BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Dinas Kesehatan Kabupaten Solok merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Daerah di bidang kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan pembangunan kesehatan mengarah kepada peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta lebih memperhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Musrenbang, maka

Dinas Kesehatan sebagai salah satu

perangkat daerah dan sebagai pelaku pembangunan kesehatan perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2015. Sesuai Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025,dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2011-2015, pembangunan masyarakat

kesehatan yang

diharapkan

ditunjukkan

mampu

dengan

mewujudkan

membaiknya

kesejahteraan

berbagai

indikator

pembangunan Sumber Daya manusia di Kabupaten Solok. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) terdapat 8 (delapan) Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

1

Agenda Pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2010 s/d 2015 yakni sebagai berikut : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih; 2. Penataan kehidupan yang religius dan berbudaya, berlandaskan adat bersandi syara’, syara’ bersandi kitabullah; 3. Pembangunan perekonomian masyarakat secara terpadu berbasis tekhnologi dan pelestarian lingkungan; 4. Percepatan pembangunan daerah tertinggal serta penanggulangan masalah kemiskinan dan sosial; 5. Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan; 6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 7. Pembangunan kepariwisataan dan pelestarian kekayaan budaya daerah; dan 8. Peningkatan pembangunan pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan. Khusus pada sektor kesehatan, agenda pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Solok Tahun 2011-2012 adalah agenda enam yaitu Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian agenda tersebut maka perlu disusun Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Renja Dinas Kesehatan merupakan dokumen yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan tahun 2015, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan Millenium Development Goals (MDGs) di Kabupaten Solok. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sangat ditentukan oleh kapabilitas dan kompetensi organisasi serta aparatur. Selain itu keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh Rencana Kerja dengan memperhitungkan segala dukungan berbagai sumber daya organisasi dan lingkungan organisasi. Interaksi berbagai sumber daya tersebut pada akhirnya sangat menentukan perumusan strategi dan target kinerja Dinas Kesehatan. Dengan kata lain melalui Renja akan diketahui sampai sejauh mana tingkat Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

2

pencapaian kinerja Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Solok sebagai salah satu lembaga teknis daerah dengan tugas pokok dan fungsi untuk menyusun rencana dan melaksanakan pengendalian program pembangunan daerah harus merumuskan Rencana Kerja yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur keberhasilan tugas pokok dan fungsinya.

1.2.

LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 adalah : 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan; 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/II/SK/2000 tentang system Kesehatan Nasional; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002;

Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

3

9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahum 2011-2015; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 17 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan. 11. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. 12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa Pemerintah. 13. Perda Propinsi Sumatera Barat nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Arsip Media Baru di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat 14. Perda Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025.

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok disusun dengan maksud

untuk menyatukan VISI dan MISI serta untuk memberi arah dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dalam penyelenggaraan program kerja Dinas Kesehatan untuk mendukung program kerja kepala daerah selama 5 (lima) tahun yang akan datang dan terselenggaranya pembangunan kesehatan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya dicapai dengan pembinaan pengembangan dan pelaksanaan serta pemanfaatan fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang didukung oleh system informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta hukum kesehatan. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok ini adalah : 1. Sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dan jajaran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

4

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan di jajaran kesehatan. 3. Sebagai alat evaluasi capaian dan kinerja Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembankan.

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Dalam penulisan Renstra Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Solok ini

disusun secara sistematiska, terdiri dari 8 (delapan) Bab yaitu; Bab I

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

Bab II

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan

Bab III

Tujuan, sasaran program dan kegiatan

Bab IV

Penutup berisi tentang kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUSI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Dinas Kesehatan (Dinkes), merupakan unsur pembangunan kesehatan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kesehatan Kabupaten Solok mempunyai fungsi melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Solok dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi serta Membantu Kepala Daerah Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Solok. A. Realiasi program atau kegiatan pada tahun 2013 adalah: 

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dengan dana Rp.6.158.311.757,-.Untuk Program ini melaksanakan kegiatan yaitu Pembangunan 5 (lima) unit Poskesri, 5 unit Pemeliharaan dan revitalisasi Puskesmas, 2 unit Pemeliharaan dan revitalisasi Poskesri dan lima set Peralatan Poskesri kegiatan ini dibiayai dengan DAK dan APBD Kabupaten.Untuk capaiaan renstra SKPD dari tahun 2011 sampai dengan 2013 baru mencapai 41 %



Program

Obat

dan

Perbekalan

Kesehatan,

Program

ini

melaksanakan Kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan dana Rp.1.626.869.000,- yaitu Pengadaan Obat Kesehatan Dasar, Pengadaan Perbekalan Kesehatan, Pengadaan Vaksin Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pengadaan kendaraan Operasional untuk pendistribusian obat, kegiatan ini dibiayai oleh dana DAK. Kegiatan Peningkatan mutu Pelayanan Farmasi kumunitas dan rumah sakit dengan dana Rp.40.500.000,- melaksanakan pelatihan Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

6

tentang penggunaan obat rasional disarana pelayanan kesehatan dasar

bagi

petugas

pengelola

obat

di Puskesmas

untuk

meningkatkan penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmasian

yang

berkualitas

untuk

pencapaian

pelayanan

kesehatan yang optimal. 

Program pengawasan obat dan makanan dengan kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya dengan dana Rp.105.000.000,- persentase pangan, kosmetik dan obat yang diuji laboartorium memenuhi syarat ( bebas dari obat berbahaya) capaiannya hanya 53,33% dari target 75%, mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun 2012 dengan capaian

kinerja 75%, Kegiatan ini Pengawasan dan Pemantauan makanan dan minuman yaitu pengambilan sample obat, kosmetika dan pangan. 

Program Upaya Kesehatan Masyarakat o Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan peningkatan

kesehatan

masyarakat

dengan

dana

Rp.2.050.400.000,-berupa jaminan pelayanan kesehatan dan rujukan pada masyarakat miskin sudah mencapai target yaitu 100% atau sebanyak 33,730 penduduk miskin, hal ini sama dengan pencapaian pada tahun 2012 o Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 yaitu 88,37%

dari

target yang telah ditentukan yaitu 90% bila dibandingkan pada

tahun

sebelumnya

74,6%

sudah

mengalami

peningkatan, kegiatan yang dilakukan yaitu Pengadaan buku KIA (dengan stiker P4K), Pendataan Bumil, Pelayanan Antenatal sesuai standar, Kunjungan rumah bagi yang drop out, Pembuatan kantong persalinan, Pelatihan KIP/konseling semua kegiatan ini dibiayai dengan APBD I, APBD II untuk Puskesmas dibiayai oleh APBD, BOK dan Jamkesmas. Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

7

o Cakupan komplikasi kebiadan yang ditangani adalah 75,64% dari target yang ditentukan 75%, bila dibandingkan pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan dari tahun 2012 yaitu 52%, langkah kegiatan yang dilakukan Deteksi Bumil, Bulin dan Bufas Komlikasi, Rujukan kasus komplikasi kebidanan, Pelayanan penanganan komplikasi kebidanan, Pelatihan PONED bagi bidan desa dan Tim Puskesmas kegiatan ini dibiayai dengan APBD I, APBD II untuk Puskesmas dibiayai oleh Jamkesmas, dan lanjutan Mampu PONED

