BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan seluruh penduduk yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, Provinsi,

Kabupaten/Kota,

Desa,

Keluarga

hingga

peorangan.

Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu, yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka dalam pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing produk, dengan memanfaatkan keunggulan komperatif dan kompetitif dan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi. Produksi pangan sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat dengan skala usaha kecil di pedesaan, sehinngga pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan. Ketahanan

pangan,

di

samping

sebagai

prasyarat

untuk

memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa baik Pemerintah, Masyarakat dan Pihak Swasta, mulai dari Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan Nasional maupun Daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

1

sumber daya daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian integral dari Pemerintah Pusat yang telah menyatakan komitmen dan berperan aktif, dalam berbagai hal untuk melaksanakan aksi kemanusiaan, terutama mengatasi masalah

kekurangan

pangan

dan

kelaparan,

kekurangan

gizi

serta

kemiskinan di dunia. Kesepakatan tersebut antara lain tertuang dalam Deklarasi Roma Tahun 1996 pada KTT Pangan Dunia (World Food Summit 1996) dan ditegaskan kembali dalam World Food Summir: five years later (WFS:fyl) 2001, serta deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) 200 yang

isinya

antara

lain

menyepakati mengurangi angka kemiskinan

ekstrem/penduduk lapar dan kerawanan pangan di dunia sampai setengahnya pada tahun 2015. Berdasar

kerangka

berfikir

dan

komitmen

tersebut,

Ketahanan Pangan sebagai Organisasi Perangkat Daerah

Badan

Provinsi Jawa

Barat, dengan tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan membebas masyarakat dari kelaparan dan kerawanan pangan. Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, maka diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

2

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013. Pada Peraturan Perundang-undangan tersebut diwajibkan bahwa setiap OPD Provinsi DAN Kabupaten/Kota menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pokok Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.

Landasan Hukum. Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataa n Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);


3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendahan

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11); 11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. 12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia. 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Seri E); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45). 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);


4

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58); 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118. 22. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 54 Seri E). 23. Peraturan Gubernur Jawa Barat No 60 tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Lokal 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. 25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. 26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Kemandirian Pangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah : Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

5

1. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan dan program strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat selama 5 (lima) tahun 2013-2018. 2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan anggaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018.

1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 terdiri dari 6 (enam) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN OPD 2.1. Tugas

Pokok,

Fungsi

dan

Struktur

Organisasi

Badan

Ketahanan Pangan Daerah Provnsi Jawa Barat 2.2. Sumber Daya Badan Ketahanan Pangan 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPD 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

6

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Ketahanan Pangan 4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Ketahanan Pangan

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Propinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, berkedudukan sebagai Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penanganan Bidang Ketahanan Pangan. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No 49 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan. Dalam

menyelenggarakan

tugas

pokok

tersebut

Badan

Ketahanan Pangan Daerah mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan; b. penyelenggaraan

pemberian

dukungan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan; c. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB; d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. A. Kepala Badan (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan


8

memimpin,

mengkordinasikan

dan

mengendalikan

pelaksanaan

kegiatan tugas pokok badan serta mengkordinasikan dan membina UPTB. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Kepala Badan mempunyai fungsi : a. perumusan, penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan

pangan yang meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan , konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan; b. penyelenggaraan

perumusan

dan

penetapan

pemberian

dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan; c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-

tugas di bidang ketahanan pangan; d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas

pokok dan fungsi Badan. e. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB.

(3) Rincian Tugas Kepala Badan : a. memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Badan; b. menyelenggarakan

penetapan kebijakan teknis badan sesuai

dengan kebijakan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat; c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan

tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang ketahanan pangan; d. menyelenggarakan

penetapan

program

kerja

dan

rencana

pembangunan ketahanan pangan di Provinsi; e. menyelenggarakan

fasilitasi

yang

berkaitan

dengan

penyelenggaraan program, kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan; Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

9

f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi

Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan. g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategik dan

LAKIP,

pelaksanaan

pelaporan

yang

tugas-tugas

meliputi

teknis

serta

kesekretariatan,

evaluasi

dan

kesekretariatan,

kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan; h. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dibidang ketahanan

pangan; i. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTB; j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi.

B. Sekretariat Koordinasi

perencanaan

dan

program

badan,

pengkajian

perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum. (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program badan, pengkajian perencanaan dan program pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program badan; b. penyelenggaraan

pengkajian

perencanaan

dan

program

kesekretariatan; c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan

umum.


10

(3) Rincian Tugas Sekretariat a. menyelenggarakan

pengkajian

dan

koordinasi

perencanaan,

program badan; b. menyelenggarakan

pengkajian

perencanaan

dan

program

kesekretariatan; c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan; d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja; e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja; f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian; g. menyelenggarakan

penatausahaan,

kelembagaan

dan

rumah

dan

ketatalaksanaan; h. menyelenggarakan

pengelolaan

urusan

tangga

perlengkapan; i.

menyelenggarakan

penyusunan

pendokumentasian

bahan

perundang-undangan,

rancangan pengelolaan

perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat; j.

menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

k. menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional; l.

menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

m. menyelenggarakan

pengkajian bahan laporan Akuntabilitas

Instansi Pemerintah (LAKIP) badan; n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi.

C. Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur (1) Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan pembinaan bidang kelembagaan dan infrastruktur. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

11

ayat (1) pasal ini, Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan

pengkajian

bahan

kebijakan

teknis

bidang

kelembagaan dan infrastruktur; b. penyelenggaraan fasilitasi bidang kelembagaan dan infrastruktur; (3) Rincian Tugas Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur : a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Kelembagaan

dan Infrastruktur. b. menyelenggarakan

pengkajian bahan kebijakan teknis

operasional pembinaan kelembagaan dan infrastruktur ; c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi bidang kelembagaan

dan infrastruktur; d. menyelenggarakan fasilitasi bidang kelembagaan dan infrastruktur; e. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan bidang kelembagaan

dan infrastruktur; f. menyelenggarakan fasilitasi clan pengembangan kelembagaan dan

infrastruktur; g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan; h. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi clan pelaporan yang

berkaitan dengan tugas Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur; i. menyelenggarakan

koordinasi

dengan

Badan

Koordinasi

Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota; j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

D. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelengarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketersediaan dan penanggulangan kerawanan pangan. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

12

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan

ketersediaan,

pengkajian cadangan

bahan

kebijakan

pangan

dan

teknis

bidang

penanggulangan

kerawanan pangan; b. penyelenggaraan fasilitasi

bidang

ketersediaan,

cadangan

pangan dan kerawanan pangan. (3) Rincian Tugas Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan a. menyelenggarakan

penyusunan

program

kerja

Bidang

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; b. menyelenggarakan

pengkajian

bahan

kebijakan

teknis

operasional pembinaan ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pan gan; c. menyelenggarakan cadangan

pangan

fasilitasi dan

bidang

ketersediaan,,

penanggulangan

kerawanan

pangan; d. menyelenggarakan

koordinasi

penyelenggaraa n

bidang ketersediaan, cadangan pangan

di

dan

penanggulangan kerawanan pangan; e. menyelenggarakan cadangan

pangan

pengembangan dan

ketersediaan,

penanggulangan

ke rawanan

pangan; f. menyelenggarakan

telaahan

staf

sebagai

bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan; g. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; h. menyelenggarakan koordinasi dengan Ba dan Koordinasi Pemerintahan

dan

Pembangunan

W ilayah,

dalam

pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota; Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

13

i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

E. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi peningkatan konsumsi serta keamanan pangan. (2) Dalam menyelenggarakan tugus pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan perencanaan program peningkatan konsumsi dan keamanan pangan; b. penyelenggaraan pengkajian

bahan kebijakan teknis peningkatan

konsumsi dan keamanan pangan; c. penyelenggaraan fasilitasi

peningkatan konsumsi

dan

keamanan pangan; (3) Rincian Tugas Bidang Konsumsi clan Keamanan Pangan a. menyelenggarakan

penyusunan

program

kerja

Bidang

Konsumsi dan Keamanan Pangan; b. menyelenggarakan

pengkajian

bahan

kebijakan

tek nis

pembinaan peningkatan konsumsi clan keamanan pangan; c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi tingkat konsumsi clan keamanan pangan; d. menyelenggarakan fasilitasi tingkat

konsumsi clan

keamanan

pangan; e. menyelenggarakan koordinasi peningkatan konsumsi dan keamanan pangan; f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; g. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

14

berkaitan dengan tugas Bidang Konsumsi clan Keamanan Pangan; h. menyelenggarakan

koordinasi

dengan

Badan

Koordinasi

Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota; i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

F. Bidang Distribusi dan Harga Pangan (1) Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan tekn is dan fasilitasi distribusi dan pengendalian harga pangan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis distribusi

dan pengendalian harga pangan; b. penyelenggaraan fasilitasi distribusi dan pengendalian harga

pangan; c. penyelenggaraan pelayanan informasi pangan dan harga pangan.

(3) Rincian Tugas Bidang Distribusi dan Harga Pangan a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Distribusi dan Harga Pangan; b. menyelenggarakan

pengkajian

bahan

kebijakan

teknis

operasional distribusi clan pengendalian harga pangan; c. menyelenggarakan

pengkajian

sistem

distribusi

dan

pengendalian harga pangan; d. menyelenggarakan

pengkajian

bahan

penyusunan

pedoman

pengembangan distribusi dan pengendalian harga pangan; e. menyelenggarakan fasilitasi dan supervise kegiatan distribusi dan pengendalian harga pangan; f. menyelenggarakan

koordinasi

kegiatan

distribusi

dan


15

pengendalian harga pangan; g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Distribusi dan Harga Pangan; i. menyelenggarakan

koordinasi

dengan

Badan

Koordinasi

Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota; j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Adapun Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 1.


16


17

2.2. Sumberdaya Badan Ketahanan Pangan daerah Provinsi Jawa Barat

Kekuatan Sumberdaya Manusia Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013 sebanyak 70, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai BKPD Berdasarkan Pangkat dan Golongan No

Gol.I

Jenis Kelamin

Gol.II

Gol.III

Gol.IV

a b c d

a

b c d

a

b

c

d

a b c d e

Jumlah

1

Laki-laki

1 0 1 0

8

0 0 1

4

9

4

5

3 1 1 0 0

39

2

Perempuan

0 0 0 0

3

0 0 2

4

7

5

6

4 0 -

0 0

31

Jumlah

1 0 1 0

11

0 0 3

8

16

9

11

9 0 1 0 0

70

Adapun

Kualifikasi

pendidikan

dan

Jenis

Kelamin

adalah

sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin No 1 2

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah

SD

SLTP

SLTA

S1

S2

S3

2 0 2

1 0 1

21 13 34

6 13 20

9 5 14

0 0 0

Jumlah 39 31 70

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan daerah Provinsi Jawa Barat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga penyelenggara urusan Pemerintahan Provinsi di bidang ketahanan pangan mempunyai fungsi sebagai inisiator, fasilitator dan regulator atas penyelenggaraan ketahanan pangan di Jawa Barat sesuai arah kebijakan, strategis dan sasaran ketahan pangan nasional. Sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang ketahanan pangan, Kementerian Pertanian telah menerbitkan


18

Peraturan Menteri Pertanian Nomor Standar

Pelayanan

Minimal

65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang

Bidang

Ketahanan

Pangan

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan bagi Pemerintah Provinsi terdiri atas 4 (empat) jenis pelayanan dasar berikut :

a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan, dengan Idikator Penguatan cadangan pangan sebesar 60% pada tahun 2015. Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.

Definisi Operasional : Tersedianya cadangan pangan pemerintah di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras dan di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras;

b. Distribusi dan Akses Pangan, dengan indikator Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah sebesar 100% pada tahun 2015. Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan dikumpulkan

secara

rutin

atau

periodik

oleh

kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai

yang dipantau dan provinsi

maupun

bahan untuk membuat

analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.


19

Definisi Operasional : Tersedianya data dan Informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/tahunan.

c. Penganekaragaman

dan

Keamanan

Pangan,

dengan

Indikator

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 80% pada tahun 2015. Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang menganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

Definisi Operasional : Dalam rangka meningkatkan keamanan pangan segar maka dilakukan pembinaan dan sertifikasi oleh Lembaga Otoritas Kompetensi Keamamanan Pangan Daerah (OKKPD), sehingga tersedia informasi tentang keamanan pangan khususnya pada produk-produk pangan segar yang tersertifikasi sehingga aman dikonsumsi masyarakat. Hasil pelaksanaaan tugas dan fungsinya OKKPD mengeluarkan sertikat terhadap produk pangan segar dengan kriteria sebagai berikut : 1) Sertifikat Prima Tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. 2) Sertifikat Prima Dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik. 3) Sertifikat Prima Satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.


20

d. Penanganan Kerawanan Pangan, dengan indikator Penanganan daerah rawan pangan sebesar 60% pada tahun 2015. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan factor penyebabnya kerawanan pangan dibagi menjadi dua yaitu Rawan Pangan Kronis dan Transien Rawan Pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami). Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-progam sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani. Adapun

Pencegahan

rawan

pangan

tersebut

dilaksanakan

melalui

pendekatan sebagai berikut : 1. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan melaksanakan 3 kegiatan sebagai berikut : a) Peramalan situasi pangan dan gizi melalui SIDI, termasuk peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi b) Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei khusus atau dari laporan tahunan. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

21

c) Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi perumus kebijakan (forum koordinasi tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi). 2. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability

Atlas)

disusun

pada

periode

3-

5

tahunan

yang

menngambarkan kondisi sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan program 3. Penghitungan

tingkat

kerawanan

dengan

membandingkan

jumlah

penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu: a) Penduduk sangat rawan

< 70% AKG

b) Penduduk pangan resiko sedang

< 70% - 89,9% AKG

c) Penduduk tahan pangan

> 89,9% AKG

Capaian

kinerja

Standar Pelayanan Minimal

Badan

Ketahanan

Pangan

Daerah terhadap

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana

terlihat pada Tabel berikut :


22

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 No

1

Indikator Kinerja

Penguatan Cadangan Pangan (% dan ton)

2

Ketersediaan Informasi

Target

Target

SPM

OPD

(2015)

(2013)

60

Target Rensta OPD

Realisasi Capaian

Ratio Capaian (%)

Tahun ke

Tahun Ke

Tahun Ke

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

125

110

110

120

120

125

272,2

232,2

170,9

217,1

-

247,5

211,1

142,4

180,9

-

100

100

100

100

100

100

100

66,7

66,7

66,7

66,7

-

66,7

66,7

66,7

66,7

-

80

70

-

-

60

65

70

-

-

65,3

77,4

-

-

-

108,8

119,1

-

60

60

40

50

60

70

80

45,4

48,6

63,5

74,3

-

113,5

97,2

105,8

106,1

-

Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%) 3

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)

4

Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)


23

Realisasi capaian indikator kinerja Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2012 sebesar 217,1 %, (sebesar 260,52 Ton Beras) sehingga rasio capaian realisasi terhadap target adalah

sebesar 180,9 %. Realisasi capaian pada Indikator Penguatan

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi pada tahun 2012 Tahun 2015 berdasarkan SPM sebesar 60% atau sebesar 120 Ton beras dari total sebesar 200 ton beras (setara beras), dan sedangkan Target BKPD sebesar 125 %. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang tersisa sebesar 434,18 ton beras, yang tersimpan di Gudang BULOG.

CPPD dimaksudkan untuk

mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan transien maupun kerawaanan pangan kronis di masyarakat. Target Indikator Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan dengan target SPM dan target OPD sebesar 100%, pada Tahun 2012 baru mencapai 66,7% karena dari ketiga komponen Informasi tersebut, baru tersedia Informasi Pasokan dan Harga Pangan, sementara untuk Informasi akses pangan baru dilaksanakan pada Tahun 2013. Indikator kinerja Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, baru dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011, karena Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Jawa Barat baru dibentuk Tahun 2010, melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 501/Kep.236-BKPD/2010 Tanggal 26 Januari 2010 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagai pelaksana Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Jawa Barat, yang berfungsi : - Memberikan sertifikat kepada pelaku usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu seperti Sertifikat Prima 2 dan Prima 3, GAP (Good Agricultural Practice), GHP (Good Handling Practice), GMP (Good Manufacturing Practice - Melakukan audit dalam rangka registrasi pangan hasil pertanian dan melaporkannya ke OKKP-P - Pelayanan registrasi produk pangan segar hasil pertanian - Melakukan pengawasan pangan hasil pertanian pada pelaku usaha.


24

Jumlah sample pangan segar yang di Uji Laboratoriun sampai dengan Tahun 2012 adalah sebanyak 115 sample, dan 89 sample diantaranya bebas residu pestisida dan bahan berbahaya lainnya serta memperoleh sertifikat Prima 2 dan Prima 3. Dengan demikian capaian kinerja Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan adalah sebesar 77,4 % dari target 70%, dengan rasio capaian sebesar 108,8% pada Tahun 2012. Berdasarkan DDRT/SRT bahwa jumlah Desa Rawan Pangan di Jawa Barat adalah sebanyak 2.500 Desa. Sampai dengan Tahun 2012 jumlah Desa sudah diintervensi sebanyak 1.857 Desa, melalui Program Desa mandiri Pangan sebanyak 202 Desa, Lumbung Pangan 697 Desa, Usaha Ekonomi Produktif

(UEP)

778

Desa,

dan

Lingkungan

Bebas

Rawan

Pangan

(Lingbasrangan) sebanyak 180 Desa. Dengan demikian capaian indikator penanganan daerah rawan pangan Tahun 2012 adalah sebesar 74,3 % lebih besar dibandingkan target yaitu 70%, dengan rasio capaian 106,1 %. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan OPD tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas.


25

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Anggaran Pada Tahun ke

Program dan Kegiatan 1 A B

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

Realisasi Anggaran ke

Ratio Realisasi dan anggaran

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

I

II

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3,836,681,160

7,066,315,015

7,456,395,452

7,735,551,612

3,449,194,119

6,446,739,931

7,104,568,539

7,610,402,089

89.90

91.23

95.28

98.38

14,407,193,000

12,489,302,000

16,737,320,638

13,756,054,016

11,129,800,363

11,340,755,519

13,484,299,664

13,200,705,704

77.25

90.80

80.56

95.96

700,000,000

-

-

-

604,112,000

-

-

-

86.30

-

-

-

790,000,000

-

-

-

618,429,000

-

-

-

78.28

-

-

-

-

1,000,000,000

-

-

-

917,298,590

-

-

-

91.73

-

-

-

2,000,000,000

2,325,000,000

2,599,400,000

-

1,992,677,500

2,520,605,000

-

92.48

85.71

96.97

-

-

726,495,000

-

-

449,831,500

-

-

-

61.92

-

Kegiatan Fasilitasi 1

Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat Kegiatan Fasilitasi Konsumsi

2

dan Keamanan Pangan Jawa Barat Kegiatan Fasilitasi

3

Pemanfaatan Pekarangan Rumah Tangga di Desa Rawan Pangan Kegiatan Fasilitasi Keluarga

4

Sadar Gizi (Kadarzi) dan Lingkungan

Bebas

Rawan

1,849,548,600

Pangan (Lingbasrangan) Kegiatan Fasilitasi Percepatan 5

Penganekaragaman Pangan yang

Beragam,

Bergizi,

-

Berimbang, Aman dan Halal


26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kegiatan Fasilitasi Otoritas 6

Kompeten Keamanan Pangan

-

-

750,000,000

-

-

-

333,738,750

-

-

-

44.50

-

-

-

-

1,275,000,000

-

-

-

1,204,925,500

-

-

-

94.50

-

-

-

375,000,000

-

-

-

359,307,500

-

-

-

95.82

848,795,000

-

-

-

705,670,600

-

-

-

83.14

-

-

-

4,500,000,000

-

-

-

3,771,740,000

-

-

-

83.82

-

-

-

-

851,971,200

-

-

-

593,107,982

-

-

-

69.62

-

-

-

-

1,000,965,000

-

-

-

921,055,250

-

-

-

92.02

-

Daerah Kegiatan

Percepatan

Penganekaragaman 7

Konsumsi

Pangan

dan

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP-D) Kegiatan Pilot Project TKPK Prov. 8

Jabar

Penguatan

Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Miskin

Optimalisasi

Melalui Lahan

Pekarangan Kegiatan Fasilitasi 10

Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan Kegiatan Fasilitasi

11

Pengembangan Cadangan Pangan Pemda Prov. Jabar Kegiatan Penanganan Daerah

12

Rawan Program

Pangan

Melalui

Pengembangan

Desa Mandiri Pangan 13

Fasilitasi Pengembangan Demapan


27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kegiatan Pemetaan Daerah 14

Rawan Pangan Tingkat Desa

-

-

1,800,000,000

-

-

-

39,156,250

-

-

-

2.18

-

-

-

-

2,687,667,939

-

-

-

2,678,483,500

-

-

-

99.66

725,000,000

800,000,000

500,000,000

-

683,803,750

708,012,250

414,220,000

-

94.32

88.50

82.84

-

-

-

500,000,000

-

-

-

485,653,400

-

-

-

97.13

-

-

-

-

1,250,000,000

-

-

-

1,175,944,200

-

-

-

94.08

500,000,000

-

-

-

449,886,250

-

-

-

89.98

-

-

-

850,000,000

1,500,000,000

550,000,000

-

650,574,950

1,391,333,000

537,146,000

-

76.54

92.76

97.66

-

-

2,650,000,000

2,700,000,000

-

-

2,634,143,000

2,679,600,000

-

-

99.40

99.24

-

di 26 Kab./Kota Kegiatan 15

Pengembangan

Desa Mandiri Pangan dan Cadangan

Pangan

Pemerintah Prov. Jabar Kegiatan Fasilitasi Distribusi 16

dan Harga Pangan Jawa Barat Kegiatan Fasilitasi

17

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Kegiatan Fasilitasi Lumbung

18

pangan

Masyarakat

dan

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Kegiatan Penyusunan

19

Rencana Induk Ketahanan Pangan Jawa Barat

20

Kegiatan Pengembangan Food Centre Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendampingan

21

Badan Ketahanan Pangan (Tahun 2009 : ABT)


28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kegiatan Fasilitasi Menumbuh 22

kembangkan Infrastruktur dan Kelembagaan Pangan di Jawa

-

558,770,000

-

-

-

-

1,114,027,500

700,000,000

-

-

-

733,000,000

-

-

-

700,000,000

421,240,000

1,586,181,000

-

424,449,000

-

-

-

75.96

-

-

-

1,033,235,000

655,608,150

-

-

92.75

93.66

-

-

-

633,350,000

-

-

-

86.41

100,000,000

-

-

-

89,651,200

-

-

-

89.65

519,710,000

378,002,500

425,276,450

249,644,250

490,107,526

360,269,400

60.75

59.26

94.30

95.31

1,420,667,100

1,564,997,500

1,325,200,000

1,518,036,618

1,508,784,884

1,302,130,510

95.70

95.03

96.41

98.26

750,000,000

539,173,700

1,554,455,638

1,417,633,577

710,260,700

517,073,700

1,513,210,300

1,346,262,670

94.70

95.90

97.35

94.97

163,550,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

159,219,200

49,625,000

49,557,500

43,950,000

97.35

99.25

99.12

87.90

Barat Kegiatan 23

Fasilitasi

Ketahanan

Dewan

Pangan

Jawa

Barat Kegiatan 24

Manajemen dan

Optimalisasi Kelembagaan

Infrastruktur

Pangan

Jawa Barat Kegiatan 25

Penyusunan

Fasilitasi Kebijakan

Kemandirian Pangan Daerah Kegiatan Peningkatan 26

Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kegiatan Penyelenggaraan

27

Administrasi Perkantoran BKPD Prov. Jabar

1,350,118,426

Kegiatan Pengadaan Sarana 28

dan Prasarana dan Jasa Perkantoran Kegiatan Perencanaan,

29

Evaluasi, Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan


29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kegiatan Pemeliharaan 30

Sarana dan Prasarana Kantor

893,667,000

697,480,000

831,670,000

665,150,000

864,106,795

656,401,721

797,485,804

631,713,574

96.69

94.11

95.89

94.97

-

-

250,000,000

200,000,000

-

-

238,840,000

198,504,500

-

-

95.54

99.25

(Thn 2009 :ABT Rp. 200 Juta) Kegiatan Penyusunan dan 31

Penyajian Data dan Informasi/Statistik Kerawanan Pangan


30

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan

Tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum

menyangkut

pertambahan

penduduk,

semakin

menurunnya

sumber daya alam, masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, serta besarnya proporsi penduduk miskin. Jumlah penduduk Jawa Barat cukup besar, pada tahun 2012 sekitar 44,21 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat adalah 1,91% per tahun. Permintaan bahan pangan per kapita juga meningkat didorong oleh meningkatnya pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat. Pada sisi lain, ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang, karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan. Sementara itu, jumlah penduduk miskin yang rentan terhadap masalah kerawananan pangan masih cukup tinggi proporsinya yaitu sebesar 9,98 %. Penyebab utama kerawanan pangan dan kemiskinan adalah keterbatasan keterampilan yang dikuasai, sehingga kesulitan untuk memasuki lapangan kerja, serta keterbatasan aset dan akses terhadap sumber daya untuk mengembangkan usaha. Masalah kemiskinan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena itu harus ada upaya perbaikan dan peningkatan

kemampuan

masyarakat

miskin.

Di

antaranya

melalui

pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan lain lain. Jika upaya tersebut tidak dilakukan, dikhawatirkan masyarakat miskin tersebut akan semakin terpuruk dan semakin menderita. Secara umum potensi dan peluang dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, adalah besarnya jumlah penduduk sebagai pasar produk pangan sekaligus penggerak ekonomi nasional. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi merupakan penunjang bagi efektivitas manajemen pembangunan ketahanan pangan, yang juga menunjang pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

31

Di sisi ketersediaan pangan, selain masih tersedia sumber daya alam yang belum termanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan, juga tersedia teknologi untuk meningkatkan produksi bahan pangan primer maupun olahan. Adapun peluang pengembangan sistem distribusi pangan ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi dan alat transportasi yang apabila didayagunakan dapat membuka keterisolasian daerah terpencil. Di bidang konsumsi, potensi peningkatan juga ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi, kegiatan promosi dan advokasi, serta dukungan organisasi masyarakat sebagai infrastruktur sosial yang membantu proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat. Dengan jumlah penduduk sekitar 44,21 juta jiwa pada tahun 2012 dan terus bertambah 1,91 persen per tahun, maka Jawa Barat merupakan potensi pasar yang sangat besar. Penduduk ini juga merupakan agen pelaku usaha di bidang pangan yang menggerakkan perkonomian daerah maupun nasional. Sebagian besar PDB (Produk Domestik Bruto) setelah periode krisis dibangkitkan dari konsumsi domestik lebih dari 65 persen dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kegiatan ekonomi

pangan

masyarakat

memiliki

peran

penting

dalam

mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan rekayasa teknologi informatika untuk pengembangan sistem dan jaringan data dan informasi sangat menunjang dalam pemantapan ketahanan pangan. Informasi yang di susun di antaranya mengenai peta-peta produksi, distribusi, konsumsi, dan sistem deteksi dini kerawanan pangan yang terkoneksi antar daerah dan dengan pusat.


32

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi A. Ketersediaan Pangan Untuk mengetahui Tingkat ketersediaan pangan berdasarkan komposisi kalori dan protein digunakan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang merupakan acuan kuantitatif kebutuhan energi bagi setiap individu agar mampu menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia, dalam satuan rata-rata perkapita perhari untuk ketersediaan energi sebesar 2.150 kkal dan protein 57 gram. Kondisi dan perkembangan pencapaian ketersediaan pangan dari tahun 2010 s.d 2012 berdasarkan Neraca Bahan Makanan, adalah sebagai berikut : a) Ketersediaan Energi Tahun 2012 adalah sebesar 2.561 kkal/kapita/ hari

terjadi penurunan sebesar 60 kkal/kapita/hari ( -2,29%)

dibandingkan Tahun 2010 yang mencapai 2.621 kkal/kapita/hari. Perkembangan rata-rata setiap tahun selama kurun waktu Tahun 20102012 adalah sebesar -1,00 %.

Tabel 5 Ketersediaan Energi kkal/kapita/tahun Penduduk Jawa Barat Tahun 2010-2012 No

Komoditi

1

Padi-padian

2

Makanan Berpati

3

Gula

4

Buah Biji Berminyak

5

Buah-buahan

2010

2011

2012

1,847

1,814

1,740

191

191

193

54

50

52

131

175

133

68

94

77


33

No

Komoditi

2010

2011

2012

6

Sayur-sayuran

62

61

59

7

Daging

64

101

112

8

Telur

27

17

16

9

Susu

9

10

9

10

Ikan

45

48

49

11

Minyak& lemak

125

176

120

2,621

2,738

2,561

Jumlah Total Sumber : BKPD Prov. Jabar

b) Ketersediaan

Protein

Tahun

2012

adalah

sebesar

78.83

gram/kapita/hari terjadi penurunan sebesar 14,02 gram/kapita/hari (-15,1%)

dibandingkan

Tahun

2010

yang

mencapai

92,85

gram/kapita/hari. Perkembangan rata-rata setiap tahun selama kurun waktu Tahun 2010-2012 adalah sebesar -7,72 %.

Tabel 6 Ketersediaan Protein Jawa Barat Tahun 2010-2012 No

Komoditi

1

Padi-padian

2

Makanan Berpati

3

Gula

4

2010

2011

2012

42.87

45.07

43.25

1.33

1.33

1.34

30

0.04

0.04

Buah Biji Berminyak

2.85

12.83

11.98

5

Buah-buahan

0.73

1.05

0.85

6

Sayur-sayuran

3.29

3.45

3.29

7

Daging

4.47

6.88

7.59

8

Telur

1.18

1.25

1.21

9

Susu

0.45

0.51

0.48

10

Ikan

5.66

8.57

8.78

11

Minyak& lemak

0.02

0.08

0.02

92.85

81.06

78.83

Jumlah Total


34

Untuk memenuhi ketersediaan pangan tersebut, pada beberapa komoditas terjadi keluar masuk dan masih harus dipasok dari luar daerah atau bahkan impor. Komoditas pangan yang berasal dari luar daerah yang masuk ke Jawa Barat Tahun 2012, adalah Beras sebanyak 22,258 ton, Tepung Gandum 680,535 ton, Tepung Sagu 1,899 ton, Gula pasir 70,534 ton, Kedelai 412,939 ton, Daging Sapi 18,566 ton, Ikan 375,524 ton dan Minyak Sawit 274,488 ton. Masih

tergantungnya

ketersediaan

pangan

Jawa

Barat

menunjukkan bahwa semakin terbatasnya kapasitas produksi pangan di Jawa Barat antara lain disebabkan : (i) Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian; (ii) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan; (iii) semakin terbatas dan tidak pastinya penyediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan; (iv) rusaknya sekitar 30 persen prasarana pengairan; (v) persaingan pemanfaatan sumber daya air dengan sektor industri dan pemukiman; (vi) tidak adanya jaminan pasokan dan harga gas untuk memproduksi pupuk yang cukup; (vii) tidak terealisasinya harga eceran

tertinggi

pupuk

bersubsidi;

permodalan di pedesaan dan

(viii)

terbatasnya

fasilitas

meningkatnya suku bunga kredit

ketahanan pangan (KKP) rata-rata 2 %; (ix) lambatnya penerapan tekonologi

akibat

kurangnya

insentif

ekonomi;

(x)

rendahnya

kemampuan mengelola cadangan pangan; (xi) adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak; (xii) anomali iklim dan menurunnya kualitas lingkungan.

B. Distribusi Pangan Sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar daerah dan antar musim merupakan tantangan dalam menjamin distribusi pangan agar tetap lancar


35

sampai ke seluruh wilayah konsumen sepanjang waktu. Pada banyak daerah kepedulian dan kemampuan mengelola kelancaran distribusi masih terbatas, sehingga sering terjadi ketidakstabilan pasokan dan harga pangan, yang berdampak pada gangguan ketahanan pangan di daerah bersangkutan. Masalah dan tantangan dalam subsistem distribusi

pangan

mencakup

terbatasnya prasarana dan sarana

perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil,

keterbatasan

sarana

dan

kelembagaan

pasar,

banyak

pungutan resmi dan tidak resmi, gangguan keamanan serta pengaturan dan kebijakan. Masih terdapatnya daerah-daerah terpencil terutama di Jawa Barat bagian selatan, menyebabkan pasokan pangan sering mengalami hambatan. Tantangan yang harus diantisipasi adalah, mengembangkan prasarana dan sarana distribusi pangan dan hasil pertanian ke seluruh wilayah agar tidak terjadi kelangkaan pasokan. Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan harga secara signifikan di sentra produksi pada saat panen, sebaliknya meningkatkan harga secara tajam pada musim paceklik. Di samping itu, masih terdapat kelembagaan pemasaran yang dikuasai kelompok-kelmpok tertentu, sehingga tidak memberikan sistem yang adil di antara para pelakunya. Sistem pemerintahan otonomi telah mendorong setiap pemerintahan daerah meningkatkan pendapatan asli daerah, yang berdampak pada meningkatnya pos-pos pungutan atau retribusi di sepanjang jalur distribusi dan pemasaran, oleh berbagai tingkat pemerintahan, baik resmi maupun tidak resmi. Berbagai pungutan tersebut telah mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi pada berbagai produk pangan.


36

Masalah keamanan jalur distribusi pada saat ini masih menjadi hambatan yang cukup memprihatinkan. Berbagai tindak kriminal, seperti pencurian dan perampokan masih terus berlangsung di jalur distribusi darat maupun laut, sehingga para pelaku usaha harus menambah biaya untuk tambahan tenaga pengamanan, atau seringkali mengalami kerugian karena kehilangan barang. Beban ini tentunya akan diteruskan kepada konsumen, sehingga biaya yang harus dibayar semakin bertambah. Penurunan pungutan dan perlindungan sistem distribusi dari tindak kriminal merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kebijakan yang terkait dengan distribusi pangan dimaksudkan untuk memperlancar

pasokan

dan

memfasilitasi

keterjangkauan

masyarakat, sekaligus memproteksi sistem ekonomi dalam negeri/ daerah dari persaingan yang kurang menguntungkan khususnya tekanan perdagangan

global.

Dalam

merumuskan

kebijakan

tersebut,

pemerintah perlu mengembangkan strategi dengan justifikasi yang tepat,

sehingga

tidak

bertentangan

dengan

kaidah

organisasi

perdagangan internasional yang telah disepakati. Beberapa kiat kebijakan yang telah diterapkan oleh Indonesia antara lain: konsep strategic product (SP) untuk beras, jagung, kedelai, gula. Sebagai justifikasi untuk menerapkan instrumen khusus antara lain : (a) penyesuaian tarif bea masuk; (b) penerapan hambatan non tariff (tataniaga, karantina, termasuk pelarangan impor beras pada periode tertentu; (c) pemberian subsidi pupuk; (d) penetapan harga pembelian pemerintah/HPP. Kebijakan tersebut akan mendapat tantangan dari negara lain yang merasa dirugikan kepentingannya, sehingga perlu secara terus menerus dilakukan pengkajian dan evaluasi guna menyempurnakan kebijakan perdagangan yang berlaku.

C. Konsumsi Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai Komitmen yang tinggi dalam meningkatkan Konsumsi Masyarakat yang beragam,


37

berigizi seimbang, aman dan halal, yang merupakan salah satu tujuan dari Pembangunan Ketahanan Pangan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 60 Tahun 2010, tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal, dan ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Gubernur tanggal 15 Juli 2011 kepada Bupati/Walikota untuk melakukan gerakan penurunan Konsumsi beras yang lebih dikenal dengan “One Day No Rice” Gerakan yang di lingkungan Pemerintah Jawa Barat disebut juga “Poe Rebo Teu Ngejo” karena dilaksanakan setiap hari Rabu, memberikan dampak

yang signifikan terhadap Konsumsi beras

masyarakat Jawa Barat yang mengalami penurunan dari 105,85kg/tahun pada tahun 2010 menjadi 90,59 kg/kap/tahun pada tahun 2012. Walaupun demikian, penurunan konsumsi beras tersebut belum diikuti dengan peningkatan konsumsi pangan lokal seperti Jagung, Umbi-umbian, Sukun, Talas dan lain-lain, sehingga berdampak pada Skor Pola Pangan Harapan Jawa Barat yang masih jauh dari skor ideal sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 7 Pola Pangan Harapan Penduduk Jawa Barat Tahun 2010-2012 No.

Kel. Pangan

2010

2011

2012

Ideal

1.

Padi-padian

25

25

25

25.0

2.

Umbi-umbian

0,9

1

0,7

2.5

3.

Pangan Hewani

16,6

17,3

16

24.0

4.

Minyak dan Lemak

4,9

4,8

5,1

5.0

5.

Buah / Biji Berminyak

0,3

0,3

0,3

1.0

6.

Kacang-kacangan

6,1

5,9

5,9

10.0

7.

Gula

1,3

1,2

1

2.5

8.

Sayuran dan Buah

17,6

18

16,3

30.0

9.

Lain-lain

0

0

0

0

72,7

73,5

70,2

100.0

Total


38

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai PPH Ideal, perlu upaya-upaya untuk meningkatkan konsumsi Umbi-umbian sebesar 1,8 point, pangan hewani 8 point, kacang-kacangan 4,1 point serta Sayur dan buah sebesar 13,7 point. Sementara

di

bandingkan

dengan

Skor

PPH

Nasional,

perkembangan Skor PPH Jawa Barat selama lima tahun terakhir masih di bawah rata-rata Nasional sebagaimana terlihat pada Gambar berikut ini.

Pola Pangan Harapan 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62

2007

2008

2009

2010

2011

2012

PPH Jabar

78.7

76.4

70.7

72.7

73.5

70.2

PPH Nasional

82.8

81.9

75.7

77.5

77.3

75.4

Gambar 2 Grafik Skor Pola Pangan Harapan Jawa Barat dan Nasional

Rendahnya skor PPH Jawa Barat tersebut disebabkan: (i) besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan kemampuan akses pangan rendah; (ii) rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat

terhadap

diversifikasi

pangan

dan

gizi;

(iii)

masih

dominannya konsumsi sumber energi karbohidrat yang berasal dari beras;


39

D. Kerawanan Pangan Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu

untuk

memenuhi

standar

kebutuhan

fisiologis

bagi

pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena : (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga, (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Penduduk miskin memiliki resiko tinggi dan rentan terhadap kerawanan pangan, karena

Kerawanan pangan sangat dipengaruhi

oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pengeluarannya. Data BPS 2012 seperti terlihat pada Tabel 8 menunjukkan bahwa berdasarkan pengeluaran perkapita dan pengeluaran pangsa pangan di atas 60 %, kondisi Ketahanan Pangan penduduk Jawa Barat dikategorikan sebagai berikut : - Tahan Pangan 34,59% - Rentan Pangan 37,94% - Kurang Pangan 14,49% - Rawan Pangan 13,02% Isu-isu sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dapat di identifikasi sebagaimana terlihat pada Tabel 8.


40

Tabel 8. Kondisi Ketahanan Pangan Penduduk Jawa Barat (%) Kabupaten/ Kota (1) Kab Bogor

Tahan Pangan (2) 36,17

Keadaan Pangan Rentan Kurang Pangan Pangan (3) (4) 37,63 13,51

Rawan Pangan (5) 12,69

Kab Sukabumi

25,09

50,39

10,25

14,27

Kab Cianjur

18,98

55,23

5,51

20,29

Kab Bandung

38,63

34,66

16,01

10,70

Kab Garut

23,96

38,06

13,33

24,66

Kab Tasikmalaya

21,73

46,48

10,47

21,32

Kab Ciamis

33,67

51,13

6,43

8,78

Kab Kuningan

26,42

52,83

7,11

13,64

Kab Cirebon

25,96

52,85

9,20

11,98

Kab Majalengka

28,11

48,19

9,30

14,40

Kab Sumedang

30,89

52,02

5,69

11,40

Kab Indramayu

25,21

56,01

5,69

13,09

Kab Subang

32,74

44,55

9,32

13,39

Kab Purwakarta

39,54

45,08

9,08

6,30

Kab Karawang

38,87

40,14

9,97

11,02

Kab Bekasi

40,42

25,44

22,43

11,71

Kab Bandung Barat

23,39

34,08

16,22

26,31

Kota Bogor

47,90

24,45

19,07

8,58

Kota Sukabumi

42,34

30,51

14,56

12,58

Kota Bandung

55,90

15,13

21,68

7,29

Kota Cirebon

42,98

18,80

26,88

11,34

Kota Bekasi

42,15

13,50

38,69

5,66

Kota Depok

57,44

12,39

25,62

4,55

Kota Cimahi

49,37

21,18

23,66

5,79

Kota Tasikmalaya

38,25

31,94

13,04

16,77

Kota Banjar

35,96

39,30

12,79

11,95

Total

34,59

37,94

14,45

13,02


41

Tabel 9. Isue-isue Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Aspek Kajian

Kondisi Saat ini

1

2

Ketersediaan

Ketersediaan Energi dan protein selama tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan. Energi turun 1%/tahun, Protein turun 7,72/tahun

Standar yang Digunakan 3 NBM

Internal 4 Tersedianya alokasi untuk peningkatan produksi pangan lokal

Faktor yang Mempengaruhi Eksternal 5 - Kebutuhan pangan terus meningkat - Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian - Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan - Lambatnya penerapan tekonologi akibat kurangnya insentif ekonomi;

Permasalahan Pelayanan OPD 6 Untuk memenuhi ketersediaan energi 2.000 kkal dan protein 57 gr/kapita/hari masih tergantung pada pangan impor/luar daerah Lemahnya koordinasi lintas sektor

- Anomali iklim dan menurunnya kualitas lingkungan

Distribusi Harga Pangan

Distibusi belum berjalan secara efisien yang menyebabkan terjadinya ketidak stabilan harga pangan

Sistem pasar pangan yang belum efektif

- Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil

Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan

- Berbagai pungutan telah mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi pada berbagai produk pangan

Lemahnya koordinasi lintas sektor


42

1

2

3

Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kualitas konsumsi masyarakat masih rendah, skor PPH 70,2 poin

BPS

Kerawanan Pangan

Tingginya Prosentase Penduduk rawan pangan 13,02%

BPS

4

5

Terbatasnya diversifikasi pangan

-

Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang bergizi berimbang, aman dan halal

Terbatasnya produksi pangan lokal

-

Budaya masyarakat “belum makan bila tidak makan nasi”

Belum terdatanya penduduk rawan pangan

- Rendahnya daya beli masyarakat - Tingginya pangsa pengeluaran pangan (lebih dari 60%)

6 penganekaragam pangan belum optimal



43

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam mewujudkan Visi Jawa Barat yaitu ”Maju dan Sejahtera untuk Semua”, Badan Ketahanan Pangan mempunyai peranan yang strategis dengan mengemban misi ke pertama dan kedua. Misi pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu sasarannya adalah Pemenuhan hak dasar manusia. Pemenuhan hak dasar manusia adalah hal mendasar yang menjadi kewajiban dari Pemerintah Jawa Barat, karena pada hakekatnya Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kehidupan dasar dari warganya berlangsung dengan baik. Salah satu hak dasar tersebut adalah pemenuhan pangan yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Jawa Barat, yang diimplementasikan melalui program-program yang mendukung bagi terwujudnya Jawa Barat Bebas Rawan Pangan. Misi ke dua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan, salah satu sasarannya adalah memperkuat pembangunan ekonomi perdesaan dan regional. Pembangunan ekonomi perdesaan mensyaratkan kombinasi pendekatan antara proses pemberdayaan masyarakat dengan dukungan intervensi oleh pemerintah. Pemberdayaan dilaksanakan dengan sasaran

kaum

miskin

yang

aktif

secara

ekonomis,

untuk

meningkatkan kemampuan dan keterampilannya merencanakan dan melaksanakan usaha ekonomi produktif. Dukungan pemerintah selain dalam bentuk akses terhadap prasarana dan sarana (lahan, pasar, informasi, sumber permodalan dan lain- lain) yang lebih memadai, juga kebijakan penunjangnya seperti perdagangan dan subsidi. Pada tahap berikutnya, dilakukan penumbuhan kewirausahaan, peningkatan skala ekonomi komersial, peningkatan akses pasar, pemberian insentif dan akses terhadap informasi yang bermanfaat. Oleh sebab itu pembangunan ketahanan pangan yang berbasis pedesaan diyakini merupakan salah satu jalan utama untuk mengatasi masalah kemiskinan, khususnya yang sebagian besar berada di perdesaan.


44

Tabel 10. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Visi : ”JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA” No

Misi

Faktor

Permasalahan Pelayanan OPD Penghambat

Pendorong

Misi 1. Membangun Masyarakat yang Tingginya penduduk Berkualitas dan Beradaya Saing pangan 13,02 %. Sasaran : Jawa Barat Bebas Rawan Pangan

Rendahnya sektor

rawan Tingginya prosentase penduduk miskin Program-program dengan kemampuan daya beli yang Pengentasan Kemiskinan rendah Terbentuknya Dewan koordinasi lintas Ketahanan Pangan

Misi 2. Membangun Perekonomian yang Rendahnya kesejahteraan petani Tidak stabilnya harga pangan di tingkat Adanya program Kokoh dan Berkeadilan, peningkatan usaha sebagai pelaku produksi pangan. petani ekonomi produktif di Sasaran : pedesaan Memperkuat pembangunan ekonomi perdesaan dan regional


45

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Kabupaten/Kota, dapat disusun faktor-faktor baik yang bersifat

menghambat

mempengaruhi

maupun

permasalahan

yang

bersifat

pelayanan

mendorong

Badan

yang

Ketahanan

akan

Pangan

sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :


46

Tabel 11.

Permasalahan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan berdasarkan Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.

Sebagai Faktor

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Pemasalahan Pelayanan BKPD

1.

Makin berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan minimal 1 % setiap tahun

Tingginya prosentase penduduk rawan pangan (13,02 %)

Penghambat Belum teridentifikasinya Rawan Pangan

Penduduk

Pendorong Adanya Data Kemiskinan hasil PPLS, by name by addres

2.

Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 % diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati, sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3

Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras, dengan rata-rata konsumsi per tahun sebesar 90,59 Kg/kapita

Budaya masyarakat yang mengganggap ”belum makan bila belum makan nasi” Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan

Berkembangnya teknologi pembuatan beras analog

3.

Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat

Belum efektifnya pola distribusi pangan yang menyebabkan tidak stabilnya harga pangan

Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan

4.

Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumsi. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Masih ditemukannya ketidakamanan pangan

Rendahnya kepedulian produsen dalam menghasilkan produk pangan yang aman Lemahnya koordinasi antara pemerintah di berbagai tingkatan pemerintah

5

kasus

Sering terjadi ketidak sinambungan antara program pemerintah dengan program di daerah

Telah terbitnya SK Gub Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 60 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganeka-ragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Terpantaunya Informasi pasokan dan harga pangan secara periodik

Telah dibentuk Otoritas Keamanan Pangan Daerah

Kompetensi

Telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat


47

Tabel 12. Permasalahan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan berdasarkan Renstra OPD Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No. 1. 2.

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Pemasalahan Pelayanan BKPD

Tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras Stabilitas harga dan pasokan pangan sebesar 90% pada tahun 2015

Belum fektifnya pola distribusi pangan yang menyebabkan tidak stabilnya harga pangan

3.

Meningkatnya Penganekaragaman pangan untuk mencapai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90% pada tahun 2015

Rendahnya kualitas konsumsi masyarakat (skor PPH 70,2) dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras (90,59 Kg/kapita/tahun)

4.

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 80% pada tahun 2015

Masih ditemukannya ketidakamanan pangan

5

Tertanganinya daerah rawan pangan sebesar 60% pada tahun 2015.

Tingginya prosentase penduduk rawan pangan (13,02 %)

kasus

Sebagai Faktor Penghambat Pendorong Belum semua kabupaten kota Pemerintah Provinsi bekerjasaa dengan bulog menyediakan cadangan pangan telah menyediakan CPPD, stok sampai Tahun pemerintah 2012 sebesar 434,2 ton Kelembagaan pemasaran hasil-hasil Terpantaunya Informasi pasokan dan harga pangan belum berperan optimal sebagai pangan secara periodik penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan Budaya masyarakat yang mengganggap Berkembangnya teknologi informasi dan ”belum makan bila belum makan nasi” komunikasi Rendahnya pengetahuan masyarakat Telah terbitnya SK Gub Peraturan Gubernur tentang diversifikasi pangan Jawa Barat No. 60 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganeka-ragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Rendahnya kepedulian produsen dalam Telah dibentuk Otoritas Kompetensi Keamanan menghasilkan produk pangan yang aman Pangan Daerah Belum teridentifikasinya Penduduk Rawan Pangan

Adanya Data Kemiskinan hasil PPLS, by name by addres


48

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memilki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan

rencana

tata

ruang

wilayah

ditujukan

untuk

mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Ketahanan Pangan. Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdapat beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sebagai berikut :

Tabel 13. Permasalahan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Telaahan Tata

Ruang

Wilayah

beserta

Faktor

Penghambat

dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya No

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPD Pengembangan Desa Masih tingginya tingkat Mandiri Pangan kerawanan pangan di Jawa Barat

Faktor Penghambat Tidak semua Kabupaten/kota memiliki data Desa rawan Pangan

Pendorong Dukungan Anggaran yang bersumber dari APBN


49

Tabel 14. Permasalahan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD

No

Faktor Penghambat Pendorong

Permasalahan Pelayanan

1.

Kondisi iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dapat mengakibatkan terjadinya gagal panen yang menimbulkan kondisi Rawan Pangan

Belum semua Desa memiliki lumbung pangan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya Rawan Pangan

Belum terdatanya limbung pangan yang dibangun oleh masyarakat

Dukungan Anggaran yang bersumber dari APBN

2.

Banyaknya daerah ”Rawan Bencana Alam”

Lambannya antisipasi dalam penyaluran bantuan pangan terhadap korban bencana alam

Terbenturnya birokrasi dalam penyaluran cadangan pangan

Tersedianya cadangan pangan pemerintah dalam jumlah yang cukup

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Metode penetapan isu-isu strategis pelayanan Badan Ketahanan Pangan dilakukan dengan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut : a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan seperti pada Tabel berikut :

Tabel 15. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis No.

Kriteria

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian

Bobot

20

sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 2. Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD

10

3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik

20

4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah

10

5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani

15

6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

25

Total

100


50

b. Dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 16. Nilai Skala Kriteria Nilai Skala ke-

No

Isu Strategis

1.

Ketersediaan pangan masih tergantung pada

Total

1

2

3

4

5

6

20

5

20

10

5

10

70

pangan

20

10

20

10

10

20

90

masyarakat

20

10

10

5

10

10

75

pangan impor/luar daerah 2.

Rendahnya

kualitas

konsumsi

masyarakat Jawa Barat (skor PPH 70,2) 3

Tingginya terhadap

ketergantungan pangan

pokok

beras

(90,56

Kg/kapita/tahun) 4.

Lemahnya akses pangan masyarakat

20

10

20

10

10

25

95

5.

Fluktuasi Harga

15

5

20

10

10

20

80

6.

Tingginya prosentase penduduk rawan pangan

20

10

20

5

5

20

80

(13,02%) 7.


20

10

20

5

10

20

85

8.

Masih ditemukannya kasus ketidakamanan

15

10

15

5

10

15

70

pangan

c. Selanjutnya dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dan disusun sesuai dengan peringkat tertinggi , sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 17. Rata-rata Skor Isu-isu Strategis No.

Isu-Isu Strategis

1. Lemahnya akses pangan masyarakat 2. Rendahnya kualitas konsumsi pangan masyarakat Jawa Barat (skor PPH 70,2) 3. Lemahnya koordinasi lintas sektor 4. Tingginya prosentase penduduk rawan pangan (13,02%) 5. Fluktuasi Harga 6. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras (94,33 Kg/kapita/tahun) 7. Ketersediaan pangan masih tergantung pada pangan impor/luar daerah 8. Masih ditemukannya kasus ketidakamanan pangan

Total Skor 95 90

Rata-rata Skor 15,83 15,00

85 80 80 75

14,17 13,33 13,33 12,50

70

11,67

70

11,67


51

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Misi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Jawa Barat yaitu “Maju dan Sejahtera untuk Semua”, serta mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Ketahanan Pangan di Jawa Barat, maka Visi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013 – 2018 adalah : “Menjadi Institusi Andal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan“

Arti dari visi tersebut adalah bahwa Badan Ketahanan Pangan berkeinginan

menjadi institusi yang memiliki kekuatan, kemampuan dan

komitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang cukup baik kualitas maupun kuantitas secara terus menerus setiap waktu diseluruh pelosok wilayah Jawa Barat. Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan 4 Misi Badan Ketahanan

Pangan

Daerah

Provinsi

Jawa

Barat,

yang

didalamnya

mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, yaitu : 1) Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi Lintas Sektor 2) Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan masyarakat, Berbasis Potensi Lokal 3) Meningkatkan Penangangan Daerah rawan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat 4) Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan.


52

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Ketahanan Pangan 1. Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi Lintas Sektor Tujuan : Meningkatkan Kemudahan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Sasaran : a. Menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energy dan protein masyarakat Jawa Barat, energy sebesar 2.700 kkal/kapita /hari dan protein sebesar 80 gram/kapita/hari pada Tahun 2018. b. Mempertahankan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) minimal sebesar 400 ton setiap tahun, serta cadangan pangan masyakat sebanyak 2.500 lumbung pada Tahun 2018. c. Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan strategis (CV > 10%). d. Terjaganya stabilitas harga Gabah di tingkat petani,

minimal sama

dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). e. Tersedianya Informasi pasokan, harga dan akses pangan untuk 10 komoditas pangan di 26 Kab/Kota. 2. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat, Berbasis Sumber Daya Lokal Tujuan : Memenuhi konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal. Sasaran : a. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.150 kkal/hari dan protein sebesar 57 gram/hari. b. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 80 pada Tahun 2018. c. Menurunnya konsumsi beras menjadi 83 Kg/kapita/tahun pada Tahun 2018, diiringi dengan peningkatan konsumsi pangan lokal. d. Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat sebesar 90% pada Tahun 2018.


53

3. Meningkatkan Penangangan Daerah rawan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Tujuan

: Menurunkan Penduduk Rawan Pangan

Sasaran : Tertanganinya 813 Desa Rawan Pangan sampai dengan Tahun 2018.

4. Meningkatkan Dukungan Manajemen

dan Kelembagaan Ketahanan

Pangan Tujuan : Memperkuat Kelembagaan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Penyelenggaran Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Sasaran : a. Meningkatkan koordinasikan antar tingkat pemerintahan melalui Rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan minimal 2 kali dalam setahun. b. Meningkatnya system pelayanan dan kesekretariatan untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam mendukung pelaksanaan tuga pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan daerah Provinsi Jawa Barat. c. Meningkatnya

kapasitas, kompetensi dan disiplin

aparatur, ditandai

dengan meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti diklat serta menurunnya tingkat pelanggaran disiplin. d. Meningkatnya system pelaporan yang ditandainya ketepan waktu penyampaian laporan-laporan.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut, sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini :


54

Tabel 18. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD No 1

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan Kemudahan dan Kemampuan Masyarakat Untuk Mengakses Pangan

Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup

Memenuhi konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal

Ketersediaan Enegi (kkal/kapita/hari)

Meningkatnya Penganekaragam an Konsumsi Pangan

Target Kinerja Sasaran (%) Pada Tahun Ke 1 2 3 4 5 2.200

2.200

2.300

2.400

2.400

57

59

60

62

63

200 ton

200 ton

200 ton

200 ton

200 ton

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Harga Gabah di Tingkat Petani sesuai HPP

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)

1.800

1.800

2.000

2.000

2.150

Konsumsi Protein (kkal/kapita/hari)

50

50

52

52

52

Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

72

74

76

78

80

Menurunnya Konsumsi Beras (Kg/kapita/th) Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan *)

90

88

85

84

83

85 %

90 %

90 %

90 %

90 %

Ketersediaan Protein (gr/kapita/hari) Penguatan Cadangan Pangan *) Pangan terdistribusikan secara merata ke setiap daerah

2

Indikator Sasaran

Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan *) Stabilitasi Harga Pangan Pokok <10%)


55

No 3

4

Target Kinerja Sasaran (%) Pada Tahun Ke 1 2 3 4 5

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Menurunkan penduduk rawan pangan

Tertanganinya 813 Desa Rawan Pangan

Penanganan Daerah Rawan Pangan *)

70%

75%

80 %

85 %

90 %

Tertanganinya Desa Rawan Pangan

560

410

260

110

107

Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan Advokasi Dewan Ketahanan Pangan (Kab/Kota) Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Jumlah aparatur yang mengikuti diklat

2 kali

4 kali

6 kali

8 kali

10 kali

6

12

18

24

27

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5

10

15

20

25

80 %

85 %

90 %

95 %

95 %

Memperkuat Kelembagaan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Penyelenggaran Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan

Meningkatnya peran dan fungsi Kelembagaan Ketahanan Pangan

Meningkatnya system pelayanan dan kesekretariatan

Meningkatnya kapasitas, kompetensi dan disiplin aparatur. Meningkatnya Efektivitas Pelaporan

Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan


56

4.3. Strategi dan Kebijakan 1. Memantapkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi Lintas Sektor Strategi : Akses pangan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, distribusi pangan serta kemampuan daya beli masyarakat. Oleh karena itu Koordinasi lintas sector melalui peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan sangat diperlukan untuk : - Meningkatkan kapasitas produksi pangan melalui penetapan lahan abadi untuk produksi pangan dalam rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan kualitas lingkungan serta sumberdaya lahan dan air. - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi dan perdagangan pangan melalui pengembangan infrastruktur distribusi, pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar daerah serta membuka daerah yang terisolir, pengembangan sistem informasi pasar, dan penguatan lembaga pemasaran daerah, - Menjaga Stabilitas Harga Pangan, melalui peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, pengembangan sistem tunda jual , pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga dan stok minimal bulanan.

Kebijakan : a. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. b. Pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah pada komoditas pangan strategis. c. Pengembangan Buffer Stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis.


57

2. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat, Berbasis Sumber Daya Lokal Strategi : - Peningkatan Skor PPH melalui promosi konsumsi pangan lokal (umbiumbian), sayuran dan buah-buahan, serta pangan hewani. - Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui pengkajian berbagai teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya - Peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin yang terintegrasi dengan program penanggulangan kemiskinan dan keluarga berencana, dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro (kurang vitamin dan mineral) yang diprioritas pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya; - Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Kebijakan : a. Penetapan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai salah satu indiaktor keberhasilan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018. b. Implementasi Peraturan Guberur No. 60 TH 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Lokal c. Penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma dalam pengawasan dan pemantauan tumbuh kembang anak serta tindak lanjut (rujukan) masalah gizi buruk; d. Optimalisasi Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor 501/Kep.236-BKPD/2010 Tahun Badan

Ketahanan

Pangan

Daerah

Gubernur Jawa Barat

2010 tentang Penunjukan sebagai

pelaksana

Otoritas

Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Jawa Barat


58

3. Meningkatkan

Penanganan

Daerah

Rawan

Pangan

Melalui

Pemberdayaan Masyarakat Strategi : - Meningkatkan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai. - Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran

serta

masyarakat

dalam

pemenuhan

pangan

sebagai

implementasi Pemenuhan hak atas pangan. Kebijakan : a. Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 465.05/Kep 367BPMPD/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan b. Pembangunan Sistem aplikasi KM 0 Pro Poor sbg rujukan penanganan kemiskinan berdasarkan pendekatan by name by address by picture 4. Meningkatkan Dukungan Manajemen

dan Kelembagaan Ketahanan

Pangan Strategi : a. Meningkatkan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan b. Meningkatkan

kapasitas Sumberdaya

Badan Ketahanan Pangan

Daerah Provinsi Jawa Barat Kebijakan : a. Peningkatan fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan b. Penerapan Reward and punishment


59

Tabel 19. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI : “Menjadi Institusi Andal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

yang Berkelanjutan“ MISI I Memantapkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi

Lintas Sektor Tujuan Meningkatkan Kemudahan dan Kemampuan Masyarakat Untuk Mengakses Pangan

Sasaran Strategi Kebijakan Tersedianya - Meningkatkan kapasitas - Implementasi Peraturan Daerah pangan dalam produksi pangan melalui Provinsi Jawa Barat Nomor 27 jumlah yang penetapan lahan abadi Tahun 2010 tentang cukup untuk produksi pangan Perlindungan Lahan Pertanian dalam rencana tata ruang Pangan Berkelanjutan. wilayah dan meningkatkan kualitas lingkungan serta sumberdaya lahan dan air. Pangan - Meningkatkan efektivitas terdistribusikan dan efisiensi distribusi dan secara merata ke perdagangan pangan setiap daerah melalui pengembangan infrastruktur distribusi, pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar daerah serta membuka daerah yang terisolir, pengembangan sistem informasi pasar, dan penguatan lembaga pemasaran daerah,

Pengembangan Gudang

Sistem

Resi

- Menjaga Stabilitas Harga - Pengembangan Buffer stock Pangan, melalui Management (pembelian oleh peningkatan peranan pemerintah pada waktu panen Lembaga pembeli gabah dan operasi pasar pada waktu dan Lembaga usaha paceklik) pada komoditas ekonomi pedesaan, pangan strategis. pengembangan sistem tunda jual , pengembangan - Penetapan Harga Pembelian sistem informasi dan Pemerintah (HPP) monitoring produksi, konsumsi, harga dan stok minimal bulanan


60

MISI II Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat, Berbasis Sumber Daya Lokal Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan -

Memenuhi

Meningkatnya

- Peningkatan Skor Pola Pangan - Penetapan Pola Pangan Harapan

konsumsi pangan

Penganekaragaman

Harapan (PPH) melalui promosi

(PPH) sebagai salah satu indikator

masyarakat yang

Konsumsi Pangan

konsumsi

(umbi-

keberhasilan Pembangunan Daerah

beragam, bergizi,

umbian), sayuran dan buah-buahan,

dalam RPJMD Jawa Barat Tahun

seimbang, aman

serta pangan hewani.

2013-2018.

pangan

lokal

dan halal - Pengembangan diversifikasi berbasis

dan

percepatan - Implementasi Pergub No. 60 TH

konsumsi

pangan

lokal

pangan

2010

melalui

Penganekaragaman

pengkajian berbagai teknologi tepat

tentang

Percepatan Konsumsi

Pangan Berbasis Potensi Lokal

guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian

lokal

dan

pengembangan aneka pangan lokal lainnya - Peningkatan pelayanan gizi dan - Penguatan kelembagaan pedesaan kesehatan

kepada

masyarakat

seperti Posyandu, PKK, dan Dasa

miskin yang terintegrasi dengan

Wisma dalam pengawasan dan

program

pemantauan tumbuh kembang anak

penanggulangan

kemiskinan dan keluarga berencana

serta tindak lanjut (rujukan) masalah gizi buruk;

- Penguatan

pengawasan

pembinaan keamanan pangan

dan - Optimalisasi

Otoritas

Kompetensi

Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan

Gubernur Jawa Barat

Nomor

501/Kep.236-BKPD/2010

Tahun

2010 tentang Penunjukan

Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagai Kompetensi

pelaksana Keamanan

Otoritas Pangan

Daerah Jawa Barat


61

MISI III Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan, melalui Pemberdayaan Masyarakat Tujuan

Sasaran

Strategi

Menurunkan

Tertanganinya

penduduk rawan

Desa Rawan Pangan

Kebijakan

813 - Meningkatkan kemampuan rumah - Implementasi Keputusan

pangan

465.05/Kep

Gubernur

tangga dalam mengakses pangan

No.

367-BPMPD/2010

untuk memenuhi kebutuhan setiap

tanggal 5 Peb 2010 tentang Tim

anggota rumah tangga dalam

Koordinasi

jumlah dan mutu yang memadai.

Kemiskinan

Penanggulangan

Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam - Pembangunan Sistem aplikasi KM 0 pemenuhan

pangan

sebagai

Pro Poor sbg rujukan penanganan

implementasi Pemenuhan hak atas

kemiskinan berdasarkan pendekatan

pangan.

by name by address by picture

MISI IV Meningkatkan Dukungan Managemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan Tujuan

Sasaran

Strategi

Memperkuat

Meningkatnya

Kelembagaan

koordinasi

bidang

Ketahanan

ketahanan

pangan

Pangan

Dalam

Rangka

Kebijakan

Meningkatkan peran dan fungsi

Peningkatan fasilitasi Dewan

Dewan Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan

Meningkatnya

Meningkatkan kapasitas aparatur

Penerapan Reward and

kapasitas, kompetensi

BKPD Jawa Barat

punishment

antar

tingkat

pemerintahan

Penyelenggaran Ketahanan Pangan

Yang

Berkelanjutan

Meningkatnya system pelayanan

dan

kesekretariatan

dan disiplin aparatur. Meningkatnya system pelaporan


62

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Dalam menyusun program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan berpatokan kepada target yang harus dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Adapun Rencana Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan

Pengawasan

Pembangunan Daerah 1. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan pangan, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, Ketahanan Pangan merupakan salah satu prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Daerah tersebut dan arah kebijakan kementerian pertanian dalam memantapkan ketahanan pangan masyarakat, maka sasaran pembangunan ketahanan pangan tahun 2014 diarahkan pada : (1) peningkatan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis pangan lokal dengan skor PPH 72 dan berkurangnya konsumsi beras 1,5 % perkapita pertahun, (2) pengurangan jumlah penduduk rawan pangan 1 persen tiap tahun dan antisipasi rawan pangan transien, (3) stabilisasi harga pangan pokok di tingkat produsen dan penguatan cadangan pangan Gapoktan dan cadangan pangan masyarakat, (4) kawasan rumah pangan lestari (KRPL) sebagai lumbung pangan rumah tangga, (5) optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai lumbung hidup bagi keluarga. Pencapaian sasaran pembangunan ketahanan tersebut membutuhkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

63

sinergitas antar tingkatan pemerintah baik pusat, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan serta partisifasi masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sebagai wahana untuk memantapkan Rencana Kerja Pembangunan Ketahanan Pangan tahun 2014 yang

didukung melalui

dana

Anggaran

pangan

nasional,

Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

B. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Penguatan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Dalam

upaya

mewujudkan

cadangan

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta pemerintah desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 berkewajiban mengembangkan cadangan pangan pemerintah daerah. Untuk hal itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2009 telah mengembangkan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah (CPPD) dengan jumlah pengadaan kumulatif sampai tahun 2013 mencapai 1.009,839 ton beras dengan perincian: tahun 2009 sebesar 545,454 ton, tahun 2012 sebesar 257,985 ton dan tahun 2013 sebesar 206,400 ton. Pada tahun 2014 direncanakan pengadaan sebesar 206,400 ton. Hal ini juga sejalan dengan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010, bahwa pemerintah provinsi berkewajiban menyediakan cadangan pangan minimal

setara

200

kabupaten/kota,

juga

ton

beras.

Demikian

berkewajiban

halnya

menyelenggarakan

pemerintah cadangan

pangan pokok beras minimal 100 ton. Pengembangan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Provinsi Jawa

Barat

telah

dilaksanakan

sejak

tahun

2009.

Metodenya

bekerjasama dengan Perum Bulog Divre Jawa Barat. Pengadaan CPPD dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dengan sebesar anggaran


64

APBD Provinsi Jawa Barat. Kemudian Beras dikelola oleh Perum Bulog Divre Jawa Barat untuk nantinya disalurkan ke lokasi masyarakat yang mengalami kerawanan pangan. Selama kurun waktu 2008-2013 telah disalurkan CPPD Pemprov Jawa Barat sebanyak 689.313 ton untuk menangani masyarakat rawan pangan sebanyak 93.348 KK, tersebar di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya,

Kota

Tasikmalaya,

Kabupaten

Garut,

Kabupaten

Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sumedang.

2. Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat Penguatan cadangan pangan masyarakat, perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Hal ini penting mengingat selain dikembangkan CPPD pemerintah daerah juga wajib dikembangkan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). Sehingga masyarakat pangan miskin dapat mengelola CPM sesuai potensi dan kebutuhan. Penguatan CPM dapat diselenggarakan melalui swadaya masyarakat sendiri, juga dapat dilakukan melalui fasilitas anggaran APBD Provinsi maupun kabupaten/kota. Fasilitas anggaran tersebut digunakan untuk membangun/merenovasi fisik lumbung dan untuk pengadaan gabah/beras. Pembangunan/renovasi fisik lumbung dan pengadaan gabah/beras dilakukan oleh kelompok. Perkembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sejak tahun 2008 telah terfasilitasi sebanyak 978 lumbung dengan jumlah alokasi dana hibah/bantuan sosial sebesar Rp. 28.240.000.000,melalui APBD Provinsi realisasi pengembangan LPM pada tahun 2008 sebesar Rp. 1.810.000.000,- tahun 2009 sebesar Rp. 1.360.000.000,tahun 2011 sebanyak 149 lumbung senilai Rp. 4.470.000.000,- tahun


65

2012 sebanyak 149 lumbung senilai Rp. 4.450.000.000, tahun 2013 sebanyak 363 lumbung senilai Rp. 16.150.000.000, tahun 2014 dialokasikan untuk 500 lumbung senilai Rp. 25.000.000.000, dan selanjutnya akan diprogramkan setiap tahun minimal 500 lumbung. Dalam hal ketersediaan pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menegaskan bahwa ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat. Ketersediaan pangan meliputi atas lokasi dan atas waktu hingga ke rumah tangga

untuk menjamin setiap rumah tangga bahkan

individu dapat mengakses pangan dengan mudah dan berkualitas. Untuk mendukung tercapainya kondisi ketersediaan pangan yang baik dan berkelanjutan, perlu dilakukan analisis ketersediaan pangan secara rutin dan berkelanjutan. Output analisis dalam bentuk Neraca Bahan Makanan (NBM) yang berisikan keadaan produksi di Jawa barat, bahan pangan yang masuk dan keluar Jawa Barat serta tercecer dan dikonsumsi diluar kebutuhan pangan bagi manusia. Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan : a. mengembangkan

produksi

pangan

yang

bertumpu

pada

sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal; b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan; c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan; d. membangun,

merehabilitasi,

dan

mengembangkan

prasarana

produksi pangan;


66

e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan f. membangun kawasan sentra produksi pangan.

Hasil analisis ketersediaan pangan

dapat diketahui jumlah

pangan yang ada di Jawa Barat setiap kelompok komoditas bahan pangan yaitu: padi-padian, kacang-kacangan, buah biji berminyak, buah dan sayur, gula, protein hewani, protein nabati, daging dan lainnya. Ketersediaan kelompok bahan pangan tersebut diketahui kondisinya apakah surplus atau minus, Terhadap kondisi ketersediaan tersebut dilakukan penanganan mulai dari peningkatan produksi sendiri sampai perdagangan termasuk manajemen stok.

3. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan,

pengumpulan,

bahwa

pengolahan,

Sistem

Informasi

penganalisisan,

penyajian serta penyebaran data

Pangan

mencakup

penyimpanan

dan

dan informasi tentang pangan.

Kemudian dalam Pasal 114 dijelaskan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi, minimal digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilitas pasokan dan harga pangan, sistem peringatan dini terhadap masalah pangan serta kerawanan pangan dan gizi. Penerapan SKPG sangat diperlukan, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana sebagian aspek penanganan kerawaanan pangan merupakan urusan daerah. Pemerintah Provinsi mempunyai kewajiban ; (1) pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya ketersediaan


67

pangan di daerah karena berbagai sebab, (2) pencegahan dan penanggulangan maslah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan, (3) peningkatan dan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat, dan (4) penanganan dan pengendalian kerawanan pangan . Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri

Pertanian

nomor

Sistem Pelayanan Minimal

65/Permentan/OT.140/12/2010

tentang

(SPM) bidang ketaahanan pangan di

Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa target capaian penanganan daerah rawan pangan sampai pada tahun 2015 sebesar 60 %. Ruang lingkup kegiatan SKPG terdiri daari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi serta investigasi mendalam bagi desa yang diindikasikan akan terjadi kerawanan pangan dan gizi. Kegiatan analisis tersebut dilaksanakan secara rutin selanjutnya dari

bulanan dan tahunan,

Hasil analisis SKPG tersebut dapat dimanfaatkan

sebagai bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan intervensi atau tindakan dalam penanganan kerawanan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat Provinsi. Angka kerawanan pangan merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat yang dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat yang diukur dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) (kurang dari 70 % AKG adalah rawan pangan). AKG merupakan tingkat konsumsi zat-zat gizi esensial yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi hampir semua orang sehat di suatu negara. AKG diperoleh dari data Susenas BPS setiap tahun. Dalam melaksanakan SKPG, Pemerintah Provinsi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pangan dan Gizi yang berada di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Hasil analisis SKPG oleh Pokja Pangan dan Gizi Provinsi dilaporkan kepada Gubernur untuk penentuan langkah-langkah intervensi dan untuk perumusan kebijakan program pada tahun berikutnya.


68

4. Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimlisasi Lahan Pekarangan Untuk meningkatkan gizi terutama gizi keluarga di daerah rawan pangan dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungannya. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat tersebut adalah dengan pemanfaatan pekarangan yang dikelola oleh keluarga sehingga mudah untuk pemeliharaan dan pemanenan hasilnya. Lahan pekarangan sudah lama dikenal dan memiliki fungsi multiguna. Fungsi pekarangan adalah untuk menghasilkan bahan makanan, sayur dan buah-buahan, unggas, ternak dan ikan, dan lainlain. Apabila dikelola secara intensif sesuai dengan potensi pekarangan disamping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, juga dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi keluarga. Berdasarkan hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2013-2018 Badan Ketahanan Pangan akan melaksanakan kegiatan Piloting Penangulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan dengan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

5. Pengembangan Desa Mandiri Pangan Penyelenggaraan ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan masyarakat, berdasarkan kedaulatan dan kemandirian

pangan.

Kemandirian

pemenuhan

pangan

dengan

Pangan

pada

memanfaatkan

intinya

sumberdaya

adalah yang

dimilikinya secara efisien dan kearifan lokal. Upaya perwujudan kemandirian dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pemberdayaan dilakukan


69

terhadap masyarakat miskin dan rawan pangan di pedesaan. Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui jalur ganda/twin track strategy, yaitu: (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung. Atas pemikiran tersebut, kegiatan Desa Mandiri Pangan perlu terus didorong dan ditingkatkan pencapaiannya agar Desa yang sudah dibentuk yaitu mulai Tahapan Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan dan kemandirian dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kinerja pembinaan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga ke pendamping. Tim Teknis yang sudah dibentuk dapat dioptimalkan yaitu dengan melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi serta telaahan yang mendalam serta dicarikan solusi dan pemecahan masalah secara berjenjang. Pemberdayaan masyarakat perlu diintensifkan agar berdaya dan memiliki usaha ekonomi produktif yang lebih berkembang. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok afinitas mampu mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu mengambil keputusan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

6. Analisis Ketersediaan Pangan di Jawa Barat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan hakekat pembangunan pangan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarkat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Undang –undang ini juga menjelaskan tentang konsep ketahanan pangan, komponen serta pihak yang berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan. Undang-undang tersebut telah dijabarkan dalam beberapa peraturan


70

Pemerintah (PP) antar lain : (1) PP No. 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan yang mengatur dan mencakup aspek ketersediaan pangan cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan kerja sama internasional; (2) PP No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan yang mengatur pembinaan dan pengawasan dibidang label dan iklan pangan dalam rangka menciptakan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan (3) PP No. 28 tahun 2004 yang mengatur tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, pemasukan dan pengeluran kewilayah Indonesia, pengawasan dan pembinaan serta peran serta masyarakat mengenai hal-hal dibidang mutu dan gizi pangan. Pembangunan di Jawa Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2013-2018 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent of development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional. Arah

kebijakan

pembangunan

daerah

ditujukan

untuk

pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan di Jawa Barat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)


71

2013-2018 adalah peningkatan ketersediaan, akses dan keamanan pangan. Kebijakan tersebut dilakukam melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan sasaran sebagai berikut: (1) meningkatnya produksi dan produktivitas pangan pokok beras, jagung dan kedelai; (2) menurunnya kerawanan

tingkat pangan

kehilangan

hasil

masyarakat;

(4)

panen;

(3)

tertatanya

menurunnya

distribusi

dan

perdagangan beras; (5) meningkatnya keaneragaman konsumsi, kualitas pangan serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga dan (6) meningkatnya pengendalian keamanan pangan. Untuk mewujudkan kebijakan diatas, melalui Peraturan Daerah No. 22 tahun 2008 telah dibentuk Badan Ketahanan Pangan Daerah yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, dimana dalam menjalankan tugas pokok tersebut Badan Ketahanan Pangan Daerah memilik fungsi (1) Penyelenggarakan Perumusan dan penetapan kabijakan teknis bidang ketahanan pangan; (2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta distribusi dan harga pangan; (3) penyelenggaraan kordinasi dan pembinaan UPTB dan (4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

7. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Indonesia sebagai wilayah sentra produksi pertanian yang sangat luas, khususnya padi dan jagung,

tersebar pada topografi beragam,

sementara Gapoktan yang berada

diwilayah tersebut memiliki

keterbatasan sarana prasarana (produksi, pengolahan, penyimpanan), kepemilikan sarana yang sangat bervariasi, waktu panen yang tidak bersamaan pada beberapa wilayah, dan iklim yang kurang mendukung


72

pada saat tanam maupun panen raya. Dengan kondisi tersebut, petani, kelompoktani (Poktan) maupun Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) selalu dihadapkan pada berbagai masalah antara lain: (i) keterbatasan modal usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan, penyimpanan, pendistribusian/pemasaran setelah panen; (ii) rendahnya posisi tawar petani pada saat panen raya yang bersamaan dengan datangnya hujan, dan (iii) keterbatasan akses pangan (beras) untuk dikonsumsi saat mereka menghadapi paceklik karena tidak memiliki cadangan pangan yang cukup. Dampak

dari

ketidakberdayaan

petani,

Poktan

dan/atau

Gapoktan tersebut yang tidak dapat melakukan kegiatan pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian/pemasaran hasil produksinya, maka dapat mempengaruhi: (i) ketidakstabilan harga untuk komoditas gabah/beras dan jagung di wilayah sentra produksi pada saat terjadi panen raya, dan (ii) kekurangan pangan (beras) pada saat musim paceklik ataupun gagal panen. Dalam

rangka

perlindungan

dan

pemberdayaan

petani,

kelompoktani, dan/atau Gapoktan terhadap jatuhnya harga gabah, beras dan/atau jagung di saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian cq Badan Ketahanan Pangan, sejak Tahun 2009 telah melaksanakan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM). Melalui kegiatan Penguatan-LDPM, Pemerintah menyalurkan dana bantuan sosial

(bansos)

dari

APBN

kepada

Gapoktan

dalam

rangka

memberdayakan kelembagaan tersebut agar mereka mampu dan berdaya dalam melakukan aktivitas pendistribusian pangan, serta penyediaan cadangan pangan. Sampai Tahun 2013, Jawa Barat telah mempunyai 138 Gapoktan LDPM terdiri dari 49 LDPM tahap pasca kemandirian (2009), 33 LDPM tahap pasca kemandirian (2010), 21 LDPM tahap kemandirian, 27 LDPM tahap pengembangan serta 8 Gapokan LDPM tahap penumbuhan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

73

direncanakan pada tahun 2014 akan di salurkan kembali dana bansos penguatan LDPM yang bersumber dari APBN kepada 9 Gapoktan. Melalui fasilitas penguatan modal usaha, diharapkan Gapoktan bersama-sama dengan anggotanya mampu secara swadaya melakukan aktifitas

antara

lain

membangun

sarana

untuk

penyimpanan,

mengembangkan usaha di bidang pemasaran pangan, dan menyediakan pangan minimal bagi kebutuhan anggotanya.

8. Penguatan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) Salah satu pilar ketahanan pangan adalah aksesibilitas pangan baik di tingkat wilayah maupun rumah tangga. Akses pangan merupakan aspek kritis dalam perwujudan ketahanan pangan karena merupakan salah satu sub sistem ketahanan pangan selain ketersediaan dan pemanfaatan pangan. Apabila salah satu sub sistem tersebut tidak dipenuhi maka suatu Negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. Akses pangan adalah kemampuan kelompok, rumah tangga, atau individu untuk memenuhi kecukupan pangan setiap saat baik dari produksi sendiri, pembelian, pemberian/bantuan lain berdasarkan sumberdaya yang dikuasai dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Sumber daya yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kecukupan pangan tersebut terdiri dari sumber daya alam, teknologi, sumber daya manusia, ekonomi (financial) dan sumber daya sosial. Akses pangan merupakan aspek kritis dalam perwujudan ketahanan pangan karena merupakan salah satu pilar ketahanan pangan selain ketersediaan dan pemanfaatan pangan. Dengan kata lain, meski secara fisik pangan tersedia namun jika masyarakatnya tidak mampu Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

74

mengaksesnya

maka

ketahanan

pangan

tidak

akan

terwujud.

Kemampuan akses pangan rumah tangga dikatakan baik apabila rumah tangga mampu menjangkau pangan yang tersedia baik secara fisik, ekonomi dan social budaya, untuk memenuhi kebutuhan gizi anggotanya setiap saat. Permasalahan akses pangan disebabkan adanya gangguan terhadap potensi sumber daya. Gangguan ini meliputi guncangan berupa konflik sosial, adanya ketidakseimbangan akses terhadap layanan dasar, pemutusan hubungan sosial dan sharing mechanism, pengurangan jaminan pengamanan sosial, dan bencana alam. Sebagai upaya untuk pencegahan dan penanggulangan masalah tersebut maka salah satu kegiatan yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat adalah melakukan pemantauan akses pangan di tingkat rumah tangga miskin di Kecamatan yang merupakan daerah rawan pangan hasil Food Security and Vurnerability Atlas (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tahun 2011. Pemantauan Akses Pangan dimulai tahun 2013 sebanyak 12 desa dan dilanjutkan di tahun 2014 di 12 desa, yang kegiatannya meliputi pemantauan akses pangan masyarakat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat di desa melalui pemantauan pengeluaran pangan dan non pangan serta kemudahan masyarakat dalam mengakses pangan di tempat tinggalnya, yang ke depan akan difasilitasi melalui Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM). Kegiatan dalam rangka peningkatan akses pangan ini diharapkan dapat diikuti dengan koordinasi dan keterpaduan program dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan intervensi pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan khususnya di Jawa Barat.

9. Pemantauan Harga dan Pasokan Harga Pangan Jawa Barat Undang-undang menyebutkan

bahwa

No.

18

Tahun

penyelenggaraan

2012 pangan

tentang dilakukan

Pangan untuk


75

memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Penyediaan pangan berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan itu sendiri. Harga dan pasokan pangan merupakan indikatorindikator strategis yang saling terkait, yang biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan. Hal itu mungkin disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, yang dihormati oleh komunitas dunia sebagai salah satu hak asasi, karena setiap insan di dunia mempunyai hak untuk bebas dari kelaparan. Komitmen nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan didasarkan pada pemahaman atas peran strategis ketahanan pangan dalam pembangunan nasional. Peran strategis pertama adalah memenuhi hak yang paling asasi bagi manusia; kedua adalah pentingnya pangan bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan ketiga, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Kondisi ketersediaan pangan, berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan itu sendiri. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait, yang biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan. Hal itu mungkin disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah dapat menjadi indikator tidak meratanya distribusi bahan pangan antar wilayah, yang mungkin disebabkan rendahnya produksi dan gangguan pada proses distribusi yang dapat disebabkan dampak perubahan iklim seperti banjir,


76

kekeringan,

serangan

Organisme

Pengganggu

Tanaman

(OPT),

gelombang tinggi dan kurang baiknya sarana transportasi. Terjadinya gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi harga pangan, perlu segera mendapat respon kebijakan dari pemerintah, karena dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat dan dapat mengakibatkan terganggunya kondisi sosial politik nasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu Sistem Deteksi Dini (Early Warning System) tentang kondisi pasokan dan harga pangan yang tepat (up to date) dan akurat, agar

dapat

segera

dilakukan

antisipasi

dan

respon

terhadap

kemungkinan terjadinya gejolak. Salah satu pendekatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai harga dan pasokan pangan yang akurat dari waktu ke waktu adalah dengan metode panel data, yang diperoleh secara periodik atau berkala (time series) dari sasaran yang sama. Melalui panel data harga pangan, akan diperoleh gambaran dinamika perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu dan dapat memprediksi kecenderungan harga pangan ke depan. Dengan demikian memudahkan dalam melakukan antisipasi tindakan yang diperlukan.

Data dan informasi

tersebut akan digunakan sebagai bahan masukan rumusan kebijakan pengendalian harga dan pasokan pangan. Seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya, menjelang hari-hari besar keagamaan, permintaan pangan masyarakat untuk komoditas tertentu cenderung meningkat, disisi lain pada waktu yang bersamaan produksi beberapa komoditas bahan pangan menurun karena belum memasuki masa panen. Kondisi demikian, jika tidak dikendalikan dan dikelola dengan baik dapat berpotensi mendorong peningkatan hargaharga bahan pangan pokok di luar batas kewajaran. Gejolak harga pangan menjelang HBKN biasanya dimanfaatkan oleh segelintir orang (spekulan) untuk meraup keuntungan. Disisi lain


77

permintaan yang tinggi dan pasokan yang tetap menyebabkan kenaikan harga pangan secara otomatis. Oleh karena itu dalam rangka mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan menjelang dan selama Hari Besar Keagamaan Nasional, Pemerintah berkewajiban mengupayakan terjaminnya ketersediaan bahan pangan dan kelancaran distribusi pangan dengan harga yang wajar/terjangkau sehingga masyarakat dapat menjalani hari besar keagamaan dengan tenang dan khidmat.

10. Lingkungan Bebas Rawan Pangan (Lingbasrangan) Keluarga adalah elemen terkecil dalam rumah tangga yang dapat menentukan dan membentuk kualitas manusia terutama anak-anak sebagai generasi penerus, oleh karena itu keluarga juga harus mampu mengenali dan mengatasi masalh gizi serta menerapkan perilaku sadar gizi yang baik untuk seluruh anggota keluarganya. Perilaku sadar gizi adalah pengetahuan sikap dan praktek keluarga dalam mewujudkan status gizi yang baik. Perilaku tersebut meliputi kebiasaan menimbang berat badan secara teratur, mengkonsumsi makanan beragam, bergizi seimbang, aman dan halal serta berperilaku hidup sehat. Kasus gizi buruk terjadi pada keluarga yang memang sulit mengakses pangan disebabkan rawan daya beli, distribusi yang tidak lancar atau terjadi bencana alam , kasus gizi buruk juga dapat terjadi pada keluarga mampu yang menerapkan pola hidup yang salah karena minimnya pengetahuan mengenai stasus gizi. Salah satu upaya untuk meningkatkan status gizi keluarga dan mendekatkan akses pangan untuk keluarga rawan pangan, pada Tahun Anggaran 2013-2018 Badan Ketahanan Pangan akan melaksanakan kegiatan fasilitasi Lingkungan Bebas Rawan Pangan dengan anggaran bersumber dari APBD.


78

11. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Jumlah penduduk Jawa Barat yang relatif besar dan mengalami peningkatan yang signifikan merupakan tantangan yang besar dalam pemenuhan kebutuhan pangannya. Kondisi tersebut memerlukan jumlah ketersediaan pangan di Jawa Barat harus tetap mencukupi sesuai dengan pertumbuhan penduduknya. Hal ini semakin berat mengingat alih fungsi lahan semakin tinggi sehingga ketersediaan lahan untuk pertanian semakin terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Rata-rata pertumbuhan penduduk Jawa Barat selama tahun 20002010 adalah sebesar 1,90 %, sementara pertumbuhan produksi pangan, hanya 1,48 %. Salah satu cara untuk mengantisipasi kondisi tersebut adalah dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap salah satu jenis sumber karbohidrat yaitu beras. Sumber karbohidrat lain yang dapat dimanfaatkan dan merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan di Jawa Barat adalah singkong, ubi jalar, jagung, ganyong, sukun dan lain-lain. Sumber karbohidrat tersebut dari segi kesehatan relatif lebih baik dilihat dari sudut kesehatan karena Glikemic Indeksnya (GI) lebih rendah dibanding beras. GI umbia-umbian adalah 45 sampai 50 sedangkan beras mencapai 90. GI adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan penyakit Diabetes Melitus (DM), makin tinggi GI makin besar kecenderungan menderita penyakit (DM). Saat ini konsumsi beras di Jawa Barat 90,59 kg/kapita/tahun, dan diharapkan terjadi penurunan sebesar 1.5 % pertahun.

12. Fasilitasi Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Memperoleh makanan yang cukup, bergizi dan aman adalah hak setiap manusia (FAO/WHO International Conference on Nutrion : World Declaration on Nutrion,1992), sedangkan tahun 1997 CODEX


79

mengharuskan bahwa makanan tidak boleh mengakibatkan bahaya bagi konsumen.

Berangkat dari hal tersebut maka Pemerintah

mrngeluarkan Peraturan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang menyebutkan bahwa Menteri Pertanian melalui Kepala Daerah berwenang mengatur, membina dan/atau mengawasi kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan segar. Gubernur

Jawa

OKKPD Jawa Barat dibentuk melalui Keputusan Barat

Nomor

501/Kep.236-BKPD/2010

tentang

Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagai pelaksana Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, tanggal 26 Januari 2010, dan telah lulus Verifikasi oleh OKKP Pusat pada tanggal 30 November 2010 dengan nomor OKKP-P-LSP -010. Tugas pokoknnya adalah melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian, sedangkan fungsinya adalah mengeluarkan sertifikat Prima 2 dan Prima 3. Tujuan dari pengawasan pangan adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan keamanan pangan bagi masyarakat, mencegah masuknya komoditas pangan segar yang tidak memenuhi syarat-syarat sanitary dan phytosanitary, meningkatkan daya saing produk pertanian segar Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional serta meningkatkan kesadaran produsen dan pelaku usaha mengenai pentinganya menerapkan cara-cara bertani yang baik sesuai dengan prinsip GAP dan PHT dengan slogan aman " From Farm to Table" artinya aman mulai dari proses produksi sampai siap di konsumsi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka OKKPD siap memverifikasi pelaku untuk mendapatkan sertifikat sebagai jaminan produk aman dikonsumsi.


80

13. Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi , budaya dan agama. Berdasarkan UU no 18 tahun 2012 pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat aktif dan produktif secara berkelanjutan. Menurut FAO-RAPA (1989), PPH adalah komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan pangan bagi masyarakat. Untuk hidup aktif dan sehat manusia memerlukan lebih dari 40 jeniszat gizi (KH, Protein, Lemak Vitamin, mineral dan air) dalam jumlah yang cukup dan berasal dari bebagai jenis makanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia, kebutuhan energi dan protein setiap orang adalah 2150 kkal dan 57 gram protein setiap harinya. Salah satu upaya untuk meningkatkan skor PPH adalah dengan Diversifikasi Pangan atau Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dimana tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui konsumsi pangan yang cukup gizi secara kuantitas dalam omposisi

yang

seimbang

meningkatkan skor PPH

bagi

setiap

individu. Program

untuk

adalah penyediaan sayuran dan buah,

pangan hewani dan kacang-kacangan yang cukup dan dapat mudah


81

diakses oleh seluruh keluarga, salah satunya dengan pemanfaatan lahan pekarangan dan fokus mengembangkan pangan hewani yang mudah

dibudidayakan

dan

terjangkau

harganya.

Selain

itu

Pengembangan Pangan Lokal Sumber Karbohidrat non beras sebagai upaya menurunkan ketergantungan pada beras dan terigu.

14. Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Dewan Ketahanan Pangan sebagai institusi koordinasi fungsional bertanggung jawab memfasilitasi berberbagai pertemuan baik yang bersifat formal maupun informal. Pertemuan dilaksanakan untuk menggalang

keterlibatan

pemerintah

daerah,

organisasi

non

pemerintah (LSM, Pondok Pesantren, PKK, Perusahaan Swasta, Organisasi profesi dan organisasi pelaku) untuk lebih peduli terhadap pentingnya pemenuhan pangan bagi masyarakat dan ketahanan nasional serta menyadarkan semua pihak bahwa tanggung jawab mewujudkan masyarakat Jawa Barat

yang sejahtera terbebas dari

kemiskinan dan kelaparan terletak pada seluruh komponen masyarakat (Pemerintah Daerah dan Masyarakat). Disadari bahwa koordinasi kebijakan dan implementasi program ketahanan pangan masih ditemukan kelemahan maka perlu diperkuat kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan dan gizi melalui Badan Ketahanan Pangan Daerah. Selain itu juga perlu diperkuat melalui kelembagaan adhoc seperti Dewan Ketahanan Pangan yang diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi Gubernur dalam menetapkan kebijakan dibidang ketahanan pangan. Tugas Dewan Ketahanan Pangan diantaranya : (a) Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah, (b) merumuskan

kebijakan

dalam

rangka

mendorong

keikutsertaan

masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan (c) melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan kabupaten.


82

Dalam

pelaksanaan

tugasnya,

Dewan

Ketahanan

Pangan

didukung oleh Kelompok Kerja (Pokja) Ahli dan Pokja Teknis. Peran Pokja Ahli di Dewan Ketahanan Pangan sebagai konseptor, mediator, monitor dan diseminator (berperan sebagai penyebar). Sedangkan Tugas Pokok Pokja Ahli diantaranya membantu mempersiapkan bahan dan draft untuk kegiatan evaluasi dan perumusan kebijakan ketahanan pangan serta menjadi tenaga ahli dalam mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat DKP. Pokja Ahli terdiri dari kumpulan orang (minimal 4 orang) yang berkaitan dengan keahlian dan keilmuan dibidang ketahanan pangan (pertanian dalam arti luas, sosial ekonomi pertanian, pengolahan hasil pertanian dan ahli gizi) dan bukan mewakili lembaga yang diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan. Secara organisasi, kedudukan Pokja Ahli berada di bawah Ketua Harian yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

15. Pengembangan

Manajemen

Kelembagaan

dan

Infrastruktur

Pangan Berkenaan dengan pengelolaan pangan, peran kelembagaan menjadi sangat penting karena secara empiris operasionalisasi pengelolaan pangan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dalam hal ini kelembagaan formal yang memiliki legalisasi hukum, akan tetapi juga melibatkan kelembagaan non formal yang mendasar dan melekat dengan masyarakat yang justru secara signifikan memberikan dampak yang nyata terhadap terwujudnya sebuah masyarakat yang mandiri. Selanjutnya, jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, tercapainya ketahanan pangan itu pada dasarnya berkaitan dengan keberhasilan usahatani.

Sementara

ditentukan

ketersediaan

itu

keberhasilan

teknologi.

usahatani

Faktor

tidak

hanya

kelembagaan

dalam

penyiapan dan penerapan teknologi, serta mekanisme penyiapan dan


83

penerapan teknologi juga memberikan sumbangan yang besar terhadap keberhasilan usahatani. Inti dari kelembagaan itu sendiri adalah adanya “Interaksi” yang melahirkan bentuk “aktifitas”. Adanya kelembagaan menjadi prasyarat teradopsinya inovasi secara sustainable dalam pengembangan usahatani. Pengalaman mengajarkan kepada kita bahwa adopsi teknologi berakhir seiring dengan berakhirnya proyek; apabila tidak ada kelembagaan pedesaan yang mampu menyediakan kebutuhan petani seperti benih/bibt, pupuk, modal kerja dan fasilitas pemasaran. Ketersediaan inovasi teknologi dinilai penting (necessary condition), tetapi belum cukup untuk menghantarkan

petani

ke

arah

ketersediaan

pangan

yang

berkelanjutan. Adapun syarat kecukupan (Sufficiency condition) dalam pengelolaan pangan adalah kelembagaan yang mencakup semua elemen pendukung pengelolaan pangan dan keterkaitannya serta kebijakan pendukung pengembangan. Kelembagaan dibutuhkan untuk menghantarkan inovasi teknologi dalam pengelolaan pangan secara optimal. Dari sebuah kajian ilmiah mengenai strategi optimalisasi inovasi kelembagaan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah diberikan beberapa kesimpulan yaitu : (1) Keberhasilan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi semata, akan tetapi juga ditentukan oleh unsur kelembagaan pendukungnya, baik bersifat formal maupun non formal. Teknologi menjadi syarat keharusan sedangkan kelembagaan

merupakan

syarat

kecukupan;

(2)

Keberadaan

kelembagaan formal dan non formal memiliki peran strategis dan krusial dalam mewujudkan ketahanan pangan di level nasional maupun daerah dalam perannya memfasilitasi akses terhadap teknologimyang telah

tersedia

maupun

yang

diperlukan

dan

belum

tersedia,

menyediakan kebutuhan petani, fasilitasi modal kerja dan pemasaran; (3) Kelembagaan ketahanan pangan yang optimal dicirikan oleh konsistensinya dalam menerapkan prinsip-prinsip kelembagaan yang


84

mencakup prinsip kebutuhan, efektivitas, efisiensi, fleksibilitas, manfaat, pemerataan dan keberlanjutan. Terkait dengan infrastruktur yang berhubungan dengan ketahanan pangan secara umum meliputi infrastruktur fisik dan non fisik. Infrastruktur fisik meluputi sarana transportasi, irigasi, telekomunikasi, dan listrik. Buruknya kondisi infrastruktur tersebut akan berdampak terhadap produksi dan daya saing, distribusi serta akses pangan yang merupakan pilar-pilar penyangga ketahanan pangan suatu daerah. Disamping itu, infrastruktur penunjang lain seperti sarana pergudangan, sarana pengolahan, pasar, terminal dan lain-lain memberikan peran yang nyata terhadap kondisi perekononomian suatu daerah. Selanjutnya, infrastruktur non fisik seperti lembaga keuangan (Bank-Bank) dan asuransi, kebijakan pemerintah, dan Iptek menjadi bagian yang tak kalah penting. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan pembangunan ketahanan pangan, pemerintah bersamasama

dengan

masyarakat

berkewajiban

untuk

terus

berupaya

menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan. Menyadari hal-hal tersebut di atas, maka Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan kegiatan Pengembangan Manajemen Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan aparat Badan ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, pada Tahun Anggaran

2013-2018,

Kesejahteraan

dan

akan

dilaksanakan

Kemampuan

Aparatur

kegiatan dengan

Peningkatan

anggaran

yang

bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.


85

D. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan

Penyelenggaraan

Administrasi

Perkantoran

Badan

Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi perkantoran, pada

Tahun

Anggaran

2013-2018

akan

dilaksanakan

Kegiatan

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dananya bersumber dari APBD.

E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Sarana, Prasarana dan Jasa Perkantoran Untuk meningkatkan Pengadaan sarana, prasarana dan Jasa Perkantoran, pada Tahun Anggaran 2013-2018 akan dilaksanakan Kegiatan pengadaan sarana, prasarana dan Jasa Perkantoran yang dananya bersumber dari APBD

F. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan Dalam

rangka

meningkatkan

Perencanaan,

Evaluasi

dan

Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan, maka pada Tahun Anggaran 2013-2018 akan dilaksanakan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

G. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Untuk meningkatkan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, pada

Tahun

Anggaran

2013-2018

akan

dilaksanakan

Kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.


86

H. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Data dan Statistik Ketahanan Pangan Pencapaian visi dan misi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, tidak terlepas dari ketersediaan data yang berkesinambungan dalam berbagai tahapan pembangunan ketahanan pangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan pada evaluasi pembangunan ketahanan pangan. Data

yang

disusun

secara

konferhensif,

terstruktur,

dan

terkompilasi dalam bentuk bank data ketahanan pangan yang informatif, merupakan hal yang sangat menentukan terutama dalam menentukan kebijakan ketahanan pangan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, perlu didukung dengan kegiatan penyusunan data dan statistik ketahanan pangan secara berkelanjutan.


87


88


89

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Arah kebijakan bidang Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yaitu meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan meningkatkan pelayanan dasar bidang ketahanan pangan dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran : a. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) b. Meningkatnya jumlah cadangan pangan pemerintah c.

Tersedianya Informasi pasokan, harga dan akses pangan

d. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan e. Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan

Indikator kinerja yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagaimana terlihat pada Tabel berikut : Tabel 21. Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

1.

Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Menurunnya Konsumsi Beras (Kg/kapita/th) Penguatan cadangan pangan Pemerintah (ton beras) Informasi pasokan, harga dan akses pangan (%) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) Penanganan Daerah Rawan Pangan

2. 3. 4. 5.

1

2

3

4

5

70,2

72

74

76

78

80

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 80

94,00

90

88

85

84

83

83

200

200

200

200

200

200

200

66,70

100

100

100

100

100

100

80

85

90

90

90

90

90

813

20

40

60

80

100

100

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Tahun ke


90

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat 2013-2018 merupakan komitmen bersama aparat Badan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan yaitu “Menjadi Institusi Andal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan” Renstra akan menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang berisikan rincian pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat , baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN. Dalam tahap implementasi, amanat yang digariskan dalam Renstra ini, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesungguhan dan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan, di samping konsisten seluruh jajaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap komitmen tersebut di atas.


91

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Recommend Documents