BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan di sektor sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif dalam menangani seluruh kegiatan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Banyuwangi. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan rincian tugas dan fungsinya sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi. Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman penyusunan rencana program kerja tahunan selama tahun 2014. Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kerja agar lebih terarah sesuai dengan visi-misi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 1.2 Landasan Hukum Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Renja Disosnakertrans Banyuwangi Tahun 2014

1

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor4844); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 8. Undang-Undang

Nomor

39

Tahun

2004

tentang

Penempatan

dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4405); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Renja Disosnakertrans Banyuwangi Tahun 2014

2

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009; 15. Peraturan

Presiden

nomor

13

Tahun

2009

tentang

Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan; 16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja; 17. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-17/MEN/2005 tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak; 20. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 21. Keputusan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Nomor

KEP.226/MEN/2000 tentang Perubahan Beberapa Pasal Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum; 22. Kepmensos RI Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional; 23. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7

Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015. 25. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi; Renja Disosnakertrans Banyuwangi Tahun 2014

3

1.3 Maksud dan Tujuan Penetapan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 dimaksudkan untuk

menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor sosial tenaga kerja dan transmigrasi tahun berjalan. Sedangkan tujuan penyusunan RENJA adalah : 1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja penyusunan rencana program kegiatan. 2. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam program dan kegiatan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. 3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD. 1.4 Sistematika Penulisan Penulisan Rencana Kerja ini dengan sistematika meliputi : Daftar Isi Daftar Tabel BAB I PENDAHULUAN

BAB II

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Disosnakertrans Banyuwangi Tahun 2014

4

BAB III

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja

PENUTUP


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bidang Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra A. Bidang Sosial Keberhasilan yang

telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Bidang Sosial

pada Tahun 2013 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Banyuwangi. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang

telah direalisasikan sesuai dengan

pagu

anggaran yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah : I.

Program

: Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1. Kegiatan

: Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dn Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

Sub Kegiatan : Penanganan gepeng dan Orgil hasil razia Penyelesaian Pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 40.053.495,-

Realisasi

: Rp. 12.794.250,-

Prosentase Realisasi

: 31,9%

2. Kegiatan : Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Sub kegiatan : Pelatihan keterampilan beternak bagi lanjut usia produktif Penyelesaian Pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 45.000.000,-

Realisasi

: Rp. 43.349.800,-


: 96,3%


6

3. Kegiatan : Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (Pertemuan Rakor dan Bintek Bagi Tim Pelaksana PKH) Penyelesaian Pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 85.000.000,-

Realisasi

: Rp. 80.864.450,-


: 95,1%

4. Kegiatan : Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pelatihan keterampilan usaha berternak kambing bagi WRSE) Penyelesaian Pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 45.000.000,-

Realisasi

: Rp. 42.649.800,-


: 94,8%

II. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Kegiatan

: Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal.

a.

Pelatihan Menyablon Bagi Anak Putus Sekolah Penyelesaian Pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 50.000.000,-

Realisasi

: Rp.49.390.950,-


: 98,8%


7

2. Kegiatan

: Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat dan Kejadian Luar Biasa

a. Pemulangan Orang Terlantar Yang Kehabisan Bekal, Kehilangan dan Kecopetan sampai ketempat tujuan. Penyelesaian Pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 40.000.000,-

Realisasi

: Rp. 24.074.500,-


: 60,2%

b. Perawatan Peralatan Penanggulangan Bencana. Penyelesaian Pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 10.000.000,-

Realisasi

: Rp.


: 0%

0,-

c. Peningkatan Kesejahteraan Anggota TAGANA. Penyelesaian Pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 100.000.000,-

Realisasi

: Rp. 32.140.270,-


: 32,1%

III. Program 1. Kegiatan

: Pembinaan Anak Terlantar : Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

a. Monitoring (Update data) dan evaluasi anak terlantar yang baru dilatih.

IV.

Penyelesaian Pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 10.000.000,-

Realisasi

: Rp. 6.298.572,-


: 62,9%

Program

: Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1. Kegiatan

: Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Pelatihan menyablon bagi penderita cacat dan eks trauma)


: 100 %

Anggaran

: Rp. 50.000.000,-


8

Realisasi

: Rp. 48.189.694,-


: 96,3 %

2. Kegiatan

V.

: Pemberdayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma


: 100 %

Anggaran

: Rp. 29.100.000,-

Realisasi

: Rp. 4.898.640,-


: 16,8%

Program

: Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

1. Kegiatan

: Bantuan Permakanan Bagi Penghuni Panti

a. Bantuan Permakanan Bagi Penghuni Panti Penyelesaian Pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 30.000.000,-

Realisasi

: Rp. 27.586.800,-


: 91,9%

b. Bantuan Permakanan Bagi Panti Asuhan YKPTI

V.


: 100 %

Anggaran

: Rp. 125.000.000,-

Realisasi

: Rp. 123.717.300,-


: 98,9%

Program

: Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)

1. Kegiatan

: Monitoring, Evaluasi Perkembangan PSK Banyuwangi)


dan Pelaporan (Pemantauan di Lokalisasi se Kabupaten

9


:100 %

Anggaran

: Rp. 22.349.430,-

Realisasi

: Rp. 4.524.450,-


: 20,2%

VI. Program 1. Kegiatan

: Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial : Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

a. Pemberdayaan Bagi Ketua Karang Taruna Penyelesaian Pekerjaan

:100 %

Anggaran

: Rp. 25.000.000,-

Realisasi

: Rp. 19.941.850,-


: 79,7%

b. Pengembangan SDM Karang Taruna Berprestasi Penyelesaian Pekerjaan

:100 %

Anggaran

: Rp. 25.000.000,-

Realisasi

: Rp. 14.264.400,-


: 57,06%

2. Kegiatan

: Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat:

a. Optimalisasi Tugas dan Fungsi TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Penyelesaian Pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 60.000.000,-

Realisasi

: Rp. 45.222.925,-


: 75,3%


10

b. Pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan Bagi Peserta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penyelesaian Pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 25.000.000,-

Realisasi

: Rp. 8.222.916,-


: 32,8%

c. Pelatihan PSM Tingkat Dasar Penyelesaian Pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 25.000.000,-

Realisasi

: Rp. 17.139.850,-


: 68,5%

VII. Program 1. Kegiatan

: Pengelolaan Areal Pemakaman : Pemeliharaan di TMP WISMA RAGA SATRIA DAN TMP BOOM)


:100 %

Anggaran

: Rp. 60.000.000,-

Realisasi

: Rp. 59.989.800,-


: 99,9%

Untuk tahun 2013 diperoleh hasil capaian kinerja Bidang Sosial sebesar 100%. Dengan capaian kinerja tersebut dapat dikategorikan sebagai

bidang

Bidang Sosial

Kabupaten Banyuwangi

yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya,

artinya bahwa Bidang Sosial telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai dengan visi, misi sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi menyadari bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengetahui Renja Disosnakertrans Banyuwangi Tahun 2014

11

penyebab kekurangan / kegagalan tersebut sebagai umpan balik/ feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Yang selanjutnya kedepan akan menjadi semakin lebih baik. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut : a. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, hasil/ keluaran yang telah direncanakan pada tahun 2013, dalam hal ini ada kegiatan yang tidak dapat memenuhi target kinerja yaitu pada Kegiatan Penanganan MasalahMasalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa; Sub Kegiatan Perawatan Penanggulangan Bencana yang dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- realisasinya nol. Hal ini dikarenakan peralatan penanggulangan bencana yang ada sudah dalam keadaan rusak berat sehingga perlu pengadaan alat mesin bermotor baru. b. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan bidang sosial pada tahun 2013. Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Keuangan dan Prosentase Kinerja Keuangan Bidang Sosial Tahun 2013

NO

Nama Program dan Kegiatan

1

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan PMKS Lainnya: - Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial ( Penanganan Gepeng dan Orgil Hasil Razia); - Pelatihan Berusaha Bagi Keluarga Miskin (Pelatihan Ketrampilan Bagi Lanjut Usia Produktif) - Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (Pertemuan Rakor dan Bintek Bagi Tim Pelaksana PKH); - Pelatihan Ketrampilan bagi PMKS (Pelatihan Ketrampilan Usaha Beternak Kambing Bagi WRSE)

2

penyelesaian Pekerjaan (%)

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial: - Pelatihan Ketrampilan Dan


Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (%)

100

40.053.495

12.794.250

31, 9

100

45.000.000

43.349.800

96,3

100

85.000.000

80.864.450

95,1

100

45.000.000

42.649.800

94,8

100

50.000.000

49.390.950

98,8 12

-

3

4

5

6

7

Praktek Belanar Kerja Bagi Anak Terlantar temasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal (Pelatihan Menyablon Anak Putus Sekolah) Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap, Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa: ▫ Pemulangan Orang Terlantar yang Kehabisan Bekal, Kehilangan dan Kecopetan; ▫ Perawatan Peralatan Penanggulangan Bencana; ▫ Peningkatan Kesejahteraan TAGANA;

Pembinaan Anak Terlantar: - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Monitoring update dan evaluasi Anak terlantar yang baru dilatih) Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma: - Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Pelatihan Sablon Bagi Penderita Cacat dan Eks Trauma) - Pemberdayaan Para penyandang Cacat dan Eks Trauma Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo: - Bantuan Permakanan Bagi Penghuni Panti: - Pemberian Permakanan pada Oanti Asuhan di Banyuwangi - Pemberian Permakanan Pada Panti Asuhan YKPTI Banyuwangi Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya ): - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pemantauan Perkembangan PSK se Kab. Banyuwangi) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial: - Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha: - Pemberdayaan Bagi Karang taruna


0

0

0

0

100

40.000.000

24.074.500

60,2

0

10.000.000

0

0

100

100.000.000

32.140.270

32,1

100

10.000.000

6.298.572

62,99

100

50.000.000

48.189.694

96,4

100

29.100.000

4.898.640

16,8

100

30.000.000

27.586.800

91,9

100

125.000.000

123,717.300

98,9

100

22.349.430

4.524.450

20,2

100

25.000.000

19. 941.850

79,7

13

-

-

-

8

Perkembangan SDM Karang Taruna Berprestasi; Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial ( Optimalisasi Tugas dan Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat Sosial: - Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Bagi Peserta PMKS - Pemberdayaan PSM Tingkat Dasar

Pengelolaan Areal Pemakaman - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP WISMA RAGA SATRIA DAN TMP BOOM

c. Realisasi program

100

25.000.000

14.264.400

57,1

100

60.000.000

45.222.925

75,3

100

25.000.000

8.222.916

32,9

100

25.000.000

17.139.850

68,6

100

60.000.000

59.989.800

99, 9

kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang

direncanakan Bidang Sosial Kabupaten Banyuwangi tahun 2013. Dalam hal ini ada Realisasi Program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu: (1) Perawatan Peralatan Penanggulangan Bencana terealisir 0% dan Pemulangan orang terlantar dari yang ditargetkan 120 orang namun terealisir pemulangan sejumlah 104 orang (86,7%). Realisasi kegiatan ini didasarkan pada input banyaknya orang terlantar yang datang dan tertangani. d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program / kegiatan adalah terkait dengan target kinerja yang diukur dari kasus yang ada dan tertangani. e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD. Realisasi capaian kinerja SKPD Bidang Sosial telah terealisir sesuai dengan program kegiatan yang telah dilaksanakan artinya bahwa holding another

constans telah berpengaruh pada target capaian kinerja program dalam Renstra SKPD. f. Kebijakan / tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil. Renja Disosnakertrans Banyuwangi Tahun 2014

14

Langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan secara implikatif pada Renstra SKPD adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan guna

memberikan

argumentasi atas program / kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan

pelaksanaan

program

/

kegiatan

yang

mengarah

pada

pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial, meningkatkan kemandirian masyarakat serta untuk melakukan akselerasi target capaian kinerja dalam Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan. B. Bidang Ketenagakerjaan meliputi bidang: Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas; Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2013 ditentukan dari capaian kinerja dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD

Kabupaten

Banyuwangi.

Adapun

program

dan

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah : I.

II.

Program

: Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan

: Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja


:100 %

Anggaran

: Rp. 75.000.000,-

Realisasi

: Rp. 74.949.964,-


: 99,9%

Program

: Peningkatan Kesempatan Kerja

1. Kegiatan

: Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja (Informasi Tenaga Kerja)


:100 %

Anggaran

: Rp. 148.142.610,-

Realisasi

: Rp. 147.931.750,-


15

Prosentase Realisasi 2. Kegiatan

: 99,8%

: Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan (Pelatihan Kewirausahaan Bagi Eks TKI)


:100 %

Anggaran

: Rp. 50.000.000,-

Realisasi

: Rp. 40.400.000,-


: 80,8%

III. Program : Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1. Kegiatan : Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja (Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri) Penyelesaian pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 30.000.000,-

Realisasi Keuangan

: Rp. 17.970.000,-

Prosentase Realisasi (keuangan) : 59,9% 2. Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Penyelesian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial) Penyelesaian Pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 60.000.000,-

Realisasi Keuangan

: Rp. 59.750.000,-

Presentase realisasi keuangan

: 99.6%

3. Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Penetapan Penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) oleh Dewan Pengupahan) Penyelesaian pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 205.000.000,-

Realisasi Keuangan

: Rp. 204.708.300,-



: 99,9%

16

4. Kegiatan : Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan (Sosialisasi Penerapan Pelaksanaan Outsourching) Penyelesaian pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 20.000.000,-

Realisasi Keuangan

: Rp. 19.672.800,-


: 98,4%

5. Kegiatan : Peningkatan pegawasan, perlindungan dan penegakkan Hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (Sosialisasi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Penyelesaian pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 32.000.000,-

Realisasi Keuangan

: Rp. 31.594.100,-


: 98,7%

6. Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Perlindungan Hukum Pelaksanaan UMK, THR, Tenaga Asing dan Outsourching) Penyelesaian pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 35.000.000,-

Realisasi Keuangan

: Rp. 34.917.300,-


: 99,7%

7. Kegiatan : Pengembangan Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dialogis, Adil dan Bermartabat serta Perbaikan Upah, Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja/ Buruh (Pembinaan Pembentukan Sarana Hubungan Industrial PP, PKB, LKS, Bipartit dan Jamsostek) Penyelesaian pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 65.000.000,-

Realisasi Keuangan

: Rp. 60.776.300,-


: 93,5%.

8. Penanganan Kasus Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (Penanganan Permasalahan dan Penempatan TKI) Penyelesaian pekerjaan

: 100 %


17

Anggaran

: Rp. 50.000.000,-

Realisasi Keuangan

: Rp. 38.983.300,-


: 77,9%

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja Untuk tahun 2013 diperoleh hasil capaian kinerja Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi rata-rata 91%. Dengan capaian kinerja

sebesar

91%

tersebut

dapat

dikategorikan

bahwa

kinerja

Bidang

Ketenagakerjaan berhasil dalam pencapaian kinerjanya. Bidang Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap

apa

yang

telah

dilaksanakan

guna

mengetahui

penyebab

kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/ feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut : a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal Bidang Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi semua program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang sesuai direncanakan pada tahun 2012. b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Bidang Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2013. Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun realisasi dimaksud adalah : Tabel 2. Program/ Kegiatan, Anggaran, Realisasi Keuangan dan Capaian kinerja Keuangan Bidang Ketenagakerjaa Tahun 2013


18

NO

1

2

3

Nama Program dan Kegiatan


Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

100

75.000.000

74.949.964

99,9

Peningkatan Kesempatan Kerja: - Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

100

148.142.610

147.931.750

99,8

-

100

50.000.000

40.400.000

80,8

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan: - Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja.

100

30.000.000

17.970.000

59,9

-

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

100

60.000.000

59.750.000

99,6

-

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Pemberian Perlindungan Hukum dan Jamsostek: ▫ Penetapan Penerapan UMK oleh dewan Pengupahan;

100

205.000.000

204.708.300

99,8

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja (Pelatihan bahasa bagi pencari kerja)

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

Realisasi (%)

-

Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan;

100

20.000.000

19.672.800

98,4

-

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

100

32.000.000

31.594.100

98,7

100

20.000.000

19.143.850

95,72

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Perlindungan Hukum Pelaksanaan UMK, THR, Tenaga Asing dan Outsourching)

100

35.000.000

34.917.300

99,7

-

Pengembangan Hubungan Industrial yang Harmonis, Dialogis, Adil dan Bermartabat serta Perbaikan Upah, Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja/ Buruh

100

65.000.000

60.776.300

93,5


19

-

Penanganan Kasus Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Penanganan Permasalahan dan Penempatan TKI)

100

50.000.000

38.983.300

77,9

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan untuk Bidang Ketenagakerjaan tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan d. Faktor-faktor yang penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD. Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan secara riil berpengaruh pada target capaian kinerja pada Renstra SKPD yang telah ditetapkan. f. Kebijakan/tindakan

perencanaan

penganggaran

yang

perlu

diambil

untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program

dan

kegiatan

dimaksud

dan

memberikan

argumentasi

atas

program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan kesadaran pengusaha dan karyawan dalam mengatasi peraturan PerUndang-Undangan Ketenagakerjaan.


20

C. Bidang Ketransmigrasian I. Program : Pengembangan Wilayah Transmigrasi: 1.Kegiatan

: Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dam Antar Sektor dalam rangka Pengembngan Kawasan Transmigrasi.

Penyelesaian pekerjaan

: 100 %

Anggaran

: Rp. 80.000.000,-

Realisasi Keuangan

: Rp. 79.956.100,-


: 99,9%

2. Kegiatan

: Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM (Pendaftaran, Seleksi, Sosialisasi, Bantuan, Pemberangkatan, Pengawalan/ Penempatan)


: 100 %

Anggaran

: Rp. 175.000.000,-

Realisasi Keuangan

: Rp. 174.917.850,-


: 99,9%

II. Program Kegiatan

: Transmigrasi Regional : Pelatihan Transmigrasi Regional


: 100 %

Anggaran

: Rp. 50.000.000,-

Realisasi Keuangan

: Rp. 48.895.700,-


: 97,8%


21

Tabel 3. Program/ Kegiatan, Anggaran, Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Keuangan Bidang Ketransmigrasian Tahun 2013 NO 1

2

Nama Program dan Kegiatan Pengembangan Wilayah Transmigrasi - Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dam Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi.


100

80.000.000

79.956.100

99,9

- Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM (Pendaftaran, Seleksi, Sosialisasi, Bantuan, Pemberangkatan, Pengawalan/ Penempatan)

100

175.000.000

174.917.850

99,9

100

50.000.000

48.895.700

97,8

Transmigrasi Lokal: - Pelatihan Transmigrasi Lokal (Pengolahan Hasil Pertanian)

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (%)

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan tahun 2013 (tahun berjalan) dapat dilihat pada lampiran 1 B.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Untuk melaksanakan

tugas pokok dimaksud, Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi: (1) perumusan kebijakan teknis di bidang social, tenaga kerja dan transmigrasi; (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; (3) pembinaan dan pelaksanaan tugas

di bidang

sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dan (4)

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian kinerja Analisis Pelayanan DKPD dapat dilihat dari lampiran berikut.


22

Target No.

Indikator

SPM

Tahun 2012 1

2

1

Ratio Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2

Realisasi Capaian

Proyeksi

IKK Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

Jumlah PMKS yang tertangani dibagi jumlah PMKS yang ada

0,03%

0,09%

0,20%

0,57%

0,14%

0,18

0,25%

0,57%

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

-

Jumlah sarana sosial yang tertangani dibagi jumlah sarana sosial yang ada

80

83

95

100

80

51

95

100

3

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

-

0,03%

0,09%

0,20%

0,57%

0,14%

0,18

0,25%

0,57%

4

Angka sengketa pengusahapekerja pertahun

-

1.72

1.72

1.72

1.72

1,70

2,63

1,72

1,72

5

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

-

71,60

71,70

71,80

71,00

1,40

1,41

71,80

71,00

6

Pencari kerja yang ditempatkan

20,10

20,20

20,30

20,40

0,5

0,55

20,30

20,40

7

Keselamatan dan perlindungan

8

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

9

Transmigrasi swakarsa

Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dibagi jumlah PMKS yang ada

Jumlah sengketa yang diselesaikan Jumlah penduduk angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja

-

pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang mendaftar

-

Ratio jumlah keselamatan kerja

74,57

74,89

80,40

83,63

643,00

711

80,40

83,63

-

Ratio jumlah perselisihan buruh dan pengusaha

26,67

26,67

26,67

26,67

1,00

1,00

26,67

26,67

-

Jumlah transmigran yang diberangkatkan dibagi jumlah pedaftar

17,66

18,94

20,20

21,15

101,00

65,22

20,20

21,15


Catatan Analisis

13

23

B.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan Bidang Sosial, Tenga Kerja dan Transmigrasi. Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugasnya diantaranya : • Menangani permasalahan bagi PMKS. • Menangani pemulangan bagi orgil/ gepeng hasil razia. • Meningkatkan SDM TKSK, pendamping PKH, pemberdayaan Karang Taruna. • Memberikan pelatihan dan bantuan kepada Para Penyandang cacat Berprestasi; • Meningkatkan produktifitas dan kesempatan kerja bagi para pencari kerja serta memberikan

pelatihan

sebagai

daya

saing

dalam

mendapatkan

peluang

perkerjaan. • Memfasilitasi forum Diaspora sebagai wadah bagi investor dalam pembangunan untuk menjadikan Banyuwangi Lebih Baik. • Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) • Mendorong pembentukan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama. • Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. • Meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui Program Jamsostek. • Meningkatkan kerjasama antar pelaku dan antar wilayah dalam pengembangan transmigrasi guna mengentaskan kemiskinan.

B.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan

Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah Renja Disosnakertrans Banyuwangi Tahun 2014

24

ditetapkan dalam Rencana Strategis Bidang Binawas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok

indikator kinerja dan

rencana

capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatankegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

B.4 Penelaahan Usulan Program. Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang diusulkan sejalan mendukung daripada RPJMD Kabupaten Banyuwangi disamping perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap adanya perubahan peraturan yang mengharuskan untuk mengakomodir kegiatan yang

menunjang

dalam

bidang

sosial

dan

ketenagakerjaan.

Secara

utuh,

penanganan PMKS masih sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, disamping itu juga penyebaran informasi bursa kerja baik melalui media massa ataupun elektronik serta pameran bursa kerja (Job Market Fair) sangatlah dinantikan oleh para pencari kerja (job seekers).


25

Pembentukan lembaga LKS, PP, PKB dalam perusahaan perlu didorong agar tercipta ketenangan dalam berkerja dan hak-hak pengusaha terlindungi. Hubungan yang harmonis, adil dan bermartabat antara pekerja dan pengusaha perlu ditingkatkan. Jaminan social ketenagakerjaan juga menjadi harapan para pekerja agar mereka terlindungi baik dari kesehatan dan masa depan mereka, disamping perlunya pengawasan dalam manajemen penanganan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Berikut dalam lampiran digambarkan rencana program dan kegiatan tahun 2014 dan prakiran maju tahun 2015.


26

PENUTUP

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengentaskan problem sosial di masyarakat. Upaya mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan mengentaskan kemiskinan dengan jalan transmigrasi juga dilaksanakan dengan sunggguh-sungguh meski dengan keterbatasan anggaran yang ada. Prinsip-prinsip 3e (ekonomis, efisien dan efektif() dengan tetap menjalankan azas Money follow function yang dilakukan dengan harapan dapat mengakomodir seluruh program/ kegiatan yang mendukung daripada sasaran yang ingin dicapai. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trannsmigrasi Kabupaten Banyuwangi ini mungkin jauh dari harapan, namun dengan segala kemampuan SDM yang ada dengan di ridloi oleh Allah SWT kiranya kami dapat mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada kami dengan baik.

KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. S. ALAM SUDRAJAT, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19611029 199103 1 008


27

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents