BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Upaya pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan telah dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, namun demikian tidak lepas dengan berbagai persoalan yang harus disikapi antara lain : Banyaknya sarana dibangun yang tidak berkelanjutan yang diakibatkan oleh berbagai faktor, belum dipahaminya oleh beberapa pihak bahwa sanitasi dasar memiliki dampak yang sangat mendasar dengan fakta sektor ini belum ditempatkan sebagai program prioritas dalam pembangunan. Kabupaten Wajo dalam menjalankan pembangunan nasional dan daerah dari waktu ke waktu, bukannya dirasakan semakin ringan dan mudah, tetapi pada kenyataannya justru diperhadapkan kepada pergeseran keadaan dalam kondisi yang semakin sulit, kompleks, dinamis serta tantangan yang semakin besar dan beranekaragam sejalan dengan perkembangan

tingkat

kebutuhan,

kesejahteraan

dan

kemauan

masyarakat. Akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sanitasi dasar yang masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pemeliharaan sarana sanitasi. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Wajo menganggap perlu mengambil sikap, sejalan dengan semangat program Kebijakan Nasional di sektor sanitasi khususnya di kawasan perkotaan (kota sengkang) guna mendukung pemerintah indonesia dalam mencapai Millenium Development Goalts (MDGs) yang dihasilkan pada johannesburg summit pada tahun 2002. Rencana Strategis Sanitasi kota sengkang didasarkan pada upaya untuk mendorong percepatan dalam dalam pemenuhan layanan kebutuhan dasar di bidang sanitasi sebagai salah satu kewajiban atau mandatori dalam

kerangka

otonomi

daerah.Rencana

Strategis

Sanitasi

| Buku Putih Sanitasi (BPS) Kab. Wajo

Kota 1

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

Sengkang didasarkan dan mempertimbangkan kondisi aktual pada saat ini dan harapan ideal kondisi masa depan. 1.2.

LANDASAN GERAK

1.2.1. Defenisi dan Ruang Ligkup Sanitasi Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 965/MENKES/SK/XI/1992, dikatakan bahwa Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sedangkan menurut Notoadmojo (2003), sanitasi itu sendiri merupakan perilaku perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sedangkan untuk pengertian dari sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya. Sanitasi dasar adalah sanitasi minimum yang diperlukan untuk menyediakanm lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang menitik beratkan pada pengawasan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia (azwar, 1995). Upaya sanitasi dasar penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia, pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah. Ruang lingkup sanitasi lingkungan terdiri dari beberapa cakupan. Kesehatan lingkungan merupakan ilmu kesehatan masyarakat yang menitikberatkan usaha preventif dengan usaha perbaikan semua faktor lingungan agar manusia terhindar dari penyakit dan gangguan kesehatan. Kesehatan lingkungan adalah karakteristik dari kondisi lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan. Untuk itu kesehatan lingkungan merupakan salah satu dari enam usaha dasar kesehatan masyarakat.


2

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

1.2.2. Visi dan Misi Kab. Wajo Visi dan Misi Calon Bupati Wajo untuk periode 2014 – 2019, harus mengacu pada Visi dan Misi Wajo yang telah ditetapkan dalam RPJPD 2005-2025,sebab apabila terpilih maka akan menjadi VISI dan MISI RPJMD wajo tahap III,tahun 2014-2019,karena itu VISI yang disebutkan diatas tetap sejalan dengan visi wajo 2015-2025,yakni “mewujudkan kesejahteraan masyarakat wajo dengan jiwa kemandiriandan pemerintahan yang demokratis bernafaskan keagamaan.” Makna visi calon bupati wajo Drs.H.A. Burhanuddin Unru,MM;bersama Dr.H.A. syahrir kube Dauda,SE.M.SI,sebagai calon bupati wajo periode 2014-2019,serta

keterkaitannya

dengan

visi

RPJPD

wajo

2005-

2025,adalah : 1)

BERKARAKTER RELIGIUS,yakni suatu sikap dan prilaku masyarakat bersama aparat pemerintah daerah yakni diharapkan tumbuh dan berkembang sebagai modal dasar pembangunan sumber daya manusia wajo lima tahun ke depan karakter masyarakat wajo yang sesuai dengan

nilai-nilai

kearifan

budaya

wajo(sipakatau,sipakalebbi,sipakainge),senantiasa

lokal

dinafasi

oleh

kehidupan keagamaan yang kuat.karakter religius itu hanya dapat berkembang jika kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat merata disemua wilayah sehingga sejalan dengan filsafat bugis wajo : MACCAPI NA WARANI,MALEMMPU MAGETTENG. 2) PRODUKTIF,suatu tekad untuk memajukan agama masyarakatdan agama negara kerajaan,karena itu seluruh aktivitasnya disandarkan pada PAMMASE DEWATA dan kemudian menjadi PAMMASE PUANG ALLAH TA ALA dengan demikian senantiasa terjadi suasana AMAN dan TENTERAM. 3) MACCAPI NA WARANI,MALEMMPU NA MAGETTENG bermakna sebagai pembelajar,yakni orang wajo senantiasa membekali dirinya dengan;prinsip,sebagai KEMANDIRIAN

modal

kehidupan

dasar

masyarakat

dalam yang

membangun

sejahtera,adil

dan

makmur.


3

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

Kearifan lokal budaya wajo tersebut sejalan senafas dengan nilai-nilai dasar kearifan lokal budanya sulawesi selatan yang menjiwai RPJMD provinsi sulawesi selatan.nilai-nilai kearifan budaya wajo tersebut masih tumbuh dan berkembang menafasi prilaku dan watak orang wajo sampai sekarang bahkan menjadi penetrasi atas nilai budaya asing yang masuk ke daerah ini. Nilai-nilai dasar ini menjadi NAFAS VISI dan MISI serta dijabarkan dalam

STRATEGI,ARAH,POKOK-POKOK

PROGRAM

Drs.H.A.Burhanuddin Unru,MM-Dr.H.Syahrir upayanya

akan

memimpin

kebupaten

pasangan

kube Dauda dalam wajo

tahun

2014-

2019.implementasinya akan tertuang dalam RPJMD kabupaten wajo 2014-2019,apabila pasangan ini,terpilih insyah allah. Perekonomian masyarakat dengan mengimplementasikan etos kerja YASSIWAJORI

dan

akhirnya

menumbuhkan

sikap

kemandirian.produktif dalam pengertian lebih luas adalah,jiwa,sikap dan prilaku yang senantiasa berorientasi pada efesiensi dan efektifitas sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan ekonomi bertumbuh secara konstan melampaui pertumbuhan ekonomi provinsi sulawesi 4) UNGGUL,dalam pengertian manusianya cerdas dan sehat(macca na paulle) dan komoditas hasil olahannya UNGGUL,karena dikembangkan melalui industri kreatif.suatu tekad untuk mengembangkan komoditas unggulan melalui pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat antar kewilayahan yang didukung oleh infrastruktur

jalan,jembatan,irigasi,embung

buatan dan revitalisasi

lingkungan hidup pada wilayah pesisir,rawa,danau. 5) SEJAHTERA,adalah suatu cita-cita kabupaten wajo tahun 2025 melalui RPJPDnya,karena itu untuk tahap III RPJMD,diterjemahkan makna SEJAHTERA

sebagai suatu tekad untuk mendorong pertumbuhan

pendapatan masyarakat di atas rata-rata provinsi dan nasional,serta merata

bagi

masyarakat

wajo,maka

dengan

demikian

angka

pengangguran harus ditekan bersamaan dengan makin rendahnya jumlah masyarakat miskin.kehidupan yang sejahtera hanya dapat


4

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

diwujudkan oleh manusia yang berkarakter hidup religius dam mampu membuat keunggulan yang produktif,maka kemudian PAMMASE dari allah SWT,senantiasa menyertainya. 6) Mengembangkan

sistem

perencanaan

yang

partisipatif

untuk

mendukung kebijakan pembangunan berorientasi lingkungan hidup berbasis pedesaan dan perkotaan. 7) Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan yang religius,demokratis dan berkeadilan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. 8) Meningkatkan

kapasitas

aparat

dan

kapabilitas

kelembagaan

pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas. Misi Kab. Wajo Berdasarkan uraian Visi sebagai suatu cita-cita, harapan bahkan tekad untuk jangka waktu sampai 2019 mendatang, maka dijabarkanlah dalam Misi yang juga disinergikan dengan Kisi Wajo 2025. Diuraikan sebagai berikut : 1.

