BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tergambar semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sejak diberlakukannya UndangUndang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintahan perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki, kreatifitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah itu. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah daerah tingkat kabupaten diberi kewenangan dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Kewajiban itu dapat dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya secara efesien dan efektif dengan menganut prinsip pengelolaan transparan dan akuntabel.
Universitas Sumatera Utara
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku , efesien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Bertitik tolak dari hasil pembangunan yang akan dicapai dengan memperhatikan fasilitas keterbatasan sumber daya yang ada maka dalam rangka mencapai tujuan pembangunan baik lingkup daerah maupun nasional perlu mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efesien dan efektif dengan disertai pengawasan dan pengendalian yang ketat baik yang dilakukan oleh aparat tingkat pusat maupun tingkat daerah serta jajarannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintahan pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, fungsi distribusi pembangunan dan fungsi stabilisasi yang meliputi, pertahanan keamanan dan ekonomi moneter. Menurut Devas, (1989) hubungan keuangan pusat dan daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan tertentu antara tingkat pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan untuk menutupi pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan itu. Tujuan utama hubungan pusat dan daerah untuk mencapai perimbangan antara pembagian potensi dan sumber daya dapat sesuai dengan peranan yang dimainkan oleh pemerintah daerah.
Universitas Sumatera Utara
Mahi, (2000) mengemukakan bahwa, untuk menentukan besarnya ketersediaan dana antar pemerintah daerah digunakan prinsip kebutuhan daerah melalui pembagian fungsi yang direfleksikan dalam kebijaksanaan otonomi daerah, yang didalamnya mengatur mengenai pembagian kewenangan sekaligus pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah wajib melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara hukum kewenangan Pegelolaan keuangan daerah dikabupaten Aceh Singkil dilakukan oleh Kepala Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan, Penganggaran dan Pengawasan Keuangan serta tata cara Penyusunan APBD, untuk itu kepala daerah mendelegasikan sepenuhnya atau sebagian wewenangnya kepada sekretaris daerah dan dilaksanakan oleh bagian keuangan sekretariat daerah. Adapun
kewenanagan Kepala Daerah dalam hal pengelolaan keuangan
daerah yaitu : a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran / pengguna barang; d. Menetapkan bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran; e. Menetapkan
pejabat
yang
bertugas
melakukan
pemungutan
Universitas Sumatera Utara
penerimaan daerah; f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Dalam melaksanakan pemerintahan, Pemerintah Daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Sumbersumber dana dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu tolok ukur kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan Otonomi Daerah, disamping itu juga cerminan dari kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah meskipun dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dari tahun ke tahun penerimaannya selalu mengalami peningkatan namun kondisinya belum memadai. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur lapisan masyarakat, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga peran pemerintah
Universitas Sumatera Utara
adalah sebagai katalisator dan fasilitatator, karena pihak pemerintah daerah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator tentunya membutuhkan sarana dan fasilitas pendukung dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan. Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek yang merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan apabila pemerintah pusat menjadikan pendapatan asli daerah sebagai kriteria utama dalam pemberian otonomi daerah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban terhadap publik yang merupakan stakeholder perlu menjadi perhatian agar dana yang ada digunakan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkaitan langsung dengan kebijakan keuangan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Singkil pada era otonomi daerah.
1.2
Perumusan Masalah Perumusan Permasalahan yang hendak dianalisis dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Singkil. 2. Apakah pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran mempengaruhi tingkat efesiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada era otonomi. 3. Bagaimanakah pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan
Universitas Sumatera Utara
ekonomi Kabupaten Aceh Singkil.
1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Singkil pada era otonomi daerah. 2. Untuk menganalisis pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. 3. Untuk menganalisis hubungan antara realisasi pendapatan daerah dan realisasi pengeluaran dari Tahun anggaran 2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2006 terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Singkil.
1.4
Manfaat Penelitian Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :
1. Sabagai bahan untuk menambah wawasan penulis terutama lagi bermanfaat dalam mengelola keuangan daerah pada masa-masa yang akan datang terkait dengan pekerjaan dan tugas penulis. 2. Bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengenai tingkat efesien pengelolaan keuangan daerah. 3. Memberikan acuan bagi penelitian selanjutnya terutama yang berminat dalam meneliti efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada era otonomi daerah.
Universitas Sumatera Utara
