BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kota Bandung. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung secara substantif

tidak

berdiri

sendiri,

dokumen

ini

terkait

dengan

keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja memperhatikan dan mensinergikan selain dengan RPJM Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, RPJM Propinsi Jawa Barat, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan. Program

Nasional

berdasarkan

RKP

tahun

2015

yang

dilaksanakan baik oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Barat dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yaitu : Urusan Wajib 1. Program Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. 3. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Rencana Kerja Disnaker Kota Bandung Tahun 2015

16

Urusan Pilihan 1. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal 2. Program Pengembagan Transmigrasi Regional 1.2. Landasan Hukum Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentag Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, tentang Pembentukan

dan

Susunan

Organisasi

Dinas

Daerah

di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

serta

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2009; 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018;


16

9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 265 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Rencana Kerja Tahun 2015 ini disusun dengan maksud digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan

Dinas

Tenaga

Kerja

Tahun

2015

yang

telah

mengakomodir usulan hasil Musrenbang dari tiap Kecamatan di Kota Bandung. 1.3.2. Tujuan Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dalam kurun waktu satu tahun sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang

penyusunan Renja,

hubungan Renja Dinas Tenaga Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.


16

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2013 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV. PENUTUP


16

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG TAHUN 2013

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Disnaker Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja tahun 2013 (tahun n-2), capaian renja tahun 2014 (tahun n-1) dan

capaian

target

Renstra

Disnaker,

pada

Urusan

Wajib

Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian. Realisasi program/kegiatan

tahun

2013

yang

memenuhi

target

kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan : 1. Kegiatan Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah, outcome kegiatan ini adalah Tersedianya Informasi Data Ketenagakerjaan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Realisasi kegiatan ini yaitu 89% jika dikonversi ke standar nilai maka penggunaan anggaran dikategorikan baik sekali dan realisasi target capaian fisik 100%, hal ini dikarenakan keberadaan suatu sistem informasi ketenagakerjaan yang handal sudah menjadi kebutuhan pokok dalam rangka menghasilkan informasi yang akurat, cepat, lengkap dan relevan

dalam

mewujudkan

(Good

tata

Governance) demi

kelola

pemerintahan

yang

baik

meningkatkan kepercayaan publik, pelayanan

kepada publik serta meningkatkan kinerja birokrasi.

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Kegiatan ini ditujukan kepada pencari kerja dari kelompok penganggur lulusan SLTA dan Perguruan Tinggi agar siap pakai dalam memasuki dunia kerja melalui pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja. Realisasi kegiatan ini yaitu 98% jika dikonversi ke standar nilai maka penggunaan anggaran dikategorikan baik sekali


16

dan realisasi target capaian fisik yaitu terlatihnya 220 orang pencari kerja terampil atau 100%. 3. Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja, kegiatan ini diarahkan agar tercapainya penyerapan tenaga kerja di kota Bandung. Outcome kegiatan ini adalah tersedianya data informasi lowongan kerja, data pencari kerja dan tersusunnya 1 berkas Raperwal IMTA. Realisasi kegiatan ini adalah 77% jika dikonversi ke standar nilai maka penggunaan anggaran dikategorikan baik sekali dan realisasi capaian target fisik adalah tersedianya 6.989 data lowongan kerja, 17.455 data pencari kerja, 2.452 data penempatan tenaga kerja dan tersusunnya 1 berkas Raperwal IMTA. Kegiatan ini sangat efektif dilaksanakan, harus secara konsisten dilaksanakan setiap tahun. Optimalisasi informasi lowongan kerja dari perusahaan-perusahaan perlu dilakukan sehingga formasi lowongan kerja yang ditawarkan lebih banyak dan tentunya akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. 4. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan angka penyerapan kerja dengan mempertemukan para pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja, yang diharapkan dari pertemuan itu akan terjadi proses

tawar

terhindarkan

menawar. praktek

Selain

pencaloan

itu

juga

diharapkan

penempatan

tenaga

dapat kerja.

Realisasi kegiatan ini adalah 90% jika dikonversi ke standar nilai maka penggunaan anggaran dikategorikan baik sekali dan realisasi capaian target fisik 100%. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja ini memfasilitasi dan mempertemukan antara pencari kerja

dengan

perusahaan-perusahaan

yang

dampaknya

diharapkan adanya interaksi langsung antara pencari kerja dengan pengusaha yang akan menyerap tenaga kerja. Walaupun dampaknya kurang signifikan, kegiatan ini perlu ditingkatkan

frequensinya.

Partisipasi

pengusaha

untuk

menginformasikan lowongan kerjanya pada pameran bursa kerja perlu dimaksimalkan. Sehingga lowongan kerja yang ada dapat


16

menyerap tenaga kerja sebanding dengan jumlah penganggur yang ada, minimal perusahaan yang bersangkutan mungkin menyerap penganggur angkatan kerja di Kota Bandung. Tentunya perlu ada upaya keras, melalui berbagai kebijakan berupa terobosanterobosan

untuk

mendorong

para

pengusaha

agar

dapat

menyampaikan atau melaporkan informasi lowongannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja. 5. Kegiatan

Penyiapan

Tenaga

Kerja

Siap

Pakai,

kegiatan

ini

menyiapkan calon tenaga kerja siap pakai melalui pemagangan. Realisasi kegiatan ini 96% jika dikonversi ke standar nilai maka penggunaan

anggaran

dikategorikan

baik

sekali,

walaupun

demikian realisasi capaian target fisik yaitu 100%. Kegiatan ini sangat efektif dan efisien. 6. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan, kesempatan

kegiatan

kepada

ini

mengarahkan

masyarakat

pencari

dan kerja

memberi untuk

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk berusaha, baik untuk berwirausaha, meningkatkan motivasi usaha dan

kerja

maupun

kemampuannya

agar

untuk

meningkatkan

produktivitasnya

keterampilan

meningkat.

dan

Realisasi

kegiatan ini 88% jika dikonversi ke standar nilai maka penggunaan anggaran dikategorikan baik sekali, walaupun demikian realisasi capaian target fisik yaitu 100%, 27 paket pelatihan untuk 660 orang pencari kerja. 7. Kegiatan Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat, outcome kegiatan ini adalah terciptanya wirausahawan mandiri baru. Realisasi kegiatan ini 95% jika dikonversi ke standar nilai maka penggunaan anggaran dikategorikan baik sekali dan realisasi capaian target fisik 100%. 8. Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja, kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja tetapi hanya bersifat sementara bagi para penganggur melalui pemberian pekerjaan yang bersifat padat karya dengan jangka waktu tertentu. Realisasi kegiatan ini


16

95% jika dikonversi ke standar nilai maka penggunaan anggaran dikategorikan baik sekali, dan realisasi capaian target fisik yaitu 100%. 9. Kegiatan

Fasilitasi

Penyelesaian

Prosedur,

Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial, kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan

hubungan

industrial

yang

harmonis

antara

pengusaha dan pekerjanya, dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Realisasi kegiatan ini 98% jika dikonversi ke standar nilai maka penggunaan anggaran dikategorikan baik sekali. 10. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, outcome dari kegiatan ini adalah jumlah proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus pelanggaran peraturan perundangundangan ketenagakerjaan sebanyak 1 kasus. Realisasi kegiatan ini 94% jika dikonversi ke standar nilai maka penggunaan anggaran dikategorikan baik sekali. 11. Kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan, Patuh dan taatnya perusahaan dan tenaga kerja tentunya karena adanya pemahaman dan pengertian tentang peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

di

bidang

ketenagakerjaan. Pelaksanaan kegiatan ini untuk memberikan pembinaan kepada para pengusaha agar paham dan patuh pada peraturan perundang-undangan. outcome kegiatan ini adalah tersosialisasikannya berbagai peraturan ketenagakerjaan kepada pekerja dan pengusaha. Realisasi kegiatan ini adalah 91% jika dikonversi

ke

standar

nilai

maka

penggunaan

anggaran

dikategorikan baik sekali dan realisasi capaian target fisik 100%. 12. Kegiatan

Pengawasan,

Perlindungan

dan

Penegakan

Hukum

terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja, outcome kegiatan ini adalah tersusunnya laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan norma kerja di perusahaan–perusahaan dan jumlah kasus tenaga kerja yang ditangani. Realisasi kegiatan ini adalah 99% jika dikonversi


16

ke standar nilai maka penggunaan anggaran dikategorikan baik sekali dan realisasi capaian target fisik 100%. 13. Kegiatan Penyusunan dan Perumusan UMK Kota Bandung, outcome kegiatan ini adalah terwujudnya rekomendasi UMK Bandung

tahun

2014

dan

tersosialisasikannya

UMK

2014.

Realisasi kegiatan ini adalah 98% jika dikonversi ke standar nilai maka penggunaan anggaran dikategorikan baik sekali dan realisasi capaian target fisik 100%. 14. Kegiatan Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, Antar Pelaku, dan Antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi, outcome

kegiatan

ini

kerjasama/Memorandum

adalah of

terwujudnya

Understanding

kesepakatan

(MoU)

dengan

daerah/lokasi transmigrasi. Realisasi kegiatan ini adalah 99% jika dikonversi

ke

standar

nilai

maka

penggunaan

anggaran

dikategorikan baik sekali dan realisasi capaian target fisik 100%. Untuk tahun selanjutnya perlu ditingkatkan kemampuan khusus dalam melakukan negosiasi pada saat melakukan penjajagan ke lokasi transmigrasi dengan harapan daerah lokasi transmigrasi bersedia

menerima

calon

transmigran

dengan

wujud

ditandatanganinya MoU lokasi transmigrasi dengan Kota Bandung. 15. Kegiatan Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM. Kegiatan ini diarahkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membuka peluang usaha ke lokasi-lokasi transmigrasi dalam upaya memfasilitasi peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Realisasi kegiatan ini adalah 71% jika dikonversi ke standar nilai maka penggunaan anggaran dikategorikan baik dan realisasi capaian target fisik 100%. 16. Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Regional, outcome kegiatan ini adalah

meningkatnya

pemahaman

masyarakat

tentang

transmigrasi. Realisasi kegiatan ini adalah 83% jika dikonversi ke standar nilai maka penggunaan anggaran dikategorikan baik sekali dan realisasi capaian target fisik 100%.


16

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD a. Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenagakerjaan Berdasarkan Transmigrasi Pelayanan

RI

Peraturan

Nomor

Minimal

Menteri

Tenaga

PER.15/MEN/X/2010

Bidang

Ketenagakerjaan,

Kerja

tentang

maka

dan

Standar

penyusunan

capaian kinerja urusan Ketenagakerjaan harus memperhatikan target SPM yang sudah ditetapkan. Target Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan batas waktu pencapaian sampai

dengan

tahun

2016.

Lima

pelayanan

dasar

Bidang

Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :  Pelayanan Pelatihan Kerja, indikator SPM : besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, target tahun

2016

adalah

75%;

besaran

tenaga

kerja

yang

mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, target tahun 2016 adalah 60%; besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, target tahun 2016 adalah 60%.  Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, indikator SPM : besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, target tahun 2016 adalah mencapai 70%.  Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, indikator SPM adalah besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), target sampai tahun 2016 adalah 50%  Pelayanan Kepesertaan Jamsostek, indikator SPM : besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek, target tahun 2016 adalah mencapai 50%.  Pelayanan

Pengawasan

Ketenagakerjaan,

indikator

SPM:

besaran pemeriksaan perusahaan, target tahun 2016 mencapai 45%; dan besaran pengujian peralatan di perusahaan, target tahun 2016 mencapai 50%. Perlu disampaikan bahwa Tahun 2014 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan,


16

dirubah dengan Permenakertrans Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tentang Ketenagakerjaan. b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Ketransmigrasian ditetapkan 3 (tiga): Urusan Ketenagakerjaan : 1.

Pelayanan kepesertaan Jaminan sosial bagi pekerja / buruh, capaian kinerja 27,68 % dengan rumusan perbandingan Jumlah pekerja / buruh peserta program jamsostek aktif dengan Jumlah pekerja / buruh dikali 100%

2.

Pencari Kerja Yang Ditempatkan, capaian kinerja 14.05 % dengan rumusan jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dengan jumlah Pencari Kerja yang mendaftar dikali 100%

Urusan Ketransmigrasian : 1.

Transmigrasi Swakarsa, capaian kinerja 0 % dengan rumusan jumlah

Transmigran

Swakarsa

dibanding

dengan

jumlah

Transmigran dikali 100% 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Sebagaimana

telah

dijelaskan

sebelumnya,

dinamika

perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan

yang

dilaksanakan

Dinas

Tenaga

Kerja.

Beberapa

permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara lain : 1.

Lapangan pekerjaan yang terbatas;

2.

Masih tingginya jumlah penggangguran;

3.

Minimnya perlindungan hukum;

4.

Pemberian upah belum sesuai dengan Upah Minimum Kota;


16

5.

Adanya faktor eksternal, seperti fluktuasi kondisi politik yang berpengaruh pada kondusifitas daerah;

6.

Penganggur atau Pencari Kerja kurang memiliki kreativitas dan inovasi-inovasi Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pembangunan

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, diantaranya adalah : belum tersedianya gedung dan instruktur pelatihan BLK, terbatasnya tenaga

fungsional

pengantar

kerja,

mediator,

dan

pengawas

ketenagakerjaan, masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja, masih terdapat anak dibawah umum yang bekerja, banyaknya kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri yang tidak bisa diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia akibat ketidaksesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja. Rendahnya motivasi tenaga kerja Kota Bandung untuk bekerja di luar Kota Bandung. Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi

terhadap

permasalahan

ketenagakerjaan,

adalah

:

kurangnya arus masuk modal asing yang sifatnya padat karya, lemahnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global, berbagai perilaku

birokrasi

pengembangan

dan

usaha

regulasi

sehingga

yang tidak

tidak

kondusif

mendukung

bagi

penciptaan

lapangan kerja baru, rendahnya pendidikan dan produktivitas tenaga kerja, tekanan kenaikan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil. Permasalahan ketransmigrasian diantaranya adalah terkait tidak seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi, terbatasnya kuota transmigrasi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kota Bandung, dan adanya ketidaksesuaian tata naskah dan prosedural

penyusunan

perjanjian

kerjasama

(MoU)

antara

pemerintah daerah lokasi transmigrasi, pemerintah propinsi, dan pemerintah pusat dengan pemerintah Kota Bandung.


16

b.

Isu Strategis Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2013-2018

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung disusun berdasarkan kompilasi yang ada dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018, hasil analisis situasi dan kondisi eksisting, serta persepsi masyarakat, tokoh, dan para pakar ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dari sejumlah isu dan permasalahan tersebut, dapat diangkat sebagai isu strategis dengan kriteria berikut : 1)

Cakupan masalah yang luas

2)

Suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan berdampak negatif

3)

Memiliki basis keunggulan atau potensi lokal Kota Bandung

4)

Memberikan

daya

dorong

dan

daya

sinergis

terhadap

penyelesaian sejumlah permasalahan 5)

Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu Permasalahan menurut stakeholders :

1)

Sektor

ekonomi

berbasis

ilmu

pengetahuan,

teknologi,

kreativitas, dan inovasi relatif belum didayagunakan secara maksimal; 2)

Sinergitas modal sosial masyarakat bagi pembangunan belum maksimal;

3)

Tingginya

tingkat

migrasi

dan

jumlah

pendatang

yang

mengikuti pendidikan di Kota Bandung lulus sekolah tidak kembali ke daerahnya. 4)

Kurang link and match – nya antara lulusan pendidikan formal dengan dunia kerja

5)

Penyerapan tenaga kerja lebih tinggi pada pekerja tidak tetap/outscuorcing,

berpotensi

pada

terjadinya

pekerja

kembali menjadi penganggur. 6)

Tingginya angka kecelakaan kerja

7)

Tingginya pelanggaran norma kerja

8)

Kasus perselisihan hubungan industrial yang berlarut-larut.


16

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 – 2025 pada Tahap II yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2013 menetapkan indikator capaian kinerja misi ekonomi : strategi perluasan kesempatan lapangan kerja formal di sektor-sektor yang

menjadi

core

competency

kota,

menurunnya

tingkat

pengangguran terbuka, kondisi eksisting tahun 2013 sebesar 10,98%, tahun 2018 diharapkan menjadi 10%. Kesempatan kerja tahun 2013 di angka 91,05%, Peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja secara sinergi akan

meningkatkan

daya

saing

secara

otomatis

diharapkan

berdampak pada tingginya penyerapan tenaga kerja. Penduduk yang bekerja meningkat, pendapatan masyarakat akan bertambah, secara tidak langsung berdampak pada peningkatan indeks daya beli; indeks daya beli merupakan salah satu indikator pengukuran Indeks Pendapatan

Manusia

(IPM)

Kota

Bandung.

Kebutuhan

hidup

minimum/layak (KHM/KHL) Tahun 2013 berdasarkan hasil survey pasar Tahun 2013 pada besaran Rp.1.811.375,00, sedangkan upah minimum kota (UMK) sebesar Rp.2.000.000,00 hal ini berarti besaran UMK sudah diatas besaran KHM/KHL, sehingga kebutuhan minimum para pekerja di Kota Bandung dapat terpenuhi. UMK tinggi, pekerja sejahtera, daya beli masyarakat meningkat. Sesuai

kondisi

mempertimbangkan

dan

permasalahan memperhatikan

di

atas,

kualitas

dengan

produktivitas

pencari kerja, peluang kesempatan kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis, didukung dengan upaya pengawasan dalam penegakan supremasi hukum ketenagakerjaan di Kota Bandung yang dianggap belum maksimal, juga berdasarkan isuisu strategis, maka perlu ditindaklanjuti dengan suatu rencana tindak berupa

program

dan

kegiatan

yang

nyata,

didukung

dengan

penyiapan landasan-landasan teknis dan operasional secara bertahap dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkelanjutan, disusunlah program-program sebagai berikut:


16

1.

Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Angkatan Kerja;

2.

Peningkatan Kesempatan Kerja;

3.

Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Dan Kesehatan, Keselamatan Lingkungan Kerja;

4.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Preventif; Dan

5.

Pemberian Peluang Kerja Melalui Transmigrasi;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD Dinas Tenaga Kerja tahun 2015 disusun telah berdasarkan hasil analisis kebutuhan, oleh karena itu ada penambahan 2 (dua) Kegiatan baru untuk mengakomodir kegiatan di Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja. Urusan wajib Ketenagakerjaan terdiri dari 3 Program dan 14 Kegiatan, Urusan Pilihan Ketransmigrasian terdiri dari 2 Program dan 3 Kegiatan. Serta 5 program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program kegiatan masyarakat melalui musrenbang mulai dari musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2015 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Disnaker Kota Bandung telah diakomodir dalam program kegiatan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015.


16

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra. Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan (a-spatial). Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan : 1. Peraturan

Daerah

Nomor

08

Tahun

2008

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005 – 2025. 2. Peraturan

Daerah

Nomor

03

Tahun

2014

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018. 3.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJMD) Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Permenakertrans Nomor PER.03/MEN/1/2010 Tentang RENSTRA Kemennakertrans Tahun 2010-2014, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Adapun pokok yang berkaitan, dapat dilihat pada tabel berikut :


16

Tabel 3.1. Keterkaitan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 2013-2018 Keterkaitan Misi : 1. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja 2. Meningkatkan kesempatan kerja 3. Meningkatkan Perlindungan & Pengembangan lembaga ketenagakerjaan 4. Meningkatkan Penempatan Transmigrasi 5. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) Keterkaitan Sasaran Sasaran : 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Tenaga Kerja; 2. Peningkatan Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 3. Peningkatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan

RPJMD Kota Bandung 2013-2018

RENSTRA Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Propinsi Jawa Barat 2014-2018

RPJMD Propinsi Jawa Barat 2014-2018

Membangun perekonomi an yang kokoh, maju, dan berkeadilan

Misi 1 : Membangun Pencitraan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Misi 2 : Mengembangkan Kebersamaan Pelaku Pembangunan Misi 4 : Mengoptimalkan Lembaga Pengembangan Sumberdaya manusia

Misi 1: Memantapkan Masyarakat Jawa Barat yang Berkualitas, Produktif, dan Berwawasan Luas.

Sasaran Misi 1: Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Transmigran Terlatih yang Siap Kerja Pada Berbagai Sektor Lapangan Kerja dan Transmigrasi

Sasaran Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja

RENSTRA Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi 2010-2014 Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Misi 2 : Memantapkan Pembangunan Ekonomi Regional Secara Menyeluruh.

: Sasaran : Meningkatka n kesempatan kerja dan perlindunga n tenaga kerja

Sasaran Misi 2 : Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja di berbagai lapangan usaha


Agenda : Perbaikan Iklim Ketenagakerjaa n Sasaran : menurunkan Tingkat Pengangguran Menjadi 5,1 Persen Kebijakan :  Menciptakan Lapangan Kerja Formal 16

Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 4. Peningkatan Lokasi dan Penempatan Transmigrasi; 5. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 6. Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Sasaran Misi 4 : Meningkatnya Kerjasama Kemitraan dengan dunia Usaha dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan transmigrasi

Dan Modern  Memfasilitasi Perpindahan Pekerja Dari Produktivitas Rendah Ke Produktivitas Tinggi

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kota Bandung.

Secara

diagramatis

keterkaitan

Renstra

Dinas

Tenaga Kerja Kota Bandung dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1.


16

Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Lebih jelasnya hubungan kinerja pembangunan daerah kaitan antara

RPJMD

Kota

Bandung

dengan

RENSTRA

SKPD

diilustrasikan dalam gambar di bawah ini : Kepala Daerah

Kepala SKPD

Visi/Misi

Visi/Misi

Tujuan/ Sasaran

Tujuan/ Sasaran

Program Pembangunan Daerah Program Prioritas

Program/Kegiatan Prioritas

Program Penyelengaraan Urusan Pem.Daerah Program Prioritas

RPJMD

Visi/misi SKPD dibuat untuk secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala Daerah

Program Pembangunan Daerah berisi program-program prioritas terpilih yang menjadi “top priority” untuk mewujudkan visi/misi Kepala Daerah (RPJMD)

RENSTRA SKPD Gambar 1.1.

Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Mengacu pada visi dan misi RPJMD 2013-2018, Misi 4 adalah : Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Tujuan nomor 3 (tiga) dalam Misi 4 RPJMD Kota Bandung 20132018 yaitu : ”Membangun perekonomian yang kokoh,maju, dan berkeadilan”, dengan sasaran ”Meningkatkan kesempatan kerja”. Indikator yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja adalah : Jumlah Lapangan Usaha . Oleh karena itu dalam upaya pencapaian target kinerja Kota Bandung, ditetapkan tujuan dan sasaran bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : 1. Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja;


16

2. Meningkatkan

penempatan

tenaga

kerja,

dan

perluasan

kerja

dan

pelayanan

kesempatan kerja; 3. Meningkatkan penyelesaian

kesejahteraan kasus

PHI/PHK

tenaga dalam

upaya

melaksanakan

perlindungan tenaga kerja; 4. Meningkatkan penempatan transmigrasi; 5. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip good governance di lingkungan Dinas Tenaga Kerja. Sasaran : 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Tenaga Kerja; 2. Peningkatan Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 3. Peningkatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 4. Peningkatan Lokasi dan Penempatan Transmigrasi; 5. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 6. Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini : Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :


16


16

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018 NO.

TUJUAN

SASARAN

(1) 1.

(2) Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja Meningkatkan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja

(3) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Tenaga Kerja

(4) Rasio Tenaga Kerja Terampil dan Produktif

Peningkatan Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka Rasio Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar Lapangan Pekerjaan Baru

2.

INDIKATOR SASARAN

Wira Usaha Baru 3.

4. 5.

Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja Meningkatkan penempatan transmigrasi Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip good governance di lingkungan Dinas Tenaga Kerja

Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja

Rasio Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, selesai Perjanjian Bersama (PB)

Peningkatan Lokasi dan Penempatan Transmigrasi Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Jumlah pemberangkatan Transmigran


TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 (5) 50,00 %

2

3

4

5 (9) 54,01%

Target Kinerja Akhir (10)

50,99%

(7) 52,00%

(8) 53,00%

10,78%

10,55%

10,36%

10,17%

10,00%

10,00%

14,22%

14,60%

14,97%

15,09%

15,29%

15,29%

3.000

10.000

11.000

12.000

14.000

50.000

1.120

1.340

1.520

55,00%

8 KK

56,00% 57,00%

54,01%

1.680

1.840

7.500

58,00%

58,00%

58,00%

10 KK

10 KK

11 KK

12 KK

51 KK

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Nilai Evaluasi AKIP

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPk/Inspektorat yang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

16

NO.

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR SASARAN (4) ditindasklanjuti Prosentase Tertib Administrasi barang/asset daerah ditindaklanjuti


Target Kinerja Akhir (10)

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1

2

(5)

100%

100%

3

4

5

(7)

(8)

(9)

100%

100%

100%

100%

16

3.3. Program dan Kegiatan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah menurunnya

Tingkat

Pengangguran

Terbuka,

yang

diimplementasikan dalam sasaran program, yaitu : Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan target kinerja adalah rasio tenaga kerja terampil dan produktif; Meningkatnya kesempatan kerja dengan target kinerja adalah persentasi penempatan terhadap pencari kerja terdaftar; Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan target kinerja rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial; serta Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dan Program Transmigrasi Regional dengan target kinerja adalah jumlah penempatan transmigran. Target kinerja ini merupakan dasar pertimbangan disusunnya Rencana Program dan Kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Urusan Ketenagakerjaan acuan kinerjanya tercantum dalam Misi 4 RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018, yaitu : Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Tujuan nomor 3 (tiga) dalam Misi 4 RPJMD Kota Bandung 2013-2018 yaitu : ”Membangun perekonomian kota yang berkeadilan”, dengan sasaran ”Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja”. Indikator yang menjadi tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja adalah : Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Lapangan Pekerjaan Baru. Rumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menetapkan program-program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Penetapan program pembangunan urusan

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian

adalah

sebagai

berikut.


16

1. Misi Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja Program untuk mendukung misi ini adalah : Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 2. Misi

Meningkatkan kesempatan kerja

Program untuk mendukung misi ini adalah : Peningkatan kesempatan kerja 3. Misi

Meningkatkan

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan Program untuk mendukung misi ini adalah : Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan 4. Misi

Meningkatkan Penempatan Transmigrasi

Program untuk mendukung misi ini adalah : a. Pengembangan Wilayah Transmigrasi b. Pengembangan Transmigrasi Regional 5. Misi

Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance)

Program untuk mendukung misi ini adalah : a. Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Peningkatan Disiplin Aparatur d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur e. Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan Keuangan Tugas dan tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja tidaklah mudah karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan pekerja se-Kota Bandung, maka perlu


16

upaya serius dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja; meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; meningkatkan

perlindungan

dan

pengembangan

lembaga

ketenagakerjaan, serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial; dan meningkatkan ketersediaan lokasi transmigrasi dan pengerahan serta penempatan transmigran, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

menyusun

rencana

operasional

teknis

yang

diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) program dan 42 (empatpuluh dua) kegiatan, terdiri dari : 3 (tiga) program dan 20 (duapuluh) kegiatan urusan wajib Ketenagakerjaan; dan 2 (dua) program dengan 3 (tiga) kegiatan urusan pilihan Ketransmigrasian, dan 5 (lima) program

pendukung,

dengan

19

(sembilan

belas)

kegiatan,

rinciannya sebagaimana tersebut di bawah ini : 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Disusun 4 (empat) kegiatan sebagai berikut : 1) Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah 2) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 3) Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Kompetensi Lembaga Latihan Kerja; 4) Pemagangan Dalam Negeri. 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah diantaranya : 1) Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 3) Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 4) Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan


16

5) Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 6) Perluasan Kesempatan Kerja 3. Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan Program ini adalah program penanganan ketenagakerjaan pada masa sedang bekerja (during employment) kegiatannya disusun sebagai berikut : 1) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Pemberian Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3) Sosialisasi

Berbagai

Peraturan

Pelaksanaan

tentang

Ketenagakerjaan 4) Peningkatan

Pengawasan,

Perlindungan

dan

Penegakan

Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 5) Penyusunan dan Perumusan UMK Bandung 6) Peningkatan higiene dan kesehatan lingkungan kerja. 4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Adalah program yang masih terus dibutuhkan masyarakat Kota Bandung dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang dapat dilaksanakan apabila kerjasama antar wilayah tercapai dalam fasilitasi lokasi transmigrasi, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 1) Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar

Sektor

dalam

rangka

Pengembangan

Kawasan

Transmigrasi 2) Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM.


16

5. Program Transmigrasi Regional Dalam

pelaksanaan

pengerahan

dan

pemberangkatan

transmigran ke lokasi transmigrasi perlu adanya pemahaman tentang lokasi, kondisi, situasi dan perbedaan antara lokasi yang dituju dengan keadaan di Kota Bandung. Agar para calon transmigran memahami secara menyeluruh apa yang dimaksud transmigrasi, maka akan dilaksanakan kegiatan : 1). Penyuluhan Transmigrasi Regional. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, tentunya perlu dukungan dan kerjasama antara SKPD terkait, khusus untuk program dan kegiatan transmigrasi kerjasama yang harmonis antar daerah akan membantu mendukung menyelesaikan permasalahan tenaga kerja Kota Bandung.


16

BAB IV PENUTUP Dalam pelaksanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang diarahkan pada sasaran dan tujuan dengan mengacu pada visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung,

Rencana Kerja tahun 2015 harus

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, baik untuk kegiatan administrasi umum yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan. Upaya Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung pada tahun 2015 ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan berbagai hambatan dan kendala, harus mampu meningkatkan capaian kinerja secara keseluruhan lebih optimal, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tahun 2015 menetapkan indikator capaian kinerja adalah “Tingkat Pengangguran Terbuka

10,55%”

atau

dibawah

rata-rata

nasional

atau

tingkat

pengangguran alami. Demikian Rencana Kerja Tahun 2013 disusun, semoga dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Bandung di bidang ketenagakerjaan, serta mampu menyajikan kinerja yang lebih optimal.


16

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Recommend Documents