BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

KANTOR KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen resmi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berorientasi pada hasil-hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yang dituangkan kedalam matriks tahunan. Renstra SKPD harus memperhitungkan potensi, isu-isu strategis, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul serta kewenangan dan tugas pokok unit kerja. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat

daerah serta berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Berkaitan dengan dokumen Renstra SKPD, ada tiga masalah yang banyak ditemukan

ketika

dilakukan

evaluasi

terhadap

akuntabilitas

kinerja

instansi

Pemerintahan Daerah, ketiga masalah itu adalah : 1.

Adanya inkonsistensi content atau isi dari dokumen yang satu dengan yang lainnya. Padahal seharusnya merupakan satu rangkaian yang runtut berkesinambungan dan saling berkaitan;

2.

Banyak dijumpai rumusan kegiatan yang tidak memberi kontribusi secara langsung terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD atau Renstra SKPD;

3.

Indikator kinerja utama sasaran dan indikator kinerja kegiatan pada tingkat capaian program, keluaran dan hasil tidak dirumuskan secara jelas, terinci dan terukur. Renstra merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk

menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan RPJMD. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh SKPD hingga 5 (lima) tahun mendatang. Maka kualitas penyusunan Renstra SKPD ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, capaian program RPJMD ke dalam dokumen Renstra SKPD sesuai tupoksi SKPD. Renstra Sehingga Renstra merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala SKPD dengan Bupati.

K K A N O R K C A M A A N M N H O B R A Y A KA AN NTTTO OR RK KEEEC CA AM MA ATTTA AN NM MEEEN NTTTH HO OB BIII R RA AY YA A KKKAAABBBU U N M N D U UPPPAAATTTEEEN N LLLAAAM MAAAN ND DAAAU U

Renstra SKPD Kantor Kecamatan Menthobi Raya (2013 -2018)


2

Dengan adanya Renstra SKPD, diharapkan SKPD memiliki pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam masa lima tahun ke depannya sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. 1.2

Landasan Hukum Renstra Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau

Tahun

2013-2018 disusun atas dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);




3

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

108

Tahun

2000

tentang

Tatacara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



KANTOR KECAMATAN MENTHOBI RAYA

4

KABUPATEN LAMANDAU

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2011 Nomor 01); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Batang Kawa dan Kecamatan Belantikan Raya; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun2009 Nomor 36 seri E); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122 Seri E), Penjelasan atas Perda, tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 105 Seri E);




1.3

5

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 ini dimaksudkan untuk memenuhi amanat Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

Tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan,

Pelaksanaan

Tata

Rencana

Cara

Penyusunan,

Pembangunan

Daerah.

Pengendalian Penyusunan

dan

Evaluasi

Renstra

juga

dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau untuk secara konsekuen dan konsisten didalam penyusunan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, posisi dan peran yang diemban. Serta dimaksudkan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja SKPD yang sesuai target prestasi kerja yang akan dicapai. Penyusunan

Renstra

ini

bertujuan

untuk

lebih

memantapkan

terselenggaranya program dan kegiatan prioritas untuk periode lima tahun Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau dalam mendukung suksesnya pencapaian target indikator serta sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Tujuan lainnya yaitu peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas SKPD kepada Pemerintah Daerah juga masyarakat. 1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Rencana

Strategis

Kantor

Kecamatan

Methobi

Raya

Kabupaten

Lamandau Tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.




1.2

Landasan Hukum, memuat

penjelasan

6

tentang undang-undang,

peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3

Maksud dan Tujuan, berisi penjelasan tentang maksud

dan tujuan

dari penyusunan Renstra SKPD. 1.4

Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2

Sumber Daya SKPD, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD,

berisi uraian mengenai tingkat capaian

kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. 2.4

Tantangan dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan SKPD,

mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRWP, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan

besaran

kebutuhan

pelayanan,

dan

arahan

lokasi

pengembangan yang dibutuhkan.




BAB III

7

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD.

3.2

Telaahan

Visi,

Misi,

dan

Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih, menguraikan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. permasalahan penghambat

Selanjutnya

berdasarkan

identifikasi

pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor dan

pendorong

pelayanan

SKPD

yang

dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD. 3.3

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, menguraikan

apa saja faktor-faktor penghambat dan

pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 3.4

Penentuan Isu-isu Strategis, memuat tentang review kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, dan implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi

dan

Misi

SKPD,

pada bagian ini dikemukakan rumusan

pernyataan visi dan misi SKPD. 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD,

pada

bagian ini

dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. 4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD, berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang,




BAB V

8

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, berisi tentang indicator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII

PENUTUP, berisi tentang kaidah pelaksanaan Renstra-SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.




9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN MENTHOBI RAYA

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau, telah terbentuklah Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau. Tugas pokok Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau membantu Bupati Lamandau dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan

tugas

umum

Pemerintahan

dan

melaksanakan

kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagitan urusan Otonomi Daerah. Dalam pelaksanaan tugas kantor Kecamatan Menthobi Raya menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut : 1.

Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;

2.

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di wilayah kerja Kecamatan;

3.

Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat;

4.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kerja Kecamatan;

5.

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

6.

Pelaksanaan kegiatan Ketatausahaan/Kesekretariatan; Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau terdiri dari Camat,

1 (satu) sekretaris dan 4 (empat) bidang pelayanan teknis yang mempunyai uraian tugas masing-masing sebagai berikut : 1.

Camat Camat

mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melakukan

perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, melakuakan percepatan pencapaian

standar

pelayanan

minimal,

melakukan

pembinaan

dan

pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan ke Bupati.



2013-2018

2.1


2.

10

Sekretariat Kecamatan Sekretariat

Kecamatan

penyusunan

rencana

mempunyai program

tugas

kerja,

pengelolaan

evaluasi

dan

ketatausahaan, pelaporan

serta

memberikan pelayanan administrasi, urusan umum, perlengkapan, dan kepegawaian serta keuangan kepada seluruh perangkat/aparatur dalam lingkungan Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau. Dalam menjalankan fungsi di atas, Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bagian, yaitu : a. Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran, menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan kantor Kecamatan Menthobi Raya dengan mempedomani kegiatan yang telah dilaksanakan dan data yang ada sebagai bahan laporan dan pertanggungjawaban serta membuat administrasi pertanggung jawaban keuangan Kantor Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kegiatan

administrasi

surat-menyurat,

mengkoordinir

pengelolaan

administrasi barang daerah, membuat laporan pengadaan barang dan menyusun investaris barang, melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan, mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga kantor, pemeliharaan kantor, keamanan dan tugas lainnya, melaksanakan pengelolaan

administrasi

kepegawaian,

menyusun

dan

mengatur

ketatalaksanaan, menghimpun dan menyusun inventarisasi permasalahan kepegawaian. 3.

Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :




11

1. pembinaan kegiatan sosial politik, idiologi negara dan kesatuan bangsa; 2. melaksanakan koordinasi kegiatan UPTD / instansi pemerintah di bidang pemerintahan; 3. pembinaan dan bimbingan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 4. fasilitasi

penyelenggaraan

pemilihan

Kepala

Desa

dan

Badan

Permusyarawatan Desa (BPD); 5. penyiapan pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyarawatan Desa (BPD); 6. penyiapan bahan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa; 7. pembinaan Lembaga Adat Desa; 8. fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar desa; 9. fasilitasi penataan Desa/kelurahan; 10. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa; 11. penyiapan penyelenggaraan lomba / penilaian Desa / Kelurahan tingkat Kecamatan; 12. pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; 13. penerbitan Keterangan Pindah Penduduk/Mutasi Penduduk; 14. penyiapan bahan persyaratan Surat Keterangan Domisili, Waris, Catatan Sipil, Perkawinan, Perceraian/Talak, Rujuk, Perwalian; 15. membantu pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum; 16. pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan pelaksanaan pemungutan PBB, pajak dan retribusi daerah; 17. penyiapan

bahan

rekomendasi

dan

perizinan

tertentu

di

bidang

pemerintahan, yang dilimpahkan kewenangannya oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 18. pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di bidang pemerintahan, yang dilimpahkan kewenangannya oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 19. pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan desa dan potensi sumber daya desa; 20. koordinasi dan fasilitasi terhadap penyusunan, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa; 21. koordinasi dan fasilitasi terhadap rencana pemekaran, penggabungan dan penghapusan wilayah Desa; 22. memfasilitasi perumusan kebijakan tentang kedudukan keuangan Kepala Desa bersama Perangkatnya dan Badan Perwakilan Desa; 23. penyiapan bahan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;




12

24. pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya; 25. pembantuan

terhadap

pelaksanaan

pembebasan

tanah

milik

dan

pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 26. pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan, dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan; 27. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya; dan 28. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 4.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan Seksi

pelaporan Ekonomi

urusan dan

ekonomi

Pembangunan

dalam

dan

pembangunan.

melaksanakan

tugas

menyelenggarakan fungsi : 1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan; 2. Melaksanakan koordinasi kegiatan UPTD/instansi pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan; 3. Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan; 4. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian,

perdagangan,

pertambangan,

kepariwisataan,

perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan; 5. Pengawasan

penyaluran

dan

pengembalian

kredit

dalam

rangka

menunjang keberhasilan program produksi pertanian; 6. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat; 7. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan; 8. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 9. Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna serta kerjasama teknologi tepat guna antar Desa; 10. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan latihan keterampilan tingkat Desa dan Kecamatan;




13

11. Koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan hutan rakyat, pengembangan dan pemanfaatan lahan hutan rakyat; 12. Koordinasi kegiatan penyuluhan dan pengawasan meliputi pembinaan, bimbingan

dan

pengembangan

kelompok

kelembagaan,

kelompok

masyarakat dipinggir hutan; 13. Pelayanan informasi harga pasar komoditi pertanian; 14. Koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan irigasi pedesaan, bibit tanaman dan hortikultura; 15. Koordinasi pembinaan dan pengawasan fungsi irigasi beserta bangunan dan perlengkapannya; 16. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu di bidang ekonomi dan pembangunan, yang dilimpahkan kewenangannya oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 17. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di bidang ekonomi dan pembangunan, yang dilimpahkan kewenangannya oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan 18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 19. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu

Camat

dalam

menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan Seksi

Kesejahteraan

masyarakat. Sosial

dan

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 1. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; 2. Melaksanakan koordinasi kegiatan UPTD/instansi pemerintah di bidang kesejahteraan sosial dan pelayanan umum; 3. Membinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat; 4. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 5. Penyelenggaraan Keluarga Berencana; 6. Fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 7. Pembinaan suku terasing; 8. Penanggulangan akibat bencana alam dan pengungsi; 9. Penanggulangan masalah sosial;




14

10. Penyiapan bahan rekomendasi keringanan biaya rujukan pelayanan kesehatan; 11. Koordinasi penyelenggaraan dan peningkatan penyuluhan kesehatan, sanitasi

lingkungan,

pengawasan

pangan

dan

gizi

keluarga

dan

masyarakat; 12. Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit; 13. Koordinasi pengawasan peredaran obat dan makanan; 14. Koordinasi

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

usaha-usaha

kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial dan undian gratis berhadiah lokal; 15. Pelaksanaan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial termasuk data korban bencana alam; 16. Pembinaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap kegiatan pemungutan zakat dan fitrah; 17. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan lembaga keagamaan seperti ELPTQ, MTQ, TPA, Haji dan PHBI; 18. Koordinasi operasional kegiatan keagamaan; 19. Penyiapan

bahan

rekomendasi

dan

perizinan

tertentu

di

bidang

kesejahteraan sosial, yang dilimpahkan kewenangannya oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 20. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di bidang kesejahteraan sosial, yang dilimpahkan kewenangannya oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 21. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya di Kecamatan; 22. Penyelenggaraan

pembinaan

pelayanan

kebersihan,

keindahan

pertamanan dan sanitasi lingkungan; 23. Penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum; 24. Melaksanakan koordinasi pembinaan terhadap angkutan pedesaan ( becak, delman, ojek motor, angdes ); 25. Koordinasi operasional di bidang perhubungan pada jalur transportasi; dan 26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 20. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaporan Seksi

urusan

Ketentraman

dan

pelaksanaan,

ketentraman Ketertiban

dalam

dan

evaluasi

dan

ketertiban.

melaksanakan

tugas

menyelenggarakan fungsi :




15

1. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta kemasyarakatan; 2. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan; 3. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya; 4. Melaksanakan koordinasi kegiatan UPTD/instansi pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum; 5. Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; 6. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup; 7. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; 8. Pencegahan terhadap usaha-usaha yang dapat menimbulkan bencana alam; 9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan disiplin dan budaya kerja serta kebersihan, keindahan dan ketentraman di Kecamatan; 10. Pelaksanaan koordinasi teknis fungsional dengan aparat keamanan, TNI dan Polri dalam rangka perwujudan suasana tertib, aman dan tentram; 11. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat, suku dan agama; 12. Fasilitasi perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan tenaga kerja; 13. Penyiapan

bahan

rekomendasi

dan

perizinan

tertentu

di

bidang

ketentraman dan ketertiban umum, yang dilimpahkan kewenangannya oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 14. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, yang dilimpahkan kewenangannya oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan 15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya 21. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan sebagian kegiatan tugas Kantor Kecamatan Menthobi Raya sesuai keahlian dan kebutuhan.

Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau, adalah pada Gambar 2.1 berikut.



2013-2018

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Menthobi Raya


16

GAMBAR 2.1

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU CAMAT MENTHOBI RAYA

SEKCAM ............................

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kasubag. Keuangan

Kasubag. Umum & Kep.

.......

KASI PEMERINTAHAN

KASI TRANTIB .......................................

KASI EKONOMI & PEMB.

KASI KESOS & PMD

..........................................

CAMAT MENTHOBI RAYA, Ttd RIKO PORWANTO, S.STP Nip. 19801229 200003 1 002




Sumber Daya SKPD Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.2.1

Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau didukung oleh 17 (tujuh belas) orang Pegawai, terdiri dari 13 (tigabelas) orang Pegawai Negeri Sipil atau 65% dan 6 (enam) orang Pegawai Honorer atau 35%. Kondisi kepegawaian Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau sampai dengan Februari 2014 adalah sebagai berikut : a)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 13 orang;

b)

Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :

c)

d)

e)

1)

Golongan III sebanyak 7 orang;

2)

Golongan II sebanyak 6 orang;

Berdasarkan Pendidikan : 1)

Sarjana (S-1)

sebanyak 7 orang;

2)

Diploma (D-III)

sebanyak 3 orang;

3)

SLTA

sebanyak 8 orang;

Berdasarkan Eseloning : 1)

Eselon III sebanyak 2 orang;

2)

Eselon IV sebanyak 4 orang;

3)

Non Eselon (Pelaksana) sebanyak 9 orang;

Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan : 1)

Diklatpim III sebanyak 1 orang;

2)

Diklatpim IV sebanyak 1 orang. 2013-2018

2.2

17




18

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Gambar 2.2 sedangkan grafik perbandingan pegawai berdasarkan golongan ruang pada Gambar 2.3 dan susunan jabatan yang belum terisi Gambar 2.4.

TABEL 2.1 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorarium Daerah Berdasarkan Golongan Ruang (Per Februari 2014)

N o

Status Kepegawaian

Gol/ Ruang

1

2

1

PNS

2

Unit Kerja di Lingkungan Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau Camat

Sekcam

Seksi Pem

Seksi ekobang

Seksi Kesos dan PMD

Seksi Transtib

Total

3

4

5

6

7

8

9

10

Penata Tingkat I

III/d

1

-

-

-

-

-

1

Penata

III/c

-

1

1

-

1

-

3

Penata Muda Tingkat I

III/b

-

-

1

-

-

-

1

Penata Muda

III/a

-

2

-

-

-

-

2

Pengatur Tingkat I

II/d

-

2

-

-

-

-

2

Pengatur

II/c

-

4

-

-

-

-

4

Pengatur Muda Tingkat I

II/b

-

-

-

-

-

-

-

Pengatur Muda

II/a

-

-

-

-

-

-

-

Juru Tingkat I

I/d

-

-

-

-

-

-

-

Juru

I/c

-

-

-

-

-

-

-

Juru Muda Tingkat I

I/b

-

-

-

-

-

-

-

Juru Muda

I/a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

6

1

15

2

-

1

-

19

Honorarium Daerah

TOTAL




19

GAMBAR 2.2 Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

GAMBAR 2.3 Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Jika melihat data pada tabel 2.1, maka masih terdapat kekurangan jumlah pegawai untuk melengkapi struktur organisasi, kekurangan tersebut data dilihat pada tabel II.4.

TABEL 2.4 SUSUNAN JABATAN YANG BELUM TERISI No

1

Esselon IV IV

2013-2018 2013-2018

2

Jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan




2.2.2

20

Sarana dan Prasarana Dalam melaksanakan tugas Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel.2.2 berikut : TABEL 2.2 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau Data Per Desember 2013

NOMOR 1 2 3 4 7 8 9 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2.3

JENIS SARANA DAN PRASARANA Bangunan gedung kantor Kendaraan roda empat Kendaraan roda dua Genset / Diesel Rak Kayu Filling besi/metal Brankas Papan pengumuman White board Umbul-umbul Meja kayu/rotan Meja panjang Kursi putar Kursi lipat Meja komputer Tenda pameran Meja biro Sofa Jam dinding Kipas angin TV Wireless Stabilisator/stavol Dispenser Mimbar/podium Kamera Foto PC unit Laptop Printer Kursi kerja pejabat eselon II Kursi kerja pejabat eselon IV Proyektor Kantor Kendaraan Dinas Roda 2 Kendaraan Dinas Roda 4

JUMLAH 1 unit 1 unit 7 unit 1 buah 1 buah 8 buah 1 buah 1 buah 1 unit 38 buah 21 buah 2 buah 3 buah 63 buah 2 buah 1 buah 1 buah 3 buah 3 buah 3 buah 2 buah 1 buah 3 buah 1 buah 1 buah 1 buah 4 unit 6 buah 7 buah 1 buah 3 buah 1 buah 7 Unit 1 Unit

KONDISI Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Baik Baik Rusak Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Baik Rusak

Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kinerja Pelayanan di Kecamatan Menthobi Raya dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian K K A N O R K C A M A A N M N H O B R A Y A KA AN NTTTO OR RK KEEEC CA AM MA ATTTA AN NM MEEEN NTTTH HO OB BIII R RA AY YA A KKKAAABBBU U N M N D U UPPPAAATTTEEEN N LLLAAAM MAAAN ND DAAAU U



21

Disamping Kinerja Kecamatan Menthobi Raya sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Menthobi Raya sebagaimana tersebut di bawah ini : 2.3.1 Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan : - Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada Pemerintah Desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa - Memberikan kesempatan kepada aparat Desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya; - Pembinaan kelengkapan Administrasi Desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa; - Pembinaan secara rutin ke Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; - Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat Kecamatan; - Fasilitasi pemilihan Kepala Desa; 2.3.2 Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan : - Monitoring pelaksanaan musrenbang Desa dan melaksanakan musrenbang Kecamatan; - Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin); - Monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Menthobi Raya; - Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga; - Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu; Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan Menthobi Raya;

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dikategorikan pada 2 (dua) tugas dan fungsi utama Kantor Kecamatan Menthobi Raya diatas, berdasarkan indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi kantor Kecamatan Menthobi Raya periode 2009-2013 disajikan dalam Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.




22

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 NO (1)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)

1 Tersedianya Anggaran Pelaksanaan (PORKEC)

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

2 Kali

1 Kali

1 Kali

2 Kali

1 Kali

2 Kali

1 Kali

1 Kali

2 Kali

1 Kali

100%

100%

100%

100%

100%

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

80%

90%

90%

95%

90%

Terlasananya Pembinaan ADD

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

70%

70%

80%

90%

90%

Terlaksnanya Fasilitasi Tata Batas Desa

5 kali

3 Kali

7 kali

9 Kali

7 Kali

5 kali

3 Kali

7 kali

9 Kali

7 Kali

50%

63%

70%

72%

80%

Penyelesaian Klaim Lahan

2010 2011 2012

2013

Catatan Analisis (22)

2 berkas

2 berkas

4 berkas

2 berkas

5 berkas

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

-

-

1 Kali

-

1 berkas

2 berkas

3 berkas

2 berkas

5 berkas

90%

100%

100%

100% 100%

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

100%

100%

100%

100%

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

1 Kali

-

-

-

-

100%

-

-

Antar Desa dan Antar Kecamatan Masyarakat dengan Perusahaan dan antar masyarakat

Peningkatan Peranserta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program PKK

4 Terlaksananya Lomba kebersihan dan Keindahan Desa

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Terlaksana Pembinaan Administrasi Desa

3 Terlaksananya Program PKK Kecamatan

Realisasi Capaian Tahun ke-

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Jumlah Kegiatan yang diikuti

2 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemdes dan Lembaga Kemasyarakatan

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Lomba Kebersihan Desa Tingkat Kecamatan Lomba Kebersihan Tingkat Provinsi



Menang Tingkat Provinsi


5 Terlaksananya Kegiatan BBGRM

23

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 2 Kali


2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali


2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

100%

100%

100%

100%

100%

Tingkat Kabupaten Lamandau


24

KABUPATEN LAMANDAU

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013

Anggaran pada Tahun ke -

Realisasi Anggaran pada Tahun ke -

Rasio Antara Relalisasi dan Anggaran Tahun ke-

URAIAN 2008

2009

2010

2011

2012

BELANJA DAER AH

708.046.062.12

952.111.680

1.327.980.475

1.397.780.786

1.629.262.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG

160.492.562

412.414.180

549.182.860

560.658.680

624.344.000

Belanja Pegawai

160.492.562

412.414.180

549.182.860

560.658.680

497.164.865.12

539.697.500

778.797.615

175.460.000

90.710.000

Belanja Barang dan Jasa

362.204.865.12

Belanja Modal TOTAL PAGU

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

863.878.336

1.138.902.293

1.256.731.989

1.550.832.414

92.87%

90.73%

85.76%

89.90%

91.64%

119.754.295

361.559.086

457.196.144

477.357.849

546.059.539

624.344.000

119.754.295

361.559.086

457.196.144

477.357.849

546.059.539

74.62%

87.66%

83.25%

85.14%

87.46%

837.122.106

1.067.918.000

611.159.625

506.819.250

752.340.500

779.374.140

1.004.772.875

137.422.000

156.372.000

161.392.000

162.130.000

89.660.000

117.971.000

134.646.360

148.575.000

91.83%

98.84%

83.46%

86.10%

92.05%

370.587.500

479.844.047

439.422.437

546.026.000

361.495.375

342.751.250

477.037.500

404.427.780

498.837.875

99.30%

92.48%

99.41%

92.03%

91.35%

87.862.376

78.400.000

161.531.568

241.327.669

360.500.000

87.534.250

74.408.000

157.332.000

240.300.000

357.360.000

99.62%

94.90%

97.40%

99.57%

99.12%

708.046.062.12

952.111.680

1.327.980.475

1.397.780.786

1.629.262.000

670.554.276

863.878.336

1.138.902.293

1.256.731.989

1.550.832.414


2008 670.554.276


Rata-rata pertumbuhan Angg Reali aran sasi


2.4

25

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Kantor Kecamatan Menthobi Raya selama lima tahun mendatang. 2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi : 1. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Menthobi Raya secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan terasa terhambat dalam progresnya; 2. Semakain

kritis

dan

proaktifnya

masyarakat

terhadap

tuntunan

pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas; 3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Menthobi Raya harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat; 4. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan

kebijakan

yang

berpihak

kepada

masyarakat

yang

merupakan amanah; 5. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Menthobi Raya.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Menthobi Raya dalam pencapaian visi dan misinya anatara lain : 1. Perubahan

paradigma

system

pemerintahan

demokratis

dapat

meningkatkan peran Kecamatan Menthobi Raya dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah; 2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Menthobi Raya untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan; 3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Menthobi Raya; K K A N O R K C A M A A N M N H O B R A Y A KA AN NTTTO OR RK KEEEC CA AM MA ATTTA AN NM MEEEN NTTTH HO OB BIII R RA AY YA A KKKAAABBBU U N M N D U UPPPAAATTTEEEN N LLLAAAM MAAAN ND DAAAU U



26

4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;




27

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Pada bagian identifikasi permasalah berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau didasarkan pada tuntutan masyarakat akan pelayan prima. Bagian ini menguraikan permasalahanpermasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau 20132018, serta telaahan Renstra Kantor Kecamatan Menthobi Raya. Identifikasi permasalahan

Kantor

Kecamatan

Menthobi

Raya

Kabupaten

Lamandau

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut : 1.

Sering terjadinya permasalahan lahan yang tumpang tindih antara masyarakat dengan Perusahan dan pembuatan SKT (Surat Keterangan Tanah) yang tumpang tindih di masyarakat sehingga menjadi konplik di masyarakat;

2.

Permasalahan tata batas antar Kecamatan dan antar Kabupaten yang belum selesai sampai saat ini;

3.

Belum optimalnya peran Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau sebagai

pelayanan

kepada

masyarakat

di

Kecamatan

.

Dengan

memaksimalkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien, serta terjalinnya kerjasama yang baik dengan SKPD maupun dengan Instansi Vertikal diharapkan koordinasi berjalan lancar dan tanpa adanya kendala; 4.

Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam perencanaan juga pelaksanaan pembangunan daerah sehingga perlu kerjasama yang dibangun secara optimal;

5.

Sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga menghambat

6.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang terampil dan memadai untuk mengisi jabatan struktural yang masih kosong;



2013-2018

pelayanan kepada Masyarakat;


7.

28

Belum terciptanya Pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM dan sistem karir terencana; Tahapan selanjutnya dilakukan analisis terhadap identifikasi potensi dan

permasalahan strategis serta tindak lanjut terhadap peran Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau, baik di lingkungan strategis eksternal pada Tabel 3.1, maupun di lingkungan strategis internal pada Tabel 3.2. Tabel 3.1 Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut Terhadap Peran Kantor Kecamatan Menthobi Raya di Lingkungan Strategis Eksternal di Kabupaten Lamandau Permasalahan

Tindak Lanjut

1. Lahan

1.a. Sering terjadinya tumpang tindih lahan atara masyarakat dan perusahaan perkebunan

1.a.i. Penyelesaian permasalahan dilakukan melalui rapat koordinasi antar pemerintah Desa dan pihak Perusahaan perkebunan;

2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

2.a. Tuntutan pemekaran wilayah;

2.a.i. Mempersiapkan sejak dini hal-hal yang terkait dengan permasalahan pemekaran wilayah;

2.b. Permasalahan dalam memenuhi kebijakan otda dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2.b.i. Pemerintah Daera harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

3.a. Perubahan Peraturan Perundangundangan tentang perencanaan pembangunan daerah yang menuntut perubahan didalam perencanaan dan

3.a.i. Menyesuaikan mekanisme dan sistematika penulisan dokumen perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan perubahan Peraturan Perundang-undangan.

3. Peraturan Perundangundangan



2013-2018

Potensi


29

evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah; 4. Tata Batas Wilayah

4.a. Belum selesainya permasalahan Tata Batas antara Kecamatan dan Kabupaten/Kota; 5.b. Sering terjadi salah paham dalam pengambilan titik kordinat antara masyarakat kedua belah pihak yang berbatasan langsung.


4.a.i. Identifikasi tapal batas ke tempat lokasi pengambilan titik kordinat antas Kecamatan dan Kabupaten/Kota; 5.b.i. Memberi pemahaman kesepakat mengenai pengambilan titik kordinat di lokasi.



30

Tabel 3.2 Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut Terhadap Peran Kantor Kecamatan Menthobi Raya di Lingkungan Strategis Internal di Kabupaten Lamandau

1. Sumber Daya Manusia

Permasalahan

Tindak Lanjut

1.a. Penempatan SDM belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan disiplin ilmu yang dimiliki;

1.a.i. Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan penilaian kinerja;

1.b. Belum adanya penilaian kinerja dan kompetensi SDM secara khusus; 1.c. Longgarnya penegakan disiplin SDM.

2. Sarana dan Prasarana

1.b.i.Penerapan manajemen berbasis kinerja; 1.c.i. Penegakan disiplin secara merata disertai dengan pembinaan SDM.

2.a. Tuntutan terhadap pemeliharaan dan pembaharuan sarana prasarana kantor semakin meningkat; 2.b. Penyediaan sarana prasarana belum menyesuaikan dengan kebutuhan kantor.

2.a.i. Peningkatan anggaran pemeliharaan serta pengadaan sarana dan prasarana kantor; 2.b.i. Pemilihan sarana prasarana kantor dengan tepat dan memiliki kualitas serta kuantitas yang memadai.

3. Kewenangan

3.a. Kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan Kantor Kecamatan Menthobi Raya dalam koordinasi antar instansi;

3.a.i. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan koordinasi dengan Instansi vertikal;

4. Anggaran

4.a. Keterbatasan anggaran menjadi permasalahan klasik dalam pelaksanaan kegiatan;

4.a.i. Perlunya pemeringkatan prioritas dalam penentuan program dan kegiatan yang direncanakan;



2013-2018

Potensi


4.b. Penentuan kegiatan yang tidak berdampak secara langsung pada masyarakat;

5. Tapal Batas

6. Lahan

3.2

31

4.b.i. Mengefisiensikan penggunaan anggaran kegiatan dengan hasil yang efektif; 5.a.i. Melalui rapat koordinasi antar pemerintah Desa kedua belah pihak yang berbatasan langsung;

5.a. Belum selesainya penyelesaian tata batas antar Kecamatan dan Kabupaten/Kota; 6.a. Sering terjadi kasus tumpang tindih lahan masyarakat dan pihak perusahaan perkebunan.

6.a.i Melalui rapat kordinasi antara masyarakat dan pihak perusahaan perkebunan yang bermasalah.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Bupati Dan Wakil Bupati Lamandau terpilih tahun 2013-2018 adalah: “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”

Misi Bupati Lamandau terpilih tahun 2013-2018 adalah : 1.

Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera;




2.

32

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri;

3.

Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun;

4.

Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau;

5.

Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa;

6.

Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya;

7.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis dan serta melayani;

8.

Menumbuhkan kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

9. Menjadikan

sektor

pariwisata

sebagai

salah

satu

kekuatan

ekonomi

kerakyatan. 10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau. Hal ini ditunjukkan melalui : a.

Pernyataan misi ke 2: Pada misi ini terlihat jelas peran Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Organisasi Karang Taruna agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri;

b.

Pernyataan misi ke 4 : Pada misi ini terlihat jelas pada misi ini terlihat peran Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau dalam menciptakan ketentraman, keamana dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berda di Kecamatan Menthobi Raya;




c.

33

Pernyataan misi ke 7 : Pada misi ini terlihat jelas Pada misi ini terlihat peran serta Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau dalam memberikan pelayanan berupa Pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Menthobi Raya. Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati

yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018, Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau secara langsung mendukung keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada misi ke 7 yaitu Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Penataan

ruang

perlu

dijadikan

pedoman

dalam

pelaksanaan

pembangunan sehingga pembangunan Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau selaras dengan struktur dan pola ruang. Kondisi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamandau yang saat ini masih berbentuk draft belum disahkan menjadi Peraturan daerah (Perda), tetapi draft rancangan akhir RTRW tersebut tetap dapat dijadikan pedoman dalam perumusan program dan kegiatan pada dokumen Renstra ini. Hasil Telahaan Struktur Tata Ruang Wilayah Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau, Rencana Struktur Ruang Kecamatan Menthobi Raya adalah Pusat Pelayanan Lingkungan di Melata dan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud terdiri dari jaringan lalulintas dan angkutan jalan meliputi jaringan jalan dan jembatan, dan jaringan layanan lalulintas. Jaringan jalan Kabupaten yang berfungsi sebagai jaringan jalan primer meliputi PL-PPL adalah jaringan jalan lokal primer berada di Kecamatan Menthobin Raya dan Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS) terdapat salah satunya di Kecamatan Menthobi Raya khususnya di Desadesa terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN dan tidak ada potensi energi lain seperti angin dan mikrohidro di daerah tersebut. Sedangkan Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau Rencana Pola Ruang Kawasan Hutan Lindung yaitu Kawasan huntan lindung terdapat di wilayah Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 9.722 Hektar dan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan resapan air yang terdapat di K K A N O R K C A M A A N M N H O B R A Y A KA AN NTTTO OR RK KEEEC CA AM MA ATTTA AN NM MEEEN NTTTH HO OB BIII R RA AY YA A KKKAAABBBU U N M N D U UPPPAAATTTEEEN N LLLAAAM MAAAN ND DAAAU U


2013-2018

3.3


34

area hutan lindung dengan luas kurang lebih 54.755,62 Hektar tersebar di wilayah Kecamatan Menthobi Raya, dan kawasan perlindungan setempat yaitu sempadan sungai dengan luas kurang lebih 13.777 Hektar terdapat salah satunya di sungai Menthobi dengan luas kurang lebih 1.356 Hekter dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan. Sedangkan untuk kawasan rawan bencana merupakan kawasn rawan banjir terdapat di Desa Melata, Nanuah, Batu Ampar dan Desa Lubuk Hiju dan untuk rawan bencana kebakaran yaitu di Desa Melata, Bukit makmur, Bukit Raya, Modang Mas, Mukti Manunggal, Sumber Jaya dan Desa Bukit Harum. Kawasan Hutan Adat merupakan kawasan hutan yang statusnya tidak tumpang tindih dan jelas keberadaannya di Desa sedangkan untuk kawasan peruntukan hutan terdapat di Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 105,1 Hektar, Hutan Produksi tetap (HP) seluas kurang lebih 93.525,45 Hektar tersebar di wilayah Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 43.210,00 Hektar, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 167.874,25 Hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 13.970,00 Hektar, dan Kawasan Peruntukan Pertanian meliputi kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 451 Hektar dan Kawasan Lahan Cadangan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 75.498,85 Hektar salah satunya terdapat di Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 6.137,86 Hektar. Kawasan Pertanian Hortikultura terdapat di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 50.108 Hektar salah satunya terdapat di Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 2.980 Hektar dan Kawasan Peruntukan Perkebunan di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 212.127 Hektar salah satunya di Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 34.053,82 Hektar. Kawasan Peruntukan Peternakan terdapat di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 4.033 Hektar salah satunya terdapat di Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 466 Hektar, dan Kwasan Peruntukan Perikanan tersebar di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 166,02 Hektar salah satunya terdapat di Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 16,95 Hektar. Kawasan Peruntukan Pertambangan meliputi mineral logam terdiri dari bijih besi dan bauksit tersebar di Kecamatan Menthobi Raya. Dan Kawasan Peruntukan Pariwisata berupa air terjun terdapat di Desa Melata dengan nama Air terjun Siling Tingkat Tujuh dan wisata Sendang Biru Desa Sumber Jaya Kecamatan Menthobi Raya.




3.4

35

Penentuan Isu-isu Strategis Setelah direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau ditentukan isu-isu strategis : 1.

Belum konsistensinya perencanaan dan penganggaran di dalam dokumen perencanaan Kantor Kecamatan Menthobi Raya sebagai kelanjutan dari hasil Musrenbang

Desa/Kelurahan,

Perencanaan

pembangunan

Kecamatan

merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota; 2.

Belum optimalnya fungsi pelayanan Kantor Kecamatan Methobi Raya Kabupaten Lamandau sebagai penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Menthobi Raya;

3.

Masih rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan MusrenbangDes/Kelurahan;

4.

Sering terjadi permasalahan tumpang tindih lahan masyarakat dengan perusahaan sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat;

5.

Permasalahan Tata Batas antar Kecamatan dan antar Kabupaten yang sampai saat ini belum selesai;

6.

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan

dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya

proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana

pembangunan

tahunan,

contoh

penyusunan

prioritas

usulan

pembangunan; 7.

Belum maksimalnya pengarsipan dan perpustakaan Kantor Kecamatan Menthobi Raya di dalam pendataan dokumen perencanaan hasil dari Musrenbang Kecamatan dan MusrenbangDes/kelurahan.




36

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi SKPD Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan Misi Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau

akan menunjang

dan menjabarkan

dukungan terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamandau pada RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. 4.1.1

Visi Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Sesuai dengan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, maka visi Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 adalah :

“ Mendorong Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera Melalui Peningkatan Pelayanan Publik Yang Bebas KKN dan Dilandasi Rasa Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ” 4.1.1

Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Kantor Kecamatan Methobi Raya Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :




1.

37

Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan, Epektif, Efesien dan Akuntabel;

2.

Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Kebudayaan dan Olag Raga;

3.

Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

4.

Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan;

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Menthobi Raya

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isuisu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategis SKPD Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut : Misi 1 :

Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan, Efektif, Efesien dan Akuntabel

Tujuan misi pertama : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran tujuan ini adalah : Meningkatnya kualitas manajemen Akuntabilitas kinerja Pemerintahan;


pemerintahan

dan

Transparansi

serta



Misi 2 :

38

Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Kebudayaan dan Olah Raga

Tujuan Misi kedua : Keikutsertaan Masayarakat dalam festival Kebudayaan dan Pekan Olah Raga. Sasaran Tujuan ini adalah : Patisipasi dlam Festival kebudayaan dan Pekan Olah Raga.

Misi 3 : Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tujuan Misi Ke Tiga : Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan yang Maha Esa bagi aparatur Kecamatan Menthobi Raya Sasaran Tujuan ini aadalah : Meningkatnya Keperacayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kerukunan antar umat beragama.

Misi 4 :

Meningkatkan Peran Pembangunan

Serta

dan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Tujuan Misi Ke Empat : Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Sasaran Tujuan ini adalah : Terjaringnya

aspirasi

masyarakat

dalam

rangka

meningkatkan

kualitas

perencanaan dan pengendalian program.

Pernyataan

tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kecamatan

Menthobi Raya beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.



MISI III

MISI III


39

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kecamatan Menthobi Raya VISI :

Mendorong Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang bebas KKN dan dilandasi rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

MISI I : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan, Efektif, Efesien dan Akuntabel TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik

Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dan transparansi serta akuntabilitas kinerja pemerintahan

INDIKATOR

-

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayana sarana dan prasarana aparatur Tingkat kepatuhan pegawai Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Pameran Pembangunan

2014 100% 100%

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE2015 2016 2017 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2018 100% 100%

100% 70%

100% 80%

100% 80%

100% 80%

100% 80%

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

MISI II : Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Kebudayaan dan Olah Raga. TUJUAN

SASARAN

Keikutsertaan masyarakat dalam acara kebudayaan dan olah raga

-

Partisipasi dalam Festival Kebudayaan dan Pekan Olah raga

INDIKATOR 1. Jumlah acara Kebudayaan yang diikuti. 2. Cakupan desa/Kel yang aktif dalam pekan olag raga.

2014 1 Kali 11 Desa

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE2015 2016 2017 1 Kali 1 Kali 1 Kali 11 Desa 11 Desa 11 Desa

2018 1 Kali 11 Desa

MISI III : Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Meningkatnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kerukunan antar umat beragama

INDIKATOR Cakupan Kegiatan Rohani yang diikuti

2014 1 Kali

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE2015 2016 2017 1 Kali 2 Kali 1 Kali

MISI IV : Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan TUJUAN

SASARAN K K A N O R K C A M A A N M N H O B R A Y A KA AN NTTTO OR RK KEEEC CA AM MA ATTTA AN NM MEEEN NTTTH HO OB BIII R RA AY YA A KKKAAABBBU U N M N D U UPPPAAATTTEEEN N LLLAAAM MAAAN ND DAAAU U

INDIKATOR


TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-

2018 2 Kali


Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian program


1. 2.

40

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa. Cakupan PKK Aktif.


2014 100%

2015 100%

11 Desa

11 Desa

2016 100% 11 Desa

2017 100% 11 Desa

2018 100% 11 Desa


4.3

41

Strategi dan Kebijakan Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 4.2.




42

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Mendorong Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera Melalui Peningkatan Pelayanan Publik Yang Bebas KKN dan Dilandasi Rasa Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Misi I : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan, Epektif, Efesien dan Akuntabel

Tujuan Tujuan 1

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas manajemen Meningkatkan tata pemerintahan kelola pemerintahan dan transparansi yang baik serta akuntabilitas kinerja pemerintahan

Strategi 1. Pendidikan dan pelatihan bagi para aparatur

Kebijakan 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur melalui pendidikan formal 2.Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset

Misi II : Meningkatkan Keikutsertaan masyarakat dalam Kegiatan Kebudayaan dan Olah raga

Tujuan Tujuan 1 Keukutsertaan masyarakat dalam Kegiatan Kebudayaan dan Olah Raga

Sasaran

1.Partisipasi Masyarakat dalam Festival Kebudayaan dalam Pekan Olah Raga

Strategi

Kebijakan

1. Meningkatnya peran 1. Pelaksanaan serta Masyarakat di kegiatan di bidang bidang Kebudayaan, Budaya, Olahraga. Olahraga.

Misi III : Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Tujuan 1 Meningkatkan 1. Meningkatnya 1.Meningkatkan 1. Mengoptimalkan Keimanan dan kepercayaan prestasi dalam keikutsertaan dalam Ketaqwaan Kepada kepada Tuhan kegiatan keagamaan kegiatan keagamaan Tuhan yang Maha Yang Maha Esa Esa bagi aparatur dalam 2.Meningkatkan Kecamatan Kerukunan antar kerukunan antar umat 2.Menjaga Raga Menthobi Raya umat beragama. beragama di kebersamaan dan Kecamatan Menthobi silaturahmi antar umat Raya beragama

Misi IV : Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Tujuan

Sasaran


Strategi

Kebijakan



43

Tujuan 1 1. Terjaringnya Terjaringnya aspirasi 1. Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam aspirasi masyarakat perencanaan masyarakat dalam pembangunan dalam rangka pelaksanaan meningkatkan Musrenbang kulitas Kecamatan dan perencanaan MusrenbangDes dan pengendalian 2. Meningkatkan program kualitas penyusunan perencanaan dan pengendalian program


1. Mengoptimalkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui partisipasi, kritisi dan saran yang membangun 2. Mengoptimalkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan.



44

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau yang direncanakan untuk Periode Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 5.1.




45

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Diperlukan adanya suatu indicator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau dalam pencapaian target lima tahun mendatang. Untuk mengukur kinerja target capaian setiap tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 dapat diliat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD

NO

(1)

Indikator/Bidang Urusan

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 13

Tahun 14

Tahun 15

Tahun 16

Tahun 17

Tahun 18

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

5 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

5 Kali

11 Desa

11 Desa

11 Desa

11 Desa

11 Desa

11 Desa

11 Desa

1.

Jumlah Acara Kebudayaan yang diikuti.

2.

Cakupan Desa/Kel yang aktif dalam Pekan Olah Raga

3.

Cakupan Kegiatan Rohani yang diikuti

2 Kali

1 Kali

1 Kali

2 Kali

1 kali

2 kali

7 Kali

4.

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.

Cakupan PKK Aktif

11 Desa

11 Desa

11 Desa

11 Desa

11 Desa

11 Desa

11 Desa




46

KABUPATEN LAMANDAU

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja

( Renja SKPD ). Renstra Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten

Lamandau Tahun 2013-2018 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kantor Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Perencanaan

Strategis

(RENSTRA)

dibuat

dalam

rangka

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap SKPD berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Melata, 01 April 2014 CAMAT MENTHOBI RAYA

RIKO PORWANTO, S.STP Penata Tk. I NIP. 19801229 200003 1 002




47

LAMPIRAN -

Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Menthobi Raya



BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents