BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

RencanaKerjaPembangunan Daerah Tahun 2014

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : TAHUN 2013 TANGGAL :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pembangunan adalah sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan

institusi-institusi

pertumbuhan

nasional,

ekonomi,

di

samping

penanganan

tetap

mengejar

ketimpangan

akselerasi

pendapatan,

serta

pengentasan kemiskinan. Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa

yang

dilaksanakan

dalam

rangka

mencapai

tujuan

bernegara

sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013–2018, yang saat ini masih dalam proses penyusunannya, sehingga penyusunan RKPD 2014 berpedoman pada RPJP Kabupaten Probolinggo tahun 2005 – 2025. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

I-1


Proses penyusunan RKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan

melalui

forum

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang) Tahunan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Disamping itu penyusunan RKPD juga memperhatikan dan mengakomodir Usulan Program dan Kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi, hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian daerah Propinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya. Dokumen RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 memuat arah kebijakan

pembangunan,

prioritas

pembangunan,

rancangan

kerangka

ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Tahun 2014

merupakan

pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2014.

1.2. Landasan Hukum Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1);

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

I-2


8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.

Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan Keterangan

Nomor

Pemerintah

3

Tahun

Daerah

Pertanggungjawaban

2007

Kepada

Kepala

tentang

Laporan

Pemerintah,

Laporan

Daerah

Kepada

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

Tahun

2007

tentang

Organisasi

Perangkat Daerah; 14.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah;

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

16.

Peraturan

Pemerintah

Penyusunan,

Nomor

Pengendalian

8

Tahun

dan

2008

Evaluasi

tentang

Tata

Pelaksanaan

Cara

Rencana

Pembangunan Daerah; 17.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

18.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan

sebagaimana

telah

diubah

terakhir

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 20.

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;

I-3


22.

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo Tahun 2005–2025;

1.3. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, RKPD tahun 2014 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2013-2018. Dengan demikian RKPD 2014 memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2013 – 2018 yang pada saat ini dalam proses penyusunan. RKPD disusun dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat. Artinya RKPD juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam

RKPD

Provinsi

dan

RKP

Pusat.

Penyusunan

RKPD

juga

mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo, serta mempertimbangkan pula Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo 2005–2025. RKPD setelah memperoleh legalitas formal berupa Peraturan Kepala Daerah, akan digunakan sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUAPPAS) pada tahun rencana, serta pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja

Tahun 2014. Dokumen KUA dan PPAS setelah dibahas

bersama legislatif akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan R-APBD dan RKA SKPD. 1.4. Sistematika Penyusunan RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 disusun dengan sistematika, sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika RKPD.

BAB II

: EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU Memuat tentang evaluasi pencapaian kinerja indikator makro

I-4


pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2012 dan realisasi RPJMD 2008 – 2013 tahun terakhir, serta isu strategis dan masalah mendesak. BAB III

: RENCANA

KERANGKA

EKONOMI

DAERAH

BESERTA

KERANGKA PENDANAAN Memuat kondisi ekonomi daerah tahun 2012 dan tahun 2013, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2014, arah kebijakan ekonomi daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah BAB IV

: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Memuat

rumusan

prioritas

dan

sasaran

pembangunan

daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD, kebijakan yang tertuang dalam RPJMD dan identifikasi isu dan masalah stategis pembangunan daerah dan nasional tahun 2014 BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH Memuat program dan kegiatan pembangunan berdasarkan prioritas

pembangunan,

pada

masing-masing

urusan

kewenangan yang ada pada SKPD dan antar wilayah di Kabupaten Probolinggo. BAB VI

: PENUTUP Memuat kesimpulan berbagai harapan dan tindak lanjut pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2014.

1.5. Maksud dan Tujuan Dalam tata urut dokumen perencanaan, maksud penyusunan RKPD 2014

disusun

untuk

menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahunan. Hal ini, secara yuridis telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan tujuan dari dokumen RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 adalah: 1.

Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018 dalam rencana program kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2014;

I-5


2.

Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun;

3.

Menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA–SKPD);

4.

Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;

5.

Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

I-6

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Sementara itu capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan. 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografis Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi 7°40’ s/d 8°10’ Lintang Selatan dan 111°50’ s/d 113°30’ Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.696,16 km², termasuk didalamnya kawasan Pulau Gili Ketapang dengan luas wilayah 0,6 km². Kabupaten

Probolinggo

terletak

di

lereng

gunung-gunung

yang

membujur dari Barat ke Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro. Wilayah kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian 0 - 2500 m diatas permukaan laut, tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Pada ketinggian 750 - 2500 m diatas permukaan laut, cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran dan pada ketinggian 150 - 750 m diatas permukaan laut, yang membujur dari Barat ke Timur di bagian Selatan yang berada di kaki gunung Argopuro, sangat cocok untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti, durian, alpukat dan buah lainnya, contoh di kecamatan Tiris dan Kecamatan Krucil. 2.1.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah Luas wilayah kabupaten probolinggo lebih kurang 1.696,16 km², terdiri atas : a).

Pemukiman

: 147,74km²

b).

Persawahan

: 373,13 km²

II-1


c).

Tegal

:

513,80km²

d).

Perkebunan

:

32,81km²

e).

Hutan

: 426,46km²

f).

Tambak/Kolam

:

g).

Lain-lain

: 188,23km²

13,99km²

Sementara Luas wilayah kabupaten probolinggo ditinjau dari luas 24 kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1.sebagai berikut : Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo Per Kecamatan No.

Kecamatan

Luas (Ha)

Prosentase (%)

1.

Sukapura

10.208,53

6,02

2.

Sumber

14.188,13

8,36

3.

Kuripan

6.674,76

3,94

4.

Bantaran

4.212,83

2,48

5.

Leces

3.680,97

2,17

6.

Tegalsiwalan

4.173,56

2,46

7.

Banyuanyar

4.569,63

2,69

8.

Tiris

16.566,69

9,77

9.

Krucil

20.252,66

11,94

10.

Gading

14.684,64

8,66

11.

Pakuniran

11.385,00

6,71

12.

Kota Anyar

4.258,00

2,51

13.

Paiton

5.327,94

3,14

14.

Besuk

3.503,63

2,06

15.

Krasakan

3.779,75

2,23

16.

Krejengan

3.442,84

2,03

17.

Pajarakan

2.134,35

1,26

18.

Maron

5.139,27

3,03

19.

Gending

3,.61,48

2,16

20.

Dringu

3.113,54

1,84

21.

Wonomerto

4.566,84

2,69

22.

Lumbang

9.271,00

5,46

23.

Tongas

7.795,20

4,61

24.

Sumber Asih

3.025,41

1,78

Jumlah

169.616.65

100%

Sumber :Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, 2012

Letak geografis daerah berbatasan dengan : -

Utara

:

-

Timur :

Kabupaten Situbondo

-

Barat

Kabupaten Pasuruan

-

Selatan :

:

Selat Madura

Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember

Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota Probolinggo.

II-2


2.1.1.2. Topografi Secara topografis, Kabupaten Probolinggo mempunyai ciri fisik yang menggambarkan kondisi geografis, yaitu terdiri dari dataran rendah pada bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda. Sedangkan bentuk permukaan daratan di Kabupaten Probolinggo di klasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu : a) Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 100 m diatas permukaan laut. Daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai dari Barat ke Timur kemudian membujur ke Selatan b) Daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – 1.000 m diatas permukaan laut. Daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah sepanjang Pegunungan Tengger serta pada bagian selatan sisi Timur sekitar Gunung Lamongan c) Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 m dari permukaan laut. Daerah ini terletak di sebelah Barat Daya yaitu sekitar Pegunungan Tengger dan sebelah Tenggara yaitu di sekitar Gunung Argopuro. 2.1.1.3. Hidrologi Terdapat 25 sungai yang mengalir dan mengairi wilayah Kabupaten Probolinggo. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 km, sedangkan sungai terpendek adalah Afour Bujel dengan panjang hanya 2 km saja. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim yang berlangsung tiap tahun. Pada saat musim kemarau, sebagian besar sungai yang mengalir mengalami kekeringan kecuali sungai-sungai besar (yaitu sungai-sungai utama) yang masih tergenang terus sepanjang tahun. Tabel 2.2 Sungai di Kabupaten Probolinggo No.

Nama Sungai

Panjang

Lebar

Debit Air

(Km)

(M)

(Minimum)

Baku Lahan (Ha)

1

K. Rondoningo

95,20

26,00

± 200

2

K. Pandan Laras

43,50

26,00

± 1.300

2.85

3

K. Kertosono

39,70

25,00

± 100

570.00

4

K. Kandang Jati

8,00

8,00

± 100

507.00

5

K. Besuk

13,20

8,00

± 100-200

173.00

6

K. Jabung

20,50

8,00

± 300

465.00

7

K. Pancarlagas

85,70

50,00

± 200

3.30

8

K. Legundi

12,50

6,00

-

-

II-3

3.36


No.

Nama Sungai

Panjang

Lebar

Debit Air

(Km)

(M)

(Minimum)

Baku Lahan (Ha)

9

K. Paiton

18,00

20,00

± 100

454.00

10

K. Kresek

24,50

25,00

± 100

786.00

11

K. Taman

24,10

12,00

± 5-10

240.00

12

K. Curah Manjangan

5,00

9,00

± 50

34.00

13

K. Klumprit

12,50

12,00

± 50

53.00

14

K. Lumbang/Bayeman

17,50

13,00

± 75

125.00

15

K. Blibis

20,00

15,00

-

-

16

K. Blabo

10,00

10,00

± 50

213.00

17

K. Besi

15,50

15,00

± 5-10

183.00

18

K. Patalan

22,50

18,00

± 50

72.00

19

K. Kedung Galeng

38,00

35,00

± 100

564.00

20

K. Banyubiru

11,00

18,00

± 300

697.00

21

K. Gending

20,00

20,00

± 300

-

22

K. Klaseman

11,00

15,00

± 100-200

-

23

K. Pekalen

35,10

35,00

± 3.300

6.98

24

Afour Bujel

2,00

5,00

-

-

25

K. Lawean

16,70

25,00

± 200

369.00

Sumber

: Dinas PU Pengairan Kabupaten Probolinggo

Selain sungai di Kabupaten Probolinggo juga terdapat danau/ranu yaitu Ranu Segaran, Ranu Agung, Ranu Segaran Duwas dan Ranu Gedong yang belum didayagunakan sebagaimana mestinya. Lokasi semua danau tersebut berada di Kecamatan Tiris, sedang lokasi desanya dapat dilihat pada Tabel. 2.3., berikut : Tabel. 2.3 Danau atau Ranu di Kabupaten Probolinggo No 1. 2.

Nama Danau Ranu Segaran* Ranu Agung* Segaran Agung

Luas (Ha)

Lokasi

30.000

Desa Segaran, Kecamatan Tiris

20.813

Desa Ranuagung, Kecamatan Tiris

3.

Ranu Segaran Duwas*

23.000

Desa Tlogoargo, Kecamatan Tiris

4.

Ranu Merah*

18.000

Desa Andungsari

5.

Ranu Gedang*

10.000

Desa Andung Sari, Kecamatan Tiris

Ranu Citakan*

-


Ranu Kembar*

-


Ranu Bintaro*

-


6. Sumber

Danau Ronggojalu

2.5

Kecamatan Tegalsiwalan

: Kabupaten Probolinggo Dalam Angka, 2012

Selain itu tercatat pula sumur yang umumnya berupa sumur gali dan beberapa sumur bor. Kedalaman dari sumur-sumur gali berkisar 3 - 30 m. Kedalaman ini berarti air tanah dangkal sampai sedang dan sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim, sedangkan kedalaman sumur bor merupakan air tanah dalam berkisar 40-200 m.

II-4

yang


Sumur bor yang sudah ada mempunyai debit yang cukup besar, sebagian

untuk

kebutuhan

air

minum

dan

sebagian

besar

lainnya

diperuntukkan irigasi, hal ini mengingat pada saat musim kemarau sebagian besar daerah mengalami kekeringan. Ditinjau dari sisi kedalaman air tanah, 62,56 % dari luas wilayah Kabupaten Probolinggo memiliki kedalaman > 90 m; seluas 11,17 % kedalaman air tanahnya antara 60 – 90 m; dan selebihnya 26,27 % mempunyai kedalaman air tanah < 60 m. 2.1.1.3. Klimatologi Seperti juga daerah tropis lainnya, iklim yang ada berupa iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau.Pada umumnya musim kemarau jatuh pada bulan April hingga bulan Oktober, sedangkan musim hujan terjadi antara bulan Oktober hingga bulan April. Curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada

bulan Desember sampai

dengan Maret. Curah hujan selama tahun 2012 berkisar antara 1.100–1.700 mm untuk dataran rendah, dan berkisar 1.700–5.700 mm untuk dataran tinggi dengan rata-rata intensitas hujan

sebesar

24,211 mm/hari. Jumlah

curah hujan rata-rata dalam setahun di Kabupaten Probolinggo sebesar 1.713 mm/tahun dengan hari hujan rata-rata 75.41 hari. Suhu udara beragam ratarata antara 27C hingga 32C pada bagian Utara, sedangkan di wilayah pegunungan Argopuro dan Tengger, yaitu di Kecamatan Tiris, Krucil, Sumber dan Sukapura suhu udaranya berkisar antara 5C hingga 15C. 2.1.1.4. Jenis Tanah Jenis tanah penting untuk diketahui terutama usaha pengembangan budidaya pertanian. Dilihat dari tekstur tanahnya, maka jenis tanah yang mendominasi adalah tanah latosol yang berasal dari tanaman perkebunan, sawah dan hutan tropika. Jenis tanah lainnya adalah alluvial, regosol, andosol, mediteran dan gromossol. 2.1.1.5. Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Klasifikasi kawasan budidaya meliputi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, dengan berbagai jenis peruntukan dapat dilihat pada tabel 2.4.

II-5


Tabel 2.4 Luas Peruntukan Kawasan Budidaya (Ha) No

Peruntukan

Luas

Prosen

1.

Hutan

55.796,68

32,89

2.

Tegal

52.801,95

31,13

3.

Sawah

38.509,00

22,70

4.

Perkampungan/Permukiman

12.904,04

7,60

5.

Perkebunan Swasta/Rakyat

2.009,30

1,18

6.

Tanah Rusak/Padang Rumput

2.413,96

1,42

7.

Tambak

1.320,06

0,77

8.

Kebun Campur

1.186,57

0,69

9.

Industri

866,56

0,51

10.

Hutan Rakyat

625,32

0,37

11.

Danau/Rawa

138,00

0,08

12.

Lain-lain

1.045,36

0,66

169.616,80

100

Jumlah

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo

Dari

tabel

2.4

terlihat

bahwa

peruntukan

lahan

di

Kabupaten

Probolinggo didominasi oleh hutan (32,89 %), tegalan (31,13 %), serta persawahan (22,70 %). Sedangkan lahan permukiman yang merupakan kawasan terbangunnya hanya meliputi 7,60 % dari seluruh luas lahan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilyah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029, rencana peruntukan kawasan budidaya yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.5 Tabel 2.5 Luas Kawasan Budidaya (Ha) No

Kawasan Budidaya

Luas Kawasan

Prosen

1.

Kawasan Hutan Produksi

28.829,10

17,00

2.

Kawasan Pertanian & Peternakan

40.081,07

23,63

3.

Kawasan Perkebunan

38.649,00

22,79

4.

Kawasan Perikanan

3.227,00

1,90

5.

Kawasan Pariwisata

1.700,00

1,00

6.

Kawasan Permukiman

18.248,00

10,76

7.

Kawasan Perindustrian

3.272,00

1,93

8.

Kawasan Pertambangan

10,00

0,01

9.

Kawasan Khusus

1.550,00

0,91

10

Luas Kawasan Budidaya

135.566,17

79,93

11

Luas Kabupaten Probolinggo

169.616,80

100

Sumber :Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo

II-6


2.1.1.6.

Kawasan Lindung

Yang

dimaksud

dengan

kawasan

lindung

adalah

kawasan

yang

ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Salah satu kawasan lindung yang perlu terus menerus dimantapkan adalah kawasan suaka alam. Kawasan ini di Kabupaten Probolinggo telah ditetapkan sesuai dengan arahan RTRW Propinsi Jawa Timur. Pada dasarnya pemantapan kawasan ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan melindungi biota, ekosistem, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Perlindungan kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa. Kawasan suaka alam selain untuk mempertahankan kelestarian alam itu sendiri, juga berperan dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata. Pemanfaatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata tetap harus berdasarkan pada konsepsi menjaga kawasan suaka alam itu sendiri, termasuk dalam kawasan suaka alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jenis kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo yang akan dikembangkan dalam 5 tahun kedepan antara lain kawasan suaka alam, hutan lindung, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Luas rencana kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.6. Tabel 2.6 Luas Kawasan Lindung No

Jenis Kawasan Lindung

1.

Kawasan Suaka Alam

2.

Hutan Lindung

3. 4.

Luas Kawasan

Prosen

5.859,50

16,25

25.998,53

72,08

Sempadan Sungai

3.585,00

9,94

Sempadan Pantai

625,00

1,73

36.068,03

100

Jumlah Sumber :RTRW Kabupaten Probolinggo

2.1.1.7.

Kawasan Rawan Bencana

Penetapan kawasan ini bertujuan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia meliputi kawasan gerakan tanah, rawan

II-7


letusan gunung berapi, rawan gempa bumi, dan rawan angin topan. Wilayah rawan bencana alam dan wilayah kritis merupakan wilayah yang sering dan atau mempunyai potensi bencana alam, seperti letusan gunung berapi, Angin Gending, banjir dan kebakaran yang disebabkan oleh alam. Beberapa wilayah rawan bencana di Kabupaten Probolinggo dapat diidentifikasi diantaranya, sebagai berikut: a. Letusan Gunung Berapi Gunung mempunyai

Bromo potensi

merupakan disamping

gunung sebagai

berapi obyek

yang wisata,

masih juga

aktif dapat

menimbulkan bencana letusan gunung berapi.Wilayah-wilayah yang masih berada dalam jangkauan letusan gunung berapi seperti Kecamatan Sukapura dan Kecamatan Sumber perlu mewaspadai aktifitas yang terjadi di kawah Gunung Bromo. Kabupaten Probolinggo memiliki 2 buah gunung berapi yang berpotensi menimbulkan bencana yaitu Gunung Bromo dan Gunung Lamongan. Gunung Bromo merupakan gunung api yang sering meletus lemah, berupa letusan freatik atau magmatik tipe Stromboli. Material yang diletuskan berupa batu (pijar) dan hembusan gas beracun hanya terbatas disekeliling kawah atau dasar kaldera Lautan Pasir. Ancaman hujan abu lebat tidak lebih dari jarak 6 Km dari kawah Gunung Bromo. b. Gerakan Tanah (Longsor) Kawasan rawan bencana di Kabupaten Probolinggo berupa tanah longsor terdapat di berbagai kecamatan. Wilayah yang peka terhadap bahaya ini adalah wilayah yang memiliki tingkat erosi tinggi, kawasan pantai dan tanah-tanah gundul di kawasan hutan lindung, serta kawasan yang mempunyai kelerengan tanah lebih dari 40 %. Berdasarkan Studi identifikasi kawasan rawan bencana Kabupaten Probolinggo tahun 2007, kawasan dengan tipologi gerakan tanah tertinggi adalah Kecamatan Gading, Krucil, Lumbang, Pakuniran, Sukapura, Sumber, Kota Anyar dan Tiris. c. Banjir Kawasan-kawasan yang berada di sepanjang daerah aliran sungai perlu mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir. Demikian pula perluasan kawasan permukiman di perkotaan akan mengurangi luas wilayah resapan air, sehingga tanpa sistem drainase yang baik akan dapat menimbulkan banjir. Wilayah yang potensial terhadap bahaya banjir adalah Perkotaan Gending, Dringu, Kraksaan, Tongas, Sumberasih, Krejengan dan Kotaanyar.

II-8


d. Daerah Rawan Abrasi Pantai Kabupaten Probolinggo memiliki panjang kawasan pesisir sekitar 71,893 Km dan seperti kabupaten lain di Indonesia juga memiliki masalah dengan ekosistem pantainya terutama dengan masalah abrasi pantai. Ada banyak faktor yang mengakibatkan sebuah pantai mengalami abrasi, dari sekian faktor yang mempengaruhi ada satu faktor yang sangat dominan yaitu ketahanan pantai itu sendiri dalam menghadapi gelombang air laut. Ketahanan pantai akan tercipta dengan sendirinya jika ekosistem di kawasan tersebut masih terjaga, salah satu ekosistem pantai yang berperan

penting

dalam

menciptakan

ketahanan

pantai

adalah

keberadaaan hutan mangrove atau rawa di wilayah pantai tersebut. Dari beberapa hal di atas, maka deliniasi kawasan rawan abrasi pantai dicari dengan menganalisa kawasan pantai yang tidak mempunyai vegetasi rawa atau mangrove di pesisirnya. Dari hasil analisa spasial pada peta tata guna lahan didapatkan distribusi kawasan rawan abrasi pantai meliputi Kecamatan

Tongas, Sumberasih, Dringu, Kraksaan, Gending, Pajarakan

dan Paiton. Tabel 2.7 Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah No.

Kemiringan

Luas Kawasan (Ha)

Prosen

1

0-2%

48.070,55

28,34

2

2 – 15 %

41.721,36

24,59

3

15 – 40 %

20.968,52

12,36

4

> 40 %

58.856,22

34,69

169.616,65

100

Jumlah

Sumber : Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2012 (Diolah)

Dari tabel 2.7 terlihat bahwa daerah yang memiliki tingkat kemiringan tanah lebih dari 40 % cukup tinggi, yaitu seluas 58.856,22 Ha (34,69 %) dari seluruh luas daerah Kabupaten Probolinggo. Diantara luas daerah yang memiliki kemiringan tanah > 40 % tersebut, yang terluas adalah di Kecamatan Sumber yaitu seluas 11.979,66 Ha (20,35 %) dan Kecamatan Krucil seluas 11.889,96 Ha (20,20 %). 2.1.1.8. Potensi pengembangan wilayah Sesuai dengan RTRW Kabupaten Probolinggo, penetapan kawasan strategis Kabupaten Probolinggo dan skenario pengembangan wilayah, maka ditetapkan rencana pengembangan kawasan strategis prioritas, yaitu:

II-9


a. Prioritas I : Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan, Ekowisata, dan Industri guna mendukung pengembangan wilayah barat. Wilayah Kabupaten Probolinggo bagian barat mempunyai potensi yang besar karena terdapat beberapa kawasan strategis Kabupaten Probolinggo antara lain: 

Kawasan agropolitan bagian barat yang terdiri dari Kecamatan Tongas, Lumbang, Sukapura, Sumber.



Jalur Pariwisata Nasional - Internasional Tanaman Nasional Bromo Tengger Semeru,



Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tongas.

Sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan perwujudan ruang Kabupaten Probolinggo, maka kawasan strategis yang terletak di Kabupaten Probolinggo bagian barat merupakan prioritas I pengembangan. Pengembangan kawasan strategis bagian barat ini diarahkan pada pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata dan industri. b. Prioritas II : Pengembangan Kawasan Strategis pada Sistem Perkotaan Pendukung Sistem perkotaan pendukung merupakan kawasan Perkotaan Kraksaan dan

kawasan

pusat-pusat

pelayanan.

Pengembangan

kawasan

ini

merupakan prioritas pengembangan karena kawasan sistem perkotaan pendukung ini fungsinya sebagai sentra-sentra pengembangan, simpul distribusi pelayanan dan simpul penarik keterkaitan antar wilayah. Pengembangan kawasan ini diarahkan sesuai dengan fungsi dan perannya seperti telah dirumuskan rencana struktur ruang Kabupaten Probolinggo. c. Prioritas III: Pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan, Ekowisata, dan Industri guna mendukung pengembangan wilayah timur. Wilayah

Kabupaten

Probolinggo

bagian

timur

mempunyai

potensi

pengembangan kawasan strategis Kabupaten Probolinggo antara lain: 

Kawasan agropolitan bagian timur yang terdiri dari Kecamatan Tiris, Krucil, Gading.



Kawasan wisata Pegunungan Argopuro/Dataran Tinggi Hyang, arung jeram Sungai Pekalen,



Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Paiton.

Sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan perwujudan ruang Kabupaten Probolinggo, maka kawasan strategis yang terletak di Kabupaten

Probolinggo

pengembangan.

Sama

bagian halnya

timur dengan

II-10

merupakan kawasan

prioritas bagian

III

timur,


pengembangan

kawasan

strategis

bagian

timur

ini

diarah

pada

pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata dan industri. d. Prioritas IV: Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Selain potensi pertanian, industri dan pariwisata, Kabupaten Probolinggo mempunyai potensi yang besar di sektor perikanan. Potensi perikanan meliputi perikanan laut di sekitar laut Pantai Utara dan perikanan darat berupa budidaya tambak. Potensi perikanan tersebut juga telah didukung oleh

sentra-sentra

pengolahan

tetapi

potensi

perikanan

kurang

diperhatikan terutama untuk perikanan laut, sehingga kawasan perikanan laut dan kawasan tambak di sekitar Pantai Utara banyak yang mengalami alih fungsi ke industri, permukiman dan perdagangan. Oleh karena itu pengembangan kawasan strategis minapolitan berupa pengembangan sentra-sentra

perikanan

sangat

diperlukan

dan

menjadi

prioritas

pengembangan. Pengembangan kawasan strategis minapolitan meliputi: 

Pengembangan

kawasan

tambak

di

sekitar

Kecamatan

Tongas,

Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton. 

Pengembangan kawasan budidaya laut tersebar di Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton.

2.1.2 Aspek Demografi Menurut hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 tercatat 1.185.711 Jiwa, yang tersebar di 24 kecamatan. Dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 583.209 jiwa dan perempuan 602.502 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Tiris sebanyak 76.719 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Sukapura yaitu sebanyak 21.176 jiwa sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.8.dibawah ini : Tabel. 2.8 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan hasil registrasi Tahun 2012 KECAMATAN

LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH

SUKAPURA

10,441

10694

21,135

SUMBER

13,351

13819

27,170

KURIPAN

15,560

16400

31,960

BANTARAN

22,082

23642

45,724

LECES

30,866

31564

62,430

II-11


BANYUANYAR

28,721

30150

58,871

TIRIS

38,816

39213

78,029

KRUCIL

31,713

31437

63,150

GADING

27,805

28275

56,080

PAKUNIRAN

23,169

24006

47,175

KOTAANYAR

19,071

20075

39,146

PAITON

35,303

35681

70,984

BESUK

25,054

26580

51,634

KRAKSAAN

35,646

36417

72,063

KREJENGAN

20,848

21616

42,464

PAJARAKAN

17,502

18024

35,526

MARON

34,030

35145

69,175

GENDING

21,773

22229

44,002

DRINGU

28,163

28191

56,354

TEGALSIWALAN

18,403

19568

37,971

SUMBERASIH

32,931

33577

66,508

WONOMERTO

23,891

24935

48,826

TONGAS

34,689

36101

70,790

LUMBANG

16,050

16865

32,915

JUMLAH

605,878

624,204

1,230,082

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.1.3. Aspek Sumber Daya Manusia Kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Probolinggo bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sebaran Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Probolinggo. Mengenai IPM di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 2.9 Besarnya Nilai IPM dan Komponennya Indeks

2010

2011

2012**

IPM

62.99

63.84

64,06

Indeks Kesehatan

60,22

60.70

60,87

Indeks Pendidikan

64.98

66.52

66,84

Indeks Pengeluaran Per Kapita

63.79

64.29

64,48

Sumber : BPS Propinsi Jatim ** Angka Sementara

II-12


Sedangkan mengenai sebaran rumah tangga miskin di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.10 Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu di Kabupaten Probolinggo Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. Maret 2012 Jumlah Rumah Tangga KECAMATAN

Kelompok

Kelompok

Kelompok

1

2

3

SUKAPURA SUMBER KURIPAN BANTARAN LECES TEGALSIWALAN BANYUANYAR TIRIS KRUCIL GADING PAKUNIRAN KOTAANYAR PAITON BESUK KRAKSAAN KREJENGAN PAJARAKAN MARON GENDING DRINGU WONOMERTO LUMBANG TONGAS SUMBERASIH Jumlah Total

JUMLAH

806 1.670 2.559 1.629 1.571 1.706 3.393 4.855 5.284 3.784 3.444 4.401 3.783 3.178 2.930 2.955 1.537 4.543 2.149 1.709 1.860 1.896 4.001 2.841

761 1.389 1.664 1.873 1.964 1.569 2.825 3.899 2.944 2.549 2.106 1.748 2.833 2.710 2.354 1.950 1.370 3.631 1.872 1.762 1.862 1.807 3.385 2.655

724 1.377 1.587 2.518 3.141 1.769 2.647 3.936 1.965 2.472 1.606 1.217 2.294 2.782 2.453 2.017 1.588 3.157 1.779 2.069 1.857 2.170 3.409 2.947

2.291 4.436 5.810 6.020 6.676 5.044 8.865 12.690 10.193 8.805 7.156 7.366 8.910 8.670 7.737 6.922 4.495 11.331 5.800 5.540 5.579 5.873 10.795 8.443

68.484

53.482

53.481

175.447

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. Maret 2012

2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Dalam

sub

bab

ini

akan

dijelaskan

mengenai

capaian

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 5 tahun terakhir ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, terdiri dari kondisi makro ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial. A. PDRB Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir peningkatan PDRB Kabupaten Probolinggo baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan

menunjukkan

perkembangan

yang

cukup

baik.

Hal

ini

ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai tambah barang dan jasa yang diindikasikan dengan pesatnya peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dari sebesar Rp. 10,262 Milyar,- pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp. 11,834.2 Milyar pada tahun 2008, pada tahun 2009 sebesar Rp. 13,196.2 Milyar, pada tahun 2010 sebesar Rp. 14,896.3 Milyar, pada tahun 2011 sebesar Rp. 16,761.96 Milyar dan pada tahun 2012 (angka

II-13


sementara)

sebesar

Rp.

18,849.11

Milyar.

Kenaikan

PDRB

ini

mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi Kabupaten Probolinggo secara makro khususnya produksi barang dan jasa mengalami peningkatan. Pencapaian PDRB Kabupaten Probolinggo dapat dikatakan cukup berhasil seiring dengan usaha penguatan ekonomi rakyat melalui pembinaan terhadap usaha kecil/wirausaha baru dan penguatan ekonomi melalui sektor yang lain. B. Pertumbuhan Ekonomi Secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan, artinya kondisi perekonomian

di

Kabupaten

Probolinggo

tetap

dapat

memberikan

pertumbuhan yang positif. Mulai tahun 2008 sampai dengan 2012 tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2009, yakni 5,78% tahun 2008, turun menjadi sebesar 5,72% tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2010 terjadi kenaikan yang cukup signifikan mencapai 6,19%. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 2011 sebesar 6,23% dan pada tahun 2012 (angka sementara) sebesar

6,47%.

Kondisi

ini

tentunya

cukup

menggembirakan

dan

menandakan bahwa perkembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Probolinggo sudah mulai kembali pada jalur yang sesuai dengan harapan. Namun demikian masih diperlukan upaya-upaya yang lebih baik di dalam upaya

percepatan

pertumbuhan

ekonomi

di

wilayah

Kabupaten

Probolinggo. Selanjutnya kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi sejak 20082012 adalah sebagaimana pada grafik di bawah ini :

II-14


Gambar 2.1

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kab.Probolinggo (%) 12 10.1

10 8 5.78

6.3 6.19

5.72 5.48

6

Pertumbuhan Ekonomi

6.47 5.62

6.23 5.93

Inflasi

4 2

0 2008

2009

2010

2011

2012**

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur ** Angka Sementara

C. PDRB Per Kapita Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting penting untuk mengetahui dengan

pertumbuhan pendapatan

kemajuan

sektor

daerah

ekonomi adalah

dalam

PDRB

hubungannya

per kapita

yang

biasanya dipakai sebagai indikator perkembangan kesejahteraan rakyat. Pada umumnya PDRB per kapita disajikan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku, karena PDRB Perkapita selain dipengaruhi faktor produksi juga dipengaruhi tersebut

oleh

harga

tidak dapat

barang/jasa. Namun demikian gambaran

langsung dijadikan

sebagai ukuran peningkatan

ekonomi maupun penyebaran di setiap strata ekonomi karena pengaruh inflasi

sangat

dominan

baik

dalam

pembentukan

PDRB

maupun

pendapatan regional. Adapun PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2008

sebesar

Rp.

9.966.152,90,

Tahun

2009

adalah

sebesar

Rp.

11.022.140,09,-, Tahun 2010 sebesar Rp. 12.336.674,37,- sedangkan pada Tahun 2011 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 13.818.944,20,- dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 15.453.119,42,- (angka sementara).

II-15


D. Laju Inflasi Kabupaten Probolinggo cukup berhasil dalam menekan laju inflasi. Pada tahun 2008 angka Inflasi sebesar 10,10%, Tahun 2009 turun menjadi 5,48%, Tahun 2010 kembali meningkat sebesar 6,30% antara lain diakibatkan oleh kondisi iklim ekstrim dan tidak menentu atau anomali cuaca, kenaikan harga bahan makanan yang disebabkan banyaknya kegagalan panen menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas serta kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada awal tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011 inflasi tercatat sebesar 5,93% dan pada tahun 2012 (angka sementara) 5,62 %. Tabel 2.11 Inflasi Kabupaten Probolinggo 2008 – 2012 (%) Indeks

2008

2009

2010

2011

2012**

10,24

6,74

6,43

8,28

8,47

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

4,55

3,45

3,47

5,17

4,13

INDUSTRI PENGOLAHAN

9,43

6,34

8,41

6,52

6,49

LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

2,11

1,06

2,54

1,11

1,17

10,80

5,14

7,61

7,50

2,80

PERDAG, HOTEL, RESTORAN

8,30

4,05

5,11

3,44

2,79

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

1,77

2,96

2,91

1,24

1,66

KEU. PERSEWAAN DAN JASA PERUSH

8,48

4,25

5,05

4,66

4,88

JASA-JASA

10,27

6,20

4,97

5,32

5,38

INFLASI KAB. PROBOLINGGO

10,10

5,48

6,30

5,93

5,62

PERTANIAN

BANGUNAN

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur * Angka Sementara

E. Kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat

pemenuh

pendidikan

kebutuhan

dan

dasar,

pekerjaan.

ataupun

Kemiskinan

sulitnya

merupakan

akses

terhadap

masalah

global.

Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk: 1.

Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;

2.

Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;

3.

Menentukan

target

penduduk

memperbaiki posisi mereka.

II-16

miskin

dengan

tujuan

untuk


Angka

Kemiskinan

di

Kabupaten

Probolinggo

secara

resmi

menggunakan data Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu yang merupakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 oleh BPS Kabupaten Probolinggo. Angka RT Kelompok 1 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia) sejumlah 68.484 KK, RT Kelompok 2 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 11% - 20% terendah di Indonesia) sejumlah 53.482 KK dan RT Kelompok 3 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 21% - 30% terendah di Indonesia) Kabupaten

sejumlah 53.481 KK, sehingga jumlah RTS di

Probolinggo

adalah

175.447

KK.

Dokumen

Strategi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 yang disusun oleh Bappeda Kabupaten probolinggo merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

Tahap pertama (2010-2012) diprioritaskan pada sektor yang mampu menjadi

landasan

dalam

memerangi

kemiskinan,

peningkatan

kesempatan kerja, pengembangan layanan dan kualitas pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas kesehatan. 

Tahap kedua (2012-2014) diprioritaskan pada kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan investasi, peningkatan kesempatan

kerja,

pemberdayaan

masyarakat

pada

arus

mikro,

pengembangan layanan dan kualitas pendidikan, serta percepatan pengembangan wilayah. 

Tahap ketiga (2014-2015) dititikberatkan pada kegiatan yang bersifat monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

kegiatan

tahun-tahun

sebelumnya Tabel 2.12 Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Probolinggo Hasil Sensus Tahun 2008 – 2012 No.

Uraian

2008

2009

Jumlah Penduduk 305,07 280,10 Miskin (000) Jumlah Penduduk 2 29,23 27,69 Miskin (%) Garis Kemiskinan 3 178.717 225.151 (Rp/Kap/Bln) Sumber : BPS Jawa Timur ** Angka Sementara 1

II-17

2010

2011

2012

276,60

259,23

245,88

25,22

23,48

22,17

255.757

280.101

306.762


Tabel 2.13 TPT Kabupaten Probolinggo No. 1 2 3

Uraian Pengangguran Angka Kerja TPT

2009 15,686 604,247 2,60

2010 12,190 603,228 2,02

2012 ** 12,356 623,537 1,98

2011 18,218 569,592 3,20

Sumber : BPS Jatim ** Angka Sementara

F. Angka Kriminalitas Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah

satu

prioritas

pemerintahan

dalam

terutama

di

mewujudkan daerah.

stabilitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

daerah

dapat

terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman

kepada

masyarakat,

menjaga

ketertiban

dalam

pergaulan

masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (kepolisian). Data mengenai perkembangan angka kriminalitas pada tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 2.14. sebagai berikut : Tabel 2.14 Jumlah Angka Kriminalitas di Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 - 2012 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Uraian Perjudian Pembunuhan Penipuan Narkoba Pencurian biasa Penadahan Penculikan Ganda Uang Aniaya Biasa Pemerasan KDRT Cabul Perkosaan Perampasan Jumlah

Satuan

2008

2009

2010

2011

Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus

118 3 42 11 47 4 1 12 13 8 5 264

93 4 45 31 44 9 5 6 15 1 8 5 266

121 9 44 39 32 13 0 0 79 42 13 7 10 4 413

80 5 75 36 53 15 0 1 70 42 30 6 5 6 424

2012 55 7 48 33 13 125 4 27 6 15 2 335

Sumber : Polres Probolinggo tahun 2012

Matrik mengenai gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo

II-18

5 tahun


terakhir ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat lainnya secara rinci dapat diliihat pada tabel 2.15 berikut ini: Tabel 2.15 Matrik Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2008 – 2012 Aspek Kesejahteraan Masyarakat No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian kinerja 2008

2009

2010

2011

2012

SKPD Penanggung Jawab

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1

ADHB

11,834,2 M

13,196,2 M

14.896,2 M

16.761,96 M

18.849,1 1 M **

1.2

Laju inflasi

10,01

5,48

6,30

5,93

5,62**

1.3

PDRB per kapita

9.966.153

BPS BPS

11.022.14 12.336.67 13.818.944 0 4

15.453.1 19 **

BPS

Fokus Kesejahteraan Sosial 1

Pendidikan

1.1

Angka melek huruf

78.24

77.97

82,06

81,73

82,94

Dinas Pendidikan

1.2

Angka rata-rata lama sekolah (SD s/d SMA)

13,16

12,97

12,78

12,17

12,09

Dinas Pendidikan

1.3

Angka partisipasi kasar 119.26

119.96

119.50

119.74

120,28

Dinas Pendidikan

92.86

93.11

93.05

93.23

93,66

Dinas Pendidikan

59,53

59,87

60.21

60.56

60,9

Dinas Pendidikan

98.87

99.13

98.86

99.06

99,67

Dinas Pendidikan

71.87

70.38

72.03

72.17

72,54

Dinas Pendidikan

38.68

33.37

38.90

39.12

39,57

Dinas Pendidikan

1.3.1

1.3.2

1.3.3 1.4 1.4.1

1.4.2

1.4.3

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

2

Kesehatan

2.1

Angka kelangsungan hidup bayi per 1000 KH

993,1

993,53

987,31

988,29

987,57

Dinas Kesehatan

2.2

Angka usia harapan hidup

60,56

60,85

61,13

61,42

61,52

Dinas Kesehatan

2.3

Persentase balita gizi buruk

1,65

2,23

3,36%

2,3%

2,8%

Dinas Kesehatan

3

Ketenagakerjaan

II-19


3.1

Rasio penduduk yang bekerja

-

0,974

0,979

0,968

0,980

Disnakertrans

Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1

Kebudayaan

1.1

Jumlah Grup Kesenian

60

62

73

83

90

Disbudpar

1.2

Jumlah Gedung

10

12

14

14

14

Disbudpar

2

Olah raga

2.1

Jumlah klub olahraga

64

82

88

98

117

Kanpora

2.2.

Jumlah gedung olahraga

1

1

1

1

1

Kanpora

2.1.5 Aspek Pelayanan Umum Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 5 tahun terakhir ditinjau dari aspek pelayanan umum, terdiri dari fokus urusan layanan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan pemerintah daerah, sesuai dengan SKPD yang mempunyai tupoksi kewenangan masing-masing. Data dari matrik gambaran pelayanan umum dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut ini: Tabel 2.16 Data Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2008 – 2012 Aspek Pelayanan Umum No


Capaian kinerja Satuan

2008

2009

2010

2011

2012

SKPD Penanggungja wab

ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Pelayanan Urusan Wajib 1

Pendidikan

1.1

Pendidikan dasar

1.1.1

Angka partisipasi sekolah (SD s/d SMA)

%

87,38

87,56

87,73

87,84

87,93 Diknas

1.1.2

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

%

119.16

119.45

119.20

119.18

119.25 Diknas

1.1.3

Rasio Guru terhadap murid

1:…

1:7

1:8

1:8

1:7

1:10 Diknas

1.1.4

Rasio guru/murid per kelas rata rata

1:….

20

22

21

23

24 Diknas

1.3

Fasilitas Pendidikan:

1.3.1

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

%

86.30

86.47

85.79

85.95

87.54 Diknas

1.3.2

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi

%

86.99

86.82

86.65

86.80

88,65 Diknas

II-20


bangunan baik 1.4

Pendidikan Anak Usia Dini

1.4.1

Rasio Jumlah Siswa Paud/Julah Anak usia 2- 4 Tahun

1.5

Angka Putus Sekolah

1.5.1

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

1.5.2

1.5.3

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

%

43.38

39.44

35.85

44.92

45,14 Diknas

%

0,065

0,051

0,09

0,02

0,041 Diknas

%

2.37

2.24

2.11

0.023

1,93 Diknas

%

1.07

1.02

0.97

0.03

0,72 Diknas

1.6

Angka Kelulusan

1.6.1

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

%

94,21

94,97

99,54

99,99

99,98 Diknas

1.6.2

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

%

96,85

97,34

98,95

98,78

98,98 Diknas

1.6.3

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

%

97.77

98.17

98.65

98.68

98.86 Diknas

1.6.4

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

%

79.28

80.21

80.73

91.85

92,17 Diknas

1.6.5

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

%

69.50

69.80

70.08

70.98

71,24 Diknas

1.6.6

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

%

54.58

56.17

57.64

67.89

68,06 Diknas

2

Kesehatan

2.1

Rasio posyandu per satuan balita

2.2

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

2.3

13,55

13,55

14,43

14,43

14,43

Dinkes

/100.000

11,03

0,0121

0,0120

0,0121

0,0118

Dinkes

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

/100.000

0,0048

0,0046

0,0045

0,0055

0,0055

Dinkes

2.4

Rasio dokter per satuan penduduk

/100.000

0,044

0,057

0,063

0,05

0,05

Dinkes

2.5

Rasio perawat per satuan penduduk

/100.000

0,061

0,073

0,085

0,087

0,087

Dinkes

2.6

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

73,81

86,66

60,59

80,61

97,53

Dinkes

2.7

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

%

92,97

94,68

97,50

97,37

87,23

Dinkes

2.8

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

91,82

91,52

95,45

92,73

98,79

Dinkes

2.9

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

%

100

100

100

100

100

Dinkes

2.10

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

%

81,91

81,62

73,38

85,27

80,12

Dinkes

2.11

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

%

100

100

100

100

100

Dinkes

II-21


DBD

2.12

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

%

133,26

100

198,34

5,80

5,38

Dinkes

2.13

Cakupan kunjungan bayi

%

101,32

89,66

93,81

97,19

96,77

Dinkes

3

Pekerjaan Umum

3.1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

3.2

Rasio Jaringan Irigasi

3.3

Jumlah tempat ibadah

3.4

Persentase rumah tinggal bersanitasi

3.5

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

3.6

Rasio permukiman layak huni

3.7

Panjang jalan dilalui Roda 4

%

DPU Bina Marga

80.11

82.44

68.26

74,62

22,50

22,50

22,50

-

9,927

9,927

9,579

9,925

44%

45%

45%

46%

-

0,788 m3/th

0,86 m3/th

38%

38%

38%

38%

Km

785,819

785,819

785,819

785,819

3.8

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

km

15,211

17,835

86,972

12,836

91,230

DPU Binamarga

3.9

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

%

88,27

90,42

86,38

90,56

89,76

DPU Binamarga

3.10

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

km

120,562

150,231

175,821

200,690

235,746

DPU Binamarga

3.11

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

km

3,621

4,791

5,312

6,342

7,858

DPU Binamarga

3.12

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

%

0,052

0,054

0,052

0,051

0,051

DPU Pengairan

3.13

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

11,220

12,124

15,233

18,671

23,575

3.14

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

90,00

92,00

92,00

92,00

4

Perumahan

4.1

Rumah tangga pengguna air bersih (PDAM)

%

59,67

66,95

83,01

87,44

-

4.2

Rumah tangga pengguna listrik

%

84,80

84,38

83,97

83,55

83,76

4.3

Rumah tangga ber-Sanitasi

%

45%

45%

36%

-

-

4.4

Rumah layak huni

%

65%

65%

65%

-

-

5

Penataan Ruang

5.1

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

5.2

Rasio bangunan ber- IMB per

Buah %

%

%

%

73,10

DPU Pengairan Bagian Kesra DPU Ciptakarya

0,86 0,86 m3/th BLH m3/th DPU Ciptakarya DPU 785,819 Binamarga

DPU Binamarga

92,00 DPU Pengairan

DPU Ciptakarya DPU Ciptakarya DPU Ciptakarya DPU Ciptakarya

-

-

-

-

3,44

DPU Ciptakarya

0.15

0.16

0.14

-

-

DPU Ciptakarya

II-22


satuan bangunan 6

Perencanaan Pembangunan

6.1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada/Tida k

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

Bappeda

6.2

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada/Tida k

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

Bappeda

6.3

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada/Tida k

ADA

ADA

ADA

ADA

ADA

Bappeda

6.4

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Ada/Tida k

TIDAK

ADA

ADA

ADA

ADA

Bappeda

7

Perhubungan

7.1

Rasio ijin trayek

7.2

Jumlah uji kir angkutan umum

7.3

445/jml pnduduk

747/jml pnduduk

404/jml pnduduk

250/jml pnduduk

103/jml Dinas pnduduk Perhubungan

Buah

1.128

1.195

1.287

1.392

1.502 Dinas Perhubungan

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Buah

3

3

3

3

3 Dinas Perhubungan

7.4

Angkutan darat

Buah

5.050

5.368

5.547

5.756


7.5

Kepemilikan KIR angkutan umum

Buah

1.128

1.195

1.287

1.392


7.6

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Jam

15 menit

15 menit

10 menit

10 menit

10 menit Dinas Perhubungan

7.7

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Rp

41.000

41.000

41.000

41.000

7.8

Pemasangan Rambu-rambu

%

100%

100%

100%

100%

8

Lingkungan Hidup

8.1

Persentase penanganan sampah

-

0,788

1.38

1,58

1,58 BLH

8.2

Persentase Penduduk berakses air minum

10,680

11,222

11,819

-

BLH

8.3

Pencemaran status mutu air

-

40

59,10

82,60

83,3 BLH

8.4

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

100

100

100

100

100 BLH

8.5

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0.6

0.60

0,77

0.8

0,78 BLH

8.6

Penegakan hukum lingkungan

%

100

100

100

85

66,6 BLH

9

Pertanahan

9.1

Penyelesaian izin lokasi

%

100

100

100

100

10

Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1

Rasio bayi (penerbitan) berakte kelahiran

26,439

47,207

19,700

11,901

10.2

Kepemilikan (penerbitan) KTP

24,879

20,788

13,185

12,624

10.3

Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten

Ada

Ada

Ada

Ada

%

Ada/Tida k

II-23

41.000

Dinas Perhubungan

100% Dinas Perhubungan

100

Kantor Perijinan

Dinas 11,642 kependuduka n dan Capil Dinas 77,796 kependuduka n dan Capil Dinas Ada kependuduka n dan Capil


11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.1

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

%

4.064

3.939

3,939

3,939

14,5 BPP & KB

11.2

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

%

25

29,6

32,7

35,6

37,9 BPP & KB

11.3

Rasio KDRT

%

0,99

0,81

0,81

1,11

1,58 BPP & KB

11.4

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

%

-

3,04

3,07

3,07

3,09 BPP & KB

11.5

Partisipasi angkatan kerja perempuan

%

25

27

19,61

16,65

21,04 BPP & KB

11.6

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

%

50

65

77

96

96 BPP & KB

12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1

Rata-rata jumlah anak per keluarga

63,42%

79,68%

110,78%

105,82 %

- BPP & KB

12.2

Rasio akseptor KB

%

14,35

14,76

14,76

17,20

16,74 BPP & KB

12.3

Cakupan peserta KB aktif

%

73,11

72,94

72,95

75,64

73,39 BPP & KB

12.4

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

%

59,11

54,64

54,64

59,27

47,92 BPP & KB

13

Sosial

13.1

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

56

67

82

96

102 Dinsos

13.2

Total PMKS (yg memperoleh bantuan sosial)

3,2%

3%

3,47%

3,62%

3,71% Dinsos

13.3

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

0,0471

0,0042

0,0059

0,0058

0,0058 Dinsos

14

Ketenagakerjaan

14.1

Angka angkatan kerja

586.702

604.247

603.228

569.592

14.2

Tingkat partisipasi angkatan kerja

%

75,25

74,08

73,28

70,02

14.3

Pencari kerja yang terdaftar

Jiwa

14.4

Tingkat pengangguran terbuka

14.5

Keselamatan dan Perlindungan

15

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1

Jiwa

623.537 Disnakertrans 75,31 Disnakertrans

4,670

7,138

3,657

3,445

3,025 Disnakertrans

%

3,46

2,60

2,02

3,20

1,98 Disnakertrans

%

-

-

24,79

32,34

33,66 Disnakertrans

Persentase koperasi aktif

%

36

37

50

64,70

15.3

Usaha Mikro dan Kecil

%

4,80

4,81

4,90

5,10

70,50 Diskop dan UKM 5,60 Diskop dan UKM

16

Penanaman Modal

16.1

Jumlah investor berskala

22

22

21

22

II-24

12 Kantor Perijinan dan


nasional (PMDN/PMA)

16.2

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

17

Kebudayaan

17.1

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

17.2

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

18

Kepemudaan dan Olahraga

18.1

Penanaman Modal Kantor 53.751 M Perijinan dan Penanaman Modal

52.605 M

52.840 M

52.921 M

52.936 M

14

8

12

17

- Disbudpar

100

100

100

100

100 Disbudpar

Jumlah organisasi pemuda

762

1.057

1.081

1.096

1.014 Kanpora

18.2

Jumlah organisasi olahraga (kab/kecamatan)

63

63

63

63

66 Kanpora

18.3

Jumlah kegiatan kepemudaan

23

56

36

43

- Kanpora

18.6

Lapangan olahraga

64

64

65

65

65 Kanpora

19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19.1

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (jumlah orsospol)

1

1

1

1

1 Bakesbangpol

19.2

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

14

18

19

27

42 Bakesbangpol

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.1

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Rasio

1.79

1.91

2.22

3.46

20.2

Jumlah Linmas

Orang

13,615

15,869

15,439

15,990

18,584 Bakesbangpol

20.3

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Rasio

15,87

15,27

14,62

14,62

14,1 Bakesbangpol

20.4

Pertumbuhan ekonomi

%

5.78

5.72

6.19

6,23

20.5

Kemiskinan (RTM)

KK

112,095

112.095

112.095

112.095

20.6

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

Ada/Tdk

Ada

Ada

Ada

Ada

20.7

Penegakan PERDA

%

100

100

100

100

20.8

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

13,615

15,869

15,439

15,990

20.9

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

%

-

-

10,39

10,39

10,39

Kantor Satpol PP

20.10

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

%

92.30

92.30

97.23

97.23

97.5

Bagian Pemerintahan

20.11

Sistim Informasi Manajemen Pemda

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Bagian Kominfo

21

Ketahanan Pangan

Kali

%

Orang

Ada/Tdk

II-25

3,35

Kantor Satpol PP

Bid. Ekonomi Bappeda Bid. Ekonomi Bappeda Kantor Perijinan dan Ada Penanaman Modal Kantor Satpol 100 PP

6,47

18,584 Bakesbangpol


21.1

Ketersediaan pangan utama

Ton

171.824

172.964

176.569

221.525

22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22.1

LPM Berprestasi

Klp

3

3

3

3

3 Bapemas

22.

Kelompok LPM

Klp

330

330

330

330

330 Bapemas

22.2

PKK aktif

%

100

100

100

100

100 Bapemas

22.3

Posyandu aktif

%

100

100

100

100

100 Bapemas

22.4

Kader Posyandu Aktif

%

88

88

88

93,13

93,13 Bapemas

22.5

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

%

10,44

10,26

10,49

10,53

10,67 Bapemas

23

Statistik

23.1

Buku ”kabupaten dalam angka”

ADA

ADA

ADA

ADA

23.2

Buku ”PDRB kabupaten”

ADA

ADA

ADA

ADA

24

Kearsipan

24.1

Pengelolaan arsip secara baku/ Laporan data Kearsipan (SKPD)

%

47

55

68

73

76

Kantor Arsip daerah

24.2

Peningkatan SDM pengelola kearsipan (SKPD)

orang

10

30

48

77

82

Kantor Arsip daerah

25

Komunikasi dan Informatika

25.1

Jumlah surat kabar nasional/lokal

Buah

8

10

10

10

12 Bagian Kominfo

25.2

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Buah

12

14

12

9

11 Bagian Kominfo

25.3

Web site milik pemerintah daerah

Buah

1

1

1

1

1 Bagian Kominfo

25.4

Pameran/expo

Kali

1

1

1

1

1 Bagian Kominfo

26

Perpustakaan

26.1

Jumlah perpustakaan (sekolah/Ponpes/Desa)

Buah

120

132

227

259

Kantor 265 Perpustakaan daerah

26.2

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Orang

42.380

47.037

62.789

31.463

Kantor 25.184 Perpustakaan daerah

Buku

6.374

9.084

5.565

4.328

3.735

26.3

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Ada/Tida k Ada/Tida k

167.944 BKP & PPP

Bid. Dalap Bappeda Bid. Dalap ADA Bappeda ADA

Kantor Perpustakaan daerah

Fokus Layanan Urusan Pilihan 1

Pertanian

1.1

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

%

57,19

56,83

56,50

51,40

55,00 Diperta/Dibu nhut

1.2

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

%

31.16

31.26

30.42

29.92

29,59 Diperta/Dibu nhut

1.3

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

%

18.10

18.33

17.64

17.19

16.80 Diperta/Dibu nhut

II-26


1.4

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

%

4.18

4.15

4.08

4.06

4.07 Dibunhut

1.5

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB

%

3.76

3.77

3.83

3.81

3.81 Disnak

1.6

Cakupan bina kelompok petani

%

60.98

39.40

42.68

57.30

- Diperta

2

Kahutanan

2.1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

%

2.33

6.06

9.79

49.10

25,00 Disbunhut

2.3

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

%

1,17

1,16

1,12

1,11

1,11 Disbunhut

3

ESDM

3.1

Pertambangan tanpa ijin

%

-

15

45

38

4

Pariwisata

4.1

Kunjungan wisata

174.153

204.167

240.016

243.381

244.644 Disbudpar

4.2

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

0.83

0.89

0.94

0.95

0.96 Disbudpar

5

Kelautan dan Perikanan

5.1

Produksi perikanan

%

100,13

100,19

102,01

100,93

5.2

Konsumsi ikan

%

17,69

17,72

17,91

18,23

5.3

Cakupan bina kelompok nelayan

%

33,33

33,33

37,50

68,00

5.4

Produksi perikanan kelompok nelayan

%

9,7

9,6

9,5

12,10

6

Perdagangan

6.1

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

25.89

25.71

26.51

26.81

26.97 Disperindag

6.2

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

0.6

0.8

0.9

0.9

0.9 Disperindag

7

Perindustrian

7.1

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

18.86

18.74

18.83

18.97

19.18 Disperindag

7.2

Pertumbuhan Industri.

0.5

0.1

0.2

0.06

0.06 Disperindag

7.4

Cakupan bina kelompok pengrajin

0.8

0.8

0.10

0.12

0.12 Disperindag

8

Ketransmigrasian

8.1

Transmigran swakarsa

0

0

71,03

0

%

55 PU Pengairan

Dinas 103,22 Perikanan Kelautan Dinas 18,75 Perikanan Kelautan Dinas 39,34 Perikanan Kelautan Dinas 13,90 Perikanan Kelautan

dan dan

dan

0 Disnakertrans

2.1.6 Aspek Daya Saing Daerah Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo 5 tahun terakhir ditinjau dari aspek daya saing daerah, terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas

II-27

dan


wilayah, iklim investasi dan sumberdaya manusia. Data dari matrik gambaran pelayanan umum dapat dilihat pada tabel 2.17. berikut ini: Tabel 2.17 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2008 – 2012 Aspek Daya Saing Daerah No


Capaian kinerja 2008

2009

2010

2011

SKPD penanggungjawab

2012

ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1


1.1

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

55,61

54,22

58,58

57,56

55,59

BPS

1.2

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

44,39

45,78

41,42

42,44

44,41

BPS

2

Pertanian

2.1

Nilai tukar petani

97,01

98,19

98,74

102,62

103,28

Diperta

1 : 192

Dinas Perhubungan

-

Dinas Perhubungan

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1

Perhubungan

1.1

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

1 : 143

1 : 192

1 : 96

1.2

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per 46.371 tahun

53.220

58.100

38.100

2

Penataan Ruang

2.1

Ketaatan terhadap RTRW

100

100

100

2.2

Luas wilayah produktif

2.3

Luas wilayah industri

2.4

100

1 : 192

93.115,7 93.115,75 93.115,75 5

100

93.115,7 5

DPU CIPTA KARYA

93.115,75 DPU CIPTA KARYA

79.006

79.006

79.006

79.006

79.006

Luas wilayah kebanjiran

1.461,07

1.461,07

1.461,07

1.461,07

1.461,07

DPU PENGAIRAN

2.5

Luas wilayah perkotaan

4.715,23

4.715,23

4.715,23

4.715,23

4.715,23

DPU CIPTA KARYA

3


3.3

Jenis, kelas, dan jumlah

3.3.1

Restoran

3.3.2

Rumah Makan

3.4

Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

3.4.1

DPU CIPTA KARYA

5

7

2

95

76

60

69

55 Dispenda

Hotel Melati Satu

2

2

2

10

12 Dispenda

3.4.2

Hotel Melati Dua

5

4

4

4

5 Dispenda

3.4.3

Hotel Melati Tiga

9

10

11

2

3 Dispenda

II-28

14

Dispenda

6


4

Lingkungan Hidup

4.1

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

5

Komunikasi dan Informatika

5.1 5.2

59,67

66,95

83,01

87,44

- PU Ciptakarya

Rasio ketersediaan daya listrik

1: 1.536,2

1: 3.188,8

1: 1.274,37

1: 1.154,7

- PLN

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

84,8

84,38

83,97

83,55

83,76 PLN

Fokus Iklim Berinvestasi 1


1.4

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

1.4.1

Pajak Daerah

1.4.2

Retribusi Daerah

1.5

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Dispenda 6

6

7

7

9 Dispenda

26

26

26

23

29 Dispenda

3

1

3

4

4 Bagian Hukum

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2012 Guna mengetahui evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012, maka berikut adalah kesimpulan hasil evaluasi program dan kegiatan berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, yaitu : 1. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. a. Pertanian Berdasarkan data dari Dinas Pertanian 2012 menunjukkan bahwa jumlah produksi padi melampaui target yaitu produksi tahun 2012 mencapai 316.423 ton sedangkan targetnya hanya 309.069 ton atau mencapai 102,38%. Produksi jagung juga melampaui target yaitu produksi tahun 2012 mencapai 322.921 ton sedangkan targetnya hanya 320.581 ton atau mencapai 100,73%. Sedangkan untuk produksi kedelai tidak berhasil melampaui target yaitu produksi tahun 2012 mencapai 634 ton sedangkan targetnya 892 ton atau hanya mencapai 71,08%. Untuk produksi ubi kayu juga tidak berhasil melampaui target yaitu produksi tahun 2012 mencapai 117.888 ton sedangkan targetnya 118.818 ton atau hanya mencapai 99,22%. Manfaat kegiatan telah dapat dirasakan oleh petani maupun masyarakat luas yaitu ketersediaan bahan makanan pokok, harga jual ditingkat petani

relatif

stabil,

meningkatnya

II-29

pola

konsumsi

masyarakat,


meningkatnya kelembagaan petani serta pengetahuan dan keterampilan petani. b. Peternakan Pada

tahun

2012,

menurut

data

Dinas

Peternakan

Kabupaten

Probolinggo menunjukkan bahwa pencapaian produksi dan produktifitas ternak sangat berhasil. Hal ini dapat ditunjukkan indikator sasaran atau target yang telah ditetapkan secara signifikan dapat dicapai diantaranya: peningkatan produksi telur dari 1.290.112 ton menjadi 1.300.122 ton, susu dari 9.431.224 liter menjadi 9.967.424 liter, daging dari 5.798.849 kg menjadi 5.949.249 kg, sapi potong dari 287.480 ekor menjadi 296.683 ekor, sapi perah dari 8.593 ekor menjadi 8.809 ekor, kambing dari 45.771 ekor menjadi 46.943 ekor dan domba dari 71.448 ekor menjadi 713.053 ekor, ayam buras dari 992.690 ekor menjadi 998.275 ekor serta ayam ras dari 484.132 ekor menjadi 487.594 ekor. c. Perikanan Pada tahun 2012 terjadi kenaikan produksi sebesar 10,09% dari 3.526,66 ton menjadi 3.882,43 ton pada produksi perikanan air payau bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Begitu juga untuk produksi perikanan air tawar meningkat 9,8% dari 401,53 ton menjadi 440,93 ton dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk produksi budidaya laut mengalami kenaikan sebesar 3,3 % dari 307,08 ton menjadi 317,09 ton dari tahun sebelumnya. Pada produksi pengolahan meningkat sebesar 1,27%

dari

4.138,71

ton

menjadi

4.191,3

ton.

Untuk

produksi

penangkapan laut meningkat sebesar 0,4% dari 9.550,2 ton menjadi 9.588,4 ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari berbagai indikator adalah : -

Pembinaan dan pendampingan pengembangan kapasitas kelembagaan petani.

-

Bantuan modal usaha bagi kelompok lumbung pangan.

-

Mengadakan penelitian tentang pola konsumsi pangan masyarakat untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

-

Mengadakan penelitian untuk penyusunan perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan dengan penerapan Sistem Desa Mandiri Pangan.

II-30


-

Memasyarakatkan pemanfaatan bahan pangan lokal non beras baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk pengembangan usaha.

-

Memasyarakatkan penganekaragaman menu berbasis 3B (Beragam, bergisi, dan Berimbang) untuk menuju hidup sehat dan berkualitas.

-

Sosialisasi pola pangan berbasis 3 B (beragam, bergizi dan berimbang) dan diversifikasi pangan.

-

Perlu adanya terapan teknologi baik melalui sosialisasi maupun bantuan

langsung

pengolahan

mesin-mesin

produksi

(pasca

pengolahan

panen)

dalam

tanah,

irigasi

dan

rangka

peningkatan

mutu/kualitas bahan baku. -

Perlunya

Peningkatan

SDM

Penyuluh

baik

kuantitas

maupun

kualitasnya. 2. Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Otimalisasi Sektor Riil a. Volume Usaha Koperasi Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka dalam lima tahun akan ditingkatkan melalui fasilitasi promosi, pelatihan, teknologi produksi, pusat informasi dan perijinan yang didukung dengan fasilitasi permodalan bekerja sama dengan lembaga keuangan. Khusus untuk Pemberian Kredit Modal Kerja Bagi UMKM dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo, diharapkan volume usaha

koperasi

pada

tahun

2014

menjadi

sebesar

Rp

351.042.500.000,00 dimana pada tahun 2008 telah tercapai sebesar Rp 180.959.243.000,00. Revitalisasi pemeliharaan,

pasar perawatan

daerah

yang

kebersihan,

mencakup

kualitas

sarana

rehabilitasi, prasarana,

keamanan dan ketertiban terus dilakukan sehingga dalam lima tahun ke depan pasar daerah yang ada dapat melayani masyarakat lebih profesional. b. Nilai Investasi Sektor Industri. Salah satu indikator meningkatnya kondisi ekonomi suatu daerah adalah nilai investasi industri, dengan melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan investasi dimaksud, maka pada tahun 2014 diharapkan nilai investasi sektor industri di Kabupaten Probolinggo

sebesar

pembangunan

Rp.320.742.000.000,00.

Selanjutnya

tujuan

ini akan dijabarkan dalam sasaran–sasaran yang

tergabung dalam fungsi ekonomi, serta pariwisata dan budaya.

II-31


3. Sasaran

Percepatan

Pembangunan

Infrastruktur

dan

Peningkatan

Investasi. Dalam hal peningkatan rasio jalan yang baik

pada tahun 2012

belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena baru tercapai 98%, sedangkan untuk jembatan yang baik melampaui target yang ditetapkan yaitu 103 %. Hal ini disebabkan beberapa faktor kendala yaitu keterbatasan dana dan kondisi iklim (bencana) yang merupakan salah satu faktor belum tercapainya target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012 Dinas PU Bina Marga telah dapat mengurangi kondisi jalan rusak menjadi kondisi jalan sedang melalui kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dan peningkatan jalan dan jembatan. Sedangkan untuk Dinas PU Pengairan pada tahun 2012 untuk beberapa indikator telah berhasil mencapai target yang ditentukan bahkan melampaui, yaitu jaringan irigasi utama sebesar 100 % dan perbaikan sungai mencapai 109 %. Untuk jaringan irigasi pedesaan mengalami penurunan sebesar 8,58 %. Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari berbagai indikator adalah : - Melaksanakan penjadwalan pelaksanaan proyek sedini mungkin dalam setiap tahun anggaran dan memacu pelaksanaan proyek yang berlokasi pada dataran tinggi guna mengantisipasi datangnya musim penghujan dan mengkoordinasikan kepada instansi yang terkait untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanan pekerjaan. - Melaksanakan

pengawasan

dengan

menggunakan

jasa

konsultan

pengawas guna lebih mengefektifkan peningkatan kualitas pelaksanaan proyek. - Melibatkan dan meningkatkan SDM dengan dibekali lebih dahulu diklatdiklat/kursus-kursus yang ditujukan pada peningkatan profesionalisme sumber daya manusia. - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat petani / HIPPA / GHIPPA dalam

hal

operasi

pengenalan/pemahaman

dan

pemeliharaan

jaringan

irigasi

serta

bangunan irigasi dengan mengikut sertakan

dalam program diklat/ kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan. Selain itu memberikan himbauan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam memelihara bangunan dan saluran irigasi.

II-32


4. Sasaran Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana Pencapaian sasaran dapat dikatakan berhasil karena beberapa indikator sasaran telah melampaui target yg ditetapkan, diantaranya peningkatan pelayanan pencegahan pencemaran air yang mencapai 138 %, peningkatan pelayanan pencegahan pencemaran udara mencapai 116 %, peningkatan rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk mencapai 101%. Pencapaian terus dipertahankan dengan upaya-upaya sebagai berikut: - Membina dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, dunia usaha dan instansi terkait untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui CSR perusahaan. - Mengendalikan kegiatan eksploitasi sumber daya alam melalui perijinan dan pengawasan. - Menumbuhkembangkan

ketanggapsegeraan

masyarakat

untuk

melakukan pengawasan sosial. - Meningkatkan responsibilitas aparat Pemerintah Kabupaten terhadap laporan/pengaduan

masyarakat

dalam

melaporkan

terjadinya

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam waktu 24 jam. - Upaya

pencegahan

perijinan

bidang

dampak lingkungan

lingkungan hidup

hidup,

dan

melalui

penaatan

Penyusunan

dokumen

pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL/ UKL dan UPL). - Upaya pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup, melalui penegakan

hukum

bidang

lingkungan

hidup

dan

pemantauan

pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. - Upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup, meliputi Penyelamatan sumber mata air dan Pemulihan ekosistem pantai. - Upaya pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup, melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur, Pembinaan perusahaan dan Pembinaan kepada masyarakat.

5. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Sosial Keagamaan dan Kesehatan. a. Persentase penurunan kematian bayi belum berhasil mencapai target karena terjadinya peningkatan angka kematian bayi dimana target yang harus dicapai adalah 9,5 per 1.000 kelahiran sedangkan riilnya kematian bayi mencapai 12,43 per 1.000 kelahiran.

II-33


b. Angka kematian Ibu melahirkan belum berhasil mencapai target dari 61 per 100.000 tapi tercapai 81 per 100.000. c. Penduduk yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan juga belum berhasil mencapai target dari 58 % hanya tercapai 55,8 %. d. Angka Pemanfaatan tempat tidur dalam satuan waktu tertentu (BOR) realisasi tahun 2012 adalah sebanyak 48,27 % meningkat dari tahun 2011 yang mencapai 44,11 %. e. Rata-rata Lama Dirawat atau ALOS realisasi tahun 2012 adalah sebanyak 3,27 hari turun dari tahun 2011 yang mencapai 3,46 hari. f.

Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO) menunjukkan bahwa realisasi tahun 2012 adalah sebanyak 53,02 kali meningkat dari tahun 2011 yang mencapai 51,99 %.

g. Angka Kematian Bersih (Netto Death Rate/NDR), angka kematian 48 jam setelah dirawat tahun 2012 : 18,70 promil (standar Depkes tahun 2005 – standar Depkes : ≤ 25 promil meningkat dari tahun 2011 yang mencapai 12,31 promil. h. Angka Kematian Kasar (Gross Death Rate/GDR), angka kematian umum

tahun 2012 : 22,32 promil (standar Depkes Tahun 2005 –

standar Depkes ≤ 45 promil) meningkat dari tahun 2011 yang mencapai 18,25 promil. i.

PUS yang menjadi peserta KB aktif tercapai dari target 70% menjadi 97,8% atau tercapai 104,84%.

j.

Persentase jumlah perempuan terlatih pada tahun 2012 adalah 100%. Dimana rata-rata yang direncanakan ikut pelatihan adalah 30 orang dan yang terealisasi untuk dilatih adalah 30 orang. Pelatihan dimaksud meliputi pelatihan menjahit, bordir, tata rias dsb.

k. Persentase penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tercapai dari target 60% menjadi 60,5% atau tercapai 100,83%.. l.

Persentase peningkatan peran kader perempuan capaiannya adalah 100% sehingga telah dapat melampaui target tahun 2012.

m. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2011 APM SD 99,47%; APM SMP 72,35% dan APM SMA 39,35%. Sedangkan pada tahun 2012 APM SD 99,67%; APM SMP

72,54%

dan APM SMA

39,57%. Walaupun demikian pencapaian diatas masih berada dibawah target. Rasio jumlah siswa per jumlah sekolah untuk tingkat SD adalah 1: 119. Untuk tingkat SMP rasionya 1: 36 sedangkan target adalah 1: 160. Tingkat SMA rasio siswa per jumlah sekolah 1:76

II-34


Upaya yang terus akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target antara lain: -

Peningkatan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai secara bertahap.

-

Penambahan tenaga kesehatan secara bertahap dan mengoptimalkan tenaga yang ada .

-

Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan teknis.

-

Meningkatkan kemitraan antara bidan dan dukun bayi, melakukan kegiatan swadaya serta pelaksanaan Audit Maternal Perinatal non medis di Kecamatan.

-

Peningkatan deteksi dini balita gizi buruk melalui peran aktif kader posyandu di pedesaan dan

meningkatkan kapasitas kelembagaan

posyandu serta dukungan sektor-sektor terkait. -

Memberdayakan tokoh agama, tokoh masyarakat dan sektor-sektor terkait

dalam penyebarluasan informasi dan promosi kesehatan

tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih Sehat pada kelompokkelompok potensial,. -

Pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam program Desa Siaga dan Rumah Tangga Sehat.

-

Penerapan sangsi terhadap pengedar garam tidak beryodium.

-

Meningkatkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) melalui peran aktif Tim Pangan dan Gizi (TPG) mulai dari Tingkat Kecamatan sampai Kabupaten.

-

Pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota jamkesmas

pusat

melalui

dana

pendamping

jamkesmas

APBD

Kabupaten. -

Pembangunan TK Negeri di Kecamatan dan pendirian SMK di masingmasing Kecamatan untuk memenuhi rasio SMK : SMA = 60 : 40.

-

Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kualifikasi pendidikan guru.

-

Peningkatan pengembangan kompetensi tenaga tutor.

-

Dilaksanakan kegiatan-kegiatan kampanye pendidikan.

-

Mendirikan perpustakaan sekolah dan meningkatkan minat baca siswa.

-

Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

sarana

dan

prasarana

perpustakaan keliling (sepeda motor dan mobil perpustakaan). -

Meningkatkan kualitas SDM aparatur Perpustakaan melalui Diklat

II-35


Teknologi Informatika. -

Menerapkan kebijakan atau regulasi pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dapat meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam memberdayakan ekonomi keluarga, memberikan latihan ketrampilan, magang, bimbingan usaha dan bantuan modal.

-

Melakukan

penyadaran

kepada

masyarakat

dengan

memberikan

penyuluhan, penyebaran informasi lewat media elektonik, leaflet dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin berkurang. -

Melakukan advokasi pada pengambil kebijakan dan perencana sehingga program dan kegiatan yang responsive gender lebih besar.

-

Melakukan

advokasi

kepada

instansi

terkait

khususnya

bagian

perencanaan dan keuangan untuk memberikan dukungan dana, sarana dan

prasarana

yang

memadai

sehingga

perlindungan

terhadap

perempuan dan anak optimal. -

Memberikan advokasi kepada pemerintah desa serta memberikan tambahan kesejahteraan kepada kader.

-

Diadakan sosialisasi terhadap program.

-

Perlu peningkatan kegiatan KIE pada masyarakat.

-

Perlu adanya pembekalan khusus kepada kepala desa.

-

Diberi penghargaan yang memadai dan adanya pancingan didalam setiap

-

pelayanan KB.

Permintaan droping ke propinsi disamping usulan didalam pengadaan barang.

6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran a. Penurunan

jumlah

Keluarga

Pra

sejahtera

pada

tahun

2012

berdasarkan data Dinas Sosial sebesar 33,54% dari tahun sebelumnya; b. Penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial sebesar 26,5% dari tahun sebelumnya; c. Persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dibina (mendapat bantuan) menurut data Dinas Sosial sampai dengan tahun 2012 adalah 3,71%. d. Tingkat kesempatan kerja yaitu perbandingan antara tenaga kerja tertampung dibanding jumlah angkatan kerja adalah 98,02%. e. Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa UMK telah meningkat menjadi Rp 814.000 per bulan sehingga Persentase pencapaian kehidupan minimal mencapai 88,23%.

II-36


f. Jumlah transmigran terkirim sebanyak 30 KK/117 jiwa dengan tujuan ke 3 (tiga) lokasi yaitu : -

15 KK/59 jiwa ke UPT Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

-

10 KK/40 jiwa ke UPT Bekkai Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

-

5 KK/18 jiwa ke UPT Kosa SP.2 Kecamatan Oba Kota Tidore Provinsi Maluku Utara.

Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari berbagai indikator adalah : -

Penanganan secara berkala kepada para PMKS.

-

Mengoptimalkan tugas dan fungsi PSM/TKSK dan Karang Taruna yang ada di wilayah dalam usaha kesejahteraan sosial.

-

Mengajukan tambahan dana sehingga dapat menangani permasalahan yang ada.

-

Perlunya

wadah

untuk

menampung

permasalahan-permasalahan

sosial. -

Peningkatan

kemampuan,

pendidikan

dan

keterampilan

kepada

Keluarga Binaan Sosial (KBS). -

Koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur maupun daerah penerima transmigran di luar Pulau Jawa.

-

Mengadakan kerjasama dengan kabupaten penerima transmigran di luar Pulau Jawa.

7. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Rata-rata capaian program dan kegiatan dapat dikatakan berhasil, hal ini seiring pencapaian sasaran dalam RPJMD berikut ini: a. Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana aparatur telah dapat mencapai 100% karena target jumlah aset bergerak dan tak bergerak telah sesuai dengan target begitu juga pemeliharaannya. b. Persentase ketepatan laporan pelaksanaan pembangunan mencapai 100% sehingga telah dapat mencapai target.

II-37


c. Persentase penyelesaian kegiatan sesuai waktu dan mutu yang direncanakan penyampaian kegiatan sesuai waktu dan administrasi yang direncanakan telah tercapai 100%. d. Persentase tingkat kelengkapan administrasi kearsipan tercapai 100% penataan dan pemberkasan telah dapat dilaksanakan pada tahun ini. e. Persentase tingkat penerapan teknologi informasi & tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat dalam administrasi kearsipan tercapai 100%. f.

Penerbitan Akta kelahiran sebanyak

11.642

lembar terdiri dari

kelahiran umum sebanyak 4.121 lembar dan kelahiran terlambat sebanyak 7.521 lembar. g. Penerbitan Akta Perkawinan sebanyak 130 lembar terdiri dari 65 lembar akta perkawinan suami dan 65 lembar akta perkawinan istri. Upaya yang terus dilakukan untuk mencapai target yang akan datang dari berbagai indikator adalah : - Meningkatkan intensitas sosialisasi permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2012, PMK Nomor 64/PMK.05 Tahun 2011 perubahan atas PMK Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang

Pedoman

Perjalanan

Dinas

Keluar

Negeri

bagi

Pejabat

Negara/Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap serta standart biaya umum TA. 2012 berdasarkan PMK Nomor 84/02 Tahun 2011.. - Penyempurnaan database kependudukan yang dimiliki penduduk. - Dalam rangka mencapai hasil kerja yang optimal kedepan diharapkan masing-masing Satker agar melaporkan kegiatannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, mengupayakan lebih serius untuk peningkatan kualitas SDM dan pembinaan serta pengawasan melekat guna peningkatan prestasi yang lebih baik dari tahun yang lalu. - Intensitas

rapat

koordinasi

dengan

SKPD

yang

membutuhkan

pengadaan barang dan jasa. - Meningkatkan intensitas pendataan dan sertifikasi aset daerah. - Meningkatkan

sosialisasi

kepada

SKPD

tentang

perencanaan kebutuhan dan pengelolaan aset daerah. - Mengkaji kembali dasar hukum pengelolaan aset daerah.

II-38

mekanisme


- Melakukan koordinasi dan himbauan kepada SKPD, agar lebih mengoptimalkan pemungutan atas obyek pendapatan yang menjadi tanggungjawabnya. - Melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat untuk penerbitan petunjuk pelaksanaannya. - Melakukan pendampingan SKPD dalam penyusunan Neraca; - Melakukan koordinasi dengan Propinsi Jawa Timur baik sebelum maupun sesudah juknis pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus. - Melakukan koordinasi dan himbauan kepada SKPD, agar lebih mengoptimalkan penyerapan dananya. - Melakukan bimbingan teknis dan pembinaan Kepala SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1 Meningkatnya

Ketahanan

Pangan

Melalui

Optimalisasi

Produksi

Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, masih menghadapi banyak kendala, diantaranya : 1. Anomali cuaca yang tidak menentu, 2. Terdapatnya daerah yang mengalami gagal panen, 3. Dampak pasca erupsi gunung Bromo, 4. Serangan OPT pada tanaman perkebunan, 5. Banyaknya virus yang menjangkit pada hewan ternak, seperti virus flu burung. 2.3.2 Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Usaha Sektor Riil. Dalam upaya meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Usaha Sektor Riil, masih menghadapi banyak kendala, diantaranya : 1.

Belum optimalnya jaringan promosi sebagai sarana pengembangan investasi/penanaman modal;

2.

Belum optimalnya pelayanan dan rendahnya kepastian hokum dalam investasi/penanaman modal;

II-39


3.

Kurangnya insentif investasi dan keterbatasan infrastrukutr serta rendahya kualitas SDM.

4.

Kualitas SDM yang relatif masih rendah yang tercermin kurangnya produktivitas tenaga kerja;

5.

Masih rendahnya penerapan standarisasi untuk produk-produk industri manufaktur;

6.

Lemahnya akses UMKM kepada sumber daya produktif, yaitu permodalan, teknologi, informasi dan pasar;

7.

Masih banyaknya koperasi yang dinilai belum sehat, terlihat bahwa koperasi di Kabupaten Probolinggo memiliki kecenderungan adanya peningkatan anggota dan jumlah simpanan, tetapi omset volume usahanya mengalami penurunan;

8.

Masih rendahnya produktivitas UMKM dan koperasi, karena kualitas Sumber Daya Manusia UMKM dan koperasi masih rendah, rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM dan terbatasnya sarana prasarana operasional dan modal usaha;

9.

Minimnya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai.

2.3.3 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perekonomian Daerah Beberapa

Kendala

utama

dari

pembangunan

infrastruktur

baik

infrastruktur transportasi, perumahan dan permukiman, pengairan di kabupaten Probolinggo antara lain: 1.

Kondisi prasarana jalan sebagian besar masih perlu penanganan / pemeliharaan;

2.

Banyaknya prasarana jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan kualitasnya.;

3.

Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan;

4.

Kondisi kualitas dan kuantitas sarana pelayanan angkutan umum masih terbatas.

5.

Terbatasnya

kemampuan

penyediaan

prasarana

dan

sarana

perumahan; 6.

Menurunnya kondisi prasarana publik dan bangunan Pemerintah;

7.

Pelayanan kualitas

air

bersih

pengelolaan

belum

optimal,

pelayanan

II-40

air

disebabkan minum

rendahnya

oleh

PDAM,


meningkatnya

tingkat

kebocoran

dan

tingkat

pendapatan

masyarakat rendah serta terbatasnya jaringan pipa; 8.

Relatif masih tingginya penggunaan jamban terbuka;

9.

Pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara efektif dan efisien;

10. Mulai menurunya kondisi prasarana drainase; 11. Menyempitnya lahan ruang hijau terbuka; 12. Penerangan jalan umum masih kurang; 13. Meningkatnya kebutuhan air bagi masyarakat; 14. Menurunnya kemampuan penyediaaan air; 15. Lemahnya koordinasi, kelembagaan dan tata laksana. 2.3.4 Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana Permasalahan yang dihadapi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pencegahan Bencana Alam, yaitu : 1.

Adanya

kecenderungan

peningkatan

pencemaran

lingkungan

Hidup; 2.

Semakin rusaknya habitat ekosistem pesisir dan laut, abrasi pada panjang pantai dan hutan Mangrove akan mengancam potensi sumber daya pesisir dan perikanan laut;

3.

Belum optimalnya pendayagunaan potensi kelautan;

4.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan ligkungan;

5.

Adanya keterbatasan data dan informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

2.3.5 Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Sosial Keagamaan dan Kesehatan Permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Probolinggo yang terkait dengan bidang pendidikan dan kesehatan, antara lain : 1.

Partisipasi masyarakat mengikuti pendidikan cenderung menurun;

2.

Rendahnya kualitas fasilitas pelayanan pendidikan khususnya SD/MI;

3.

Kualitas pendidikan masih rendah dan belum memenuhi standart kompetensi;

4.

Angka melek huruf masih relatif rendah;

5.

Rendahnya cakupan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

6.

Anggaran pendidikan masih belum mencukupi.

II-41


7.

Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat (PHBS);

8.

Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan dan permukiman;

9.

Belum

optimalnya

kualitas

pelayanan

kesehatan

dasar

dan

rujukan; 10. Rendahnya status kesehatan masyarakat; 11. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya yang

tidak

merata. 2.3.6 Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengganguran di Kabupaten Probolinggo masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya: 1.

Keterbatasan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;

2.

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap para penyandang cacat, fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;

3.

Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha serta kurangnya sarana dan prasarana pelatihan kerja;

4.

Banyaknya tenaga kerja yang bekerja dilapangan usaha yang kurang produktif;

5.

Lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan pelaksanaan kebijakan/program di wilayahnya terutama wilayah perdesaan.

2.3.7 Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam mewujudkan pelaksanan otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip good governance dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Probolinggo, masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain yaitu : 1.

Belum diberlakukannya standar pelayanan minimal (SPM) di instansi pemerintah;

2.

Belum adanya kepastian mengenai Pedoman Struktur Kelembagaan pemerintah daerah;

3.

Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM Aparatur;

4.

Pengelolaan dan kemampuan keuangan daerah belum optimal;

5.

Perencanaan pembangunan daerah belum optimal;

II-42


6.

Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik;

7.

Pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal.

II-43


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2013-2014 menurut Bappenas akan lebih baik dari tahun 2012. Dalam kerangka ekonomi makro RPJMN 2010-2014, diupayakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dapat tumbuh mencapai 7 %. Sementara pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 6,23 %. Sementara itu, PDB per kapita pada tahun 2013 diharapkan mencapai USD 3.445 dan pada tahun 2014 ditargetkan akan naik lagi menjadi USD 3.811. Target

peningkatan

PDB

ini

diharapkan

dapat

tercapai

dengan

menargetkan penurunan tingkat pengangguran menjadi 5-6 % dan tingkat kemiskinan menjadi minimal 8-10 % pada tahun 2014. Pada tahun 2012, tingkat pengangguran 6,1 % (Agustus 2012) dan tingkat kemiskinannya di tingkat 11,7 % (September 2012). Tingkat kemiskinan nasional diharapkan dapat

diturunkan

Pertumbuhan

lagi

ekonomi

pada ini

kisaran

didorong

9,5-10,5 oleh

%

pada

konsumsi

tahun

2013.

masyarakat

yang

merupakan komponen utama dari permintaan domestik, dan investasi serta ekspor barang dan jasa. Peningkatan konsumsi masyarakat tersebut akan terjadi apabila daya beli masyarakat meningkat, karenanya perlu diupayakan pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan bahan pokok. Pertumbuhan ekonomi juga dipacu oleh pertumbuhan tingkat ekspor. Beberapa faktor yang dapat menunjang pertumbuhan ekspor tersebut, di antaranya, perlu adanya peningkatan akses pasar internasional terutama pasar nontradisional, peningkatan kualitas dan diversifikasi produk ekspor, dan

peningkatan

fasilitas

ekspor.

Terkait

dengan

penurunan

tingkat

pengangguran dan tingkat kemiskinan, kualitas pekerja terus membaik.Itu terlihat dari struktur lapangan kerja formal yang mengalami peningkatan berarti sepanjang periode 2010-2012. Pada tahun 2012, struktur pekerja formal meningkat menjadi 40%. Jumlah ini naik cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 31,4 % dan tahun 2009 yang sebesar 30,5 %. Peningkatan jumlah pekerja formal ini diikuti pula dengan

III-1


adanya peningkatan struktur pekerja non-pertanian yang pada tahun 2011 mencapai 61,8 %, namun pada tahun 2012 ini naik menjadi 65 %. MP3EI akan mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Indikasi nilai investasi berdasarkan investor terbesar memang datang dari sektor swasta sebesar 49 %,

sedangkan

dari

pemerintah

sebesar

12

%.

Dalam

hal

terjadinya

perlambatan ekonomi dunia yang semakin serius dan pemulihan ekonomi dunia yang tidak sekuat tahun 2010 dan 2011, sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan perlu disesuaikan terutama pada sisi ekspor, yang pada tahun 2012 tingkat ekspor Indonesia sebesar 1,8 %. Diharapkan pada tahun 2013 ditingkatkan menjadi 8,5 % lalu pada tahun 2014 ditargetkan menjadi 12 %. Dengan penyesuaian ini, basis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 menjadi 6,3 %, tahun 2013 menjadi 6,6 % dan tahun 2014 menjadi 6,9 %. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2012 sebesar 6,23% dengan konsumsi domestik dan investasi menjadi penyumbang utama pertumbuhan. Sementara pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa migas, tercatat 6,4% pada 2012. Besaran PDB Indonesia pada 2012 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 8.241,9 triliun, sementara atas dasar harga konstan mencapai Rp 2.618,1 triliun. Pertumbuhan terjadi di semua sektor ekonomi terutama dalam bidang

pengangkutan

dan

komunikasi

yang

mencapai

9,98%

serta

perdagangan, hotel dan restoran (8,11 %) dan konstruksi (7,5 %). Sumber pertumbuhan terbesar pada 2012 berasal dari industri pengolahan yang mencapai 1,47%, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran (1,44 %) serta sektor pengangkutan dan komunikasi (0,98 %). Pertumbuhan ekonomi pada 2012 menurut sisi penggunaan terjadi pada komponen pembentukan modal tetap bruto 9,81 %, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,28 %, ekspor 2,01 % dan pengeluaran konsumsi pemerintah 1,25 %. Komponen impor sebagai faktor pengurang mengalami pertumbuhan sebesar 6,65%. Struktur PDB pada 2012 digunakan untuk memenuhi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 54,56 %, pembentukan modal tetap bruto 33,16 %, pengeluaran konsumsi pemerintah 8,89 %, ekspor 24,26 % dan impor 25,81 %. Pengeluaran

konsumsi

pemerintah

rendah

karena

ada

efisiensi

pengeluaran barang dan moratorium pegawai negeri sipil, sehingga belanja tidak tinggi. Tapi investasi tumbuh dibandingkan tahun lalu yang hanya 8,77 %. PDB per kapita atas dasar harga berlaku pada 2012 mencapai Rp33,3 juta atau 3.562,6 dolar AS, meningkat dibandingkan PDB per kapita pada 2011 III-2


yang sebesar Rp30,4 juta atau 3.498,2 dolar AS. Wilayah Jawa masih menjadi penyumbang

utama

pembentukan

PDB

nasional

2012.

Sumbangannya

mencapai 57,63%. Setelah Jawa ada Sumatera dengan sumbangan 23,77%, dan Kalimantan yang menyumbang 9,3 %.Sementara sumbangan Sulawesi terhadap pembentukan PDB sebesar 4,73%, Bali dan Nusa Tenggara 2,51 % serta Maluku dan Papua 2,06 %. Secara kuantitatif, kegiatan di sektor sekunder dan tersier masih terkonsentrasi di Jawa, sedangkan kegiatan sektor tersier lebih diperankan oleh luar Jawa. Di sisi inflasi, perkembangan di berbagai daerah pada akhir 2012 cenderung mulai menunjukkan adanya peningkatan. Realisasi inflasi yang terjadi pada akhir 2012 di hampir seluruh wilayah cenderung lebih tinggi dibandingkan periode yang sama dalam tiga tahun terakhir. Hal ini terutama dipicu

oleh

kenaikan

harga

sembako

yang

cukup

signifikan

karena

berkurangnya pasokan dan tertahannya penurunan harga beras karena bergesernya waktu puncak panen raya. Selain itu, ekspektasi masyarakat terhadap

rencana

kenaikan

harga

BBM

bersubsidi

diperkirakan

turut

mempengaruhi perkembangan harga di akhir 2012. Ke depan, prospek ekonomi di daerah akan dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global yang hingga saat ini belum menunjukkan adanya perbaikan

yang

signifikan.

Hal

ini

menjadi

faktor

risiko

yang

dapat

menurunkan kinerja ekspor daerah. Berbagai informasi yang dihimpun dari kalangan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya mengindikasikan kekhawatiran dunia usaha terhadap kondisi ketidakpastian permintaan ekspor dapat terjadi hingga akhir 2012. Meski demikian, kuatnya permintaan domestik dan persepsi terhadap iklim investasi nasional menjadi peluang yang perlu dimanfaatkan secara optimal agar perekonomiaan nasional tetap dapat tumbuh tinggi. Hal lain yang perlu dicermati adalah meningkatnya intensitas permasalahan terkait penetapan upah minimum, terutama di daerah basis industri, yang perlu segera di atasi agar prospek iklim usaha tetap positif. Sejumlah faktor risiko juga diperkirakan membayangi perkembangan harga di berbagai daerah. Hal ini antara lain terkait rencana kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dan rencana penerapan kebijakan pengendalian impor hortikultur. Mencermati berbagai risiko tersebut, langkah penguatan komunikasi kebijakan melalui forum koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi sangat penting untuk meredam eskalasi ekspektasi inflasi masyarakat. Selain itu, langkah tersebut perlu disertai upaya

III-3


untuk menjamin ketersediaan pasokan dan pengawasan terhadap distribusi bahan pokok dan BBM bersubsidi. Gambaran beberapa indikator kinerja utama provinsi Jawa Timur, dapat disampaikan sebagai berikut: Pertama, Kinerja Ekonomi yang diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan

ekonomi

sepanjang

tahun

2012

mencatat

pertumbuhan sebesar 7,27% dan diatas nasional sebesar 6,23 %. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi (PMTB). Dari sisi penawaran, sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi, serta sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Jatim. Inflasi Jawa Timur (Jatim) tahun 2012 sebesar 4,5% atau berada di atas inflasi nasional 2012 sebesar 4,3 %. Sedangkan Tahun 2013 ditargetkan pertumbuhan ekonomi Jawa timur akan menggeser kota Jakarta yang selama ini dikenal memiliki pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Saat ini pertumbuhan ekonomi di Jatim hanya memiliki sedikit selisih angka dengan Jakarta. Adapun tiga provinsi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia di Pulau Jawa yakni DKI Jakarta sebesar 16,5 %, Jawa Timur sebesar 14,7 % dan Jawa Barat sebesar 14,3 %. Tingginya sumbangsih dari Jakarta untuk rata-rata nasional, dikarenakan jumlah penduduk Jawa Timur jauh lebih besar daripada Jakarta. Menurut perhitungan standar internasional keputusan Menpan No. 9 tahun 2007, indeks pengukuran kinerja ada 5, di antaranya pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, disparitas dan indeks pembangunan manusia. Menurut indeks pengukuran kinerja, suatu wilayah dinyatakan gagal jika kinerja tumbuh tetapi ada kemiskinan, tidak menyerap tenaga kerja atau disperitas antar daerah masih tinggi. Mengenai disparitas, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya beberapa wilayah di antaranya Banyuwangi, Jombang, dan Malang. Perkembangan baru juga terjadi di Tuban, Gresik, Lamongan dan Probolinggo. Dalam upaya mencapai target menggeser posisi Jakarta pada 2013, Pemprov Jatim terus mengupayakan peningkatan dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi prioritas. Selama ini, sektor koperasi dan UMKM memegang peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi dengan menyumbang sekitar 53,82% terhadap PDRB Jawa Timur. Kedua,

Pembangunan

Manusia

yang

diukur

dengan

Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan capaian kinerja pembangunan manusia dari instrumen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,62 III-4


dari tahun 2010 menjadi 72,18 tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012 pada posisi 72,54. Ketiga,

Penurunan

Kemiskinan

yang

diukur

dengan

prosentase

penurunan penduduk miskin. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada periode 2009-2012 dari tahun ke tahun menurun. Jumlah penduduk miskin nampak terjadi penurunan dari 16,68 % pada tahun 2009 turun menjadi 15,26 % pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 turun menjadi 14,23% dan pada tahun 2012 menjadi 13,08 %. Keempat,

Penurunan Pengangguran yang diukur melalui Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur Agustus 2011 sebesar 4,16 persen mengalami penurunan yang cukup lambat yaitu sebesar 0,04 persen point/angka hingga keadaan Agustus 2012 menjadi 4,12 persen.

Sejalan dengan hal tersebut, Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sejak Agustus 2011 hingga Agustus 2012 dari 69,49 menjadi 69,62. Kelima,

Kesenjangan

Disparitas Wilayah.

antar

wilayah

yang

diukur

dengan

Indeks

Untuk melihat apakah pembangunan di Jawa Timur

benar adanya dilihat dari keadilan terkait dengan pemerataan, dapat dilihat bahwa Indeks Disparitas Wilayah Jawa Timur pada tahun 2009 mencapai 115,85 sedangkan pada tahun 2010 disparitas wilayah semakin mengecil dan mencapai sebesar 115,14. Pada tahun 2011 disparitas wilayah semakin mengecil dan mencapai sebesar 112,53. Pada tahun 2012 Indeks Disparitas Wilayah menurut angka sementara BPS mencapai 112,92.

III-5


Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 no

1

Indikator Kinerja

Pertumbuhan Ekonomi (%/th)

2

2010

2011

2012

Target

Target

Capaian

Target

Capaian

Target

Capaian

2013

2014

4.00-4.50

6.68

5.00-5.50

7.22

5.00-5.50

7.27**

5.50-6.00

5.50-6.00

6.00-6.20

4.25

5.80-6.00

4.16

5.60-5.80

4.12**

5.40-5.50

5.20-5.40

71.62

69.50-70.10

72.18

69.90-70.10

72.54**

70.10-70.50

70.50-71.00

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

3

Indeks

69.00-

Pembangunan

69.50

Manusia

RKP Nas 2013 menetapkan, AHH=72, Rata2 lama sekolah= 7.6 angka kematian bayi = 24 RPJM Prop Jatim 2009 – 2014 , AHH = 69.15, Rata2 lama sekolah = 7.07, Angka Kematian Bayi = 28 (2010=25), AKI(nas) = 224; (jatim) =118= MDGs; Pendapatan/Org/Bln = 1 US$

4

5

Angka

15.50-

Kemiskinan (%)

16.50

Indeks

114.7-

Disparitas

115.1

Wilayah

15.26

15.00-15.50

14.23

14.50-15.00

13.08**

14.00-14.50

13.50-14.00

115.14

114.4-114.7

112.53

114.1-114.4

112,92**

113.8-114.1

113.5-113.8

Sumber : -

BPS Prov Jatim

-

Bappeda Prov Jatim (dan diolah)

III-6


TABEL 3.2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN 2012 SERTA TARGET 2013 DAN 2014 KABUPATEN PROBOLINGGO INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

TARGET

2011

2012

%

6.23

6,47 **

2013

2014

1

Pertumbuhan Ekonomi

2

Indeks Pembangunan Manusia

Indek

63.84

64,06 **

3

Tingkat Pengangguran Terbuka

%

3.30

1,98 **

6.85 (dikoreksi menjadi 6,75 – 6,8) 63.18 dikoreksi menjadi ( 64.2564.75 ) 3,10

4

Prosentase Penduduk Miskin

%

23,48

22,17 **

21,5 – 20,0

5

Nilai LPPD

Tinggi/Rendah

Sedang

Sedang

Tinggi

6

Nilai Lakip

A/B/C

B

-

B

B

7

Status Pengelolaan Keuangan

WTP/WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

8

Indeks Kepuasan Masyarakat

A/B/C/D

B

B

B

B

9

APBD Tepat Waktu

Tepat/Tidak

Tepat

Tepat

Tepat

Tepat

III-7

6,8 – 6,9 64,5 – 65,0 3,00 20,00 – 18,5 Tinggi


Bedasarkan

tabel

3.2

diatas,

secara

makro

kondisi

Kabupaten

Probolinggo dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 2011 sebesar 6,44% dan terealisasi sebesar 6,23%. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi tidak memenuhi target, hal ini disebabkan adanya dampak pasca erupsi gunung Bromo dan anomali cuaca dan bencana alam. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi membaik, hal ini diwujudkan dengan peningkatan target yaitu sebesar 6,65% dan terealisasi sebesar 6,47%, begitu pula dengan target tahun 2013 Kabupaten Probolinggo optimis terdapat peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 6,75% - 6,8% dan pada tahun 2014 direncanakan sebesar 6,8% - 6,9%. Kedua, Kinerja Pembangunan Manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Tahun 2011 target IPM Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 62,49, dan terealisasi sebesar 63,84. Pada tahun 2011 Target IPM telah tercapai, dan memenuhi harapan. Sedangkan pada tahun 2012 target IPM diperkirakan sebesar 62,83, sehubungan dengan telah tercapainya IPM yang sudah melampaui target di tahun 2012 maka untuk tahun 2012 target IPM terdapat koreksi sebesar 64,00 – 64,50 dan menurut angka sementara dari BPS tercapai sebesar 64,06. Pada Tahun 2013 target IPM juga mengalami koreksi dimana target yang sebelumnya sebesar 63,18 dikoreksi menjadi sebesar 64,25 – 64,75, dan pada tahun 2014 direncanakan sebesar 64,5 – 65,0. Terdapatnya koreksi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja Kabupaten Probolinggo kearah yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ketiga, Jumlah penduduk miskin Kabupaten Probolinggo pada tahun 2009 sebesar 27,69%, tahun 2010 mencapai 25,22%, tahun 2011 mencapai 23,48% dan pada tahun 2012 mencapai 22,17% menurut angka sementara dari BPS. Sedangkan tahun 2013 dan tahun 2014 berturut-turut ditargetkan sebesar 21,5 – 20,0% dan 20,00 – 18,5%. Keempat, PDRB Perkapita, pada tahun 2011 PDRB Perkapita Kabupaten Probolinggo tidak mencapai target, hal ini bisa diketahui dari target sebesar Rp.16,092,500.00 dan terealisasi sebesar Rp. 13,818,944.20. Akan tetapi Kabupaten Probolinggo merasa optimis bahwa di tahun-tahun yang akan datang PDRB Perkapita akan mengalami peningkatan, hal ini bisa diketahui dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 18,318,000.00 di Tahun 2012 dengan

III-8


realisasi

menurut

angka

sementara

dari

BPS

tercapai

sebesar

Rp.

15,453,119.42 dan target Rp 20,850,000.00 di Tahun 2013. Kelima, PDRB Harga Berlaku, pada tahun 2011 PDRB Atas Harga Berlaku juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu target sebesar Rp. 18,226,500.00 dan terealisasi sebesar Rp.16,761,960.00. Akan tetapi untuk Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga memasang target yaitu sebesar Rp. 20,989,000.00 dengan realisasi menurut angka sementara dari BPS tercapai sebesar Rp. 18,849,107.51 dan target Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 24.170.000,00. 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan 2012 Serta Perkiraannya Tahun 2013 dan 2014 Untuk menjelaskan bagaimana gambaran perekonomian di kabupaten Probolinggo pada kurun waktu dua tahun terakhir, maka dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi dan perkembangan inflasi di Kabupaten Probolinggo dengan Propinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan gambaran dari aktifitas perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Secara umum pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat luas menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini antara lain tercermin dari besarnya

kontribusi

Sektor

pembangunan

dalam

Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun Income

peningkatan

Produk

Per Kapita, yang terutama

ditunjang oleh 3 (tiga) sektor yaitu sektor pertanian (29,59%), sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan (19,18%), hotel dan restoran (29,45%) Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan gambaran dari aktifitas perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2013 dan 2014 Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perekonomian daerah 1. Globalisasi perekonomian Globalisasi perekonomian menuntut kita untuk meningkatkan efisiensi,

daya

saing

serta

meningkatkan

kinerja

perdagangan.

Berakhirnya era buruh murah dan kenaikan biaya energi akan sangat

III-9


mempengaruhi efisiensi dari sektor industri pengolahan. Untuk mampu berkompetisi

di

level

global,

daya

saing

baik

sektoral

maupun

kewilayahan merupakan hal mutlak yang harus dipersiapkan. 2. Pengurangan Pengangguran Pertumbuhan angkatan kerja baru akan menjadi tantangan kinerja ekonomi. Dengan dominasi ekonomi di sektor konsumsi, kinerja ekonomi kedepan

diharapkan

akan

mampu

didukung

oleh

pertumbuhan

pembentukan modal tetap bruto serta net ekspor yang signifikan untuk dapat mengatasi pertumbuhan angkatan kerja.

Oleh karena itu kinerja

perbankan, kinerja investasi, percepatan pembangunan infrastruktur merupakan serangkaian faktor diharapkan sinergi untuk membangun ekonomi Kabupaten Probolinggo. 3. Pengurangan Kemiskinan Upaya secara kelembagaan, program dan berbagai sumber dana telah

dilakukan.

pembangunan

Secara

ekonomi

konseptual, dalam

jangka

diharapkan panjang

implementasi akan

mampu

menurunkan kemiskinan. Kualitas pertumbuhan yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan diharapkan akan mampu mengurangi kemiskinan. 4. Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini merupakan tantangan cukup berat mengingat, pertumbuhan ekonomi saat ini masih digerakan oleh sektor konsumsi. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang bisa mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi pada sektor riil terutama dengan memanfaatkan mekanisme pasar modal. Selain itu, diperlukan suatu kebijakan pengembangan industri yang berorientasi kepada industri yang berbahan baku lokal dan memiliki keterkaitan kedepan dan kebelakang yang besar serta berbasis padat karya. 5. Penanganan Bencana Alam Kejadian bencana alam memang tidak dapat diprediksi, namun bisa juga

diprediksi

untuk

kejadian

tertentu

dan

kesemuanya

dapat

menimbulkan dampak/resiko baik sosial maupun resiko ekonomi. Ini adalah tantangan yang harus menjadi bagian penting dalam manajemen pembangunan kedepan, baik dalam manajemen pencegahan (untuk bencana tertentu yang diakibatkan oleh distorsi fungsi sumberdaya alam),

III-10


manajemen

penanggulangan,

manajemen

resiko/dampak,

maupun

manajemen pemulihan dari bencana Pada tahun 2013 dan 2014, perekonomian daerah masih akan menghadapi banyak tantangan. Perkembangan perekonomian global yang cepat dan dinamis sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, regional dan daerah. Fluktuasi harga komoditi utama dan krisis keuangan yang

memicu

krisis

ekonomi

global

telah

memberikan

tekanan

pada

perekonomian daerah sehingga mengganggu pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang direncanakan. Rencana kebijakan pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat dapat mendorong peningkatan laju inflasi, yang tidak saja membuat biaya produksi menjadi lebih mahal, tetapi juga diperkirakan akan melemahkan daya beli masyarakat. Padahal, daya beli masyarakat merupakan faktor dominan dalam menopang perekonomian. Dalam beberapa tahun ke depan, pengaruh eksternal tersebut diperkirakan masih akan mewarnai perjalanan pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo. Selain itu secara eksternal pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga dihadapkan pada tantangan utama berupa kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah yang berkeadilan dengan semangat pro poor, pro job dan pro growth serta tetap memperhatikan upaya percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kondisi ini tentunya

membawa

konsekuensi

terkait

dengan

adanya

upaya-upaya

peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran

terbuka,

peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat,

khususnya pelayanan dasar melalui peningkatan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi Asia Timur dan Pasifik diperkirakan akan melemah dari 8.2 persen tahun 2011 ke 7.2 persen tahun 2012, namun akan pulih ke level 7.6 persen di tahun 2013. Pertumbuhan di negara maju akan terlihat moderat, sementara pemulihan ekonomi kawasan akan lebih dipacu oleh permintaan domestik. Hal ini dikemukakan dalam laporan terbaru Bank Dunia yang dirilis 8 Oktober 2012, East Asia and Pacific Economic Data Monitor.

III-11


Laporan ini menyatakan bahwa melemahnya tingkat ekspor dan pertumbuhan investasi akan memangkas pertumbuhan PDB Cina dari 9,3 persen di tahun 2011 menjadi 7.7 persen di tahun ini. Namun di 2012, Cina diperkirakan akan pulih ke level 8,1 persen, sebagai dampak dari paket stimulus yang diterapkan pemerintah negara tersebut, serta meningkatkan volume perdagangan global. Laporan ini menyebut belanja infrastruktur di Thailand pasca bencana banjir tahun lalu sebagai salah faktor yang memperkuat permintaan domestik di kawasan. Selain itu, negara-negara seperti Indonesia – begitu juga Thailand dan Malaysia – kini sedang menikmati peningkatakan tajam dalam belanja publik dan belanja barang modal oleh sektor swasta. Di Cina, pertumbuhan permintaan domestik secara riil telah menurun dari tahun lalu, dan pertumbuhan PDB di kuartal kedua hanya mencapai 7.6 persen dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya. Pertumbuhan investasi turut melemah, akibat upaya mengendalikan investasi di sektor perumahan tahun lalu. Namun demikian, pengenduran kebijakan moneter yang dilakukan awal tahun ini serta paket stimulus yang diluncurkan pemerintah pusat Cina berpotensi mengubah tren pertumbuhan dalam beberapa bulan kedepan. Laporan ini juga mengemukakan, tekanan akibat krisis Eurozone mulai mengendur setelah Bank Sentral Eropa, atau European Central Bank, menyatakan komitmennya untuk membela negara euro dan membeli obligasi negara Eropa yang bermasalah. Selain itu, kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, atau US Federal Reserve, terkait pelonggaran kuantitatif guna mendorong pertumbuhan dan mengurangi pengangguran, telah berhasil memulihkan pasar ekuitas sedunia. Kendati demikian, laporan ini juga menyebutkan bahwa sejumlah risiko masih menghadang. Jika kondisi Eropa merosot tajam, kondisi ini akan berpengaruh pada negara

berkembang. Krisis Eurozone juga berpotensi

membawa dampak negatif pada perekonomian Asia Timur dan Pasifik dari segi perdagangan dan sektor keuangan. Sementara kenaikan harga pangan diperkirakan tidak akan terlalu mempengaruhi Asia Timur

karena suplai

pasar beras saat ini masih mencukupi. Laporan ini mengimbau para pembuat kebijakan Asia Timur dan Pasifik untuk terus berusaha mengelola pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan ditengah iklim global yang masih sangat bergejolak. Negara-negara yang mengalami ekspansi kredit perlu waspada, sementara para eksportir komoditas perlu memperkuat langkahnya untuk mengatasi pendapatan komoditas yang

III-12


bergejolak. Kondisi ini seakan mengingatkan kita untuk lebih mempersiapkan diri mengingat sangat mungkin sekali gejolak perubahan faktor eksternal tahun 2012 ini akan berpengaruh pada kebijakan ataupun pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya Kabupaten Probolinggo pada tahun 2013 dan 2014. Selain faktor eksternal, faktor internal juga menahan laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan, khususnya faktor yang mempengaruhi tingkat realisasi belanja daerah dan optimalisasi pemanfaatan dana Pemerintah Kabupaten oleh perbankan daerah. Rendahnya tingkat realisasi belanja daerah terutama disebabkan oleh faktor administrasi, disamping faktor hukum dan faktor gejolak ekonomi. Rendahnya realisasi belanja APBD juga akan menyebabkan tingginya posisi dana pemda yang disimpan di perbankan daerah. Pada tahun 2012, kinerja perekonomian Kabupaten Probolinggo semakin membaik.

Misalnya,

sektor

pertanian

mengalami

peningkatan

dengan

meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan sebesar 2,5% selain itu sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) juga mengalami pertumbuhan cukup signifigan di Kabupaten Probolinggo yaitu sebesar 10,12% seiring dengan membaiknya kinerja perdagangan sebagai sumber peningkatan pertumbuhan ekonomi regional. Pada aspek tingkat kesejahteraan masyarakat, masih dihadapkan pada tantangan yang masih relatif tingginya jumlah Rumah Tangga Miskin di wilayah Kabupaten Probolinggo yang masih berada pada angka di atas 20%. Selain itu belum optimalnya pengembangan budaya usaha pada masyarakat yang berimbas pada belum optimalnya kesempatan usaha ekonomi yang ada sehingga tingkat daya beli masyarakat juga belum dapat meningkat secara signifikan. Namun demikian masih terdapat peluang-peluang yang dapat dioptimalkan

dalam

rangka

mewujudkan

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkeadilan, melalui optimalisasi peran dan fungsi sektor-sektor lapangan usaha seperti pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta industri pengolahan, yang selama ini menjadi pilar perekonomian wilayah di Kabupaten Probolinggo agar benar-benar bisa menjadi lokomotif bagi sektor-sektor lainnya. Selain itu juga mengembangkan sektor-sektor yang potensial menjadi mesin-mesin pertumbuhan baru bagi wilayah Kabupaten Probolinggo seperti sektor pengangkutan dan komunikasi serta Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

III-13


Kondisi perekonomian wilayah di Kabupaten Probolinggo, diperkirakan masih cukup prospektif pada tahun 2013 dan 2014 mendatang meskipun tetap harus mewaspadai perkembangan ekonomi global yang cenderung melemah. Kondisi ini diindikasikan dengan kondisi makro ekonomi yang relatif stabil serta kondisi politik serta situasi ketertiban dan keamanan yang cukup kondusif. Secara makro, pada tahun 2013 perekonomian wilayah Kabupaten Probolinggo ditargetkan tumbuh sebesar 6,75% - 6,8%. Dengan Pemerintah

proyeksi Kabupaten

kondisi

ekonomi

Probolinggo

makro

bersama

tersebut

dengan

diharapkan

seluruh

elemen

masyarakat dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah diproyeksikan dan dapat memanfaatkan secara optimal program-program pemerintah baik yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat sebagai sarana pengungkit dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan Kabupaten Probolinggo mengenai Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah diarahkan sebagai berikut : 3.2.1

Kebijakan Pendapatan Daerah Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali

menimbulkan permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan : 1) Merencanakan target pendapatan daerah kelompok PAD secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi

pertumbuhan

masing-masing

jenis

ekonomi

yang dapat

penerimaan,

obyek

mempengaruhi

penerimaan

serta

terhadap rincian

penerimaan. 2) Pemerintah Daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat, namun melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur

administrasi

pemungutan

pajak

dan

retribusi

daerah,

membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli.

III-14


3) Dalam upaya peningkatan PAD pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sehingga menghasilkan pendapatan. Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2008 dapat mencapai 122,16% dari target yang ditentukan, kemudian masih juga naik menjadi 122,90% dari target pada tahun 2009 dan meningkat lagi di tahun 2010 mencapai 123,06% dari target, serta pada tahun 2011 pendapatan asli daerah menjadi 185,14% dari target yang telah ditentukan, dan pada tahun 2012 menjadi 204,67%. Mengingat pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan pusat maupun propinsi, maka penerimaan daerah yang dapat dipacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan Asli Daerah. Secara umum pendapatan daerah tahun 2014 diprediksikan naik 7,5% dari tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 1.414.582.147,00. Tuntutan peningkatan

PAD

semakin

besar

seiring

meningkatnya

kewenangan

pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah. Kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dirumuskan sebagai berikut : a)

Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti

dengan meningkatnya pelayanan baik dalam

pemungutan maupun pengelolaannya. b)

Pencarian sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan

bagi pemungutan daerah. Namun demikian perlu

diperhatikan bahwa pemungutan obyek baru tersebut tidak boleh menghambat kinerja perekonomian baik di pusat maupun di daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru, Pemerintah Kabupaten Probolinggo akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi untuk merumuskan apakah obyek baru tersebut tidak memiliki efek samping baik kepada beban ekonomi masyarakat maupun laju perekonomian nasional. c)

Optimalisasi

pemanfaatan

Sumber

Daya

Alam

dalam

rangka

meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi. d)

Melakukan intensifikasi melalui pembenahan manajemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang lebih kredibel dan akuntabel. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh terhadap obyek pajak dan retribusi.

III-15


e)

Menurunkan tingkat kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengawasan, dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Dana Perimbangan adalah dana yang

bersumber dari APBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan yang diperoleh dari Dana Perimbangan pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari Revenue Sharing Policy.

Konsep

revenue

sharing

didasarkan

atas

pemikiran

untuk

pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan revenue sharing harus adil, demokratis dan transparan. Terhadap Dana Perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan adalah : a)

Pemerintah Daerah secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak seperti PBB, sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Propinsi.

b)

Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diproritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi Anggaran belanja yang direncanakan

oleh

setiap

SKPD

harus

terukur

yang

diikuti

dengan

peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 22 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri No. 13

III-16


Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pos belanja terbagi atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pos belanja

daerah memprioritaskan terlebih pos belanja wajib

dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja pokok pinjaman, serta belanja barang dan jasa. Selisih antara belanja wajib dikeluarkan merupakan dana yang dialokasikan sebagai pagu indikatif dari masing-masing SKPD. Pada tahun 2014 diproyeksikan belanja daerah Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 747.137.147.098,00. Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan dan berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca kearah mana pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi tehadap struktur belanja daerah. Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah pengelolaan belanja daerah Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat

meningkatkan

pelayanan

pada

masyarakat

yang

harapan

selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

III-17


2. Prioritas Penggunaan

anggaran

Tahun

2014

diprioritaskan

untuk

mendanai

kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan

infrastruktur

guna

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Probolinggo serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. 3. Tolok ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertakan tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 4. Optimalisasi belanja langsung Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar

kebutuhan

masyarakat.

Sesuai

strategi

pembangunan

untuk

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat bekerjasama dengan pihak swasta. 5. Transparan dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja daerah. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi juga menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah

terutama dimaksud untuk

menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh Pemerintah. Dengan kata lain Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

III-18


Pembiayaan

daerah

merupakan

transaksi

keuangan

daerah

yang

dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Karena itu, pembiayaan daerah terdiri penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, penerimaan daerah berasal dari sumber, antara lain, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan sumber pengeluaran daerah, antara lain, Pembentukan dana cadangan; Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus

anggaran,

harus

diantisipasi

kebijakan-kebijakan

yang

akan

berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

III-19


Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 s/d tahun 2013 Jumlah NO

Uraian

1

2

Realisasi Tahun 2010 3

Proyeksi/Target Tahun 2013*) 7

Realisasi Tahun 2011


4

5

903,349,637,061.80

1,131,818,905,176.81

1,265.755,501.394.00

1,315,890,369,394.00

46,027,958,091.80

72,205,969,202.81

77,286,465,900.00

86,529,975,900.00

4

PENDAPATAN DAERAH

4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.01

Pajak Daerah

11,375,742,891.00

14,500,649,959.00

14,195,000,000.00

15,170,000,000.00

4.1.02

Retribusi Daerah

22,070,122,237.21

37,232,910,509.78

20,019,391,500.00

25,476,421,500.00

4,776,287,156.05

8,180,781,027.47

8,280,095,000.00

9,561,000,000.00

7,805,805,807.54

12,291,627,706.56

34,791,979,400.00

36,322,554,400.00

675,246,654,404.00

774,130,367,905.00

924,469,653,336.00

999,956,987,336.00

57,775,366,404.00

59,781,372,905.00

86,227,254,336.00

88,727,254,336.00

568,850,488,000.00

638,828,595,000.00

761,569,639,000.00

848,994,313,000.00

48,620,800,000.00

75,520,400,000.00

76,672,760,000.00

62,235,420,000.00

182,075,024,566.00

285,482,568,069.00

263,999,382,158.00

229,403,406,158.00

40,860,939,954.00

904,175,000.00

1.913.465.000,00

1,093,000,000.00

84,613,417,428.00

61,251,534,161.00

44.441.938.158,00

44,441,938,158.00

56,600,667,184.00

172,322,514,160.00

158,675,729,000.00

160,987,043,000.00

0,00

51,004,344,748.00

58,968,250,000.00

22,881,425,000.00

903,349,637,061.80

1,131,818,905,176.81

1,265.755,501.394.00

1,315,890,369,394.00

4.1.03 4.1.04

Hasil Pengelolaan Pekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4.2

DANA PERIMBANGAN

4.2.01

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

4.2.02

Dana Alokasi Umum

4.2.03

Dana Alokasi Khusus

4.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.3.01

Pendapatan Hibah

4.3.03 4.3.04 4.3.05

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lannya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Propinsi

TOTAL PENDAPATAN

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

III-20


Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 s/d Tahun 2013

No

Uraian




Proyeksi Tahun 2013

1

2

3

4

5

7

5

BELANJA

861.394.887.451,37

1.112.602.221.082,76

1.365.795.220.077,00

1.355.852.096.544,00

5.1

Belanja Tidak Langsung

616.498.433.764,42

685.297.941.491,82

818.993.630.627,00

844.849.020.894,00

5.1.1

Belanja Pegawai

502.003.829.532,60

559.880.233.534,00

663.090.850.027,00

716.576.972.200,00

5.1.2

Belanja Bunga

409.060,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3

Belanja Hibah

6.328.057.355,00

10.010.699.000,00

48.714.584.600,00

26.937.100.000,00

5.1.4

Belanja Bantuan Sosial

42.491.128.816,82

43.413.316.131,43

27.752.160.000,00

7.946.100.000,00

5.1.5

Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab./Kota & Pemdes

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.6

Belanja Bant.Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota & Pem.Desa

61.622.381.000,00

66.142.865.426,39

67.936.036.000,00

73.648.979.000,00

5.1.7

Belanja Tidak Terduga

3.952.628.000,00

5.594.158.400,00

11.500.000.000,00

19.739.869.694,00

5.2

Belanja Langsung

244.896.453.686,95

427.304.279.590,94

546.801.589.450,00

511.003.075.650,00

5.2.1

Belanja Pegawai

33.883.191.800,00

43.881.437.243,56

56.732.061.000,00

70.653.865.150,00

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

110.992.068.640,00

157.834.177.558,38

204.160.738.250,00

233.461.354.600

5.2.3

Belanja Modal

100.021.193.246,95

225.588.664.789,00

285.908.790.200,00

206.887.855.900,00

Sumber : DPKD Kabupaten Probolinggo

III-21


Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 s.d Tahun 2013 NO 1 3 3.1 3.1.1

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 2 PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Realisasi Tahun 2010 3

Jumlah Realisasi Tahun Realisasi Tahun 2011 2012 4 5

Proyeksi Tahun 2013 6

70,636,645,611.62

105,730,642,211.72

123,250,524,430.00

48,486,132,867.00

65,181,138,702.62

101,022,503,112.84

104,443,024,430,00

35,678,632,867.00

3.1.2

Transfer dari Dana Cadangan

0.00

0.00

15,000,000,000.00

9,000,000,000.00

3.1.3

Penerimaan dari Obligasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan Hasil Pengembalian Pinjaman/Modal dari Pihak ke III PENGELUARAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (saham) Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berjalan Pemberian Pinjaman/Modal kepada Pihak Ke III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,455,506,909.00

4,708,139,098.88

3,807,500,000.00

3,807,500,000.00

6,473,230,000.00

23,970,000,000.00

18,025,000,000.00

6,900,000,000.00

0.00

15,000,000,000.00

9,000,000,000.00

0.00

6,450,000,000.00

2,725,000,000.00

2,725,000,000.00

2,700,000,000.00

23,230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,245,000,000.00

6,300,000,000.00

4,200,000,000.00

3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5

Sumber : DPKD Kabupaten Probolinggo

III-22

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Recommend Documents