Rencana Dan Program Kerja 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Rencana
Kerja
Satuan
Perangkat
Kerja
Daerah
(Renja SKPD)
merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD)
dalam
Perencanaan
pelaksanaan
Program
dan
Kegiatan Tahun yang akan datang dalam jangka 1 (satu) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu : a. Arah pelayanan yang akan didilaksanakan dan hendak dicapai SKPD dalam satu tahun kedepan atau tahun 2015; b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai Baik Program maupun Kegiatan. Demikian pula Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) sebagai bagian dari Rencana Jangka Pendek Tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KAbupaten Sukabumi, merupakan Dokumen Perencanaan Pendek yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan. (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas. Selain itu Renstra Dinas Koperindag merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang koperasi,
usaha
kecil
dan
menengah,
perindustrian
,RENJA
DISKOPERINDAG 2014 akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun bersangkutan
1 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKABUMI
Rencana Dan Program Kerja 2015
1.2.
Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
2.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
3.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
4.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
5.
Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) 6.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
7.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
2 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKABUMI
Rencana Dan Program Kerja 2015
8.
Undang-undang Pembangunan
Nomor Jangka
17
Tahun
Panjang
2007
Nasional
tentang Tahun
Rencana 2005-2025
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663) 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815)
3 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKABUMI
Rencana Dan Program Kerja 2015
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816) 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 20. Peraturan MenPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Urusan
Pemerintahan
yang
Menjadi
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi
Kewenangan
(Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1) 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Rencana
Kabupaten
Pembangunan
Sukabumi
Tahun
Jangka
2005-2025
Panjang
Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13) 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 24. Peraturan Daerah
Kabupaten
Sukabumi
Nomor
25 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi
4 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKABUMI
Rencana Dan Program Kerja 2015
1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014 dimaksudkan untuk : a. Memberikan
arah
dan
pedoman
bagi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam pelaksaan pembangunan tahun 2015 sesuai dengan tugas Pokok fungsinya dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; b. Sebagai
Evaluasi
Koperasi
pelaksanaan
Perindustrian
dan
Program
Tahun
Perdagangan
2015
pedoman
Dinas dalam
Penyusunan Program dan Kegiatan Tahun 2015; c. Menjamin keterkaiatan dan konsistensi antara RKPD Tahun 2015 penganggaran. Pelaksanaan dan Pengawasan sebagaiman PPA yang telah disusun. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014 adalah : a. Terlaksananya
Koordinasi
antar
pelaku
kegiatan
melalui
penyusunan Rencana kerja yang bersifat indikatif anggaran baik yang direncanakan bersumber dari APBD maupun APBD Provinsi dan APBN; b. Menjamin
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; c. Menjamin
tercapainya
sinergitas
pelaksanaan
pembangunan
bidang Koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan melalui penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan akuntabel dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 1.4.
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi, disusun dengan sistematika sebagai berikut : 5
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKABUMI
Rencana Dan Program Kerja 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun lalu dan
Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III
BAB
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telaahan terhadap kebijakan Nasional
3.2
Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3
Program dan Kegiatan
IV
VISI,
MISI,
TUJUAN
DAN
SASARAN
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah 4.3 Strategi dan kebijakan BAB V PENUTUP
6 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKABUMI
Rencana Dan Program Kerja 2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 yang mendukung kepada pencapaian Visi dan Misi Dinas Koperasi Perindustrian
dan
Perdagangan
Kabupaten
Sukabumi,
dapat
disimpulkan; pencapaian sasaran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2014, adalah sebagai berikut (terlampir): Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi tahun 2014(terlampir).
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan PP No. 38 tahun 2007 dan Perda Kabupaten Sukabumi No. 17 tahun 2007, Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Perindutrian dan perdagangan, adalah sebagai berikut (terlampir)
7 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKABUMI
Rencana Dan Program Kerja 2015
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Secara umum Isu-isu penting penyelenggaraan Tuga dan Fungsi SKPD berdasarkan urusan adalah sebagai berikut Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Rendahnya
Kinerja
Koperasi,
dikarenkan
rendahnya
tingkat
partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi;
Rendahnya daya saing UMKM, UKM pada umumnya masih belum mampu memenuhi permintaan pasar yang menuntut stabilitas mutu, jumlah pesanan yang besar, waktu penyerahan yang cepat dan tepat waktu;
Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) belum merata, hal tersebut
dikarenakan
begitupun
terbatasnya
kemampuan
kemampuan
mengakses
permodalan,
sumber-sumber
dana/permodalan juga terbatas. Urusan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan
Perlindungan
Konsumen
Ketersediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat dan barangbarang strategis ;
Kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok;
Rendahnya kesadaran konsumen akan hak-hak dan kewajibannya;
Tuntutan
masyarakat
terhadap
jaminan
tertib
ukur
(kemetrologian). Program Pengembangan Ekspor Kurangnya promosi produk unggulan daerah dan sosialisasi kebijakan ekspor. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan Masih terdapat kecamatan dan desa yang belum memiliki sarana perdagangan (pasar) yang memadai.
8 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKABUMI
Rencana Dan Program Kerja 2015
Urusan Industri Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Kecil Menengah
Industri rumah tangga industri kecil dan menengah kurang mampu bersaing;
Ketatnya persaingan di tingkat regional, nasional dan internasional.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rumusan Tujuan Renja SKPD
Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD
Rumusan Sasaran Renja SKPD
Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD
Rumusan Sasaran Renstra SKPD
9 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKABUMI
Rencana Dan Program Kerja 2015
Didasarkan Pada Rencana Strategis SKPD dan hasil musrembang kegiatan yang menjadi usulan Program dan kegiatan dengan uraian sebagai berikut Tabel 2.4.2 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Kabupaten Sukabumi (terlampir)
10 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKABUMI
Rencana Dan Program Kerja 2015
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penelaahan
Usulan
MUSRENBANG
Program
Kabupaten,
dan
kegiatan
MUSRENBANG
didasarkan
hasil
Kecamatan,
dan
MUSRENBANG Desa/Kelurahan. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupatenapabila Musrembang telah dilakukan. Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat; 2. Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku; 3. Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan; 4. Melakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan oleh SKPD kabupaten; 5. Pemeriksaan
apakah
usulan
program/kegiatan
tersebut
sesuai
dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten; dan 6. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.
11 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKABUMI
Rencana Dan Program Kerja 2015
Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, sebagai berikut:
Dalam Hasil MUSRENBANG Daerah Kabupaten Sukabumi untuk pengajuan dana pagu kewilayah dalam hal ini pada dana (Pagu Indikatid Kewilayahan ) PIK secara langsung yang tidak ada.
12 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKABUMI
Rencana Dan Program Kerja 2015
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1.1
Telaahan terhadap kebijakan Nasional Sebelas Prioritas Nasional meliput i: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik; dan (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Adapun Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Bidang Urusan Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan antara lain : a. Revitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) b. Pengembangan UKM c. Kelancaran Arus Barang dan Daya Saing d. Pengembangan Klaster Industri-Industri Berbasis Sumber Daya Alam e. Aksesibilitas dan Keterhubungan (Connectivity) Antarwilayah
1.2
Tujuan dan sasaran Renja SKPD Tujuan : 1.
Menetapkan arah dan kebijaksanaan operasional serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2015;
2.
Menetapkan indikatif anggaran baik yang direncanakan bersumber dari APBD maupun APBDI dan APBN.
3.
Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang Koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan.
Sasaran : 1.
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD bidang koperasi perindustrian dan perdagangan tahun 2015;
2.
Terciptanya efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya dalam pembangunan bidang koperasi UKM perindustrian dan perdagangan
13 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKABUMI
Rencana Dan Program Kerja 2015
3.
Terciptanya sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang koperasi perindustrian
dan
perdagangan
dengan
sektor
pembangunan
ekonomi lainnya. 1.3
Program dan Kegiatan Berdasarkan Renstra Perdagangan
SKPD Dinas Koperasi Perindustrian dan
Kabupaten
Sukabumi,
maka
Program
pada
tahun
rencana 2015 adalah sebagai berikut : 1.
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah
2.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
3.
Program pengembangan Ekspor
4.
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan
5.
Program Pengembangan Industri Rumah tangga kecil menengah
Untuk
capaian
Indikator
sasaran
Program
maupun
kegiatan
sebagaimana terlampir dan untuk Rumusan Program dan kegiatan adalah sebagai berikut : (terlampir)
14 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKABUMI
Rencana Dan Program Kerja 2015
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.1
Visi dan Misi SKPD VISI SKPD Visi ini merupakan visi rencana karena untuk sementara belum dibuatkan Renstra Diskopperindag, karena menunggu ditetapkannya Rencana Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Periode 2011-2015 “Mewujudkan Diskopperindag yang Profesional menuju Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang berdaya saing dan unggul Pada tahun 2015” MISI SKPD 1.
Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme Diskopperindag dalam memberikan pelayanan Kepada Publik;
2. Meningkatkan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
4.2
3.
Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen
4.
Membangun dan Meningkatkan sarana Perdagangan
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Tujuan : a. Meningkatkan Pelayanan Publik; b. Meningkatkan kualitas layanan Koperasi dan UMKM; c. Meningkatkan system logistik daerah; d. Meningkatkan daya saing produk maupun usaha ; e. Mendorong pertumbuhan Industri Rumah tangga Kecil Menengah; f.
Meningkatkan perlindungan hokum baik pelaku usaha maupun Konsumen;
g. Meningkatkan penataan sarana perdagangan.
15 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKABUMI
Rencana Dan Program Kerja 2015
Sasaran : a.
SDM Aparatur terlatih;
b.
Memperkuat penataan
Kelembagaan
dan
Perekonomian
pengembangan
Rakyat
melalui
kelompok-kelompok
usaha
masyarakat dan koperasi ; c.
Ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat;
d.
Meningkatnya nilai ekspor kabupaten sukabumi;
e.
Mendorong pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah;
4.3
f.
Terlindunginya hak-hak konsumen;
g.
Tersedianya sarana perdagangan.
Strategi dan kebijakan Stategi : a. Mengembangkan SDM Aparatur; b. Mengembangkan kemampuan Koperasi dan UMKM; c. Meningkatkan produk dalam negeri; d. Meningkatkan nilai ekspor; e. Menerapkan teknologi Industri; f. Penguatan struktur Indutri; g. Meningkatkan perlindungan Konsumen; h. meningkatkan sarana perdagangan yang berwawasan lingkungan. Kebijakan : a. Peningkatan Kinerja aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik; b. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi
Lokal dan
Lembaga Keuangan Mikro; c. Kebijakan
Penciptaan
iklim
investasi
yang
kondusif
dan
Pembangunan Industri di Berbagai Sektor yang Memiliki Daya Saing dan Berwawasan Lingkungan; d. peningkatan perlindungan hak-hak konsumen ; e. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Pasar.
16 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKABUMI
Rencana Dan Program Kerja 2015
BAB V PENUTUP Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 ini merupakan tahun transisi dan penjabaran tahun pertama
dari Draft Renstra SKPD dan Rancangan awal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif. Selain itu juga merupakan acuan bagi setiap Bidang, sehingga terwujud sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut: 1. Setiap bidang efisien,
efektif,
melaksanakan
berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinatif, transparan, kegiatannya
akuntabel
untuk
dan
pencapaian
partisipatif sasaran
dalam program-
program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini. 2. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan seperti MUSRENBANG Kabupaten, MUSRENBANG Kecamatan, dan MUSRENBANG Desa/Kelurahan. 3. Untuk
mengupayakan
keterpaduan,
sinkronisasi,
dan
harmonisasi
pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing–masing bidang wajib membuat Rencana Kerja Tahun 2015.
17 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKABUMI
Rencana Dan Program Kerja 2015
18 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKABUMI
Rencana Dan Program Kerja 2015
19 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKABUMI