BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2016. Dimana Pemerintah Daerah juga harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioitas pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 meliputi detail rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dan rencana pembiayaan daerah. Substansi PPAS tidak lagi menguraikan secara detail mengenai daftar program dan kegiatan setiap SKPD dan pagu dana anggaran definitif sampai dengan jenis belanja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, tetapi lebih disederhanakan yaitu menginformasikan prioritas pembangunan daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai, SKPD yang akan melaksanakan dan 1

program yang dijadikan prioritas. Demikian juga menginformasikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan SKPD, plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan, sehingga penetapan pagu definitif diperoleh setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah harus menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan RAPBD akan lebih efektif. Di dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini, memuat latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan, Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Rencana Pembiayaan Daerah.

1.2. Landasan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Kota Tanjungpinang tahun 2016 disusun berdasarkan : 1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);

2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 2

Lembaran Negara Nomor 4286); 4.

Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000, tentang Tata Cara Pertangungjawaban Kepala Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 3

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

17.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

4

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) adalah untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian kebijakan umum APBD, menentukan prioritas program dan plafon anggaran untuk urusan wajib dan pilihan, serta menentukan plafon anggaran menurut organisasi dalam satu tahun anggaran. Adapun tujuan dari penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) adalah : 1. Memperjelas capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran; 2. Memperlancar penyusunan perencanaan operasional anggaran (budget operation planning); 3. Memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJP dan RPJM serta dokumen perencanaan lainnya; 4. Sebagai petunjuk dan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD. 5. Melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap RAPBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2016; 6. Meningkatkan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah secara lebih optimal; 7. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah; 8. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

5

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah berisikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah yang tercantum di dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dapat dikelompokkan menjadi, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan.

6

Tabel II.1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016

Sumber : DPPKAD Kota Tanjungpinang (diolah)

7

Tabel II.2 Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016

No

Uraian

APBD 2015 (Rp.)

RAPBD 2016 (Rp.)

Bertambah / (Berkurang) (Rp.)

1

2

3

4

5

1.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

168.055.107.126

15.000.000.000

(153.055.107.126)

1.1

Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)

168.055.107.126

15.000.000.000

(153.055.107.126)

168.055.107.126

15.000.000.000

(153.055.107.126)

5.000.000.000

0

(5.000000.000)

5.000.000.000

0

(5.000000.000)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

5.000.000.000

0

(5.000000.000)

PEMBIAYAAN NETTO

163.055.107.126

15.000.000.000

(153.055.107.126)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

2.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

8

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Sejalan dengan Visi Pembangunan Kota Tanjungpinang yang termuat di dalam RPJMD Kota Tanjungpinang yaitu “Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta melayani” dan untuk menyeleraskan dengan tema pembangunan tahun 2016 yaitu Akselerasi Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan Yang

Kualitatif, Komparatif Dan

Kompetitif Menuju Tanjungpinang Yang Sejahtera, Berakhlak Mulia Dan Berwawasan Lingkungan, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan

sdm melalui

perluasan

kesempatan

kerja

serta

pengembangan pemberdayaan masyarakat yang mandiri; 2. Pengembangan bidang pendidikan, melalui

peningkatan

akses dan pelayanan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas; 3. Pengembangan bidang kesehatan, melalui peningkatan penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta penyediaan jaminan kesehatan masyarakat secara merata; 4. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, melalui peningkatan pelayanan dan kelembagaan serta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan untuk menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan; 5. Pengembangan pariwisata dan budaya daerah; 6. Pengembangan

perdagangan

dan

potensi

perikanan

berdasarkan karakteristik daerah, melalui pengembangan 9

ekonomi

kerakyatan

berbasis

potensi

lokal

dan

pertumbuhan ekonomi kreatif dengan memperkuat jaringan usaha

ekonomi

rakyat

serta

pengembangan

investasi

daerah; 7. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan dasar, konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Matrik 3.1.

NO (1) PRIORITAS 1 :

Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah beserta Program Pembangunan

PRIORITAS DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

SASARAN

SKPD

(2)

(3)

(4)

Penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan sdm melalui perluasan kesempatan kerja serta pengembangan pemberdayaan masyarakat yang mandiri Program Perencanaan Sosial Budaya

BAPPEDA

Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial Dan Ketenagakerjaan

DINSOSNAKER

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

DINSOSNAKER

Program pembinaan anak terlantar

DINSOSNAKER

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya

DINSOSNAKER

Program pemberdayaan masalah sosial lainnya

DINSOSNAKER

Program bantuan dan jaminan sosial

DINSOSNAKER

Program perbaikan rumah tidak layak huni

DINSOSNAKER

Program perluasan informasi dan kesempatan kerja

DINSOSNAKER

Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

DINSOSNAKER

10

NO (1)


SASARAN

SKPD

(2)

(3)

(4)

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Program pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

DINSOSNAKER BAG. EKONOMI PEMBANGUNAN SETDAKO

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

DINSOSNAKER

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

DINSOSNAKER

Program peningkatan sumber daya manusia

DINSOSNAKER

Program perluasan informasi dan pasar kerja

DINSOSNAKER

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

KESBANGPOL LINPEMAS

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

KESBANGPOL LINPEMAS

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

KESBANGPOL LINPEMAS

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa PRIORITAS 2 :

DINSOSNAKER

Pengembangan bidang pendidikan, melalui peningkatan akses dan pelayanan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

KESBANGPOL LINPEMAS

BAG. PEMERINTAHAN UMUM SETDAKO

DINAS PENDIDIKAN, DINAS PU

Program pendidikan usia dini

DINAS PENDIDIKAN

Program pendidikan menengah

DINAS PENDIDIKAN

Program pendidikan nonformal dan informal

DINAS PENDIDIKAN

11

NO (1)


SASARAN

SKPD

(2)

(3)

(4)

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program pengembangan budaya baca dan pembinaan masyarakat

DINAS PENDIDIKAN, BPAM

Program manajemen pelayanan pendidikan

DINAS PENDIDIKAN

Program pengembangan kreativitas siswa

DINAS PENDIDIKAN

Program peningkatan peran serta kepemudaan

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga


Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga


Program pengembangan dan pengelolaan perpustakaan

BPAM

Program layanan perpustakaan

BPAM

Program peningkatan minat baca

BPAM

Program kreativitas siswa/pengunjung

BPAM

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

PRIORITAS 3 :

DINAS PENDIDIKAN

Pengembangan bidang kesehatan, melalui peningkatan penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta penyediaan jaminan kesehatan masyarakat secara merata; Program obat dan pembekalan kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat

BPAM

BPAM

DINKES, RSUD, PUSKESMAS

DINKES, RSUD

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

DINKES

Program perbaikan gizi masyarakat

DINKES

12

NO (1)


SASARAN

SKPD

(2)

(3)

(4)

Program pengembangan lingkungan sehat

DINKES

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

DINKES

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

DINKES

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

DINKES

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

DINKES

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

DINKES

Program kebijakan dan manajemen kesehatan

DINKES

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumahsakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

PRIORITAS 4 :

DINKES

RSUD

Program peningkatan pelayanan kesehatan blud rsud

RSUD

Program peningkatan sarana dan prasarana pemakaman

DINAS KEBERSIHAN, RSUD

Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, melalui peningkatan pelayanan dan kelembagaan serta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan untuk menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan Program pengembangan data/informasi

BAPPEDA, BLH, DKPPKE. BAG. PEMBANGUNAN

Program peningkatan kapasitas kepegawaian

SEKRETARIAT DP KORPRI

Program perencanaan penyusunan program Program penataan peraturan perundang-undangan

DINAS PU, BPPT

DINAS PU

13

NO (1)


SASARAN

SKPD

(2)

(3)

(4)

Program perencanaan pembangunan daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Program penataan administrasi kependudukan Peningkatan sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program peningkatan dan pengembangan akses informasi Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

BAPPEDA

DPPKAD, BAG.EKONOMI

DPPKAD

DPPKAD

DISDUK CAPIL

INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH

BPPT

BPPT

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

BPPT

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

SATPOL PP

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan

SATPOL PP

SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIAT DPRD

14

NO


SASARAN

SKPD

(1)

(2)

(3)

(4)

Program pemutakhiran data dan pelaporan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan administrasi pemerintahan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal

SEKRETARIAT DPRD

KESBANGPOL LINPEMAS

KESBANGPOL LINPEMAS

KESBANGPOL LINPEMAS

Program pengembangan wawasan kebangsaan

KESBANGPOL LINPEMAS

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

KESBANGPOL LINPEMAS

Program pembinaan dan kekuatan politik

KESBANGPOL LINPEMAS

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah


Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


Program peningkatan pelayanan kedinasan pemerintah


Program peningkatan dan pengembangan dan pengelolaan administrasi pemerintah


Program penataan peraturan perundang-undangan

BAG. HUKUM DAN HAM SETDAKO

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

BAG. HUKUM DAN HAM SETDAKO

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

BAG. UMU DAN KEUANGAN SETDAKO

Program penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

DPPKAD, DINAS PU, DINAS PENDIDIKAN, DISPORA

15

NO (1)


SASARAN

SKPD

(2)

(3)

(4)

Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

BAG. HUMPRO SETDAKO

Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

BAG. HUMPRO SETDAKO

Program kerjasama informasi dan media massa

BAG. HUMPRO SETDAKO

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program penataan daerah otonomi baru Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

PRIORITAS 5 :

BAG. ORTAL SETDAKO

BAG. ORTAL SETDAKO

PENINGKATAN PARIWISATA DAN PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA

Program pengembangan nilai budaya Program pengelolaan kekayaan budaya

PRIORITAS 6 :

BAG. HUMPRO SETDAKO

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Program pengelolaan keragaman budaya

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Program pengembangan pemasaran pariwisata


Program pengembangan pemasaran pariwisata


Program pengembangan kemitraan


Pengembangan perdagangan dan potensi perikanan berdasarkan karakteristik daerah, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan pertumbuhan ekonomi kreatif dengan memperkuat jaringan usaha ekonomi rakyat serta pengembangan investasi daerah Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program pembinaan dan pengembangan perlindungan konsumen

DISPERINDAG,EK DAN PMD


16

NO (1)


SASARAN

SKPD

(2)

(3)

(4)

Program peningkatan dan pengembangan ekspor/impor


Program promosi dan pengembangan produk daerah


Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri


Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


Program pengembangan industri kecil dan menengah


Program peningkatan industri kecil dan menengah


Program penataan struktur industri


Program peningkatan kemampuan teknologi industri


Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

DISPERINDAG,EK DAN PMD, DINAS KOPERASI

Program fasilitasi pengembangan usaha


Program perencanaan pembangunan ekonomi

BAPPEDA

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

BAPPEDA

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak.

DKPPKE

Program peningkatan ketahanan pangan peternakan.

DKPPKE

Program peningkatan produksi pertanian & perkebunan.

DKPPKE

Program peningkatan ketahanan pangan peternakan, pertanian.

DKPPKE

Program peningkatan ketahanan pangan peternakan, perikanan.

DKPPKE

Program peningkatan produksi hasil peternakan.

DKPPKE

17

NO (1)


SASARAN

SKPD

(2)

(3)

(4)

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan Program peningkatan ketahan pangan pertanian, peternakan dan perkebunan

DKPPKE

DKPPKE

Program pengembangan mutu dan standarisasi pertanian/peternakan

DKPPKE

Program pengembangan budidaya perikanan

DKPPKE

Program pengembangan pembangunan & pengelolaan pelabuhan perikanan.

DKPPKE

Program pengembangan pengelolaan perikanan tangkap

DKPPKE

Program pengembangan perikanan tangkap

DKPPKE

Program peningkatan produksi perikanan budidaya

DKPPKE

Program pengembangan dan pengelolaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan

DKPPKE

DKPPKE

DKPPKE

Proram perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

DKPPKE

Proram perlindungan dan pengamanan hutan

DKPPKE

Program rehabilitasi hutan dan lahan hutan

DKPPKE

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

DKPPKE

Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan

DKPPKE

18

NO (1)


SASARAN

SKPD

(2)

(3)

(4)

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

PRIORITAS 7 :

BAG. EKONOMI PEMBANGUNAN SETDAKO

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan dasar, konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang adaptif terhadap perubahan iklim Program pengendalian pencemaran dan pengrusakan LH

BLH

Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

BLH

Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

BLH

Program penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

BLH

BLH

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

DINAS PU

Program pembangunan jalan dan jembatan

DINAS PU

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

DINAS PU

Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan

DINAS PU

Program pengembangan perumahan

DINAS PU

Program lingkungan sehat perumahan

DINAS PU

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

DINAS PU

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa dan jaringan pengairan lainnya Program perencanaan tata ruang

DINAS PU

BAPPEDA, DINAS PU

Program pemanfaatan ruang

DINAS PU

Program pengendalian pemanfaatan ruang

DINAS PU

19

NO (1)


SASARAN

SKPD

(2)

(3)

(4)

Program perencanaan infastruktur perkotaan / prasarana dan sarana dasar

BAPPEDA

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

DINAS KEBERSIHAN

Program pengelolaan ruang terbuka hijau

DINAS TATA KOTA

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

DISHUB KOMINFO

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Program pengendalian dan pengamanan lalulintas Program pencegahan dan kesiapsiagaan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

DISHUB KOMINFO

DISHUB KOMINFO

BPBD

BPBD

Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut. Perencanaan Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, 20

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung yaitu merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dan belanja langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk tahun anggaran 2016 ini, rancangan rencana belanja daerah adalah sebesar

Rp.

1.014.450.340.081

yang

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp. 20.200.092.781 (2,03%) dari total belanja pada tahun anggaran APBD 2015 yaitu sebesar Rp. 994.250.247.300.

Kenaikan ini

disebabkan adanya

penambahan Dana Alokasi Umum dari target tahun sebelumnya, besaran DAK yang diperoleh Kota Tanjungpinang untuk tahun 2016 serta penurunan target Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), yang sebetulnya menunjukkan bahwa kinerja SKPD yang semakin baik dalam merealisasikan program dan kegiatan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Kebijakan untuk Belanja Tidak Langsung tahun anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp. 452.384.966.977. Sedangkan untuk kebijakan Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 562.065.373.104. Belanja Pegawai pada pos Belanja Tidak Langsung (BTL) tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 430.058.041.677. Belanja hibah digunakan untuk untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Untuk tahun anggaran 2016 ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang

menyiapkan

anggaran

bagi

belanja

hibah

sebesar 21

Rp. 10.750.000.000. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tahun anggaran 2016 ini, belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp. 6.226.600.000,-. Belanja Subsidi diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tahun 2016 Belanja Subsidi direncanakan untuk mensubsidi Bantuan Raskin untuk RTS (Rumah Tangga sasaran) di 18 Kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang sebesar Rp. 2.885.325.300. Sedangkan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan Partai Politik untuk tahun anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp. 1.965.000.000,-. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Untuk tahun anggaran 2016, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar

Rp. 500.000.000,-.

22

Tabel 4.3 Proyeksi Anggaran Belanja Tidak Langsung TA. 2016 Kode Rekening 1

Uraian

Jumlah

2

3

2.

1.

Belanja Tidak Langsung

452.384.966.977

2.

1.

1.

Belanja Pegawai

2.

1.

3.

Belanja Subsidi

2.885.325.300

2.

1.

4.

Belanja Hibah

10.750.000.000

2.

1.

5.

2.

1.

7.

2.

1.

8.

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga

430.058.041.677

6.226.600.000 1.965.000.000

500.000.000

23

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1.

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi yang dapat dilihat pada Tabel IV.1dan IV.2 di bawah ini :

24

Tabel 4.1 Proyeksi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan TA. 2016

KODE REKENING 1 1 1.01 1.02 1.03 1.05 1.06 1.07 1.08 1.10 1.11 1.14 1.15 1.18 1.19 1.20

1.26 2 2.04 2.05 2.06

URUSAN/SKPD

PLAFON PAGU DANA INDIKATIF SKPD BTL (BELANJA BL (BELANJA JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG) LANGSUNG)

2 URUSAN WAJIB URUSAN PENDIDIKAN URUSAN KESEHATAN URUSAN PEKERJAAN UMUM URUSAN TATA RUANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN URUSAN PERHUBUNGAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URUSAN KETENAGAKERJAAN URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK LUAR NEGERI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN URUSAN PERPUSTAKAAN

3 417,712,802,022 161,649,086,874 52,148,807,618 5,374,721,322 3,139,701,367 4,865,897,159 5,457,922,865 8,102,998,517 3,137,557,648

4 544,982,716,310 25,793,892,512 60,953,399,426 80,245,447,523 51,333,300,000 15,726,271,650 12,270,993,000 36,522,768,241 1,884,432,262

5 957,769,117,071 186,996,833,731 113,102,207,044 85,620,168,845 54,473,001,367 20,592,168,809 17,728,915,865 44,625,766,758 5,021,989,910

4,239,236,869

3,778,262,100

8,017,498,969

3,582,208,020 3,160,599,181

10,574,559,400 1,529,847,847

14,156,767,420 4,690,447,028

3,053,148,498 14,478,038,018

31,385,236,500 12,149,986,258

34,438,384,998 26,838,215,698

141,843,682,083

198,345,954,588

340,189,636,671

3,479,195,983

2,488,365,003

5,967,560,986

URUSAN PILIHAN URUSAN PARIWISATA URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN URUSAN PERDAGANGAN JUMLAH BELANJA LANGSUNG

12,345,239,655 3,075,345,589 5,335,793,494 3,934,100,572 430,058,041,677

17,082,656,794 5,409,692,194 8,101,335,500 3,571,629,100 562,065,373,104

29,427,896,449 8,485,037,783 13,437,128,994 7,505,729,672 992,123,414,781

Sumber : Data APBD Kota Tanjungpinang (diolah)

25

Tabel 4.2 Proyeksi Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2016

KODE REKENING

URUSAN/SKPD

1 1 1.01 1.01.01

2 URUSAN WAJIB URUSAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.02 1.02.01 1.02.02 1.02.03 1.02.04 1.02.05 1.02.06 1.02.07 1.02.08 1.02.09

URUSAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM/RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PUSKESMAS SEI-JANG PUSKESMAS TANJUNGPINANG PUSKESMAS BATU 10 PUSKESMAS KP. BUGIS PUSKESMAS KOTA PIRING PUSKESMAS MEKAR BARU PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT

1.03 1.03.01 1.05 1.05.01

PLAFON PAGU DANA INDIKATIF SKPD BTL (BELANJA BL (BELANJA JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG) LANGSUNG) 3 417,712,802,022 161,649,086,874 161,649,086,874

4 544,982,716,310 25,793,892,512 25,793,892,512

5 957,769,117,071 186,996,833,731 187,442,979,386

52,148,807,618 5,965,727,646.00 26,730,499,060

60,953,399,426 22,319,467,120 29,334,250,969

113,102,207,044 28,285,194,766 56,064,750,029

3,855,392,573 3,126,257,401 3,253,463,237 2,598,392,238 2,597,914,057 2,571,768,674 1,449,392,732

1,983,153,559 1,993,455,732 1,337,988,542 1,314,163,869 1,105,881,715 789,012,061 776,025,859

5,838,546,132 5,119,713,133 4,591,451,779 3,912,556,107 3,703,795,772 3,360,780,735 2,225,418,591

URUSAN PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

5,374,721,322 5,374,721,322

80,245,447,523 80,245,447,523

85,620,168,845 85,620,168,845

URUSAN TATA RUANG DINAS TATA KOTA DAN PENGAWASAN BANGUNAN

3,139,701,367 3,139,701,367

51,333,300,000 51,333,300,000

54,473,001,367 54,473,001,367

26

KODE REKENING

URUSAN/SKPD

1 1.06

2 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.07 1.07.01

PLAFON PAGU DANA INDIKATIF SKPD BTL (BELANJA BL (BELANJA JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG) LANGSUNG) 4 15,726,271,650

5 20,592,168,809

4,865,897,159

15,726,271,650

20,592,168,809

URUSAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

5,457,922,865 5,457,922,865

12,270,993,000 12,270,993,000

17,728,915,865 17,728,915,865

1.08 1.08.01 1.08.02

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

8,102,998,517 3,452,099,150 4,650,899,367

36,522,768,241 2,510,783,025 34,011,985,216

44,625,766,758 5,962,882,175 38,662,884,583

1.10

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

3,137,557,648

1,884,432,262

5,021,989,910

1,884,432,262

5,021,989,910

4,239,236,869

3,778,262,100

8,017,498,969

1.11.01

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

4,239,236,869

3,778,262,100

8,017,498,969

1.14 1.14.01

URUSAN KETENAGAKERJAAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

3,582,208,020 3,582,208,020

10,574,559,400 10,574,559,400

14,156,767,420 14,156,767,420

1.15

3,160,599,181

1,529,847,847

4,690,447,028

1.15.01

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PASAR KOPERASI DAN UMKM

3,160,599,181

1,529,847,847

4,690,447,028

1.18 1.18.01

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

3,053,148,498 3,053,148,498

31,385,236,500 31,385,236,500

34,438,384,998 34,438,384,998

1.19

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK LUAR NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

12,149,986,258

26,838,215,698

2,991,905,540

4,473,944,648

7,676,041,610

11,486,132,478

7,676,041,610

19,162,174,088

1.10.01

1.11

1.19.01 1.19.02

3 4,865,897,159

3,137,557,648

14,478,038,018

27

KODE REKENING 1 1.20

1.20.01 1.20.02 1.20.03 1.20.04 1.20.05 1.20.06 1.20.07 1.20.08 1.20.09 1.20.10 1.20.11 1.20.12 1.20.13 1.20.14 1.20.15 1.20.16 1.20.17 1.20.18 1.20.19 1.20.20 1.20.21 1.20.22 1.20.23 1.20.24 1.20.25 1.20.26 1.20.27 1.20.28 1.20.29 1.20.30 1.20.31 1.20.32

URUSAN/SKPD 2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN DPRD KEPALA DAERAH/WAKIL KDH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH INSPEKTORAT DAERAH BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA KELURAHAN SENGGARANG KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA KELURAHAN PENYENGAT KELURAHAN KAMPUNG BUGIS KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT KELURAHAN BUKIT CERMIN KELURAHAN KEMBOJA KELURAHAN KAMPUNG BARU KELURAHAN TANJUNGPINANG BARAT KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KELURAHAN AIR RAJA KELURAHAN KAMPUNG BULANG KELURAHAN PINANG KENCANA KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING KELURAHAN BATU IX KECAMATAN BUKIT BESTARI KELURAHAN TANJUNGPINANG TIMUR KELURAHAN TANJUNG UNGGAT KELURAHAN DOMPAK KELURAHAN SEI JANG KELURAHAN TANJUNG AYUN SAKTI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT KORPRI

PLAFON PAGU DANA INDIKATIF SKPD BTL (BELANJA BL (BELANJA JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG) LANGSUNG) 3 141,843,682,083

4 198,345,954,588

5 340,189,636,671

8,951,804,100 578,298,943 12,100,640,829 3,728,364,357 81,746,399,270

82,459,094,315 17,315,676,225 60,585,888,424

8,951,804,100 578,298,943 94,559,735,144 21,044,040,582 142,332,287,694

3,466,468,002

5,382,968,880

8,849,436,882

4,273,779,967 2,821,824,753 1,315,171,635 796,637,907 907,825,826 823,793,939 729,685,823 1,356,588,417 918,490,664 852,048,357 823,287,159 772,232,595 1,787,386,300 911,502,167 897,197,442 902,800,907 801,667,506 941,056,730 1,257,318,479 803,378,916 912,798,171 923,452,448 819,856,553 915,689,810 2,152,268,229

4,822,691,383 3,502,548,195 1,052,148,660 811,063,800 777,775,740 774,690,000 818,103,900 1,147,258,764 948,246,747 877,830,600 752,535,480 1,021,478,750 1,049,554,894 853,662,152 771,751,406 851,649,151 882,226,130 840,597,000 1,249,850,000 948,607,500 764,315,928 859,783,500 914,232,900 811,083,000 3,858,431,000

9,096,471,350 6,324,372,948 2,367,320,295 1,607,701,707 1,685,601,566 1,598,483,939 1,547,789,723 2,503,847,181 1,866,737,411 1,729,878,957 1,575,822,639 1,793,711,345 2,836,941,194 1,765,164,319 1,668,948,848 1,754,450,058 1,683,893,636 1,781,653,730 2,507,168,479 1,751,986,416 1,677,114,099 1,783,235,948 1,734,089,453 1,726,772,810 6,010,699,229

853,965,882

640,210,164

1,494,176,046

3,479,195,983 3,479,195,983

2,488,365,003 2,488,365,003

5,967,560,986 5,967,560,986

12,345,239,655 3,075,345,589 3,075,345,589

17,082,656,794 5,409,692,194 5,409,692,194

29,427,896,449 8,485,037,783 8,485,037,783

1.26 1.26.01

URUSAN PERPUSTAKAAN BADAN PERPUSTAKAAN ARSIP DAN MUSEUM

2 2.04 2.04.01

URUSAN PILIHAN URUSAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

2.05 2.05.01

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN PERIKANAN PERTANIAN KEHUTANAN DAN ENERGI

5,335,793,494 5,335,793,494

8,101,335,500 8,101,335,500

13,437,128,994 13,437,128,994

2.06 2.06.01

URUSAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JUMLAH BELANJA LANGSUNG

3,934,100,572 3,934,100,572.00

3,571,629,100 3,571,629,100

7,505,729,672 7,505,729,672

562,065,373,104

992,123,414,781

430,058,041,677

28

4.2.

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan yang dituangkan secara dekriptif dan dalam bentuk tabulasi yang dapat dilihat pada Tabel IV.3 di bawah ini :

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

4.3.

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Berisikan plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang dituangkan secara dekriptif dan dalam bentuk tabulasi yang dapat dilihat pada Tabel IV.3 di bawah ini:

TABEL IV.4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2016 Kode Rekening 1

Uraian

Jumlah

2

3

2.

1.

Belanja Tidak Langsung

452.384.966.977

2.

1.

1.

Belanja Pegawai

2.

1.

3.

Belanja Subsidi

2.885.325.300

2.

1.

4.

Belanja Hibah

10.750.000.000

2.

1.

5.

2.

1.

7.

2.

1.

8.

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga

430.058.041.677

6.226.600.000 1.965.000.000

500.000.000

Sumber : DPPKAD Kota Tanjungpinang (diolah)

119

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang jumlahnya harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Penerimaan Pembiayaan yang dimaksud dalam Pasal 59 Permendagri Nomor 13 tahun 2006, mencakup : a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA); b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan pinjaman daerah; e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; f. penerimaan piutang daerah. Pengeluaran Pembiayaan yang dimaksud dalam Pasal 59 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, mencakup : a. pembentukan dana cadangan; b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; c. pembayaran pokok utang; d. pemberian piutang daerah.

120

TABEL V RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 No

Uraian

APBD 2015 (Rp.)

RAPBD 2016 (Rp.)

Bertambah / (Berkurang) (Rp.)

1

2

3

4

5

1.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.1

Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)

168.055.107.126

15.000.000.000

(153.055.107.126)

168.055.107.126

15.000.000.000

(153.055.107.126)

168.055.107.126

15.000.000.000

(153.055.107.126)

5.000.000.000

0

(5.000000.000)

5.000.000.000

0

(5.000000.000)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

5.000.000.000

0

(5.000000.000)

PEMBIAYAAN NETTO

163.055.107.126

15.000.000.000

(153.055.107.126)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

2.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

121

BAB VI PENUTUP

Demikian Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD Tahun Anggaran 2016 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD TA. 2016.

122

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Recommend Documents