APBD,

BOK dan

Pengembangan

Puskesmas

kegiatan ini dibiayai dengan Tugas

Perbantuan. o Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah 98,65% dari target 75% bila dibandingkan tahun sebelumnya sudah mengalami peningkatan 73,51% dan sudah melebihi target Renstra SKPD 90% ditahun 2015, langkah kegiatan yang dilakukan Kemitraan Bidan-Dukun, Perencanan Persalinan dan Pencegahan Komlikasi (P4K), Pelayanan Persalinan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi (PWS-KIA dan Analisis Manajemen Program KIA) kegiatan inin dibiayai oleh APBD I, APBD II untuk Puskesmas dibiayai oleh APBD, Jampersal. o Cakupan Pelayanan Nifas adalah 94,32% dari target 80% bila dibandingkan tahun sebelumnya sudah mengalami peningkatan 75,3% dan sudah melebihi target Renstra SKPD 90% tahun 2015, langkah kegiatan yang dilakukan Pelayanan Nifas sesuai standar, Pelayanan KB paska persalinan, Pelayanan rujukan nifas, Kunjungan rumah bagi yang Drop Out kegiatan ini dibiayai oleh APBD I dan APBD II. untuk Puskesmas dibiayai oleh APBD dan BOK. Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

8

o Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani dengan pencapaian 36,54% dari target 80 bila dibandingkan pada tahun sebelumnya sudah mengalami peningkatan 17,21% langkah kegiatan yang dilakukan adalah Deteksi Bumil, Bulin dan Bufas Komlikasi, Pelayanan kesehatan pasca persalinan untuk ibu dan neonatal sesuai standar, Pelatihan majemen BBRL bagi bidan, manajemen Asfiksia bayi baru lahir dan MTBS, Pemantauan untuk asuhan tindak lanjut bagi neonates yang dirujuk, Pelaksanaan dan Pemantapan Audit Maternal Perinatal (AMP) kegiatan ini dibiayai oleh APBD I, APBD II untuk Puskesmas APBD dan BOK. 

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan perawatan anak balita denagn dana Rp. 77.000.000,o Cakupan kunjungan bayi dengan pencapaian 97,94% dari target 80% dibandingkan pada tahun sebelumnya sudah mengalami peningkatan 77,69% langkah kegiatan yang dilakukan Peningkatan kompetisi klinis kesehatan bayi meliputi SDIDTK stimulasi perkembangan bayi dan MTBS, Pemantauan pasca pelatihan MTBS dan SDIDTK, Pelayanan kesehatan bayi sesuai standar di fasilitas kesehatan, Pelayan Rujukan, Pembahasan audit kematian dan kesakitan bayi kegiatan ini dibiayai oleh APBD I, APBD II. untuk Puskesmas APBD o Cakupan Pelayanan anak balita dengan capaian 85,34% terjadi penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya 87,32%

langkah kegiatan yang dilakukan Pendataan

sasaran anak usia 12-59 bulan, Pemantauan pertumbuhan anak usia 12-59 bulan menimal 8 x dalam setahun, Pemantauan perkembangan anak usia 12-59 bulan menimal tiap 6 bulan sekali, Pengadaan vitamin A disis tinggi Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

9

(200.000 iu) sesuai sasaran, Pengadaan formulir pendukung pencatatan pelaporan kegiatan ini dibiayai oleh APBD I, APBD II. untuk Puskesmas APBD



Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kegiatan Pelayanan pencegahan dan Penanggulangan penyakit menurar dengan dana Rp. 391.380.000,o Kasus HIV /AIDS pada tahun 2013 ditemukan sebanyak 2 kasus dari 6 kasus yang ditargetkan. o Presentase penduduk umur 15 tahun dengan pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS hanya tercapai 10% dari 15%

yang

ditargetkan,

namun

sudah

mengalami

peningkatan dari tahun 2012 yaitu 9% o Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC hanya tercapai 47.21% dari 70% target yang telah ditetapkan, tetapi bila dibandingkan dengan tahunj lalu sudah mengalami peningkatan yaitu 40.68% o Jumlah penemuan kasus Malaria hanya ditemui 1 kasus dari 3 kasus yang ditargetkan (33,33%) o Jumlah penemuan kasus DBD hanya 42 kausu dari 51 kausu yang ditergetkan ( 82,35%) o Pada kegiatan cakupan penemuan dan tatalaksana penderita pneumonia balita dengan capaian 25,51% dari 80% target yang telah ditetapkan.  Program upaya kesehatan masyarakat o Persentase jorong yang mencapai UCI hanya mencapai 36,6% dari 90% yang ditargetkan, langkah kegiatan yang dilakukan Imunisasi Rutin, Imunisasi Tambahan, Imunisasi dalam penanggulangan KLB, Kegiatan Imunisasi tambahan untuk penyakit tertentu dalam wilayah yang luas dan waktu yang tertentu (PIN, Sub PIN, Casch Up Campaign Campak) Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

10

o Persentase peningkatan kapasitas SDM tentang pencegahan dan

penanggulangan

penyakit

menular

pencapaian

kinerjanya 5 dari 18 target yang ditentukan o Jumlah puskesmas yang melakukan pemetaan factor resiko penyakit tidak menular baru tercapai 14 puskesmas dari 18 puskesmas yang ada. o Jumlah nagari yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana hanya terlaksana 1 nagari dari 18 nagari  Program pengembangan lingkungan sehat o Persentase hasil pengujian sampel air minum yang memenuhi syarat kesehatan hanya tercapai 68% dari 70% target tapi sudah mengalami peningkatan dari tahun 2012 yaitu 50%. o Persentase depot air minum yang memenuhi syarat kesehatan hanya tercapai 68% dari 70% target tapi sudah mengalami peningkatan dari tahun 2012 yaitu 65%.



Program Perbaikan gizi masyarakat Program

Perbaikan

gizi

masyarakat

dengan

kegiatan

Penanggulangan kurang energi protein (KEP) , anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium dengan dana Rp. 93.491.350,o Cakupan pemberian MP ASI pada anak usia 6-12 bulan dari keluarga misikin sudah memenuhi target, langkah kegiatan yang dilakukan Pendataan sasaran, Pelatihan pemberian makanan bagi anak/konseling menyusui, Pengadaan MPASI, Penyimpanan MP-ASI, Distribusi sampai ke sasaran, pencatatan dan pelaporan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian MP-ASI, kegiatan ini dibiayai oleh APBD I, APBD II dan BOK o Cakupan Balita gizi buruk uyang mendapat perawatan sebnyak 16 orang dari 16 kasus gizi buruk yang ditemukan, Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

11

langkah kegiatan yang dilakukan Surveilans gizi termasuk penemuan kasus secara aktif, Respon cepat penanganan kasus gizi buruk, Pelatihan tatalaksana gizi buruk, Penyediaan mineral mix, Perawatan kasus gizi buruk di Rumah

Sakit,

TFC

(Therapeutic

Feeding

Center),

Pedampingan kasus gizi buruk pasca rawat (Community Therapeutic Center), Bintek dan supervise berjenjang, kegiatan ini dibiayai oleh APBD I, APBD II dan BOK. o Persentase penanggulangan kasus yang menaglami kurang Vitamin A mendapat Vitamin A juga sudah 100%.  Program pencegahan dan penanggulangan penyakit o Persentase cakupan pengobatan missal filariasis terhadap jumlah penduduk endemis sudah 100% o Persentase KLB malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi sudan 100%  Program upaya kesehatan masyarakat pada kegiatan jumlah nagari yang memiliki petugas terlatih penanggulangan krisis kesehatan sebanyak 18 orang dai 18 target yang ditentukan.  Program pengembangan, peningkatan, pemantapan pengelolaan data dan system informasi kesehatan sudah mencapai target 100% yaitu Dokumen data kesehatan dan publikasi/ peluncuran data base kesehatan secara lengkap dan koprehensif  Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan dana Rp.341.380.000,o Jumlah penemuan dan penanganan kasus kusta sudah melebihi target yaitu 4 kasus dari 3 kasus yang ditargetkan (1,33%) dan mengalami peningkatan ditahun 2012 yaitu 2 kasus. o Persentase kasus zoonosa lainnya (rabies, antrax, pes, lepstospirosis) yang ditangani sesuai standar sudah 100% dari 95% yang ditargetkan (105,26%). Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

