BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapusipda) dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana telah diatur kearsipan dan perpustakaan merupakan urusan wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic service) bagi masyarakat. Sejalan dengan hal diatas, dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengorganisasian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan urusan kearsipan dan perpustakaan digabung dalam satu rumpun yaitu sebagai lembaga teknis daerah berbentuk badan. Atas dasar dua peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, maka diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, didalamnya diatur tentang bagan struktur organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapusipda). Keberadaan dan atau kedudukan Bapusipda adalah sebagai salah satu Oragnisasi Perangkat Daerah Provinsi yaitu unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sehingga Bapusipda mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian visi, misi kepala daerah serta melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan oleh kepala daerah yaitu Gubernur Jawa Barat, dan secara normatif pelaksanaannya telah diatur pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, 1
Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sejak tahun 2008 sampai dengan 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dipimpin oleh Bapak H. Ahmad Heryawan sebagai Gubernur dan Bapak H. Yusuf Macan Efendi sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Setelah itu untuk periode 2013 sampai dengan 2018, telah terpilih kembali Bapak H. Ahmad Heryawan sebagai Gubernur dan Bapak H. Deddy Mizwar sebagai Wakil Gubernur, tentunya memiliki visi, misi, komitmen serta janji politik dalam kerangka mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang maju dan sejahtera dalam lingkup tata kelola Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang efektif dan efisien. Salah satu aspek sangat penting berkaitan dengan tata kelola/menejemen pemerintah yang efektif dan efisien tersebut adalah perencanaan. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah wajib menyusun beberapa dokumen perencanaan antara lain : 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 151 telah mengamanatkan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD). Dengan demikian Bapusipda Provinsi Jawa Barat diharuskan menyusun Renstra-SKPD yang konsisten dan selaras dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga terbentuk satu rangkaian yang runtut
berkesinambungan dan saling berkaitan dalam
memberikan kontribusi secara langsung terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.
1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah : 2
a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950)
Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); e. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
Bab XI pasal 35
ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Jalur pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat; f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3
i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); j. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); k. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774); l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); m. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 ); n. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); o. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071); p. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; q. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara 4
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457); r. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam, Film Cerita atau Dokumenter; s. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tatacara Pengalihan Dokumen ke Dalam Micro Film atau Media lainnya dengan Legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913); t. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); u. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); v. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741 ); w. Keputusan Presiden RI Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis; x. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; y. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di
Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5
aa. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 Tahun 1980 tentang Pedoman Standardisasi Alat Kelengkapan Kearsipan; bb. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1990 tentang Jadwal Retensi Arsip; cc. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan
Perpustakaan Desa/Kelurahan; dd. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2001 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan; ee. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/ M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya; ff. Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
132/Kep/
MENPAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; gg. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03 Tahun 2002 dan Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya; hh. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; ii. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014; jj. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014; kk. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat; ll. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
6
mm. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025; nn.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
oo.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa BaratTahun 2013 – 2018;
pp.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
qq.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
rr.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
ss.
Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 050/03/Bapp Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
tt.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018.
1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Bapusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 selanjutnya disebut Renstra Bapusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan 7
dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat bidang perpustakaan dan kearsipan, disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 151. Renstra Bapusipda Provinsi Tahun 2013 – 2018 ditetapkan dengan maksud : a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Bapusipda Provinsi Jawa Barat. b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Bapusipda Provinsi Jawa Barat. c. Untuk dasar atau tolok ukur penilaian kinerja Bapusipda Provinsi Jawa Barat yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel. Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah : a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang. b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan di Jawa Barat. d. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan yang sinegis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
1.4. Sistematika Penulisan Renstra Bapusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.
Bab II
Gambaran Pelayanan,Tugas dan Fungsi Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Bapusipda Provinsi Jawa Barat; sumber daya yang dimiliki oleh Bapusipda Provinsi Jawa Barat, kinerja pelayanan sampai
8
saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bapusipda Provinsi Jawa Barat. Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bapusipda Provinsi Jawa Barat telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan Renstra Bapusipda Provinsi Jawa Barat; telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang perpustakaan dan kearsipan. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini berisi visi dan misi Bapusipda Provinsi Jawa Barat, tujuan dan sasaran jangka menengah Bapusipda Provinsi Jawa Barat, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Bapusipda Provinsi Jawa Barat. Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab ini memuat rencana program dan kegiatan Bapusipda Provinsi Jawa Barat selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini memuat indikator kinerja Bapusipda Provinsi Jawa Barat yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat. Bab VII Penutup Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Bapusipda Provinsi Jawa Barat, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Bapusipda Provinsi Jawa Barat.
9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Bapusipda Provinsi Jawa Barat Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yaitu urusan perpustakaan dan kearsipan. Bapusipda Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan pada: 1.
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
2.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa barat. Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Badan mempunyai fungsi : 1 Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan; 2. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisiasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
10
Satuan Polisi Pamong Praja, telah diatur mengenai kelengkapan organisasi Bapusipda Provinsi Jawa Barat susunannya terdiri dari : 1. Kepala; 2. Sekretariat, membawahkan : a. Subbagian Perencanaan dan Program; b. Subbagian keuangan; c. Subbagian kepegawaian dan Umum 3. Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Perpustakaan; 4. Bidang Pemberdyaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca; 5. Bidang Layanan Otomasi Perpustakaan dan Kearsipan; 6. Bidang Akuisisi dan Pelestarian; 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok
Badan serta
membina UPTB. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Badan mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan, perumusan, penetapan, pengaturan, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan; 2. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan perpustakaan dan kearsipan; 3. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum, mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan; b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat; 11
c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum. Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Perpustakaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bidang deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis deposit dan pengolahan bahan perpustakaan; b. Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan bidang deposit dan pengolahan bahan perpustakaan; c. Penyelenggaraan fasilitasi deposit dan pengolahan bahan perpustakaan; d. Penyelenggaraan fasilitasi otomasi lingkup deposit dan pengolahan bahan perpustakaan. Bidang Pemberdayaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bidang pemberdayaan perpustakaan dan pengembangan budaya baca, mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perpustakaan dan pengembangan budaya baca; b. Penyelenggaraan
penyusunan
dan
pengkajian
bahan
fasilitasi
penyelenggaraan
pemberdayaan perpustakaan dan pengembangan budaya baca; c. Penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan perpustakaan dan pengembangan budaya baca; d. Penyelenggaraan otomasi lingkup pemberdayaan perpustakaan dan pengembangan budaya baca. Bidang
Layanan
dan
Otomasi
Perpustakaan
mempunyai
tugas
pokok
menyelenggarakan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bidang layanan dan otomasi perpustakaan, mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang layanan dan otomasi perpustakaan dan kearsipan;
12
b. Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan layanan dan otomasi perpustakaan dan kearsipan; c. Penyelenggaraan fasilitasi layanan dan otomasi perpustakaan dan kearsipan Bidang Pengelolaan Kearsipan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan kearsipan dinamis, mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kearsipan dinamis; b. Pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengelolaan kearsipan dinamis; c. Penyelenggaraan fasilitasi pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan kearsipan; Bidang Akuisisi dan Pelestarian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian
bahan kebijakan teknis dan memfasilitasi pengelolaan kearsipan statis,
mempunyai fungsi : a. Pengkajian bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan kearsipan statis; b. Penyelenggaraan fasilitasi pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan kearsipan statis; c. Penyelenggaraan otomasi kearsipan statis;
13
Gambar Struktur dan Organisasi Bapusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PENGELOLAAN KEARSIPAN
JAFUNG ANGKA KREDIT DAN UMUM
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
BIDANG LAYANAN OTOMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
BIDANG AKUISISI DAN PELESTARIAN
JAFUNG ANGKA KREDIT DAN UMUM
JAFUNG ANGKA KREDIT DAN UMUM
BIDANG DEPOSIT BAHAN PERPUSTAKAAN
JAFUNG ANGKA KREDIT DAN UMUM
BIDANG PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYABACA
JAFUNG ANGKA KREDIT DAN UMUM
2.2. Sumber Daya Bapusipda 2.2.1. Pegawai Jumlah Pegawai Bapusipda Provinsi Jawa Barat sampai dengan Desember 2013 sebanyak 154 orang, dengan rincian sesuai tabel dibawah ini :
14
Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan per bulan Desember 2013 NO PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
S.3 S.2 S.1. D. III SLTA SLTP SD Jumlah
2 orang 13 orang 59 orang 5 orang 70 orang 2 orang 3 orang 154 orang
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Golongan per bulan Desember 2013 NO GOLONGAN JUMLAH KETERANGAN 1. IV 15 orang 2. III 78 orang 3. II. 58 orang 4. I 3 orang Jumlah 154 orang Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin per bulan Desember 2013 NO JENIS KELAMIN JUMLAH KETERANGAN 1. 2.
NO 1. 2. 3. 4. 5.
Laki-laki Perempuan Jumlah
75 orang 79 orang 154 orang
Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan per bulan Desember 2013 JABATAN JUMLAH KETERANGAN Struktural Arsiparis Pustakawan Fungsional Umum Fungsional Umum tertentu Jumlah
10 12 19 94 19 154 orang
15
2.2.2. Asset/Modal Asset/modal yang dimiliki oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan sesuai tabel dibawah ini : Tabel 2.1. Asset/modal yang dimiliki oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan NO ASSET YANG TERSEDIA JUMLAH KETERANGAN 1 2 3 4 TANAH 1. Sebidang tanah 12.500 m2 Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 Kota Bandung 2. Sebidang tanah 5.730 m2 Jalan Soekarno Hatta No. 629 Kota Bandung 3. Sebidang tanah 1.400 m2 Jalan Derwati Margasari Kota Bandung PERALATAN DAN MESIN 1. Alat Angkut Roda 4 (empat) 22 unit 2. Alat Angkut Roda 2 (dua) 16 unit 3. Alat Kantor Rumah Tangga 11.950 unit 4. Alat Studio dan Komunikasi 129 unit 5. Alat Kedokteran 4 unit GEDUNG DAN BANGUNAN 1. Gedung Arsip 10.000 m2 Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 2. Gedung Perpustakaan Umum 5.380 m2 Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 3. Gedung Perpustakaan Deposit 1.950 m2 Jalan Soekarno Hatta No. 629 ASSET TETAP LAINNYA 1. Buku 168.755 judul (394.413 eksamplar) 2. Lukisan 1 unit 3. Compact Disk 100 keping 4. Koleksi KCKR Perpustakaan 18.275 judul Deposit (36.538 eksamplar) 2.2.3. Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana untuk Bidang Perpustakaan sesuai tabel dibawah ini :
16
NO. A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. B 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tabel 3.1. Sarana dan Prasarana Bidang Perpustakaan NAMA SARANA PRASARANA JUMLAH KETERANGAN PERPUSTAKAAN Tanah dan Gedung Perpustakaan Umum Daerah (Ged. Perpustakaan Bertaraf Internasional) Akesibilitas Kaum Difable Area Theatre Terbuka Perpustakaan Area Prasasti Kabupaten/Kota se Jawa Barat Lobby Hall Coffee Shop Ruang Baca Anak Galeri Kabupaten/Kota Ruang Simpan Buku Perpustakaan Keliling Ruang Baca Remaja Ruang Baca Dewasa Ruang Diskusi Ruang Kepala Bidang Ruang Referensi Ruang Baca Koran/Majalah/Terbitan Berkala Ruang Audio Visual Aula Ruang Rapat Ruang Tunggu VIP Ruang Ganti Lahan Parkir Peralatan Buku tamu on-line Aplikasi sistem katalog on-line/OPAC (On-line Publik Access Catalogue) Wi-Fi Area Escalator Lift Genset
17
4000 m2
Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4
10,37 m2 13,35 m2 361,80 m2
Akses Pintu Masuk Utama GPBI Lahan Timur GPBI Lahan Timur GPBI
204,29 m2 242,13 m2 123,59 m2 277,78 m2 361,91 m2 71,00 m2
Lantai 1 GPBI Lantai 1 GPBI Lantai 1 GPBI Lantai 1 GPBI Lantai 1 GPBI Lantai 1 GPBI
286,95 m2 159,26 m2 49,49 m2 42,19 m2 264,09 m2 147,22 m2
Lantai 2 GPBI Lantai 2 GPBI Lantai 2 GPBI Lantai 2 GPBI Lantai 2 GPBI Lantai 2 GPBI
36,57 m2 536,72 m2 99,22 m2 67,90 m2 111,38 m2 382 m2
Lantai 2 GPBI Lantai 3 GPBI Lantai 3 GPBI Lantai 3 GPBI Lantai 3 GPBI Lahan Selatan GPBI
1 unit 1 unit
Layanan Perpustakaan GPBI Layanan Perpustakaan GPBI
1 unit 3 unit 2 unit 1 unit
Area GPBI GPBI GPBI Lahan Barat GPBI
C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. D 1 2 3 4 5
1950 m2
Tanah dan Gedung Perpustakaan Deposit Ruang Layanan photo copy Ruang Server Ruang Layanan Laporan/Penelitian Ruang Layanan Pojok dan Buku Langka Jawa Barat Ruang Staf dan Ruang Tamu Ruang Kabid DPBP Ruang Pengolahan Koleksi Deposit Ruang Pengolahan Bahan Perpustakaan Ruang Layanan Audio Visual Ruang Staf dan TU Pimpinan Ruang Pustakawan DPBP Ruang Kaban Ruang Perbaikan Koleksi Ruang Sekretariat IPI Ruang Kabid PPPBB Ruang Tim Penilai Pustakawan Ruang Rapat Mushola Ruang Layanan Serial Ruang Layanan Monograf Peralatan/Kendaraan Server Komputer Laptop Infocus Mobil Perpustakaan Keliling
2,592 m2 2,592 m2 20,736 m2 31,104 m2
Jalan Soekarno Hatta No. 629 Kota Bandung Lantai 1 Ged. Perpustakaan Deposit Lantai 1 Ged. Perpustakaan Deposit Lantai 1 Ged. Perpustakaan Deposit Lantai 1 Ged. Perpustakaan Deposit
10,368 m2 10,368 m2 8,640 m2 8,640 m2 10,368 m2 3,888 m2 10,368 m2 6,480 m2 3,240 m2 10,368 m2 15,552 m2 10,368 m2 10,368 m2 4,320 m2 16,560 m2 16,560 m2
Lantai 1 Ged. Perpustakaan Deposit Lantai 1 Ged. Perpustakaan Deposit Lantai 1 Ged. Perpustakaan Deposit Lantai 1 Ged. Perpustakaan Deposit Lantai 1 Ged. Perpustakaan Deposit Lantai 1 Ged. Perpustakaan Deposit Lantai 1 Ged. Perpustakaan Deposit Lantai 1 Ged. Perpustakaan Deposit Lantai 1 Ged. Perpustakaan Deposit Lantai 2 Ged. Perpustakaan Deposit Lantai 2 Ged. Perpustakaan Deposit Lantai 2 Ged. Perpustakaan Deposit Lantai 2 Ged. Perpustakaan Deposit Lantai 2 Ged. Perpustakaan Deposit Lantai 2 Ged. Perpustakaan Deposit Lantai 2 Ged. Perpustakaan Deposit
5 unit 35 unit 15 unit 5 unit 4 unit
Tabel 3.2. Sarana dan Prasarana Bidang Kearsipan NO A 1. 2. 3. 4. 5.
NAMA SARANA PRASARANA KEARSIPAN Tanah dan Gedung Depo Arsip Pemerintah Provinsi Jawa Barat Ruang Preservasi Arsip Ruang Layanan Pengguna Arsip Ruang Perpustakaan khusus Bapusipda Ruang Theatre Bapusipda Ruang Records Centre Bapusipda
JUMLAH
KETERANGAN
10.000 m2
Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4
155,88 m2 69,120 m2 51,840 m2
Lantai I Ged. Arsip Lantai I Ged. Arsip Lantai I Ged. Arsip
51,840 m2 32,940 m2
Lantai I Ged. Arsip Lantai I Ged. Arsip
18
6. 7.
B √ 1. 2. 3. 4. √ 1. 2. C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. D 1. 2. 3.
Ruang Data Centre Ruang Sekretariat Asosiasi Arsiparis Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Barat Depo/Ruang Simpan Arsip Depo Arsip Dinamis Arsip Inaktif Keuangan Rutin dan Kepegawaian Arsip Inaktif Keuangan Proyek dan DIBALE Arsip Vital Asset Arsip Vital Non Asset Depo Arsip Statis Arsip Statis Konvensional Arsip Statis Media Baru Peralatan/Kendaraan Rak Besi Roll O’pack Komputer Aplikasi SIMKA Meja Sortir Arsip Filling Cabinnet Lemari Arsip Peta/Gambar Lemari Kayu Arsip Media Baru Lemari Besi Arsip Vital Dehumadifier Thermohygrograft Pintu Besi Ruang Arsip Vital Filing Kartu Sistem Proteksi Arsip (indoor) FM 200 Alat Pemadam Api Tabung Mesin Absen Digital Microfilm (processor dan reader) Mobil Layanan Masyarakat Sadar Arsip CCTV Arsip Arsip Dinamis Inaktif Arsip Vital Arsip Statis - Konvensional Tekstual/kertas
77,760 m2 31,05 m2
Lantai I Ged. Arsip Lantai I Ged. Arsip
1393,92 m2
Lantai V dan VII Ged. Arsip
696,960 m2
Lantai VI Ged. Arsip
35,640 m2 696,960 m2
Lantai I Ged. Arsip Lantai IV Ged. Arsip
696,960 m2 51,840 m2
Lantai III Ged. Arsip Lantai IV Ged. Arsip
2836 buah 54 unit 74 unit 3 aplikasi 2 unit 61 unit 9 buah 29 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 set 7 buah 2 unit
Lantai III s.d VII Ged. Arsip Lantai III s.d V Ged. Arsip
14 tabung 5 Unit 2 unit 1 unit 1 set (48 titik) 59.288 boks 500 boks
14.360 boks 19
Lantai I Ged. Arsip Lantai VII Ged. Arsip Lantai IV Ged. Arsip Sayap A Lantai IV Ged.Arsip Lantai I Ged. Arsip
Lantai I Ged. Arsip Lantai III dan IV Ged. Arsip sayap A Lantai I Ged. Arsip dan Lantai I GPBI
Penjilidan Kartografi Arsitektural
2.828 jilid 2.056 lembar 56 lembar
- Media baru Foto (+) Foto (-) Film Reel Kaset Video VHS Kaset Video Betamax Kaset Rekaman Suara Kepingan Compact Disk
150.015 lembar 138.977 lembar 157 reel 43 buah 364 buah 185 kaset -
2.2.4. Anggaran Kondisi Anggaran Periode Tahun 2008 – 2013 sesuai dengan tabel dibawah ini : Tabel 4.1. Kondisi Anggaran Periode Tahun 2008 – 2013 BTL BL JUMLAH 3 4 5
NO 1
TAHUN 2
1.
2008
9.213.193.498
13.499.322.036
22.712.515.534
2.
2009
10.532.419.329
14.842.574.000
25.374.993.329
3.
2010
16.011.322.155
22.502.246.617
38.513.568.772
4.
2011
16.468.763.250
35.867.205.108
52.335.968.358
5.
2012
16.234.568.250
45.637.604.135
61.872.172.385
6.
2013
16.711.173.960
41.521.680.000
58.232.853.960
Jumlah Total
85.171.440.442
173.870.631.896
259.042.072.338
2.3. Kinerja Pelayanan Bapusipda Provinsi Jawa Barat Kinerja dalam arti unjuk kerja atau performance, berkaitan dengan hasil akhir atau outcome yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktifitas dijalankan selama kurun waktu tertentu (Yeremias T. Keban, 2004). Sedangkan pelayanan dalam arti pemenuhan kebutuhan pelanggan atau pengguna jasa secara efektif dan memuaskan, maka kinerja pelayanan suatu organisasi pasti mencerminkan tingkat pencapaian dari tugas pokok dan fungsi suatu organisasi. 20
Kinerja pelayanan Bapusipda Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu OPD yang berada pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari tahun 2008-2012, kondisinya dapat diketahui berdasarkan gambar tabel 2.1. dan tabel 2.2. sebagaimana lampiran dibawah ini :
21
1
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Perpustakaan dan kearsipan merupakan satu rumpun urusan yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan memiliki karakeristik permasalahan yang tidak sama. Oleh karena itu identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bapusipda Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan perpustakaan dan kearsipan harus dilihat berdasarkan karakteristik masing-masing. Pembangunan dan pertumbuhan urusan perpustakaan sudah mengalami berbagai kemajuan, namun masih terdapat permasalahan dan tantangan yang mencakup antara lain : 1. Pendayagunaan berbagai jenis perpustakaan yang meliputi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi masih berjalan lambat; 2. Keterbatasan kuantitas dan kualitas tenaga fungsional pustakawan maupun tenaga teknis pengelola perpustakaan; 3. Keterbatasan jumlah dan kualitas serta jenis koleksi bahan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan pemustaka; 4. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam rangka memperkaya khasanah koleksi deposit bahan perpustakaan belum optimal sebagaimana yang diharapkan; 5. Indeks baca masyarakat masih rendah; 6. Layanan perpustakaan belum optimal dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pemustaka. Sedangkan pembangunan dan pertumbuhan urusan kearsipan belum mengalami kemajuan yang signifikan, masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan bidang kearsipan yang mencakup antara lain : 1. Rendahnya pemahaman aparatur pemerintahan akan pentingnya pengelolaan arsip bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
37
2. Keterbatasan kuantitas dan kualitas tenaga fungsional kearsipan maupun tenaga teknis pengelola kearsipan; 3. kurangnya perhatian dan apresiasi pimpinan terhadap pembangunan dan pertumbuhan kearsipan; 4. Penyediaan records centre atau pusat penyimpanan arsip inaktif dan unit kearsipan pada masing-masing pencipta arsip masih minim; 5. Perlindungan dan pengamanan terhadap arsip vital masih sangat rendah; 6. Pendayagunaan lembaga kearsipan sebagai wahana khasanah sumber informasi bernilai kesejarahan masih sangat rendah; 7. Penerapan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pengelolaan dan layanan bidang kearsipan belum efektif. Tabel 1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bapusipda Provinsi Jawa Barat
Aspek Kajian
Capaian/Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
INTERNAL
EKSTERNAL
Permasalahan Pelayanan OPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Urusan Perpustakaan
Koleksi buku yang terssedia di perpustakaan daerah sebesar 51 % Pengunjung perpustakaan sebesar 4.93%
Urusan Kearsipan
Faktor yang Mempengaruhi
IKK 2012
Kebijakan pengadaan buku
Regulasi pengadaan buku
Pemenuhan permintaan pemustaka terbatas
IKK 2012
Daya dukung sarana dan prasarana perpustakaan
Minat baca dengan memanfaatkan kemajuan TIK
Mobilitas membaca di perpustakaan daerah rendah Rendahnya mutu penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah Pencapaian target kinerja rendah
Pengelolaan arsip secara baku sebesar 25 %
IKK 2012
Kebijakan penyelenggaraan kearsipan
Pengawasan Norma, standar, kriteria, dan prosedur kearsipan
Peningkatan SDM pengelola kearsipan sebesar 3 kegiatan
IKK 2012
Komitmen implementasi formasi Jafung
Kebijakan formasi Jafung
38
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bapusipda Provinsi Jawa Barat Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program memiliki hirarki secara utuh, dan jika terjadi keselarasan antara kebijakan dan implementasinya maka akan melahirkan kinerja prima. Kinerja prima berarti unjuk kerja atau performance, berkaitan dengan hasil akhir atau outcome yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktifitas dijalankan selama kurun waktu tertentu dengan capaian hasil yang sangat memuaskan dalam kaitan layanan pemenuhan kebutuhan pemustaka dan pengguna arsip. Oleh karena itu dalam rangka telaahan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program seperti yang digambarkan dalam tabel dibawah ini : Tabel 2.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bapusipda Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk semua Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan Bapusipda Provinsi Jawa Barat
Penghambat
Pendorong
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Misi 1 Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
Kuantitas dan kualitas pendidikan masyarakat masih rendah Pertumbuhan ekonomi masih rendah
Peraturan PerundangUndangan Bidang Perpustakaan yang representatif Kebijakan dan program, dan kegiatan pemerintah yang pro poor Peraturan PerundangUndangan Bidang Kearsipan yang representatif Kebijakan reformasi birokrasi
No
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2
Misi 3 Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik
Program Pengembangan Kearsipan
Belum terbentuknya budaya baca masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan potensi pemanfaatan perpustakaan dalam membentuk masyarakat yang berkualitas belum optimal
Belum terbentuknya budaya tertib arsip dikalangan aparatur pemerintah sehingga pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi terpercaya belum optimal
39
Faktor
Apresiasi Pegawai Negeri, Penyelenggara Pemerintah masih rendah Sosialisasi peraturan perundangundangan kearsipan belum diprioritaskan
3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota. Tabel 3.1. Permasalahan Pelayanan Bapusipda berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No
Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
(1)
(2)
1
Meningkatkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat
2
Meningkatkan intensitas dan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis TIK
3
Meningkatkan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat
4
Melestarikan dan memberdayakan semua karya tulis, karya cetak dan karya rekam hasil karya intelektual
5
Mewujudkan pengelolaan arsip yang berbasis TIK
Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan
Permasalahan Pelayanan Bapusipda Provinsi Jawa Barat (3) Ketersediaan bahan perpustakaan belum optimal Sarana dan prasarana elibrary belum optimal
Sumber Daya Manusia secara kuantitas dan kualitas masih kurang
Apresiasi serah simpan karya tulis, karya cetak dan karya rekam hasil karya intelektual dari penerbit masih rendah Sarana dan prasarana erecords dan e-archives belum optimal
7
Penghambat (4) Pengadaan bahan perpustakaan belum lancar Spesifikasi dan harga sarprasnya relatif tinggi Kurangnya formasi jabatan fungsional
Kurangnya sosialisasi tentang serah simpan Prioritas anggaran belum muncul
Perhatian pimpinan instansi masih rendah
Kearsipan masih dimarjinalkan oleh aparatur
Sosialisasi penyelamatan arsip bernilai kesejarahan belum optimal
Prioritas anggaran belum muncul
6
Mewujudkan usaha penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen negara
Sebagai Faktor
40
Pendorong (5) Political will yang cukup tinggi dari pemerintah Perkembangan IPTEK sangat maju Permintaan kebutuhan jabatan fungsional tinggi Produktifitas karya tulis, karya cetak dan karya rekam cukup tinggi Tuntutan reformasi birokrasi pemerintahan Peraturan perundangundangan kearsipan cukup lengkap Tuntutan permintaan arsip bernilai kesejarahan tinggi
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Bapusipda Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Sebagai Faktor
No
Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Kabupaten/kota
Permasalahan Pelayanan OPD
Penghambat
Pendorong
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
-
-
-
-
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Faktor
No
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD
Permasalahan Pelayanan OPD
Penghambat
Pendorong
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
-
-
-
-
Tabel 3.6. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Faktor
No
Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD
Permasalahan Pelayanan OPD
Penghambat
Pendorong
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Perpustakaan 1.
Penerapan e-library untuk efektifitas layanan perpustakaan
Sumber Daya Manusia yang menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi masih terbatas
41
Budaya pemanfaatan TIK masih rendah
Political will dan peraturan perundanganundangan sudah mendukung
Kearsipan 2.
Penerapan tata kelola e-records dan earchives untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan kertas
Sumber Daya Manusia yang menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi masih terbatas
Budaya pemanfaatan TIK masih rendah
Political will dan peraturan perundanganundangan sudah mendukung
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari : 1. Gambaran pelayanan OPD; 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota; 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD. Selanjutnya menjelaskan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana.
Tabel 3.7. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis NO
KRITERIA
BOBOT (%)
1
2
3
1.
10
2.
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD
3.
Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik
30
4.
Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
10
5.
Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
10
6.
Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan
30
Bobot Total *) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 42
10
100
a. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut pada angka b. Dengan mengisi tabel sebagai berikut :
NO
ISU STRATEGIS
1
2 Pembudayaan minat membaca masyarakat yang rendah Pembudayaan sadar arsip bagi aparatur dan masyarakat yang rendah Modernisasi kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis TIK yang terbatas Penguatan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan yang belum standar Penyediaan bahan perpustakaan dan arsip dalam bentuk digitalisasi yang belum optimal Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga profesional pustakawan dan arsiparis yang terbatas Perlindungan dan pengamanan arsip vital/arsip asset yang rendah
1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tabel 3.8. Tabel Skala Kriteria NILAI SKALA KRITERIA KE1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8
RATA-RATA SKOR % 9
10
10
30
20
5
20
95 %
10
10
30
20
5
20
95 %
5
10
30
5
2
2
54 %
7
5
2
5
5
2
26 %
5
5
25
10
5
2
52 %
10
10
30
10
10
15
85 %
5
5
15
5
5
15
50 %
c. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :
43
Tabel 3.9. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis NO
ISU-ISU STRATEGIS
1
2 Pembudayaan minat membaca masyarakat yang rendah Pembudayaan sadar arsip bagi aparatur dan masyarakat yang rendah Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga profesional pustakawan dan arsiparis yang terbatas Modernisasi kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis TIK yang terbatas Penyediaan bahan perpustakaan dan arsip dalam bentuk digitalisasi yang belum optimal Perlindungan dan pengamanan arsip vital/arsip asset yang rendah Penguatan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan yang belum standar
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
44
TOTAL SKOR % 3
RATA-RATA SKOR % 4
95 %
16 %
95 %
16 %
85 %
14 %
54 %
9%
52 %
8%
50 %
8%
26 %
4%
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
VISI DAN MISI
Perumusan visi dan misi jangka menengah Bapusipda Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra Bapusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (wishfull thinking), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang penuh makna (meaningfull) serta penuh arti (artikulatif) akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. 4.1.1. Visi
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 20132018, maka visi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah:
“PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN YANG BERKUALITAS DAN TERPERCAYA” Makna visi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Bahwa kondisi yang dituju adalah terwujudnya lembaga perpustakaan dan kearsipan yang strategis sebagaimana kedudukan, peran dan fungsi Bapusipda Provinsi Jawa Barat sebagai SKPD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan urusan wajib bidang perpustakaan dan kearsipan. Bahan Perpustakaan sebagai media utama untuk mencerdaskan anak bangsa, sedangkan arsip sebagai bahan
45
utama untuk manajemen pemerintahan daerah dan memori kolektif suatu daerah, yang akan menjadi simpul pemersatu bangsa secara nasional. Terhadap bahan-bahan perpustakaan maupun arsip tersebut dituntut pembaharauan kinerja Bapusipda Provinsi Jawa Barat agar terpenuhi akuntabilitasnya, keterpercayaannya, serta kualitasnya.
2. Bahwa Bapusipda Provinsi Jawa Barat sebagai unsur pendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan kebijakan daerah bersifat spesifik yaitu bidang perpustakaan dan kearsipan dituntut untuk mampu menjamin ketersediaan dan keamanan serta kemudahan dalam penggunaan bahan perpustakaan dan kearsipan daerah sampai dengan terwujudnya penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan secara efektif dan efisien, dan hasilnya harus dinikmati oleh semua pemustaka dan semua pengguna arsip. 3. Bahwa bahan perpustakaan dan kearsipan yang berada dibawah kewenangan Bapusipda Provinsi Jawa Barat diharapkan menjadi acuan, referensi, bukti kinerja maupun bukti hukum khusunya di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat khusunya, stakeholder bidang perpustakaan dan kearsipan, maupun semua masyarakat pengguna bahan perpustakaan dan kearsipan, dalam kerangka mendukung terwujudnya visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni “Jawa Barat Maju Untuk Semua” 4.1.2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat; 2. Mewujudkan tertib arsip; 3. Mengembangkan dan melestarikan bahan perpustakaan dan arsip sebagai sumber informasi dan pengetahuan; 4. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan; 5. Memenuhi Standarisasi Sarana dan Prasarana perpustakaan dan kearsipan;
46
6. Mengoptimalkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berdasarkan rumusan Visi dan Misi Bapusipda Provinsi Jawa Barat tersebut, maka untuk mencapai atau mewujudkannya diperlukan rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang disertai dengan indikator-indikatornya secara spesifik, relevan, terukur dan logis.
4.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam menyusun dan menetapkan tujuan (goal setting) diperlukan beberapa kriteria sebagai berikut : 1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. 2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan. 3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah. 4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, relevan, dan rasional untuk dapat dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun. Adapun kriteria sasaran terdiri dari: 1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; 2. Untuk mencapai tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; 3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; 4. Memenuhi kriteria Specific, Measureable, Achievable, Recources, Time (SMART)
47
Sesuai dengan Visi dan Misi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 yang telah ditetapkan, harus diikuti dengan penetapan tujuan dan sasaran penyelenggaraan kearsipan dalam kurun 5 (lima) tahun sejak 2008 - 2013. Tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Misi 1 : Mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat Tujuan :
Sasaran :
1. tercapainya penuntasan rasio gemar membaca masyarakat Jawa Barat;
1. terpenuhinya kuantitas dan kualitas bahan perpustakaan untuk semua jenis perpustakaan; 2. terselaksananya pembangunan semua jenis perpustakaan secara optimal; 3. terwujudnya pembudayaan kegemaran membaca masyarakat; 4. terpenuhinya kebutuhan bahan perpustakaan sesuai tuntutan dan kebutuhan pemustaka.
2. terselenggaranya gerakan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat di Jawa Barat
Misi 2 : Mewujudkan tertib arsip Tujuan :
Sasaran :
1. terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
1. terpenuhinya arsip sebagai sumber informasi yang otentik dan terpercaya untuk perencanaan, pelaporan, dan pengawasan; 2. terwujudnya recods centre yang berdaya guna 2. terselenggaranya tatanan kearsipan berhasil guna: pemerintah daerah secara efektif dan 3. terpenuhinya pengamanan dan pengelolaan efisien. arsip dinamis terutama arsip vital secara tepat guna 4. terlaksananya pemanfaatan arsip bagi pencipta arsip secara optimal. Misi 3 : Mengembangkan dan melestarikan bahan perpustakaan dan arsip sebagai sumber informasi dan pengetahuan Tujuan :
Sasaran :
1. melestarikan bahan perpustakaan 1. terlestarikannya khasanah koleksi karya cetak untuk pengetahuan, pendidikan, dan karya rekam yang diterbitkan di Jawa penelitian dan pengembangan IPTEK; Barat dan secara optimal; 2. tercapainya preservasi dan konservasi bahan 2. melestarikan arsip statis sebagai perpustakaan secara efektif dan efisien; memori kolektif bangsa yang 3. terpenuhinya khasanah arsip statis sebagai memiliki nilai kesejarahan dan sumber sejarah dan penelitian sesuai harapan penelitian. dan kebutuhan pengguna arsip; 4. tercapainya preservasi arsip secara efektif dan efisien. 48
Misi 4 : Meningkatkan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan Tujuan :
Sasaran :
1. mewujudkan SDM perpustakaan yang 1. terpenuhinya jumlah SDM perpustakaan secara berkompeten dan profesional serta proporsional; mewujudkan lembaga perpustakaan 2. terpenuhinya pengembangan kompetensi dan yang berdayaguna dan berhasilguna; profesionalisme SDM perpustakaan secara 2. mewujudkan SDM kearsipan yang optimal; berkompeten dan profesional serta 3. terpenuhinya akreditasi lembaga perpustakaan lembaga kearsipan yang berdayaguna yang memenuhi norma dan kriteria sesuai dan berhasilguna. peraturan perundang-undangan; 4. terpenuhinya jumlah SDM kearsipan secara proporsional; 5. terpenuhinya pengembangan kompetensi dan profesionalisme SDM kearsipan secara optimal; 6. terpenuhinya akreditasi lembaga kearsipan yang memenuhi norma dan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan. Misi 5 : Memenuhi standarisasi sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan Tujuan :
Sasaran :
1. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan; 2. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kearsipan.
1. terlaksananya pengelolaan dan penyimpanan bahan perpustakaan secara efektif dan efisien; 2. terpenuhi penguatan kapasitas lembaga perpustakaan secara efektif; 3. terlaksananya pengelolaan dan penyimpanan khasanah arsip secara efektif dan efisien; 4. terpenuhinya penguatan kapasitas lembaga kearsipan secara optimal
Misi 6 : Mengoptimalkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi Tujuan : 1. 2.
mewujudkan modernisasi layanan perpustakaan; mewujudkan modernisasi layanan kearsipan.
Sasaran : sistem sistem
1. terselenggaranya e-library secara optimal; 2. terwujudnya kualitas layanan perpustakaan secara prima; 3. terselenggaranya e-records dan e-archives secara optimal; 4. terpenuhinya kualitas layanan kearsipan secara prima.
49
4.3. Analisis Lingkungan Strategis Analisis lingkungan strategis yang digunakan adalah Strengths (S), Weaknesses (W), Opportunities (O), Threats (T) atau yang dikenal dengan sebutan SWOT Analysis. Berikut ini adalah uraian mengenai hasil analisis lingkungan berdasarkan analisis SWOT yang meliputi beberapa sumber daya utama sebagai berikut : a. Kelembagaan. Secara normatif lembaga Bapusipda Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan pada : 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat; 2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut, keberadaan Bapusipda Provinsi Jawa Barat memiliki aspek legal formal yang sangat konkrit dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. b. Tanah dan Gedung Kantor Tanah dan gedung kantor sebagai salah satu asset yang dimiliki oleh Bapusipda Provinsi Jawa Barat terdiri dari : 1. Tanah seluas 12.000 m2 dan Gedung Arsip seluas 10.000 m2, terletak di Jalan Kawaluyaan Indah II Nomor 4, Kota Bandung; 2. Gedung Perpustakaan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat seluas 5.380 m2, terletak di Jalan Kawaluyaan Indah II Nomor 4, Kota Bandung; 3. Tanah seluas 5.730 M2 dan Gedung Perpustakaan Deposit seluas 1.950 m2, terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 629, Kota Bandung. 4. Tanah terletak di Jalan Derwati Margasari Kota Bandung. 50
Keberadaan asset Bapusipda Provinsi Jawa Barat tersebut, memperlihatkan kedudukan yang kuat dan strategis dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. c. Peraturan Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan. Bapusipda Provinsi Jawa Barat telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu : 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2002, tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Jadual Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2012 tentang Jadual Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Bapusipda Provinsi Jawa Barat diharapkan akan mampu melaksanakan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya secara optimal.
51
d. Sumber Daya Manusia Perpustakan dan Kearsipan Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan dan kearsipan yang berada di Bapusipda Provinsi Jawa barat terdiri dari : 1. Pejabat Struktural sebanyak 10 orang 2. Pejabat Fungsional Pustakawan sebanyak 19 orang 3. Pejabat Fungsional Arsiparis sebanyak 12 orang 4. Tenaga Teknis Pengelola Perpustakaan sebanyak 39 orang 5. Tenaga Teknis Pengelola Kearsipan sebanyak 37 orang Meskipun secara kuantitas dan kualitas masih terbatas, keberadaan SDM perpustakaan dan kearsipan khususnya bagi pustakawan maupun arsiparis harus menjadi motor penggerak utama. Faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya tersebut yaitu 1) Internal Pejabat struktural Bapusipda Provinsi Jawa Barat 10 orang, terdiri dari 1 orang Kepala (eselon IIa), 5 orang Kepala Bidang (eselon IIIa), 1 orang Sekretaris Badan (eselon IIIa) dan 3 orang Kepala Sub Bagian dibawah Sekretariat eselon (IVa). Pejabat fungsional pustakawan 19 orang dan arsiparis 12 orang, masih belum mencukupi. Jumlah pegawai Bapusipda Provinsi Jawa Barat sampai bulan Desember 2013 sebanyak 154 orang. Asset Bapusipda Provinsi Jawa Barat dalam berbagai kelompok/katagori dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bapusipda Provinsi Jawa Barat sudah definitif. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (APBD) dan dana dekonsentrasi dari Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional Republik Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
52
Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja yang baku bagi pelaksanaan tugas pemerintahan dan atau berbasis pada standar ISO sesuai dengan kebutuhan. 2) Eksternal Beberapa pihak yang berkepentingan (steakholder) secara eksternal yaitu : Jumlah sasaran tupoksi sebanyak 58 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta ditambah 26 lembaga perpustakaan dan lembaga kearsipan di Kabupaten/Kota. Jumlah sasaran tupoksi sebanyak 6 Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat. Jumlah Penerbit Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa Barat dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jawa Barat sebanyak 376 lembaga Jumlah penerbit pemerintah di Jawa Barat sebanyak 260 lembaga Jumlah penerbit swasta di Jawa Barat sebanyak 199 lembaga Jumlah pengusaha rekaman di Jawa Barat sebanyak 14 lembaga Jumlah perpustakaan umum sebanyak 8.091 lembaga Jumlah perpustakaan khusus sebanyak 4.031 lembaga Jumlah perpustakaan sekolah/madrasah sebanyak 52.323 lembaga Jumlah perpustakaan perguruan tinggi sebanyak 386 lembaga Jumlah records centre sebanyak 58 unit Jumlah lembaga kearsipan di Kabupaten/Kota sebanyak 26 lembaga Jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 397.062 orang/tahun Jumlah pengunjung kearsipan sebanyak 42 orang/tahun Perhatian, apresiasi para pimpinan instansi Etos kerja, budaya kerja aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
53
Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan hasil analisis lingkungan, baik internal maupun eksternal yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman di dalam pengembanganperpustakaan dan kearsipan kearsipan di Jawa Barat. 1) Analisis Lingkungan Internal ( ALI) a. Kekuatan ( Strenght ) Berbagai kekuatan yang dimiliki Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat antara lain : 1) Bapusipda Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga teknis yang memiliki kekuatan hukum yang cukup memadai sebagai Badan yang mempunyai kebijakan yang mengarah pada pencapaian tujuan bidang perpustakaan dan kearsipan; 2) Adanya peraturan perundang-undangan dan regulasi perpustakaan dan kearsipan (spesialis)
yang
cukup
lengkap
sebagai
dasar
hukum,
legalitas
formal
penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan; 3) Tersedianya SDM yang meskipun masih terbatas secara kualitas dan kuantitas di bidang perpustakaan dan kearsipan tetapi peran dan atau kewenangan yang diberikan cukup besar, untuk menggerakan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan; 4) Adanya reformasi birokrasi pemerintahan yang kuat untuk meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga perpustakaan dan kearsipan, serta mengembangkan, mengelola dan melestarikan bahan perpustakaan dan arsip; 5) Adanya komitmen dan dukungan yang tinggi dari Gubernur dan Wakil Gubernur; 6) Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana; 7) Tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan perpustakaan secara kualitas dan kuantitas; 8) Tersedianya sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan dan kearsipan yang dapat dimanfaatkan dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian dan informasi menuju masyarakat cerdas. b. Kelemahan (Weaknesses) Beberapa kelemahan yang terdapat pada Bapusipda Provinsi Jawa Barat : 54
1) Standarisasi Sarana dan Prasarana perpustakaan maupun kearsipan kurang memadai; 2) Sosialisasi perpustakaan dan kearsipan belum optimal; 3) Sertifikasi kompetensi tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis belum optimal; 4) Dukungan dan prioritas dari pimpinan instansi terhadap perpustakaan dan kearsipan masih rendah; 5) Alokasi anggaran untuk pembangunan perpustakaan dan kearsipan belum proporsional; 6) Diversifikasi (penganekaragaman) layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi belum optimal; 7) Kuantitas dan kualitas bahan perpustakaan belum memadai; 8) Pembinaan perpustakaan dan kearsipan belum optimal; 9) Kuantitas dan kualitas khasanah arsip masih belum representatif; 2) Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) a. Peluang (Opportunities) 1) Permintaan (demand) bahan perpustakaan dan arsip sebagai sumber informasi terus meningkat; 2) Adanya perluasan surat dan atau arsip sebagai alat bukti berupa arsip elektronik; 3) Pemanfaatan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk produktifitas perpustakaan dan kearsipan; 4) Permintaan instansi pemerintah untuk lulusan perpustakaan dan kearsipan meningkat; 5) Antusiasme dan gerakan masyarakat dalam pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan; 6) Pembinaan perpustakaan di kabupaten/kota, desa/kelurahan, sekolah , Perguruan Tinggi, rumah ibadah, pontren dan Taman Bacaan Masyarakat; 7) Adanya kemitraan dengan organisasi profesi pustakawan dan organisasi profesi arsiparis, pengusaha penerbitan, pengusaha rekaman; 8) terbangunnya political will untuk perpustakaan dan kearsipan; 9) undangan seminar-seminar dan workshop berskala nasional daninternasional bidang perpustakaan dan kearsipan semakin berkembang; 55
10) Kebutuhan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dari sekolah-sekolah meningkat.
b. Ancaman (Threats) 1) Bencana alam dan non alam; 2) Kaderisasi tenaga profesional pustakawan dan arsiparis berjalan stagnan; 3) Rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap arti pentingnya arsip; 4) Adanya fenomena pemusnahan arsip oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan maksud-maksud tertentu dan untuk kepentingan menghilangkan alat bukti; 5) Tenaga profesional pustakawan dan arsiparis ditugaskan tidak sesuai kompetensinya; 6) Penempatan pegawai di perpustakaan dan kearsipan pada umumnya kurang berkualitas dan atau tidak sesuai dengan kebutuhan; 7) Lembaga perpustakaan dan kearsipan dimarginalkan; 8) Tidak adanya formasi pegawai untuk jabatan pustakawan maupun arsiprais.
4.4. Strategi dan Kebijakan Mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yang ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2013, bidang Perpustakaan termasuk dalam penjabaran misi pertama yaitu Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan sasaran : 1) terpenuhinya kuantitas dan kualitas bahan perpustakan untuk semua jenis perpustakaan; 2) terlaksananya pembangunan semua jenis perpustakaan secara optimal; 3) terwujudnya pembudayaan kegemaran membaca masyarakat; 4) terpenuhinya kebutuhan bahan perpustakaan sesuai tuntutan dan kebutuhan pemustaka; 5) terlestarikannya khasanah koleksi karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di Jawa Barat secara optimal; 6) tercapainya preservasi dan konservasi bahan perpustakaan secara efektif dan efisien; 7) terpenuhinya jumlah SDM perpustakaan secara proporsional; 56
8) terpenuhinya pengembangan kompetensi dan profesionalisme SDM perpustakaan secara optimal; 9) terpenuhinya akreditasi lembaga perpustakaan yang memenuhi norma dan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan; 10)
terlaksananya pengelolaan dan penyimpanan bahan perpustakaan secara efektif dan efisien;
11)
terpenuhinya penguatan kapasitas lembaga perpustakaan secara efektif;
12)
terselenggaranya e-library secara optimal;
13)
terwujudnya kualitas layanan perpustakaan secara prima. Sedangkan bidang kearsipan termasuk dalam misi ketiga yaitu Meningkatkan kinerja
pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik, melalui Program Pengembangan Kearsipan, dengan sasaran : 1) terpenuhinya arsip sebagai sumber informasi yang otentik dan terpercaya untuk perencanaan, pelaporan dan pengawasan; 2) terwujudnya records centre yang berdaya guna dan berhasil guna; 3) terpenuhinya pengamanan dan pengelolaan arsip dinamis terutama arsip vital secara tepat guna; 4) terlaksananya pemanfaatan arsip bagi pencipta arsip secara optimal; 5) terpenuhinya khasanah arsip statis sebagai sumber sejarah dan penelitian sesuai harapan dan kebutuhan pengguna arsip; 6) tercapainya preservasi arsip secara efektif dan efisien; 7) terpenuhinya jumlah SDM kearsipan secara proporsional; 8) terpenuhinya pengembangan kompetensi dan profesionalisme SDM kearsipan secara optimal; 9) terpenuhinya akreditasi lembaga kearsipan yang memenuhi norma dan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan; 57
10)
terlaksananya pengelolaan dan penyimpanan khasanah arsip secara efektif dan efisien;
11)
terpenuhinya penguatan kapasitas lembaga kearsipan secara optimal;
12)
terselenggaranya e-records dan e-archives, secara optimal;
13)
terpenuhinya kualitas layanan kearsipan secara prima. Berkaitan dengan strategi dan kebijakan yang harus diimplementasikan melalui
program serta sasaran yang telah ditetapkan oleh Bapusipda Provinsi Jawa Barat, yang dilanjutkan dengan analisis lingkungan internal dan eksternal (ANALISIS SWOT). Maka rincian strategi dan kebijakan Bapusipda Provinsi Jawa Barat periode tahun 2013 – 2018 atau untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah : 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan strategi dan kebijakannya dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut : a. Pengembangan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan Bapusipda Provinsi Jawa Barat menuju perpustakaan bertaraf internasional (world of library); b. Peningkatan sarana dan prasarana gedung perpustakaan umum sesuai standarisasi dan penguatan performance perpustakaan; c. Peningkatan pengolahan bahan perpustakaan secara intensif; d. Peningkatan pelestarian dan konservasi bahan perpustakaan untuk kelengkapan warisan budaya bangsa (national heritage); e. Peningkatan layanan perpustakaan berbasis sistem e-library, penerapan sistem ISO; f. Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat melalui gerakan road show membaca atau safari gerakan membaca; perpustakaan keliling; g. Pengembangan kualitas dan kuantitas pustakawan sesuai standar kompetensi pustakawan; h. Peningkatan penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan dengan cara memberikan bantuan stimulan kepada desa se-Jawa barat berupa buku-buku, gerobak baca, sarana baca lainnya yaitu rak buku, meja baca, kursi baca melalui mekanisme hibah; j. Peningkatan
pembinaan
perpustakaan
perpustakaan; 58
melalui
pengembangan
pangkalan
data
k. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan mengintensifkan sosialisasi dan apresiasi di kalangan penerbit; l. Peningkatan kerjasama jaringan perpustakaan secara regional, nasional serta internasional; 2. Program Pengembangan Kearsipan strategi dan kebijakannya dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut : a. Pengembangan kualitas dan kuantitas khasanah arsip Bapusipda Provinsi Jawa Barat sebagai memori kolektif bangsa dan dunia (memory of nation and world); b. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga kearsipan sesuai standarisasi dan penguatan performance kearsipan; c. Peningkatan pengolahan kearsipan secara intensif; d. Pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan secara elektronik (e-records dan e– archives); e Pemberdayaan Records Center di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dengan membangun koordinasi dan komunikasi secara intensif; f Pengembangan kualitas dan kuantitas arsiparis sesuai standar kompetensi arsiparis; g. Pengembangan pembudayaan sadar arsip bagi aparatur dan masyarakat; h. Peningkatan pembinaan kearsipan terhadap organisasi kearsipan untuk mencapai akreditasi kearsipan terbaik; i. Peningkatan penyelenggaraan program Arsip Masuk Desa, dengan cara memberikan bantuan stimulan kepada desa se-Jawa barat berupa sarana kearsipan seperti filing kabinet, boks arsip; j. Peningkatan kemampuan aparat desa/keluarahan dalam mengelola arsip desa/kelurahan melalui bimbingan teknis kearsipan; k. Peningkatan pengamanan arsip vital/arsip asset dan arsip terjaga Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui alih media dan atau digitalisasi arsip; l. Peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip bernilai kesejarahan lokal Jawa Barat; m. Pengkajian dan pengembangan management disaster archives pasca bencana; n. Peningkatan layanan arsip melalui optimalisasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). 59
Dalam rangka mengimplementasikan strategi kegiatan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tersebut di atas, target kinerja yang ingin dicapai periode 2013 - 2018 adalah : 1.
Terbinanya lembaga perpustakan secara efektif dan efisien;
2.
Terpenuhinya jumlah SDM perpustakaan secara proporsional dalam kuantitas dan kualitas;
3.
Terpenuhinya jumlah koleksi buku perpustakaan secara optimal dan representatif;
4.
Terwujudnya sistem otomasi layanan perpustakaan secara modern dan efektif;
5.
Tercapainya pembudayaan kegemaran membaca masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna;
6.
Terwujudnya pengembangan kearsipan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara tepat guna;
7.
Terpenuhinya pelayanan informasi kearsipan Pemerintah Daerah secara cepat, tepat , dan akurat;
8.
Terlaksananya akuisisi dan pelestarian arsip statis secara berkelanjutan;
9.
Terpenuhinya Records Center atau Pusat Arsip Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai standarisasi;
10. Terlaksananya pengamanan arsip vital atau arsip asset Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara efisien dan efektif; Kebijakan yang ditetapkan Bapusipda Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2013 - 2018 adalah : 1. Meningkatkan efektivitas penyusutan arsip instansi pemerintah. 2. Optimalisasi otomasi dan layanan perpustakaan dan kearsipan. 3. Meningkatkan penambahan khasanah arsip dan bahan perpustakaan di Bapusipda 4. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan. 5. Menyempurnakan sistem kearsipan. 6. Meningkatkan profesionalisme aparatur perpustakaan dan kearsipan. 7. Meningkatkan pengolahan data perpustakaan; 8. Meningkatkan pengelolaan arsip inaktif dan statis 9. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan. 60
10. Melaksanakan pengolahan terhadap bahan pustaka dan arsip yang mempunyai nilai guna ilmiah dan kesejarahan. 11. Melaksanakan standar minimal layanan informasi perpustakaan dan kearsipan. 12. Melaksanakan pemeliharaan bahan perpustakaan dan arsip. 13. Optimalisasi kelembagaan perpustakaan desa/kelurahan di Jawa Barat 14. Meningkatkan kualitas SDM Perpustakaan desa/kelurahan di Jawa Barat 15. Meningkatkan jumlah koleksi bahan peprustakaan di perpustakaan desa/kelurahan di Jawa Barat 16. Meningkatkan pelayanan perpustakaan melalui pemanfaatan perpustakaan desa/kelurahan di Jawa Barat 17. Pemenuhan data kearsipan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan kepada publik. Untuk menjabarkan Kebijakan, maka ditetapkan Program : 1.
Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan;
2.
Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;
3.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
6.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
7.
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
8.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
9.
Program Pengembangan Kearsipan;
10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
60
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat yang direncanakan untuk periode tahun 2013 - 2018 seperti yang digambarkan pada tabel berikut :
61
BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :
1. Misi 1 : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tujuannya : Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi. Sasarannya : Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK. Indikator kinerja Bapusipda yang berkaitan dengan misi 1 yaitu : 1. Tingkat Pembinaan Teknis Kelembagaan Semua Jenis Perpustakaan di Jawa Barat sampai dengan 6.000 unit; 2. Tingkat Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia pengelola perpustakaan di Jawa Barat sampai dengan 9.600 orang; 3. Jumlah judul Koleksi bahan perpustakaan di Jawa Barat sampai dengan 195.000 Judul; 4. Efektifitas kualitas layanan perpustakaan di Jawa Barat berbasis teknologi informasi dan komunikasi sampai dengan 95 poin; 5. Tingkat pembudayaan kegemaran membaca (PKM) masyarakat di Jawa Barat sampai dengan 6.750.000 orang.
2. Misi 3 : Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik. Tujuannya : Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida
64
yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota. Sasarannya : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK. Indikator kinerja Bapusipda yang berkaitan dengan misi 3 yaitu : 1. Jumlah pengembangan teknologi informasi untuk tata kearsipan pemerintah daerah sampai dengan 100 unit; 2. Jumlah ketersediaan pusat arsip OPD dan lembaga kearsipan daerah sampai dengan 72 unit; 3. Jumlah ketersediaan dan penyelamatan serta pelestarian arsip kesejarahan daerah serta arsip pasca bencana sampai dengan 5.000 koleksi; 4. Jumlah pengamanan arsip vital/arsip asset pemerintah daerah sampai dengan 10.000 berkas; 5. Efektifitas pengelolaan dan layanan arsip pemerintah daerah sampai dengan 90 poin.
65
BAB VII PENUTUP Sesuai dengan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu untuk memberikan arah bagi pelaksanaan strategi maupun kebijakan, serta pelaksanaan program dan kegiatan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan dalam kurun waktu 2013 – 2018, agar menghasilkan output, outcome, impact dan benefit yang sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Rencana Strategis ini disusun telah berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, sehingga hasil yang akan dicapai nanti diharapkan sesuai dengan arah, kebijakan, strategi yang ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018. Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan sangat bergantung pada komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat. Untuk itu diharapkan Renstra Bapusipda Provinsi Jawa Barat ini, dapat dijadikan pedoman dan referensi bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan penyelenggara pemerintahan untuk memajukan bidang perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota se - Jawa Barat.
KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
HJ. ENNY HERYANI RATNASARI S. SH., MH., CN. Pembina Utama Madya NIP. 19590306 198503 2 003
66
