BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun tercantum dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal (1), Renstra SKPD memuat; visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program serta kegiatan SKPD selama lima tahun masa kerja atau selama satu priode kepala daerah. Renstra merupakan penjabaran stategis RPJMD sebagai dokumen terukur dan bersifat indikatif untuk mewujudkan visi, misi, sasaran, tujuan, strategi dan kebijakan kepala daerah terpelih selama 5 tahun atau satu periode pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Keberadaan Renstra sangat berpengaruh terhadap penyusunan dokumen SKPD yang bersifat urgensi yaitu: 1. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2. Dasar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 3. Dasar penilaian kinerja 4. Menjadi acuan penyusunan LAKIP Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu : a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun ke depan; b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen

Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017

Hal 1


Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Karena penyusunan Dokumen Renstra SKPD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka aktualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan KDH selama masa kepemimpinannya. Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi Renstra SKPD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi KDH Terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta tolok ukur pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis. Salah satu problematika pembangunan nasional dan daerah adalah masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang tersebar di seluruh provinsi termasuk Provinsi Aceh. Tekat Pemerintah Aceh untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera, mandiri, aman dan damai serta berkeadilan sangat besar melalui berbagai kebijakan dan program-program pembangunan daerah termasuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat gampong yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan Gampong, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat melalui pembangunan partisipatif yaitu pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017

Hal 2


umum dan evaluasi pelaksanaan. Peran pemberdayaan masyarakat juga untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam bentuk gotong royong (kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan) dan swadaya masyarakat yaitu bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan. Sinkrosisasi Kebijakan sangat berpengaruh terhadap program pemberdayaan masyarakat baik kebijakan pada level pemerintah pusat, Provinsi maupun kebijakan tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota. Sinergitas program dan kebijakan diperlukan sehingga pelaksanaan program tidak tumpang tindih, komprehensif, efesien dan program dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas-prioritas pembangunan daerah. Sering terjadi penyimpangan kebijakan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, pusat dengan kabupaten/kota bahkan kebijakan pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota menyebabkan terputusnya koordinasi pelaksanaan kebijakan pada salah satu level yang akibatnya sasaran dan tujuan pembangunan tidak terlaksanakan dengan baik. Tidak hanya itu, dukungan anggaran yang memadai sangat menentukan terlaksananya program-program pemberdayaan pada level Gampong seperti pemberian dana stimulan kepada kelompok-kelompok masyarakat guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Gampong. Anggaran dan biaya operasional guna mendukung program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD ditentukan secara proposional karena berpengaruh terhadap pelaksanaan, pertanggung jawaban dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dijalankan. Oleh karena itu perlu dilakukan komunikasi aktif dan komprehensif antara semua level kepentingan baik unsur birokrasi maupun unsur politik dalam menetapkan berbagai kebijakan sehingga setiap program pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Pemahaman masyarakat terhadap bantuan dana stimulan yang telah dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat Gampong pada setiap tahunnya belum seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan belum adanya lembaga perekonomian profesional dalam mengelola berbagai bantuan dana


Hal 3


stimulan pada masing-masing Gampong, sehingga banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah mapun non pemerintah terhenti hanya pada satu tahap penerima manfaat. Dalam upaya tersebut sangat dibutuhkan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) guna mengelola berbagai bantuan dana stimulan. Diharapkan dengan adanya Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh sesuai dengan peraturan dan perundangan yang baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. 1.2

LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Stategis Badan Pemberdayaan Masayarakat Aceh Tahun 2012 – 2017 adalah : 1. Landasan Idil Pancasila dan Landasan Konstitusional Undang-undang Dasar 1945 dan Landasan Operasional Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992; 2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 3. Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, yang ditindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 6. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Fungsi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Hal 4


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 10. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Tahun 2010 tentang 2008 tentang Tahapan, Pelaksanaan Rencana Nomor : 050/50/BPM

Tanggal 19 Maret 2001 tentang Keberadaan instansi PMD Propinsi dan Kab/Kota; 11. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2917 Tanggal 29 Oktober 2004 tentang Pengaturan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 12. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2918/SJ Tanggal 29 Oktober 2004 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Transparansi dan Akuntabilitas Publik; 13. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2918/SJ Tanggal 29 Oktober 2004 tentang Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Perioritas; 14. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/2989/SJ Tanggal 11 November 2005 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat; 15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.1/104/SJ Tanggal 14 Januari 2005 tentang Struktur Organisasi PPK di Provinsi dan Kabupaten; 16. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 1320/SJ Tanggal 8 Juni 2005 tentang Institusi Pembina Penyelenggara Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah; 17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 trentang Pedoman Dokumen RPJP dan RPJM Daerah; 18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nangggroe Aceh Darussalam telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga teknis Daerah dan Lembaga Daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 19. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan dilingkungan Badan-Badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 20. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 111 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Umum di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;


Hal 5


21. Struktur Organisasi dan Tatalaksana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengacu pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tanggal 22 Desember 2003 tentang Bagan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). 22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 – 2017. 1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 - 2017 yaitu untuk menyesuaikan perencanaan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan (pasal 1) yaitu ; 1. Merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional; 2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; 3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan 4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2012 – 2017 yaitu : 1. Sebagai acuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih yang dijabarkan dalam RPJMA Tahun 2012 2017; 2. Menjadi acuan bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditentukan guna mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. 3. Sebagai arah kebijakan penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Badan pemberdayaan Masyarakat Aceh;


Hal 6


4. Sebagai arah dan dasar penilaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh; 5. Arah dan kebijakan yang akan dikembangkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang direncanakan; 6. Bahan acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam proses integrasi program dan kegiatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat; 7. Bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah serta pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. 1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Renstra BPM Aceh tahun 2007 - 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPM ACEH 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPM Aceh (Tabel Terlampir) 2.2 Sumber Daya BPM Aceh (Tabel Terlampir) 2.3 Kinerja Pelayanan BPM Aceh 2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan BPM Aceh BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPM Aceh 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan isu-Isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi BPM Aceh 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPM Aceh(Tabel Terlampir) 4.3 Strategi dan Kebijakan BPM Aceh BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA BPM ACEH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA.


Hal 7


BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH 2.1

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

ORGANISASI

BADAN

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nangggroe Aceh Darussalam, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan; 2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; 3. Penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, termasuk pelayanan umum lintas Kabupaten/kota; 4. Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pemerintahan Mukim dan Gampong serta pemberdayaan masyarakat; 5. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat; dan 6. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan. Untuk menyelengarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh mempunyai kewenangan; 1. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan kelembagaan Mukim dan Gampong; 2. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang pemanfaatan tehnologi tepat guna dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; 3. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan dana stimulan kepada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai lembaga pengembangan berbagai kegiatan atau usaha masyarakat Gampong sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki. 4. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi litbang serta penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan 5. Melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, saran dan parasana serta rumah tangga.


Hal 8


Guna mendukung peningkatan kapasitas pemerintahan, kelembagaan dan Masyarakat Gampong, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh memiliki Balai Pelatihan Masyarakat dan Pemerintahan Gampong. Sebagaimana Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 36 Tahun 2009 tugas pokok Balai Pelatihan Masyarakat dan Pemerintahan Gampong yaitu untuk melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknik operasional dan atau kegiatan teknis penyiapan di bidang pelatihan pemberdayaan masyarakat dan gampong. Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Gampong fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan program dan penganggaran di bidang pelatihan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong; 2. Pelaksanaan urusan kewirausahaan dan kerumahtanggaan; 3. Pelaksanaan persiapan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong; 4. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong; 5. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana balai; 6. Penyiapan data dan informasi di bidang pelatihan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong; 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh sesuai dengan Lampiran XXI Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 5 Oktober 2007, terlampir. 2.2

SUMBER DAYA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH (Tabel Terlampir) Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh tersedia sumber daya aparatur sebagai berikut : 1. Jumlah Pegawai menurut Golongan : Tabel. 2.1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan No 1 2 3 4 5

Golongan Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Tenaga Kontrak Total


Jumlah tahun 2007 10 58 31 3 12 114

Jumlah tahun 2012 11 58 25 1 14 109

Hal 9


Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang 70 60

Pegawai

50 40 30 20 10

0

Golongan IV

Golongan III

Golongan II

Golongan I

Tenaga Kontrak

Jumlah tahun 2007

10

58

31

3

12

Jumlah tahun 2012

11

58

25

1

14

Grafik. 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 2.

Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin : Tabel. 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin No 1 2

Jumlah tahun 2007 72 42 114

Jenis Kelamin Pria Wanita Total

Jumlah tahun 2012 69 40 109

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin 120 100

Pegawai

80 60 40 20 0

Jumlah tahun 2007

Jumlah tahun 2012

Pria

72

69

Wanita

42

40

Total

114

109

Grafik. 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin


Hal 10


3.

Jumlah Pegawai menurut Pendidikan : Tabel. 2.3. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan No 1 2 3 4 5 6

Pendidikan S-3 S-2 S-1 D-III SMA SMP Total

Jumlah tahun 2007 0 13 43 31 3 12 102

Jumlah tahun 2012 1 11 58 25 1 14 109

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan 120

Pegawai

100 80 60 40 20 0

S-3

S-2

S-1

D-III

SMA

SMP

Total

Jumlah tahun 2007

0

13

43

31

3

12

102

Jumlah tahun 2012

1

11

58

25

1

14

109

Grafik. 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 4.

Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon : Tabel. 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan No 1 2 3

Jenis Kelamin Eselon II-a Eselon III-a Eselon IV-a Total


Jumlah tahun 2007 1 6 14 21

Jumlah tahun 2012 1 6 14 21

Hal 11


Jumlah Pegawai Menurut Jabatan 25

Pegawai

20 15 10 5 0

Eselon II-a

Eselon III-a

Eselon IV-a

Total

Jumlah tahun 2007

1

6

14

21

Jumlah tahun 2012

1

6

14

21

Grafik. 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

2.2.1. ANALISIS STRUKTUR ORGANISASI DAN FORMASI APARATUR PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH ; A. Reformasi Struktur Badan Pemberdayaan Masyarakat (Pembentukan Bidang Program dan Pelaporan). Secara struktural, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh belum memiliki Bidang Program dan Pelaporan sehingga beban kerja/tupoksi masih berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Umum. Hal ini masih perlu telahaan kembali mengingat program dan pelaporan merupakan tupoksi yang sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sedangkan sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Sub Bagian Umum belum biasa mendukung terselenggaranya perencanaan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan mengingat aparatur yang dimiliki terbatas dan belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan sedangkan cakupan program yang sangat luas dan krusial. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Pokok Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, secara umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan. Sedangkan Bidang Program dan Pelaporan adalah unsur pelaksana teknis penyusunan program atau kegiatan, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh yang memiliki fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan Program Kerja Tahunan, jangka Menengah dan Jangka Panjang;


Hal 12


2. Penyusunan Rencana Anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya; 3. melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan program kerja SKPD; 4. Penyiapan data dan informasi di bidang pelaksana program SKPD; 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program SKPD; 6. Penyusunan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Rencana Kinerja SKPD; 7. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala SKPD. Dari uraian tersebut terlihat perbedaan yang mendasar antara tupoksi Sub Bagian Umum dengan Bidang Program dan Pelaporan baik dari segi kuantitas aparatur, tingkat pendidikan, spesifikasi tupoksi, serta kualitas aparatur yang harus dimiliki sebuah bidang atau sub bidang untuk memenuhi kompetensi dalam penyelenggaraan tupoksi perencanaan dan pelaporan, Sedangkan kualifikasi yang dimiliki Sub Bagian Umum pada BPM Aceh belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi tambahan yang sekarang masih dibebankan pada Sub Bagian Umum. lebih jelasnya, berikut gambaran sumber daya manusia yang dimiliki Sub Bagian Umum saat ini ; a. Klasifikasi Pegawai Sub Bidang Umum berdasarkan umur. No 1 2 3 4

Umur

Jumlah 4 6 6 1 17

25-30 30-35 40-50 > 50 Total

Klasifikasi berdasarkan umur 6%

24%

35% 35%


25-30 30-35 40-50 > 50

Hal 13


b. Klasifikasi Pegawai Sub Bidang Umum Berdasarkan Tingkat Pendidikan. No 1 2 3 4 5

Tingkat Pendidikan

Jumlah 1 6 4 5 0 16

SMP SMA D-III S-1 S-2 Total

Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan 1 SMP

2 SMA

3 D-III

4 S-1

5 S-2

5 Total

3% 18% 52%

12% 15%

0%

Dari data yang disampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa tenaga aparatur yang dimiliki Sub Bagian Umum belum memenuhi kompetensi untuk memenuhi tugas tambahan yang dibebankan saat ini. Perlu penataan ulang pada strukturnya sehingga semua program yang direncanakan dapat diwujudkan dengan penuh tanggung jawab dan evaluasi terhadap program pun terselenggara dengan baik. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga teknis Daerah dan Lembaga Daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Badan pemberdayaan Masyarakat Aceh mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : 1. Bidang Kelembagaan, Sarana Dan Prasarana Perdesaan - Sub Bidang Pengembangan Sarana & Prasarana Perdesaan - Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Gampong 2. Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim Dan Gampong - Sub Bidang Motivasi dan Swadaya - Sub Bidang Pengembangan Sumber daya, Tradisi dan Budaya


Hal 14


3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat - Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan - Sub Bidang Bimbingan Usaha Ekonomi 4. Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan - Sub Bidang Teknologi Tepat Guna - Sub Bidang Bimbingan & Penyuluhan. 5. Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong - Sub Bagian Tata Usaha; - Seksi Penyiapan & Penyelenggaraan Pelatihan; - Seksi Sarana & Prasarana Pelatihan. Guna mendukung penyusunan program dan pelaporan di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh terutama terkait dengan perencanaan, penyediaan data informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan, diperlukan Sub Bagian Program dan Pelaporan, maka sudah seharusnya dilakukan revisi Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nangggroe Aceh Darussalam telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga teknis Daerah dan Lembaga Daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengingat Sub Bagian Program dan Pelaporan merupakan tupoksi yang sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem perencanaan dan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, maka BPM Aceh telah mengevaluasi, dan mengkaji kembali skala proritas bidang dan sub bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk diadakan perampingan “right size” sesuai dengan kebutuhan organisasi karena batas maksimal bidang pada Badan hanya 4 bidang. Dalam rangka mendukung dan melaksanakan Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh sesuai dengan kebutuhan guna menjalankan tupoksi, maka memerlukan struktur bidang sebagai berikut : 1. Sekretariat, memiliki Sub Bidang sebagai berikut : - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; - Sub Bagian Program dan Pelaporan; - Sub Bagian Keuangan. 2. Bidang Kelembagaan, Sarana Dan Prasarana Perdesaan - Sub Bidang Pengembangan Sarana & Prasarana Perdesaan - Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Gampong 3. Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim Dan Gampong - Sub Bidang Motivasi dan Swadaya - Sub Bidang Pengembangan Sumberdaya, Tradisi dan Budaya 4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat - Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017

Hal 15


6.

7.

- Sub Bidang Bimbingan Usaha Ekonomi Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan - Sub Bidang Teknologi Tepat Guna - Sub Bidang Bimbingan & Penyuluhan Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong - Sub Bagian Tata Usaha; - Seksi Penyiapan & Penyelenggaraan Pelatihan; - Seksi Sarana & Prasarana Pelatihan.

Berdasarkan perencanaan di atas, maka bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh diusul revisi sebagaimana terlampir. Diharapkan dengan adanya revisi dan reformasi struktur organisasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh diharapkan akan mampu memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemantapan pelaksanaan pemerintahan Mukim/Gampong demi terwujudnya pembangunan, pelayanan pemerintah Gampong yang lebih optimal serta terciptanya akses perekonomian masyarakat yang lebih baik. B. Reformasi Birokrasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. Sekilas tentang kebutuhan formasi tenaga aparatur BPM Aceh telah dijelaskan pada poin pertama di atas. Selain hal yang menyangkut tentang penambahan Bidang Program dan Pelaporan, BPM Aceh juga masih memiliki permasalahan lainnya yaitu pengembangan sumber daya manusia pada BPM Aceh baik secara kuantitas maupun kualitas belum memenuhi standar yang dibutuhkan. Secara garis besar permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu : 1. Kebutuhan aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendukung program-program Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh; 2. Mutu tenaga teknis masih perlu ditingkatkan melalui berbagai pembinaan dan bimbingan teknis sehingga memenuhi kompetensi sesuai kebutuhan. Guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan secara teknis membutuhkan spesifikasi tenaga aparatur dalam berbagai kompetensi antara lain : 1. Tenaga pengajar/widyaswara untuk mendukung kinerja UPTB Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong; 2. Tenaga teknis perencanaan, penganggaran dan pelaporan program pemberdayaan masyarakat; 3. Arsiparis; 4. Akuntan publik untuk mendukung berbagai kegiatan menyangkut system keuangan kantor serta ; 5. Aparatur publik lainnya yang memiliki kompetensi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan tingkat pendidikan minimal S-1. Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017

Hal 16


Diharapkan dengan adanya reformasi birokrasi dan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh berdampak baik terhadap peningkatan kinerja pemberdayaan masyarakat pada umumnya serta mampu membangkitkan semangat kerja seluruh jajaran aparatur untuk berbuat yang terbaik untuk kesuksesan implimentasi tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. Dengan tumbuhnya semangat kerja akan berimplikasi pada suasana kerja yang kompetitif serta akan mewujudkan tenaga aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapakan dan mampu bersaing dengan berbagai perubahanperubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. 2.3

KINERJA PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH Untuk melaksanaan tugas-tugas pemberdayaan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh menetapkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai indikator-indikator yang diharapkan, kesemuanya diwujudkan untuk mencapai kinerja sesuai dengan yang telah direncanakan dalam berbagai program dan kegiatan yang terdapat pada Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh tahun 2007 – 2012 sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; 5. Program Pengembangan Lembaga Perekonomian Perdesaan; 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; 7. Program Penanggulangan Kemiskinan. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2007 – 2012 secara garis besar telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditentukan. pelaksanaan realisasi anggaran dan kegiatan pada akhir tahun 2012, realisasi keuangan mencapai 95,17 % dan fisik 100% (Data Tim P2K), dengan persentase ini berarti kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dapat dicapai dengan baik pada setiap tahun kerjanya. Adanya beberapa anggaran perubahan mampu dimaksimalkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh untuk meningkatkan realiasi anggaran baik realiasi fisik maupun keuangan. Lebih jelas, kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 – 2012 dapat dilihat pada tabel 2.1.


Hal 17


2.4

TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH. 1.

Tantangan : Tantangan ini terutama datang dari luar system organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :  Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Gampong relatif rendah;  Masih adanya Gampong-gampong yang terisolir/terpencil;  Keterbatasan pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna;  Ekonomi masyarakat yang terpuruk;  Kualitas kelembagaan masih relatif rendah;  Masih terdapatnya penduduk miskin;  Keterbatasan akses permodalan dan informasi pasar;  Pola fikir masyarakat masih relatif rendah;  Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan;  Lembaga perekonomian pada wilayah perdesaan belum berfungsi secara optimal;  Alokasi Dana Gampong (ADG) belum terealisasi ke GampongGampong sebagaimana ketentuan yang berlaku;  Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum mempunyai data base Gampong;  Kurangnya kesadaran masyarakat Gampong dalam menjaga dan melestarikan kegiatan fisik yang telah dibangun oleh Pemerintah maupun non pemerintah.

2.

Peluang : Peluang yang sangat mendukung kelancaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :  Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;  Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat (Departemen Dalam Negeri);  Tersedianya Institusi/Kelembagaan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat gampong;  Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;  Telah mempunyai program strategis;  Adanya dukungan dari opini masyarakat;  Adanya dukungan dari kebijakan program pemberdayaan masyarakat;  Tersedianya sumber daya alam yang memadai;


Hal 18


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH 1. Organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh belum memenuhi prinsip-prinsip organisasi yang bersifat “right size” sesuai dengan cakupan dan fungsi organisasi maka perlu adanya bidang program dan pelaporan pada BPM Aceh dalam rangka sinergitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi program permberdayaan masyarakat; 2. Lemahnya kompetensi aparatur yang dimiliki BPM Aceh belum sepenuhnya professional dan memiliki kompetensi khususnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas teknis pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat; 3. Dukungan kebijakan baik bersifat politik dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum maksimal; 4. Sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu ditingkatkan sehingga program yang direncanakan pemerintah provinsi mampu mendukung program prioritas pemerintah Kab/Kota, tidak tumpang tindih dan tidak “over laping” dengan kebijakan pemerintah Kab/Kota; 5. Masih lemahnya kapasitas Pemerintah Gampong dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong serta pemberdayaan masyarakat; 6. Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomis maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya; 7. Penyediaan berbagai informasi desiminasi teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan produktivitas sumber daya alam yang dikelola gampong dan masyarakat perlu ditingkatkan; 8. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kapasitas pemerintahan gampong dan sarana pendukung bagi peningkatan perekonomian masyarakat gampong masih minim;


Hal 19


9. Ketersediaan akses perekonomian gampong perlu ditingkatkan melalui berbagai pelaksanaan/pembangunan berbagai pasar desa dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMG belum maksimal. 3.2

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi Pembangunan Aceh 2012-2017 yang ditetapkan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh tahun 2012-2017. Visi yang dimaksud berbunyi “ Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai wujud MoU Helsinki”. Visi ini menjadi pedoman bagi keselarasan program-program SKPA sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh manfaat (outcome) dan dampak ( impact) yang dicita-citakan. Sedangkan untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan pula beberapa misi lima tahun ke depan beserta peran yang dapat dimainkan bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun Misi pemerintahan Aceh tahun 2012-2017 adalah ; 1. Memperbaiki tata kelola pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh untuk menjaga perdamaian yang abadi. Salah satu langkah untuk mewujudkan misi ini maka Badan Pemberdayaan Aceh perlu mengusulkan revisi Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan yang tertata dan sesuai dengan tuntukan RTRW kajian lingkungan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat. 2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sector kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh mempunyai kewenangan merumuskan dan menyiapkan kebijakan berkaitan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Aceh. Salah satu pendekatan penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat yaitu sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat, kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian baik individu maupun kelompok berkaitan erat dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam nilai-nilai dinul islam. Pemberdayaan masyarakat yang dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh melalui prinsip swakelola merupakan bagian dari


Hal 20


perwujudan dari tata cara mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai tuntunan agama islam, membentuk pribadi individu masyarakat yang bermartabat bukan menjadi pribadi layaknya peminta-minta namun masyarakat diajak untuk bertanggung jawab aktif dalam pembangunan gampong secara kegotong-royongan, kebersamaan menjadikan gampong sebagai salah satu pelopor pembangunan nasional. 3. Memperkuat stuktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia dan struktur ekonomi masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan lembagalembaga perekonomian masyarakat seperti Badan Usaha Milik Gampong, pasar gampong, dan berbagai sarana prasarana pendukung sebagai sebagai wujud keterbukaan akses perekonomian mukim dan gampong . keterbukaan akses perekonomian mukim dan gampong harus didukung oleh sumber daya manusia perangkat penggerak ekonomi gampong tersebut maka melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia baik aparatur pemerintahan gampong, maupun para kader yang berkompetensi untuk menyelaraskan pembangunan gampong menjadi lebih mandiri dan terbuka dengan perkembangan zaman. Sebagai SKPA yang diberi tanggung jawab membantu Pemerintah Aceh dalam melaksanakan kepemerintahan berkaitan dengan bidang pemberdayaan, BPM Aceh sudah memiliki instrument penting dalam mewujudkan misi ini yaitu berbagai program dan kegiatan yang khusus menangani kebijakan kelembagaan gampong dan memiliki Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang khusus melatih sumber daya manusia terkait pembangunan mukim dan gampong. 4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proposional, terintegrasi dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan misi ini, program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat mempertimbangan strategi dan kebijakan yang berada di atasnya, sebagai Badan yang liner dengan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perencanaan program dan kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan Renstra K/L, terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perlu koordinasi aktif antar “steckholder” demi implementasi program pembangunan yang efesien, tepat sasaran. 5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Meningkatkan nilai tambah hasil produksi masyarakat sudah dirintis Badan Pemberdayaan Masyarakat beberapa tahun silam yang terumuskan dalam Renstra BPM Aceh periode Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017

Hal 21


2007 – 2012 pada Program Pengembangan Teknologi Perdesaan dengan agenda rutinnya yaitu mencari dan menyeleksi berbagai karya-karya inovatif, terjangkau, bernilai ekonomis, difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat sebagai wujud keberdayaan masyarakat gampong. inovasi teknologi kerakyatan sangat tepat digunakan dalam meningkatkan nilai tambah produksi masyarakat karena mampu mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan berwawasan lingkungan, melalui pengembangan desiminasi informasi atau lebih tepatnya pengembangan teknologi tepat guna yang bersifat pro rakyat dan berdaya guna diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kemandirian masyarakat gampong. Oleh sebab itu, misi ini mengharapkan adanya berbagai terobosan kebijakan untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang mayoritasnya berada pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan mampu mengolah dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam demi terwujudnya kesejahteraan yang adil dan makmur. 3.3

TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014. Arah dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri mengacu pada rumusan RPJMN Tahun 2010-2014, telah ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional, meliputi: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik; serta (11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. Dari kesebelas prioritas Pembangunan Nasional dimaksud, terdapat 5 (lima) prioritas yang merupakan bagian penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri, yakni: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Penanggulangan Kemiskinan; (3) Infrastruktur; (4) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; serta (5) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik. Sejalan dengan penetapan 5 (lima) prioritas pembangunan tersebut, terdapat pula prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) dengan Presiden Republik Indonesia. Salah satu isu strategis Renstra K/L Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh yaitu Dari aspek otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat, kebijakan perkuatan


Hal 22


otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Terkait dengan penataan dan penguatan otonomi desa, telah dilaksanakan berbagai program/kegiatan, antara lain: pemantapan kerangka aturan/regulasi, pemantapan kelembagaan pemerintahan desa, pemantapan pengelolaan keuangan desa, peningkatan kapasitas Pemerintah Gampong serta pemantapan administrasi pemerintahan desa. Sementara itu, penguatan pemerintahan desa dilakukan melalui fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintahan desa berupa penyusunan instrumen program pengembangan kapasitas pemerintahan desa, serta orientasi, bimbingan teknis, dan pelatihan manajemen pemerintahan desa. Terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan langkah-langkah dalam pengentasan kemiskinan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak tahun 1998/1999 sebagai kelanjutan dari Program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Namun, dalam rangka peningkatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah sejak tahun 2007 mengembangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sehingga Program Pengembangan Kecamatan/PPK dilebur menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Pelaksanaan program pemberdayaan ini menunjukkan hasil yang positif, jika dilihat dari realisasi pembangunan fisik, perguliran dana modal usaha, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan lain-lain. Ke depan, upaya pemberdayaan masyarakat diharapkan akan terus dilanjutkan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan dalam wilayah Aceh, sejak tahun 2009 Pemerintah Aceh melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh telah menyalurkan dana Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) untuk seluruh Gampong di Aceh guna membiayai kegiatan sebagai berikut : a. Penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), wajib dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah gampong; b. Peningkatan infrastruktur ekonomi gampong dalam skala kecil yaitu pembangunan pasar gampong, jalan, jembatan, gorong-gorong, saluran/parit, irigasi tersier, sumber energi listrik bagi gampong terpencil, air bersih dan sanitasi lingkungan yang mampu dikerjakan oleh masyarakat; c. Peningkatan kualitas kesehatan yaitu untuk mendukung kegiatan posyandu;


Hal 23


d.

e.

Peningkatan kualitas pendidikan yaitu untuk mendukung kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta mendukung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; Biaya operasional pemerintahan gampong dalam rangka menunjang BKPG paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi dana BKPG.

Dalam hal pelaksanaan otonomi gampong dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Aceh belum seluruhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut : 1) Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa. Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peraturan daerah yang mengatur hal itu belum ada karena belum adanya aturan hukum yang memadai sebagai dasar pembagian kewenangan tersebut. Kemampuan perangkat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal, kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun pemahaman terhadap kewenangan desa itu sendiri. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal; 2) Lemahnya kapasitas pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik; 3) Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal kepada masyarakat miskin juga masih kurang. Selain itu, penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas juga masih sangat terbatas. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan, yaitu: “Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.


Hal 24


Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat di dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 didasarkan pada isu-isu strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk lima tahun ke depan, yang merupakan penjabaran dari visi Kementerian Dalam Negeri. Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi di atas, yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya: 1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis; 2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; 3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik; 4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; 5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Salah satu visi Kementerian Dalam Negeri yaitu mewujudkan keberdayaan masyarakat yang partisipatif yang dijabarkan dalam misi yaitu memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Visi dan misi tersebut dipertegas kembali dengan penentuan tujuan yaitu : Mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. (T7, lampiran Permendagri No. 46 Tahun 2011). Untuk mencapai tujuan pada T7, ditetapkan sasaran sebagai berikut: T7S1: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; T7S2: Meningkatnya kapasitas pembangunan desa;

kelembagaan

masyarakat

dalam

T7S3: Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa; T7S4: Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP); T7S5: Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; dan


Hal 25


T7S6: Meningkatnya Pengelolaan Sumber daya alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna. Untuk mencapai tujuan pada T7, ditetapkan sasaran sebagai berikut: T7S7: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; T7S8: Meningkatnya kapasitas pembangunan desa;

kelembagaan

masyarakat

dalam

T7S9: Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa; T7S10: Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP); T7S11: Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; dan T7S12: Meningkatnya Pengelolaan Sumber daya alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna. Permasalahan, isu strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pemberdayaan masyarakat diimplementasi dalam program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Pemrintah Desa. Program ini merupakan program teknis dengan tujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa /kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis, yang diukur dari: 1.

Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan asset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD;

2.

Jumlah Dokumen RUU tentang Desa yang diselesaikan;

3.

Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa;

4.

Jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa;

5.

Persentase lembaga keuangan mikro perdesaan/Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi;

6.

Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi masyarakat desa;


Hal 26


7.

Cakupan penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);

8.

Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, khususnya di Kabupaten Nias dan Nias Selatan;

9.

Jumlah Provinsi dan kabupaten yang melaksanakan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP);

10. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian Adat dan Budaya Nusantara; 11. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu; 12. Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) memanfaatkan Tanaman Jarak Pagar (jatropha curcas lin); serta 13. Jumlah Posyantekdes yang berfungsi. Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Masyarakat dan Desa melalui 8 (delapan) kegiatan yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pemberdayaan

Dukungan Manajamen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat; Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan melalui PNPM Mandiri Perdesaan; serta Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa lingkup Regional. Telahaan Renstra K/L sangat diperlukan untuk mensinerji antara

kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan mampu diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berfokus pada pembangunan yang pro rakyat yang berkeinginan mewujudkan kemandirian pemerintahan dan masyarakat yang mandiri, maka keberadaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh sangat penting dalam mengimplentasikan arah dan tujuan Kebijakan Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi dalam bentuk rencana strategis untuk jangka waktu lima tahun ke depan secara berkelanjutan dan semua kebijakan tersebut terakomodir dengan baik dengan perencanaan dan penganggaran yang lebih efesien dan tepat sasaran. Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017

Hal 27


Salah satu kendala saat ini yang masih terjadi yaitu sinkronisasi perencaaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah pada level di atasnya menyebabkan perencanaan yang dilakukan tidak fokus pada sasaran yang diharapkan secara nasional dan anggaran yang direncanakan bersifat mubazir, yang seyogyanya kebijakan tersebut harus memenuhi prinsip kebijakan “up to down”, kebijakan di bawah mengakomodir kebijakan yang lebih tinggi sehingga sejalan dengan program-program yang berada pada level yang lebih tinggi. Hal inilah yang diharapkan dengan terwujudnya Rencana Strategis Badan pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2012 – 2017, diharapkan sinkron dengan semua level kebijakan baik pada tataran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten /Kota. 3.4

TELAAHAN RENCANA TATA RUANG LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

WILAYAH

DAN

KAJIAN

Rencana struktur pemanfaatan ruang Provinsi Aceh dilakukan dengan membagi wilayah kabupaten dan kota ke dalam beberapa wilayah atau kawasan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi struktur tata ruang provinsi Aceh yang efisien dalam pemanfaatan ruang dan efektif dalam membentuk struktur-struktur pelayanan umum serta terpadu dan bersinergis dalam memanfaatkan semua potensi, baik potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang tersedia dalam pemberdayaan masyarakat. Tata ruang wilayah terdiri dari beberapa aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan struktur aparatur pemerintahan desa, yaitu : 1. Mempertimbangkan dan memperhatikan wilayah dengan batas-batasnya serta cakupan luas wilayah dari masing-masing Kabupaten; 2. Memperhitungkan keberadaan sistem-sistem pelayanan dan fungsi-fungsi kawasan yang ada di provinsi Aceh; 3. Mempertimbangkan kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki oleh daerah dalam rangka pengelolaan potensi sumber daya alam dan lingkungan. Dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sumber pendapatan, pengelolaan potensi alam, para aparatur desa, pelaku pemberdayaan masyarakat yang telah diberikan bantuan baik itu modal usaha mapupun sarana dan prasarana bisa diharapkan dapat berjalan sesuai dengan pelaksanaan RPJMA.


Hal 28


3.5

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 1.

Isu Substansial  Kurangnya akses bagi masyarakat untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan dalam mengatur kehidupannya sebagai akibat masih kuatnya kewenangan Pemerintah dalam mengelola kebijakan program pembangunan;  Masih terbatas dan rendahnya tingkat pengetahuan/keterampilan masyarakat dalam mengelola SDA dan mendayagunakan TTG sesuai kebutuhan masyarakat;  Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program pembangunan di     







gampong/kelurahan; Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong belum optimal; Penghasilan perangkat Gampong dan anggota Tuha Peut belum memadai; Belum semua Gampong memilki kantor Keuchik; Terbatasnya sarana dan prasarana Pemerintahan Mukim, dan Gampong/Kelurahan; Belum berperannya lembaga ekonomi masyarakat seperti Badan Usaha Milik Gampong, Koperasi Unit Desa (KUD) dan lembaga keuangan lainnya guna menunjang hasil produksi masyarakat; Belum mampunya masyarakat mengolah Sumber Daya Alam (SDA) secara profesional dan kompetitif karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan; Hancurnya sarana/prasarana umum dan Pemerintah (seperti jalan, jembatan, kantor dan lain-lain) akibat musibah Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004; Kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap lembaga Mukim yang merupakan lembaga Pemerintah yang sah di bawah koordinasi Camat berdasarkan Qanun No. 4 Tahun 2003;

 Belum tersedianya data profil Mukim dan Profil Gampong secara lengkap sebagaimana dasar penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan potensi wilayah;  Kurangnya pembinaan terhadap Pemerintahan Gampong/Kelurahan sehingga dalam pelaksanaan perlombaan Gampong/Kelurahan masih ditemukan hambatan-hambatan terutama dalam menentukan peringkat juara karena tidak sesuai/tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan;


Hal 29


 Belum berfungsinya lembaga Posyantekdes sehingga informasi pemanfatan TTG bagi masyarakat kurang efektif;  Masih kurangnya kepedulian Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap peningkatan pembinaan TTG yang dibutuhkan masyarakat gampong;  Pengelolaan SDA yang tidak ramah lingkungan sehingga menimbulkan bencana bagi kehidupan masyarakat;  Belum adanya data yang lengkap terhadap SDA dan SDM pesisir untuk penyusunan Program Pemberantasan Kemiskinan. 2.

Isu Instansional a. Aspek Kelembagaan  Adanya perbedaan bentuk dan nomenklatur Instansi Pemberdayaan Masyarakat pada tingkat Kabupaten/Kota dan ada Kabupaten/Kota yang belum membentuk Institusinya;  Masih banyak pejabat/aparatur BPM Kabupaten/Kota yang belum mempunyai kompetensi di bidang pemberdayaan masyarakat, hal ini disebabkan karena pemindahan/mutasi pejabat, pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  Masih adanya dualisme penanganan tugas-tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pembangunan Gampong/ Kelurahan ditingkat Kabupaten/Kota antara BPM dan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten/Kota, sehingga tugas tidak tertangani dengan sempurna;  Belum terbangunnya kesamaan komitmen tentang pentingnya penataan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani tugastugas Pemberdayaan Masyarakat;  Renggangnya hubungan kerja antara BPM Aceh dengan BPM Kabupaten/Kota sebagai akibat penafsiran yang berbeda terhadap UU No. 32/2004 walaupun secara fungsional dan operasional menangani pemberdayaan masyarakat. b. Aspek Kebijakan dan Program Prioritas  Komitmen Pemerintahan Kab/Kota terhadap penetapan kebijakan dan Program-program Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen Propeda, Renstra dan Repetada belum seluruhnya ada;  Program-program Prioritas Pemerintahan Kab/Kota belum seluruhnya memperhatikan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pemerintahan Mukim, Gampong/Kelurahan, masih ada Kab/Kota mengabaikannya seperti Alokasi Dana Gampong (ADG);


Hal 30


 Belum semua Kab/Kota menyahuti terhadap dukungan programprogram Pembangunan Gampong, Mukim, Kecamatan seperti PNPM Mandiri Perdesaan, BKPG, ADG dan sebagainya;  Belum tersedianya data base Gampong secara akurat, sehingga sulit dalam menyusun program dan kegiatan sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing Gampong.


Hal 31


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

VISI DAN MISI Dalam rangka mengisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah menetapkan arah kebijakan masyarakat Aceh yang bermartabat dan menatap masa depan yang lebih baik serta menata Pemerintahan yang transparan dalam penyelenggaraan administrasi publik. Sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh tersebut dan dengan pemberlakuan syariat islam secara kaffah di Aceh, maka Pemerintah Aceh dalam menjalankan roda pemerintahannya harus sesuai dengan jiwa yang islami dan bebas dari KKN, hal ini suatu pilihan wajib mampu menjabarkan dan melaksanakan program prioritas sebagai kebijakan strategi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu untuk mewujudkan dan mengimplementasikan program tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh menetapkan Visi dan Misi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada masa yang akan datang.

Visi “Terwujudnya keberdayaan masyarakat Aceh Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong”.

serta

Pemantapan

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita dalam rangka perubahan menuju masyarakat aceh yang lebih mandiri melalui pemberdayaan masyarakat dan sebagai motor penggerak perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong serta cerminan komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi yang lebih baik lagi, yang harus disergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh. a. Keberdayaan masyarakat, merupakan upaya mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan politik, sehingga diharapkan masyarakat Aceh secara bertahap akan mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam proses pembangunan. b. Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai demi terwujudnya suatu tatanan Pemantapan Kerangka Acuan/Regulasi, Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017

Hal 32


Mukim dan Gampong, Pemantapan Pengelolaan Keuangan Gampong, Pementapan Adaministrasi Pemerintahan Mukim dan Gampong, Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Mukim dan Gampong, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong. Dalam mewujudkan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh ditempuh melalui misi sebagai berikut : 1. Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong; 2. Peningkatan keswadayaan masyarakat; 3. Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Gampong; 4. Memantapkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat serta program-program prioritas Pemerintah Aceh terutama dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan; 5. Pemantapan nilai – nilai sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan keluarga; 6. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat Gampong; 7. Pemanfaatan sumber daya alam melalui desiminasi informasi sesuai kebutuhan melalui gelar berwawasan lingkungan;

Teknologi

Tepat

Guna

(TTG)

yang

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH A. TUJUAN Sebagai penjabaran dari visi dan misi di atas, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2012 - 2017 yaitu : T1 : Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah mukim dan gampong. T2 : Berfungsinya Lembaga-lembaga gampong dalam rangka penguatan kelembagaan gampong. T3 : Meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam membangun gampong. T4 : Meningkatnya motivasi masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan budaya dan tradisi sesuai dengan kearifan lokal. T5 : Terwujudnya keluarga yang sejahtera melalui peningkatan taraf hidup yang lebih layak. T6 : Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat dan pembangunan gampong.


Hal 33


T7 T8

T9

T10

: Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat gampong berbasis ramah lingkungan. : Mendorong berkembangnya inovasi desiminasi informasi/teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan produktifitas dan mutu produksi pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab menuju keunggulan yang kompetitif. : Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program pemberdayaan dan kapasitas SDM aparatur lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh : Meningkatnya kualitas dan implikasinya secara optimal perencanaan, agenda strategis, program legislasi, transparansi pengelolaan program serta sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.

B. SASARAN Lebih lanjut Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh menetapkan sasaran sebagai turunan dari setiap tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 2012 – 2017, yaitu : 1. Untuk mewujudkan T1, ditetapkan sasaran sebagai berikut : T1S1 : terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong; T1S2 : Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan gampong; T1S3 : Terciptanya data profil gampong yang mampu memberi kontribusi terhadap pembangunan gampong; T1S4 : Memaksimalkan manajemen administrasi mukim dan gampong. 2. Untuk mewujudkan T2, ditetapkan sasaran sebagai berikut : T2S1 : meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola lembaga mukim dan gampong; T2S2 : Meningkatanya peran serta lembaga gampong dalam rangka pembangunan gampong dan mukim; T2S3 : berfungsinya Badan Usaha Milik gampong; T2S4 : Memaksimalkan fungsi dan kewenangan imum mukim sebagai kepala administrasi yang membawahi gampong. 3. Untuk mewujudkan T3, ditetapkan sasaran sebagai berikut : T3S1 : Pembentukan/meningkatkan kualitas sumber daya kader pemberdayaan gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pembangunan gampong;


Hal 34


T3S2 : Dukungan pengentasan daerah tertinggal melalui pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan; 4. Untuk mewujudkan T4, ditetapkan sasaran sebagai berikut : T4S1 : Meningkatnya kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan kekeluargaan dan kegotong- royongan; T4S2 : Terbentuknya gampong percontohan yang mengembangkan kearifan lokal; T4S3 : Terwujudnya database gampong adat se Aceh. 5. Untuk mewujudkan T5, ditetapkan sasaran sebagai berikut : T5S1 : Meningkatnya asupan gizi anak usia sekolah gampong SeAceh; T5S2 : Terbentuknya Kader Pokjanal Posyandu Plus di tingkat gampong dalam wilayah Aceh; T5S3 : Meningkatnya peran aktif tim PKK Kabupaten/Kota, Kecamatan dan gampong. 6. Untuk mewujudkan T6, ditetapkan sasaran sebagai berikut : T6S1 : Pemberian dana bantuan stimulant yang bersumber Pemerintah Aceh dalam bentuk program Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG)/bantuan prioritas lainnya kepada masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam berbagai bentuk kegiatan bantuan modal usaha kepada masyarakat. T6S2 : Meningkatnya taraf hidup masyarakat Gampong; 7. Untuk mewujudkan T7, ditetapkan sasaran sebagai berikut : T7S1 : Pembinaan dan bantuan dana pengembangan usaha pengelolaan potensi lokal; T7S2 : peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pengelolaan sumber daya dalam dan potensi gampong; T7S3 : Terbentuknya database pengembangan pengelolaan sumber daya alam yang inovatif dan memiliki kontribusi bagi lingkungan hidup. 8. Untuk mewujudkan T8, ditetapkan sasaran sebagai berikut : T8S1 : Penguatan lembaga pelayanan pengembangan teknologi tepat Guna; T8S2 : Meningkatnya pengembangan pemantapan teknologi tepat guna. 9. Untuk mewujudkan T9, ditetapkan sasaran sebagai berikut : Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017

Hal 35


T9S1 : Tersedianya kader aparatur pemberdayaan masyarakat yang professional dan berkualitas; T9S2 : Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas; T9S3 : Terselengaranya reformasi birokrasi dan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh; T9S4 : Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat aceh. 10. Untuk mewujudkan T10, ditetapkan sasaran sebagai berikut : T10S1 : Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring ,evaluasi dan pelaporan agenda strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat; T10S2 : Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh secara berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan; T10S3 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan. 4.3

STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH 1. Pemantapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong sesuai dengan kaidah yang berlaku; 2. Peningkatan peranan kelembagaan masyarakat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

Gampong

dalam

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial dan memantapkan manajemen pemerataan keadilan serta peningkatan kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial dan ekonomi melalui pembinaan dan stimulan dalam rangka penanggulangan kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan; 4. Penanggulangan kemiskinan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dilaksanakan berdasarkan pembagian 4 klaster/kelompok yaitu : a. Klaster I bantuan dan Perlindungan Sosial berbasis keluarga bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; b. Klaster II Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk


Hal 36


terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; c. Klaster III Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; d. Klaster IV Program murah untuk rakyat untuk memberikan ”sesuatu” dengan harga sangat murah dengan sebagian dibantu pemerintah. 5. Melanjutkan dan mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan; 6. Memfungsikan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai lembaga pengembangan perekonomian masyarakat Gampong; 7. Mengupayakan bantuan stimulan bagi masing-masing Gampong secara proporsional dalam bentuk program Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong atau nama lain serta program-program pemberdayaan lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing Gampong; 8. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan dan kelembagaan Mukim/ Gampong, pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan pelaku program melalui berbagai pelatihan dan field training guna meningkatkan pengetahuan sehingga diharapkan menjadi tenaga profesional pada bidang tugasnya; 9. Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengelola Industri Kecil dan Rumah Tangga serta meningkatnya kemampuan usaha UKM; 10. Pengembangan TTG untuk perdesaan sebagai upaya peningkatan akses kelompok masyarakat miskin terhadap TTG untuk peningkatan produktifitas; 11. Menumbuh kembangkan keswadayaan, gotong royong masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun Gampong; 12. Memberdayakan keluarga guna meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan di Gampong maupun diperkotaan melalui 10 program pokok PKK. 13. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan peningkatan gizi anak sekolah sehingga akan tercipta suasana yang mendukung kecerdasan dan aktifitas anak. 14. Mendukung kegiatan posyandu dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Gampong; 15. Meningkatkan kualitas pendidikan guna mendukung kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan mendukung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;


Hal 37


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2013 – 2017 sebagai mana terlampir pada Tabel 1 5.1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kode Uraian Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun Tahu rek Kegiatan Rp) 2017 2018 5.1.1 Penyediaan 100.000.000,- 110.000.0000,- 120.000.000,- 130.000.000 140.0 Jasa Surat Menyura Indikatir Kinerja Terdedianya Surat menyurats

5.1.1.

Penyedian Jasa Surat Menyurat. Indikator kinerja :  Tersedianya surat menyurat; Kelompok sasaran :  Pelayanan rutin kantor Pendanaan Indikatif :  Rp. 100.000.000

5.1.2.

Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator kinerja :  Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Kelompok sasaran :  Pelayanan rutin Kantor Pendanaan Indikatif :

 Rp. 750.000.000


Hal 38

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017 5.1.3.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Indikator kinerja :  Tersedianya jasa administrasi keuangan Kelompok sasaran :  Honorarium Aparatur Pendanaan Indikatif :

 Rp. 768.450.000 5.1.4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator kinerja :  Terpeliharanya kebersihan kantor Kelompok sasaran :  Sarana dan Prasarana kantor Pendanaan Indikatif :

 Rp.750.000.000 5.1.5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator kinerja :  Tersedianya Alat Tulis Kantor Kelompok sasaran :  Alat Tulis Kantor Pendanaan Indikatif :

 Rp. 500.000.000 5.1.6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator kinerja :  Tersedianya barang cetakan dan foto copy Kelompok sasaran :  Pelayanan kantor Pendanaan Indikatif :

 Rp. 125.000.000 5.1.7.

Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan Bangunan Kantor Indikator kinerja :  Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelompok sasaran :  Instalasi listrik/Penerangan kantor Pendanaan Indikatif :

 Rp. 373.185.072 5.1.8.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator kinerja :  Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kelompok sasaran :  Pelayanan kantor Pendanaan Indikatif :

 Rp. 500.000.000 ss 5.1.9.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


Hal 39

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017 Indikator kinerja : Tersedianya Media Informasi Kelompok sasaran :  Pelayanan kantor Pendanaan Indikatif :

 Rp. 93.300.000 5.1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator kinerja : Tersedia Tersedianya Makan dan Minum Kelompok sasaran :  Pelayanan kantor Pendanaan Indikatif :

 Rp. 250.000.000 5.1.11. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Indikator kinerja :  Terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis konsultasi luar daerah Kelompok sasaran :  Rakor Pemberdayaan Masyarakat Se-Provinsi  Raker Pemberdayaan Masyarakat Se-Provinsi  Konsultansi program pemberdayaan dengan pemerintah pusat Pendanaan Indikatif :

 Rp. 1.000.000.000 5.1.12. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS Indikator kinerja :  Tersedianya jasa Pegawai Kontrak Kelompok sasaran :  tenaga aparatur non PNS Pendanaan Indikatif :

 Rp. 125.000.000 5.2.

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5.2.1. Pembangunan Gedung Kantor Indikator kinerja :  Perluasan Lahan  Penyediaan Sanitasi  Penataan Lingkungan (Jalan, Pagar, Drainase, papan nama dan pintu pagar)  DED Penataan Ruang Interior BPM Kelompok sasaran :  Bangunan Kantor BPM Aceh Pendanaan Indikatif :

 Rp. 2.500.000.000 5.2.2.

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor


Hal 40

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017 Indikator kinerja :  Tersedianya sarana prasarana kantor Kelompok sasaran :  Pelayanan kantor Pendanaan Indikatif :

 Rp. 500.000.000 5.2.3.

Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi Indikator kinerja :  Tersedianya alat studio dan komunikasi Kelompok sasaran :  Tersedianya kamera  Tersedianya handycam dan alat-alat studio lainnya. Pendanaan Indikatif :

 Rp. 125.000.000 5.2.4.

Pengadaan Komputer Indikator kinerja :  Tersedianya Komputer Kelompok sasaran :  Pengadaan computer Pendanaan Indikatif :

 Rp. 500.000.000 5.2.5.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Indikator kinerja :  Terpeliharanya gedung kantor Kelompok sasaran :  Perbaikan rutin gedung kantor Pendanaan Indikatif :

 Rp. 750.000.000 5.2.6.

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Indikator kinerja :  Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Kelompok sasaran :  Operasional dan mantenance  Penyediaan BBM kenderaan dinas Pendanaan Indikatif :

 Rp. 750.000.000 5.2.7.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Indikator kinerja :  Terpeliharanya Peralatan gedung kantor Kelompok sasaran :  Opersional dan mentenance peralatan gedung kantor Pendanaan Indikatif :

 Rp. 260.000.000


Hal 41

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017 5.2.8.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Indikator kinerja : Terpeliharanya Peralatan kantor Kelompok sasaran :  Operasional dan mentenance alat-alat kantor Pendanaan Indikatif :

 Rp. 250.000.000 5.3. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 5.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Indikator kinerja : Tersedianya Pakaian Dinas Kelompok sasaran :  Pengadaan seragam Linmas/PDH Pendanaan Indikatif :

 Rp. 587.000.000 5.4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5.4.1. Pendidikan dan pelatihan formal Indikator kinerja :  Peningkatan Kualitas SDM Kelompok sasaran :  Aparatur BPM Aceh Pendanaan Indikatif :

 Rp. 750.000.000 5.5.

PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG 5.5.1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Gampong Indikator kinerja :  Meningkatnya kapasitas dan kualitas Lembaga dan Organisasi Gampong Kelompok sasaran :  Masyarakat Pengelola Lembaga dan organisasi Gampong. Pendanaan Indikatif :

 Rp. 9.119.757.614 5.5.2.

Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Indikator kinerja :  Terbinanya dan terencananya program pemberdayaan masyarakat  jumlah dokumen Renstra, Renja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Jumlah LPPD, LAKIP BPM Aceh sesuai dengan peraturan.  Jumlah dokumen evaluasi dan monitoring pemberdayaan masyarakat Kelompok sasaran :  Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan monitoring program Pemberdayaan masyarakat Pendanaan Indikatif :


Hal 42


 Rp.10.000.000.000 5.5.3.

Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga Indikator kinerja :  Terlaksananya PMT-AS, Rakor PKK, BBGRM, Pokjanal Posyandu  Tersalurnya bantuan untuk PKK Provinsi  Terbantunya Tim Penggerak PKK Kab/Kota  Terselenggaranya Rakorda Pokjanal Posyandu  Terselenggaranya Rakor Peringatan BBGRM  Terselenggaranya Rakor dan Sosialisasi Program Posyandu Gampong Binaan  Tersedianya alat prasmanan bagi Pelaku PKK  Tersedianya Mesin Potong Rumput untuk BBGRM  Tersedianya Mesin Pompa Air untuk BBGRM  Tersedianya Alat Masak PMT-AS  Tersedianya Buku Keagamaan  Tersedianya Buku Alat Pelajaran PAUD Kelompok sasaran :  Kelompok masyarakat  Anak-anak usia pendidikan  Kader pemberdayaan masyarakat Pendanaan Indikatif :

 Rp. 15.000.000.000 5.5.4.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan SDA Indikator kinerja :  Meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat pesisir dan daratan  Tersedianya Bantuan Barang untuk pengelola Sumber daya alam gampong melalui pemanfaatan TTG  Tersedianya Pembangunan sarana dan prasarana Pemanfaatan Sumber daya Alam Kelompok sasaran :  Kelompok masyarakat miskin  Sarana dan prasarana pemanfaatan sumber daya alam  Kader pemberdayaan masyarakat Pendanaan Indikatif :

 Rp. 5.000.000.000 5.5.5.

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Gampong Indikator kinerja :  Terselenggaranya Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Gampong, Terlaksananya Gelar TTG Nasional serta Lomba Inovasi TTG


Hal 43

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017 Tersedianya Peralatan Penunjang untuk Usaha dan Pengrajin Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).  Terselenggaranya Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tk. Provinsi  Terselenggaranya Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tk. Nasional  Terselenggaranya Sosialisasi Hak Paten Alat TTG  Terselenggaranya Lomba Inovasi TTG  Terlatihnya Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantekdes)  Terbinanya Juara I s.d. Juara Harapan III untuk Lomba Inovasi Se Aceh dan Lomba Posyantekdes.  Tersedianya Data Alat TTG Tradisonal se-Aceh  Terselenggaranya Lomba Posyantekdes se-Aceh  Terselenggaranya Workshop Teknologi Tepat Guna (TTG)  Tersedianya alat pengolah komoditi andalan. Kelompok sasaran :  Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat TTG  Potensi Sumber Daya Alam  Penyebaran Informasi tentang Tekonologi Tepat Guna. 

Pendanaan Indikatif :



Rp. 5.000.000.000

5.6. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI GAMPONG 5.6.1. Pembinaan pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan – Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) Indikator kinerja :  Tersedianya dana Penunjang PNPM- MP-BKPG Kelompok sasaran :  Pelaku PNPM-MP-BKPG  BUMG/Pembangunan Gampong Pendanaan Indikatif :

 Rp. 11.250.000.000 5.6.2.

Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Indikator kinerja :  Tersedianya dan Terpantaunya Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Kelompok sasaran :  Masyarakat Pendanaan Indikatif :

 Rp. 1.250.000.000 5.7.

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN GAMPONG 5.7.1. Pembinaan/Penguatan kelompok masyarakat pembangunan gampong Indikator kinerja :


Hal 44

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017 Terbinanya Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong dan Tersedianya Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan di Gampong yang di Biayai Dana Stimulan Kelompok sasaran :  kelompok Masyarakat Gampong Pendanaan Indikatif : 

 Rp. 5.000.000.000 5.7.2.

Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong Indikator kinerja:  Terpelihara dan lestarinya adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Aceh dalam kehidupan di gampong. Kelompok sasaran:  Kelompok masyarakat  Tokoh adat istiadat gampong  Kader pemberdaaan masyarakat Pendanaan Indikatif :

 Rp. 5.000.000.000 5.7.3.

Pemberian stimulan pembangunan Gampong Indikator kinerja :  Tersalurnya Dana BKPG  Tersedianya Dana Stimulan untuk Memacu Usaha Ekonomi Gampong (BKPG, UEG-SP, UEPG, PEPG dan Usaha Masyarakat Lainnya) Kelompok sasaran :  Gampong  Pelaku usaha ekonomi gampong Pendanaan Indikatif :

 5.7.4.

1.809.920.000.000

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Mukim dan Gampong Indikator kinerja :  Terukurnya Kinerja Pemerintah Mukim dan Gampong, terlaksananya Perlombaan Gampong, Pembangunan Kantor Keuchik, penyusanan Profil Gampong. Kelompok sasaran :  Mukim dan Gampong beserta perangkatnya Pendanaan Indikatif :

 Rp. 5.000.000.000 5.7.5.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong Indikator Kinerja:  Meningkatnya infrastruktur pemerintahan Mukim dan Gampong Kelompok sasaran:  Aparatur gampong, Kelompok Masyarakat Pendanaan Indikatif :

 Rp. 8.750.000.000


Hal 45

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017 5.8. PROGRAM PENINGKATAN MUKIM DAN GAMPONG 5.8.1.

KAPASITAS

APARATUR PEMERINTAH

Pelatihan aparatur pemerintah mukim dan gampong dalam bidang manajemen pemerintahan gampong Indikator kinerja :  Meningkatnya Kapasitas Aparatur Mukim dan Gampong Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Kelompok sasaran :  Aparatur Pemerintah Mukim dan Gampong. Pendanaan Indikatif :

 Rp. 17.666.350.000 5.9. PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN KELEMBAGAANNYA 5.9.1. Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim Indikator kinerja :  Terbinanya Lembaga Mukim  Tersalurnya Insentif Imum Mukim Kelompok sasaran :  Aparatur Pemerintah mukim. Pendanaan Indikatif :

 Rp. 12.610.000.000

BAB VI INDIKATOR KINERJA BPM ACEH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA Adapun program dan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) adalah sebagai berikut : 6.1. Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG)

Merupakan program strategis Pemerintah Aceh dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah gampong yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dipelihara oleh masyarakat gampong itu sendiri serta difasilitasi oleh konsultan pendamping dari PNPM Mandiri Perdesaan. Program Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) yang bersumber dari Pemerintah Aceh pelaksanaan kegiatannya diintegrasikan dengan PNPM Mandiri Perdesaan.


Hal 46

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017 6.2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Melalui Pemanfaatan Tekonologi Tepat Guna. Program atau kegiatan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan memadukan penggunaan teknologi tepat guna yang murah, terjangkau serta berwawasan lingkungan, sehingga diharapkan adanya peningkatan jumlah produksi hasil olahan masyarakat. 6.3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan, Lembaga Masyarakat serta Sumber Daya Manusia (SDM) Mukim/Gampong melalui Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong. Salah satu terobosan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada tingkat mukim/gampong, dengan pelaksanaan pelatihan/bimbingan terpadu berbasis masyarakat dan aparatur gampong sebagai penunjang kinerja Pemerintahan Mukim/Gampong serta pemberdayaan masyarakat secara komprehensif dan tepat sasaran sehingga mampu mengelola potensi dan sumber daya mukim/gampong semaksimal mungkin untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Aceh, dengan menitikberatkan kepada kemampuan sumber daya manusia serta pemanfaatan sumber daya alam sekitarnya dengan melibatkan secara langsung peran serta masyarakat baik dari segi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan monitoring evaluasi, sehingga diharapkan masyarakat merasa memiliki dan ikut serta dalam menjaga kelangsungan program/kegiatan itu sendiri. 6.4. Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Merupakan program prioritas Pemerintah Aceh dalam rangka meningkatkan taraf kebutuhan nutrisi bagi anak-anak usia sekolah dengan tujuan meningkatkan kecukupan asupan gizi peserta didik melalui makanan tambahan, meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peerta didik dalam mengikuti kegiatan belajar, meningkatkan kesehatan anak khususnya dalam rangka penanggulangan penyakit kecacingan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan pengadaan pangan lokal, meningkatkan kesadaran dan partispasi masyarakat dalam upaya perbaikan gizi peserta didik, produksi pertanian, pendapatan masyarakat dan kesejateraan keluarga serta meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik untuk menyukai makanan lokal bergizi, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan lingkungan bersih dan sehat (LBS). 6.5. Penguatan/pembinaan Badan Usaha Milik Gampong Merupakan Badan Usaha Milik Gampong yang dikelola oleh pemerintah gampong dan masyarakat sesuai dengan potensi sumber daya yang ada, meliputi pelayanan ekonomi gampong seperti : a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik gampong dan usaha lain yang sejenis. b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi gampong Subbag. Perencanaan BPM Aceh\RENSTRA BPM ACEH TAHUN 2012 - 2017

Hal 47

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat AcehTahun 2012 – 2017 c. usaha pangan seperti perdagangan hasil pertanian, meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agribisnis (pengolohan hasil-hasil pertanian yang berbasis nilai tambah) d. industri kecil dan kerajinan rakyat. Program dan kegiatan tersebut terintegrasi dalam Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) dengan menggunakan azas : transparansi, akuntabel, partisipasi, berkelanjutan, profesionalisme, otonom, keterpaduan. Beberapa program dan kegiatan binaan dalam Sekretariat BUMG yaitu :

1. Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Gampong (PEPG) Program atau kegiatan dalam rangka penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan berbagai keterampilan usaha para bagi para kelompok Pemuda dan Pemudi yang ada di Gampong, sehingga para Pemuda dan Pemudi Gampong lebih berdaya guna dan berhasil guna. Jenis usaha pemuda dan pemudi Gampong antara lain usaha kerajinan, perikanan, peternakan serta usaha-usaha lainnya yang mempunyai potensi yang dapat dikembangkan serta tidak memiliki resiko tinggi dalam pengelolaannya. 2. Usaha Ekonomi Gampong Simpan Pinjam (UEG-SP) Merupakan program atau kegiatan dalam rangka membantu dan mempermudah masyarakat gampong dalam memperoleh pinjaman modal usaha dengan mudah, bunga ringan dan cepat guna pengembangan usaha dan kreatifitas berwirausaha masyarakat Gampong, sehingga diharapkan dapat menambah penghasilan/pendapatan terutama keluarga miskin. Pengelola Usaha Ekonomi Gampong Simpan Pinjam (UEG-SP) masing-masing Gampong adalah masyarakat yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Gampong dan ditetapkan dengan Keputusan Camat. 3. Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG) Merupakan program atau kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha bagi masyarakat Gampong dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha kelompok keluarga rumah tangga miskin yang masih produktif serta memiliki potensi usaha yang dapat dikembangkan. Jenis usaha masyarakat Gampong yang dapat didanai melalui program atau kegiatan ini antara lain usaha peternakan, perikanan, palawija, dagang kelontong dan usaha lainnya yang tidak memiliki resiko tinggi untuk dikembangkan. 6.6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong

Salah satu tantangan peningkatan kapasitas pemerintahan mukim dan gampong adalah peningkatan sarana dan prasarana mukim dan gampong di Provinsi Aceh yang terklasifikasi dalam 761 Mukim dan 6.464 gampong sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 140/738/2012 tentang Penetapan Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong Di Aceh.


Hal 48

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Kode

4

3 1 1 16 1 16 1

Untuk Aparatur kesejahteraan Kantor Aparatur Kantor

Gaji dan Tunjangan Pegawai

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)

Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan

6

7

5 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Permberdayaan Masyarakat Aceh Belanja Tidak Langsung

Tahun 2013 Target 8

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun

Tahun 2014 Target

Rp 9

Target

Rp

10

12

11

Rp 13

Target 14

2016

Tahun Rp 15

Target 16

2017

SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

19

20

21

BPM

Banda Aceh

Kondisi Kinerja pada akhir periode Rp 17

Target 18

Rp

100%

51.044.872.141

100%

56.884.159.036

100%

79.750.396.789

100%

67.229.422.468

100%

100.276.493.095

100%

355.185.343.529

100%

9.363.357.494

100%

9.661.172.555

100%

9.349.396.953

100%

10.284.336.648

100%

11.312.770.313

100%

49.971.033.963

Belanja Langsung

41.681.514.647

47.222.986.481

70.400.999.836

56.945.085.820

88.963.722.782

305.214.309.565

1.379.686.000

2.810.921.758

3.657.685.436

4.023.453.980

4.425.799.378

100%

16.297.546.551

Program/Kegiatan Rutin 1 16 1 16 01 01

Program Pelayanan Tercapainya Administrasi Kelancaran Perkantoran. Administrasi dan Operasional Kantor. 01 Penyediaan Jasa Tercapainya Surat Menyurat tertib adm kantor

Untuk lancarnya surat menyurat

Aparatur dan Publik

Tersedianya surat menyurat

100%

13.998.000

100%

37.677.000

100%

86.680.000

100%

95.348.000

100%

104.882.800

100%

338.585.800

Untuk berjalannya aktifitas kantor

Aparatur dan Publik

Tersedianya kebutuhan komunikasi dan sumber daya air dan listrik

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan komunkasi, air dan listrik

100%

417.386.000

100%

432.186.000

100%

676.200.000

100%

743.820.000

100%

818.202.000

100%

3.087.794.000

Untuk Aparatur dan tertibnya adm Publik keuangan

Terlakasanyanya adm keuangan

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tertibnya adm keuangan

100%

155.690.000

-

-

-

100%

155.690.000

Untuk terjaganya kebersihan kantor

Aparatur dan Publik

Terlaksananya kebersihan kantor

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terawatnya kebersihan kantor

100%

159.609.000

100%

100%

159.609.000

Untuk berjalannya aktifitas kantor Untuk

Aparatur dan Publik

Tersedianya ATK

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK

100%

65.584.000

100%

103.010.630

100%

111.845.136

100%

123.029.650

100%

135.332.615

100%

538.802.030

Aparatur dan Publik

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100%

15.520.000

100%

45.669.200

100%

63.850.000

100%

70.235.000

100%

77.258.500

100%

272.532.700


Aparatur dan Publik

Tersedianya komponen instlasi listrik/penerangan

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instlasi listrik/penerang an

100%

204.400.000

100%

118.604.800

100%

49.313.300

100%

54.244.630

100%

59.669.093

100%

486.231.823


Aparatur dan Publik

Tersedianya peralatan dan dan perlengkapan kantor

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan dan perlengkapan kantor

100%

-

100%

1.053.499.000

100%

1.285.250.000

100%

1.413.775.000

100%

1.555.152.500

100%

5.307.676.500


Aparatur dan Publik

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

100%

71.500.000

100%

100%

71.500.000

Untuk menjadi bahan referensi

Aparatur dan Publik

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

100%

18.660.000

100%

19.188.000

100%

41.298.000

100%

45.427.800

100%

49.970.580

100%

174.544.380


Aparatur dan Publik

Tersedianya makanan dan minuman bagi karyawan/i dan tamu

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman bagi karyawan/i dan tamu

100%

44.425.000

100%

39.875.000

100%

86.460.000

100%

95.106.000

100%

104.616.600

100%

370.482.600


Aparatur dan Publik

Terlaksananya rapt kordinasi dan konsultasi

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapt kordinasi dan konsultasi

100%

189.914.000

100%

161.161.000

100%

204.534.000

100%

224.987.400

100%

247.486.140

100%

1.028.082.540

berjalannya aktifitas kantor

100%

100%

1

100%

100%

Tujuan

1 Untuk berjalannya aktifitas kantor

Sasaran

2 Aparatur dan Publik

Indikator Sasaran

3 Terlayaninya administrasi perkantoran

Kode

4

1 16 1 16 01 02

Untuk berjalannya aktifitas kantor Untuk

Program dan Kegiatan 5 22 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.



6 Terlayaninya administrasi perkantoran

7

Tahun 2013 Target 8 100%

Terpenuhinya Fasilitas dan Kenyamanan Kerja Kantor


Tahun 2014 Rp 9 23.000.000

Target

Rp

10 100%

11 800.051.128

Target 12 100%

Rp 13 1.052.255.000

Target 14 100%

2016

Tahun Rp 15 1.157.480.500

1.225.677.861

1.438.178.850

4.073.410.000

4.480.751.000

696.950.000

812.828.850

3.087.340.000

3.396.074.000

Target 16 100%

Terlaksananya pembangunan gedung kantor

03 Pembangunan Gedung Kantor

Aparatur dan Publik

Tersedianya perlengkapan kantor

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100%

Aparatur dan Publik

Tersedianya peralatan studio dan komunikasi

12 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi

100%

Aparatur dan Publik

Tersedianya komputer

13 Pengadaan Komputer

Aparatur dan Publik

Terlakasananya pemeliharaan rutin/berkala kantor

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100%

21.500.000

100%

85.000.000

100%

334.000.000

100%

367.400.000

100%


Aparatur dan Publik

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

100%

179.100.000

100%

360.150.000

100%

454.270.000

100%

499.697.000


Aparatur dan Publik

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

100%

52.000.000

100%

126.000.000

100%

134.000.000

100%


Aparatur dan Publik

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

100%

32.000.000

100%

54.200.000

100%

63.800.000

100%

berjalannya aktifitas kantor Untuk berjalannya aktifitas kantor Untuk berjalannya aktifitas kantor

1 16 1 16 01 03

Untuk Aparatur tertibnya dan disiplin Karyawan/i

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya

Untuk Aparatur tertibnya dan disiplin Karyawan/i

Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan

Peningkatan SDM Aparatur

Lembaga dan Organisasi Masyarakat Gampong

Meningkatnya Kemandirian lembaga dan organisasi Masyarakat gampong

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 32 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

1 16 3 16 01 05

Untuk mandiri lembaga dan organisasi masyarakat gampong

Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 02 Penggadaan Pakaian Tersedianya Dinas Beserta pakaian dinas perlengkapannya beserta atribut karyawan/i kantor 03 Penggadaan Pakaian Kerja Lapangan

1 16 2 16 01 04

Untuk Aparatur menambah SDM Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Progaram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong 01 Pemberdayaaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Gampong

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis

32.500.000

19.900.000

100%

19.900.000

191.727.861

100%

191.727.861

404.140.000

100%

1.212.040.000

100%

549.666.700

100%

2.042.883.700

147.400.000

100%

162.140.000

100%

621.540.000

70.180.000

100%

77.198.000

100%

297.378.000

58.700.000

Tercapainya Kemandirian Keberdayaan Masyarakat Gampong Terciptanya kemandirian lembagan dan organisasi masyarakat gampong

75.000.000

400.324.000

81.400.000

89.540.000

472.695.000

100%

90.755.000

100%

9.000.000

100%

9.900.000

100%

10.890.000

100%

179.245.000

100%

78.300.000

100%

65.000.000

100%

71.500.000

100%

78.650.000

100%

293.450.000

52.000.000

100%

127.000.000

52.000.000

100%

127.000.000

100%

9.514.171.900

100%

74.000.000

3.735.681.400

16.146.843.811

100%

169.055.000

100%

19 4.306.015.178

32.500.000

75.000.000

100%

18 100%

Rp

11.728.874.250

Tersedianya pakaian kerja bagi karyawan kantor Peningkatan Sumber daya Aparatur

17 1.273.228.550

Target

100%

58.700.000

100%

Kondisi Kinerja pada akhir periode Rp

4.928.826.100

Aparatur dan Publik

berjalannya aktifitas kantor Untuk

2017

14.633.874.000

100%

912.900.000

2

27.214.634.000

100%

1.274.440.000

11.939.424.200

100%

1.401.884.000

36.708.220.120

100%

1.542.072.400

100.010.324.220

100%

5.531.620.400


Lokasi

20

21

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



Target


Tahun 2014 Target

Rp

Rp

Target

Rp

Target

12

13 16.360.612.000

14

2016

Tahun Target

Rp

6 Terciptanya inovasi baru TTG

Perencanaan yang baik

09 Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Tersedianya perencanaan program pemberdayaan masyarakat

100%

1.061.814.000

100%

696.285.000

100%

827.207.000

100%

909.927.700

100%

Untuk Publik peningkatan kesejahteraan keluarga masyarakat

Kemanndirian masyarakat gampong

10 Pembinaan Sosial Budaya masyarakat dan Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga

Terciptanya kemandirian masyarakat gampong

100%

6.838.453.900

100%

10.923.707.000

100%

7.921.081.000

100%

8.713.189.100

Untuk termanfaatka nya SDA

Pengelolaan SDA

11 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan/Penge lolaan SumberDaya Alam (SDA)

Terkelolanya SDA

100%

233.850.000

100%

398.876.000

100%

212.000.000

100%

Untuk menambah pengetahuan berkenaan dengan TTG

Penyebaran informasi TTG

100%

979.730.000

100%

1.702.106.000

100%

619.294.000

100%

3 Terciptanya inovasi baru TTG

Untuk Publik terlaksananya perencaanaan program masyarakat

15 Penyelengaraan Tersosialisasiny Diseminasi a diseminasi Informasi Teknologi informasi TTG Tepat Guna Bagi Masyarakat Gampong 1 16 4 16 01 06 Program Terpenuhinya Pengembangan Fasilitas dan Lembaga Ekonomi Kenyamanan Kerja Gampong Bidang Ekonomi Gampong

7

Tahun 2013

5 07 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional

1 2 Untuk Teknologi mencipatakan Tepat Guna inovasiinovasi baru

4


8

9

10

11

0

-

148.090.000

11.809.284.000

16

9.741.675.000

100%

4.496.154.170

100%

9.584.508.010

100%

43.980.939.010

233.200.000

100%

256.520.000

100%

1.334.446.000

681.223.400

100%

749.345.740

100%

4.731.699.140

10.715.842.500

11.787.426.750

Tersedianya SDM aparatur Gampong

100%

1.053.199.000

Untuk kemandirian masyarakat


12 Pemberdayaan Masyarakat Melalui PNPM Mandiri Perdesaan - Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG)


100%

100.000.000

100%

5.948.869.000

100%

9.541.675.000

100%

10.495.842.500

100%

Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat

26 Pembinaan Unit Pengaduan masyarakat (UPM)

Terpenuhinya pengaduan masyarakat

100%

48.090.000

100%

5.860.415.000

100%

200.000.000

100%

220.000.000

100%

Untuk kemandirian masyarakat gampong

Kelompok masyarakat gampong


Untuk tercapainya tujuan yang ingin dicapai masyarakat dalam pembanguna n Untuk meningkatkan SDM dan sarana/prasar anan gampong

Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Terlaksanya musyawarah pembangunan gampong

Publik

Peningkatan SDM aparatur gampong

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Gampong 01 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan 02 Gampong Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Gampong

06 Peningkatan kapasitas Pemerintah Mukim dan Gampong

Terlaksananya partisipasi Masyarakat dalam Membangun Gampong

22.824.927.886

10.711.742.873

18.523.427.400

Rp

1.000.920.470

02 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Gampong

1 16 5 16 01 07

Target

19 16.360.612.000

17

-

Peningkatan SDM Manajemen Badan Usaha Milik Gampong

Untuk tempat Aparatur dan sarana publik pengaduan oleh masyarakat


18 100%

15

Untuk Aparatur meningkatkan Gampong SDM Masyarakat Gampong Masyarakat Gampong

2017

20.375.770.140

44.202.318.250

100%

1.053.199.000

11.545.426.750

100%

37.631.813.250

242.000.000

100%

6.570.505.000

22.413.347.154

94.849.215.453


100%

492.550.000

100%

492.550.000

Tersedianya hasil program/kegiat an pembangunan gampong

100%

478.694.000

100%

478.694.000

Tersedianya SDM aparatur Gampong

100%

22.824.927.886

100%

27.796.143.900

100%

1.361.992.014

3

100%

1.090.400.000

100%

1.199.440.000

100%

1.319.384.000


Lokasi

20

21

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

4



5 08 Pembinaan/Penguat an Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong

6 Terciptanya kemandirian masyarakat gampong

7


Tahun 2013 Target

Rp

1 Untuk kemandirian masyarakat gampong

2 Kelompok masyarakat gampong

3 Kemanndirian masyarakat gampong

Untuk terjaganya adat sosial masyarakat gampong Untuk terlaksanaya aktifitas mukim gampong

Kelompok masyarakat gampong

Pelestarian adat sosial masyarakat gampong

09 Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong

Terjaganya adat sosial masyarakat gampong

Tersedianya sarana dan prasarana mukim dan gampong\

10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong

Terpenuhinya sarana dan prasarana mukim dan gampong Pelatihan Aparatur

772.976.000

Pemerintah Gampong dalam Bidang manajemen Pemerintah Tersedianya

772.976.000

Untuk Aparatur meningkatkan gampong SDM aparatur gampong

1 16 6 16 01 08

Peningkatan SDM Aparatur Gampong

01 Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong

1 16 7 16 01 09

Untuk Aparatur terkoordinirny Gampong a pembinaan kelembagaan mukim

Terlaksananya koordinasi dan pembinaan kelembagaan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong

Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaanya 01 Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim

8


Tahun 2014

9

Target

Rp

Target

Rp

Target

2016

Tahun Rp

Target

2017


Target

Rp

10 100%

11 471.585.000

12 100%

13 282.570.000

14 100%

15 310.827.000

16 100%

17 341.909.700

18 100%

19 1.406.891.700

100%

504.857.000

100%

388.208.400

100%

427.029.240

100%

469.732.164

100%

1.789.826.804

20.282.321.290

100%

63.856.353.049

100%

8.373.308.859

16.762.249.000

985.090.000

2.272.128.000

985.090.000

100%

2.272.128.000

18.438.473.900

2.749.274.880

100%

2.499.340.800

100%

2.749.274.880


Lokasi

20

21

6.779.468.880

100%

9.278.809.680

SDM aparatur Gampong

Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim Terkoordinirnya kelembagaan mukim

5.682.285.000

5.682.285.000

4.612.840.000

100%

4.612.840.000

4.844.040.000

100%

4.844.040.000

5.328.444.000

100%

5.328.444.000

5.861.288.400

100%

5.861.288.400

26.328.897.400

100%

Banda Aceh,

26.328.897.400

April 2015

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

Drs. ZULKIFLI HS, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19570310 198603 1 006

4

Form 8.2 Evaluasi Terhadap Hasil RPJM Aceh 2012-2017 Periode Pelaksanaan 2013-2015 SKPA : BPM Kode

Bidang Urusan Pemeritahan dan Program Prioritas Pembangunan

1

1 22

1

1

22

2

1

22

3

1

22

4

1

22

5

1

22

1

22

22

WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong; Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong;

Indikator Kinerja Program (Outcome) 3 Meningkatnya kapasitas lembaga gampong Meningkatnya kapasitas lembaga gampong

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMA (Tahun 2012) 4 5 6.451 Gamp ong

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah) 2013 Target

Capaian

Rp

6 6.454

7 6.260

8 21.040.374.228

2014 Capaian

Target

Capaian

Rp

9 10.248.694.138

10 6.454

11 6.260

12 21.544.135.643

SKPA

2015 Capaian

Target

Perkiraan

Rp

Perkiraan

13 14.185.247.269

14 6.454

15 6.454

16 27.214.634.000

17 24 27.214.634.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat

6.451

Gamp ong

6.454

6.260

20.778.710.897

2.472.092.950

6.454

6.260

21.276.207.409

5.619.492.225

6.454

6.454

9.741.675.000

9.741.675.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat

6.451

Gamp ong

6.454

6.260

341.168.699.681

23.621.139.470

6.454

6.260

349.337.167.829

10.562.383.716

6.454

6.454

18.523.427.400


50

%

56

97,75

25.870.682.364

755.588.750

62

88,37

26.490.093.948

870.553.483

95

95

2.272.128.000


40

%

50

99,41

16,860,272,276

5.648.659.000

50

99,74

17,263,951,152

4.600.860.000

95

95

4.844.040.000


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

80

86,61

1.479.787.000

1.281.614.994

80

80,76

2.810.921.758

2.270.035.172

90

90

3.660.685.436


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

90

96,11

1.432.982.861

1.377.195.775

90

94,91

1.438.178.850

1.364.936.225

90

90

4.073.410.000


Program Peningkatan Disiplin Aparatur

%

90

99,36

58.700.000

58.325.000

90

98,61

169.055.000,00

166.699.000

100

100

74.000.000

74.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat

Program Peningkatan Partisipasi Meningkatnya Masyarakat Dalam Membangun kesejahteraan masyarakat Gampong gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong; Aparatur Pemerintah Gampong Program Peningkatan Imum Meningkatnya kapasitas Mukim dan Kelembagaannya; dan kelembagaan imum mukim

Banda Aceh, 24 Juli 2015 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

Drs. ZULKIFLI Hs, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19570310 198603 1 006

90%

24.493.170.600

1.479.787.000,00

1.432.982.861,00

58.700.000

4.210.184,72

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents