Bab I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Bab I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Review Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Review Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang telah disempurnakan dengan berpedoman pada Review Renstra SKPD Tahun 20142019, sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Review Renja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur mempunyai arti yang strategis karena memuat kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan Tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : a. Review Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari penyempurnaan visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang ditetapkan dalam Review Rencana Strategis

(Renstra) Instansi sesuai

arahan operasional dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD); b. Review Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPA dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tahun 2015; c. Review Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Review Rencana Kinerja Tahunan

Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015

1

sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis ( Review Renstra Tahun 20014-2019);

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Review Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain : 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. 2. Program dalam Review Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan dalam Review Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan dalam Review Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan Review Renstra Tahun 2014-2019. 5. Program dan kegiatan dalam Review Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2

LANDASAN HUKUM 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950


2

Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 No: 32); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;. 8. Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Pelaksanaan

Peraturan

Tahun 2010, tentang

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


3

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019; 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik; 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Review Rencana Kerja ini adalah sebagai tindaklanjut dari Review Renstra Tahun 2014-2019 dan merupakan panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2014, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 . Sedang tujuan disusunnya Review Rencana Kerja SKPD adalah untuk menyempurnakan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta indikator kinerja sesuai dengan Review Renstra Tahun 2014-2019 dalam melaksanakan program / kegiatan yang ada di Review Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPA) Tahun 2015.

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Dokumen Review Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 ini dituangkan dengan sistematika sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, menganalisis kinerja pelayanan SKPD,


4

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Berdasarkan peran dan kedudukan, tugas pokok dan fungsi maka disusun Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, yang diharapkan pada akhirnya akan mendukung kebijakan besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur. Bab IV Penutup Lampiran : Rencana Kerja Tahun 2015


5

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Evaluasi

Hasil

Pelaksanaan

Renja-SKPD

dan

Pencapaian

Review

Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur s/d Tahun 2014 ( tahun berjalan) dimaksudkan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan kepada anggota DPRD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja Sekretariat DPRD dapat ditingkatkan lebih efektif dan efisien. Adapun pelaksanaan Review Rencana Kerja dan capaian Review Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 tertuang dalam Program Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 sebagai berikut : A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meliputi kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian benda-benda pos selama 1 tahun, seperti materai 6000, materai 3000 penggandaan dan pencetakan dos arsip dan lain-lain. Secara umum kegiatan ini dilaksanakan kurang baik karena di Tahun 2014 ini kebutuhan akan materei berkurang, sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.


6

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran rekening telepon, listrik dan air pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dan Rumah Dinas Ketua selama 1 tahun. Secara umum kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik.

3.

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Kegiatan ini berupa penyediaan polis asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur beserta keluarga yang dlaksanakan terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Secara umum kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

4.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan laporan kegiatan keuangan bulanan, tribulanan semester dan akhir tahun. Secara umum kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik.

5.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan ini terealisasi berupa perbaikan/service peralatan kerja seperti komputer, mesin tik, faximile dan lain lain. Secara umum kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik.

6.

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan buku-buku yang berkaitan dengan perpustakaan dan buku produk hukum. Secara umum kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik.

7.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan ini terealisasi berupa perjalanan dinas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD dan biaya perjalanan dinas untuk mendampingi Anggota DPRD dalam pelaksanaan tinjauan


7

lapangan, study banding dan konsultasi luar daerah serta Bintek dan Forkom Sekretaris DPRD se Jawa Timur. Secara umum kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. 8.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Kegiatan ini terealisasi berupa perjalanan dinas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD dan biaya perjalanan dinas untuk mendampingi Anggota DPRD dalam pelaksanaan tinjauan lapangan serta Bintek dan Forkom Sekretaris DPRD per Bakorwil se Jawa Timur. Secara umum kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik.

9. Administrasi Perkantoran Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan ATK, pencetakan serta penggandaan dan penjilidan. Secara umum kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meliputi kegiatan : 1.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan komputer, printer faximile kamera digital dan lain-lain kebutuhan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.

2.

Pengadaan Meubelair Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan Kursi Taman Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan perawatan peralatan elektronik dan lain-lain serta perawatan gedung Rumah Dinas Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur.


8

Secara umum kegiatan ini dilaksanakan kurang baik penyerapannya dikarenakan rumah dinas yang ada masih cukup baik sehingga tidak perlu dilakukan perawatan besar. 4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan perawatan gedung kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.

5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini terealisasi berupa service/perawatan rutin/berkala, pengadaan/penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak (BBM), pelumas kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun. Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.

6.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan peralatan/gedung kantor berupa service televisi, telepon, genset, pompa air, instalasi air bersih dan lain-lain selama 1 tahun. Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.

7.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan peralatan/gedung kantor berupa service dan penggantian suku cadang AC split duck di gedung DPRD, service peralatan delegate, sound system dan lain-lain selama 1 tahun. Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meliputi kegiatan : 1.

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan kain untuk Pakaian Sipil Harian (PSH) sebanyak 100 orang, kain untuk Pakaian Sipil Resmi


9

(PSR) sebanyak 100 orang, kain untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) sebanyak 100 orang dan kain untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Karyawan Karyawati di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur beserta ongkos jahitnya. Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meliputi kegiatan : 1.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.

2.

Bimbingan Teknisi Implementasi Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan bimbingan teknisi implementasi peraturan perundang-undangan. Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.

3.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan Workshop Penyusunan Anggaran Responsif Gender. Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.

E. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meliputi kegiatan : 1.

Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat


10

DPRD, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD. Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.

F. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Meliputi kegiatan : 1.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah. Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.

2.

Hearing/Dialog

dan

Koordinasi

dengan

Pejabat

Pemerintah/

Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama. Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam rangka menghimpun aspirasi masyarakat. Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik. 3.

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD berupa rapat-rapat komisi, rapat fraksi, rapat badan anggaran, rapat badan musyawarah dan rapat panitia khusus. Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.

4.

Rapat-rapat Paripurna Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan rapat-rapat paripurna Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.

5.

Kegiatan Reses Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan kunjungan anggota DPRD ke daerah pemilihan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat di wilayah pemilihan. Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.


11

6.

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Kegiatan ini terealisasi berupa

study banding, konsultasi dan

tinjauan lapangan. Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik. 7.

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Negeri dengan tujuan Perancis, China, Jepang, Australia Barat dan Korea Selatan . Kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara sempurna karena pimpinan dan anggota DPRD melakukan kegiatan antara lain : a. Adanya kegiatan Pemilu Legeslatif di Tahun 2014 untuk anggota DPRD periode 2014-2019; b. Dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014-2019; c. Masa transisi pimpinan dan anggota DPRD lama ke pimpinan dang anggota DPRD baru periode 2014-2019. Realisasi anggaran kegiatan ini juga dipengaruhi oleh penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang mempedomani ketentuan perjalanan dinas luar negeri yang diterbitkan oleh Pemerintah bahwa perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif.

8.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini terealisasi berupa sosialisasi peraturan perundangundangan. Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.

CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2014 (CAPAIAN RENSTRA) Capaian kinerja yang diperoleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur selama Tahun (n-1) dan Tahun n dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


12

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (tahun berjalan)* Provinsi Jawa Timur SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015

1

2

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2013 (n-1) Target Renja SKPD Tahun 2013 (n-1)

Realisasi Renja SKPD tahun 2013 (n-1)

Tingkat Realisasi (%)

Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 (n)

4

5

6 = (5/4)

7

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program dan Realisasi Target Kegiatan s/d Renstra (%) Tahun 2014 (n) 8 = (4+7) 9

Urusan Wajib Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

73%

75,3%

Outcome : Persentase mobil dinas dan pinjam pakai yang dimanfaatkan untuk kegiatan anggota DPRD

-

100%

100%

100%

100%

100%

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat

12

12

100

12 Bulan

10

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Periode kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12

12

100

12 Bulan

10

1.3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jumlah kebutuhan obatobatan dan bahan kimia

81

81

100

81 Jenis

1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah kebutuhan jasa administrasi keuangan

3

3

100

3 Jenis


13

1

100%

untuk 3 jenis Asuransi 1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja

13

13

100

13 Jenis

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alat tulis kantor

85

85

100

85 Jenis

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan /penjilidan

39

39

100

39 Jenis

Bahan Bacaan dan Perundang – Undangan

20

20

100

20 Jenis

Makanan dan minuman

10

10

100

10 Jenis

1.7 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

15

15

100

15 Kegiatan

1.8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

15

15

100

15 Kegiatan

1.9 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Alat tulis kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

77,2%

77,3%

100,1%

85,8%

1

1

100

1 Unit

1.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

75 %

Outcame : Persentase ruang kerja yang memberikan manfaat transit bagi anggota DPRD

-

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan

2.1

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan

22 Jenis

22

22

100

22 Jenis

2.2

Pengadaan Meubelair

Jumlah Meubelair yang diadakan

16 Jenis

16

16

100

16 Jenis

Jumlah sarana dan

27 Jenis

27

27

100

27 Jenis

2.3 Pemeliharaan


14

77,3%

90,1%

Rutin/Berkala Rumah Jabatan

prasarana rumah jabatan yang dipelihara

2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara

47 Jenis

47

47

100

47 Jenis

2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala

126 Unit

126

126

100

126 Unit

2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala

38 Jenis

38

38

100

38 Jenis

43 Jenis

3

3

100

3 Jenis

59

59

100

6 Jenis

6

6

100

6 Jenis

-

Survailance

Survailance

100%

Renewal

6 Kegiatan

6

6

100

6 Kegiatan

2.7 Pemeliharaan Jumlah Peralatan Gedung Rutin/Berkala Peralatan Kantor yang dipelihara Gedung Kantor secara rutin dan dipelihara Pengadaan Alat-alat Kantor dan rumah Tangga

Alat-alat Kantor dan rumah Tangga

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase disiplin Aparatur meningkat

3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan teknis dan akademisnya Outcame : Perolehan Tahapan Pengembangan Kompetensi SDM dalam sistem manajemen mutu ISO

4.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Frekuensi penyeleng garaan sosialisasi


15

Renewal

100%

peraturan perundangan kepada pejabat dan staf Sekretariat DPRD 4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Frekuensi penyelenggaraan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-udangan bagi pejabat dan staf Sekretariat DPRD

6 Kegiatan

6

6

100

6 Kegiatan

4.3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Frekuensi penyelengga raan peningkatan kapasi tas sumber daya aparatur

7 Kegiatan

7

7

100

7 Kegiatan

5. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu

-

100%

100%

100%

100%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Jumlah aktifitas penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

6

6

100

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah aktifitas penyusunan laporan keuangan semesteran

3

3

100

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah aktifitas penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran

3

3

100

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah aktifitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

3

3

100

2

2

100

5.1 Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku

6. Program Peningkatan

Persentase Raperda dalam Prolegda yang ditetapkan bersama

2 Kegiatan


16

2 Kegiatan

100%

100%

Kapasitas Lembaga oleh DPRD dan Perwakilan Rakyat Gubernur menjadi Perda Daerah Outcame : 1. Rasio jumlah berita kegiatan AKD dalam media website yang menjadi konsumsi masyarakat

900/500

969/618

87%

900/500

1.384/438

175%

144/500

320/618

173%

200/500

612/438

349%

3. Rasio jumlah staf AKD dan Fraksi yang memberikan manfaat layanan kepada AKD dan Fraksi

39/24

38/24

97%

39/24

24/23

64%

4. Rasio sosialisasi Perda kepada masyarakat yang memberi manfaat pemahaman Perda

1

2,8

280%

1

2

200%

Sblm Th 2014

Sblm Th 2014

100%

Sblm Th 2015

Sblm Th 2015

100%

10

9,17

91%

10

7,9

79%

89%

100%

112%

89%

100%

112%

2. Rasio jumlah berita kegiatan AKD dalam media cetak dan elektronik yang menjadi konsumsi masyarakat

5. Kecepatan penetapan APBD dalam penjadwalan oleh staf Bamus 6. Rasio jumlah staf DAPIL yang memberikan layanan selama berlangsungnya reses 3 kali 6 hari 7. Persentase unjuk rasa yang ditanggapi DPRD


-

17

6.1 Pembahasan rancangan peraturan daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah

20 Buah

20

15

75

20 Buah

6.2 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

Frekuensi kegiatan hearing/dialog dan koordinasi DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

12 Kegiatan

12

12

100

12 Kegiatan

6.3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Frekuensi kegiatan rapatrapat alat kelengkapan dewan sebanyak 246 kali

246 Kali

246

246

100

246 Kali

6.4 Rapat-rapat paripurna

Frekuensi kegiatan rapatrapat paripurna DPRD

115 Kegiatan

115

115

100

115 Kegiatan

6.5 Kegiatan reses

Frekwensi kegiatan jaring aspirasi masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD

3 kali

3

3

100

3 Kali

6.6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Frekwensi kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jatim dalam daerah wilayah Provinsi Jawa Timur

12 Kegiatan

12

12

100

12 Kegiatan

6.7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Frekuensi keikutsertaan Anggota DPRD Prov. Jatim dalam diskusi, seminar dan lokakarya

3 Kali

300

167

55,67

3 Kali

6.8 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terselenggaranya penyebarluasan informasi peraturan perundangan dan keg.DPRD kpd masy, pemda & stakeholders melalui 3 Media (Tatap Muka, Elektronik dan Cetak)

191 Kegiatan

191

191

100

191 kegiatan


18

1

2.2.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Analisis Kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, serta norma standar pelayanan masing – masing SKPD. Berkaitan hal tersebut, maka analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur bertujuan : 1. Menyesuaikan

kembali

rumusan strategi

pelayanan

SKPD

berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Renstra SKPD Tahun 2009-2014; 2. Menyesuaikan

kembali

rumusan strategi

pelayanan

SKPD

berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RKPD; 3. Menyesuaikan kembali rumusan strategi kebijakan berdasarkan RPJMD. Adapun analisa capaian kinerja pelayanan SKPD Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Program/kegiatan prioritas “Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah” di tahun 2014 telah diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut: a. Rasio berita kegiatan AKD di media website yang menjadi komsumsi masyarakat dengan angka capaian rasio sebesar 1,75 dengan skor kategori sangat baik. b. Rasio berita kegiatan AKD dalam media cetak yang menjadi konsumsi masyarakat dengan angka capaian rasio sebesar 3,49 dengan skor kategori sangat baik. 2 (dua) indikator tersebut diatas mempunyai langkah-langkah dimasa yang akan datang antara lain : - Meningkatkan upaya agar disetiap kegiatan AKD dapat dipublikasikan sesuai dengan anggaran yang diperoleh; - Meningkatkan mutu publikasi melalui mutu berita dan teknologi.


19

c. Rasio staf AKD dan Fraksi yang memberikan manfaat layanan kepada AKD dan Fraksi dengan angka capaian rasio sebesar 0,64 dengan skor kategori baik. Langkah-langkah dimasa yang akan datang adalah: Meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan layanan kepada DPRD melalui staf AKD dengan melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM nya serta peningkatan managemen sumber daya manusia yang terkoordinasi. d. Rasio sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat yang memberi manfaat pemahaman terhadap Peraturan Daerah dengan angka capaian rasio sebesar 2 dengan skor kategori sangat baik. Langkah-langkah dimasa yang akan datang antara lain : - Menginformasikan kepada DPRD akan pentingnya sosialisasi PERDA kepada masyarakat secara terus menerus. - Sebagaimana arahan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur maka Sekretariat DPRD bersama-sama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PERDA Jawa Timur dalam penerapan pelaksanaan dan hambatan-hambatannya. e. Kecepatan penetapan APBD Tahun 2014 dalam penjadwalan oleh staf Badan Musyawarah dengan capaian di bulan Oktober Tahun 2013 dengan skor kategori sangat baik. Langkah-langkah dimasa yang akan datang adalah : Meningkatkan tim kerja yang solid serta menciptakan hubungan kerja yang baik dan kondusif dengan DPRD serta penjadwalan yang konsekwen sebagai alternatif solusinya. f. Rasio

staf

Dapil

yang

memberikan

layanan

selama

berlangsungnya reses 3x6 hari dengan capaian rasio sebesar 0,79 dengan skor kategori baik. Langkah-langkah dimasa yang akan datang antara lain : - Sekretariat DPRD akan selalu meningkatkan staf Dapil baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya;


20

-

Sekretariat DPRD akan segera merespon dan tanggap dalam memenuhi kebutuhan DPRD terhadap staf Dapil;

- Meningkatkan komunikasi yang baik dengan DPRD; - Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan DPRD; - Meningkatkan managemen sumberdaya yang terkendali. g. Persentase unjuk rasa yang ditanggapi oleh anggota DPRD dengan capaian persentase sebesar 112% dengan skor kategori sangat baik. Langkah-langkah dimasa yang akan datang antara lain : - Menemui dan menfasilitasi para pengunjuk rasa untuk dapat bertemu dengan para anggota DPRD; - Melakukan penjadwalan pertemuan antara anggota DPRD dengan pengunjuk rasa jika ada permintaan dari pengunjuk rasa; - Menfasilitasi proses surat masuk dari pengunjuk rasa yang kemudian diteruskan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.

2. Beberapa program pendukung memperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut : a. Indikator kinerja Perolehan tahapan pengembangan kompetensi pegawai dalam sistem manajemen mutu ISO dengan capaian kinerja di tahun 2014 memperoleh RENEWAL ISO. Langkah-langkah dimasa yang akan datang antara lain : - Melakukan keikutsertaan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis, sosialisasi maupun pendidikan lainnya baik formal maupun non formal dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. - Melakukan penataan pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kompetensinya; - Melakukan Managemen Sistem Operasional dan Prosedur Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur; - Melakukan pembentukan dan pembinaan tim work yang solid; - Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif;


21

- Meningkatkan

pelayanan

kepada

anggota

Dewan

dan

masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung peningkatan kinerja DPRD;

b. Indikator kinerja persentase mobil dinas dan pinjam pakai yang dimanfaatkan untuk kegiatan DPRD angka capaian kinerja sebesar 100% dengan skor capaian kinerja sangat baik. Langkah-langkah dimasa yang akan datang antara lain : - Peningkatan sistem manajemen pengelolaan mobi-mobil dinas oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur untuk DPRD Provinsi Jawa Timur. - Ditahun 2015 Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur akan melakukan peremajaan mobil dinas dengan membeli 14 unit mobil yang penganggarannya diperoleh melalui DPA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dengan harapan dapat meningkatkan layanan operasional penunjang kegiatan DPRD.

c. Indikator kinerja persentase ruang kerja yang memberikan manfaat transit bagi anggota DPRD dengan capaian kinerja sebesar 90,1% atau memperoleh skor capaian sangat baik. Langkah-langkah dimasa yang akan datang antara lain : Di tahun yang akan datang Sekretariat DPRD Jawa Timur dalam meningkatkan layanan antara lain akan melakukan penataan ulang terhadap ruangan-ruangan

yang ada

guna

untuk

memaksimalkan fungsi ruangan sesuai dengan kebutuhan DPRD.

d. Indikator kinerja persentase dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan capaian kinerja sebesar 100% atau mendapatkan skor capaian sangat baik. Perolehan angka ini merupakan hasil audit dari pemeriksaan BPK yang pada saat ini akan memperoleh predikat menuju tahapan ISO. Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015

22

Langkah-langkah dimasa yang akan datang antara lain : - Melalui tahapan peningkatan kompetensi; - Meningkatkan dan melakukan pembinaan tim yang solid di lingkungan Sekretariat DPRD Jawa Timur; - Melaksanakan proses tertib administrasi sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan; - Meningkatkan

tingkat

disiplin

pegawai

di

lingkungan

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; - Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif demi kelancaran dan kenyamanan bekerja.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD. Beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan baik program/kegiatan yang prioritas maupun yang bersifat penunjang adalah sebagai berikut : 1) Belum terintegrasinya antara Perencanaan kinerja dan penganggaran (RKA, DPA, RKPA, DPPA) secara konsisten dan sistematis sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.; 2) Masih terpisahnya secara struktur organisasi tupoksi penyusunan program (perencanaan) dengan penganggaran yang menyulitkan pengintegrasian perencanaan dan menganggaran secara efektif dan efisien; 3) Keterbatasan kapasitas dan kompetensi

Sumber Daya Manusia

(SDM) perencana, pengelola program dan penganggaran. dalam mewujudkan tujuan dan program serta kegiatan. 4) Standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD relatif tinggi dan fluktuatif yang berpengaruh pada kapasitas dan

volume kegiatan

pelayanan; 5) Konsistensi program SKPD dengan perkembangan, kapasitas dan dinamika masyarakat/DPRD. Hal ini mempengaruhi Penganggaran


23

Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sesuai dengan Rencana Kerja DPRD Provinsi Jawa Timur, Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang langkah-langkah antisipasi yang perlu diambil adalah sebagai berikut: 1) Pengintegrasian antara Perencanaan dan anggaran kinerja dilakukan secara sinergis dan lebih cermat, sedangkan untuk revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan; 2) Penataan kembali Struktur Organisasi dan analisis jabatan sehingga jabatan/tupoksi Penyusunan Program dan Penganggaran melekat jadi satu; 3) Peningkatan / pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, pembinaan (pemberian reward), pendidikan dan pelatihan (Bimtek); 4) Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan dan pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia; 5) Memastikan konsistensi antara program SKPD dan kebijakan/ program lainnya ( RPJMD/RKPD ) dengan dinamika dan kapasitas masyarakat/DPRD. Dengan demikian dapat mengantisipasi perubahan program, kegiatan dan kendala yang ada agar segera

dirumuskan

solusinya;

Guna mendukung tercapainya solusi/pemecahan masalah dimaksud, maka Strategi yang dilakukan yaitu: 1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur perencana, pengelola program dan anggaran agar comitted terhadap pencapaian tujuan organisasi; 2. Peningkatan kualitas dokumen Renja Sekretariat dapat

terwujud

konsistensi

dan

keselarasan

DPRD sehingga antar

perencanaan dengan penganggaran seperti Renja DPRD,

dokumen RKPD,

Renstra SKPD, RPJMD;


24

3. Peningkatan profesionalisne dan kompetensi SDM staf secara umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota DPRD dengan pemberian reward terhadap pegawai berprestasi; 4. Mengoptimalkan pemanfaatkan semua Sumber Daya Pembangunan seperti teknologi informasi secara efektif dan efisien .

2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil anilisis kebutuhan (riil) dalam Renja SKPD. Apakah terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD ? atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda ? Berkaitan hal tersebut, maka hasil proses membandingkan antara rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Timur dengan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur telah sesuai sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :


25

Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Provinsi Jawa Timur Nama SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Rancangan Awal RKPD Program/ No. Lokasi Indikator Kinerja Kegiatan (1) (2) (3) (4) 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jawa Timur

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi perkantoran

Jawa Timur

Target Capaian (5)

(6)

(7)

Persentase Layanan Administrasi Perkantoran

100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jawa Timur

-Persentase Ketepatan Penyelesaian Administrasi Surat Sesuai SOP -Persentase Fasilitasi Penyediaan Makanan dan Minuman dalam menunjang kegiatan DPRD dan Sekretariat sesuai SOP

100%

Pelaksanaan Administrasi perkantoran

Jawa Timur

OUTPUT: Jumlah Anggota DPRD dan PNS yang mendapatkan pelayanan Administrasi Perkantoran 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jawa Timur

Kegiatan Penyediaan

Jawa

Program/Kegiatan Lokasi

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi

-Persentase Pengadaan Barang


100%

80%

Persentase Layanan Administrasi Perkantoran

100%

-Persentase Ketepatan Penyelesaian Administrasi Surat Sesuai SOP -Persentase Fasilitasi Penyediaan Makanan dan Minuman dalam menunjang kegiatan DPRD dan Sekretariat sesuai SOP

100%

OUTPUT: Jumlah Anggota DPRD dan PNS yang mendapatkan pelayanan Administrasi Perkantoran

281

100%

Hasil Analisis Kebutuhan Target Indikator Kinerja Capaian (8) (9)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jawa Timur

Penyediaan Peralatan dan

Jawa

26

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi

Persentase Pengadaan Barang

100%

281

100%

80%

Catatan Penting (10)

Nama SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Rancangan Awal RKPD Program/ No. Lokasi Indikator Kinerja Kegiatan (1) (2) (3) (4) dan Jasa yang di Peralatan dan Timur Selesaikan. Kelengkapan -Persentase Sarana Distribusi Barang Inventaris Sesuai SOP -Persentase Anggota DPRD dan Pegawai SekWan yang Puas Terhadap Layanan Kebersihan Gedung DPRD dan Sekretraiat DPRD

Target Capaian (5) 85%

90%

Hasil Analisis Kebutuhan Target Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian (6) (7) (8) (9) Kelengkapan Timur dan Jasa yang di Selesaikan. Sarana dan 85% -Persentase Distribusi Prasarana Barang Inventaris Sesuai SOP -Persentase Anggota DPRD dan Pegawai 90% SekWan yang Puas Terhadap Layanan Kebersihan Gedung DPRD dan Sekretraiat DPRD Output

Output: Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang disediakan Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

3

Jawa Timur

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jawa Timur

Kegiatan Pembahasan rancangan

Jawa Timur

36 Unit

100%

Presentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas OUTPUT: Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana yang dipelihara

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana dan Prasarana yang disediakan

3 Gdg

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jawa Timur

OUTPUT: Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana yang dipelihara

95 Kend

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD

Persentase Pembahasan Raperda yang difasilitasi


70

72%

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jawa Timur


Jawa Timur

27

Presentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD

Persentase Pembahasan Raperda yang difasilitasi

36 Unit

100%

3 Gdg

95 Kend

70

72%


Nama SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Rancangan Awal RKPD Program/ No. Lokasi Indikator Kinerja Kegiatan (1) (2) (3) (4) peraturan daerah OUTPUT:

Kegiatan Jawa Hearing/dialog Timur dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

Kegiatan Rapatrapat dan hearing/ dialog Alat Kelengkapan Dewan

Jawa Timur

Target Capaian (5)

Jumlah kegiatan pembahasan Raperda

45 Kali

Persentase Fasilitasi ForKom yang di tindaklanjuti

70%

OUTPUT: Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

85 Kali

Persentase Fasilitasi Pembahasan antara Legeslatif dan Eksekutif yang tepat waktu OUTPUT: Jumlah Kegiatan Rapat2 Hearing/dialog AKD

82%

Hasil Analisis Kebutuhan Target Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian (6) (7) (8) (9) OUTPUT: Jumlah kegiatan pembahasan Raperda

Hearing/dialog dan Jawa koordinasi dengan Timur Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masya-rakat/Tokoh Agama

Rapat-rapat dan Jawa hearing/ dialog Alat Timur Kelengkapan Dewan

28

70%

OUTPUT: Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Persentase Fasilitasi Pembahasan antara Legeslatif dan Eksekutif yang tepat waktu OUTPUT: Jumlah Kegiatan Rapat2 Hearing/dialog AKD

126 kali


Persentase Fasilitasi ForKom yang di tindaklanjuti

45 Kali

85 Kali

82%

126 kali


Nama SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Rancangan Awal RKPD Program/ No. Lokasi Indikator Kinerja Kegiatan (1) (2) (3) (4) -Persentase Kegiatan RapatJawa Fasilitasi Kecepatan rapat Paripurna Timur Penetapan Keputusan dan Rekomendasi DPRD terhadap Pemerintah Provinsi -Persentase Risalah terhadap Perda

Kegiatan Reses

Jawa Timur

OUTPUT: Jumlah agenda kegiatan rapat-rapat paripurna Persentase Pengaduan / Aspirasi Masyarakat yang di Fasilitasi

Target Capaian (5) 90%

80%

Hasil Analisis Kebutuhan Target Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian (6) (7) (8) (9) -Persentase Fasilitasi Rapat-rapat Jawa 90% Kecepatan Penetapan Paripurna Timur Keputusan dan Rekomendasi DPRD terhadap Pemerintah Provinsi -Persentase Risalah terhadap Perda 80% OUTPUT: Jumlah agenda kegiatan rapat-rapat paripurna

153 kali

91%

Kegiatan Reses

Jawa Timur

OUTPUT:

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Jawa Timur

Jawa Timur

91%

OUTPUT:

Jumlah Kegiatan Reses Kegiatan Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah

Persentase Pengaduan / Aspirasi Masyarakat yang di Fasilitasi

153 kali

Jumlah Kegiatan Reses

3 kali

Persentase Fasilitasi Permasalahan dalam kunjungan kerja yang ditindaklanjuti

83%

Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah

Jawa Timur


OUTPUT:

OUTPUT:

Jumlah Kunjungan Kerja DPRD

Jumlah Kunjungan Kerja DPRD

80 kali

Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi

100%

Peningkatan Jawa Kapasitas Pimpinan Timur dan Anggota DPRD

OUTPUT:


Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi

OUTPUT:

29

3 kali 83%

80 kali 100%


Nama SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Rancangan Awal RKPD Program/ No. Lokasi Indikator Kinerja Kegiatan (1) (2) (3) (4) Jumlah kegiatan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Kegiatan Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang – undangan

Jawa Timur

Jawa Timur

Persentase Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah

80%

Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder Persentase Publik Hearing Raperda Inisiatif DPRD yang difasilitasi

70%

Jumlah kegiatan public hearing rancangan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan -Persentase Berita DPRD yang di Upload di Website -Persentase Peliputan Berita Kegiatan DPRD di Media Massa OUTPUT: Jumlah publikasi kegiatan DPRD

Jawa

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Jawa Timur

Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang – undangan

Jawa Timur

80%

Publikasi Kegiatan DPRD

Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder Persentase Publik Hearing Raperda Inisiatif DPRD yang difasilitasi

30 kali

70%

OUTPUT:

5 kali

80%

Persentase Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah OUTPUT:

30 kali

OUTPUT:

Jawa Publikasi Kegiatan Timur DPRD

Program

(5) 38 kali

OUTPUT:

Kegiatan

4

Target Capaian

Hasil Analisis Kebutuhan Target Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian (6) (7) (8) (9) 38 kali Jumlah kegiatan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD

Jawa Timur

75%

Jumlah kegiatan public hearing rancangan peraturan perundangundangan yang dilaksanakan -Persentase Berita DPRD yang di Upload di Website -Persentase Peliputan Berita Kegiatan DPRD di Media Massa

5 kali

80%

75%

OUTPUT: Jumlah publikasi kegiatan DPRD 340 Kali

Prosentase


340 Kali Program

Jawa

30

Prosentase


Nama SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Rancangan Awal RKPD Program/ No. Lokasi Indikator Kinerja Kegiatan (1) (2) (3) (4) kelembagaan yang Peningkatan Timur tepat fungsi Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Jawa Timur

(5)

Persentase Permasalahan Kelembagaan yang di Koordinasikan dan di Konsultasikan

60%

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Jawa Timur

OUTPUT :

Kegiatan Jawa Peningkatan Timur Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5

Target Capaian

Hasil Analisis Kebutuhan Target Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian (6) (7) (8) (9) Peningkatan Timur kelembagaan yang tepat fungsi Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerin-tahan

Jawa Timur

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jawa Timur

Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Diselesaikan Tepat Waktu OUTPUT: Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

Persentase Penyusunan Dokumen Anggaran yang sesuai aturan dan Tepat Waktu


60%

OUTPUT : 15 keg

100%

Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jawa Timur

5 Keg

100%


Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerin-tahan

Jawa Timur

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jawa Timur

31

Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Diselesaikan Tepat Waktu OUTPUT: Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu


15 keg

100%

5 Keg

100%


Nama SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Rancangan Awal RKPD Program/ No. Lokasi Indikator Kinerja Kegiatan (1) (2) (3) (4) OUTPUT: Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jawa Timur

Target Capaian (5)

OUTPUT: Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun

5 Dok

-Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Aturan -Persentase Penyelesaian SPJ yang Sesuai Aturan dan Tepat Waktu ( -Persentase Dokumen SPJ Yang Diverifikasi sesuai Aturan -Persentase Laporan Keuangan Yang Diselesaikan Tepat waktu OUTPUT: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan

Hasil Analisis Kebutuhan Target Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian (6) (7) (8) (9)

70%

70%

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

70%

75%

-Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Aturan -Persentase Penyelesaian SPJ yang Sesuai Aturan dan Tepat Waktu ( -Persentase Dokumen SPJ Yang Diverifikasi sesuai Aturan -Persentase Laporan Keuangan Yang Diselesaikan Tepat waktu OUTPUT: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan

5 Dok

JUMLAH


Jawa Timur

JUMLAH

32

5 Dok

70%

70%

70%

75%

5 Dok


2.5. PENELAAHAN

USULAN

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

MASYARAKAT Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan langsung terhadap anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi tersebut maka tidak dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota

yang

langsung

ditujukan


kepada

SKPD

33

Provinsi.

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL / PROVINSI Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang baru terkait dengan visi, misi presiden baru belum ada.

Namun demikian hasil telaahan terhadap

Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 mengenai strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing masing misi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah : a. Visi : Mewujudkan pelayanan prima terhadap DPRD Provinsi Jawa Timur b. Misi : Mewujudkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD. c. Tujuan : Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD d. Sasaran : Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya. e. Strategi : Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD. f. Kebijakan : Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD. Dengan demikian ada keterkaitan/sinergi dan benang merah yang jelas antara visi -misi dan agenda Gubernur terpilih serta tujuan, strategi, kebijakan dan program dalam RPJMD dengan Review Renja Sekretariat Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015

34

DPRD/ tupoksi SKPD. Kajian/telaahan terhadap kebijakan di tingkat Provinsi menguraikan arah kebijakan pembangunan provinsi yang tertuang dalam RPJMD terutama keterkaitan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan Visi Sekretariat DPRD yaitu “Mewujudkan Pelayanan Prima terhadap DPRD PROVINSI Jawa Timur” untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan peningkatan peran, kapasitas anggota dan kelembagaan DPRD dengan sasaran meningkatkan peran DPRD sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut memperjelas keterkaitan benang merah (link) antara Penyelenggaraan fungsi DPRD dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

3.2.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD 3.2.1 Tujuan: Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dengan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berlandaskan misi yang telah ditetapkan dalam Review Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019, maka pada Review Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur untuk masa Tahun 2015 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : “Meningkatkan

dukungan

bagi

peningkatan

kapasitas/kinerja

DPRD” 3.2.2 Sasaran: Sasaran

adalah

merupakan

penjabaran

dari

tujuan.

Sasaran

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang


35

akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam review rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa timur dalam kurun waktu Tahun 2015 ditetapkan sasaran-sasaran beserta indikator kinerja utama sebagai berikut : Tabel 4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET TAHUN 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD

Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya

Indeks Kepuasam Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

70

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Review Renstra tahun 2014-2019.


36

3.3.

PROGRAM DAN KEGIATAN 1.3.1 Program Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Untuk itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan tujuan dan sasaran sebelum program dan kegiatan diimplementasikan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Oleh karena itu, sebelum mengarah dalam penjabaran lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan perlu dilakukan sinkronisi antara tujuan, sasaran, dan strategi sebagimana tabel dibawah ini :


37

Tabel 5 Sinkronisasi Tujuan, Sasaran dan Strategi VISI

:

MISI :

Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD Povinsi Jawa Timur Mewujudkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD Tujuan

Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD

Sasaran Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya


Strategi Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD

38

Kebijakan Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran tertentu. Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan Tahun 2015 adalah : Program Penunjang : 1. 2. 3. 4.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah; Program Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelanggaraan Pemerintahan; Program Utama : 1.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

1.3.1

Kegiatan

Dari program tersebut diatas diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri atas kegiatan : 1.1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri atas kegiatan :

3.

2.1

Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana;

2.2

Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan sarana;

2.3

Penyediaan peralatan dan kelengkapan prasarana;

2.4

Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan sarana;

Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dengan kegiatan :

4.

3.1

Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintahan daerah;

3.2

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Dokumen

Penyelanggaraan Pemerintahan dengan kegiatan : 4.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan; 4.2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran


39

5.

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah terdiri atas kegiatan : 4.1


4.2

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokohgama

4.3

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

4.4

Rapat-rapat paripurna

4.5

Kegiatan reses

4.6

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

4.7

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD

4.8

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Dibandingkan tahun lalu, pada tahun 2015 baik program dan kegiatan di Sekretariat DPRD terdapat perubahan-perubahan baik pengurangan maupun penggabungan kegiatan yang bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya. Disamping itu program dan kegiatan di Sekretariat DPRD sudah berorientasi dan merupakan operasionalisasi dari Arah Kebijakan Gubernur seperti yang termasuk dalam RPJMD yaitu Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan dengan sasaran meningkatkan peran DPRD sesuai dengan fungsinya.


40

Tabel 6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Perkiraan Maju Tahun 2015 Provinsi Jawa Timur SKPD : Sekretariat DPRD Provionsi Jawa Timur Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2015 Kode

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2

3

1

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Sumber Dana

4

5

7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja 9

Urusan Wajib

Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pelaksanaan Administrasi perkantoran

-Persentase Ketepatan Penyelesaian Administrasi Surat Sesuai SOP

Jawa Timur

100%

APBD

100%

-Persentase Fasilitasi Penyediaan Makanan dan Minuman dalam menunjang kegiatan DPRD dan Sekretariat sesuai SOP

100%

100%

OUTPUT: Jumlah Anggota DPRD dan PNS yang mendapatkan pelayanan Administrasi Perkantoran

2

281

281

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

-Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang di Selesaikan.


APBD Jawa Timur

80%

41

APBD

82%

-Persentase Distribusi Barang Inventaris Sesuai SOP -Persentase Anggota DPRD dan Pegawai SekWan yang Puas Terhadap Layanan Kebersihan Gedung DPRD dan Sekretraiat DPRD

85%

87%

90%

91%

OUTPUT:

32 unit

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Presentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas

36 unit

Jawa Timur

100%

APBD

100%

OUTPUT: Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana yang dipelihara

3

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan Pembahasan rancangan Persentase Pembahasan peraturan daerah Raperda yang difasilitasi

3 Gdg, 95 Kend

Jawa Timur Jawa Timur

3 Gdg, 95 Kend

APBD 72%

APBD

75%

OUTPUT: Jumlah kegiatan pembahasan Raperda Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masya-rakat/Tokoh Agama

Persentase Fasilitasi ForKom yang di tindaklanjuti OUTPUT: Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama


45 kali

Jawa Timur

70%

85 kali

42

60 kali

APBD

75%

85 kali

Kegiatan Rapat-rapat dan hearing/ dialog Alat Kelengkapan Dewan

Persentase Fasilitasi Pembahasan antara Legeslatif dan Eksekutif yang tepat waktu

Jawa Timur

OUTPUT: Jumlah Kegiatan Rapat2 Hearing/dialog AKD Kegiatan Rapat-rapat Paripurna

-Persentase Fasilitasi Kecepatan Penetapan Keputusan dan Rekomendasi DPRD terhadap Pemerintah Provinsi

82%

APBD

126 kali

Jawa Timur

-Persentase Risalah terhadap Perda

90%

84%

126 kali

APBD

91%

80%

81%

153 kali

140 kali

OUTPUT: Jumlah agenda kegiatan rapat-rapat paripurna Kegiatan Reses

Persentase Pengaduan / Aspirasi Masyarakat yang di Fasilitasi

Jawa Timur

91%

APBD

92%

OUTPUT: 3 kali

Jumlah Kegiatan Reses Kegiatan Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah


Jawa Timur

83%

3 kali

APBD

86%

OUTPUT: Jumlah Kunjungan Kerja DPRD


80 kali

43

80 kali

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Persentase Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi

Jawa Timur

100%

APBD

40 kali

OUTPUT:

100%

45 kali

Jumlah kegiatan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Persentase Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah

Jawa Timur

80%

APBD

83%

OUTPUT: 30 kali

Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundangundangan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder Kegiatan Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang – undangan

Persentase Publik Hearing Raperda Inisiatif DPRD yang difasilitasi

Jawa Timur

OUTPUT: Jumlah kegiatan publik hearing rancangan peraturan perundangundangan yang dilaksanakan Kegiatan Publikasi Kegiatan DPRD

-Persentase Berita DPRD yang di Upload di Website -Persentase Peliputan Berita Kegiatan DPRD di Media Massa OUTPUT: Jumlah publikasi kegiatan DPRD


70%

30 kali

APBD

5 kali

Jawa Timur

80%

71%

5 kali

APBD

83%

75%

77%

340 kali

360 kali

44

4

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah


Jawa Timur

Jawa Timur

APBD

60%

APBD

62%

OUTPUT : Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Diselesaikan Tepat Waktu

15 keg

Jawa Timur

OUTPUT: Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas SDM

5

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan


-Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Aturan -Persentase Penyelesaian


APBD

5 keg

Jawa Timur Jawa Timur

OUTPUT: Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

100%

15 keg

5 keg

APBD

100%

APBD

5 dok

Jawa Timur

100%

70%

70%

45

100%

5 dok

APBD

72%

73%

SPJ yang Sesuai Aturan dan Tepat Waktu -Persentase Dokumen SPJ Yang Diverifikasi sesuai Aturan -Persentase Laporan Keuangan Yang Diselesaikan Tepat waktu OUTPUT: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan


70%

70%

75%

80%

5 dok

5 dok

46

Bab IV PENUTUP Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Review Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD tahun 2015 mengacu pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD sebagai tindaklanjut dari penyempurnaan Renstra Tahun 2014-2019 yang berpedoman

pada RPJM Provinsi Jawa Timur. Program dan kegiatan di

Sekretariat DPRD

merupakan implementasi dari Pernyataan Arah Kebijakan

Gubernur seperti yang termaktub dalam RPJMD yaitu Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan dengan sasaran meningkatkan peran DPRD sesuai dengan fungsinya. Sedangkan pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk Tahun 2015 ada perbedaan dengan Tahun 2014, ada pengurangan jumlah program dan penggabungan kegiatan serta indikator kinerja pada tahun 2015 untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan;


47

Bab I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents