BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan adalah usaha sadar dan berencana untuk meningkatkan mutu hidup. Pelaksanaannya akan selalu menggunakan dan mengelola sumberdaya baik sumberdaya alam dan sumberdaya buatan (Martopo, 1989). Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan Nasional Indonesia dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Salah satu masalah mendasar dalam proses pembangunan di Indonesia pada saat ini adalah bagaimana melakukan pemerataan hasil pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan yang miskin dan wilayah terbelakang. Apabila hasil pembangunan tidak dapat dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia, maka akan terjadi kesenjangan wilayah antara satu desa dengan desa lain. Kesenjangan wilayah selalu menjadi masalah pelik dalam pembangunan. Kesenjangan ini berpangkal
dari
adanya
perbedaan
kemakmuran
yang
mencolok
dan
ketidakmampuan wilayah tertentu dalam mengakses pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai wilayah lain (Muta’ali, 1996). Pemerataan pembangunan terjadi karena pembangunan dalam lingkup spasial tidak selalu berlangsung secara sistematik, ada daerah mengalami pertumbuhan yang cepat sementara yang lain sebaliknya. Perbedaan akselerasi pertumbuhan antar daerah ini di antaranya disebabkan oleh perbedaan-perbedaan dalam ketersediaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sarana penunjang pertumbuhan lain. Jadi pertumbuhan ekonomi di sebagian daerah tersebut akan membawa ketimpangan regional apabila tidak disertai dengan kebijakan pemerataan yang tepat melalui mekanisme dalam perencanaan pembangunan. Wiliamson
(1968
dalam
Marlena,
2007)
mengungkapkan
bahwa
kesenjangan wilayah akan memberikan pengaruh yang tidak baik bagi kelangsungan
pertumbuhan
ekonomi
dan
permerataan
wilayah
karena
konsekuensi yang ditimbulkannya, yaitu: 1
2
1. Semakin besarnya arus migrasi penduduk desa, terutama yang memiliki ketrampilan (skill), masuk ke wilayah perkotaan karena peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi; 2. Investasi cenderung mengalir ke wilayah-wilayah yang sudah berkembang (kota) dengan tingkat pelayanan yang memberikan keuntungan dan aglomerasi tinggi; 3. Pemerintah cenderung melakukan investasi pembangunan di wilayah-wilayah yang sudah berkembang. Hal ini semakin memperburuk kemajuan antar wilayah; 4. Tidak adanya kaitan (linkages) antara pusat regional (Regional Market) ke kota maupun ke wilayah perdesaan melalui kota-kota tertentu, yang menghambat proses kemajuan ke wilayah-wilayah lain. Akibatnya intensitas dan konsentrasi kegiatan hasil pembangunan hanya terjadi pada wilayahwilayah maupun kota-kota yang sudah berkembang. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan hanya berlangsung di daerah yang sudah berkembang (kota) saja, sedangkan untuk daerah-daerah yang kurang berkembang pemerintah justru tidak memberi perhatian. Pendapat ini dikuatkan oleh poin ke dua yang menyebutkan bahwa investasi cenderung mengalir ke wilayah-wilayah yang sudah berkembang (kota) dengan tingkat pelayanan yang memberikan keuntungan dan aglomerasi tinggi. Pelayanan sosial adalah pelayanan yang sebagian atau keseluruhan diberikan oleh pemerintah dan didukung oleh partisipasi masyarakat dengan tujuan utama meningkatkan kualitas sosial masyarakat. Penelitian pelayanan sosial yang akan dikaji meliputi pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan. Pelayanan ekonomi adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau non pemerintah yang menyokong secara langsung pada kegiatan ekonomi dan produksi, sehingga memberikan keuntungan finansial. Pelayanan ekonomi diwakili oleh fasilitas pelayanan pasar, toko, kios, warung, KUD, fasilitas komunikasi dan jasa yaitu bank, kantor pos dan wartel (Conyers, 1994). Menyikapi masalah perkembangan wilayah yang terkait dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi wilayah, yang sering kali justru dominan
3
peranannya dalam memajukan suatu wilayah, maka perlu adanya peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi guna mendorong kemajuan suatu wilayah agar cepat berkembang. Di samping itu peran pusat pengembangan suatu wilayah yang pada umumnya juga berfungsi sebagai pusat pelayanan dan mempunyai sarana dan prasarana pelayanan yang lebih besar jumlahnya sesuai dengan fungsi peranannya harus mampu memberikan pelayanan bagi wilayahnya sendiri dan perkembangan wilayah sekitarnya. Setiap negara mengharapkan bahwa pengembangan wilayah dapat merupakan alat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas, terutama dalam hubungannya dengan integrasi daerah-daerah terbelakang ke dalam satuan ekonomi nasional. Menurut Muta’ali (2000), proses pengembangan wilayah dikenal adanya tiga kaidah utama, yaitu sebagai berikut: 1. Pengembangan wilayah merupakan fungsi dari efektifitas kegiatan usaha export base wilayah yang bersangkutan; 2. Pengembangan wilayah menurut mobilisasi kegiatan usaha pemerintah dan masyarakat untuk mengambil bagian dalam kesempatan pembangunan (development opportunity) yang muncul; 3. Pengembangan wilayah berada dalam kerangka kesatuan sistem tata ruang. Hubungannya dengan kaidah ke-3 yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi di dalam kerangka kesatuan sistem tata ruang dikenal juga sebagai ekonomi keruangan (spatial economy) merupakan aspek yang penting tetapi sering diabaikan dalam perancangan pembangunan nasional dan regional. Masalah kepadatan penduduk yang tinggi pada suatu wilayah juga akan menyebabkan tingginya mobilitas dan interaksi masyarakat yang ada di dalamnya. Kebutuhan akan pelayanan sosial ekonomi cenderung lebih besar dari kebutuhan masyarakat pada suatu wilayah dengan kepadatan penduduk yang rendah, sehingga fungsi-fungsi pelayanan sosial ekonomi pada tingkat yang lebih tinggi dibutuhkan pada wilayah tersebut. Akan tetapi kenyataannya pertambahan penduduk yang cepat tidak diikuti dengan pembangunan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduk (Koestoer, 1996).
4
Permasalahan hubungan manusia dengan lingkungannya sangat komplek. Khusus daerah perdesaan salah satu permasalahan utama adalah mengenai keberadaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang belum tersedia dalam mendukung kehidupannya. Adanya keberadaan fasilitas pelayanan tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perlu adanya upaya pembangunan fasilitas pelayanan sosial ekonomi bagi penduduk. Pembangunan fasilitas dimaksudkan untuk meningkatkan kebutuhan pelayanan penduduk perdesaan dan untuk pengaturan kota dan desa secara efisien sesuai dengan fungsinya serta mengurangi peningkatan mobilitas penduduk ke kota untuk memperoleh fasilitas jasa dan kesempatan sosial ekonomi. Kabupaten Pati merupakan kabupaten yang terletak di daerah Pantai Utara Pulau Jawa dan di bagian timur dari Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 ha yang terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan serta 1.464 RW dan 7.463 RT. Dari segi letaknya Kabupaten Pati merupakan daerah yang strategis di bidang ekonomi, sosial, budaya dan memiliki potensi sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang dapat dikembangkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat seperti pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan/penggalian dan pariwisata (BPS, 2011). Jumlah penduduk Kabupaten Pati menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah 1.190.821 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati dari tahun 2000 – 2010 rata-rata sebesar 0,40%. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati, Kecamatan Pati mempunyai jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lain yaitu sebanyak 102.873 jiwa. Kabupaten Pati memiliki angka kepadatan penduduk rata-rata 792 orang per km². Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata kepadatan penduduk secara nasional yang hanya sebesar 124 orang per km². Dengan angka kepadatan penduduk antara 500 sampai dengan lebih dari 1.000 orang per km², Kabupaten Pati mencerminkan kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang memang sudah terlalu padat bila dibandingkan dengan daerah di luar Pulau Jawa (BPS, 2010).
5
Kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat adalah di ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Pati yang mencapai angka 2.426 orang per km². Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka kepadatan penduduk di Kecamatan Pucakwangi yang hanya 335 orang per km². Dengan angka kepadatan mencapai 6 kali dari kecamatan terendah, menunjukkan bahwa ibukota kabupaten merupakan daerah favorit untuk tempat tinggal atau bermukim karena dekat dengan segala fasilitas umum (BPS, 2010). Semakin bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun ini, perlu diimbangi dengan peningkatan jumlah fasilitas pelayanan sosial ekonomi penduduk guna memenuhi semua kebutuhan penduduk. Menurut Muta’ali (2000), metode penilaian ketersediaan fasilitas pelayanan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: ketersediaan pelayanan (availability service), tingkat ketersediaan (size of availability), dan fungsi pelayanan/daya layan (function of availability). Pemanfaatan secara umum diartikan sebagai penggunaan suatu barang, alat, jasa, atau fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dan mengambil keuntungan (manfaat) dari nilai barang, alat, jasa atau fasilitas tersebut. Kajian terhadap ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi penduduk diharapkan mampu memberikan arahan pengembangan yang lebih efektif bagi pemerataan dan peningkatan pemanfaatan fasilitas pelayanan sosial ekonomi agar mudah dijangkau oleh penduduk, sehingga mampu menunjang aktivitas penduduk agar lebih optimal. Kondisi perkembangan fasilitas sosial ekonomi di pusat-pusat kecamatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah cakupan, lokasi infrastruktur, dana, potensi wilayah dan kebijakan yang telah diambil pemerintah guna menunjang pertumbuhan wilayah. Ketersediaan fasilitas sosial ekonomi menjadi satu kajian yang menarik untuk diteliti, untuk itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Kajian Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi di Kabupaten Pati”.
1.2. Perumusan Masalah Usaha dan strategi pembangunan nasional dimulai dengan menyebarkan kebutuhan dasar ke daerah-daerah baik di tingkat lokal maupun regional.
6
Kebutuhan dasar ini mencakup infrastruktur sosial, ekonomi dan infrastruktur secara umum seperti jalan, sarana pembuangan sampah, drainase, listrik, air dan lain sebagainya. Infrastruktur sosial terdiri dari sarana pendidikan dan kesehatan, sedangkan infrastruktur ekonomi terdiri dari pasar dan sarana perbelanjaan lainnya. Pembangunan fasilitas sosial ekonomi diharapkan dapat meningkatkan aktivitas kegiatan ekonomi yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar pusat-pusat pelayanan pada khususnya dan juga dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan penduduk dalam arti luas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 20010 - 2030. Permasalahan umum yang sering dijumpai terkait infrastruktur wilayah adalah tingginya tingkat konsentrasi infrastruktur pada daerah-daerah yang potensial secara ekonomis. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur dapat memacu pertumbuhan wilayah, sehingga konsentrasi pada daerah tertentu dapat menyebabkan kesenjangan dan menghambat laju pertumbuhan pembangunan daerah tertentu. Dalam skala regional, seringkali dijumpai beberapa permasalahan pengembangan wilayah diantaranya adalah. 1. Kondisi fisiografis pada sebagian besar wilayah masih menjadi hambatan bagi usaha peningkatan mobilitas sosial ekonomi; 2. Konsentrasi infrastruktur dan layanan sosial ekonomi pada daerah-daerah maju. Tidak hanya itu saja, pembangunan di tingkat regional juga dihadapkan pada permasalahan koordinasi kelembagaan, yaitu. 1. Masing-masing sektor mempunyai kepentingan untuk menangani dan mengelola pelayanan sosial ekonomi dengan acuan yang tidak saling terkait antar sektoral; 2. Masih kurang efektifnya program pelayanan sosial ekonomi yang tepat terutama pada daerah yang membutuhkan.
7
Pemerataan pusat pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Pati mempunyai peranan penting untuk menunjang perkembangan wilayah, dengan mengetahui proporsi jumlah penduduk, luas wilayah yang berkaitan dengan potensi wilayah, jumlah pusat pelayanan yang telah tersedia atau jumlah fasilitas pelayanan yang belum tersedia di masing-masing kecamatan, maka diharapkan adanya prioritas dalam rangka menyeimbangkan penyediaan fasilitas pusat pelayanan sosial ekonomi yang akan mendukung perkembangan wilayah. Upaya untuk mengatasi perkembangan masyarakat yang selalu dinamis maka Pemerintah Kabupaten Pati selalu berusaha untuk membangun sarana sosial ekonomi dengan asas pemerataan pembangunan agar nantinya tidak terjadi kesenjangan antar wilayah, sehingga dapat berkembang secara bersama-sama dan dengan membagi daerah menjadi daerah satuan wilayah pengembangan dan daerah sub satuan wilayah pengembangan yang perkembangan selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan penduduk. Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimanakah tingkat ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Pati? a. Bagaimana struktur pelayanan pada jenjang masing-masing kecamatan? b. Bagaimana struktur pelayanan pada jenjang kabupaten? 2. Bagaimana daya layan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Pati? a. Bagaimana kondisi daya layan fasilitas pelayanan sosial ekonomi pada skala pelayanan desa? b. Bagaimana kondisi daya layan fasilitas pelayanan sosial ekonomi pada skala pelayanan Kecamatan? c. Bagaimana kondisi daya layan fasilitas pelayanan sosial ekonomi pada skala pelayanan Kabupaten? 3. Seberapa besar kebutuhan fasilitas pelayanan sosial ekonomi dan kebutuhan luas lahan untuk fasilitas sosial ekonomi di Kabupaten Pati sampai akhir tahun perencanaan (2010 - 2030 sesuai RPJP Kabupaten Pati)?
8
a. Berdasarkan hasil proyeksi, pada skala pelayanan desa jenis fasilitas apa yang masih perlu penambahan dan berapa kebutuhan luas lahan yang dibutuhkan untuk fasilitas sosial ekonomi tersebut? b. Berdasarkan hasil proyeksi, pada skala pelayanan kecamatan jenis fasilitas apa yang masih perlu penambahan dan berapa kebutuhan luas lahan yang dibutuhkan untuk fasilitas sosial ekonomi tersebut? c. Berdasarkan hasil proyeksi, pada skala pelayanan kabupaten jenis fasilitas apa yang masih perlu perlu penambahan dan berapa kebutuhan luas lahan yang dibutuhkan untuk fasilitas sosial ekonomi tersebut?
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah. 1. Mengetahui tingkat ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan; 2. Mengetahui daya layan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan; 3. Mengkaji kebutuhan fasilitas sosial ekonomi 2011; 4. Merencanakan jumlah kebutuhan fasilitas sosial ekonomi dan jumlah kebutuhan luas lahan fasilitas sosial ekonomi sampai akhir tahun perencanaan (jangka waktu 20 tahun sesuai RPJP Kabupaten Pati).
1.4. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah. 1. Manfaat teoritis : hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal (a) menyajikan informasi tentang ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi dan kondisi daya layan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Pati, (b) merencanakan kebutuhan jumlah fasilitas pelayanan sosial ekonomi dan kebutuhan luas lahan fasilitas pelayanan sosial ekonomi hingga akhir tahun perencanaan sesuai RPJP Kabupaten Pati;
9
2. Manfaat Praktis : hasil penelitian diharapkan memberikan masukan pada Pemerintah Kabupaten Pati dalam hal (a) penyusunan kebijakan di bidang rencana struktur tata ruang dan penyediaan fasilitas sosial ekonomi; (b) pemerataan pembangunan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Pati.
1.5. Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagi berikut. 1. Tingkat ketersediaan fasilitas sosial ekonomi di Kabupaten Pati; 2. Daya layan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang ada di Kabupaten Pati; 3. Peta Hirarki Pelayanan dan Peta Daya Layan; 4. Jumlah kebutuhan fasilitas sosial ekonomi di masa yang akan datang (dalam jangka waktu 20 tahun); 5. Jumlah kebutuhan luas lahan untuk fasilitas sosial ekonomi sampai akhir tahun perencanaan.
1.6. Keaslian Penelitian Penelitian tentang kajian pelayanan infrastruktur sosial ekonomi sudah pernah dilakukan antara lain oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sebagai upaya untuk mengetahui perbedaan macam-macam penelitian terdahulu dengan penelitian ini maka dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut ini.
10
Tabel 1.1. Tabel Keaslian Penelitian No. 1.
2.
Judul, Tahun, Wilayah, Nama Peneliti “Evaluasi Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi Penduduk di Kabupaten Sleman”. Dwi Purwanto (2004)
“Kajian Geospasial Pelayanan Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta”. Nina Marlena (2007)
Tujuan Penelitian
Metode Penelitian
Teknik Analisis
1. Mengetahui ketersediaan fasilitas sosial ekonomi di Kabupaten Sleman. 2. Mengetahui perbedaan daya layan fasilitas sosial ekonomi di pusat pengembangan dengan kecamatan pendukungnya di Kabupaten Sleman. 3. Mengetahui potensi wilayah di luar potensi pelayanan dalam hubungannya dengan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Sleman.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai dan analisis data sekunder. Penelitian ini meneliti keseluruhan populasi dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan maksud untuk memberikan gambaran tingkat ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi berdasarkan variabel-variabel yang telah ditentukan yaitu jumlah penduduk, daya layan, potensi wilayah.
Analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitatif melalui klasifikasi dan skoring. Uji statistik penelitian ini adalah analisis korelasi Product moment, Uji Independent t-test.
1. Menyajikan daya layan infrastruktur sosial ekonomi dalam bentuk peta. 2. Mengetahui pola sebaran infrastruktur
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder berupa Potensi Desa (PODES) tahun 2003.
Analisis data sekunder, skoring, sedangkan untuk mengetahui pola persebaran infrastruktur menggunakan metode Quadrat Analysis dan korelasi Pearson untuk mengetahui keterkaitan anta-
Hasil Penelitian 1. Ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi sudah merata di semua kecamatan tetapi jumlahnya belum memadai. 2. Dengan uji statistik korelasi Product Moment menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi sehingga semakin besar jumlah penduduk semakin besar pula jumlah fasilitas yang tersedia. 3. Analisis perbedaan dengan uji Independent t-test yang dilakukan memperoleh hasil tidak terdapat perbedaan yang signifikan daya layan antara pusat pengembangan dan kecamatan pendukungnya, artinya semua fasilitas tersedia di semua kecamatan. 4. Uji statistik korelasi Product Moment menunjukkan tidak terdapat hubungan antara potensi wilayah dengan ketersediaan unit fasilitas pelayanan sosial ekonomi, sehingga pemanfaatan potensi wilayah belum optimal karena belum mendukung ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi. 1. Daya layan pendidika di Kabupaten Sleman sudah cukup baik, begitu pula dengan daya layan ekonomi. Berbeda dengan daya layan kesehatan dan hiburan yang sebagian besar termasuk dalam kelas daya layan sedang.
10
11
Lanjutan Tabel 1.1. Tabel Keaslian Penelitian No.
Judul, Tahun, Wilayah, Nama Peneliti
Tujuan Penelitian
Metode Penelitian
faktor yang mempengaruhi persebaran infrastruktur sosial ekonomi.
3.
“Kajian Ketersediaan Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang”. Monica Puspa Hadi Mustikawati (2008)
1. Mengetahui tingkat ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di kecamatan mungkit. 2. Mengetahui daya layan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kecamatan Mungkid. 3. Mengetahui efisiensi dan efektifitas pemanfaatan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.
Teknik Analisis ra faktor sosial ekonomi dengan persebaran infrastruktur.
Metode penelitian menggunakan metode survai dengan kuesioner pada 2 daerah sampel dengan metode Quota Sampling.
Analisis yang digunakan yaitu analisa tingkat meso, analisa tingkat mikro dan skoring. Analisa tingkat meso dilakukan dengan cara analisa kuantitatif untuk menilai tingkat ketersediaan daya layan fasilitas; Analisa tingkat mikro dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif untuk menilai efisiensi dan efektifitas pemanfaatan fasilitas pelayanan.
Hasil Penelitian 2. Pola penyebaran semua infrastruktur adalah mengelompok karena dipengaruhi oleh faktor Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Faktor yang berpengaruh terhadap jumlah infrastruktur adalah jumlah penduduk miskin, sumber penghasilan utama penduduk serta tingkat kerawanan bencana daerah yang bersangkutan. 4. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peta dapat digunakan sebagai sarana analisis dan pengambilan keputusan. 1. Daerah administratif desa ada yang memiliki tingkat ketersediaan yang lebih tinggi daripada wilayah administratif kota, hal ini menunjukkan keadaan overbounded city di wilayah kota dalam hal perkembangan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi. 2. Daya layan fasilitas pelayanan sosial ekonomi sudah baik meskipun terdapat pula fasilitas berdaya layan kurang, yaitu: SMU/K/MA, mantri kesehatan, dokter praktek, balai pengobatan, Pustu, Puskesmas, Rumah Bersalin, toko jamu, lapangan badminton, lapangan tenis, lapangan voli, Gereja, Wihara, Saprotan KUD dan mini market. 3. Persepsi masyarakat menunjukkan pemanfaatan fasilitas pelayanan sosial ekonomi oleh pengguna di wilayah desa
11
12
Lanjutan Tabel 1.1. Tabel Keaslian Penelitian No.
Judul, Tahun, Wilayah, Nama Peneliti
Tujuan Penelitian
Metode Penelitian
Teknik Analisis
Hasil Penelitian
4.
4.
“Kajian Peranan Kecamatan Boyolali Sebagai Pusat Pelayanan Sosial Ekonomi di Wilayah Kabupaten Boyolali”. Muhammad Aryanto Prasetyawan (2010)
1. Mengetahui orientasi pemanfaatan Pusat Pelayanan sosial ekonomi di Kecamatan Boyolali. 2. Mengetahui hubungan antara aksesibilitas dengan orientasi pemanfaatan fasilitas pelayanan. 3. Mengetahui keterkaitan ruang dengan wilayah atau daerah lain baik itu masih dalam satu wilayah Kabupaten maupun wilayah di luar Kabupaten Boyolali. 4. Mengetahui peranan Kecamatan Kota Boyolali sebagai Pusat Pelayanan sosial ekonomi. 5. Implikasi kebijakan yang dapat diperguna-
Metode penelitian menggunakan metode survai dengan kuesioner. Pengambilan sampel pada responden di pasar dilakukan secara non proporsional, tergantung pada jumlah setiap komponennya, misal: pedagang barang pertanian menggunakan simple random statistik, pedagang barang non pertanian menggunakan random sampling, pengunjung pasar menggunakan random sampling. Pengambilan sampel pasien Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali dilakukan dengan sistematik sampling. Pengambilan sampel fasi-
Analisa yang digunakan ada 2, yaitu analisa kuantitatif dan analisa deskriptif. Analisa kuantitatif yang dilakukan meliputi analisa tabel frekuensi, perhitungan aksesibilitas dan analisa korelasi tabel silang. Metode analisa yang kedua yaitu analisa deskriptif dibagi menjadi dua yaitu pertama dengan pembacaan peta-peta tematik, yang kedua dengan analisa daya layan.
1.
2.
3.
4.
lebih efisien daripada pengguna di wilayah kota. Jumlah fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dimanfaatkan secara efektif oleh pengguna di wilayah kota lebih sedikit daripada jumlah yang dimanfaatkan oleh pengguna di wilayah desa. Peranan Kecamatan Boyolali sebagai Pusat Pelayanan sosial ekonomi adalah kuat untuk wilayah Kecamatan Boyolali, semakin jauh dari pusat maka orientasi semakin lemah. Keterkaitan ruang Kecamatan Boyolali dengan kecamatan sekitarnya hanya kuat dalam hal barang pertanian dan lemah dalam hal barang non pertanian. Tidak terdapat hubungan antara tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan sosial ekonomi terhadap tingkat aksesibilitas. Rekomendasi kebijakan yang diperoleh dari penilitian ini adalah dalam upaya mengoptimalkan fasilitas pelayanan agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat maka harus mempertimbangkan fungsi-fungsi dari fasilitas pelayanan tersebut, efisiensi sarana dan prasarana serta lokasi pelayanan yang telah dilayaninya. Kedua yaitu meningkatkan dan mengembangkan fungsi pusat-pusat pelayanan yang sudah ada agar dapat
12
13
Lanjutan Tabel 1.1. Tabel Keaslian Penelitian
5.
“Kajian Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi di Kabupaten Pati”. Abdul Majid (2014)
dalam peningkatan litas pendidikan kualitas dan kuantitas dilakukan secara random. fasilitas pelayanan. 1. Mempelajari tingkat Metode yang digunakan ketersediaan fasilitas dalam penelitian ini adalah pelayanan sosial analisis data sekunder. ekonomi di Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan. 2. Mengetahui daya layan fasilitas sosial ekonomi di Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan. 3. Merencanakan kebutuhan infrastruktur sosial ekonomi di Kabupaten Pati untuk 20 tahun ke depan.
Mengkaji ketersediaan dan kemampuan infrastruktur sosial ekonomi dengan skalogram, skoring, klasifikasi. Perhitungan proyeksi untuk merencanakan kebutuhan fasilitas pelayanan sosial ekonomi dan kebutuhan luas lahan fasilitas pelayanan sosial ekonomi 20 tahun ke depan.
1.
2. 3. 4.
5.
melayani daerah hinterland dan mengembangkan pusat-pusat pelayanan pada hierarki di bawahnya. Peta Tingkat Ketersediaan fasilitas sosial ekonomi, peta nilai daya layan, peta hirarki pusat pelayanan. Tingkat ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi. Daya layan fasilitas pelayanan sosial ekonomi. Jumlah kebutuhan fasilitas pelayanan sosial ekonomi dalam jangka waktu 20 tahun mendatang. Kebutuhan luas lahan untuk fasilitas pelayanan sosial ekonomi 20 tahun mendatang.
13
14
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari beberapa penelitian sebelumnya yang membedakan dengan penelitian kali ini adalah perbedaan lokasi penelitian, tujuan penelitian, dikelompokkan menurut hirarki pelayanan terlebih dahulu dan digunakannya perhitungan proyeksi. Penelitian ini penekanannya pada evaluasi ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dan daya layan, pemerataan fasilitas pelayanan sosial ekonomi dan hirarki pusat pelayanan. Penelitian kali ini selain bertujuan mengkaji ketersediaan dan daya layan fasilitas sosial ekonomi, juga bertujuan merencanakan kebutuhan infrastruktur sosial ekonomi 20 tahun ke depan. Untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur sosial ekonomi 20 tahun ke depan harus dilakukan perhitungan proyeksi. Hal ini menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian dengan harapan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam merencanakan dan membangun infrastruktur sosial ekonomi yang lebih optimal dan merata di seluruh Kabupaten Pati, supaya tidak ada lagi kesenjangan ketersediaan infrastruktur sosial ekonomi di Kabupaten Pati. Beberapa penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan antara lain. 1. Dwi Purwanto (2005). Melakukan penelitian tentang “Evaluasi Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi Penduduk di Kabupaten Sleman”. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Sleman; (2) mengetahui perbedaan daya layan fasilitas pelayanan sosial ekonomi antara pusat pengembangan dengan kecamatan pendukungnya di Kabupaten Sleman; (3) mengetahui potensi wilayah di luar potensi pelayanan dalam hubungannya dengan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi catatan statistik lembaga pemerintah dan yang dilakukan BPS. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu melalui klasifikasi dan skoring. Uji statistik penelitian ini adalah analisis korelasi Product Moment, Uji Independent t-test. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) Ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi sudah merata di semua kecamatan tapi
15
jumlahnya belum memadai karena setiap kecamatan ada yang mempunyai tingkat ketersediaan fasilitas tinggi, sedang dan rendah. Analisa korelasi yang dilakukan ternyata ada hubungan yang signifikan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi, sehingga semakin tinggi jumlah penduduk diharapkan ketersediaan unit fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dibutuhkan penduduk untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan pelayanan sosial ekonomi juga semakin tinggi; (2) Daya layan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Sleman bervariasi yaitu tinggi, sedang dan rendah. Perbedaan daya layan antara pusat kecamatan dengan kecamatan pendukungnya juga tidak ada karena fungsi (besar) fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang sudah tersedia tersebar secara merata di semua kecamatan; (3) Potensi wilayah tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman juga sangat bervariasi ada yang tinggi, sedang dan rendah. Besarnya ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi tergantung dari potensi
yang dimiliki
kecamatan masing-masing dalam menunjang
pembangunan daerahnya, akan tetapi pemanfaatan potensi wilayah untuk menunjang kegiatan pembangunan di Kabupaten Sleman belum maksimal ini diketahui dari tidak ada hubungan antara potensi wilayah dengan ketersediaan fasilitas pelayanan yang sudah tersedia. 2. Nina Marlena (2007). Penelitian yang dilakukan mengenai “Kajian Geospasial Fungsi Pelayanan Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta”. Metode penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kelerengan, analisis korelasi Pearson dan analisis peta tematik yang dihasilkan. Untuk menentukan peta kelas daya layan dengan menggunakan metode skoring. Hasil yang diperoleh adalah Peta Perbandingan Jumlah dan Daya Layan Infrastruktur Sosial Ekonomi, Peta Kelas Daya Layan, Pola Jumlah Infrastruktur Sosial Ekonomi di Kabupaten Sleman tahun 2003 dan faktor yang berpengaruh terhadap jumlah infrastruktur sosial ekonomi di Kabupaten Sleman. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peta dapat digunakan sebagai sarana analisis dan pengambilan keputusan.
16
3. Monica Puspa Hadi Mustikawati (2008). Penelitian yang dilakukan mengenai “Kajian Ketersediaan dan Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang: (1) Tingkat Ketersediaan: (2) Daya Layan; (3) Efisiensi dan efektifitas pemanfaatan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan dua level analisis yaitu meso dan mikro. Analisis meso dilakukan pada Kecamatan Mungkid secara keseluruhan untuk menilai aspek ketersediaan dan daya layan, sehingga diperoleh hirarki pusat pelayanan dan daya layan fasilitas sosial ekonomi Kecamatan Mungkid dari data sekunder. Analisis mikro dilakukan secara detil terhadap unit desa sampel, sehingga diperoleh data primer dari hasil wawancara semi terstruktur. Teknik skoring untuk membuat indeks komposit sebagai dasar penentuan tingkat efisiensi pemanfaatan fasilitas oleh pengguna di wilayah desa dan wilayah kota. Informasi mengenai jarak tempuh pengguna menuju fasilitas yang dipilih kemudian dibandingkan dengan standar jarak pelayanan ideal untuk menentukan tingkat efektifitas pemanfaatan fasilitas oleh pengguna di wilayah desa dan kota. Hasil penelitian menunjukkan daerah administratif desa ada yang memiliki tingkat ketersediaan yang lebih tinggi daripada wilayah administratif kota. Daya layan fasilitas pelayanan sosial ekonomi sudah baik meskipun terdapat beberapa fasilitas berdaya layan kurang. Persepsi masyarakat menunjukkan pemanfaatan fasilitas pelayanan sosial ekonomi oleh pengguna di wilayah desa lebih efisien daripada pengguna di wilayah kota. Jumlah fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dimanfaatkan secara efektif oleh pengguna di wilayah kota lebih sedikit daripada jumlah yang dimanfaatkan oleh pengguna di wilayah desa. 4. Muhammad Aryanto Prasetyawan (2010). Penelitian yang dilakukan mengenai “Kajian Peranan Kecamatan Boyolali Sebagai Pusat Pelayanan Sosial Ekonomi di Kabupaten Boyolali”. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pola pemanfaatan pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi di Kecamatan Boyolali; (2) Mengetahui keterkaitan ruang antara Kecamatan
17
Boyolali dengan wilayah lain baik yang berada di dalam wilayah Kabupaten Boyolali maupun di luar Kabupaten Boyolali; (3) Mengetahui peranan Kecamatan Boyolali sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi bagi penduduk yang berada di Kecamatan Boyolali. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berupa analisa kuantitatif dan analisa deskriptif. Analisa kuantitatif yang dilakukan meliputi analisa tabel frekuensi, perhitungan aksesibilitas, analisa korelasi tabel silang. Analisa deskriptif yang dilakukan meliputi pembacaan peta-peta tematik dan analisa daya layan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peranan Kecamatan Boyolali sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi adalah kuat untuk wilayah Kecamatan Boyolali, semakin jauh dari pusat maka orientasi semakin lemah; (2) Keterkaitan ruang Kecamatan Boyolali dengan kecamatan sekitarnya hanya kuat dalam hal barang pertanian dan lemah dalam hal barang non pertanian; (3) Tidak terdapat hubungan antara tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan sosial ekonomi terhadap tingkat aksesibilitas; (4) Rekomendasi kebijakan yang diperoleh dari penilitian ini adalah dalam upaya mengoptimalkan fasilitas pelayanan agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, maka harus mempertimbangkan fungsi-fungsi dari fasilitas pelayanan tersebut, efisiensi sarana dan prasarana serta lokasi pelayanan yang telah dilayaninya. Kedua yaitu meningkatkan dan mengembangkan fungsi pusat-pusat pelayanan yang sudah ada agar dapat melayani daerah hinterland dan mengembangkan pusat-pusat pelayanan pada hierarki di bawahnya.
