BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan tuntutan masyarakat, mengharuskan pemerintah menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasilguna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, pemerintah harus mampu menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah sejak dari langkah awal yakni perencanaan hingga proses evaluasinya, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi dan Misi, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) melalui Surat Keputusan LAN RI Nomor 589/IX/6/Y/99 yang direvisi dengan Surat Keputusan LAN No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pihak yang diwajibkan menyampaikan LAKIP adalah Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Badung merupakan Instansi Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan LAKIP sebagai akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Bappeda Litbang Kabupaten Badung selaku SKPD melaksanakan proses pembangunan di Kabupaten Badung

berpedoman

pada

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kabupaten Badung 2010 2015. yang berorientasi pada pencapaian hasil selama kurun waktu 5 (lima) tahun

LAKIP Bappeda Litbasng Tahun 2013_______________________________________

1

secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Selanjutnya, gambaran tentang instansi Bappeda Litbang Kabupaten Badung, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasinya, diuraikan sebagai berikut :

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Litbang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang dijabarkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Badung nampak dengan jelas diuraikan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Badung. Bappeda Litbang merupakan unsur pelaksana perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda Litbang melaksanakan penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan

daerah

dibidang

perencanaan

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Selain itu pula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi yaitu : a.

perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b.

pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang

perencanaan pembangunan

daerah; d.

pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan;

e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2

1.1.2. Susunan Organisasi Bappeda Litbang. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008, bahwa Susunan Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat terdiri dari : a) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan; b) Sub Bagian Umum; c) Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Statistik, Monitoring, dan Evaluasi terdiri dari : a) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan; d. Bidang Ekonomi terdiri dari : a) Sub Bidang Pertanian; b) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha; e. Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari : a) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; b) Sub Bidang Kesejahteraan sosial; f. Bidang Sarana Prasarana Wilayah terdiri dari : a) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; b) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah; g. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : a) Sub Bidang Penelitian; b) Sub Bidang Pengembangan; h. Bidang Pemerintahan dan Aparatur terdiri dari : a) Sub Bidang Pemerintahan; b) Sub Bidang Aparatur; i. Jabatan Fungsional. Adapun Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :


3

I.1.3. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan susunan organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Badung di atas terdapat 6 (enam) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat. Dari 6 Bidang dan 1 Sekretariat tersebut, pada Tahun 2013 terdapat 101 orang pegawai (mulai eselon II hingga THL) dengan jenjang pendidikan SD (Sekolah Dasar) hingga Pasca Sarjana (S2) yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Litbang sesuai tabel berikut :


4

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2013

No.

Sekretariat/Bidang

Jumlah Pegawai

1.

Sekretariat

34 Orang

2.

Bidang Stamonev

10 Orang

3.

Bidang Ekonomi

12 Orang

4.

Bidang Kesra

13 Orang

5.

Bidang Pemerintahan dan Aparatur

10 Orang

6.

Bidang Litbang

8 Orang

7.

Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

14 Orang

Jumlah

101 Orang

Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Eselonering Status dan Golongan No 1.

Eselonering, Status & Golongan Eselon : a. II b. III c. IV

Jumlah Pegawai 1 Orang 7 Orang 15 Orang 23 Orang

2.

Golongan : a. PNS Golongan IV (Struktural) b. PNS Golongan III (Struktural) c. PNS Golongan III (Non Struktural) d. PNS Golongan II e. PNS Golongan I

9 14 54 21 3

Orang Orang Orang Orang Orang


5

No 3.

Eselonering, Status & Golongan

Jumlah Pegawai

Status : a. THL Sarjana b. THL SMA c. THL SMP d. THL SD e. Honorer Sarjana f. Honorer SMA g. Honorer SMP h. Honorer SD

- Orang - Orang - Orang - Orang - Orang - Orang - Orang - Orang

Tabel 1.3 Data Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

1.

S3

-

2.

S2 (Pasca Sarjana)

21 Orang

3.

S1 (Sarjana)

54 Orang

4.

D3 (Diploma Tiga)

-

5.

SMA

22 Orang

6.

SMP

3 Orang

7.

SD

1 Orang Jumlah :

Orang

Orang

101 Orang

I.1.4. Prasarana dan Sarana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung dalam melaksanakan tupoksinya, tidak

terlepas

dengan

sarana

dan

prasarana

pendukung

sehingga

dalam

operasionalnya tugas-tugas dan fungsi Bappeda Litbang dapat terlaksana secara optimal. Adapun sarana dan prasarana kerja yang bersifat utama dan strategis tahun 2013, sesuai tabel 1.4 berikut :


6

Tabel 1.4 Data Jumlah Sarana dan Prasarana No.

Sarana dan Prasarana

Jumlah

1.

Gedung Kantor

0 Unit

2.

Rumah Jabatan

0 Unit

3.

Kendaraan roda 4

9 Unit

4.

Kendaraan roda 2

27 Unit

5.

Meja dan kursi kerja

6.

Komputer

80 Buah

7.

Laptop

50 Buah

8.

Mesin Ketik

4 Buah

209 Buah

1.2. Ruang Lingkup Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2013 adalah : 1. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ); 2. Penetapan Kinerja (PK); 3. Evaluasi Kinerja; 4. Pengukuran Kinerja


7

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Recommend Documents