Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015
Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan azas desentralisasi
dalam
wujud
otonomi
yang
luas,
nyata
dan
bertanggungjawab, mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan
pemerataan
pembangunan,
yang
didukung
dengan
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Upaya peningkatan
pelayanan
dan
kesejahteraan
masyarakat
dimaksud
dilaksanakan dengan dukungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui prinsip–prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Konsekuensi
penerimaan
kewenangan
secara
luas,
nyata
dan
bertanggung jawab, pemerintah Kabupaten Sleman memandang perlu untuk melakukan antisipasi pada setiap tahap pembangunan, termasuk dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
mengamanatkan
kepada
daerah
untuk
menyusun Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Rencana
Kepala
Daerah
Pembangunan
yang Jangka
penyusunannya Panjang
berpedoman
Daerah
(RPJPD)
pada dan
memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan I-1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015
Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMD Tahun 2011-2015 disusun atas dasar: 1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah
Kabupaten
Yogyakarta
(Berita
dalam Negara
Lingkungan Republik
Pembentukan
Daerah
Indonesia
Istimewa
Tahun
1950
Nomor 44); 2.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.
Undang-Undang Pembangunan
Nomor Jangka
17
Tahun
Panjang
2007
Nasional
tentang Tahun
Rencana
2005–2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari
Hal
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
di
Jawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
I-2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
15
Tahun
2010
tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 12.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Nasional
Tahun 2010-2014; 13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor 310); 14.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15.
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Pembangunan
Nasional/Kepala Nasional
dan
Menteri
Badan Keuangan
Perencanaan Nomor
28
I-3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015
Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
(RPJMD)
dengan
Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
pelaksanaan
Penyusunan,
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
dan
Evaluasi
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 17.
Peraturan
Daerah
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Nomor
6
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017; 18.
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
19.
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Urusan
Pemerintahan
yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 1.3 LATAR BELAKANG PERUBAHAN 1.
Menyesuaikan arah kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Sleman dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sleman Tahun 20112031;
2.
Menyesuaikan prediksi keuangan daerah dengan asumsi-asumsi keuangan terkini;
3.
Mencantumkan prinsip inovasi sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
4.
Mencantumkan prakiraan kebutuhan pendanaan sampai dengan tahun
2015
per
tahun
per
program
sesuai
dengan
hasil
pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD Tahun 2011-2015;
I-4
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015
5.
Menyesuaikan nomenklatur organisasiperangkatdaerah dengan kondisi terkini;
6.
Memperjelas definisi setiap pernyataan indikator kinerja daerah;
7.
Mengintegrasikan indikator SPM dan indikator MDGs dalam indikator
kinerja
daerah
sebagaimana
amanat
Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 8.
Menyelaraskan target-target tahunan indikator kinerja daerah dengan perkembangan hasil pembangunan.
1.4.
HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
1.4.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014) yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2011-2015 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD. 1.4.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD RPJMD Tahun 2011-2015 merupakan RPJMD Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2006-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program periode
Kepala Daerah
Tahun 2011-2015, juga berpedoman pada visi, misi dan arah
kebijakan yang termuat dalam RPJPD Tahun 2006-2025. 1.4.3. Hubungan RPJMD dan RTRW Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur
dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan
Daerah No 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan
I-5
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015
lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sleman. 1.4.4. Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman. 1.4.5. Hubungan RPJMD dengan RKPD Pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD
menjadi
acuan
dalam
pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD. Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan
lainnya
sebagai
kesatuan
sistem
perencanaan
pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.
I-6
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 Gambar 1.1. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RENSTRA KL
Pedoman
Pedoman RPJP NASIONAL
Pedoman
diacu
RINCIAN APBN
RKA - KL
Pemerintah Pusat
diacu dijabarkan
RPJM NASIONAL
Pedoman
RKP
diperhatikan
Pedoman RPJM RPJP DAERAH DAERAH
Pedoman
RENJA KL
RAPBN
APBN
Diserasikan melalui MUSRENBANG-NAS/DA dijabarkan
Pedoman
RKPD
Pedoman RAPBD
KUA
APBD
PPAS
Pemerintah Daerah
Pedoman RENSTRA Pedoman SKPD
RENJA SKPD
Pedoman
UU SPPN
1.5.
RKA – SKPD
PENJABARAN APBD
UU KN
SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan RPJMD Tahun 2011-2015 didasarkan pada visi, misi
Kepala Daerah terpilih yang diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta
tantangan
yang
dihadapi,
kemudian
dilakukan
identifikasi
lingkungan strategik internal dan eksternal. Perumusan visi dan misi, analisis
kondisi
yang
diharapkan,
strategi
dan
arah
kebijakan
pembangunan daerah serta program pembangunan dilakukan dengan mengacu hasil analisis lingkungan strategik dan tahapan lima tahunan dalam RPJPD. 1.5.1. Sistematika Penulisan RPJMD Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I Pendahuluan, Berisi
tentang
latar
belakang
serta
maksud
dan
tujuan
penyusunan RPJMD, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen
perencanaan
lainnya,
kerangka
pikir,
dan
sistematika
penulisan.
I-7
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, Berisi tentang kondisi fisik, perekonomian daerah, sosial budaya, prasarana dan sarana, dan pemerintahan umum. BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan, Berisi
tentang
pengelolaan
pendapatan
daerah,
pengelolaan
belanja daerah, pengelolaan pembiayaan daerah, dan kebijakan umum anggaran. BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis Berisi tentang rumusan permasalahan, isu strategis dan proyeksi pada setiap urusan yang dikelompokkan ke dalam 9 fungsi. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Berisi tentang dasar fisolofis, visi, misi, prinsip-prinsip dan nilainilai dari tujuan dan sasaran. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Berisi tentang strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah. BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Berisi kebijakan umum, dan program pembangunan. BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Berisi tentang rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selama 5 tahun. BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berisi tentang penetapan indikator kinerja daerah menurut sasaran strategis, indikator dan capaian kinerja pembangunan makro daerah serta indikator dan capaian kinerja menurut misi. BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Berisi kaidah-kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi
1.6.
MAKSUD DAN TUJUAN
1.6.1. Maksud Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk memberikan arah dan kebijakan penyelengaraan pemerintahan dan menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan. RPJMD
digunakan
sebagai
acuan
dan
pedoman
dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana
I-8
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi satuan kerja lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. 1.6.2. Tujuan RPJMD disusun dengan tujuan untuk: 1.
Menciptakan kesamaan pandangan, arah dan gerak pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
2.
Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
I-9