BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan proses pembangunan Daerah maupun Nasional. Dalam kaitan itu pembangunan Koperasi dan UMKM, sering ditempatkan sebagai bagian penting dan strategis. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena KUMKM memang memiliki potensi
yang besar dalam
perekonomian Daerah, yaitu dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja yang memiliki kontribusi dalam pembentukan PDRB Provinsi NTB. Peran strategis KUMKM di tengah kehidupan ekonomi daerah merupakan fakta yang tidak bisa disangkal lagi. Peran strategis tersebut terutama terkait dengan jumlah, sebaran dan jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh KUMKM serta kemampuan KUMKM dalam menyerap tenaga kerja. Jumlah koperasi saat ini sebanyak 4.049 unit dengan jumlah pengelola (pengurus, pengawas, manajer dan karyawan) sebanyak 31.572 orang, sedangkan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebanyak 645.788 , terjadi peningkatan atas Usaha Mikro yang berasal dari penumbuhan Wirausaha Baru pada tahun 2015 sebanyak 1.080 WUB sedangkan jumlah kumulatif WUB pada periode sebelumya sebanyak
100.101
unit sehingga total kumulatif sampai dengan tahun 2015 sebanyak 101.181 WUB.
Sasaran pembangunan KUMKM adalah “Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya saing secara global dengan meningkatkan akses Koperasi dan UMKM pada sumber daya produktif. Dalam menghadapi kondisi Ekonomi Nasional dan perekonomian dunia yang semakin kental diwarnai oleh persaingan dan efisiensi, nampaknya KUMKM tidak lagi bersandar pada dorongan dari luar, tetapi KUMKM harus dapat menjadikan unsur luar dan segala permasalahan yang dihadapi sebagai tantangan 1
dan motivasi untuk lebih mengedepankan potensi internal. Namun demikian KUMKM telah membuktikan keandalannya dalam menghadapi kondisi yang paling sulit seperti pada era krisis moneter. Ketahanan tersebut mengindikasikan bahwa KUMKM memiliki potensi yang besar, yang dapat diandalkan. Untuk itu yang diperlukan sekarang adalah bagaimana energi potensial yang ada pada KUMKM dapat diubah menjadi energi aktual untuk dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Adanya fenomena seperti diuraikan diatas dapat disimpulkan sementara, bahwa upaya pemberdayaan KUMKM bukanlah suatu komitmen kebijakan jangka pendek, tetapi merupakan proses politik jangka panjang. Dalam upaya mendorong percepatan proses pemberdayaan KUMKM selama era reformasi juga terlihat sudah banyak isu politik yang seharusnya dapat mempercepat proses pemberdayaan KUMKM, sehingga kalangan KUMKM serta para pemangku kepentingan (stakeholders) dituntut berkemampuan memberikan keyakinan kepada para pengambil keputusan agar lebih berpihak kepada pembangunan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang merupakan kelompok masyarakat terbesar.
Sasaran pembangunan KUMKM tersebut telah dijabarkan dalam Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB ( 2013-2018 ) yaitu Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing yang dikelola secara profesional dan ditopang oleh kegiatan usaha anggota dan UMKM, meningkatnya akses dan pangsa pasar Koperasi dan UMKM, terwujudnya Koperasi dan UMKM sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan dan meningkatnya pelayanan Koperasi.
Selaras dengan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2013-2018 salah satu misinya yaitu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat,
mempercepat
penurunan
kemiskinan
dan
mengembangkan keuangan Daerah. Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB berupaya untuk mewujudkannya melalui penjabaran beberapa target capaian indikator pada 2
Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 ( selama 5 tahun) yaitu dengan meningkatkan kualitas KUMKM melalui peningkatan kualifikasi Koperasi berkualitas sebanyak 1.000 unit, meningkatnya pelaksanaan RAT sebanyak 17%, meningkatnya jumlah Koperasi 375 Koperasi, meningkatnya jumlah anggota Koperasi sebanyak 7.500 orang, meningkatnya jumlah Koperasi Simpan Pinjam 50 KSP, terbentuknya Koperasi Syariah 500 KSPS, meningkatnya kesehatan 1.255 KSP, meningkatnya modal sendiri Koperasi Rp. 1.045.335 juta, meningkatnya volume usaha Koperasi Rp. 1.856,885 juta, Meningkatnya SHU Koperasi 134.513,29 juta,
meningkatkan klasifikasi usaha 2.210 UMKM,
menumbuhkan wirausaha baru sebanyak 5.000 unit, pembinaan untuk pengembangan 50 sentra ,
meningkatnya jumlah kualitas SDM KUMKM
sebanyak 75 AKT/2.250 Orang sampai dengan Tahun 2018 nanti. Secara kuantitatif sasaran pembangunan KUMKM Tahun 2017 dan merupakan Indikator Kinerja Utama adalah peningkatan kualifikasi Koperasi berkualitas sebanyak 200 unit ; terbentuknya KSP Syariah sebanyak 87 unit ; meningkatnya kualifikasi usaha UMKM sebanyak 442 UMKM dengan rincian : Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro sebanyak 400 unit, Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil 40 Unit, Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah 2 Unit; penumbuhan Wirausaha Baru sebanyak 1.000 unit dan Pembinaan Sentra sebanyak 10 unit. Langkah ini patut disyukuri sebagai upaya nyata keberpihakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diharapkan mampu berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, menekan angka pengangguran dan mendorong angka pertumbuhan ekonomi di NTB. 1.2 Landasan Hukum Landasan Hukum dalam penyusunan RPJMD Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
20
Tahun
1992
tentang
Perkoperasian. 3
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
3.
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan; 8.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019; 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan; 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang 4
Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah; 16. Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1994 tentang
Peningkatan Pembinaan Pengembangan Perkoperasian; 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah; 18. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/PER/M.KUKM/III/2007 Tanggal 30 Maret 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Nomor
18/PER/M.KUKM/VIII/2006
tentang
Pedoman
Teknis
Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi; 19. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi Ditetapkan Tanggal 16 April 2007 20. Keputusan Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia
Nomor
36/Kep/M/II/1998
tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Penggabungan dan Peleburan Koperasi Ditetapkan Tanggal Pebruari 1998 21. Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. 22. Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. 23. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 43/Kep/M.KUKM/VII/2004 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Koperasi Ditetapkan Tanggal 19 Juli 2004. 24. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 124/Kep/M.KUMK/IX/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang
Untuk
Memberikan
Pengesahan
Akta
Pendirian
Perubahan
Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Di Tingkat Nasional Ditetapkan Tanggal 6 Oktober 2004. 5
25. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menegah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUMKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi Ditetapkan Tanggal 24 Oktober 2004. 26. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor
96/KEP/M.KUKM/IX/2004
tentang
Pedoman
Standar
Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. 27. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 123/Kep/M.KUMK/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota Ditetapkan tanggal 6 Oktober 2004. 28. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor
130/Kep/M/KUKM/X/2004
tentang
Pedoman
Teknis
Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dibidang Usaha Industri Dan Ritel Bahan Pokok Kebutuhan Masyarakat Ditetapkan Tanggal 15 Oktober 2004. 29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengembangan Koperasi 30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025; 31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 1.3
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 dimaksudkan untuk menghasilkan program-program pembangunan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terpadu dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB Tahun 2017 adalah sebagai acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2017 sebagai berikut : 1. Tersusunnya Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan menjadi acuan bagi 6
jajaran Dinas Koperasi dan UMKM dalam mewujudkan pembangunan Koperasi dan UMKM sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. 2. Merupakan Dokumen untuk menentukan arah dan sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan Koperasi dan UMKM pada tahun 2017. 3. Terwujudnya Koordinasi dan Keterpaduan antar sektor dan program Strategis yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi. 1.4. Sistematika Renja Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB Tahun 2017 adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Renja
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NTB TAHUN 2015 2.1.
Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Rencana Kerja (Renja)
2.2.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 dan Realisasi SKPD
2.3.
Isu Strategis dan Masalah Mendesak
BAB III.TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.
Tujuan dan Sasaran
3.2.
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
3.3
Program dan Kegiatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
BAB IV.
INDIKATOR
KINERJA
DAN
KELOMPOK
SASARAN
YANG
MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD BAB V.
DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERDAYA SERTA PRAKIRAAN
MAJU
BERDASARKAN PAGU INDIKATIF 7
BAB VI.
SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VII. PENUTUP
8
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Renja Keberhasilan suatu Visi dan Misi dapat dilihat dari hasil pencapaian pelaksanaan program yang telah ditetapkan/dirumuskan dalam bentuk sasaran kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan penjabaran Visi dan Misi. Misi
Dinas
Koperasi
Usaha
Mikro
Kecil
dan
Menengah
adalah
“Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya saing secara global dengan meningkatkan akses koperasi dan UMKM pada sumber daya produktif dalam rangka mengembangkan Sistem Ekonomi Kerakyatan dengan beberapa sasaran yang dijabarkan kedalam beberapa indikator pengukuran kinerja. Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 adalah Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang
Beriman,
Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera dengan penekanan pada Misi Ke Lima yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Mempercepat Penurunan Kemiskinan dan Mengembangkan Keunggulan Daerah, maka selaras dengan Visi dan Misi tersebut, program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB mengarah pada kebijakan dan tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB, antara lain : 1.
Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Program yang dilaksanakan adalah peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dan peningkatan peran perempuan di pedesaan.
2.
Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat pedesaan. Program yang dilaksanakan antara lain, 1) Penciptaan Iklim Usaha - Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, 2) Pengembangan Kewirausahaan dan 9
Keunggulan Kompetitif UKM, 3) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dan 4) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kebijakan yang ditempuh dalam upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM tahun 2015 adalah 1) Pengembangan kewirausahaan dan UKM berkeunggulan kompetitif; 2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan Koperasi dan UKM; 3) Meningkatkan akses Koperasi dan UKM pada sumber daya produktif; 4) Dukungan perkuatan bagi Koperasi dan UKM. Sedangkan program yang dilaksanakan yaitu : Peningkatan SDM KUKM dan Aparatur, Penataan Organisasi dan Manajemen Koperasi, Peningkatan Koordinasi, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan akses dan pangsa pasar KUKM, meningkatkan Kemitraan, Dukungan Perkuatan dan Fasilitasi Sumber Permodalan. Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2015 telah dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengukuran Kinerja Kegiatan menunjukkan hasil baik, hal ini terlihat pada prosentase realisasi pencapaian target pada setiap kegiatan rata-rata mencapai diatas 100 %. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tujuan I : Terwujudnya Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) yang tangguh, unggul, produktif, mandiri dan berdaya saing yang dikelola secara Profesional dan ditopang oleh kegiatan Usaha anggota dan UMKM. Sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan tersebut, dapat dilihat pada Indikator Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya Kualifikasi Koperasi yang berkualitas sebanyak 200 Koperasi, dengan tingkat pencapaian 198 Koperasi Berkualitas dengan kualifikasi Sangat Berkualitas 3 Koperasi, Berkualitas 132 Koperasi dan Cukup Berkualitas 63 Koperasi dengan jumlah total 198 Koperasi atau
99 %. (Merupakan
Indikator Kinerja Utama / IKU )
10
2. Meningkatnya pelaksanaan RAT sebanyak 56 % dari jumlah Koperasi. Realisasi Pelaksanaan RAT mencapai 54,36 % . 3. Meningkatnya jumlah KSP/USP Koperasi, sebanyak 10 Koperasi. Realisasi peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi mencapai 41 Koperasi atau 410 % dari Target yang ditetapkan. 4. Terbentuknya Koperasi Syariah sebanyak 36 KSPS dari target 169 KSPS dari target yang ditetapkan sebesar 21,30 %. (Merupakan Indikator Kinerja
Utama / IKU ) 5. Klasifikasi KSP/USP Koperasi yang dinilai pada tahun 2015 yaitu sebanyak 414 Koperasi atau 32,99 % dibanding jumlah KSP/USP yang telah dinilai Kesehatannya pada Tahun 2014 sebanyak 555 KSP/USP atau 44,22 % dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1.255 Koperasi. Adapun hasil Penilaian Kesehatan pada Tahun 2015 sebagai berikut :
68 KSP/USP dengan kategori sehat 325 KSP/USP dengan kategori cukup sehat 21 KSP/USP Kurang Sehat
Tujuan II : Meningkatnya Akses dan Pangsa Pasar Koperasi dan UMKM. Sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan tersebut, dapat dilihat pada indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut : 1. Realisasi peningkatan Modal Sendiri Koperasi sebesar Rp. 810,16 milyar atau 103,16 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 785,376 milyar 2. Realisasi peningkatan Volume Usaha Koperasi
sebesar Rp. 1, 507 triliun dari
target yang ditetapkan sebesar Rp. 1,574 triliun atau 95,751% dari target. 3. Realisasi
peningkatan SHU Koperasi sebesar Rp. 82,775 milyar
dari target
yang ditetapkan sebesar Rp. 109,803 milyar atau 75,39 % dari target. 4. Meningkatnya kualifikasi UMKM
binaan sebanyak 442 unit dengan tingkat
Realisasi sebanyak 830 unit atau 187,78 % dari target,dengan rincian sebagai berikut : a.
Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah 4 unit (200 % ) dari target 2 unit Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil 45 (112,5 % ) dari target 40 unit
b.
Usaha Mikro 730 unit ( 182,5 % ) dari target 400 unit. (Merupakan
Indikator Kinerja Utama / IKU ) 11
5. Menumbuhkan Wirausaha Baru sebanyak 1.000 unit dengan tingkat Realisasi sebanyak 1.080 unit atau 108 % dari target. (Merupakan Indikator Kinerja
Utama / IKU ) 6. Meningkatnya Manajemen Dan Usaha Sentra sebanyak 10 Sentra dari dari target 10 Sentra yang ditetapkan atau 100 % dari target. (Merupakan
Indikator Kinerja Utama / IKU ) Tujuan III
: Terwujudnya Koperasi dan UMKM sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan.
Sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan tersebut, dapat dilihat pada indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut : 1. Realisasi peningkatan jumlah Koperasi sebanyak 83 Koperasi dari target 75 Koperasi atau 110,67 % dari target. 2. Realisasi peningkatan jumlah Pengelola koperasi sebanyak 235 orang dari target 450 orag atau 52,23 % dari target. Tujuan IV
: Meningkatnya Pelayanan Koperasi.
Sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan tersebut, dapat dilihat pada indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut : 1. Realisasi jumlah
Anggota Koperasi sebanyak Tahun 2015 sebanyak 623.348
orang menurun 2.769 orang dibanding
Tahun 2014 yaitu sebanyak 626.117
orang , atau tidak memenuhi target peningkatan sebanyak 1.500 orang hal ini disebabkan
karena
penataan
kelembagaan
koperasi
(penghapusan
/penggabungan/peleburan Koperasi) untuk diberikan Nomor Induk Koperasi (NIK) yang diumumkan pada Lembar Berita Negara. 2. Meningkatnya jumlah kualitas SDM KUMKM sebanyak 450 orang tingkat pencapaian Realisasi sebanyak 660 orang atau 146,67 % dari target.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Tahun 2015, dan Realisasi SKPD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja 12
kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Tahun 2015, untuk mencapai terealisasinya pencapaian sasaran dan tujuan tersebut dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan sebagai berikut : TUJUAN I : Terwujudnya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) yang tangguh, unggul, produktif, mandiri dan berdaya saing yang dikelola secara Profesional. SASARAN : Meningkatnya Kualifikasi Koperasi Berkualitas; Meningkatnya Pelaksanaan RAT, Meningkatnya Jumlah KSP; Meningkatnya Jumlah KSP Syariah; Meningkatnya Kesehatan KSP/USP. Sasaran ini dicapai melalui 1 Program 2 kegiatan, yaitu : 1.
Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi, dengan 2 Kegiatan, yaitu : a. Pembinaan; Pengawasan; dan Penghargaan Koperasi Berprestasi, melalui : -
Koordinasi Fasilitasi Pengembangan Koperasi di Wilayah OVOP
-
Pembinaan Kelembagaan Dalam Rangka Percepatan RAT Koperasi di Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota
-
Temu Konsultasi PPKL (Petugas Penyuluh Konsultasi Lapangan) dengan Kab/Kota di Provinsi
-
Cetak Buku Pedoman dalan rangka mendukung kegiatan sosilaisasi yaitu Pendirian Dan Perubahan Angaran Dasar dan Rumah Tangga (ADRT) Koperasi; Pedoman Hak dan Tanggung Jawab Anggota Koperasi; Pedoman Peningkatan Peran dan Fungsi Perangkat Organisasi Koperasi.
-
Verifikasi Koperasi Berprestasi Dan Koperasi Sekolah Breprestasi
-
Peningkatan Kualifikasi Kualitas Koperasi melalui :
-
Pemeringkatan 100 Koperasi
Pelaksanaan Bantuan Biaya Audit kepada 30 Koperasi
Pemberian Penghargaan Kepada Koperasi Berprestasi (4 Koperasi)
dan
Koperasi Sekolah Berprestasi (4 Koperasi) b. Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern Pada Jenis Usaha koperasi, melalui :
13
-
Rapat Kelembagaan Koperasi / KSP / USP Koperasi dangan Kabupaten Kota se NTB
-
Bimbingan Teknis Standar Operasionalisasi Manajemen (SOM) Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
-
Rapat Koordinasi Pemberdayaan Koppontren Melalui KSP/USP Pola Syariah di Provinsi
-
Rapat Koordinasi Pelaksanaan SHAT Bagi Pelaku dan Gerakan Koperasi dan UMKM
-
Peningkatan Kapasitas KSP/USP Syariah ke Luar Daerah
-
Fasilitasi Pembentukan /Penyesuaian Anggaran Dasar Koperasi menjadi Koperasi Berbasis Syariah 100 Koperasi
TUJUAN 2
Evaluasi Pemanfaatan Software Akuntansi Syariah Ke 10 Kab/kota : MENINGKATNYA AKSES DAN PANGSA PASAR KOPERASI DAN UMKM
SASARAN
: Meningkatnya Modal Sendiri Koperasi, Meningkatnya Volume Usaha Koperasi, Meningkatnya SHU Koperasi, Meningkatnya Kualifikasi Usaha UMKM
Sasaran ini dicapai melalui 3 Program 7 kegiatan, yaitu : 1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan 1 Kegiatan, yaitu : a. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi, melalui : -
Workshop Pengembangan Usaha Koperasi di Sektor Riil
-
Pengembangan Koperasi Yang mendukung pariwisata
-
Rapat Revitalisasi Koperasi
-
Dukungan Hari Pangan Sedunia dan HKG
-
Bintek Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Penghasil Tembakau Pra Koperasi
-
Verifikasi dan Evaluasi Dana Bergulir/Hibah
-
Penyelenggaran Pasar Rakyat Dalam Rangka Hari Pangan Sedunia dan Hari Koperasi
2. Program Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah , melalui kegiatan 4 kegiatan, yaitu: 14
Pengembangan Klaster Bisnis, melalui :
a. -
Temu Konsultasi Pengembangan Sentra Tenun Se P- Lombok
-
Validasi Data Sentra dan BDS ke Kabupaten/Kota Se- NTB
Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
b.
melalui : Kegiatan Pasar Rakyat sebanyak 7 kegiatan yang dilaksanakan di: - Se-Pulau Lombok dalam rangka HUT NTB - Mataram dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 70 Tahun 2015 - Se-Pulau Lombok dalam rangka HUT KORPRI ke 57 Tahun 2015 - Lombok Tengah dalam rangka HUT RI KE 70 Tahun 2015 - Mataram dalam rangka Bulan Suci Ramadhan 1437 H - Lombok Barat dalam rangka Tahun Baru Islam - Lombok Timur dalam rangka Idul Adha 1437 c. Penyelenggaran Industri Rumah Tangga; Industri Kecil dan Industri Menengah, melalui :
d.
-
Bimbingan Teknis PIRT 200 UMK di 10 Kabupaten/Kota
-
Fasilitasi Sertifikasi Label Halal/Legal Aspek 45 UMKM
-
Pembinaan Kelompok Ekonomis Produktif di 10 Kab/Kota
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, melalui : - NTB Expo – Mataram ( 10 stand ) - Pameran HUT NTB (2 Stand ) - Harkopnas Expo – NTT ( 1 Stand ) - Yogya Trade Expo – Yogyakarta ( 2 Stand ) - Pameran Tourism Trade Expo 2015 - Menado (2 stand )
3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha UKM,
dengan kegiatan yaitu : a.
Fasilitasi Pengembangan
15
Inkubator
Teknologi
Dan Bisnis, melalui : - Bintek Tenun di Kota Bima, 30 Orang - Bintek Pembuatan Bakso di Mataram, 60 Org - Bintek Pembuatan Emping Jagung di Kabupaten Sumbawa, 60 Orang - Bintek Pembuatan Dodol Rumput Laut di Lombok Barat 60 Org - Bintek Pembuatan Abon Ikan di Kabupaten Lombok Utara 60 Org - Bintek Handycraft dan Modifikasi Kain Tenun, 40 Orang - Bintek Pengolahan Makanan Berbahan Dasar Ikan di Kab. Lombok Utara, 60 Orang - Bintek Pengolahan Kacang Mente di Kabupaten Lombok Utara, 60 Org - Bintek Ketak di Kab. Lombok Barat dan Kab. Lombok Tengah, 60 Orang - Bintek Kerajinan Batok Kelapa di Kabupaten Lombok Utara, 60 Orang - Bintek Pengolahan Cabe di Kabupaten Lombok Tengah, 60 Orang - Bintek Pengolahan Rumput Laut di Kabupaten Lombok Timur, 60 Org - Bintek Pengolahan Makanan Unggulan Daerah (Kerake) di Kabupaten Lombok Timur, 60 Orang - Fasilitasi Peralatan Pasca Bintek :
Peralatan Tenun 6 Paket
Peralatan Pembuatan Bakso 15 Paket
Peralatan Pembuatan Emping Jagung 12 Paket
Peralatan Pembuatan Dodol Rumput Laut 10 Paket
Peralatan Pembuatan Abon Ikan 12 Paket
Peralatan Mekanisasi Pembuatan Tas/Sepatu Berbahan Dasar Batik/Tenun 24 Unit
Peralatan Pengolahan Ikan 12 Paket
Peralatan Pengolahan Kacang Mente 12 Paket
Peralatan Pengolahan Batok Kelapa 10 Paket
Peralatan Pengolahan Cabe 12 Paket
Peralatan Pengolahan Rumput Laut 12 Paket
Peralatan Pengolahan Ketak 12 Paket
16
Peralatan Pengolahan Makanan Unggulan Daerah (kerake) 10 Paket
- Pengadaan Gerobak Usaha Bagi Wirausaha Baru 135 Unit - Fasilitasi Sarana Usaha Pengusaha Kreatif Lapangan (Lapak PKL) di Kabupaten Lombok Timur 15 unit, Kabupaten Lombok Utara 15 unit, Kabupaten Lombok Barat 15 unit - Pengadaan Software Decision Support System (DSS) untuk penyusunan Study kelayakan usaha bagi UMKM - Pengadaan Peralatan Bagi Wirausaha Baru Pasca Diklat
Peralatan Otomotif 10 Paket
Peralatan Konveksi 10 Paket
Peralatan Tata Boga 10 Paket
TUJUAN 3
: TERWUJUDNYA KOPERASI DAN UMKM SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI KERAKYATAN
SASARAN
: Meningkatnya Jumlah Koperasi dan Meningkatnya Jumlah Pengelola Koperasi
Sasaran ini dicapai melalui 1 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan 1 kegiatan , yaitu : a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/UKM, melalui : -
Diklat Mgt Perkoperasian Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi (2 AKT, 60 Org)
TUJUAN 4
: MENINGKATNYA PELAYANAN KOPERASI
SASARAN
: Meningkatnya Jumlah Anggota Koperasi dan Meningkatnya Jumlah Kualitas SDM
Sasaran ini dicapai melalui 2 Program dan 2 Kegiatan,dengan rincian sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan 1 Kegiatan, yaitu : a.
Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi, melalui : -
Pemberian Bimbingan Teknis Perkoperasian kepada PPKL dan PPL
-
Sosialisasi Jasa Keuangan Syariah kepada anggota / masyarakat di 10 Kabupaten / Kota 17
-
Sosialisasi PP 17 Tahun 2013 tentang Penjelasan UU No. 28 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
-
Sosialisasi Perpres 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha UMK
-
Pelaksanaan Orasi dan Simulasi Perkoperasian dalam rangka Peringatan Hari Koperasi Nasional
-
Pemberian penghargaan kegiatan cerdas cermat perkoperasian , orasi dan simulasi perkoperasian.
-
Publikasi Paket Khusus Perkoperasian dan UKM dan Paket Promosi Produk Unggula KUMKM
-
Publikasi KUMKM melalui Cetak Leaflet dan brosur, Kalender dan foto-foto kegiatan
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan 1 kegiatan , yaitu : a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/UKM, melalui : - Diklat Akuntansi Komputer Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi (2 AKT, 60 Orang) - Diklat Akuntansi Sederhana Bagi UKM Komputer (2 AKT, 60 org) - Diklat Study Kelayakan Program DSS (2 AKT, 60 Org) - Diklat Penilaian Kesehatan Bagi Pengurus /Pengelola Koperasi (2 AKT, 60 Org) - Diklat Pengawasan dan akuntabilitas Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi (2 AKT, 60 Org) - Diklat Penilaian Kesehatan bagi Koperasi Bagi PPKL dan Konsultan PLUT (1 AKT, 30 Orang) - Diklat Pengelolaan KSP/USP Koperasi Pola Syariah (2 AKT, 60 Org). - Diklat Manajemen Usaha Kecil (MUK) Bagi WUB Di Bidang Otomotif, Tata Boga, Dan Konveksi (6 Akt, 160 Orang) - Diklat Pemeringkatan
Koperasi Bagi PPKL dan Konsultan PLUT (1 AKT, 30
Orang) - Diklat Manajemen
Pemasaran Hasil Prduksi Tembakau Bagi Petani/Anggota
Koperasi Penghasil Tembakau (2 AKT, 60 orang)
18
2.3. Analisis Akuntabilitas A. Analisis Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tahun 2015 telah mencapai peningkatan hasil-hasil dibanding pada tahun sebelumnya sebagai berikut : 1. Perkembangan Koperasi Perkembangan
Koperasi
baik
kelembagaan
maupun
kegiatan
usaha
mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan beberapa indikator sbb: a. Jumlah Koperasi pada tahun 2014 sebanyak 3.966 unit, meningkat 83 unit atau 2,09 % pada tahun 2015 yaitu 4.049 unit. b. Jumlah anggota koperasi
pada tahun 2014 sebanyak 626.117 orang,
mengalami penurunan sebanyak 2.769 orang atau ( 0,44 % ) dibanding tahun 2015 yaitu sebanyak 623.348 orang, disebabkan adanya register atau pendaftaran NIK (Nomer Induk Koperasi) yang masih dalam proses di pusat. c. Jumlah tenaga kerja (Pengurus, Pengawas, Manajer dan Karyawan) yang dapat diserap oleh Koperasi Tahun 2014 sebanyak 31.337 orang mengalami kenaikan sebanyak 235 orang (0,75 %) pada Tahun 2015 yaitu sebanyak 31.572 orang. d. Jumlah Modal Sendiri yang dimiliki koperasi pada tahun 2014 sebesar Rp. 770,35 milyar meningkat Rp. 39,81 milyar atau 5,178 % pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 810,16 milyar. e. Jumlah volume usaha koperasi pada tahun 2014 sebesar Rp.1,511 triliun, menurun Rp. 3,66 milyar atau ( 0,24 %) dibanding
pada tahun 2015
sebesar Rp. 1,507 milyar . SHU yang diperoleh pada tahun 2014 sebesar Rp. 74,410 milyar meningkat 8,365 milyar atau 11,24 % pada tahun 2015 sebesar Rp. 82,775 milyar. f. Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun 2014 sebanyak 184 Koperasi atau 92 % dari target sebanyak 200 Koperasi dengan rincian (Sangat Berkualitas 6 Koperasu, Berkualitas 154 Koperasi dan Cukup Berkualitas 24 Koperasi) dibandingkan tahun 2015 realisasinya sebanyak 198 dari target 200 19
koperasi atau 99% dengan rincian (Sangat Berkualitas 3 kop, Berkualitas 184 Koperasi, Cukup Berkualitas 184 Koperasi). 2.
Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Perkembangan
Usaha
Kecil
dan
Menengah
Tahun
2014
menunjukkan hasil secara riil sebagai berikut : a. Realisasi jumlah WUB yang dibina pada tahun 2014 sebanyak 907 unit atau sebanyak 90,70% dari target sebanyak 1.000 unit. Sedangkan pada tahun 2015 terealisasi sebanyak 1.080 unit dari target 1.000 atau 108 % Sehingga secara kumulatif jumlah WUB yang dibina selama 7 tahun ( kurun waktu 2009 s/d 2015 ) sebanyak 101.181 unit. Hasil ini diperoleh dari realisasi pencapaian Wirausaha Baru pada RPJMD I (2009 s/d 2013) sebanyak 99.194 unit dan RPJMD II tahun ke – 2 (2014 s/d 2015) sebanyak 1.987 unit. b. Jumlah Sentra UKM di Provinsi NTB yang dibina Tahun 2014 sebanyak 11 Sentra atau 110 % dari Target sebanyak 10 Sentra. Dan pada Tahun 2015 telah terealisasi pembinaan manajemen dan usaha sentra melalui Koperasi sebanyak 10 sentra dari target 10 sentra atau 100 %. 3.
Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi a. Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi pada Tahun 2014 sebanyak 2.224 unit, meningkat sebanyak 288 unit atau 11,46 % pada tahun 2015 yaitu sebanyak 2.512 unit. b. Jumlah Anggota yang dilayani pada tahun 2014 sebanyak 495.821 orang, menurun sebanyak 52.800 orang atau 11,92 % dibanding pada tahun 2015 yaitu sebanyak 443.021 orang. c. Jumlah modal sendiri tahun 2014 sebesar Rp. 457,392 milyar meningkat sebesar Rp. 196,938 milyar atau 43,06 % dibanding pada tahun 2015 sebesar Rp. 654,329 Milyar d. Jumlah Volume usaha KSP/USP pada tahun 2014 sebesar Rp. 996,957 milyar meningkat sebesar Rp. 13,977 milyar atau (1,4 %) pada tahun 20
2015 yaitu sebesar Rp. 1,011 trilyun. Sedangkan SHU yang diperoleh tahun 2014 sebesar Rp. 56,903 milyar juga meningkat sebesar Rp. 21,869 milyar atau (27,76 %) dibanding Tahun 2015, yaitu sebesar Rp. 78,772 milyar. e. Secara kualitatif tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi yang dinilai Tahun 2014 sebanyak 555 KSP/USP (44 KSP; 507 USP) menunjukkan tingkat kesehatan, sebagai berikut : Kategori Sehat sebanyak 140 unit dan kategori Cukup Sehat sebanyak 396 unit, Kurang Sehat 19 KSP Dibanding
tahun
2015
jumlah
KSP/USP
yang
dapat
dinilai
kesehatannya sebanyak 414 Koperasi dengan katagori Sehat sebanyak 68 Koperasi berarti mengalami penurunan sebanyak 72 Koperasi atau 51,4 %, cukup sehat sebanyak 325 mengalam penurunan sebanyak 71 Koperasi atau 17,93 %. Jadi secara keseluruhan jumlah Koperasi Sehat dan Cukup Sehat pada Tahun 2014 sebanyak 536 Koperasi mengalami penurunan Sebanyak 143 Koperasi atau 26,68 % dibanding Tahun 2015 yaitu sebanyak 393 Koperasi. Hal ini terjadi karena tidak semata-mata hasilnya menurun , hal ini disebabkab karena jumlah koperasi yang dapat dinilai kesehatannya lebih sedikit pada tahun 2015, antara lain disebabkan karena adanya kebijakan penataan kelembagaan Koperasi.
B.
Analisis Akuntabilitas Keuangan Salah
satu
aspek
penting
dalam
pelaksanaan
kegiatan
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah tersedianya anggaran yang memadai, baik anggaran pembangunan maupun anggaran penunjang (rutin). Jumlah anggaran Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 33.032.019.600,- terdiri Dana APBD sebesar Rp. 20.698.204.600,- dan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 12.333.815.000,- Jumlah anggaran tersebut mengalami peningkatan sebesar
Rp.
6.443.057.100,- atau 24,23 % dibanding dengan Tahun
2014 sebesar Rp. 26.588.962.500,-
21
1. Dana APBD Jumlah APBD Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 20.698.204.600,Jumlah
anggaran
tersebut
mengalami
kenaikan
sebesar
Rp.
753.007.100 ,- atau 3,77 % dibanding tahun 2014 sebesar Rp. 19.945.197.500,- Pemanfaatan Dana APBD Tahun 2015 dipergunakan untuk membiayai gaji pegawai, operasional kantor dan untuk kegiatan– kegiatan pembangunan dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UKM, dengan rincian sebagai berikut : a. Belanja Gaji (Belanja Tidak Langsung) :
Rp.
7.253.994.812 ,-
b. Belanja Operasional dan Pembinaan Koperasi dan UKM (Belanja Langsung)
:
Rp. 13.444.209.788,-
Realisasi APBD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 18.977.671.103 ,- ( 91,69 %) dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 6.622.865.944 ( 91.30 %) dan Belanja Langsung Rp.12.354.805.159,- (91,90 %), sehingga terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.710.533.497,- (8,26 %) disebabkan karena penghematan anggaran dengan rincian sebagai berikut : a. Penyesuaian Gaji dan Tunj. Pegawai sebesar Rp. 456.473.268,b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 99.178.227c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 63.155.574d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 5.300.300 ,e. Program peningkatan Pelaporan & Capaian Kinerja Rp. 193.352.300,f.
Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif Rp. 43.535.200 ,-
g. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM Rp. 387.763.642,h. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Rp. 32.804.900,i. Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Kop Rp. 213.074.500,22
2.
Dana Dekonsentrasi Jumlah
Dana Dekonsentrasi Dinas Koperasi UMKM
Provinsi
Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 12.333.815.000,- jika dibanding tahun 2014 sebesar Rp. 6.643.765.000 meningkat Rp. 5.690.050.000,- atau 85,64 % Dana Dekonsentrasi dipergunakan
untuk
membiayai kegiatan–kegiatan pembangunan
dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM Realisasi Dana Dekonsentrasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 11.148.623.272,- (90,39 %), terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.185.191.728,- (9,61 %). Sebagian besar sisa anggaran ini disebabkan karena adanya : a.
Adanya Kegiatan Pusat yang tidak jadi dilaksanakan antara lain kegiatan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Regional ke -2 dan Rapat Teknis Perencanaan Pusat berupa dukungan tranportasi peserta Kadiskop UMKM Se-Nusa Tenggara Barat.
b.
Penghematan biaya pelaksanaan Diklat Dana Fungsi Pendidikan dari
akomodasi,
konsumsi
dan
sertifikat
peserta
serta
pendampingan diklat. Penghematan pada kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Pameran, Kegiatan IUMK, Pemeringkatan Koperasi, Operasionalisasi PLUT, Monev NRB, dan sebagainya. 2.4.
Isu Strategis Perkembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari realisasi pencapaian terhadap indikator pencapaian kinerja pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat pada penjelasan sebelumnya. Namun seiring dengan perkembangan waktu Koperasi dan UMKM, menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif yang harus terus didukung oleh iklim usaha KUMKM yang semakin kondusif seiring dengan 23
terbukanya
persaingan
bebas
di
era
globalisasi
terutama
dalam
menghadapi perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Persaingan yang semakin global memacu KUMKM untuk terus meningkatkan kapasitasnya baik dari segi Sumber Daya Manusia-nya maupun Sumber Daya pendukung lainnya, sehingga diperlukan suatu kebijakan terhadap persoalan yang kemungkinan muncul dan perlu dilakukan cara mencari solusi jalan keluar. Ada beberapa Isu Strategis terhadap Pengembangan Koperasi dan UMKM yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut : -
Masih rendahnya tingkat SDM Pengelola dan anggota Koperasi dan Pengelola UMKM dalam menghadapi pasar global
-
Partisipasi aktif anggota koperasi masih perlu ditingkatkan
-
Rendahnya permodalan yang dimiliki KUKM
-
Masih rendahnya Sistem Organisasi dan Manajemen KUMKM
-
Rendahnya akses terhadap informasi dan sumber-sumber permodalan dan sumber daya lainnya
Permasalahan-permasalan/kendala tersebut akan berdampak pada : -
Rendahnya tingkat pendapatan yang disebabkan karena rendahnya SDM, akses informasi dan permodalan serta akses pasar KUMKM
-
Semakin meningkatnya pengangguran karena peningkatan jumlah penduduk tidak dapat diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja.
Solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut terus ditingkatkan, yaitu antara lain melalui : -
Menyelenggarakan pendidikan dan latihan /bintek
peningkatan
kapasitas SDM KUMKM di bidang Manajemen dan Usaha -
Peningkatan akses teknologi informasi melalui bimbingan teknis dan pembangunan web site KUMKM serta mensosialisasikannya kepada KUMKM
-
Melakukan pendampingan kepada KUMKM melalui Pusat Pelatihan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM, Business Development Services (BDS) /PPKP ( Pusat Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil) 24
-
Penumbuhan Wirausaha Baru (WUB)
dan fasilitasi peralatan usaha
bagi KUMKM dan WUB -
Fasilitasi perizinan bagi Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Legal Aspek Usaha/ Halal.
-
Fasilitasi akses permodalan KUMKM kepada Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB)
-
Peningkatan akses pasar KUMKM melalui pameran/promosi/temu bisnis/misi dagang dan kemitraan usaha
-
Peningkatan kualitas
produk unggulan KUMKM melalui bimbingan
teknis -
Bekerjasama dengan fihak swasta dan BUMN dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan KUMKM.
2.5.
Identifikasi Keterkaitan Isu Masalah Mendesak Pembangunan Daerah 2015 TABEL : 2
Keterkaitan Isu Masalah Mendesak Pembangunan Daerah Tahun 2015 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
NO (1)
KETERKAITAN DAN MASALAH MENDESAK NASIONAL
PROVINSI
(2)
(3)
1.
Pengentasan Kemiskinan
Pengentasan Kemiskinan
2.
Pengurangan Pengangguran
Pengurangan Pengangguran
3.
Peningkatan Pendapatan
Peningkatan Pendapatan
25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
3.1. Tujuan Dan Sasaran Dinas Koperasi Provinsi NTB Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Tahun 2017 menetapkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut : Tujuan I : Terwujudnya Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) yang tangguh, unggul, produktif, mandiri dan berdaya saing yang dikelola secara Profesional dan ditopang oleh kegiatan Usaha anggota dan UMKM. Sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan tersebut, dapat dilihat pada Indikator Keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya Kualifikasi Koperasi yang berkualitas sebanyak 200 Koperasi. (Merupakan Indikator Kinerja Utama / IKU ) 2. Meningkatnya pelaksanaan RAT sebanyak 67 % dari jumlah Koperasi. 3. Meningkatnya jumlah KSP/USP Koperasi, sebanyak 10 Koperasi. 4.
Terbentuknya Koperasi Syariah sebanyak 87 KSPS (Merupakan Indikator
Kinerja Utama / IKU ) 5. Meningkatnya Kesehatan KSP/USP sebanyak 1.255 KSP/USP dengan katagori :
Sehat
: 130 KSP/USP
Cukup sehat
: 941 KSP/USP
Kurang Sehat
: 143 KSP/USP
Tidak Sehat
: 0 KSP/USP
Menurunkan/mengurangi kategori Sangat Tidak Sehat : 41 KSP/USP
26
Tujuan II : Meningkatnya Akses dan Pangsa Pasar Koperasi dan UMKM. Sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan tersebut, sebagai berikut : 1. Meningkatnya Modal Sendiri Koperasi sebesar Rp. 950,305 milyar. 2. Meningkatnya Volume Usaha Koperasi sebesar Rp. 1,768 triliun. 3. Meningkatnya SHU Koperasi sebesar Rp. 125,713 milyar. 4. Meningkatnya kualifikasi UMKM
binaan sebanyak 442 unit, dengan rincian
sebagai berikut : (Merupakan Indikator Kinerja Utama) a.
Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah 2 unit
b.
Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil 40 unit
c.
Tumbuhnya Usaha Mikro 400 unit
7. Menumbuhkan Wirausaha Baru sebanyak 1.000 unit (Merupakan Indikator
Kinerja Utama / IKU ) 8. Meningkatnya Manajemen Dan Usaha Sentra sebanyak 10 Sentra (Merupakan
Indikator Kinerja Utama / IKU ) Tujuan III
: Terwujudnya Koperasi dan UMKM sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan.
Sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan tersebut, dapat dilihat pada indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya jumlah Koperasi sebanyak 75 Koperasi. 2. Meningkatnya jumlah Pengelola koperasi sebanyak 450 orang. Tujuan IV
: Meningkatnya Pelayanan Koperasi.
Sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan tersebut, dapat dilihat pada indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya jumlah Anggota Koperasi sebanyak 1.500 orang. 2. Meningkatnya jumlah kualitas SDM KUMKM sebanyak 450 orang.
27
3.2 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB 3.2.1. Program dan Kegiatan Dana APBD Tahun 2017 Untuk melaksanakan berbagai arah kebijakan dan strategi, serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Koperasi dan UMKM maka dicanangkan program Dana APBD sebanyak 9 Program dan 40, sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 13 Kegiatan, yaitu : -
Penyediaan jasa surat menyurat
-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan jasa administrasi kantor
-
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
Penyediaan alat tulis kantor
-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan peralatan rumah tangga
-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
Penyelarasan program pusat dan daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 5 Kegiatan yaitu:
3.
-
Pembangunan gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
-
Pemeliharaan arsip kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 2 kegiatan yaitu : -
Pendidikan dan pelatihan formal
-
Pembinaan mental dan fisik aparatur
28
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 5 Kegiatan yaitu : - Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD -
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
-
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- Penyusunan Rencana Kerja SKPD 5.
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 1 Kegiatan yaitu : -
6.
Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah
Program Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang Kondusif, dengan 1 Kegiatan yaitu : - Penguatan Dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
7.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan 3 Kegiatan yaitu : -
Fasilitasi pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis
- Memfasilitasi peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Pelatihan Manejemen Pengelolaan Koperasi/UMKM 8.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan 5 Kegiatan yaitu : - Pengembangan klaster bisnis - Koordinasi pemanfaatan Dana Pemerintah untuk UMKM - Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah - Penyelenggaraan pembinaan Industri Rumah Tangga; Industri Kecil dan Industri Menengah -
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
29
9.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan 5 Kegiatan yaitu : - Penyelarasan kebijakan dan program pembangunan koperasi -
Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
- Penyebaran model-model pola Pengembangan Koperasi -
Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi.
3.3 Program dan Kegiatan Alternatif atau Baru Tahun 2017 Program pada Tahun 2017 masih bertumpu pada 9 Program namun ada beberapa kegatan tambahan pada beberapa program yaitu : 1. Usulan Pembangunan Gedung Kantor pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Dana Pemerintah Untuk Usaha Kecil Menengah Dan Koperasi pada Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, yaitu kegiatan yang diusulkan melalui Dana DAK Non Fisik berupa Dana Diklat
Bagi KUMKM dan Kegiatan
Pendampingan Diklat. 3. Beberapa Sub Kegiatan baru yang melekat pada beberapa kegiatan antara lain, yaitu : -
Pembinaan Sentra Unggulan Daerah Berbasis Koperasi
-
Penerbitan dan pendampingan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil)
-
Identifikasi dan Pengembangan Koperasi di Sektor Pariwisata
-
Pendampingan Usaha KUMKM
-
Pengembangan
Akses
Informasi
melalui
Pengembangan
Teknologi
Informasi Pada KUMKM dalam rangka peningkatan Daya Saing -
Kegiatan Magang Wirausaha Bagi Pemuda dan Wirausaha Pemula
30
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD Dengan tersusunnya kebijakan Program dan kegiatan yang akan menjadi acuan bagi jajaran Dinas Koperasi dan UMKM dalam mewujudkan pembangunan Koperasi dan UMKM sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan merupakan Dokumen untuk menentukan arah yang ingin dicapai dalam pembangunan Koperasi dan UMKM. Diharapkan terwujudnya koordinasi dan keterpaduan antar sektor dan program Strategis yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi sebagai acuan dan tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain : INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NTB TAHUN 2017 SASARAN URAIAN 1.
1 Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang mandiri, berkualitas, dan Berdaya Saing secara global
INDIKATOR 2 - Meningkatnya kualifikasi kop berkualitas :
2017 6 200
Kop
3
Kop
134
Kop
* Cukup Berkualitas
63
Kop
* Kurang Berkualitas
0
Kop
* Tidak Berkualitas
0
Kop
67 %
Kop
10
KSP
87
KSPS
* Sangat Berkualitas * Berkualitas
- Meningkatnya Pelaksanaan RAT - Meningkatnya Jumlah KSP - Meningkatnya Jumlah KSP Syariah - Meningkatnya Kesehatan KSP/USP
1.255
KSP
* Sehat
130
KSP
* Cukup Sehat
941
KSP
* Kurang Sehat
143
KSP
0
KSP
41
KSP
* Tidak Sehat * Sangat Tidak Sehat
31
2.
Meningkatnya akses dan pangsa pasar Koperasi dan UMKM
- Meningkatnya modal sendiri koperasi - Meningkatnya volume usaha koperasi - Meningkatnya SHU koperasi - Meningkatnya kualifikasi usaha UMKM * Usaha Menengah * Usaha Kecil * Usaha Mikro - Menumbuhkan Wirausaha Baru - Meningkatkan Kuaitas Pelayanan Sentra
3
Terwujudnya Koperasi dan UMKM sebagai lembaga Ekonomi Kerakyatan
4 Meningkatnya pelayanan Koperasi.
- Meningkatnya jumlah koperasi, - Meningkatnya jumlah pengelola Koperasi - Meningkatnya jumlah anggota koperasi - Meningkatnya jumlah kualitas SDM KUMKM
950.304,851
Juta
1.768.461,587
Juta
125.713,353
Juta
2
Unit
40
Unit
400 1.000 10
Unit Unit Sentra
75 450
Kop Orang
1.500
Orang
15 Akt/ 450
Orang
Keterangan : Indikator yang dicetak tebal adalah INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
32
BAB V DANA INDIKATIF BESERTA SUMBER DAYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF
TAHUN Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Tahun 2017
dan Kegiatan 1
2
3
4
5
Meningkatnya Kualitas
Tersedianya layanan
Layanan Adminis-
administrasi perkan-
Administrasi Perkan-
trasi perkantoran
toran
toran
1.15.1.15.01.01
-
Meningkatnya keter-
1.15.1.15.01.01.01
6
14
Tahun 2018 15
