BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Sekretariat Daerah yang berkedudukan di bawah Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, yang secara organisasi memiliki fungsi supporting staff oleh karena itu memiliki tugas pokok yang hanya bersifat mendukung yaitu antara lain melakukan koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta melakukan kajian di bidang hukum. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai
salah
satu
SKPD
diwajibkan
menyusun
suatu
dokumen
perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra). Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan bentuk dokumen perencanaan yang mencoba menjawab pertanyaan dasar tentang siapakah kita?. Kemana kita akan pergi?. Bagaimana kita pergi?. Menjelaskan apa makna keberadaan kita?. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan visi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju visi tersebut, menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal. Proses penyusunan Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pembangunan
Pengendalian
Daerah
pengumpulan/informasi,
diawali
dan dengan
penyusunan
Evaluasi
Pelaksanaan
pembentukan
rancangan,
Tim
perumusan
Rencana Penyusun, rancangan,
pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan diskusi mendalam antar sub bagian, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Malang 1
serta penetapan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk dapat dilaksanakan. Keterkaitan Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 1.1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan
RKP Nasional
RPJM Nasional
Diperhatikan
RPJPD & RTRW
Pedoman
Pedoman
Diacu
RPJM Daerah
Dijabarkan
Diacu
Bahan
RENSTRA SKPD
RKP Daerah
Pedoman
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
DPA SKPD
Bahan
Renja SKPD
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya
permasalahan
yang
akan
diselesaikan
tanpa
mengabaikan
permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 membagi wilayah pengembangan menjadi 6 WP. Dokumen rencana tata ruang wilayah ini memuat strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi: 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah, 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang tahap kedua, yang memiliki 8 (delapan) strategi untuk mengimplementasikan agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagai berikut: 1) Peningkatan akhlak mulia dan kesholehan sosial, 2) Peningkatan kelembagaan SKPD dan profesionalisme aparatur, 3) Peningkatan sistem informasi hukum dan komunikasi publik, 4) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, 2
5) Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, 6) Peningkatan mutu dan daya saing sumber daya manusia, 7) Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, 8) Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 akan dijabarkan di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penyusunan Renstra SKPD. Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja (Renja) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang setiap tahun mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015. Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya
adalah
menyusun
hubungan
optimal
antara
input,
proses,
dan
output/outcome. 1.2 Landasan Hukum Dalam menyusun Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 1). Landasan idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, serta 3) Landasan operasional yaitu: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 3
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 20092014; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 20102015; 18. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah; 1.3 Maksud Dan Tujuan a. Maksud: 1) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun; 2) Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan; 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan; 4) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan; 5) Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah. 4
b. Tujuan: 1) Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang; 2) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
1.4 Sistematika Penulisan BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
GAMBARAN PELAYANAN 2.1
Tugas dan Fungsi Organisasi
2.2
Sumber Daya
2.3
Kinerja dan Pelayanan SKPD
2.4
Tantangan dan Peluang
ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi
3.2
Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015
3.3
Penentuan Isu Strategis
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi
4.2
Tujuan Sasaran Jangka menengah
4.3
Strategi dan Kebijakan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAGIAN HUKUM
BAB VII
PENUTUP
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi a. Tupoksi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mempunyai tugas: 1) melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam koordinasi penyusunan Peraturan Daerah, pelaksanaan kajian hukum dan kebijakan daerah serta penyelesaian sengketa hukum, bantuan hukum dan dokumentasi hukum; 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mempunyai fungsi: 1) penelitian perumusan Peraturan perundang-undangan; 2) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan bantuan hukum; 3) penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan peraturan perundangundangan; 4) penghimpunan peraturan perundang-undangan, pempublikasian dan pendokumentasian produk hukum. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang membawahi: 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; 2) Sub Bagian Pelayanan Hukum; 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum. Masing-masing Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum. 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas: -
menyusun program kerja Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan untuk acuan pelaksanaan tugas;
-
mengikuti
perkembangan
hukum
pada
umumnya
dan
yang
menyangkut tugas-tugas Pemerintah Daerah pada khususnya; -
memproses
rancangan
Peraturan
Daerah,
Peraturan
Bupati,
Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6
-
-
meneliti produk-produk hukum lainnya, penyusunan dan penerbitan produk hukum lokal serta penataan sistem informasi regulasi Peraturan Perundangan-undangan; menelaah dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; mengumpulkan, meneliti dan mengolah data hukum yang berhubungan
dengan tugas Pemerintah Daerah; - melaksanakan tata usaha Bagian Hukum; - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Sub Bagian Pelayanan Hukum mempunyai tugas: - menyusun program kerja Sub Bagian Pelayanan Hukum untuk acuan pelaksanaan tugas; -
-
-
-
-
melaksanakan penyuluhan hukum; menyelenggarakan kegiatan Keluarga Sadar Hukum; memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada unsur aparatur dalam masyarakat; memberikan bimbingan teknis kuasa hukum kepada unsur aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah; memberikan pelayanan hukum yang meliputi konsultasi, diskusi dan pendampingan kepada unsur aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah; mengikuti proses persidangan di lembaga peradilan Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai kuasa hukum Pemerintah Daerah; melakukan telaah dan evaluasi penanganan perkara dan inventarisasi penyelesaian kasus-kasus/sengketa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah; menginventarisir dan mengolah bahan dalam rangka penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah; memberikan pelayanan dan perlindungan hukum kepada unsur Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hubungan kedinasan dan sengketa hukum; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum
sesuai dengan bidang tugasnya. 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas: - menyusun program kerja Sub Bagian Dokumentasi Hukum untuk acuan pelaksanaan tugas; - mengumpulkan dan mendokumentasikan produk-produk hukum; - mengadakan penataan sistem hukum lokal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah; -
mengumpulkan/mendokumentasikan produk-produk hukum, mengelola dokumentasi hukum dan melaksanakan Bintek Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH); 7
-
melaksanakan penerbitan manual penyusunan produk hukum dan penyusunan Buletin Informasi Hukum;
-
menerbitkan Lembaran Daerah;
-
mempublikasikan serta menyebarluaskan produk-produk hukum;
-
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Struktur Organisasi Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bagian Hukum
KEPALA BAGIAN
KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM
STAF
KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN HUKUM
STAF
STAF
2.2 Sumber Daya a. Sumber Daya Manusia Aparatur Tabel 2.1 Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon Pendidikan Jenjang
Pangkat
Jumlah
Jenjang
Eselon Jumlah
Jenjang
Jumlah
S2
2
Pembina Tingkat I
1
III/a
1
S1
8
Penata Tingkat I
2
IV/a
3
SMA
7
Penata
3
Penata Muda Tingkat I
3
Penata Muda
4
Pengatur
1
Pengatur Muda Tingkat I
2
Tenaga Kontrak Jumlah
17
17
4
8
Tabel 2.2 Jenis Diklat Penunjang Uraian Dilkat Kepemimpinan PIM II PIM III PIM IV Diklat Teknis Fungsional 1. Pelatihan SJDIH 2. Bintek kuasa hukum 3. Bintek penyusunan peraturan perundang-undangan 4. Bintek perpustakaan 5. Diklat manajemen proyek 6. Diklat penyusunan dokumen perencanaan 7. Diklat legal drafting 8. Bintek penyuluhan hukum
Jumlah 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1
b. Sarana dan Prasarana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan salah satu unit kerja di bawah Sekretariat Daerah yang berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Nomor 3 Malang, dalam mendukung kegiatan tugas sehari-hari memiliki sarana/prasarana meliputi fasilitas, sebagai berikut: Tabel 2.3 Sarana Prasarana Kantor Mobil Sepeda Motor Kamera 1996-2006 2 1996-2006 2 1996-2006 1 2007 2 2007 2 2007 1 2008 2 2008 2 2008 1 2009 2 2009 2 2009 1 2010 2 2010 2 2010 1 Komputer Laptop Printer 1996-2006 12 1996-2006 2 1996-2006 12 2007 12 2007 2 2007 12 2008 12 2008 4 2008 17 2009 19 2009 4 2009 18 2010 25 2010 4 2010 18 Scanner AC Handycam 1996-2006 2 1996-2006 4 1996-2006 1 2007 2 2007 4 2007 1 2008 2 2008 4 2008 1 2009 2 2009 4 2009 1 2010 2 2010 4 2010 1 Telpon Faksimile LCD 1996-2006 2 1996-2006 1 1996-2006 1 2007 2 2007 1 2007 1 2008 5 2008 1 2008 1 2009 5 2009 1 2009 1 2010 5 2010 1 2010 1 Meja Kursi Eselon III Meja Kursi Eselon IV Meja Kursi Staf 1996-2006 1 1996-2006 3 1996-2006 10 2007 1 2007 3 2007 17 2008 1 2008 3 2008 17 2009 1 2009 3 2009 17 2010 1 2010 3 2010 17 Lain-lain: Meja Tamu, Lemari Arsip, Brankas, Filling Cabinet, Meja kursi ruang rapat, Televisi, Mesin ketik manual dan elektrik.
9
c. Anggaran Tahun 2006-2010 dan Proyeksi 2011-2015 Untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang pada Tahun 2006-2010 mendapatkan alokasi APBD Kabupaten Malang secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini.
Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi Anggaran Dan Proyeksi Tahun 2011-2015 Tahun 2006-2010
REALISASI ANGGARAN
Anggaran Pertumbuhan Rata-Rata Pertumbuhan Proyeksi
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
1.140.000.000
990.000.000
686.302.000
750.000.000
907.600.000
-
-13,15%
-30,67%
9.27%
21%
-
-13,15%
-21,91%
-11.52%
-3.39%%
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
1.250.000.000
1.337.500.000
1.431.125.000
1.531.303.750
1.638.495.013
37.73%
7%
7%
7%
7%
Tahun 2015
Berdasarkan kondisi diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 2008-2010 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun demikian mengingat kemampuan APBD Kabupaten malang Tahun 2010-2015 yang diprediksi hanya meningkat sebesar 7,4%, maka untuk anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 dapat diproyeksikan naik rata-rata 7%.
2.3 Kinerja Dan Pelayanan SKPD Kinerja dan pelayanan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tercermin dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2006-2010, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
10
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang NO
1
INDIKATOR KINERJA
Tersusunnya
TARGET RENSTRA
REALISASI CAPAIAN
RASIO CAPAIAN
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
1.140.000.000
990.000.000
686.302.000
750.000.000
907.600.000
987.507.600
888.739.500
683.148.000
747.323.800
906.108.400
86,62%
89,77%
99,54%
99,64%
99,83%
peraturan
perundang-undangan
sesuai
kebutuhan Daerah. 2
Terlaksananya fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan
melalui
penyuluhan
hukum
terpadu. 3
Meningkatkan masyarakat
peran dalam
pembangunan
serta kegiatan
hukum
melalui
penyebarluasan iInformasi hukum dan
HAM
berlandaskan
secara keadilan
nyata dan
kebenaran. Total
11
2.4 Tantangan dan Peluang a. Tantangan 1) Mewujudkan sistem hukum daerah yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran; 2) Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruh antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah; 3) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas; 4) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran SKPD harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat; 5) Tuntutan
reformasi
diberbagai
bidang
kehidupan
khususnya
dalam
menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
b. Peluang 1) Perubahan paradigma sistem pemerintahan yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2) Tuntutan Good Governance dan Clean Governance; 3) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan latihan dalam dan luar negeri bagi setiap pegawai; 4) Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme; 5) Adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang sangat mendukung.
12
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Permasalahan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tupoksinya adalah: - masih lemahnya/belum optimalnya pola koordinasi antar Instansi; - rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparat; - masih lemahnya dukungan data. 3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang secara struktur berada dibawah Sekretariat Daerah merupakan bagian integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing (MADEP MANTEB) yang disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 ini menjadi dasar penyusunan rencana strategis (jangka menengah) pada umumnya termasuk Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing, artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu masyarakat sejahtera maka dalam 5 (lima) tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan: 1. Mandiri, yang dimaknai dengan pertama: kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik. Kedua: kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat entrepreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan
pemerintahan
dan
semangat
entrepreneurship
di
kalangan
masyarakat luas. 2. Agamis,
yang
dimaknai
dengan
kondisi
masyarakat
yang
senantiasa
menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi. 13
3. Demokratis, yang dimaknai dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang
senantiasa
melibatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
pengambilan
keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan; sedangkan dari sisi masyarakat terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan falsafah
Negara
Pancasila,
ditandai
dengan
perilaku
bijaksana,
dan
melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat. 4. Produktif, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah. 5. Maju, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia
dan
hasil-hasil
pembangunan
yang
ditandai
dengan
semakin
meningkatnya indeks pembangunan manusia. 6. Aman, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia. 7. Tertib, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku. 8. Berdaya Saing, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor. Dengan mengingat segala potensi dan kewenangan yang dimiliki Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang maka dalam rangka mendukung Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam mendukung terwujudnya demokrasi di Kabupaten Malang melalui pemantapan koordinasi dan pengkajian masalah-masalah di bidang hukum dan Peraturan Daerah.
3.3 Penetuan Isu Strategis Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis yang ada dalam pelaksanaan tugas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. adalah: - Kurangnya koordinasi antar Instansi; - Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam pendidikan dan pelatihan baik administrasi dan teknis; - Information Technology yang masih belum terpadu.
14
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi Dan Misi a. Visi Mendukung Terwujudnya Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Berlandaskan Keadilan dan Kebenaran secara Nyata.
b. Misi -
Menyusun perencanaan hukum yang tepat dan pembentukan hukum yang taat asas;
-
Memberikan pelayanan dan bantuan hukum dalam rangka penerapan dan penegakkan hukum;
-
Pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang terarah.
4.2 Tujuan Sasaran Jangka Menengah a. Tujuan -
Mengantisipasi kebutuhan kepastian hukum masyarakat melalui peningkatan kualitas perencanaan produk-produk hukum daerah yang responsif dan akomodatif;
-
Meningkatkan kegiatan pembangunan
hukum
melalui
penyebarluasan
informasi hukum, pelayanan hukum serta optimalisasi kemampuan etos kerja aparat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
b. Sasaran -
Tersedianya produk hukum daerah yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan, sesuai aspirasi masyarakat;
-
Terpenuhinya kebutuhan informasi dan pengetahuan hukum masyarakat serta kepastian hukum melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia.
4.3 Strategi dan Kebijakan a. Strategi -
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM);
-
Melaksanakan pengelolaan keuangan yang efisien;
-
Melaksanakan tertib administrasi dalam pelayanan prima.
15
b. Kebijakan -
Meningkatkan identifikasi produk hukum yang perlu disempurnakan menjadi produk hukum yang kondusif dan meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya;
-
Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan;
-
Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat.
16
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Tahun 20011-2015
STRATEGI : VISI
MISI
ISU STRATEGIS
TUJUAN
Mendukung Terwujudnya Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Berlandaskan Keadilan dan Kebenaran secara Nyata.
a. Menyusun perencanaan hukum yang tepat dan pembentukan hukum yang taat asas; b. Memberikan pelayanan dan bantuan hukum dalam rangka penerapan dan penegakkan hukum; c. Pendokumenta sian dan penyebarluasan peraturan perundangundangan yang terarah.
a. Kurangnya koordinasi antar Instansi; b. Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam pendidikan dan pelatihan baik administrasi dan teknis; c. Information Technology yang masih belum terpadu.
a. Mengantisipasi kebutuhan kepastian hukum masyarakat melalui peningkatan kualitas perencanaan produk-produk hukum daerah yang responsif dan akomodatif; b. Meningkatkan kegiatan pembangunan hukum melalui penyebarluasan informasi hukum, pelayanan hukum serta optimalisasi kemampuan etos kerja aparat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
SASARAN
KEBIJAKAN
a. Tersedianya produk a. Meningkatkan hukum daerah yang identifikasi produk mampu memenuhi hukum yang perlu tuntutan kebutuhan disempurnakan menjadi pembangunan, sesuai produk hukum yang aspirasi masyarakat; kondusif dan meningkat b. Terpenuhinya baik kualitas maupun kebutuhan informasi kuantitasnya; dan pengetahuan b. Meningkatkan budaya hukum masyarakat hukum antara lain serta kepastian hukum melalui pendidikan dan melalui bantuan sosialisasi berbagai hukum dan pelayanan peraturan perundanghukum yang tersedia. undangan serta perilaku keteladanan; c. Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat.
PROGRAM 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 6. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 7. Penataan Peraturan Perundangundangan.
KEGIATAN a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu; Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan; Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; Penanganan Kasus Pengaduan pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya; Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan; Legislasi Rancangan Peraturan Perundangundangan; Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan; Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kajian Peraturan Perundang-undangan.
17
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
- Mengantisipasi kebutuhan kepastian hukum masyarakat melalui peningkatan kualitas perencanaan produk-produk hukum daerah yang responsif dan akomodatif; - Meningkatkan kegiatan pembangunan hukum melalui penyebarluasan informasi hukum, pelayanan hukum serta optimalisasi kemampuan etos kerja aparat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
- Tersedianya produk hukum daerah yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan, sesuai aspirasi masyarakat; - Terpenuhinya kebutuhan informasi dan pengetahuan hukum masyarakat serta kepastian hukum melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia.
- Terwujudnya peraturan perundangundangan sesuai kebutuhan daerah; - Terwujudnya kebutuhan informasi dan pengetahuan hukum masyarakat serta kepastian hukum melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia.
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 20% 20% 20% 20% 20%
18
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA SASARAN TAHUNAN 2012 2013 2014
2011 KONDISI AWAL
2015
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
KONDISI AKHIR 2015
-
Mengantisipasi kebutuhan kepastian hukum masyarakat melalui peningkatan kualitas perencanaan produk-produk hukum daerah yang responsif dan akomodatif;
Tersedianya produk hukum daerah yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan, sesuai aspirasi masyara kat;
Terwujudnya peraturan perundangundangan sesuai kebutuhan daerah;
1.20.1203.26
Program Penataan Peraturan Perundangundangan.
Terwujudnya peraturan perundangundangan sesuai kebutuhan daerah.
- Perda 11; - Perbup 26; - Keputusan Bupati 601.
650 buah
578.986.800
670 buah
619.515.800
700 buah
662.881.990
725 buah
709.283.730
750 buah
758.933.590
3495 buah
-
Meningkatkan kegiatan pembangunan hukum melalui penyebarluasan informasi hukum, pelayanan hukum serta optimalisasi kemampuan etos kerja aparat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
Terpenuhinya kebutuhan informasi dan pengetahuan hukum masyarakat serta kepastian hukum melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia.
Terwujudnya kebutuhan informasi dan pengetahuan hukum masyarakat serta kepastian hukum melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia.
1.20.1203.20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Terwujudnya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
8 kasusu
10 kasus
173.850.000
10 kasus
186.019.500
10 kasus
199.040.870
10 kasus
212.973.730
10 kasus
227.881.890
50 kasus
Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur;
0%
20%
41.400.000
20%
44.298.000
20%
47.398.860
20%
50.716.780
20%
54.266.966
100%
Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur.
20%
20%
70.735.000
20%
75.686.450
20%
80.984.502
20%
86.653.417
20%
92.719.156
100%
1.20.1203.05
1.20.1203.02
19
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAGIAN HUKUM
No
Indikator
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat; - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; - Penyediaan Alat Tulis Kantor; - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Penanganan Kasus Pengaduan pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan; - Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan: - Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan: - Publikasi Peraturan Perundang-undangan; - Kajian Peraturan Perundang-undangan.
2
3
4
5
6
7
Target Capaian Tahun
Kondisi Kinerja Awal
2011
2012
2013
2014
2015
Kondisi Kinerja Akhir
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0%
20% 20% 20% 20%
20% 20% 20% 20%
20% 20% 20% 20%
20% 20% 20% 20%
20% 20% 20% 20%
100% 100% 100% 100%
0% 0%
20% 20%
20% 20%
20% 20%
20% 20%
20% 20%
100% 100%
0% 0%
20% 20%
20% 20%
20% 20%
20% 20%
20% 20%
100% 100%
0% 0% 0%
20% 20% 20%
20% 20% 20%
20% 20% 20%
20% 20% 20%
20% 20% 20%
100% 100% 100%
0%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
0% 0% 0% 0% 0%
20% 20% 20% 20% 20%
20% 20% 20% 20% 20%
20% 20% 20% 20% 20%
20% 20% 20% 20% 20%
20% 20% 20% 20% 20%
100% 100% 100% 100% 100%
20
BAB VII PENUTUP Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, dan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan. Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi. Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 dan sebagai pelaksanaan tahap kedua dari RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025. Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang disahkan oleh Bupati Malang dan selanjutnya ditetapkan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk dapat dilaksanakan.
Malang,
September 2011
KEPALA BAGIAN HUKUM
HERY IRIYANTO, SH., MSi. Pembina Tingkat I NIP. 19571203 198603 1 010
21
