BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentudengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya yang ada. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif,terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen diamanatkan dalam

perencanaan

pembangunan

daerah,

sebagaimana

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanan jangka menengah (5 tahun), dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainuntuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah. Gubernur bertanggungjawab

sebagai atas

wakil

pemerintah

penyelenggaraan

di

wilayah

pemerintahan

provinsi

umum

di

provinsi.Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan beberapa peraturan daerah sebagai landasan pembentukan perangkat daerah. Salah satu diantara peraturan daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, yang juga mengatur tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Dalam peraturan lain, yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 tahun 2012, tanggal 28 Desember Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Prov. Jabar 2013-2018

1

2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok

“Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik”. Dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut, sejalan perubahan dan untuk terselenggaranya good governance dan clean goverment yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate maka perlu dilakukan perencanaan strategis.Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan

strategis

atau

RENSTRA

merupakan

suatu

proses

yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin terjadi. Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2013-2018.Oleh karena itu perencanaan strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018.

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan RENSTRA 2013-2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat didasarkan kepada : a. Landasan Ideologi Pancasila. b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. c. Landasan Operasional, terdiri dari :

Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Prov. Jabar 2013-2018

2

1)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

4)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5)

Undang-undang Keuangan

antara

Nomor

33

Pemerintah

Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat

dan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6)

Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Prov. Jabar 2013-2018

3

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

8)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);

9)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah; 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14) Kesepakatan Mendagri dan Kapolri Nomor 119 Tahun 2002 tentang Kerjasama Pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Kamtibmas; 15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keamanan Stabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat;

Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Prov. Jabar 2013-2018

4

17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat; 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013, tanggal 10

Desember

2013, tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25); 20) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 tahun 2012, tanggal 28 Desember 2012, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat; 21) Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 050/03/Bapp Tahun 2011 tentang Pedoman Peyusunan Renstra OPD Provinsi Jawa Barat; 22) Keputusan Bersama antara Gubernur dan Kapolda Jabar Nomor 25 Tahun 2002, tentang Penyelenggaraam Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

1.3 Maksud dan Tujuan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Baratdalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Baratadalah menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Prov. Jabar 2013-2018

5

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yang sinergis dan terpadu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT Memuat struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya, dan kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Memuat isu-isu strategis yang dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis, dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dalam periode tahun 2013-2018. BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN Memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

BAB V

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk periode 2013-2018. BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT

Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Prov. Jabar 2013-2018

6

Menjelaskan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat,yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Prov. Jabar 2013-2018

7