Mengembangkan kualitas SDM yang sehat,cerdas dan berkarakter religius untuk mampu bersaing secara regional dan nasional.

2.

Meningkatkan mendukung

akselerasi pembangunan

pembangunan

infra

struktur

pusat-pusat

produksi

dalam

pertanian

dan

pemasaran komoditas unggulan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat. 3.

Menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi berbasis

masyarakat

sehingga

dapat

mendorong

peningkatan

pendapatan rakyat dan daerah. 4.

Mengembangkan

sistem

perencanaan

yang

partisipatif

untuk

mendukung kebijakan pembangunan berorientasi lingkungan hidup berbasis pedesaan dan perkotaan. 5.

Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan yang religius,demokratis dan berkeadilan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.


5

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

6.

Meningkatkan

kapasitas

aparat

dan

kapabilitas

kelembagaan

pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baaik untuk melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas. 6.1.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Wajo pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi Buku Putih Sanitasi Kabupaten Wajo merupakan Buku Induk terhadap rencana pengembangan pembangunan di bidang sanitasi dan menjadi dasar serta acuan terhadap semua pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi dan terpadu secara berkesinambungan,. Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Wajo, yang nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam menejemen kegiatan sanitasi.resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Wajo yang menangani secara langsung pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Wajo. 1.3.2 Tujuan Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyusunan Buku Putih ini adalah : 1. Tersedianya

data

yang

riil

dan

dapat

dipertanggungjawabkan

mengenai sektor sanitasi yang akan menjadi dasar penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Wajo;


6

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

2. Mengidentifikasi

dan

memetakan

keberhasilan

dan

kegagalan

pembangunan sanitasi Kabupaten Wajo dalam upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan; 3. Pembangunan kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten Wajo beserta stakeholder lainnya untuk mampu menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi kabupaten; 4. Menjadikan

Buku

Putih

sebagai

pedoman

penangganan

dan

pengembangan pembangunan sanitasi Kabupaten Wajo, sehingga terdapat kesamaan pandang dari setiap pelaku pembangunan dalam penyusunan program pembangunan, pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan sanitasi; 5. Menjamin terciptanya mekanisme pembangunan yang transparan, konsisten, partisipatif, berkeadilan dan akuntabel. 6.2.

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

1.4.1

Metode penyusunan buku putih Metode yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini adalah studi dokumen dan pengumpulan data sekunder yang ada di masing-masing SKPD yang terkait, dan didukung dengan observasi objek yang relevan. Selain itu dilakukan beberapa jenis survey yaitu survey keterlibatan sektor swasta, survey komunikasi dan pemetaan media, survey partisipasi masyarakat jender dan kemiskinan kepada beberapa responden baik kalangan SKPD, Pengusaha, Media maupun ke masyarakat langsung dan survey Environmental Health Risk Assesment (EHRA) ke rumah tangga sample di 20 desa/kelurahan. Analisa

yang

digunakan

adalah

analisa

kualitatif

dengan

membandingkan data dan informasi yang ada dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya atau kondisi ideal untuk mengetahui seberapa jauh kesenjangan yang ada. Untuk penentuan area dengan resiko tinggi


7

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

digunakan analisa kualitatif persepsi SKPD dan analisa kuantitatif hasil EHRA. 1.4.2

Langkah-langkah penyusunan buku putih Dalam penyusunan Buku Putih ini, langkah-langkah pendekatan dari bawah (bottom-up approach) yang dilakukan adalah sebagai berikut: -

Pertemuan

secara

berkala

dengan

anggota

Pokja

yang

dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Wajo selaku Ketua Pokja. -

Meninjau dan melakukan survei ke tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di pedesaan.

-

Diskusi (focus group discussions) yang bersifat teknis dan mendalam juga dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sanitasi.


8

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

Adapun tahapan penyusunan buku putih adalah sebagai berikut: Gambar 1.1.Diagram penyusunan buku putih kabupaten BA-01

OUTPUT / PRODUK

PROSES

PERTEMUAN PERDANA

BA-02

PENGUMPULAN DATA SEKUNDER BA-03

PEMETAAN AWAL : Manajemen dan operasi sistem sanitasi BA-04 PENGUMPULAN DATA LANJUTAN:

-

Umum Teknis & kesehatan lingkungan Kelembagaan SDM Perundangan & Peraturan Keuangan & Ekonomi Komunikasi & Media Pemberdayaan masyarakat, jender & kemiskinan Layanan sanitasi oleh badan usaha

BA-05

PEMETAAN AWAL : Manajemen dan operasi sistem sanitasi

PENILAIAN PEMETAAN CEPAT SANITASI KABUPATEN

BB-01

RAPAT KONSULTASI Tim pengarah & Tim teknis

BB-02

RAPAT KONSULTASI -2 Camat & Lurah BB-03

Studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA) BB-04

PENILAIAN PEMETAAN KONDISI SANITASI: Berdasarkan studi EHRA dan data lainnya

BB-05

PENETAPAN : - Kelurahan beresiko sanitasi (4 katagori) - Penyebab utama masalah sanitasi

BB-06

PENYUSUNAN DRAFT BUKU PUTIH

KONSEP BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN

BC-01

RAPAT KONSULTASI -3 Pemangku kepentingan tingkat kabupaten

MASUKAN UNTUK

BC-02

FINALISASI BUKU PUTIH

BUKU PUTIH SANITASI

Program utama/kegiatan mendesak (melalui musrenbang dan penyusunan strategi sanitasi kabupaten


9

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

1.4.3

Sumber data Adapun sumber data penyusunan buku putih dapat dikelompokkan sebagai berikut :

-

Data primer Didalamnya meliputi penilaian resiko kesehatan lingkungan, penilaian sanitasi berbasis masyarakat, penilaian penyedia sarana sanitasi oleh sektor swasta, penilaian keterlibatan gender dan masyarakat miskin, dan peran media. Data ini diperoleh dengan cara melakukan beberapa studi terkait aspek kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan sektor swasta,

keterlibatan

masyarakat

dan

gender,

dan

studi

EHRA

(Environmental Health Risk Assessment) dimana sebagian data ini bersifat kualitatif (yang menyangkut persepsi) yang kemudian dikuantifikasi. -

Data sekunder Data kuantitatif yang telah tersedia di setiap SKPD yang didalamnya meliputi aspek demografi, kepadatan penduduk, data keluarga miskin, kesehatan masyarakat, arah dan kebijakan pembangunan kota, data kelembagaan dan keuangan, dan lain-lain yang sifatnya umum. Sumber data sekunder adalah Buku Wajo Dalam Angka tahun 2013 dan dokumen perencanaan kabupaten yang lainnya.

6.3.

DASAR

HUKUM

DAN

KAITANNYA

DENGAN

DOKUMEN

Sanitasi

Kabupaten

PERENCANAAN LAIN 1.5.1

Dasar Hukum Dalam

penyusunan

Buku

Putih

Wajoberlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maupun daerah. Program Pengembangan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Wajo didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi :


10

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;


11

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air. 27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum. 28. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 29. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL –UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum.


12

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

30. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum. 31. Keputusan Menteri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119/1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. 32. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

829/Menkes/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. 33. Keputusan Menteri Kimpraswil 534/2000 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman. 34. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL; 35. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

907/Menkes/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum; 36. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 38. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. 39. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 40. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil. 41. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan. 42. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).


13

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 44. Peraturan daerah kabupaten wajo nomor 1 tahun 2001 tentang kewenangan pemerintah kabupaten wajo sebagai daerah otonom; 45. Peraturan daerah kabupaten wajo nomor 11 tahun 2004 tentang pembangunan partisipatif kabupaten wajo; 46. Peraturan daerah kabupaten wajo nomor 4 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten wajo; 47. Peraturan daerah kabupaten wajo nomor 5 tahun 2010 tentang bangunan gedung; 48. Peraturan daerah kabupaten wajo nomor 12 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah pemerintah kabupaten wajo; 49. Peraturan daerah kabupaten wajo nomor 26 tahun 2011 tentang legislasi daerah; 50. Peraturan daerah kabupaten wajo nomor 12 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten wajo tahun 2012-2032; 51. SK bupati wajo nomor 201/KPTS/V/2007 tentang pembentukan tim pokja pembangunan air minum penyehatan lingkungan (AMPL) kabupaten wajo; 52. Kebijakan nasional air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat (pedoman operasionalisasi kebijakan); 53. Adat-istiadat sipakatau, sipakalebbi, sipakainge (saling menghormati, saling menasehati); 54. Adat-istiadat lempu,getteng,adapanagau (jujur,tegas,konsisten). 1.5.2

Keterkaitan BPS dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Wajo terkait dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Oleh karena itu, Buku Putih Sanitasi Kabupaten Wajo disusun dengan memperhatikan keterkaitan, keselarasan, dan keterpaduan


14

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

dengan berbagai dokumen dimaksud, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Memperhatikan

RPJP

dan

RPJM

Nasional

dilakukan

melalui

penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Wajo dengan arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan kewilayahan. 2. Memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Luwu Utara dengan kebijakan, strategi dan program pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Wajo dilakukan dengan:

(1)

penyelarasan

kebijakan,

strategi

dan

program

pembangunan sanitasi Kabupaten Wajo dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan (2) penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Wajo dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Wajo. 4. Berpedoman pada Renstra SKPD terkait Sanitasi Kabupaten Wajo dilakukan dengan penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Wajo dengan rencana dan strategi SKPD. 5. Berpedoman dengan Dokumen Wajo Dalam Angka dilakukan dengan penyelarasan data mengenai kondisi sanitasi kabupaten dengan data yang diperlukan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi melalui proses validasi data melalui kajian-kajian yang telah ditetapkan oleh petunjuk teknis pelaksanaan Program PPSP. 1.5.3

Sistematika Buku Putih Sanitasi Sistematika pembahasan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Wajo, ini terdiri dari 5 bab yang meliputi :


15

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN Berisikan latar belakang, landasan gerak, maksud dan tujuan, metodologi yang

digunakan,

dasar

hukum

dan keterkaitan dengan dokumen

perencanaan lainnya serta sistematika penulisan yang digunakan. BAB II GAMBARAN UMUM Berisikan kondisi geografis, administratif, kondisi fisik, demografi, keuangan dan perekonomian, tata ruang wilayah, sosial dan budaya, serta kelembagaan pemerintah daerah. BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN Berisikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan promosi higiene meliputi : tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah; pengelolaan air limbah

domestik,

pengelolaan

persampahan,

pengelolaan

drainase

lingkungan, dan pengelolaan terkait komponen sanitasi BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Berisikan penjelasan detail mengenai rencana program dan kegiatan untuk tahun depan dan program serta kegiatan sanitasi yang sedang berjalan saat ini, meliputi : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene, Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Peningkatan Pengelolaan

Persampahan,

Peningkatan

Pengelolaan

Drainase

Lingkungan, Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi. BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN POSISI PENGELOLAAN SANITASI Menyajikan hasil dari kegiatan Penetapan Area Berisiko Sanitasi dan hasil analisis posisi pengelolaan sanitasi saat ini, meliputi : Area Berisiko Sanitasi dan Posisi Pengelolaan Sanitasi saat ini. 1.5.4

Manfaat buku putih Dengan adanya Buku Putih Sanitasi ini beberapa manfaat yang dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:


16

PPSP WAJO

BAB I PENDAHULUAN

1. Diketahuinya kondisi menyeluruh sanitasi kabupaten saat ini yang menjadi masukan penting bagi penyusunan prioritas pembangunan sanitasi. Hal ini dapat dicapai karena Buku Putih disusun dari kompilasi berbagai data terkait sanitasi Kabupaten Wajo; 2. Adanya pedoman pelaksanaan pengembangan sanitasi Kabupaten Wajo yang lebih jelas dan tepat sasaran; 3. Buku Putih dapat dijadikan acuan strategi sanitasi kota karena Buku Putih Sanitasi juga menjadi dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK); 4. Buku

Putih

dapat

dijadikan

rekomendasi

bagi

perencanaan

pembangunan daerah khususnya di bidang sanitasi; 5. Karena Buku Putih memuat strategi pengembangan sanitasi serta prioritas penanganan sanitasi, maka Buku Putih juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan investasi di bidang sanitasi.


17

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents