BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas
itu berarti
perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
Dari sisi bidang yang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Hendaknya ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Melihat seperti
yang dijelaskan di atas, maka diperlukan adanya pemberdayaan.
Pemberdayaan merupakan suatu sistem pembangunan yang berorientasi pada manusia, dengan mengedepankan azas partisipasi (participatory), jaringan kerja, kemandirian dan keadilan (equality) yang dalam prosesnya memberikan sesuatu kemudahan akses sehingga pada akhirnya dicapai kemajuan dan kemandirian (Hadiyanti, 2006). Kemiskinan menjadi hal yang paling utama diberantas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Tingkat kemiskinan di Indonesia masih dapat dikatakan cukup tinggi dimana sebagian besar berada di wilayah perdesaan yang menjadi kurang berkembang oleh karena adanya pengaruh daya tarik dari wilayah perkotaan yang lebih kuat sehingga perdesaan menjadi terhambat dalam hal infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Data kemiskinan di Indonesia dari Badan Pusat Statistik per September 2012 menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau sekitar 11,66 % jumlah penduduk Indonesia. Untuk masyarakat di perdesaan, jumlah penduduk miskin mencapai 18,08 juta orang (14,70%) sedangkan di perkotaan mencapai 10,51 juta orang (8,60 %) (Badan Pusat Statistik, 2012).
1
Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Milenium, adalah sebuah pembangunan global, dideklarasikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Setiap tujuan dan target MDGs telah sejalan dengan program pemerintah jauh sebelum MDGs menjadi agenda pembangunan global tersebut dideklarasikan. Salah satu tujuan yang tercantum dalam indikator MDGs di Indonesia adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dengan memasang target menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannnya di bawah US$ 1 per hari menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015 (Laporan MDGs Indonesia, 2008). Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah adalah melalui program PNPM Mandiri untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan programprogram penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga
pemantauan
dan
evaluasi.
PNPM
Mandiri
dalam
pelaksanaannya
memprioritaskan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam kegiatan PNPM MP Mandiri sangat diperlukan untuk mensukseskan program-program yang akan berjalan. Kecamatan Purwareja-Klampok merupakan salah satu daerah penerima program PNPM Mandiri. Kecamatan Purwareja-Klampok terletak di sebelah barat dari Kabupaten Banjarnegara. Secara administratif, Kecamatan Purwareja-Klampok terdiri dari 8 desa, 37 dusun, 65 RW, dan 238 RT. Wilayah Kecamatan PurwarejaKlampok merupakan wilayah yang memiliki kontribusi terbesar kedua setelah 2
Kecamatan Banjarnegara dalam menyumbangkan pemasukan PDRB Kabupaten yaitu sebesar 10,73% (Data PDRB Banjarnegara 2010). Salah satu desa yang menerima dana PNPM Mandiri adalah Desa Purwareja dengan jumlah keluarga miskin mencapai 1071 keluarga (Purwareja-Klampok Dalam Angka 2012). Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pada tahun 2012 Kabupaten Banjarnegara mendapat Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dana kegiatan sebesar Rp. 43 milyar di 19 kecamatan dan dana PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp. 41,15 milyar untuk 18 kecamatan. Kecamatan Purwareja-Klampok mendapat dana kegiatan PNPM sebesar Rp. 3 milyar. Dengan jumlah dana yang diterima sebesar itu partisipasi masyarakat juga seharusnya cukup tinggi karena melibatkan banyak pihak yang dalam pelaksanaannya. Program PNPM Mandiri diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara yang memang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tingkat BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen). Berdasarkan data BPS tahun 2011, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara tahun 2009 mencapai 184.023 jiwa atau 21,36 % dari jumlah penduduk dan pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara mencapai 166.614 jiwa atau 19,17 % dari jumlah penduduk. Pada cakupan wilayah BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen) tingkat kemiskinan Kabupaten Banjarnegara berada di peringkat kedua terendah setelah Kabupaten Cilacap (18,11 %) berdasarkan persentase jumlah penduduk miskinnya pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara sudah mulai mengalami penurunan. Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara juga menandakan bahwa programprogram pengentasan kemiskinan seperti PNPM Mandiri yang diterapkan oleh pemerintah sejak tahun 2007 menunjukkan hasil yang positif. Melalui Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
mengharapkan
kemajuan
partisipasi masyarakat yang signifikan dalam hal pengentasan kemiskinan. 3
Pengkajian mengenai jalannya kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Banjarnegara khususnya di Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja-Klampok melalui partisipasi masyarakat mengenai program-program yang telah dilaksanakan dalam PNPM Mandiri Perdesaan sangat menarik untuk dilakukan di Kabupaten Banjarnegara khususnya di Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja-Klampok terutama partisipasi masyarakat dalam program ini untuk melihat pencapaian dan tanggapan masyarakat sekitar mengenai program PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan keadaan di lapangan.
1.2
Perumusan Masalah PNPM Mandiri merupakan program pemerintah yang menjadikan masyarakat
sebagai subyek dari pembangunan. Masyarakat sebagai subyek pembangunan sangat diperlukan partisipasinya dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Program PNPM Mandiri sejak tahun 2007 yang dijadikan sebagai perlu mendapatkan perhatian dalam hal efektifitas supaya dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah di tiap kecamatan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan program serta memastikan bahwa masyarakat turut dilibatkan berpartisipasi dalam berbagai program yang dilaksanakan. Kecamatan Purwareja-Klampok sebagai salah satu penerima dana program PNPM Mandiri perlu mendapatkan perhatian mengingat dana yang diterima oleh wilayah ini cukup besar dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten Banjarnegara. Program-program yang telah dilaksanakan dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Purwareja-Klampok khususnya Desa Purwareja untuk pengentasan kemiskinan perlu diketahui jalannya program serta hasil yang telah dicapai mengingat berdasarkan observasi di lapangan masih terdapat indikasi bahwa beberapa program belum berjalan optimal yang belum melibatkan masyarakat. Untuk mengetahui PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Purwareja berjalan optimal atau tidak dilakukan dengan cara penggalian pendapat masyarakat serta mencari tahu bagaimana
4
partisipasi masyarakat Desa Purwareja mengenai jalannya program PNPM Mandiri Perdesaan tersebut. Oleh karena itu ada dua rumusan masalah yang terjadi di daerah penelitian yang berkaitan dengan program PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pelestarian program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja-Klampok ?
2.
Bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja-Klampok ?
1.3
Tujuan Penelitian Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian
yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 1.
Mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pelestarian program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja-Klampok.
2.
Mengetahui pengetahuan masyarakat mengenai program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja-Klampok.
1.4
Kegunaan Penelitian 1.
Sebagai bahan penyusunan skripsi guna menempuh ujian akhir tingkat sarjana S1 Fakultas Geografi.
2.
Sebagai bahan untuk untuk referensi bagi penelitian tentang Program Nasional Pengembangan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).
5
1.5
Tinjauan Pustaka
1.5.1 Konsep Geografi Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di muka bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi baik yang fisikal maupun yang menyangkut mahkluk hidup beserta permasalahannya, melalui pendekatan keruangan, ekologikal dan regional untuk kepentingan program, proses dan keberhasilan pembangunan (Bintarto, 1981). Definisi tersebut menjelaskan bahwa ilmu geografi juga mempelajari mengenai hubungan antar manusia atau masyarakat dengan pendekatan-pendekatan geografi. Kajian mengenai pemberdayaan masyarakat di perdesaan merupakan kajian yang cukup menarik karena tujuan umum dari pemberdayaan masyarakat di perdesaaan adalah meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kemiskinan. Tujuan tersebut dapat berjalan lancar apabila programprogram kerja yang telah disusun disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan tersebut dapat dikaji melalui salah satu pendekatan geografi yaitu pendekatan kompleks wilayah karena dalam pengkajiannya membutuhkan local knowledge mengenai kondisi geografi dan kondisi sosial di wilayah kajian tersebut. Jika pendekatan tersebut berjalan secara padu maka keberhasilan pembangunan yang dalam hal ini dinyatakan dalam berkurangnya kemiskinan di perdesaan dapat tercapai. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Matthews dan Hebbert (2004) yang menyebutkan bahwa “Geography is the study of the surface of the Earth. It involves the phenomena and processes of the Earth’s natural and human environments and landscapes at local to global scales.” Secara implisit, pendapat tersebut memperkuat pandangan dari Bintarto (1981) dengan menyebutkan bahwa geografi mempelajari fenomena di permukaan baik fenomena alam dan manusia.
1.5.2 Konsep Partisipasi Masyarakat Menurut Cohen dan Uphoff (1977), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, 6
dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumberdaya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan. Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991) yang menyebutkan bahwa pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal dimana masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut, dan yang kedua adalah suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.
1.5.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Permendagri Nomor 7 Tahun 2007). Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting terutama di wilayah perdesaan yang sumberdayanya masih belum dimanfaatkan secara optimal. Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan atau kesenjangan dengan wilayah lain menuju ke arah yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat juga terkait dengan upaya menumbuhkan kapabilitas masyarakat untuk meningkatkan posisi tawarnya sehingga memiliki akses dan 7
kemampuan untuk mengambil keuntungan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal tersebut juga diperkuat oleh Alam (2012) yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses dimana masyarakat dan pemerintah daerah bersatu untuk meningkatkan kondisi sosial dan kebudayaan masyarakat untuk mengintegrasikan kepada kehidupan berbangsa dan berkontribusi kepada negara. Sehingga koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pemberdayaan harus berjalan sinergis supaya tujuan umum pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Menurut Eko (2002), konsep pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisinya dalam masyarakat. Posisi masyarakat dalam pemberdayaan bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) atau kebijakan yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek atau partisipan yang bertindak secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat menghasilkan hasil bagi masyarakat desa dalam usaha untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi SDM dengan meningkatkan rasa memiliki pada masyarakat desa tentang sumberdaya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat (Lyndon and Selvadurai, 2011). Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dapat berupa pemberian layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan fasilitas lainnya kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbuka terhadap ruang dan kapasitas untuk mengembangkan potensi dan kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses pengambilan keputusan untuk pembangunan wilayah di lingkungannya. Mohamad et al (2012) menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pembaharuan dan inovasi dalam mendukung pemberdayaaan masyarakat adalah dengan melakukan
pengembangan kemampuan, pengetahuan, dan 8
sumberdaya wilayah, serta memperkuat hubungan sosial dan hubungan dengan pemerintah daerah. Verity (2007) menjelaskan bahwa masyarakat terbagi ke dalam tiga aspek yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :
Tabel 1.1 Aspek Masyarakat Aspek
Deskripsi Kajian mengenai fisik wilayah, tempat bekerja, wilayah pinggiran, dan lingkungan. Kajian mengenai jaringan masyarakat, ikatan masyarakat, dan hubungan antar individu. Kajian mengenai sekelompok masyarakat beraneka ragam yang memerlukan pekerjaan dan apirasi.
Community as place Community as social system Community as interest based groups
(Sumber : Verity, 2007)
Seperti yang telah dijelaskan di atas, tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan kata lain bahwa masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Usman, 2004). Pemberdayaan sebagai strategi pengentasan kemiskinan harus menjadi proses multidimensi dan multisegi yang memobilisasi sumberdaya dan kapasitas masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan tidak lagi menjadi sesuatu yang teoritis melainkan menjadi alat untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Mengidentifikasi elemen-elemen atau kondisi yang dibutuhkan bagi pemberdayaan menjadi kebutuhan utama dalam memahami secara menyeluruh dari pemberdayaan masyarakat untuk semua wilayah. Eko (2002) berpendapat bahwa proses pemberdayaan bisa
9
berlangsung lebih kuat, komprehensif, dan berkelanjutan apabila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati.
1.5.4 Model Pengembangan Wilayah Perdesaan Menurut Tarigan (dalam Muta’ali, 2013) berpendapat bahwa konsep perdesaan mengacu pada karakteristik masyarakat sedangkan desa merujuk pada suatu satuan wilayah administrasi atau teritorial, dimana dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa. Pembangunan desa atau perdesaan adalah segala upaya yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat di dalam mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang ada untuk mencapai pertumbuhan desa yang adil, merata, dan mandiri (Muta’ali, 2013). Salah satu program untuk pengembangan wilayah perdesaan adalah peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan tujuan meningkatkan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan. Pembangunan perdesaan tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan masyarakat desa tersebut. Karakteristik desa adalah sesuatu yang melekat pada unsur-unsur desa yang memberikan ciri sehingga merupakan aspek yang melekat pada istilah yang disebut dengan desa. Berdasarkan kajian dalam karakteristik desa tersebut dapat diketahui bahwa ciri tiap desa dapat berbeda-beda baik kondisi geografis, sosial, ekonomi, budaya, dan sumberdaya alamnya. Oleh karena itu diperlukan strategi pengembangan wilayah perdesaan untuk optimalisasi perdesaan guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Muta’ali (2013) arah kebijakan pembangunan perdesaan salah satu diwujudkan dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan : 1.
Meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat perdesaan.
2.
Meningkatkan pembinaan dan pengakuan masyarakat adat dan budaya nusantara.
10
3.
Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan.
Dengan mengoptimalkan ketiga langkah tersebut, pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari model pengembangan wilayah perdesaan dapat mecapai semua unsur elemen masyarakat perdesaan.
1.5.5 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan
masyarakat.
PNPM
Mandiri
dilaksanakan
melalui
harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Tujuan dari adanya PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Struktur organisasi PNPM mencakup semua pihak yang bertanggung jawab dan terlibat dalam pencapaian tujuan PNPM Mandiri yaitu meliputi unsur pemerintahan, fasilitator, dan konsultan pendamping, serta masyarakat baik di pusat maupun daerah (Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007). Struktur organisasi PNPM Mandiri dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :
11
Instansi Pelaksana
TKPK
Tim Konsultan Pusat
Tim Pengendali PNPM Mandiri
Nasional Tim Koordinasi Provinsi
Provinsi Tim Koordinasi Kabupaten/Kota
SKPD Pelaksana Tim Konsultan Kabupaten/Kota
Kabupaten Badan Kerjasama Antar Desa
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Unit Pengelola Kegiatan Fasilitator
Kecamatan
Lembaga Masyarakat
Catatan : TKPK : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sumber : Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007)
Gambar 1.1 Struktur Organisasi PNPM Mandiri
12
1.5.6 Program Nasional Pengembangan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tim Pengendali PNPM Mandiri (2007) dalam buku Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. Sistem kerja PNPM Mandiri Perdesaan yaitu dengan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
di
wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu : 1.
Dana
BLM
(Bantuan
Langsung
Masyarakat)
untuk
kegiatan
pembangunan. 2.
Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity building).
3.
Pendampingan
masyarakat
yang
dilakukan
oleh
para
fasilitator
pemberdayaan, fasilitator teknik, dan fasilitator keuangan. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi dari CSR (Corporate Social Responcibility), dan dari 13
dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karakteristik kelompok sasaran, aparat pelaksana, sosialisasi dan komunikasi serta monitoring. Monitoring dalam PNPM Mandiri Perdesaan diperlukan guna memberikan support atau semangat baru dalam mengimplementasikan program dan upaya menumbuhkan motivasi kepada aparat pelaksana dan kelompok sasaran untuk dapat maju dan berkembang (Indiahono, 2012).
1.6
Keaslian Penelitian Keaslian penelitian digunakan sebagai referensi dalam memulai sebuah
penelitian. Terdapat beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah berkembang. Berikut adalah beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Lyndon and Selvadurai (2011) pada penelitian yang berjudul “Native Understanding of Participation and Empowerment in Community Development” memaparkan hasilnya bahwa pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk pembangunan desa dengan meningkatkan sumberdaya manusia. Indiahono (2012) meneliti tentang model implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan daerah penelitian di Kabupaten Banyumas yang mendapatkan hasil bahwa implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: karakteristik kelompok sasaran, aparat pelaksana, sosialisasi, komunikasi serta monitoring. Alam dan Ihsan (2012) dengan penelitian yang berjudul “Role of Participatory Rural Appraisal in Community Development (A Case Study of Barani Area Development Project in Agriculture, Live Stock and Forestry Development in Kohat)” menjelaskan bahwa Participatory
Rural
Appraisal
merupakan metode yang tepat untuk diterapkan pada masyarakat karena dapat menganalisis aspek sosial-ekonomi dan budaya masyarakat. Mohammad (2012) dengan penelitian berjudul “Role Of Community Capacity Building Construct in
14
Community Development” menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat merupakan pembaruan dan inovasi dalam pemberdayaaan masyarakat yaitu dengan mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan sumberdaya wilayah, serta memperkuat hubungan sosial dan hubungan dengan pemerintah daerah. Penelitianpenelitian yang telah dilakukan tersebut digunakan oleh peneliti sebagai referensi dalam menyusun penelitian baik tujuan, metode yang digunakan, serta teknik analisisnya. Penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :
15
Tabel 1.2. Matriks Penelitian No
Penulis
Judul
Tahun
1
N. Lyndon, et al
Native Understanding of 2011 Participation and Empowerment in Community Development
2
Dwiyanto Indiahono
Model Implementasi 2012 PNPM Mandiri Perdesaandi Kabupaten Banyumas
3
Anwar Alam
Role of Participatory 2012 Rural Appraisal in Community Development (A Case Study of Barani Area Development Project in Agriculture, Live Stock and Forestry Development in Kohat)
Tujuan Mengetahui pemahaman masyarakat lokal tentang partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di Bidayuh, Sarawak, Malaysia
Metode
Pemberdayaan masyarakat menghasilkan hasil bagi masyarakat desa dalam usaha untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat mengoptimalkan potensi SDM dengan meningkatkan rasa memiliki pada masyarakat desa tentang sumberdaya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat Mengetahui model Deskriptif Implementasi PNPM Mandiri implementasi PNPM MP dari hasil Perdesaan dipengaruhi oleh di Banyumas observasi beberapa faktor yaitu: terhadap karakteristik kelompok sasaran, masyarakat. aparat pelaksana, sosialisasi dan komunikasi serta monitoring Mendorong masyarakat Metode Participatory Rural Appraisal dan memastikan deskriptif merupakan metode yang tepat partisipasi dari untuk diterapkan pada masyarakat masyarakat untuk karena dapat menganalisis aspek menyokong sosial-ekonomi dan budaya penghidupan di Distrik masyarakat Kohat, Pakistan
16
Metode komparatif. Teknik analisis deskriptif
Hasil
Lanjutan tabel 1.2. Matriks Penelitian No
Penulis
Judul
4
Noor Azmi Role Of Community Mohamad, Capacity Building et al Construct in Community Development
5
Dimas Rimba Kharisma Gautama
Tahun 2012
Persepsi Masyarakat 2014 Terhadap Program Nasional Pengembangan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja-Klampok, Kabupaten Banjarnegara
Tujuan
Metode
Menjelaskan tentang definisi, model, dan dimensi dari pengembangan masyarakat dari berbagai literatur
Komparatif dengan membandingkan menurut pandangan berbagai ahli
Hasil
Peningkatan kapasitas masyarakat merupakan pembaharuan dan inovasi dalam pemberdayaaan masyarakat yaitu dengan mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan sumberdaya wilayah, serta memperkuat hubungan sosial dan hubungan dengan pemerintah daerah 1. Mengetahui tingkat Metode 1. Dapat mengetahui partisipasi kualitatif partisipasi masyarakat masyarakat dalam dalam program PNPM program PNPM Teknik analisis Mandiri Perdesaan di Desa Mandiri Perdesaan deskriptif Purwareja, Kecamatan di Desa Purwareja, Purwareja-Klampok Kecamatan Sampel : teknik 2. Dapat mengetahui persepsi Purwareja-Klampok simple random masyarakat dalam program 2. Mengetahui persepsi sampling PNPM Mandiri Perdesaan masyarakat dalam di Desa Purwareja, program PNPM Kecamatan PurwarejaMandiri Perdesaan Klampok di Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja-Klampok
(Sumber : Penulis, 2013)
17
1.7
Kerangka Pemikiran Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja penduduk miskin secara mandiri. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan dapat mencapai tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat di perdesaan serta terkoordinasinya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program yang telah diterapkan oleh pemerintah sejak tahun 2007. Dana PNPM Mandiri Perdesaan bersumber dari APBN dan APBD yang kemudian masuk dalam wadah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang kemudian disalurkan untuk pembangunan dan pemberdayaan di suatu daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam program PNPM Mandiri Perdesaan (Buku Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007). Pembangunan dan pemberdayaan tersebut berupa peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat lokal serta penyediaan fasilitas umum seperti rumah sakit, jalan, air minum, sekolah, Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM), dan lain-lain. Dana yang disalurkan untuk masing-masing wilayah berbeda-beda. Berdasarkan kedua kegiatan tersebut maka dapat digali mengenai sasaran dan tingkat partisipasi masyarakat pada program PNPM Mandiri Perdesaan di lokasi penelitian serta dapat mengetahui lebih lanjut mengenai masyarakat yang terlibat dalam proses pemberdayaan dalam program PNPM Mandiri Perdesaan melalui persepsi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perdesaan dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan dengan lokasi penelitian berada di Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja-Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Untuk lebih jelaskan dilihat pada alur kerangka pemikiran pada gambar 1.2 sebagai berikut :
18
PNPM Mandiri Perdesaan
Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat Lokal
Penyediaan Infrastruktur Fasilitas Umum
Pemberdayaan Masyarakat
Fasilitator Teknis Kegiatan
Tingkat Patisipasi Masyarakat dalam program PNPM Mandiri Perdesaan
Pengetahuan Masyarakat Terhadap PNPM Mandiri Perdesaan Desa Purwareja
Gambar 1.2. Diagram Alir Kerangka Pemikiran
19