16
17
Program Pelayanan
-
sediaan administrasi
Penyediaan jasa surat menyurat
Perkantoran
2,744,219,601
2,494,745,091 Tersedianya barangbarang penunjang/
2,500
Surat
1
Satker
33
Unit
3,959,725
2,500
Surat
4,355,698
Satker
361,559,495
administrasi/surat menyurat
-
Meningkatnya jasa
1.15.1.15.01.01.02
Penyediaan jasa
Tersedianya jasa
pendukung teknis/
komunikasi; sumber
komunikasi (telp/fax,
administrasi perkan-
daya air dan listrik
koran/majalah),
-
Toran
1
328,690,450
sumber daya air dan listrik
-
Meningkatnya pe-
1.15.1.15.01.01.06
-
Penyediaan jasa
meliharaan/perijinan
pemeliharaan dan
kendaraan roda 4
perizinan kendaraan
dan roda 2
dinas/operasional
Terselenggaranya
12,667,520
33
Unit
13,934,272
pemeliharaan/ perijinan kendaraan dinas/ops. roda 4 dan roda 2
33
-
Meningkatnya jasa
1.15.1.15.01.01.07
-
tenaga pendukung
Penyediaan Jasa Adm. Keuangan
teknis/ administrasi perkantoran
-
Meningkatnya keber-
1.15.1.15.01.01.08
-
sihan kantor
-
Tersedianya ATK
1.15.1.15.01.01.10
-
dalam menunjang
Terbayarnya hono-
Org
1
Satker
1
Satker
1
Satker
1
Satker
3
Keg
87,686,280
Org
13
96,454,908
rarium tenaga pengelola keuangan SKPD Dinas Koperasi Prov. NTB; barang dan jasa
Penyediaan jasa
Tersedianya jasa
kebersihan kantor
kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis
Terselenggaranya
kantor
kegiatan pelayanan
kegiatan adminis-
13
240,458,460
28,616,500
1
Satker
264,504,306
1
Satker
31,478,150
1
Satker
57,611,610
1
Satker
8,531,311
3
Keg
adm.perkantoran
trasi perkantoran
-
-
-
Meningkatnya keter-
1.15.1.15.01.01.11
-
Penyediaan barang
Tersedianya barang
tiban administrasi
cetakan & penggan-
perkantoran
daan
cetak dan penggandaan surat-surat dinas
Penyediaan kompo-
Tersedianya kompo-
ber penerangan ber-
nen instalasi listrik/
energi listrik dan per-
penerangan bangu-
alatan yang memerlukan instalasi listrik
nan kantor
nen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan
Tersedianya peralat-
& perlengkapan kantor
an dan perlengkapan kantor
Terfasilitasinya sum-
Terfasilitasinya dukungan sarana kantor
1.15.1.15.01.01.12
1.15.1.15.01.01.13
-
-
52,374,191
7,755,737
1,365,109,138
1,501,620,052
34
35
-
Terfasilitasinya prasarana kantor dan me-
1.15.1.15.01.01.14
-
rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga yang mendukung keg.kantor
Penyediaan Bahan
Tersedianya bahan
Penyediaan peralatan
diam peningkat
3
Unit
126
Exp
1
Thn
2
PTT
1,597,200
3
Unit
1,756,920
126
Exp
18,834,768
1
Thn
316,961,545
2
PTT
66,616,550
wawasan aparatur -
Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
-
Terkoordinasinya-
1.15.1.15.01.01.18
-
arah kebijakan pembinaan KUMKM
-
Meningkatnya pela-
1.15.1.15.01.01.19
-
yanan dan jasa adm. Teknis perkantoran Meningkatnya kontinuitas pengelolaan dan KetatalaksanaBarang Milik Daerah
Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor secara kontinyu
1.15.1.15.01.02
17,122,516
bacaan dan peraturan perundangundangan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terfasilitasinya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan jasa
Tersedianya jasa
administrasi & teknis perkantoran
adm. Dan teknis perkantoran
288,146,859
60,560,500
Program peningkatan sarana dan prasarana
257,724,017
257,724,015
aparatur -
Meningkatnya
1.15.1.15.01.02.22
-
kenyaman kantor
-
-
Terawatnya kendaraan dinas operasional
Terawatnya peralatan
1.15.1.15.01.02.24
1.15.1.15.01.02.30
-
-
Pemeliharaan rutin/
Terpeliharanya gedung
berkala gedung kantor
kantor
Pemeliharaan rutin/
Terselenggaranya
berkala kendaraan dinas/operasional
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
Pemeliharaan rutin/
Terpeliharanya perala-
1
Satker
33
Unit
18
Unit
1
Satker
24,000,000
193,500,000
33
Unit
193,500,000
31,000,000
18
Unit
31,000,000
24,000,000
36
kantor
-
Tersedianya data
1.15.1.15.01.02.50
-
kerasripan
Meningkatnya kontinuitas pengelolaan dan KetatalaksanaKepegawian Daerah
Tersedianya aparatur yang berkapasitas dan terampil serta sehat jasmani rohani
1.15.1.15.01.05
berkala peralatan kantor
tan kantor
Pemeliharaan arsip
Terpeliharanya arsip
kantor (pengelolaan arsip)
kantor
Program Peningkatan
Tersedianya SDM
1.15.1.15.01.05.01
-
aparatur Yang terampil dan berwawasan
-
Terwujdunya keseim-
1.15.1.15.01.05.18
banan jasmani dan
capaian kinerja dan
9,224,000
1
Keg
9,224,000
61,400,000
61,400,000
-
Pendidikan dan
Terselenggaranya
pelatihan formal
kegiatan diklat/ bintek
Pembinaan Mental
Terselenggaranya
dan Fisik Aparatur
rohani aparatur
sistem pelaporan
Keg
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
Meningkatnya kualitas
1
Tersedianya sistem pelaporan yang akun
1.15.1.15.01.06
5
Keg
1
Satker
19,400,000
42,000,000
5
Keg
1
Satker
19,400,000
42,000,000
kegiatan peningkatan Imtaq dan olah raga
Program peningkatan pengembangan
table dan transfaran
sistem pelaporan
keuangan
956,955,405
886,374,913
capaian kinerja dan
-
Tersdianya sistem pelaporan capaian & ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) dan laporan
1.15.1.15.01.06.01
keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan
2
Keg
80,860,000
2
Keg
80,860,000
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP) dan laporan tahunan
tahunan SKPD
37
-
Tersedianya laporan
1.15.1.15.01.06.02
-
semester Kauangan SKPD
-
-
-
Tersedianya infor-
1.15.1.15.01.06.04
-
Penyusunan Pelapo-
Tersusunnya laporan
ran Keuangan
semester keuangan
Semesteran
SKPD
Penyusunan Pelapo-
masi pengelolaan
ran Keuangan Akhir
keuangan SKPD
Tahun
Tersedianya dokumenPerencanaan program pembinaan & pemberdayaan KUMKM Terfasilitasinya pe-
1.15.1.15.01.06.05
-
Penyusunan Rancana Kerja SKPD
Tersusunnya laporan keuangan SKPD
Tersusunnya rencana kerja Dinas Koperasi UMKM
1
Keg
16,730,000
1
Keg
16,730,000
1
Keg
17,940,000
1
Keg
19,740,000
1
Keg
83,040,000
1
Keg
83,040,000
4
Keg
687,804,898
4
Keg
756,585,388
tahun 2015
1.15.1.15.01.06.08
-
ngawasan terhadap
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Koperasi dan UMKM
Meningkatnya kapa-
Tersedianya laporan
stas dan akunta-
keungan yang akun-
1.15.1.15.01.07
Kapasitas Pengelola-
bilitas pengelolaan
tble dan tranfsaran
an Keuangan Daerah
Terlaksananya monitoring evaluasi & pelaporan keg.Koperasi & UMKM
Program Peningkatan
31,956,000
31,956,000
keuangan -
jemen dan pelapo-
men Aset//Barang
Tersusunnya laporan pengelolaan aset/
ran pengelolaan
Daerah
barang daerah
Meningkatnya mana-
1.15.1.15.01.07.01
-
Peningkatan Manaje-
1
Keg
31,956,000
1
Keg
31,956,000
aset/barang
pelaksanaab pro-
Terwujudnya kualitas perencanaan program/ kegiatan Pemberda-
gram/kegiatan yang
yaan KUMKM
Meningkat kuaitias perencanaan dan
1.15.1.15.01.15
Program penciptaan iklim usaha UKM
366,720,000
366,720,000
yang Kondusif
38
terkoordinasi dan
-
bermutu melalui penciptaan iklim usaha yang kon-
Tersedianya program dan kegiatan pemberdayaan KUMKM yang bekualitas
1.15.1.15.01.15.06
-
Perencanaan; koordinasi & pengembangan Usaha Kecil Menengah
dusif bagi KUMKM Meningkatnya Kapasitas & kualitas KUMKM dan WUB
Tersusunnya peren-
4
Keg
366,720,000
4
Keg
366,720,000
canaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan KUMKM
Tersedianya KUMKM & WUB berkualitas dan Berdaya Saing
Meningkatnya kuali-
1.15.1.15.01.16
Program Pengem-
tas WUB & UMKM
bangan Kewirau-
melalui bimtek dan peningkatan kapasitas serta bantuan peralatan
sahaan dan Keung-
9,443,632,860
8,593,302,600
gulan kompetitif
1.15.1.15.01.16.01
-
Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi & bisnis Fasilitasi usaha/ peralatan bagi WUB/ KUMKM Peningka-
Terselenggaranya bintek dan pengadaan peralatan
3
Keg
6,099,901,126
2
Kab/Kota
90,000,000
1.100 Org
2,403,401,474
9
Keg
6,709,891,239
Kab/Kota
90,000,000
tan keterampilan KUMKM 1.15.1.15.01.16.03
-
Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Bagi UMKM
1.15.1.15.01.16.07
-
Terjalinnya Kemitraan
2
KUMKM
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/UKM Peningkatan kapasi-
Terlaksananya keg.
34 Akt/
34 Akt/
1.100 Org
2,643,741,621
39
tas SDM KUMKM
diklat bagi WUB dan KUMKM
Meningkatnya kua-
Tersedianya UMKM
luas usaha KUMKM
yang memiliki akses terhadap produksi dan pengolahan, SDM dan teknologi, akses pembiayaan dan pemberdayaan kelompok ekono-
melaliupengembanan sistem pendukung usaha yang kondusif bagi KUMKM
1.15.1.15.01.17
Program Pengemba-
1,706,461,633
1,585,874,211
ngan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah -
mis produktif serta
Meningkatnya
1.15.1.15.01.17.02
-
Pengembangan
kapasitas & peran
klaster bisnis
sentra di NTB
-
UMKM yang responsif gender
Pembinaan
Terlaksananya pem-
sentra
binaan dan pengua-
10
Sentra
1
Kgt
5
Keg
180,000,000
10
Sentra
180,000,000
1
Kgt
200,000,000
5
Keg
tan sentra 1.15.1.15.01.17.03
-
Koordinasi Pemanfaatan Fasilitasi untuk UMKM
Meningkatnya akses pasar KUKM
1.15.1.15.01.17.06
-
Terselenggaranya Koordinasi Pemanfaan fasilitasi UMKM
200,000,000
Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
-
-
Kegiatan Pasar
Terselenggaranya
Rakyat
Pasar Rakyat
269,494,400
296,443,840
40
-
Meningkatnya kete-
1.15.1.15.01.17.08
-
rampilan dan wawa
Penyelenggaraan pembinaan indus-
pelaku industri rumah tangga;industri kecil dan industri menengah
tri rumah tangga; industri kecil dan industri menengah Fasilitasi legal aspek bagi KUMKM
1.15.1.15.01.17.09
-
-
pasar UMKM melalui kegiatan pameran
Peningkatan kuantitas dan kualitas Koperasi yang mandiri dan berdayasaing
Tersedianya Koperasi yg memiliki legalitas kelembagaan & usaha yang mandiri & berdaya
1.15.1.15.01.18
418,487,696
3
Keg
460,336,466
Terselenggaranya
5
Event
517,892,100
5
Event
569,681,310
promosi produk KUMKM
Program Peningkatan
2,895,743,679
2,610,236,814
an Koperasi
1.15.1.15.01.18.01
-
-
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Peningkatan kualitas kelembagaan
Meningkatnya kebijakan & program pengembangan
Koperasi
koperasi Semakin
Keg
Kualitas Kelembaga-
saing
Peningkatan kualitas
3
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kegiatan pameran di dalam dan luar Daerah
Meningkatnya akses
Terselenggaranya keg bimtek legal aspek usaha bai KUMKM
1.15.1.15.01.18.05
Terkoordinasinya
5
Keg
773,659,057
5
Keg
851,024,963
pelaksanaan kebijakan & program pengembangan Koperasi
Pembinaan; penga-
41
koperasi melalui koordinasi dan konsultasi antar sektor
berkualitasnya Koperasi dibidang manajemen, permodalan & administrasi
dalam pemberdaya-
wasan; & penghargaan koperasi berprestasi -
Meningkatnya pem-
an koperasi dibidang
binaan terhadap
manajemen, permo-
Koperasi berkualitas
-
Koperasi; tokoh Koperasi berprestasi Koperasi sekolah berprestasi
dalan & administrasi dalam pemberdayaan koperasi dibidang manajemen, permodalan & administrasi
1.15.1.15.01.18.07
Peningkatan Kapasitas pembinaan Koperasi melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan, penyebaran informasi Koperasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik
Tersuluh dan tersosialisasinya peraturan dan perundang undangan tentang perkoperasian dan terpublikasinya informasi Koperasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik
-
Pemeringkatan
-
pengembangan
8
Keg
703,547,301
8
Keg
773,902,031
5
Keg
489,663,675
5
Keg
563,113,226
5
Keg
643,366,766
5
Keg
707,703,443
pembinaan pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi
Penyebaran Model Model Pola Pengembangan Koperasi Bimtek perkoperasian
Meningkatnya pola
Terselenggaranya
koperasi dan meningkatnya wawa-
Terselenggaranya kegiatan bimtek dan cerdas cermat perkoPerasian
san masyarakat tentang perkoperasian
1.15.1.15.01.18.08
-
Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern
Peningkatan efektivitas
Tersedianya
Meningkatnya
-
Bimtek bagi
Terselenggaranya
42
KSP/USP fasilitasi akses pembiayaan melalui kemudahan & penguatan permodalan, pengem-
yang memiliki akses terhadap pembiayaan , permodalan, jaringan usaha dan kemitraan
bangan lembaga
-
KSP/ pemahaman dan
USP dlm rangka
kegiatan bimtek, KUR
keterampilan pem-
pengembangan
dan pengembangan
bina, pengurus dan
Koperasi Simpan
KSP/USP
pengelola Koperasi
Pinjam syariah
simpan pinjam
(KSPS/USPS)
keuangan, pengembangan jaringan usaha dan kemitraan KSP/USP serta penumbuhan iklim usaha dalam aspek Pendanaan JUMLAH
16,888,333,644
18,464,813,194
Keterangan : Pagu Indikatif ini adalah pagu indikatif prakiraan maju yang telah dianggarkan pada Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018
43
BAB VI SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM / KEGIATAN NO
KODE 1
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN LOKASI
TOLOK UKUR
NAMA
TARGET PENCAPAIA N 6
7
NILAI (Rp 000) USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2016 / 2018 TAHUN ANGGARAN 2017 APBD PROV TAHUN NILAI JE NILAI NIS 11 8 9 10 BL 2.494.721 2018 2.744.222
SUMB ER DANA
KET
12
13
2 1.15.01
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 Tersedianya layanan Administrasi Perkantoran
5 13 Kegiatan
1
1.15.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Terfasilitasinya Kegiatan surat menyurat SKPD
Tersedianya Barang-barang Penunjang/adminis trasi/Surat menyurat Perkantoran
2.500 Surat
Provinsi
BL
3.960
2018
4.356
APBD PROV
2
1.15.01.002
Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
Terfasilitasinya Kegiatan Komunikasi,sumber daya air dan listrik SKPD
Tersedianya jasa komunikasi (telp/fax,Koran Majalah) sumber daya air dan listrik
1 satker
Provinsi
BL
328.690
2018
361.560
APBD PROV
3
1.15.01.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya dan terfasilitasinya biaya perijinan Kendaraan Dinas/operasional
Terselenggaranya pemeliharaan /perijinan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan 2
33 Unit
Provinsi
BL
12.667
2018
13.934
APBD PROV
43
--
--
4
1.15.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terfasilitasinya jasa administrasi keuangan
Terselenggaranya jasa administrasi keuangan SKPD
13 pengelolah/or ang
Provinsi
BL
87.688
2018
96.455
APBD PROV
---
5
1.15.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terfasilitasinya jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa kebersihan kantor
1 Satker
Provinsi
BL
240.458
2018
264.505
APBD PROV
---
6
1.15.01.010
Penyediaan alat tulis kantor
Terfasilitasinya penyediaan alat tulis kantor
Terselenggaranya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran
1 satker
Provinsi
BL
28.617
2018
31.478
APBD PROV
---
7
1.15.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terfasilitasinya penyediaan barang cetakan dan pengandaan SKPD
Tersedianya Barang cetak dan penggandaan surat-surat dinas
1 Satker
Provinsi
BL
52.347
2018
57.612
APBD PROV
---
8
1.15.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terfasilitasinya penyediaan komponen listrik/penerangan kantor
Tersedianya komponen instalasi/peneranga n bangunan kantor
1 Satker
Provinsi
BL
7.757
2018
8.531
APBD PROV
---
9
1.15.01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terfasilitasinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
3 Kegiatan
Provinsi
BL
1.365.109
2018
1.501.620
APBD PROV
---
10
1.15.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
Terfasilitasinya penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang mendukung Kegiatan kantor
3 unit/buah
Provinsi
BL
1.597
2018
1.757
APBD PROV
---
11
1.15.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terfasilitasinya penyediaan bahan bacaan/peraturan perundang - undangan
Terkoordinasinya penyediaan bahan bacaan/peraturan perundang undangan
98 Emp/buku
Provinsi
BL
17.123
2018
18.835
APBD PROV
---
44
12
1.15.01.018
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
Terkoordinasinya kegiatan program/kegiatan pusat dan daerah
Terfasilitasinya kegiatan program/kegiatan pusat dan daerah
1 Tahun
Provinsi
BL
288.147
2018
316.962
APBD PROV
---
13
1.15.01.020
Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terkoordinasinya kegiatan program provinsi/kabupaten/kota
Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun
Provinsi
BL
60.561
2018
66.617
APBD PROV
---
1.15.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya Sarana dan prasarana Kantor secara kontinyu
4 Kegiatan
BL
5.657.724
2018
257.724
14
1.15.02.003
Pembangunan gedung kantor
Terbangunnya fisik gedung kantor
Terbangunnya fisik gedung kantor
1 kegiatan
Provinsi
BL
5.400.000
APBD PROV
---
15
1.15.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
1 Satker
Provinsi
BL
24.000
2018
24.000
APBD PROV
---
16
1.15.02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
33 Unit
Provinsi
BL
193.500
2018
193.500
APBD PROV
---
17
1.15.02.030
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Terpeliharanya Peralatan kantor
18 unit/buah
Provinsi
BL
31.000
2018
31.000
APBD PROV
---
18
1.15.02.038
Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)
Terfasilitasinya pemeliharaan arsip kantor
Terpeliharanya arsip kantor
1 kegiatan
Provinsi
BL
9.224
2018
9.224
APBD PROV
---
45
1.15.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tersedianya Aparatur yang berkapasitas dan terampil serta sehat Jasmani dan Rohani
2 Kegiatan
19
1.15.05.001
Pendidikan dan pelatihan formal
Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan formal
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal
5 Kegiatan
20
1.15.05.018
Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Terfasilitasinya kegiatan pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Terselenggaranya kegiatan dan peningkatan iman dan taqwa aparatur
1 Satker
1.15.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya sistim pelaporan yang akuntable dan transparan
5 Kegiatan
Terevaluasinya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan tahunan SKPD
2 kegiatan
BL
61.400
2018
61.400
Provinsi
BL
19.400
2018
19.400
APBD PROV
Provinsi
BL
42.000
2018
42.000
APBD PROV
BL
956.375
2018
955.156
Provinsi
BL
80.860
2018
80.860
APBD PROV
---
---
21
1.15.06.001
22
1.15.06.002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersedianya pelaporan semesteran SKPD
Tersusunnya laporan semesteran SKPD
1 kegiatan
Provinsi
BL
16.730
2018
16.730
APBD PROV
---
23
1.15.06.004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan SKPD
1 kegiatan
Provinsi
BL
17.940
2018
17.940
APBD PROV
---
24
1.15.06.005
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersedianya pelaporan Renja SKPD
Terdokumennya Renja SKPD
1 kegiatan
Provinsi
BL
83.040
2018
83.040
APBD PROV
---
46
25
26
27
28
1.15.06.008
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Termonitoringnya dan terevaluasinya program/kegiatan SKPD
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan pelaporan kegiatan koperasi dan UKM
1.15.07
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah
tersedianya laporan keuangan yang akuntable dan transparan
1 kegiatan
Terdokumentasinya asset/barang milik Daerah
1 kegiatan
1.15.15
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
terwujudnya kwalitas perencanaan program/kegiatan pemberdayaan KUMKM
Tersusunnya laporan pengelolaan asset/barang daerah 1 kegiatan
1.15.15.006
Penguatan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
Terfasilitasinya kegiatan perencanaan koordinasi dan pengembangan KUMKM yang efektif
Tersusunnya laporan pengelolaan asset/barang daerah
4 kegiatan
1.15.16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Tersedianya KUMKM dan WUB Berkualitas dan Berdaya Saing
3 Kegiatan
1.15.16.001
Pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
Terfasilitasinya pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
Terselenggaranya bimtek WUB/KUMKM, pengadaan peralatan bagi KUMKM/WUB, , monev WUB
1.15.07.001
4 kegiatan
3 Kegiatan DBHCHT
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
BL
757.805
2018
756.586
BL
31.956
2018
31.956
BL
31.956
2018
31.956
BL
366.720
2018
366.720
BL
366.720
2018
366.720
BL
9.993.303
2018
11.149.990
BL
6.099.901
2018
6.709.891
APBD PROV
---
APBD PROV
---
APBD PROV
---
APBD PROV
-
47
29
1.15.16.003
Memfasiltasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/UMKM
Terfasilitasinya kemitraan usaha bagi UMKM
Terjalinnya Kemitraan KUKM
2 kab /kota/provinsi
Provinsi
BL
90.000
2018
90.000
APBD PROV
---
30
1.15.16.007
Terfasilitasinya peningkatan SDM KUMKM
34 akt/200org DBHCHT
Provinsi
BL
3.803.402
2018
4.350.099
APBD PROV
Provi nsi,Ka b/Kot a seNTB
1.15.17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Tersedianya UMKM yang memiliki akses terhadap produksi dan pengolahan SDM dan Teknologi,akses pembinaan dan pemberdayaan kelompok ekonomi produktif serta UMKM yang responsif Gender
Terlaksananya diklat KUKM dan WUB,terlaksanany a magang kewirausahaan bagi pemuda se NTB 5 kegiatan
BL
4.335.774
2018
3.706.731
31
1.15.17.002
Pengembangan klaster bisnis
Terfasilitasinya kegiatan dan pembinaan sentra berbasis Koperasi
Temu konsultasi pengembangan sentra, validasi data sentra, pembinaan sentra
10 sentra DBHCHT
Provinsi
BL
180.000
2018
180.000
APBD PROV
---
32
1.15.17.003
Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi
Meningkatnya koordinasi pemanfaatan fasilitas Pemerintah
Terselenggaranya koordinasi pemanfaatan fasilitasi UMKM
1 kegiatan
Provinsi
BL
200.000
2018
200.000
APBD PROV
---
33
1.15.17.006
Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Terfasilitasinya pengembangan sarana pemasaran produk UMKM
Tersedianya Lapak PKL dan Gerobak Usaha
2 Kegiatan DBHCHT
Provinsi
BL
2.269.394
2018
2.296.394
APBD PROV
Provi nsi Matar am,Lo bar,lot im,Do mpu
48
34
1.15.17.008
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga; industri kecil dan industri menengah
Terfasilitasinya pembinaan industri rumah tangga,industri kecil dan menengah
Terselenggaranya bintek PIRT dan pembinaan kelompok ekonomis produktif, sertifikasi label hala/legal aspek, sertifikat IUMK
4 kegiatan DBHCT
Provinsi
BL
1.168.488
2018
460.337
APBD PROV
35
1.15.17.009
Promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Terfasilitasinya kegiatan promosi bagi KUMKM
Terselenggaranya Promosi Produk KUMKM
5 Event
Provinsi
BL
517.892
2018
570.000
APBD PROV
1.15.18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Tersedia dan Berdaya Saingnya Koperasi yang memiliki legalitas Kelembagaan dan usaha yang Mandiri
4 kegiatan
BL
2.610.284
2018
2.895.766
36
1.15.18.001
Penyelarasan kebijakan dan program pembangunan koperasi
Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan serta usaha Koperasi
37
1.15.18.005
Penguatan; pengawasan; dan penghargaan koperasi berprestasi
Terfasilitasinya kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pembinaan kelembagaan serta
Terkoordinasinya pelaksnaan kebijakan dan program pengembangan koperasi melalui bimtek perkoperasian/pen gembangan usaha kope di sektor riil, temu kemitraan,revitalisa si koperasi, fasilitasi keg hari pangan se dunia, pengembangan koperasi yang mendukung pariwisata Terselenggaranya pembinaan,pengaw asan dan penghargaan Koperasi
---
5 Kegiatan
Provinsi
BL
773.659
2018
851.025
APBD PROV
Provi nsi,Ka b/Kot a se NTB
8 kegiatan
Provinsi
BL
703.574
2018
773.902
APBD PROV
---
49
usaha Koperasi
38
1.15.18.007
Penyebaran modelmodel pola pengembangan koperasi
Terfasilitasinya kegiatan penyadaran dalam rangka GEMASKOP
39
1.15.18.008
Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajem en modern pada jenis usaha koperasi
Terfasilitasinya kegiatan peningkatan akses Koperasi melalui perluasan jaringan dan usaha Koperasi
TOTAL
Berprestasi melalui pembenahan Kopersi tidak Aktif,pembinaan kelembagaan dlm rngk percepatan RAT,temu konsultasi PPKL,sosialisasi penyusunan Lap Keuangan,audit Kop,pemeringkatan Kop,Fasilitasi perubahan Anggaran Dasar,penghargaa n pada Kop Berprestasi Terselenggaranya kegiatan penyuluhan, sosialisasi, bimtek temu konsultasi dengan KUMKM, cerdas cermat/orasi perkoperasian Terselenggaranya sosialisasi KUR, Bimtek, standar operasional manajemen S/P, Bimtek pengelolaan jasa keuangan syariah dan simpan pinjam, pengembangan jaringan KSP/USP/KJKS/ UJKS
5 kegiatan
Provinsi
BL
489.664
2018
563.113
APBD PROV
---
5 Kegiatan
Provinsi
BL
643.387
2018
707.726
APBD PROV
---
BL
26.508.257
2018
22.169.665
50
Tambahan Usulan Program/Kegiatan Dari Dana DAK dan APBN Tahun 2017 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi NTB NO
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH SATUAN/VOLUME
2 PKL/Lapak Revitalisasi Pasar Tradisional PLUT KUMKM Pembangunan Balatkop Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui TPKU Pengembangan SDM Usaha Mikro Standarisasi/Sertifikasi SDM Pengembangan Jaringan Usaha KSP/USP Pengembangan Pembiayaan Syariah Pendamping KUR Pengembangan TTG Usaha Sentra Standarisasi Mutu Fasilitasi Kemasan dan Merek Smesco Festival Display Produk Smesco Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional Melalui Pendampingan Pengolahan Makanan Olahan Berbasis Koperasi ( Unggulan Daerah ) Peningkatan Nilai Tambah Produk
LOKASI
ANGGARAN
KAB/KOTA
KET
3
4
5
6
7
300 5 9 1 10
Unit Unit Unit Unit Unit
Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB
3,750,000,000 5,000,000,000 27,000,000,000 7,000,000,000 2,500,000,000
10 Kab/Kota 5 Kab/Kota 9 Kab/Kota Provinsi 10 Kab/Kota
DAK DAK DAK DAK DAK
8,580 300 300 100 33 5 30 30 10 1 10
Orang Orang Orang Koperasi Orang Unit UMKM UMKM Stand Tahun Unit
13,320,000,000 450,000,000 400,000,000 500,000,000 650,000,000 1,000,000,000 750,000,000 150,000,000 300,000,000 280,000,000 500,000,000
10 Kab/Kota Provinsi Kab/Kota Provinsi Provinsi 5 Kab/Kota Provinsi Provinsi Jakarta Jakarta 10 Kab/Kota
APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN
300
Orang
750,000,000
10 Kab/ Kota Provinsi
APBN
75
UMKM
Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Jakarta Jakarta Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB
150,000,000
APBN 51
19 20 21 22 23 24 25 26
Pengembangan Sentra Berbasis Koperasi (OVOP) Penerapan E-Comerce Galery KUMKM Sertifikasi Halal Produk Sosialisasi HKI dan SNI Sosialisasi Keamanan Pangan dan Obat Pembantukan Forum UMKM Pendampingan/Magang Wirausaha Bagi Pemuda Temu Mitra KUMKM dengan Pengusaha Menengah dan Besar
10 1 100 75 75 10 120 120
Koperasi Unit Advokasi Orang Orang Forum Orang Kelompok
Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB
1,000,000,000 50,000,000 200,000,000 185,000,000 185,000,000 250,000,000 850,000,000 185,000,000
10 Kab/Kota Provinsi Kab/Kota Provinsi Provinsi 10 Kab/Kota 10 Kab/Kota Provinsi
APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN
27 28
Temu Bisnis KUMKM dengan Pengusaha Besar Peningkatan Daya Saing KUMKM Melalui Fasilitasi IPTEK Akses Pasar Fasilitasi IUMK ( Izin Usaha Mikro Kecil ) Peningkatan Akses KUR oleh KUKM
30 30
Orang UMKM
Prov.NTB Prov.NTB
150,000,000 85,000,000
Provinsi Provinsi
APBN APBN
5,000 60
IUMK UMKM
Prov.NTB Prov.NTB
500,000,000 150,000,000
10 Kab/Kota Provinsi
APBN APBN
50 750
WUB Orang
1,000,000,000 1,250,000,000
10 Kab/Kota Kab/Kota
APBN APBN
1,000
Orang
200,000,000
10 Kab/Kota
APBN
43
Angkatan
5,000,000,000
Kab/Kota
APBN
40 32 4 10 5
Orang Orang Koperasi Koperasi Koperasi
Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB Prov.NTB
960,000,000 130,000,000 14,800,000,000 500,000,000 500,000,000
Kab/Kota 10 Kab/Kota Kab/Kota 10 Kab/Kota 5 Kab/Kota
APBN APBN APBN APBN APBN
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Start Up Capitol Bagi WUB Bimtek Kewirausahaan bagi UMKM berbasis Berbasis PUD Menuju OVOP Pemasyarakatan Kewirausahaan bagi Pemuda dan WUP Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda dan WUB/WUP Perekrutan PPKL Rakor PPKL Fasilitasi Pengembangan PLMTH Bagi Koperasi Penumbuhan Koperasi Sektor Pariwisata Fasilitasi Permodalan Koperasi Pemula
52
BAB VII PENUTUP Rancangan Rencana Kerja (Renja) Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2017 dilaksanakan mengacu kepada RPJMD Provinsi NTB dan Rencana Strategis (Renstra 2013-2018) Sedang Pengembangannya diserahkan kepada Prakarsa masyarakat yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan Sosial Politik Masyarakat. Dengan demikian, Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah bersifat fleksible dan dalam pelaksanaannya bersifat dinamis, sepanjang proses pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilaksanakan secara efektif dan efesien. Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang didukung oleh stakeholder. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu memberdayakan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam proses pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dituntut secara proaktif meningkatkan peran Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam proses pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Drs. H. Supran, MM Pembina Utama Muda ( IV/b ) NIP : 19591231 199003 1 077
53
54