12

o Acute Flacit Paralisis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun dimana ditemukan 3 kasus dari 2 kasus yang ditergetkan, langkah kegiatan yang dilakukan Sosialisasi, Pencarian kasus dan pengambilan specimen.  Program promosi kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat pada persentase jorong siaga aktif sudah tercapai 75,4% dari 73% target yang ditentukan dengan dana Rp. 75.000.000,-, langkah kegiatan yang dilakukan : 1. Persiapan a. Persiapan Petugas :  Pelatihan Bidan ( 1 desa : 1 Bidan )  Pelatihan Kader dan Toma ( 1 desa : 2 kader + 1 toma) selama 4 hari : 3 hari di kelas, 1 hari di lapangan b. Persiapan masyarakat :  Pembentukan forum melalui pertemuan Tingkat desa ( 3 kali/tahun )  Survei Mawas Diri (pendataan ke lapangan atau pertemuan rembuk desa) 2 kali/tahun 2. Pelaksanaan a. Pelaksanaan kesehatan dasar b. Kader dan toma melakukan surveilen berbasis masyarakat (pengamatan sederhana) terhadap KIA, Gizi, Kesling, Penyakit, PHBS, melakukan pendataan PHBS dengan survey cepat c. Pertemuan tindak lanjut penemuan hasi surveilen dalam

rangka

meningkatkan

kewaspadaan

dini

masyarakat ( 1 bulan sekali) d. Alih pengetahuan dan olah ketrampilan melalui pertemuan : 2 kali/tahun kegiatan ini dibiayai oleh APBD II. Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

13

B. Factor – factor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan  Masih kurangnya promosi kesehatan pada masyarakat terutama pada daerah terpencil  Masih adanya persalinan yang ditolong oleh dukun  Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat  Keterbatasan dana untuk pelaksanaan kesehatan  Tenaga yang masih kurang terutama untuk daerah terpencil  Penempatan tenaga yang tidak merata disetiap puskesmas dan wilayah kerjanya C. Kebijakan/tindakan perencanaan dan peanggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor – factor penyebab tersebut  Program obat dan perbekalan kesehatan berupa pengadaan obat dan perbekalan kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit selama 18 bulan untuk 18 pukesmas dan 36 orang petugas dengan anggaran Rp.4.880.892.993, Program upaya kesehatan masyarakat berupa pelayanan kesehatan penduduk puskesmas dan jaringannya, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannnya serta peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana dengan dana Rp.13.059.592.214, Program upaya kesehatan

masyarakat,

berupa peningkatan

pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan serta penunjang operasional UPT untuk 18 puskesmas dengan wilayah kerjanya dengan anggaran Rp. 5.749.159.288, Program pengawasan obat dan makanan berupa, peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya untuk 25 IRTP dan 25 sampling dengan anggaran Rp. 105.000.000.,-


14

 Program pengembangan obat asli keluarga berupa, peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan luar negeri untuk 18 puskesmas dengan anggaran 105.000.000, Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, berupa pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, untuk

nagari

dan

jorong

siaga

dengan

anggaran

Rp.

1.010.379.499, Program perbaikan gizi masyarakat, berupa penyususnan peta informasi masyarakat kurang gizi dan pemberian tambahan makanan dan vitamin, serta pnanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnyauntuk 14 kecamatan dan balita 6-24 bulan dari keluarga miskin dengan anggaran Rp. 810.000.000, Program penge,mbangan lingkungan sehat, berupa pengkajian pengembangan lingkungan sehat untuk 18 puskesmas dan 18 petugas sanitarian dan 3 kecamatan rawan pestisida dengan anggaran Rp. 120.000.000, Program pencegahan dan penanggulan penyakit menular, berupa penyemprotan/fogging sarang nyamuk, pelayanan pencegahan dan penanggulanagn

penyakit

menular,

peningkatan

sueveilenas

epdemiologi dan penanggulangan wabah serta peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit untuk 18 puskesmas, 74 nagari dengan anggaran Rp. 434.404.000, Program

stndarissi

pelayanan

kesehatan

dengan

kegiatan

pengendalian/pengawasan pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya untuk 20 UPTD dinas Kesehatan dengan anggarannya Rp. 121.000.000, Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dengan kegiatan pelatihan dan pendudikan perawatan anak balita untuk 51 orang petugas sebayak 2 kali diklat dengan anggaran Rp. 175.000.000,Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

15

 Program pengembangan, peningkatan, pemantapan, pengelolaan data dan profil kesehatan, dengan kegiatan system informasi kesehatan untuk 18 puskesmas dan 25 petugas dengan anggaran Rp. 205.000.000,-

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, ditetapkan 4 (empat) jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan, yaitu : a. Pelayanan Kesehatan Dasar b. Pelayanan Kesehatan Rujukan c. Penyelidikan Epidemologi dan Penanggulangan KLB d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Adapun Realisasi capaian SPM bidang Kesehatan tahun 2013 yang ditetapkan dengan target pencapaian SPM di Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2013, diuraikan sebagai berikut : A. Pelayanan Kesehatan Dasar 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan kunjungan Ibu Hamil K1 adalah kontak pertama kali ibu hamil ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan Pelayanam yang sesuai standar. Dengan cakupan kunjungan K1 adalah 7.564 ibu hamil dari 8.271 sasaran atau 91,45% Cakupan kunjungan ibu hamil K4 diperoleh dari perhitungan persentase jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care (ANC) minimal 4 kali sesuai dengan standar (dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 1 kali pada trimester ke-2, dan 2 kali pada trimester ke-3) oleh tenaga kesehatan dibagi dengan estimasi jumlah ibu hamil di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Cakupan ibu hamil K4 pada tahun 2013 sebesar 88.37% (5.507 ibu hamil K4 dari 6.822 ibu hamil) sedangkan target pada tahun 2013 adalah 90%, masih jauh di bawah Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

16

target. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 adalah 72,23%, maka terjadi peningkatan. 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Cakupan

komplikasi

perhitungan

kebidanan

persentase

jumlah

yang

ditangani,

komplikasi

didapat

kebidanan

dari yang

mendapatkan penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yang kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan dibagi dengan estimasi jumlah ibu hamil beresiko di suatu wilayah pada kurun

waktu

tertentu.

penanganan/pemberian

tindakan

Penanganan terakhir

definitif untuk

adalah

menyelesaikan

permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. Cakupan komplikasi kebidanan ditangani pada tahun 2013 sebesar 62,39% (1.032 komplikasi kebidanan yang ditangani dari 1.364 ibu hamil beresiko) sedangkan target pada tahun 2013 adalah 80%, masih di bawah target. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 adalah 59,22%, maka terjadi penurunan 3. Cakupan Pertolongan Persalinan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, dihitung dari persentase jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten dibagi dengan jumlah seluruh ibu bersalin di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2013 sebesar 94,32%( 6.186 ibu bersalin dari 6.512 sasaran ibu bersalin di tahun 2013) dimana target pada tahun 2013 adalah 90%. Pencapaian untuk SPM ini sudah melebihi target dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu 86,52%

4. Cakupan Nifas Cakupan pelayanan nifas, dihitung dari jumlah ibu nifas yang memperoleh 3 (tiga) kali pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh ibu nifas di suatu wilayah pada Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

17

kurun waktu tertentu. Di Kabupaten Solok pada tahun 2013, ibu nifas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 5.908 ibu nifas dari sasaran ibu nifas sebanyak 6.512 atau sesebesar 90,72%. Dibandingkan dengan target pada tahun 2013 sebesar 80% maka pencapaian untuk cakupan pelayanan nifas ini sudah mencapai target dan mengalami peningkatan dari tahun 2012 yaitu 84,05%. 5. Cakupan Neonantus dengan Komplikasi yang Ditangani Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, diperoleh dari perhitungan persentase jumlah neonatus dengan komplikasi yang mendapat penanganan dibagi dengan jumlah keseluruhan neonatus yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Cakupan komplikasi neonatus yang ditangani pada tahun 2013 sebesar 36,57%

(369

neonatus dengan komplikasi yang ditangani dari 984 neonatus). Sedangkan target pada tahun 2013 adalah 80%, ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian untuk indicator SPM ini jauh dibawah target dan mengalami penurunan dari tahun 2012 yaitu 21,27% Kontribusi Pemerintah Daerah : 6. Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan kunjungan bayi, didapat dari perhitungan persentase jumlah bayi yang telah memperoleh 4 kali pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah bayi yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Diasumsikan bayi yang berusia 12 bulan telah mendapat 4 kali pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu memperoleh imunisasi lengkap, mendapatkan vitamin A 1 kali, dilakukan pemantauan tumbuh kembang sebanyak 4 kali dan kalau sakit dilakukan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Cakupan kunjungan bayi paripurna pada tahun 2013 sebesar 97.94%

(6015 bayi paripurna dari 7742 bayi)

sedangkan target pada tahun 2012 adalah 90%, sudah melampaui target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 adalah 77.69%, maka terjadi peningkatan, dapat dikatakan pencapaian indikator tersebut cukup namun demikian tetap diperlukan usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan cakupan. Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

18

7. Cakupan Desa/Kelurahan UCI Pada tahun 2013, pengisan data cakupan UCI dibagi 2 kategori. Pertama disebut dengan UCI individu, yang dimaksud adalah target bayi 100% harus terpenuhi 80%. Kedua disebut UCI antigen, yang dimaksud adalah perlindungan dini awal 95% dan kelengkapan 90%. Cakupan penemuan desa/kelurahan UCI antigen pada tahun 2013 sebesar 36.61% (149 jorong dari 407 jorong yang ada) sedangkan target pada tahun 2013 adalah 90%. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), diperoleh dari perhitungan persentase jumlah desa/kelurahan UCI dibagi dengan jumlah keseluruhan desa/kelurahan yang ada. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 adalah 58 % maka mengalami penurunan capaaian dan masih jauh dibawah target. 8. Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan pelayanan anak balita pada tahun 2013 sebesar 85,34% (24.782 anak balita mendapat pelayanan kesehatan dari 29.040 anak balita) sedangkan target pada tahun 2013 adalah 90%, hal ini berati SPM ini sudah mencapai belum mencapai target. Cakupan pelayanan anak balita yaitu pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan minimal 8 kali dalam setahun dan pemantauan perkembangan 2 kali setahun dan suplementasi vit A dosis tinggi 2 kali setahun yang tercatat di kohort anak balita dan pra sekolah, buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 adalah 87.2%, maka terjadi penurunan 9. Cakupan Pemberian MP ASI Bagi Balita Gakin Cakupan MP-ASI (Makanan Pendamping ASI) pada anak usia 6-24 bulan, sebanyak 100% (BGM Gakin). Prioritas diberikan pada balita usia 6-24 bulan BGM (Bawah Garis Merah) dari keluarga miskin. Cakupan MP-ASI pada balita gakin, diperoleh dari perhitungan persentase jumlah balita gakin yang mendapat MP-ASI dibagi dengan jumlah seluruh balita gakin yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan balita gakin secara keseluruhan, anggaran untuk penyediaan MP-ASI Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

19

tidak mencukupi, sehingga MP-ASI diprioritaskan pada balita BGM Gakin. Tahun 2013 cakupan pemberian MPASI yaitu 123 balita, dengan capaian sebesar 100%, sudah mencapai target 2013 sebesar 100%. 10. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, diperoleh dari perhitungan persentase jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Dalam kurun waktu 4 tahun balita gizi buruk yang ditemukan 100% mendapat perawatan. Kegiatan ini harus diikuti dengan surveilans gizi yang dilaksanakan, semakin dini ditemukan semakin mudah intervensinya. Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan tahun 2013 sebanyak 14 balita. Menurunnya angka tersebut, karena pada tahun 2013 tersedia dana untuk surveilans gizi, untuk penemuan kasus lebih dini. Di samping itu Taman Pemulihan Gizi masih dikembangkan untuk pemberian makanan tambahan bagi anak balita dibawah garis merah dan pemberdayaan keluarga sadar gizi salah satunya dengan penyuluhan kadarzi untuk keluarga mantan gizi buruk dan lomba kader kadarzi. Kegiatan tersebut berupa intervensi dan edukasi untuk mencegah dan menangani gizi buruk. 11. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/MI kelas 1 adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan dan tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/MI kelas 1 pada tahun 2013 sebesar 88.26% sedangkan target pada tahun 2013 adalah 50%, Ini dapat dilihat bahwa capaian untuk indikator ini sudah melebihi dari target 12. Cakupan Peserta KB Aktif Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

20

Cakupan peserta KB aktif, didapat dari perhitungan persentase jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ada pada kurun waktu tertentu. Cakupan KB aktif pada tahun 2012 sebesar 76.83% (43.165 peserta KB aktif dari 61.000 PUS) sedangkan target pada tahun 2012 adalah 75%, hal ini masih di bawah target. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 adalah 70,47%, maka terjadi peningkatan. 13. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit 1) Penemuan Penderita AFP Target cakupan penemuan penderita penyakit AFP penduduk usia ≤ 15 tahun pada tahun 2013 adalah ≥ 2 penduduk. Kasus AFP adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya flaccid (layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa. Pada tahun 2013 ditemukan 3 penderita AFP dari 109.900 penduduk usia ≤ 15 tahun. 2) Penemuan penderita pneumonia balita Cakupan penemuan pneumonia balita pada tahun 2013 sebanyak 645 kasus pneumonia balita dari 3.612 perkiraan penderita pneumonia balita (17.86%). Masih jauh dibawah target tahun 2013 yaitu 70% 3) Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif Penyakit TBC merupakan penyakit menular kronis yang menular secara langsung. Di Indonesia penyakit TBC merupakan masalah utama kesehatan masyarakat. Jumlah penderita TBC di Indonesia nomor 3 terbanyak di dunia dan penyakit TBC merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah penyakit Kardiovaskuler dan penyakit saluran pernapasan. Khusus untuk penderita TB Paru di Kabupaten Solok selama tahun 2013 ditemui 270 penderita TB Paru (+) dari 574 jumlah perkiraan penderita BTA (+) atau sebesar 47,04% sudah melebihi target tahun 2013 yaitu 20%

4) Penemuan dan penanganan penderita DBD Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

