BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 ini adalah Perubahan dari Rencana Strategi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak
dan
Kependudukan
Provinsi
Jawa
Timur
yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019. Penyusunan Dokumen Renstra sangat terkait dengan Visi, Misi Gubernur dalam RPJMD. Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur disusun dalam rangka menentukan arah, tujuan, sasaran dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Renstra-PD harus didesign dalam koridor integrasi dua dimensi kepentingan yang keduanya akan sangat efektif untuk mencapai sasaran maupun perwujudan visi dan misi, dimana hal ini berarti bahwa Perda tentang RPJMD yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra-PD dengan Perda tentang struktur Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah tidak menjadi substansi dikotomis dalam
penuangan arah, tujuan dan masa depan sebagai substansi
Renstra-PD. Fungsi Rencana Strategis Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur disusun untuk menjawab pertanyaan : kemana pelayanan Dinas P3A
dan
Kependudukan
Provinsi
Jawa
Timur
akan
diarahkan
pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategi apa yang perlu dilakukan oleh Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur agar tujuan tercapai. Rencana Strategi juga berfungsi untuk
Perubahan Rencana Strategis Dinas DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019
1
mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi gubernur dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Dinas P3A dan Kependudukan serta tolok ukur pencapaiannya. Proses penyusunan dokumen rencana strategis Dinas P3A dan Kependudukan
perlu
membangun
komitmen
dan kesepakatan
dari
semua stakeholder (termasuk Forum Lintas Pelaku Perangkat Daerah) untuk mencapai tujuan rencana strategis Dinas P3A dan Kependudukan dilakukan melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis. Dengan demikian Rencana strategis menjadi bagian penting dari sebuah perencanaan komprehensif di Dinas P3A dan Kependudukan yang terintegrasi
dengan
perencanaan
pemerintah
yang
disusun
oleh
Perencanaan Daerah (Bappeda), mendorong partisipasi para pejabat publik terhadap perencanaan,
dan
membantu
Dinas P3A dan Kependudukan
untuk menemukan dan mendifinisikan kembali masalah utama (isu kritis) yang dihadapi Dinas P3A dan Kependudukan. Oleh karena itu rencana strategis Dinas P3A dan Kependudukan menjadi perangkat efektif dalam meningkatkan
fungsi
kelembagaan
dan
pelayanan
terhadap
masyarakat. baik formula maupun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah benar-benar mampu mendukung visi, misi dan program Gubernur dan RPJMD dengan memperhatikan agenda nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
1.2
Landasan Hukum Pentingnya lembaga yang mengurusi pemberdayaan perempuan didasarkan atas pertimbangan antara lain :
1.
Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 27 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
Perubahan Rencana Strategis Dinas DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019
2
2.
Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 28 I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
3.
Undang-Undang Dasar RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
mengenai
penghapusan
segala
bentuk
diskriminasi
terhadap wanita; 4.
Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terutama pada bagian keterwakilan perempuan 30 % di parlemen;
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
9.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; 12. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; 13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Exploitasi Seksual Komersial Anak; 14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak); 15. Peraturan
Presiden
Nomor
7
Tahun
2005
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11) ;
Perubahan Rencana Strategis Dinas DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019
3
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah; 18. Peraturan Bersama Tiga Menteri : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan; 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada pasal 22 ayat 5 disebutkan bahwa Perempuan urusan Pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk Badan,Terdiri dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 21.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 23. Peraturan
Menteri
Negara
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak RI. Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 24. Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tanggal 12 Maret 2002 tentang Gerakan Sayang Ibu; 25. Kesepakatan
Bersama
antara
Menteri
Negara
Pemberdayaan
Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor : 75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
Perubahan Rencana Strategis Dinas DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019
4
26. Komitmen Sentani dalam memerangi HIV / AIDS di Indonesia antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dengan Gubernur 7 (Tujuh) Daerah tanggal 19 Juni tahun 2004; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 -2008 ; 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa TimurTahun 2005 – 2025; 30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan; 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor :
tentang RPJMD
Tahun 2014 – 2019.
1.3
Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai acuan atau pedoman untuk melaksanakan visi, misi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk memberikan arahan dalam mewujudkan
penyelenggaraan
tugas-tugas
dan
fungsi
Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan
program,
kegiatan,
alokasi
dana
inikatif
dan
sumber
pendanaan.
Perubahan Rencana Strategis Dinas DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019
5
1.4
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RENSTRA menggunakan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 lampiran IV tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang
Tahapan,
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu sebagai berikut : B A B I
PENDAHULUAN
menjelaskan secara ringkas tentang latar
belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan. B A B II GAMBARAN PELAYANAN SKPD mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya menjelaskan secara ringkas tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya SKPD, dan kinerja pelayanan SKPD. B A B III ISU-ISU STRETEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala
Daerah
terpilih,
telaahan
Renstra
K/L
dan
Resntra
Provinsi/Kabupaten/Kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis. B A B
IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN yaitu menjelaskan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD, dan Strategi dan Kebijakan SKPD. B A B V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF pada bab ini mengemukakan program BPPKB yang merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AK yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
Perubahan Rencana Strategis Dinas DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019
6
B A B VI INDIKATOR SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD yang menjelaskan indicator kinerja DP3AK yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DP3AK dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Perubahan Rencana Strategis Dinas DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019
7
