikelola oleh peneliti. Data dan informasi yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data, baik primer maupun sekunder, selanjutnya dianalisis dengan metode analisis statistik deskriptif, analisis statistik inferensi, analisis preferensi menggunakan metode Rank sum, serta metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai preferensi local business terhadap set pelayanan umum perkotaan dan karakteristik yang melatarbelakangi urutan preferensi tersebut. Analisis juga dilakukan untuk mengetahui mekanisme-mekanisme apa saja
yang
bisa
digunakan
untuk
membuat
preferensi
local
business
dipertimbangkan dan direfleksikan dalam rencana penyediaan set pelayanan umum perkotaan. Melalui analisis, jawaban atas pertanyaan penelitian bisa diperoleh. Dengan demikian, pemerintah akan mampu menyediakan set pelayanan umum perkotaan sedekat mungkin dengan preferensi local business, sehingga alokasi sumber daya publik bisa dilakukan dengan lebih efisien.
1.6 Sistematika Penulisan Laporan penelitian ini terdiri atas lima bab. Kelima bab ini dijelaskan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN Bab ini akan memberikan pengantar atas persoalan penelitian yang dipilih. Poinpoin yang dibahas pada bagian ini diantaranya adalah latar belakang pentingnya penelitian mengenai preferensi local business, persoalan efisiensi yang dihadapi Kota Depok akibat belum memperhatikan preferensi local business, tujuan dan sasaran penelitian untuk menghasilkan alokasi sumber daya publik yang efisien, serta langkah-langkah yang dilakukan agar tujuan dan sasaran penelitian tersebut bisa tercapai.
9
BAB II KAJIAN LITERATUR Bagian kedua dari laporan ini berisi review terhadap literatur yang terkait dengan pentingnya perhatian terhadap preferensi lokal di era pemerintahan yang demokratis dan desentralistis. Kajiannya sendiri akan dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu Preferensi Lokal dalam Penyediaan Set Pelayanan Umum Perkotaan di era Demokratisasi dan Desentralisasi, Studi-Studi Mengenai Preferensi Lokal, serta Studi Penyediaan Set Pelayanan Umum Perkotaan yang sesuai dengan Preferensi Local Business di Kota Depok. Penjabaran dari literatur ini merupakan acuan teoritis yang melatarbelakangi pentingnya penelitian mengenai preferensi local business ini.
BAB III DATA DAN ANALISIS Bagian ini akan memberikan informasi mengenai pengumpulan data serta hasil analisis yang dilakukan terhadap data primer dan data sekunder untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang disampaikan pada Bab Pertama. Analisis yang dilakukan pada bagian ini diantara adalah analisis karakteristik local business di Kota Depok, preferensi local business terhadap set pelayanan umum perkotaan, serta hubungan antara karakteristik dan lokasi local business dengan preferensinya terhadap set pelayanan umum perkotaan.
BAB IV MEKANISME PENYEDIAAN SET PELAYANAN UMUM PERKOTAAN
YANG
SESUAI
DENGAN
PREFERENSI
LOCAL
BUSINESS DI KOTA DEPOK Bagian ini akan memberikan pemaparan lebih lanjut mengenai mekanisme yang dapat digunakan untuk membuat preferensi local business terefleksi dalam rencana penyediaan set pelayanan umum perkotaan di Kota Depok.
10
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Bagian terakhir yang sekaligus menjadi penutup dari laporan ini akan menyampaikan hasil temuan studi, kesimpulan, rekomendasi, kelemahan studi, serta usulan studi lanjut untuk memperbaiki kekurangan studi preferensi lokal ini di masa yang akan datang.
11
GAMBAR 1.2 KERANGKA PEMIKIRAN Desentralisasi Fiskal di Indonesia
Preferensi lokal menjadi isu utama dalam penyediaan set pelayanan umum perkotaan
Preferensi Local Business belum terefleksi dalam rencana penyediaan set pelayanan umum perkotaan di Kota Depok
APA YANG HARUS DILAKUKAN?
Mengetahui preferensi Local Business
Merumuskan mekanisme yang dapat membuat preferensi terefleksi dalam rencana
• Set pelayanan umum apa yang sesuai dengan preferensi local business di Kota Depok? • Bagaimana supaya preferensi tersebut bisa masuk ke dalam rencana penyediaan set pelayanan umum perkotaan?
SURVEY RESEARCH
DESK STUDY
ANALISIS
Penyediaan Pelayanan Umum Perkotaan yang sesuai dengan preferensi Local Business di Kota Depok
Masukan bagi pengambilan kebijakan penyediaan set pelayanan umum perkotaan yang efisien di era demokratisasi dan desentralisasi
12