21

Pada tahun 2013 pencapaian penemuan dan penanganan penderita DBD sebanyak 42 penderita Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dalam rangka menekan jumlah penderita DBD setiap tahunnya, antara lain adalah menyebarluaskan informasi melalui penyuluhan langsung dengan membagikan leaflet kepada masyarakat, melakukan penyelidikan epidemiologi dilokasi kasus DBD, melakukan fogging pada kasus DBD dan memberikan abatisasi 5) Penanganan penderita diare Di Kabupaten Kabupaten Solok pada tahun 2013 tidak ditemui KLB Diare. Hal ini disebabkan oleh karena faktor lingkungan, gizi, kependudukan, pendidikan, keadaan sosial ekonomi dan perilaku masyarakat yang cukup menyadari bahwa penyakit diare dapat ditularkan karena salah satu faktor yang diatas. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka kesakitan Diare ini. Jumlah penderita diare pada tahun 2013 ini sebanyak 7.282 kasus dan semuanya telah ditangani dengan baik. 14. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan dasar bagi maskin merupakan jumlah kunjungan baru dan lama masyarakat miskin diwilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Di Kabupaten Solok terdapat dua program jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Pemerintah telah menetapkan SPM bahwa persentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan harus dicapai 100%. Jumlah masyarakat miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan di Kabupaten Solok Tahun 2013 adalah 9.440 masyarakat miskin dan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap sebanyak 50 masyarakat miskin dari 111.176 masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Solok Tahun 2013. Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

22

B. Pelayanan Kesehatan Rujukan Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan rujukan pasien bagi masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2013 cakupan kunjungan pelayanan kesehatan rujukan

bagi masyarakat miskin di

Kabupaten Solok adalah 3.209 yang terdiri dari 2.592 rawat jalan dan 617 rawat inap dari 111.176 jumlah masyarakt miskin di Kabupaten Solok Tahun 2013 C. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Kejadian Luar Biasa / KLB Cakupan penemuan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam pada tahun 2013 tercapai 100% yaitu 2 KLB . Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam, diperoleh dari jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam dibagi dengan jumlah kelurahan dengan KLB yang ada pada kurun waktu yang sama. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB (Kejadian Luar Biasa) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam sudah 100%. Karena adanya peningkatan kinerja petugas surveilans di tingkat puskesmas sehingga aktif melaporkan dan melacak, hal ini dikarenakan pengetahuan petugas semakin baik akan definisi operasional KLB dan cara menanggulanginya. D. Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan Siaga Aktif adalah desa atau yang disebut dengan nama lain jorong yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa Nagari (Poskesri), atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), atau sarana kesehatan lainnya, serta penduduknya mengembangkan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan

bencana,

serta

penyehatan

lingkungan

sehingga


23

masyarakatnya menjadi Siaga Aktif. Kabupaten Solok pada Tahun 2013 adalah jorong siaga aktif sebesar 75.46% (206 jorong dari 273 jorong yang ada)

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

1. SEJAUHMANA TINGKAT KINERJA PELAYANAN SKPD DAN HAL KRITIS YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN SKPD Isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Solok berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Solok tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: i.

Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas Merata Adil dan Terjangkau a. Akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada umumnya sudah memadai seperti dijelaskan di atas, namun akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas belum merata di seluruh Kabupaten Solok, seperti masih terbatasnya sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di Daerah Tertinggal Terpencil seperti Puskesmas Batu Bajanjang yang jarak dan jangkauannya jauh dari Ibukota Kabupaten Solok. Bagi masyarakat keterbatasan akses juga disebabkan karena kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur seperti jalan yang masih buruk dan becek, serta tenaga kesehatan yang masih kurang. b. Indikator kesehatan Berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kementerian Kesehatan 20052009 Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan menurun dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI, 2007). Prevalensi gizi kurang pada balita, menurun dari 25,8% pada akhir tahun 2003 menjadi sebesar


24

18,4% pada tahun 2007 (Riskesdas, 2007). Angka Kematian Bayi (AKB) menurun dari 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI, 2007). Sejalan dengan penurunan Angka Kematian Bayi, Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 66,2 tahun pada tahun 2004 menjadi 70,5 tahun pada tahun 2007. Sedangkan di Kabupaten Solok Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan pada tiga tahun terakhir pada umumnya masih belum mencapai target seperti tahun 2011 dimana targetnya

102/100.000 KH sedangkan

realisasinya 150/100.000 KH atau capaian kinerjanya sebanyak 68% hal ini disebabkan karena berbagai factor baik factor internal maupun eksternal seperti masih rendahnya tingkat pengetahuan ibu untuk melahirkan pada tenaga kesehatan. Sedangkan untuk AKB telah jauh mencapai target (BAB VI). c. Masalah yang menghambat akses pelayanan kesehatan dasar (SDM, Sarana dan prasarana dan lain-lain) Di Kabupaten Solok, sumberdaya kesehatan pada umumnya telah mencukupi tetapi distribusinya tidak merata pada tiap puskesmas terutama penempatan tenaga kesehatan untuk jorong yang jauh dari puskesmas (Daerah sangat terpencil dan terpencil) karena factor geografis dan infrastruktur. Banyak puskesmas belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan masyarakat. Keterbatasan ini diperburuk oleh distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Pada tahun 2013 banyak tenaga kesehatan khususnya di Poskeri terutama didaerah terpencil ( Puskesmas Talang Babungo, Puskesmas Sirukam dan Puskesmas Batu Bajanjang) ii.

Pemberdayaan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat Pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup sehat ditinjau dilihat secara umum terdiri dari: a. Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan


25

Pada tahun 2013 pertolongan persalinan d Kabupaten Solok sudah banyak yang ditolong oleh tenaga kesehatan tetapi masih ada yg ditolong oleh dukun beranak terutama didaerah terpencil b. Bayi diberi Asi Eklusif Untuk pemberian Asi Eksklusif di kabupaten solok juga masih rendah karena kurangnya pengetahuan dan kesedaran masyarakat akan pentingnya pemberian Asi eksklusif c. Mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan Dikabupaten Solok seluruh masyarakat miskin sudah mempunyai Jaminan Kesehatan ( Jamkesmas dan Jamkesda) d. Ketersediaan air bersih Masyarakat di kabupaten solok e. Ketersediaan jamban sehat f. Kesesuaian luas lantai dengan jumlah penghuni g. Lantai rumah bukan tanah h. Kebiasaaan masyarakat merokok dalam rumah Sebagian besar penduduk di kabupaten solok belum berprilaku sehat seperti kebiasan meroklok artinya sebagian besar masyarakat berpotensi menderita penyakit akibat merokok.

iii.

i.

Melakukan aktifitas fisik setiap hari

j.

Makan buah dan sayur setiap hari

Peningkatan Kualitas Manajemen dan Standar Pelayanan Kesehatan a. Gambaran kondisi manajemen pelayanan kesehatan dari Kecamatan ke Puskesmas dan jaringannya di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok adalah masih belum memenuhi standar yang sebabkan boleh berbagai factor baik internal (tenaga kesehata) maupun eksternal (geografis).

iv.

Pembangunan Lingkungan yang Sehat Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kesehatan adalah faktor lingkungan yang meliputi akses masyarakat terhadap sanitasi dasar ( rumah sehat, sarana air bersih, jamban,sampah

serta


26

Pembuangan air limbah), Tempat- tempat Umum, Tempat pengelolaan Makanan serta Tempat Pengelolaan Pestisida. Data kesehatan lingkungan Kabupaten Solok Tahun 2010 antara lain capaian pelayanan air minum Kabupaten Solok Tahun 2010 66,95 % diatas rata-rata capaian propinsi Sumatera Barat (41,92 %) dan di bawah target nasional

(70 %),

sedangkan capaian pelayanan sanitasi dasar sebesar 27,47 % jauh dibawah target Propinsi (44,26 %) dan nasional (65 %). Masyarakat menggunakan jamban sehat 2010 adalah 19,81 % dibawah target propinsi (66 %), sedangkan capaian tahun 2011 adalah 27,47 % , masih dibawah target propinsi (67 %). Sanitasi Pasar, dari 36 buah pasar yang ada di Kabupaten Solok belum ada satupun yang menjadi pasar sehat. Rumah sehat tahun 2010 sebesar 24,92 % dibawah target propinsi dan Kabupaten (70% ) sedangkan Tahun 2011 adalah 23,73 % dibawah target propinsi dan Kabupaten (73 %). Tempat pengelolaan makanan 2011 yang memenuhi syarat 16,38 % dibawah target (60 %). Perilaku masyarakat yang mendukung pola hidup bersih dan sehat merupakan salah satu faktor untuk mendukung

peningkatan status

kesehatan. Beberapa perilaku masyarakat yang kurang sehat dapat dilihat antara lain melalui kebiasaan merokok dan rendahnya pemberian air susu ibu (ekslusif). Akibat dari kondisi kesehatan lingkungan yang masih di bawah target tersebut berujung pada rendahnya kondisi kesehatan masyarakat antara lain disparitas status kesehatan antara variasi ekonomi pedesaan dan pinggiran kota, beban ganda penyakit yaitu peningkatan masalah penyakit menular yang juga diikuti penyakit tidak menular. Hal ini bisa dilihat dari tingginya penyakit ISPA, diare, DBD, Chikungunya dan lainnya. Pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular kronik dan degenerative seperti penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, diabetes mellitus dan kanker. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap jumlah serta jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat di masa datang. Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

27

2. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM MENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan sasaran yang ditinjau dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) factor yang menghambat yaitu : a. Keterbatasan akses terhadap makanan yang bergizi dan layanan kesehatan menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat kesehatan masyarakat Indonesia. b. Keterbatasan ekonomi sering menjadi penyebab masyarakat tak mampu memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. c. Terbatasnya kemampuan dan ketrampilan petugas dalam pelayanan kesehatan perinatal termasuk penatalaksanaan kegawat-daruratan. d. Masih

kurangnya

jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan

perinatal yang menyebabkan belum terjaminnya keselamatan bayi baru lahir serta pelaksanaan perawatan pada bayi baru lahir masih belum seperti yang diharapkan. e. Mekanisme

rujukan

medis

pada

saat

ini

masih

belum

mendukung upaya menurunkan kematian perinatal di suatu wilayah oleh karena banyaknya faktor teknis dan non teknis yang berada di luar batas kemampuan petugas kesehatan.

Faktor-faktor

pendorong dalam langkah pelaksanaan pembangunan

kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu hamil diantaranya adalah sebagai berikut : aPemerintah telah melakukan pembentukan desa siaga sebagai upaya penurunan angka kematian ibu dengan adanya Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bidang kesehatan. c. Terciptanya strategi Menyelamatkan Persalinan Sehat (Making Pregnancy Safer) dan buku KIA. Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

28

d.

Pemerataan menjangkau

penempatan seluruh

tenaga

lapisan

kesehatan

masyarakat

untuk

sehingga

dapat derajat

kesehatan masyarakat khususnya ibu hamil dapat meningkat.

3.

DAMPAK TERHADAP VISI DAN MISI KEPALA DAERAH, TERHADAP

CAPAIAN

PROGRAM

NASIONAL/

INTERNASIONAL

A. Visi Dinas Kesehatan Adapun Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dalam lima tahun kedepan adalah

“Masyarakat

Kabupaten

Solok

Sehat,

yang

Mandiri

dan

Berkeadilan”.

B. Misi Dinas Kesehatan Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut maka Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Solok sebagai berikut : 1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat 2. Melindungi Kesehatan Masyarakat dengan Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan 3. Menjamin Ketersediaan dan Pemerataan Sumberdaya Kesehatan 4. Melaksanakan Tatakelola Kepemerintahan yang Baik

Tujuan Dinas Kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Berdasarkan tujuan di atas maka sasaran yang akan dicapai adalah : 1. Peningkatan Kualitas Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan indicator : Indikator MDGs 1. Menurunnya angka kematian balita 2. Menurunnya angka kematian bayi dari 31 menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup; Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

29

3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 104 menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup; 4. Peningkatan cakupan penduduk 15 tahun keatas mendapat pengetahuan tentang HIV dan AIDS 5. Peningkatan cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan 6. Peningkatan cakupan penemuan kasus TBC Baru 7. Peningkatan Pelayanan angka kekurangan gizi balita

Indikator SPM Bidang Kesehatan : a. Cakupan kunjungan K4 Ibu Hamil menjadi 95 % di tahun 2015 b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menjadi 80 % ditahun 2015 8. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih sebesar 90% ditahun 2015 9. Cakupan kunjungan nifas menjadi 90 % ditahun 2015 10. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 80 % ditahun 2010 11. Cakupan kunjungan bayi sebesar 90 % ditahun 2015 12. Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Immunization ) sebesar 100 % ditahun 2010 13. Cakupan pelayanan anak balita sebesar 90 % ditahun 2010 14. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat sebesar 100 % ditahun 2010 15. Cakupan peserta KB aktif sebesar 70 % ditahun 2010 16. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit dengan: 

Penemuan penderita baru TB BTA positif sebesar 100 % ditahun 2010



penduduk Menurunnya kasus AFP (Annual Paracite IndexAFP) kurang dari 2 menjadi 1 per 1.00.000 penduduk dibawah 15 tahun


30



Penemuan penderita pneumonia balita sebesar 100 % di tahun 2010



Cakupan penderia DBD yang ditangani sebesar 100 % tiap tahunnya



Penemuan penderia diare sebesar 100 % di tahun 2010

17. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin menjadi 100 % pada tahun 2015 18. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin menjadi 100 % pada tahun2015 19. Cakupan

desa/kelurahan

mengalami

KLB

yang

dilakukan

penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam menjadi 100 % ditahun 2015 20. Cakupan desa siaga aktif menjadi 80 % ditahun 2015 2. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, dengan indicator Indikator MDGs a.

Angka kekurangan gizi balita

b.

Cakupan pemberian MP ASI pada anak usia 6 – 24 bulan gakin sebesar 100 % ditahun 2010

c.

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100 % ditahun 2010

4.

TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN SKPD

Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan didasarkan pada arah dan kebijakan dan strategi yang tercantum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

tahun

2011-2015

dan

RPJMN

2010-2014

dengan

memperhatikan permasalahan kesehatan yang telah diidentifikasi melalui hasil review pelaksanaan pembangunan kesehatan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan periode tahun 2011-2015, perencanaan program dan kegiatan secara keseluruhan telah dicantumkan di dalam rencana strategis dinas Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

31

kesehatan. Namun untuk menjamin terlaksananya berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar didalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya yang bersifat reformatif dan akseleratif. Upaya kesehatan tersebut juga ditujukan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah, gender, dan antar tingkat sosial ekonomi melalui: (a) pemilihan kebijakan yang lebih membantu kelompok miskin dan daerah yang tertinggal; (b) pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak kepada kelompok miskin dan daerah tertinggal; (c) pengembangan instrument untuk memonitor kesenjangan antar wilayah dan antar tingkat social ekonomi dan (d) peningkatan advokasi dan capacity building bagi daerah yang tertinggal. Selain itu untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, kedepan focus prioritas pembangunan Sumatera Barat bidang kesehatan didukung oleh peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, system informasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, ketersediaan obat dan vaksin, penyediaan sumberdaya kesehatan, penyediaan peralatan kesehatan, promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui: a. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan kesehatan; b. Pengembangan perencanaan pembangunan kesehatan berbasis wilayah; c. Penguat peraturan perundang pembangunan kesehatan; d. Penataan dan pengembangan system informasi kesehatan untuk menjamin ketersedian data dan informasi kesehatan melalui pengaturan system informasi yang komprehensif dan pengembangan jejaring; e. Pengembangan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatandalam bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, rancang bangun alat kesehatan dan penyediaan bahan baku obat; f. Peningkatan penampisan teknologi kesehatan dari dalam dan luar negeri yang cost effective; g. Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif; Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

32

h. Peningkatan pembiayaan kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran luaran dan sasaran hasil; i. Peningkatan pembiayaan kesehatan di daerah untuk mencapai indicator SPM dan Universal coverage; j. Penguatan advokasi untuk peningkatan pembiayaan kesehatan; k. Pengembangan kemitraan dengan penyediaan pelayanan masyarakat dan swasta; l. Peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran; m. Peningkatan biaya operasional Puskesmas dalam rangka peningkatan kegiatan preventif dan promotif dengan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). n. Peningkatan kelembagaan dan tatakelola upaya kesehatan yang baik (Good governance); o. Peningkatan kualitas lingkungan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular; p. Peningkatan manajemen kesiapsiagaan penaggulangan bencana; q. Peningkatan mutu pendidikan dan kualitas pelatihan tebaga kesehatan; r. Peningkatan akreditasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; s. Peningkatan pemantauan surveilence gizi; t. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk UKBM.

5.

FORMULASI ISU – ISU PENTING BERUPA REKOMENDASI DAN

CATATAN

YANG

STRATEGIS

UNTUK

DITINDAK

LANJUTI DALAM PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN YANG DIRENCANAKAN a. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat akan dicapai melalui : 

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar



Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan kesehatan di semua tingkatan


33



Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/ miskin



Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada setiap ini



Peningkatan upaya promosi kesehatan



Responsive terhadap krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa



Peningkatan dan pengembangan SDM serta pemerataan penempatan tenaga kesehatan



Peningkatan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan serta kualitas obat



Peningkatan upaya – upaya penurunan tingkat kematian ibu dan anak melalui KIA

Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar kuratif termasuk layanan kesehatan rujukan bagi seluruh masyarakat yang didukung dengan kemudahan akses baik jarak maupun pembiayaan; menfokuskan pada upaya percepatan pembangunan kesehatan didaerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) agar mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan dan berkurangnya disparitas status kesehatan antar wilayah;

mengutamakan

upaya

promotif

dan

preventif

untuk

meningkatkan kualitas manusia yang sehat (fisik, mental, social) dan mengurangi angka kesakitan; meningkatkan penguasaan dan pemanfaan ilmu pengatahuan dan teknologi di bidang kesehatan melalui kajian, penelitian, pengembangan dan penerapan; menyediakan biaya operasional untuk puskesmas sehingga mampu melaksanakan pelayanan prventif dan promotif di Puskesmas, menuju inovasi upaya pelayanan kesehatan berkelanjutan, melalui reformasi upaya kesehatan sehingga tercapai pelayanan kesehatan yang berdayaguna dan behasil guna.


34

Fokus : 1) Meningkatkan kualitas, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar; 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di bawah lima tahun dengan memperkuat program yang sudah berjalan seperti posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi missal seperti DPT dapat dilakukan secara efektiv sehingga penurunan tingkat kematian bayi dan balita dalam MDGs dapat lebih cepat tercapai. 3) Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, pencegahan penyekit menular seperti HIV/ AIDS, malaria dan TBC. 4) Mengurangi prevalensi gizi buruk balita dengan mempertkuat institusi

yang

ada

seperti

Puskesmas

dan

posyandu,

polindes/poskesri; 5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan

etika

dan

menjaga

kepentingan

dan

perlingdungan

masyarakat awam dari malpraktek dokter dan RS yang tidak bertanggung jawab. 6) Meningkakan pelayanan kesehatan haji, kesehatan kerja, matra dan pengobatan tradisional altermatif; 7) Meningkatkan kesiapan untuk evakuasi, perawatan dan pengobatan masyarakat di daerah korban bencana alam. 8) Meningkatkan kesehatan jiwa melalui penguatan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, pelayanan kesehatan jiwa dasar, pelayanan kesehatan jiwa rujukan yang berdasarkan evidence based. 9) Peningkatan dan pengautan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar antara lain melalui revitalisasi puskesmas, posyandu, dokter keluarga dan lain-lain. 10) Meningkatkan kemampuan RS dan puskesmas dalam mengantisipasi pencapaian universal coverage,

peningkatan

mutu pelayanan

kesehatan, rehabilitasi pasca bencana dan peningkatan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK); Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

35

11) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan struktur pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga alur rujukan dari pelayanan primer, sekunder dan tersier dapat terlaksana sesuai dengan proporsi dan kompetensi sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna. 12) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik fisik dan ketenagaan. 13) Meningkatkan utilisasi fasilitas pelayanan kesehatan termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta. 14) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi lansia dan penduduk di daerah rawan bencana. 15) Pengembangan

inovasi

pelayanan

kesehatan

sesuai

masalah

mendesak setempat, misalnya kesehatan perkotaan dan kesehatan kerja. b. Peningkatan Kecukupan dan kualitas gizi masyarakat 

Peningkatan pelayanan dan penyuluhan gizi



Peningkatan penanganan gizi buruk

Keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa ditentukan oleh ketersedian sumber daya manusia (SDM yang berkualitas), yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yng kuat dan kesehatan yang prima disamping penguasaan terhadap ilmu penegetahuan dan teknologi. Tingginya angka kematian ini juga dampak dari kekurangan gizi pada penduduk. Mulai dari bayi dilahirkan, masalahnya sudah mulai muncul. Jika status gizi penduduk dapat diperbaiki, maka status kesehatan juga dapat tercapai dan penurunan status gizi tergantung dari banyak factor Banyak hal yang harus diperbuat untuk melaksanakan program perbaikan gizi, mulai dari ketersediaan data dan informasi secara periodic untuk dapat digunakan dalam perencanaan program yang benar dan efektif, melakukan penanggulangan program perbaikan gizi dan kesehatan yang bersifat preventif untuk jangka panjang, sementara Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

36

dapat diberikan pada kelompok masyarakat yag benar – benar membutuhkan

2.5.

PENELAAHAN

USULAN

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

MASYARAKAT

1. PENJELASAN

TENTANG

PROSES

BAGAIMANA

USULAN

PROGRAM/ KEGIATAN USULAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERSEBUT DIPEROLEH Dalam menyusun program/kegiatan, juga harus diperhatikan usulan program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan kesehatan maupun dari musrenbang nagari, kecamatan dan kabupaten Namun dalam proses perencanaan tersebut tetap ditemui perbedaan antara rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.hal ini disebabkan karena adanya beberapa kebijakan yang sifat pekerjaan mendesak

2. PENJELASAN KESESUAIAN USULAN TERSEBUT DIKAITKAN DENGAN ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD Dalam penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis 2011-2015 dimulai dengan menetukan kebutuhan prioritas yang tertuang dalam Musrenbang. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Solok dalam melaksanakan Urusan Pemerintah bidang Kesehatan.


37

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan (2011-2015) diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau terutama pada kelompok menengah kebawah guna mendukung pencapaian MDGs2015 dengan sasaran pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok disusun dengan maksud untuk menyatukan VISI dan MISI serta orientasi seluruh aparat perencana yang ada di Dinas Kesehatan, agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Solok. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Solok adalah : 1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing – masing. 2. Sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan. 3. Sebagai alat evaluasi capaian dan kinerja Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.


38

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN a. FAKTOR- FAKTOR YANG MENJADI BAHAN PERTIMBANGAN TERHADAP RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN Dinas Kesehatan Kabupaten Solok telah menetapkan program dan Kegiatan untuk tahun 2015 dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah 2. Pencapaian MDGs 3. Pengentasan kemiskinan 4. Pencapaian SPM

b. URAIAN

GARIS

BESAR

MENGENAI

REKAPITULASI

PROGRAM DAN KEGIATAN, ANTARA LAIN MELIPUTI : 

Dengan jumlah 13 program dan 25 kegiatan, yaitu, 1.

Program Pelayanan Admistrasi Perkatoran o Pelayanan Administarsi Perkatoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur o Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana aparatur o Pengadaan sarana dan prasarana

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur o Pengadaan pakaian khusus harai – hari tertentu

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur o Peningkatan Sumber Daya aparatur

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan o Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

6.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan o Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan o Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan rumah Sakit


39

7.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat o Pelayanan

Kesehatan

Penduduk

Miskin

di

Puskesmas dan Jaringannya o Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya o Peningkatan

Pelayanan

dan

Penanggulangan

Masalah Kesehatan o Penunjang Operasional UPT 8.

Program Pengawasan Obat dan Makanan o Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

9.

Prigram Pengembangan Obat Asli Indonesia o Peningkatan Promosi Obat Bahan aalam Indonesia di dalam di Luar Negeri

10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat o Penegembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat o Penyusunan Peta Informasi Kurang Gizi o Pemeberian Tambahan Makanan dan Vitamin o Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan Kekurangan zat Gizi Mikro lainnya o Pemberdayaan Masyarakat untk mencapai keluarga Sadar Gizi 12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat o Pengakjian Pengembangan Lingkungan Sehat 13. Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penayakit

Menular Rencana Kerja Dinkes Kab. Solok

40

o Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk o Pelayanan

Pencegahan

dan

Penanggulangan

penyakit menular o Peningkatan

Survelance

Epidemiolgi

dan

Penanggulangan wabah o Peningkatan Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) pencehgahan dan pemberantasan penyakit.



Penyebaran lokasi program



Total kebutuhan dana / pagu Rp. 28.163.741.602,-


41

BAB IV PENUTUP

Rencana kerja pada dasranya merupakan pedoman bagi organisasi dalkam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai alat pengendali menajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Lebih dari itu dengan danya renja akan dapat menjadi sarana mewujudkan akuntabilitas dinas kesehatan kabupaten solok dalam memberikan pelayanan publik dengan telah ditetapkan renja dinas kesehatan kabupeten solok seperti yang dikemukan pada bab sbelumnya, diharapkan akn lebih meningkatkan kinerja dinas kesehatan dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya. Disadari bahwa pelaksanaan renja dinas kesehatan kabupaten solok sangat tergantung dari kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja dinas kesehatan kabupaten solok. Diharapkan dengan danya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan visi dinas kesehatan kabuaten tahun 2011 s/d 2015 yaitu” Masyarakat Kabupaten Solok Mandiri dan Berkeadilan” Perwujudan visi dinas kesehatan kabupaten solok pada akhirnya diharapkan juga akan memeberi kontribusi mencapaian visi, misi kepala daerah kabupten solok tahun 2011-2015. Terima kasih

Arosuka,

Februari 2014

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK

dr. H. MIRSAL B, M.Epid Nip. 19590206 198701 1 001


42

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan Kabupaten Solok

Nama SKPD

: Dinas Kesehatan

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program ( Outcome)/Kegiatan (output)

1

2

3

1

4

URUSAN WAJIB

1

02

1

02

1

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2015

02

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)

Target renja SKPD tahun (n-2)

Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)

Tingkat Realisasi (%)

5

6

7

8=(7/6)

2011

2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

9

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

2013 #DIV/0!

0

#DIV/0!

KESEHATAN xx

xx

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

15

15

01

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin

100%

#DIV/0!

0

#DIV/0!

0

0


43

02

xx

15

1

02

xx

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

16

Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya

02

1

02

xx

xx

16

04

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

1

01

03

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Meningkatnya penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal

Terjaminnya pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat Meningkatnya pengetahuan petugas melaksanakan validasi kepesertaan jaminan kesehatan Terjaminnya yankesda dan rujukan Tersedianya sarana dan prasarana fisik Puskesmas dan jaringannya, Rehab dan Perbaikan Pusk, Pustu dan rumah dokter

70%

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

171.100

4.000

33.730

33.730

100

33.370

71.100

0

7 jenis

4 jenis

7 jenis

2 jenis

0,33

7 jenis

13

2


44

1

1

02

02

1

02

1

02

1

xx

xx

16

16

10

11

16

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

xx

16

xx

17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

17

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

02 xx

02

Penunjang Operasional UPT

Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi dan korban bencana alam

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil

#DIV/0!

0

#DIV/0!

Diperolehnya rekomendasi ( hasil audit) kematian ibu dan bayi Baru lahir,

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

Terselenggaranya ANC terpadu di Puskesmas, terselenggaranya P4K dan termonitornya pelaksanaan program kesehatan secara berkala Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, IFK dan Labkesda

Meningkatnya pengawasan pemantauan makanan dan minuman yang beredar di pasaran


45

1

02 18

Program Perngembangan Obat asli indonesia

xx

18

Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan luar negeri

xx

19

xx

19

xx 1

1

1

1

02

02

1

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

02 01

02

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

xx

20

01

Penyusunan Peta informasi masyarakat Kurang Gizi

xx

20

03

xx 1

01

02

02

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

1

02

xx

21

Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat Asli Indonesia

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Terlaksananya informasi sadar hidup sehat

Tersedianya datan status gizi balita dan Tersedianya peta informasi status gizi

Meniningkatnya pencapaian indikator kinerja program gizi

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!


46

1

1

1

02

02

02

xx

xx

xx

21

01

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

22

22

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengelola Depot Air Minum dalam melakukan pengawasat terhadap Depot Air Minum yang ada di Kab.Solok Meningkatnya pengetahuaan dan ketrampilan sanitarian puskesmas, Bidan jorong dan tokoh masyarakat dalam kegiatan Pemicuan CLTS di Kab.Solok Terevaluasinya program kesehatan lingkungan

05

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Terevaluasinya kegiatan penyehatan lingkungan, Surveilans, Imunisasi Kusta, TBC dan P2B2

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!


47

1

1

02

02

xx

23

xx

23

07

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

#DIV/0!

0

#DIV/0!

Pengendalian/pengawasan pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

#DIV/0!

Tersedianya SOP dan Perizinan Diperolehnya Tenaga Kesehatan Teladan

1

02

xx

29

1

02

xx

29

1

1

02

02

xx

xx

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

04

Terlatihnya pengelola kesehatan anak untuk SDIDTK

Program pengembangan, peningkatan, pemantapan, pengelolaan data dan profil kesehatan

33

33

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

01

Sistem informasi kesehatan

Tersedianya data dan meningkatnya pengawasan SIK terintegrasi


48

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents