BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sejarah kejayaan bahari di Indonesia pernah terukir melalui kejayaan kerajaankerajaan yang ada. Laut sebagai penggerak perekonomian sehingga menjadikan nusantara berada pada posisi terhormat dalam percaturan perdagangan, ekonomi, geopolitik dan pertahanan keamanan bahkan sampai saat ini kearifan- kearifan tradisional dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan tetap bertahan. Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya semua pihak merasa

optimis

bahwa sektor Perikanan dan Kelautan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Timur, mengingat sumberdaya Perikanan dan Kelautannya sangat berpotensi.

Meski

demikian kekayaan sumberdaya perikanan dan kelautan belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga ketertinggalan serta kemiskinan sebagian nelayan dan pembudidaya ikan masih cukup tinggi. Guna mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta mengurangi pengangguran, maka dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah daerah senantiasa secara konsisten menyelaraskan berbagi program dan kegiatannya terutama terkait dengan alokasi belanja yang mendukung kegiatan perekonomian yang mampu memacu pertumbuhan (pro-growth), menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan projob). dan mengurangi kemiskinan (pro-poor). Ketiga strategi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengeksekusi kebijakan dalam rangka mempercepat prioritas pembangunan di bidang peningkatan investasi, ekspor, kesempatan kerja, revitalisasi pertanian, perkebunan, perikanan, serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan yang telah diimplementasikan untuk menindaklanjuti visi “Jawa Timur Lebih sejahtera, berakhlak, berkeadilan, mandiri dan berdaya saing”.

1

Pilihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memprioritaskan pembangunan dibidang perikanan dan kelautan sangat beralasan mengingat kondisi sumberdaya alam di Jawa timur, khususnya daya dukung usaha perikanan dan kelautan masih potensial untuk dimanfaatkan. Upaya pengembangan usaha perikanan secara garis besar adalah usaha penangkapan ikan di laut dan di perairan umum, usaha budidaya perikanan di laut, air tawar dan payau serta produksi garam. Sedangkan pada pasca panen berupa pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Untuk menjaga ketersedian sumberdaya ikan dilakukan konservasi berupa rehabilitasi hutan mangrove serta terumbu karang dan restocking di perairan umum daratan dan laut.

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum dari penyusunan RENSTRA Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah : 1

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);

2

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2

5

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421); 6

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7

Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 8

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

Informasi Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada

Masyarakat; 9

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, 3

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 16 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014; 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur; 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Struktur dan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 4

22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 20052025; 23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031; 24 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud

penyusunan

Rencana

Strategis

tahun

2015

–

2019

adalah

meningkatnya pelayanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang perikanan dan kelautan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 adalah : 1.

Tersusunnya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun.

2.

Teridentifikasinya program dan indikator kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun.

3.

Tersusunya acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4.

Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur

Tersusunnya

dokumen

perencanaan

yang

merupakan

dasar

dalam

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.

5

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 terdiri dari 6 (enam) bab, sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan Renstra terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II

Gambaran Pelayanan SKPD Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum SKPD selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD; Sumber Daya SKPD; Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Bab III

Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini menyajikan permasalahan pembangunan sesuai sektor dan isu strategis yang memperhatikan isu/kebijakan internasional, regional, nasional, daerah sekitar dan kebijakan Jawa Timur, yang

meliputi

Identifikasi Permasalahan Bedasarkan Tugas dan Fungsi; Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan Bab ini berisi penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi serta Kebijakan.

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Pada bab ini disajikan program yang menjadi tanggungjawab SKPD, pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang

6

dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Bab VI

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini menguraikan indikator kinerja SKPD yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi SKPD pada akhir periode Renstra.

Bab VII

Penutup Bab ini menguraikan tentang kaidah-kaidah pelaksanaan renstra.

7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD a. Tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan.

b. Fungsi Dalam

melaksanakan

tugas,

Dinas

Perikanan

dan

Kelautan

menyelenggarakan fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

c. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, maka susunan organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan dan kelautan. 2. Sekretaris Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan

administrasi

umum,

kepegawaian, 8

perlengkapan,

penyusunan

program

dan

keuangan,

hubungan

masyarakat (humas) dan protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sekretaris mempunyai fungsi : a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum b. Pengelolaan administrasi kepegawaian c. Pengelolaan administrasi keuangan d. Pengelolaan administrasi perlengkapan e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol f. Pelaksanaan

koordinasi

penyusunan

program,

anggaran

dan

perundang-undangan g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana j. Pelaksanaan proses administrasi rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha b. Sub Bagian Penyusunan Program c. Sub Bagian Keuangan d. Sub Bagian Perlengkapan

3. Bidang Perikanan Budidaya Mempunyai tugas melaksanakan peningkatan dan pengembangan perikanan budidaya, dan mempunyai fungsi : a.

Pengembangan budidaya dan perbenihan

b. Pengembangan prasarana dan sarana budidaya dan perbenihan c.

Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan

d. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang perikanan budidaya 9

e.

Pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas

Susunan organisasi Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari : a.

Seksi Produksi

b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya c.

Seksi Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan

4. Bidang Perikanan Tangkap Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap dan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap b. Pengembangan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap c. Pelaksanaan

pembangunan,

pengembangan,

pemeliharaan

dan

rehabilitasi prasarana perikanan tangkap d. Penerapan teknoogi dan penyediaan sarana perikanan tangkap e. Pembinaan dan pengembangan organisasi nelayan f. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang perikanan tangkap g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas

Susunan organisasi Bidang Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut : a. Seksi Eksploitasi dan Teknologi b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap c. Seksi Operasional Pelabuhan

5. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan Mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan peningkatan dan pengembangan kelautan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan, serta mempunyai fungsi sebagai berikut : 10

a. Penyusunan rencana pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil b. Pengembangan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil d. Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Susunan organisasi Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan terdiri atas : a. Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

6. Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha, pemasaran, permodalan, kelembagaan usaha dan promosi hasil perikanan dan kelautan b. Penyebarluasan teknologi pengolahan dan pengendalian mutu hasil perikanan c. Pelaksanaan penilaian teknis perijinan usaha perikanan dan kelautan d. Pengendalian

jaminan

mutu

dan

keamanan

pangan

dibidang

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Susunan organisasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri atas : a. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran b. Seksi Bina Mutu 11

c. Seksi Pelayanan Usaha

7. Sedangkan untuk Unit pelaksanan Teknis (UPT) berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 131 tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

a. UPT Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPT LPPMHP) Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan kelautan

di bidang teknis pengelolaan, pelaksanaan pengujian

mutu hasil perikanan serta penyebaran teknologi perikanan. UPT LPPMHP mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana sarana dan prasarana kegiatan pengujian mutu hasil perikanan 2) Pengelolaan dan pemeliharaan sarana untuk pengujian mutu hasil perikanan 3) Pelaksanaan pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan 4) Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan sertifikasi mutu hasil perikanan 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

Susunan organisasi UPT LPPMHP terdiri atas :

b.

-

Kepala UPT

-

Sub Bagian Tata Usaha

-

Seksi Pengujian

-

Seksi Pengendalian Mutu

UPT Pengembangan Penangkapan Ikan (UPT PPI) Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam rangka usaha meningkatkan, pengetahuan nelayan, keterampilan, 12

pemeliharaan dan perawatan sarana pelatihan penangkapan ikan. UPT PPI mempunyai fungi antara lain : a)

Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelatihan di bidang penangkapan ikan

b)

Pelaksanaan kaji terap teknologi di bidang penangkapan ikan

c)

Pelaksanaan pembinaan keterampilan teknis pemanfaatan dan pemeliharaan sarana penangkapan ikan kepada nelayan dan petugas teknis lapangan

d)

Penyelenggaraan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelatihan penangkapan ikan

e)

Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga

f)

Pelaksanaan pelayanan masyarakat

g)

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Susunan organisasi UPT Pengembangan Penangkapan Ikan terdiri atas: - Kepala UPT - Sub Bagian Tata Usaha - Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi - Seksi Pelayanan Jasa

c. UPT Pengembangan Budidaya Air Payau (UPT PBAP) Bangil Mempunyai tugas dinas di bidang kegiatan produksi, kajian dan penyebaran teknologi perbenihan dan budidaya perikanan air payau, pelayanan pengujian secara laboratoris kesehatan ikan dan lingkungan serta peningkatan SDM pembudidaya dan tugas teknis lapangan melalui kegiatan pelatihan dan keterampilan. UPT PBAP Bangil mempunyai fungsi : a) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan budidaya / perbenihan serta kaji terap teknologi budidaya air payau 13

b) Pelaksanaan distribusi perbenihan dan budidaya perikanan air payau c)

Pelaksanaan pelayanan pengujian penyakit ikan dan lingkungan secara laboratoris

d) Pelaksanaan dan failitas standarisasi mutu benih dan hasil budidaya air payau e) Pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan penyebaran teknologi perbenihan

dan

budidaya

perikanan

air

payau

kepada

pembudidaya dan petugas teknis lapangan f)

Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga

g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Susunan organisasi UPT PBAP Bangil adalah sebagai berikut : -

Kepala UPT

-

Sub Bagian Tata Usaha

-

Seksi Produksi dan Pengembangan Teknologi

-

Seksi Pelayanan Jasa Benih Perikanan Air Payau

d. UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar (UPT PBAT) Umbulan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kegiatan produksi dan penyebaran teknologi perbenihan dan budidaya perikanan air tawar, pelayanan pengujian secara laboratoris kesehatan ikan dan lingkungan serta pelatihan dan keterampilan. UPT PBAT Umbulan mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan budidaya atau perbenihan serta penyebaran teknologi budidaya air tawar b) Pelaksanaan distribusi perbenihan dan budidaya perikanan air tawar c)

Pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan kaji terap teknologi perbenihan

dan

budidaya

perikanan

air

tawar

kepada

pembudidaya dan petugas teknis lapangan 14

d) Pelaksanaan pelayanan pengujian secara laboratoris kesehatan ikan dan lingkungan e) Pelaksanaan dan fasilitasi standarisasi mutu benih dan hasil budidaya air tawar f)

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas

Susunan organisasi UPT PBAT Umbulan adalah sebagai berikut : -

Kepala UPT

-

Sub Bagian Tata Usaha

-

Seksi Produksi dan Pengembangan Teknologi

-

Seksi Pelayanan Jasa Benih Perikanan Air Tawar

e. UPT Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPT PPPP) Bawean Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan

di

bidang

pengelolaan

pelabuhan

perikanan

pantai,

pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan serta pelayanan masyarakat. UPT PPPP Bawean mempunyai fungsi : a) Penyusunan rencana operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelabuhan b) pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran c)

Pengawasan

dan

pengaturan

kegiatan

penangkapan

ikan,

penanganan, pengolahan, mutu serta kegiatan distribusi hasil perikanan di wilayah pelabuhan perikanan pantai d) Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan dan keberhasilan kawasan pelabuhan perikanan e) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta pelaporan f)

Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga

g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

15

Susunan organisasi UPT PPPP Bawean Gresik terdiri atas : -

Kepala UPT

-

Sub Bagian Tata Usaha

-

Seksi Prasarana dan Sarana

-

Seksi Tata pelayanan

2.2 Sumber Daya SKPD a.

Anggaran Dukungan anggaran pembangunan perikanan dan kelautan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari APBD mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2009 – 2014, yaitu pada tahun 2009 total anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 190.793.823.333,- dan meningkat sampai pada tahun 2014 sebesar Rp. 232.113.192.000,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja gaji dan pegawai serta belanja daerah.

b. Ketenagaan Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang berdasarkan masing – masing komposisi tergambarkan sebagai berikut : 1. Jabatan Dari komposisi PNS Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang keseluruhan berjumlah 477 orang, terdiri dari : 16

a) 41 orang pejabat struktural b) 7 orang fungsional c) 429 orang staf

2. Pangkat dan Golongan Pangkat dan Golongan PNS Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : Pangkat

Golongan

Jumlah

Pembina

IV

37

Penata

III

235

Pengatur

II

168

Juru

I

37

Jumlah

477 orang

3. Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan PNS Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : Tingkat

Jumlah

Pendidikan S3

1

S2

56

S1

174

D3

11

D2

-

D1

-

SLTA

196

SMP

19

SD

20

Jumlah

477orang

17

c.

Sarana dan Prasarana Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Sarana dan prasarana Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

No

Kode Bidang

Pembidangan Barang

Luas (M2)

Juml ah

Satuan

1

2

3

4

5

6

1

01

Golongan Tanah

1.594.623,00

53

Bidang

2

0101

Tanah

1.594.623,00

53

Bidang

3

02

4

0202

Alat-alat Besar

0,00

280

Buah / Set

5

0203

Alat-alat Angkutan

0,00

193

Buah

6

0204

Alat Bengkel dan Alat Ukur

0,00

256

Buah

7

0205

Alat Pertanian

0,00

1.651

Buah / Set

8

0206

Alat Kantor dan Rumah

0,00

6.828

Buah

0,00

634

Buah

Golongan Peralatan dan Mesin

0,00

12.13 7

Buah / Set

Tangga 9

0207

Alat Studio dan Alat Komunikasi

10

0208

Alat-alat Kedokteran

0,00

4

Buah

11

0206

Alat Laboratorium

0,00

2.290

Buah

12

0207

Alat-alat Persenjataan /

0,00

1

Buah

33.360,00

379

Buah

Keamanan 13

03

Golongan Gedung dan Bangunan

14

0311

Bangunan Gedung

33.358,00

377

Buah

15

0312

Monumen

2,00

2

Buah

16

04

Golongan Jalan, Irigasi dan

13.523,00

226

Buah

Jaringan 18

No

Kode Bidang

Pembidangan Barang

Luas (M2)

Juml ah

Satuan

1

2

3

4

5

6

17

0413

Jalan dan Jembatan

0,00

18

Buah

18

0414

Bangunan Air Irigasi

13.412,00

186

Buah

19

0415

Instalasi

7,00

10

Buah

20

0416

Jaringan

104,00

12

Buah

21

05

Golongan Asset Tetap

0,00

1.641

Buah/Set/

Lainnya

Ekor

22

0517

Buku dan Perpustakaan

0,00

1.119

Buah / Set

23

0518

Barang Becorak

0,00

39

Buah

0,00

483

Ekor /

Kebudayaan 24

0519

Hewan Ternak Serta Tanaman

25

06

Golongan Konstruksi

Buah 0,00

0

Buah

Dalam Pengerjaan

Dalam rangka mendukung pengembangan peran dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur maka peningkatan sarana dan prasarana menjadi sebuah kebutuhan yang cukup besar. Aspek-aspek peningkatan sarana dan prasarana adalah menyangkut modernisasi sarana dan prasarana yang ada, serta pembangunan sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Pengembangan produksi perikanan dan kelautan di Provinsi Jawa Timur dikelola berdasarkan jenis usaha yang terdiri dari usaha penangkapan ikan di laut dan perairan umum, usaha budidaya ikan di laut, air tawar dan payau serta usaha garam rakyat. Adapun potensi perikanan dan kelautan yang menunjang pengembangan usaha tersebut adalah sebagai berikut :

19

1. Potensi Perikanan dan Kelautan Tabel Potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur URAIAN Jumlah Pulau Panjang Pantai Perikanan Tangkap  Laut Utara Jawa  Laut Selatan Jawa + ZEEI Perairan Umum  Sungai  Rawa  Waduk  Danau Perikanan Budidaya  Tambak  Kolam  Karamba  Mina Padi  Sawah Tambak  Budidaya laut

POTENSI 446 buah 1.900 km 65.537 km² 142.560 km2

6.012 2.389 7.397 681 64.837,8 8.645,2 68 1.064 35.558 324.854

km ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Potensi Sumberdaya perikanan tangkap khususnya di wilayah perairan utara Provinsi Jawa Timur saat ini sudah dikategorikan dalam kondisi padat tangkap, sehingga pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap diarahkan pada wilayah perairan selatan Provinsi Jawa Timur termasuk ZEEI yang masih belum dikelola secara optimal. Sedangkan sumberdaya perikanan budidaya diarahkan untuk pengembangan diversifikasi usaha budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di laut termasuk di dalamnya budidaya rumput laut, maupun budidaya ikan di air payau khususnya budidaya udang yang selalu menjadi primadona dan merupakan andalan atau unggulan produk ekspor perikanan Provinsi

Jawa Timur. Disamping itu

pengembangan usaha garam rakyat akan menjadi salah satu prioritas sejalan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. 20

2. Kelautan, Pesisir dan Pengawasan Perairan laut Provinsi Jawa Timur yang luas beserta kekayaan alamnya memiliki berbagai fungsi penting sebagai penyangga kehidupan dan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Jawa Timur guna mewujudkan kesejahteraan hidupnya, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Sumberdaya laut wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di Provinsi Jawa Timur menyimpan potensi untuk tumpuan masa depan. Baik sumberdaya alam hayati termasuk ikan, rumput laut, mutiara, terumbu karang, mangrove, padang lamun dan biota laut lainnya serta sumberdaya non hayati seperti minyak bumi, mineral, pasir laut, maupun energi laut lainnya serta jasa lingkungan dan kelautan dapat dimanfaatkan untuk industri berbasis kelautan seperti perikanan, pelayaran, wisata bahari, budidaya laut, indutri mineral dan bioteknologi. Adapun Potensi sumberdaya kelautan, pesisir dan pengawasan adalah sebagai berikut : a. Mangrove Hutan mangrove di Provinsi Jawa Timur seluas 85.000 ha atau 6,24% dari luas hutannya. Habitat mangrove dimanfaatkan sebagai kawasan perikanan utamanya budidaya tambak. Mangrove yang tumbuh di kawasan pesisir sangat rentan terhadap gangguan atau kerusakan. Hingga saat ini hutan mangrove yang mengalami kerusakan sebanyak 13.000 ha akibat tekanan kepentingan di wilayah pesisir yang menimbulkan penebangan/pengrusakan sehingga perlu dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi Hutan Mangrove di Jawa Timur telah dilaksanakan di kabupaten/kota dengan luas areal rehabilitasi mencapai 400,00 ha.

21

b.

Terumbu karang Ekosistem terumbu karang yang terdiri dari karang penghalang dan karang tepi. Penyebarannya meliputi Perairan Situbondo, Banyuwangi, dan bebeberapa lokasi di pantai utara Jawa Timur. Terumbu karang adalah ekosistem yang produktif karena merupakan fishing ground ikan karang, yang potensinya diperkirakan sebesar 80.082 ton/tahun. Akibat cara penangkapan ikan yang destruktif, terumbu karang di Provinsi Jawa Timur banyak yang mengalami kerusakan. Untuk itu pemerintah provinsi telah mulai melakukan rehabilitasi sejak Tahun 1990 dengan menanam keranjang-keranjang beton sebagai tempat tumbuh atau perlindungan terumbu karang.

c.

Pulau-pulau Kecil dan Wisata bahari Provinsi Jawa Timur diketahui memiliki kurang lebih 446 pulau-pulau kecil, berada di Pacitan (31), Tulungagung (19), Blitar (28), Malang (100), Situbondo (5), Sumenep (121), Gresik (13), Sampang (1), Trenggalek (57), Sidoarjo (4), Banyuwangi (15), Jember (50), Probolinggo (1), Bangkalan (1) dan Sebanyak 3 pulau

berada pada daerah perbatasan dengan

Australia yaitu pulau Nusa barong (kab Jember), Pulau Paneken dan Pulau Sekel (Kab Trenggalek). Dari 446 pulau tersebut yang berpenghuni sebanyak 20% pulau dan sisanya tidak berpenghuni. Besarnya jumlah pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni mengindikasikan tersedianya potensi wisata taman laut yang masih perawan akan tetapi potensi ini belum digali dan dipromosikan secara optimal. Contohnya wisata bahari di Pulau Bawean, Kepulauan Sumenep (Pulau Sepanjang), Pulau Sempu, Pulau Nusa Barong, dll. Selain potensi wisata taman laut kepulauan, wilayah pesisir dan pulaupulau kecil di mempunyai kekayaan dan keragaman yang tinggi dalam bentuk ekosistem, jenis biota, struktur adat dan budayanya. Jumlah 22

lokasi wisata bahari di Provinsi Jawa Timur yang sudah dikembangkan adalah sebanyak 52 lokasi dan menunjukkan perkembangan yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan sektor lain.

d. Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Kawasan pesisir di Provinsi Jawa Timur rawan terjadi konflik nelayan serta tindak pidana perikanan, seperti penggunaan alat tangkap terlarang (trawl), pelanggaran jalur penangkapan ikan, penggunaan bahan peledak, potas, pengambilan terumbu karang dan penebangan mangrove dll. Untuk meminimalkan permasalahan tersebut Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur telah membangun Pos Kemanan Perikanan dan kelautan Terpadu

(POSKAMLADU) yang

tersebar di 13 Kabupaten / Kota di wilayah rawan konflik, dengan didukung personil dari Polair Polda Jatim dan TNI AL. Dasar hukum operasional Poskamladu tersebut adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur : No. 188/136/KPTS/013/2003 yang telah direvisi dengan Surat Keputusan Gubernur jawa Timur No. 188/339/KPTS/013/2010 tentang Tim Pembina dan Pengawas terhadap Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Wilayah Kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur saat ini memiliki 8 (delapan) PPNS yang didukung oleh pengawas Perikanan. Dengan melihat luasan wilayah perairan Provinsi Jawa Timur maka jumlah PPNS dan Pengawas Perikanan perlu ditingkatkan secara kuantitas melalui pelatihan-pelatihan, terutama pelatihan untuk menjadi PPNS. Disamping itu di Provinsi Jawa Timur sudah terbentuk 215 kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif yang tersebar di Kabupaten /Kota.

Pokmaswas

merupakan

pelaksana

pengawasan

dan

pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan di

23

lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, agama, adat, LSM dan

masyarakat

maritim

lainnya.

Pokmaswas

ini

merupakan

perwujudan dari Sistem Pengawasan yang Berbasis Masyarakat (SISWASMAS). Dari potensi perikanan dan kelautan yang terdapat di Jawa Timur, telah dilaksanakan pembangunan perikanan dan kelautan selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2009 – 2014) sehingga dicapai kinerja pembangunan perikanan dan kelautan sebagai berikut : 1.

Kontribusi Perikanan dan Kelautan pada Pertumbuhan Ekonomi Menurut data BPS Jawa Timur, kinerja perekonomian Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Hal ini terbukti dalam 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Jawa Timur terus meningkat yaitu pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan 5,01 % ; tahun 2010 sebesar 6,89 % ; tahun 2011 sebesar 7,22 % ; tahun 2012 sebesar 7,27 % dan pada tahun 2013 sebesar 6,55 %. Pembangunan Perikanan dan Kelautan di Jawa Timur memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi sub sektor Pertanian berdasarkan PDRB (ADHB) sektor perikanan tahun 2009 sebesar 4,45 % atau sama dengan Rp 11,8 T dan setara terhadap PDRB Jawa Timur memberi kontribusi sebesar 1,91 %. Target pertumbuhan tahun 2014 optimis mencapai 4,32 % dengan asumsi apabila mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2.

Produksi Perikanan Produksi Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang berasal dari kegiatan penangkapan dan budidaya secara keseluruhan pada tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :

24

No.

Uraian

Satuan

2009

2010

2011

2012

2013*

1.218.897,80

1.310.976,60

1.365.416,3 386.107,0

Total Ton 1. -

-

Penangkapan :

Ton

Laut

Ton

Perairan Umum Budidaya :

Ton

-

Laut

Ton

-

-

-

-

Tambak

1.113.393,50

407.575,90

352.776,20

375.823,80

381.802,70

395.511,00

338.915,20

362.621,60

367.921,10

12.064,90

13.861,00

13.202,20

13.881,60

506.512,50

760.617,30

843.074,00

929.173,90

339.487,50

516.586,30

549.310,80

563.087,40

73.124,70

118.651,30

132.401,70

170.433,80

42.716,10

65.125,00

90.842,50

110.269,20

48.721,60

57.377,80

60.058,80

66.101,70

112,60

130,50

437,40

7.153,30

676,50

428,00

372.266,4

Ton

2.

-

914.088,40

13.840,6

120.920,4

Ton

Kolam

173.632,6

Ton

Sawah Tambak

Mina Padi

Karamba

82.886,5

Ton

1.378,0

Ton

12.706,7

Ton

189,10

7.957,8

135,20 -

Jaring Apung

979.309,3

Ton

579.827,3 2.214,80

2.557,30

9.346,30

11.700,50

297.678,13

334.823,92

703.326,42

454.351,60

Ribu 3

Ikan Hias

695.072,0 Ekor

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur *) Keterangan : Asem

3.

Konsumsi Ikan Nilai konsumsi ikan Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan pada tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut : No. 1.

Uraian Konsumsi ikan per kapita

Satuan Kg/Kapita/Th

2009 17,31

2010

2011

2012

2013 *

19,20

20,20

23,10

24,07

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Prop. Jatim Ket : *) Asem

25

4.

Ekspor Hasil Perikanan Nilai dan volume ekspor hasil perikanan Provinsi Jawa Timur secara kesuluruhan pada tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :

No. U r a i a n I.

Volume

II.

Nilai

Satuan Ton

2009

2010

2011

226.284,85 258.394,67 272.172,21

2012

2013*

306.890,70 182.717,68

Ribu US 621.687,81 730.110,17 827.196,81 1.027.747,51 692.211,90 $

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Prop. Jatim Ket : *) Asem 5.

Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan (NTP-Pi) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) a.

Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan (NTP-Pi) - Penghitungan NTP-PI selama ini (sampai dengan bulan Nopember 2013) masih menggunakan tahun dasar 2007, namun seiring dengan : (i) Perkembangan teknologi, (ii) perubahan iklim/cuaca, (iii) perubahan pendapatan petani dan perubahan akan permintaan komoditas serta (iv) perubahan sikap masyarakat atas komoditas yang dihasilkan, dapat mengubah pola produksi dan konsumsi petani. Oleh karena itu , penghitungan NTP-Pi dengan tahun dasar 2007 dirasa sudah tidak sesuai lagi, sehingga mulai bulan Desember 2013 digunakan tahun dasar 2012.

- Berdasar penghitungan dengan tahun dasar 2012, NTP-PI bulan Desember 2013 turun 1,24. Dari 105,78 pada bulan Nopember (hasil estimasi setelah menggunakan tahun dasar 2012) menjadi 105,67 pada bulan Desember. Penurunan disebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar (0,63 %) lebih besar dari indeks harga yang diterima (0,53 %).

26

- Capaian bulan Desember 2013 tidak bisa diperbandingkan dengan bulan

Januari

s/d

Oktober

2013

karena

penghitungannya

menggunakan tahun dasar yang berbeda.

- BPS Prov Jatim berencana akan melakukan estimasi penghitungan terhadap capaian NTP-PI bulan Januari s/d Oktober dengan menggunakan tahun dasar 2012. - Perkembangan NTP-Pi Jawa Timur Tahun 2013 dengan menggunakan perhitungan tahun dasar 2007 dan tahun dasar 2012 sebagai berikut : No

Periode

1 Januari 2 Pebruari 3 Maret 4 April 5 Mei 6 Juni 7 Juli 8 Agustus 9 September 10 Oktober 11 Nopember 12 Desember Rata-2 s/d bln Nop 2013 Rata-2 Tahun 2012

b.

Tahun Dasar 2007 NTP-Pi Perkemb 100,05 99,73 -0,32 99,56 -0,17 99,38 -0,18 100,10 0,72 100,60 0,50 100,64 0,04 100,50 -0,14 99,65 -0,85 98,72 -0,93 98,79 0,07 99,79

Tahun dasar 2012 NTP-Pi Perkemb 105,78 105,67 -1,24

99,53

Nilai Tukar Nelayan (NTN) a) NTN Jawa Timur pada bulan Desember 2013 naik sebesar 0,8 persen, dari 101,68 pada bulan Nopember menjadi 102,5 pada bulan Desember. Kenaikan disebabkan indeks harga yang diterima mengalami peningkatan (1,34 %) lebih besar dari indeks harga yang

27

dibayar (0,54). Sama halnya dengan NTP-Pi, penghitungan NTN bulan Desember sudah menggunakan tahun dasar 2012.

b) Sebagai bahan informasi, perkembangan NTN Jawa Timur Tahun 2013 dengan menggunakan perhitungan tahun dasar 2007 dan tahun dasar 2012 : No

Periode

1 Januari 2 Pebruari 3 Maret 4 April 5 Mei 6 Juni 7 Juli 8 Agustus 9 September 10 Oktober 11 Nopember 12 Desember Rata-2 s/d bln Nop 2013 Rata-2 Tahun 2012

Tahun Dasar 2007 NTN Perkemb 156,38 155,91 -0,30 156,15 0,15 155,58 -0,37 157,01 0,92 158,07 0,68 158,85 0,49 158,79 -0,04 155,28 -2,21 153,65 -1,05 154,02 0,24 156,34

Tahun dasar 2012 NTN Perkemb 101,68 102,50 0,80

151,15

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dari uraian pada bab – bab sebelumnya maka dapat dilakukan identifikasi terhadap potensi tantangan dan peluang dalam Pembangunan Perikanan dan Kelautan di Jawa Timur guna menghasilkan strategi, dengan uraian sebagai berikut : a.

Tantangan meliputi : 1.

Terjadinya penurunan stok Sumberdaya Ikan, khususnya di WPP 723 (Laut Jawa);

2.

Peningkatan kualitas SDM perikanan dan kelautan yang belum merata.

3.

Keterbatasan bahan baku perikanan untuk bahan baku industri

4.

Tuntutan Penyediaan produk berdaya saing dan berkelanjutan

b. Peluang meliputi : 28

1.

Dukungan Pemerintah pada sub sektor perikanan dan kelautan semaikn besar;

2.

Teknologi dan inovasi perikanan dan keluatan yang semakin berkembang;

3.

Tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil perikanan dan kelautan semakin tinggi;

4.

Makin bertambahnya pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan.

29

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pelaksanaan pembangunan perikanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2009 – 2014 dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi . Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur antara lain yaitu : 1. Menurunnya stok sumberdaya ikan; 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan dan kelautan; 3. Masih belum optimalnya daya saing produk hasil perikanan; 4. Terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih bermutu; 5. Rendahnya mutu garam rakyat; 6. Kurangnya kapasitas kelembagaan usaha perikanan dan kelautan; 7. Masih maraknya kegiatan Illegal Unreported dan Unregulated Fishing; 8. Belum meratanya kualitas SDM pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih a. Visi Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Provinsi Jawa Timur 2014 - 2019, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Jawa Timur 2014 - 2019 mempunyai landasan visi : “Jawa Timur Lebih Sejahtera Berakhlak Berkeadilan Mandiri dan Berdaya saing“

30

b. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014 - 2019 tersebut, maka misi pembangunan Jawa Timur 2014 - 2019 adalah : “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik“ c. Strategi, Kebijakan Umum, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Guna mewujudkan visi, dan menjalankan misi pembangunan daerah Jawa Timur 2014 - 2019 tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) strategi; 3 (tiga) kebijakan umum; 5 (lima) misi dan prioritas program pembangunan sebagai berikut : A. 3 (tiga) Strategi yaitu : 1.

Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development).

2.

Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor growth), yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment.

3.

B.

Pengarusutamaan gender (pro-gender).

3 (Tiga) Kebijakan Umum adalah : 1.

Kebijakan Kewilayahan

2.

Pengembangan Wilayah Jawa Timur yang Berorientasi pada Pertumbuhan Inklusif

3.

Penetapan Cluster Kewilayahan

C. 5 (lima) Misi adalah : 1.

Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

2.

Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi

3.

Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang

4.

Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik

31

5.

Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

D. Prioritas Program Pembangunan Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada: 1.

Memperluas skala pelatihan ketrampilan tenaga kerja melalui pengembangan balai latihan kerja berstandar internasional.

2.

Memperluas akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja melalui job fair, magang, antar kerja antar daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

3.

Meningkatkan pelatihan ketrampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, agar dapat melakukan usaha produktif.

4.

Meningkatkan dan mengembangkan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

5.

Meningkatkan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui progam Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta yang lebih dikenal dengan BOSDA Madin

6.

Meningkatkan rasio jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibanding Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan perbandingan 70%:30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah. Pengembangan bidang keahlian SMK disesuaikan kebutuhan lapangan kerja, didukung kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

7.

Meningkatkan kemampuan vokasional dan profesional para lulusan SMK menjadi tenaga terampil yang siap memasuki pasar kerja di sektor industri melalui Bantuan Sarana Prasarana SMK;

8.

Menghilangkan hambatan administratif pemberian

bantuan bagi

sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan dan sekolah khusus. 32

9.

Meningkatkan dan mengembangkan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi.

10. Meningkatkan perluasan pelayanan kesehatan pondok bersalin desa (polindes) menjadi pondok kesehatan desa (ponkesdes) untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa. 11. Mengembangkan

Jaminan

Kesehatan

Semesta

bagi

seluruh

penduduk Jawa Timur. 12. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" disetiap desa/kelurahan yang mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB). 13. Melanjutkan upaya meminimalkan hambatan keuangan bagi penduduk miskin dan rentan dalam mengakses memanfaatkan pelayanan kesehatan. 14. Melanjutkan

dan

memperkuat

revitalisasi

program

keluarga

berencana untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. 15. Melanjutkan,

meningkatkan,

dan

menyempurnakan

program

penanggulangan kemiskinan yang ditujukan untuk memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin. 16. Melanjutkan,

meningkatkan,

dan

menyempurnakan

program

penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin. 17. Meningkatkan perluasan akses penduduk miskin terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah. 18. Meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin.

33

19. Pengurangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di perdesaan melalui Renovasi RTLH sebanyak 10.000 unit per tahun. 20. Melanjutkan

dan

menyempurnakan

pengarusutamaan

penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program. 21. Mengembangkan dan melindungi keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah. 22. Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya dalam menanggulangi kemiskinan mereka sendiri melalui konsep dan metode belajar sosial. 23. Pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu; 24. Peningkatan pemerataan dan akses PAUD, khususnya di daerah tertinggal; 25. Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata; 26. Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas; 27. Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajamen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi; 28. Peningkatan kuantitas sarana dan prasana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu; 29. Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan; 30. Peningkatan

perlindungan

penyalahgunaan

Napza,

generasi

minuman

muda keras,

dari

dan

bahaya

penyebaran

HIV/AIDS; 31. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga;

34

32. TNI Manunggal Ketahanan Pangan untuk swasembada kedelai, swasembada berkelanjutan padi, jagung, gula dan daging sapi; 33. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan

melalui

upaya-upaya

pencegahan,

pelayanan

dan

pemberdayaan. Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan

berdaya

saing,

berbasis

agrobisnis/agroindustri,

dan

industrialisasi Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada: 1.

Mendorong

pengembangan

dan

pemberdayaan

agroindustri

berbasis industri kerakyatan yang memanfaatkan hasil pertanian setempat. 2.

Meningkatkan

produksi

dan

produktivitas

dalam

rangka

peningkatan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai, gula, daging, telur, susu dan ikan untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri). 3.

Mengoptimalkan dan memberdayakan kelembagaan petani/nelayan untuk meningkatkan akses petani/nelayan thd faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan.

4.

Meningkatkan nilai tambah (value Added) sektor pertanian melalui perluasan penciptaan kawasan agropolitan dan agroindustri yg memiliki keterkaitan kebelakan (Backward linkage) dan kedepan (forward linkage) pada sebaran lokasi potensial yang merata.

5.

Meningkatkan

daya

saing

produk

pertanian,

dengan

tetap

melakukan perlindungan produk lokal, melalui peningkatan kualitas menuju standar mutu yang dipersyaratkan pada berbagai kawasan perdagangan. 6.

Pengembangan kawasan agroindustri dan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah, menekan cost dan

35

mendekatkan industri pengolah dengan kawasan industri serta konsepnya dibangun dalam bentuk kawasan agropolitan; 7.

Pengembangan karang kitri, dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan pangan Rumah Tangga petani di pedesaan dan perkotaan dengan target 75 desa setiap tahun;

8.

Pengembangan sarana prasarana dan kapasitas nelayan, serta usaha ekonomi produktif masyarakat kawasan pesisir, dan kepulauan

9.

Perluasan areal hutan rakyat, dan pemanfaatan lahan bawah tegakan, sekitar hutan, serta pengembangan usaha non-kayu di kawasan hutan

10. Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan Koperasi Wanita. 11. Mengoptimalkan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan. 12. Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan. 13. Fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan. 14. Mendorong dan fasilitasi upaya penghapusan kesenjangan gender yang

mengakibatkan

perempuan

lebih

terjadinya

parah

kemiskinan

daripada

laki-laki,

dan serta

pemiskinan menjamin

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan sama dengan laki-laki. 15. Memperluas jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah sebagai stimulan, lembaga keuangan bank dan non bank, dengan mengutamakan pendapingan kepada UMK untuk kelancaran pembiayaan usaha.

36

16. Mendorong BI maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan iddle money. 17. Memperluas cakupan target group, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran. 18. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional. 19. Meningkatkan dan memperluas pengembangan LKM pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi dan UMKM 20. Mengembangkan perluasan jaringan Bank UMKM di wilayahwilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UMKM 21. Mendorong tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor UMKM melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha serta akses permodalan 22. Mengoptimalkan peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan serta peningkatan ussaha koperasi 23. Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi termasuk Kopwan dan Koppontren. 24. Meningkatkan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai. 25. Perkuatan ekonomi perempuan melalui pemberdayaan Koperasi Wanita

(Kopwan)

berbasis

fungsional

dimaksudkan

untuk

meningkatkan aktivitas perempuan dalam usaha ekonomi dengan target 1500 kopwan setiap tahun, serta pemberdayaan ekonomi 37

mikro lainnya (Koppontren, Kopkar dan LMDH) dengan target 500 setiap tahun . 26. Meningkatkan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang. 27. Mengoptimalkan akses dan penetrasi pasar ekspor konvensional dan perluasan pasar ekspor non konvensional 28. Memperluas dan meningkatkan substansi pameran dagang produk UMKM di Pasar domestik maupun internasional 29. Fasilitasi pengembangan IKM non agro yang memiliki daya penyebaran, dan daya kepekaan tinggi atau yang mamiliki backward dan forward linkage yang tinggi 30. Fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar dan mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil 31. Meningkatkan

pengembangan

destinasi

pariwisata

melalui

perluasan pengembangan obyek wisata alam dan buatan 32. Memperluas cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional 33. Fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata 34. Memperkuat kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa

pelayaran,

penyedia

jasa

transportasi

darat)

untuk

meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing 35. Memperluas penyelenggaraan festival budaya lokal di event nasional dan internasional 36. Mengembangkan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata melalui kemitraan usaha dnegan swasta 37. Fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar 38

38. Meningkatkan pengembangan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal. 39. Meningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi, sehingga tercipta kesempatan kerja baru. 40. Meningkatkan investasi dalam negeri (PMDN) dan PMA dengan mendorong

kemitraan

PMA

dan

PMDN

serta

kebijakan

pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA 41. Meningkatkan kapasitas pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan serta kapasitas SDM pelayanan 42. Memperluas

dan

meningkatkan

cakupan

substansi

pameran

investasi berskala domestik nasional dan internasional 43. Mendorong pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan 44. Mengembangkan transportasi untuk mendukung sentra produksi agropolitan, dan sumber daya alam lainnya dalam kawasan strategis ekonomi, serta kawasan andalan untuk mendukung sentra produksi pada 38 simpul kabupaten/Kota 45. Mengembangkan pembangunan dermaga/transportasi antar pulau untuk mendukung penanganan kawasan tertinggal, terutama diwilayah kepulauan Madura dan pulau-pulau lainnya 46. Mengembangkan jalur komuter perkeretaapian dan pengembangan rel perkeretaapian ganda (double track) 47. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi jalan 48. Mengembangkan perluasan sistem angkutan umum, termasuk busway/monorail 49. Mengembangkan terminal kelas A, B dan C serta optimalisasi terminal kargo dan peti kemas 50. Meningkatkan pembangunan dan mengembangkan pelabuhan umum 51. Mengembangkan pelabuhan khusus 39

52. Meningkatkan pembangunan dan mengembangkan Bandar Udara Juanda dan Abdurahman Saleh Malang 53. Meningkatkan pembangunan dan mengembangkan Bandar Udara Perintis untuk penerbangan antar kota (Citylink) 54. Meniningkatkan

panjang

Jalan

Provinsi

dengan

Kondisi

Baik/Mantap 55. Menambah Panjang Jalan Provinsi Serta Peningkatan Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap 56. Meningkatkan Percepatan Pembangunan Jalan Lintas Selatan 57. Meningkatnya Jembatan & Gorong-gorong Provinsi Dengan Lebar Minimum 9 m 58. Mengembangkan Bandara Internasional Sipil/Komersiil melalui Kerjasama

Pemerintah

Swasta

(KPS)

melalui

Optimalisasi

Pemanfaatan Barang Milik Daerah 59. Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi waduk, dam dan embung berteknologi geomembran 60. Meningkatkan

volume

pekerjaan

rehabilitasi

infrastruktur

sumberdaya air untuk mengoptimalkan fungsi daerah tangkapan air (catcment area) dan sumber air 61. Mempertahankan volume sumber air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun 62. Meningkatkan

percepatan

pembangunan,

pemeliharaan

dan

perbaikan infrastruktur yang menunjang pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan 63. Meningkatkan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) 64. Meningkatkan pembangunan embung berteknologi geo-membran di lokasi rawan kekeringan, jauh dari sumber air dan kondisi tanah porus, sebagai solusi jangka pendek mengantisipasi bencana kekeringan

40

65. Mendorong peningkatan aksesibilitas pelayanan air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah 66. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan 67. Peningkatan akses masyarakat di daerah perdesaan dan rawan air terhadap

pelayanan

air

minum

dan

air

limbah

melalui

pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) secara komunal. 68. Penurunan angka backlog perumahan melalui pembangunan Rumah Susun Sewa dan Rumah Sederhana Tapak (RST) serta pembangunan Prasaran

Sarana

Utilitas

(PSU)

Perumahan

dan

Kawasan

Permukiman. 69. Meningkatkan

koordinasi

dan

pengembangan

Energi

Baru

Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan 70. Meningkatkan koordinasi kegiatan pertambangan/SD Mineral dan Migas 71. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan air tanah 72. Meningkatkan nilai tambah/manfaat potensi geologi lingkungan dan Early Warning System (EWS) bencana geologi. Misi 3: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada: 1.

Meningkatkan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan, dengan memilih tanaman pohon bermasa tumbuh relatif pendek.

2.

Meningkatkan

upaya

konservasi

sumber

daya

air

untuk

mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasok sumber daya air,

41

disamping untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, juga untuk pemenuhan kebutuha air irigasi pertanian rakyat. 3.

Mengembangkan penyediaan air irigasi melalui peningkatan fungsi jaringan irigasi, rehabilitasi dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharan dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan kesiapan petani.

4.

Mengembangkan kelembagaan pengelolaan sumber daya air melalui peningkatan peran dan keterlibatan semua pemangku kepentingan (stake-holders), serta menggali dan mengembangkan modal sosial, merevitalisasi peran-peran lokal tradisional dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air untuk irigasi pertanian.

5.

Memberdayakan komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang daerah aliran sungai untuk mengawasi pencemaran air sungai, dan memelihara lingkungan hidup.

6.

Meningkatkan upaya konservasi pesisir dan laut, serta merehabilitasi ekosistem

yang

meningkatkan

rusak,

peran

dan

aktif

menggiatkan masyarakat

kemitraan

dan

swasta

untuk dalam

pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. 7.

Meningkatkan

koordinasi

lintas

sektor

yang

berpotensi

menghasilkan emisi GRK, terutama sektor energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan dan pengelolaan limbah. 8.

Menetapkan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dalam mendorong pengembangan wilayah.

9.

Memfasilitasi upaya Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur

10. Menyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang 11. Memfasilitasi Upaya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang.

42

Misi 4: Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada: 1.

Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolak ukurnya.

2.

Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

3.

Meningkatkan efesiensi dan efektifitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.

4.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat.

5.

Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung sistem kearsipan yang komprehensif;

6.

Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolak ukurnya.

7.

Peningkatan efesiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.

8.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan pelayanan standar minimal yang diketahui masyarakat, beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat.

9.

Peningkatan akses informasi publik secara akurat dan up to date melalui pengembangan e-Government.

43

10. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD. 11. Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan. 12. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu. 13. Peningkatan ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan up to date. Misi 5: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada: 1.

Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyaraklat untuk memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agama, serta beribadah sesuai agama dan kepercayaan masingmasing.

3.

Meningkatkan dan memperkuat kerukunan internal, dan antar umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap toleran dan saling menghormati.

4.

Mendorong

aktifitas

pendidikan

untuk

menumbuhkan

rasa

kebanggaan kebangsaan, aklak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multi kultur. 5.

Meningkatkan jalinan kerjasama lintas umat beragama, dan forum silaturahmi lintas pemuka agama, serta mendorong berkembangnya kerjasama internal dan/atau antar umat beragama di bidang sosial ekonomi.

6.

Meningkatkan revitalisasi keamanan berbasisi komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan termasuk mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba.

7.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban melalui mekanisme community Policing.

44

8.

Mengembangakan

sosialisasi

kepada

masyarakat

mengenai

keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum. 9.

Mendorong pembentukan dan pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

10. Meningkatkan keberdayaan organisasi kemasyarakatan/ LSM dalam mencegah, dan mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi, serta pelanggaran HAM lainnya, sebagai bagian penguatan Civil Society. 11. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; 12. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agama, serta beribadat sesuai agama dan kepercayaan masingmasing; 13. Peningkatan dan memperkuat kerukunan internal, dan antar-umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap toleran dan saling menghormati; 14. Peningkatan stimulasi aktivitas pendidikan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat multikultur.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan a.

Visi Visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015 - 2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

b. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah : 45

1. Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Memperkuat jati diri sebagai negara maritim/kepulauan. 3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang tinggi, maju dan sejahtera. 4. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 5. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim/kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. c.

Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2014 - 2019 adalah : 1. Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. 3. Mengembangkan kompetensi SDM dan iptek inovatif. 4. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis a.

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Dari sisi penataan ruang dan KLHS, Jawa Timur dalam 20 tahun kedepan sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah Jawa Timur Tahun 2011 - 2031 perlu diperhatikan dinamika internal dan

eksternal spatial

daerah

yang

menjadi perhatian dalam pengembangan aktivitas ekonomi terutama sektor perikanan dan kelautan, antara lain: A. Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur, yang meliputi daratan seluas kurang lebih 4.779.975 Ha terdiri dari 38 46

Kabupaten/Kota, wilayah pesisir dan laut sejauh 12 mil dari garis pantai, ruang di dalam bumi serta wilayah udara, dengan batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa - Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Selatan) b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali - Pulau Bali c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah

B. Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kabupaten Banyuwangi; Kabupaten Jember; Kabupaten Malang; Kabupaten Pacitan; Kabupaten Probolinggo; Kabupaten Situbondo; dan Kabupaten Sumenep.

C. Kawasan

peruntukan

perikanan

merupakan

kawasan

minapolitan

meliputi: a. peruntukan perikanan tangkap; b. peruntukan perikanan budi daya; dan c. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

D. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi: a. Pengembangan komoditi utama perikanan meliputi Tamperan di Kabupaten Pacitan, Prigi di Kabupaten Trenggalek, Sendangbiru di Kabupaten Malang, Puger di Kabupaten Jember, Ujungpangkah di Kabupaten Gresik, Brondong di Kabupaten Lamongan, Pondokmimbo di Kabupaten Situbondo, Bulu di Kabupaten Tuban, dan Pasongsongan di Kabupaten Sumenep; b. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) meliputi Prigi di Kabupaten Trenggalek dan Brondong di Kabupaten Lamongan; c. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) meliputi Muncar di Kabupaten Banyuwangi, Puger di Kabupaten Jember, Pondokdadap di Kabupaten Malang, Mayangan di Kota Probolinggo, Paiton di 47

Kabupaten Probolinggo, Lekok di Kabupaten Pasuruan, Tamperan di Kabupaten Pacitan, dan Bawean di Kabupaten Gresik; dan d. Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi Pancer di Kabupaten Banyuwangi, Bulu di Kabupaten Tuban, dan Pasongsongan di Kabupaten Sumenep. E.

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi: a. Perikanan budi daya air payau; b. Perikanan budi daya air tawar; dan c. Perikanan budi daya air laut.

F.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya air payau yaitu: a. Komoditas perikanan air payau, meliputi Kabupaten Bangkalan; Kabupaten

Banyuwangi;

Kabupaten

Blitar;

Kabupaten

Gresik;

Kabupaten Jember; Kabupaten Lamongan; Kabupaten Lumajang; Kabupaten Malang;

Kabupaten Pacitan; Kabupaten Pamekasan;

Kabupaten Pasuruan; Kabupaten Probolinggo; Kabupaten Sampang; Kabupaten Sidoarjo; Kabupaten Situbondo; Kabupaten Sumenep; Kabupaten Trenggalek; Kabupaten Tuban; Kabupaten Tulungagung; Kota Pasuruan; Kota Probolinggo dan Kota Surabaya. b. Komoditas garam, meliputi Kabupaten Bangkalan; Kabupaten Gresik; Kabupaten Lamongan; Kabupaten Pamekasan; Kabupaten Pasuruan; Kabupaten Probolinggo; Kabupaten Sampang; Kabupaten Sumenep; Kabupaten Tuban; Kota Pasuruan dan Kota Surabaya.

G.

Pengembangan

kawasan

perikanan

budidaya

air

tawar

dibagi

berdasarkan: a. komoditas ikan konsumsi; dan b. komoditas ikan hias. H.

Pengembangan kawasan perikanan budi daya air tawar untuk budidaya komoditas ikan konsumsi dikembangkan di seluruh kabupaten/kota.

48

I.

Pengembangan kawasan perikanan budi daya air tawar untuk budi daya komoditas ikan hias dikembangkan di wilayah Kabupaten Blitar; Kabupaten Kediri; Kabupaten Tulungagung; dan Kota Kediri.

J.

Pengembangan kawasan perikanan budi daya air Kabupaten

Bangkalan;

laut meliputi

Kabupaten Banyuwangi; Kabupaten

Blitar;

Kabupaten Gresik; Kabupaten Jember; Kabupaten Lamongan; Kabupaten Lumajang;

Kabupaten

Malang;

Kabupaten

Pacitan;

Kabupaten

Pamekasan; Kabupaten Pasuruan; Kabupaten Probolinggo; Kabupaten Sampang;

Kabupaten Situbondo; Kabupaten Sumenep; Kabupaten

Trenggalek; Kabupaten Tuban; dan Kabupaten Tulungagung.

K.

Pengolahan

dan

pemasaran

hasil

perikanan

meliputi

Kabupaten

Banyuwangi; Kabupaten Blitar; Kabupaten Gresik; Kabupaten Lamongan; Kabupaten Malang; Kabupaten Pacitan; Kabupaten Pasuruan; Kabupaten Sidoarjo; Kabupaten Sumenep; Kabupaten Trenggalek; Kabupaten Tuban dan Kota Probolinggo.

L.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perikanan meliputi : a. Pemertahanan, perehabilitasian, dan perevitalisasian tanaman bakau/mangrove dan terumbu karang; b. Pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya; c. Penjagaan kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri; d. Pengendalian pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir melalui penetapan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; e. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan; f. Peningkatan nilai ekonomi perikanan dengan meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

49

g. Pengembangan kelembagaan kelompok nelayan ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi; h. Pemertahanan luasan dan sebaran kawasan tambak garam agar tidak berubah fungsi; i. Pembukaan peluang pengembangan tambak garam baru dalam rangka meningkatkan produksi garam dan membuka peluang investasi; j. Pengembangan teknologi dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam; dan k. Pengembangan kawasan tambak garam dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup yang keberlanjutan. b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pembangunan kelautan dan perikanan juga turut memperhatikan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH). SDA-LH sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung system kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, SDA-LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang. Selain itu, sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH juga menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar tenaga kerja, terutama di perdesaan dan pesisir. Isu – isu stretegis KLHS yang terkait dengan sektor perikanan dan kelautan adalah alih fungsi lahan (hutan dan pertanian); perubahan iklim; penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam; belum optimalnya pengelolaan laut,pesisir dan pulau-pulau kecil; kesejahteraan rakyat; pertanian dan ketahanan pangan. Dalam proses penyusunan KLHS, implementasi program prioritas Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dinilai telah berkontribusi untuk menjawab isu – isu strategis KLHS.

50

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis A. Isu Lingkungan Isu yang muncul pada isu lingkungan merupakan indikasi dibutuhkannya tindakan rehabilitasi atau konservasi dalam menjaga sumberdaya perikanan dan kelautan di Provinsi Jawa Timur. Isu-isu yang teridentifikasi adalah : a.

degradasi kondisi ekosistem lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil,

b.

overfishing akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang terkonsentrasi pada suatu tempat, pemanfaatan yang kurang bertanggungjawab seperti penggunaan bahan

c.

peledak dan kimia dalam kegiatan penangkapan, masih maraknya pencurian terumbu karang dan penebangan mangrove.

d.

B. Isu Kebijakan Isu kebijakan ini muncul dikarenakan beberapa hal antara lain: lemahnya implementasi suatu peraturan terkait perlunya pembatasan

a.

perijinan baru kapal ikan di atas 6 GT di Pantura; tumpang tindih pelaksanaan peraturan dari beberapa instansi terkait. Isu

b.

ini muncul terkait dengan perijinan kapal perikanan yang harus mendapatkan ijin berlayar dari syahbandar perikanan dan syahbandar umum. c.

belum adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang mendukung solusi permasalahan di tingkat masyarakat. Beberapa kebijakan yang diperlukan terkait zonasi tata ruang pesisir atau pengembangan wilayah pesisir, distribusi pasokan ikan di lokasi tertentu yang masih sangat minim, dan kompensasi kenaikan BBM untuk nelayan yang harus tepat sasaran.

C. Isu Kelembagaan Isu yang teridentifikasi adalah : a. Penguatan

kelembagaan

masyarakat/Pemberdayaan

kelompok

masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan. 51

b. Konflik antar nelayan (nelayan skala besar dengan nelayan skala kecil/tradisional) c. Rendahnya pemahaman hukum sektor kelautan dan perikanan serta penegakannya. d. Perlunya penguatan kapasitas UPT pusat, UPT Provinsi/Kab/Kota, serta Balai Riset. e. Perlunya Penguatan kapasitas kelompok usaha bidang perikanan dan kelautan

D. Isu Infrastruktur Pada isu kelompok infrastruktur teridentifikasi isu terkait minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan produksi, sistem informasi, dan distribusi hasil tangkapan, tidak efisiennya proses produksi dan distribusi hasil tangkapan. Secara detail, isu yang teridentifikasi mencakup : a. Minimnya sarana dan prasarana di wilayah kepulauan b. Restrukturisasi armada tangkap c. Menurunnya kualitas air tambak dikarenakan tidak adanya normalisasi saluran air d. Belum optimalnya fungsi dan peran TPI B. Isu Ketahanan Pangan Isu ini muncul di bidang budidaya perikanan dikarenakan untuk mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan adanya peningkatan produksi dari budidaya perikanan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dari perikanan tangkap pemenuhan kebutuhan produksi tidak dapat terpenuhi semuanya dikarenakan adanya isu penangkapan berlebih (overfishing). Isu-isu yang teridentifikasi adalah : 1) Harga komoditas fluktuatif, cenderung turun, nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam merugi 2) Tingginya harga pakan yang berimbas terhadap tingginya ongkos produksi budidaya

52

3) Masalah kawasan pesisir sudah rusak dan disebabkan penggalian pasir yang bersifat masif untuk itu sulit dikembangkan usaha kegiatan budidaya perikanan 4) Perlunya pengembangan budidaya ikan skala kecil/rumah dan penataan pemasaran 5) Menurunnya kualitas mutu benih dan induk ikan yang beredar di masyarakat (khususnya yang terjadi di wilayah kab.Kediri) 6) Masih

rendahnya minat

pelaku usaha

budidaya/Pokdakan

untuk

sertifikasi unit usahanya bagi keperluan food safety dan jaminan mutu 7) Kurangnya Kepatuhan/Ketaatan penerapan HACCP di UPI 8) Ketersediaan hasil produksi perikanan tidak stabil 9) Angka kemiskinan di Jatim masih relatif tinggi, terutama dari kalangan nelayan di wilayah pesisir 10) Sempitnya lahan perairan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan usaha perikanan budidaya 11) Terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih bermutu E. Isu Pendanaan Isu kelompok pendanaan didominasi oleh sumber dana dalam mengatasi permasalahan dalam perikanan budidaya. Isu-isu tersebut adalah : 1) Identifikasi sumber-sumber dana yang berasal dari perusahaan (Corporate Social Responsibility) 2) Identifikasi potensi sumber dana dari pemerintah pusat (APBN/DAK) untuk mendukung pelaksanaan isu strategis pembangunan KP 3) Sumber pendanaan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota 4) Identifikasi jenis-jenis pendanaan dari pemerintah pusat yang berasal dari kebijakan subsidi 5) Identifikasi dan pemanfaatan sumber daya dari swadaya masyarakat.

53

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD a. Visi Bertitik tolak dari berbagai kondisi potensi pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dan tantangan yang dihadapi, maka dibutuhkan solusi strategis untuk mengatasinya selama 5 (lima) tahun mendatang, untuk itu “VISI“ Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang akan diemban adalah ”Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang berdaya saing dan berkelanjutan”. Makna Visi : - Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang berdaya saing mempunyai makna bahwa produk yang dihasilkan mempunyai kemampuan untuk bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah baik di dalam wilayah Provinsi Jawa Timur maupun dalam pasar nasional dan internasional.Untuk menuju penghasil produk Perikanan dan Kelautan yang berdaya saing, dari sisi kuantitas melalui peningkatan teknologi produksi dan fasilitasi prasarana dan sarana produksi. Dari sisi kualitas, dikaitkan dengan keamanan pangan melalui penanganan pra panen dan pasca panen yang sesuai standar. - Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang berkelanjutan mempunyai makna mampu menghasilkan produk perikanan dan kelautan dengan kualitas (mutu) dan kuantitas (jumlah) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan aman dikonsumsi serta tersedia sepanjang tahun. Berkelanjutan dikaitkan bahwa dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya

perikanan

dan

kelautan

di

Jawa

Timur

akan

tetap

memperhatikan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta menghindari

rusaknya

sumberdaya

perikanan

dan

kelautan

melalui

rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di mana mangrove dan terumbu 54

karang mempunyai peranan penting pada ekosistem pesisir yaitu sebagai penahan ombak sehingga dapat mencegah abrasi; sebagai nursery ground, feeding ground dan spawning ground sehingga dapat menjaga keberlangsungan populasi ikan dan masih banyak peranan lainnya termasuk peranannya bagi kehidupan masyarakat. Sehingga diharapkan Jawa Timur sebagai penghasil produk perikanan dan kelautan yang aman, dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas, khususnya kemanan pangan sekaligus melaksanakan pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan

b. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan perikanan dan kelautan Jawa Timur 2014 - 2019 tersebut, maka misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur 2014 - 2019 adalah : 1.

Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan

2.

Meningkatkan mutu dan pemasaran hasil perikanan

3.

Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

4.

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD a. Tujuan Tujuan pembangunan perikanan dan kelautan Jawa Timur tahun 2015 - 2019 adalah : 1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas produksi sektor perikanan dan kelautan 2. Meningkatnya mutu dan daya saing hasil perikanan 3. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik

55

b. Sasaran strategis Sasaran strategis pembangunan perikanan dan kelautan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah : a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi perikanan dan kelautan b. Meningkatnya produksi garam rakyat c. Meningkatnya

akses kelompok perikanan dan kelautan terhadap

faktor produksi, teknologi dan informasi d. Meningkatnya mutu dan nilai tambah hasil perikanan e. Terciptanya sumberdaya perikanan dan kelautan yang lestari f. Terselenggaranya administrasi perkantoran sesuai standar g. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur h. Meningkatnya kapasitas kelembagaan i. Meningkatnya kualitas perencanaan, statistik dan evaluasi program atau kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan

4.3 Strategi dan Kebijakan Sesuai arah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Tahun 2014 – 2019 dari 5 (lima) misi yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti

misi ke - 2 (dua) yaitu Meningkatkan

pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi dan misi ke – 3 yaitu Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang, maka dari itu strategi dan arah

kebijakan

Dinas

Perikanan

dan

Kelautan

Provinsi

Jawa

Timur

diimplementasikan sebagai berikut :

A. Strategi a.

Peningkatan SDM Perikanan dan Kelautan

b.

Penerapan teknologi perikanan dan kelautan

56

c.

Fasilitasi sarana prasarana budidaya, penangkapan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

B. Kebijakan a.

Peningkatan kapasitas masyarakat perikanan dan kelautan

b. Pengembangan Perikanan Budidaya c.

Pengembangan Perikanan Tangkap

d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan e.

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

f.

Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pengawasan

g. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Dengan strategi dan arah kebijakan seperti tersebut diatas, maka dampak yang menjadi harapan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi (berkualitas dan berkelanjutan) pada sektor perikanan dan kelautan. Dampak yang lain adalah perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan.

57

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2015 – 2019 yang telah diuraikan tersebut akan dimplementasikan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut:

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

3.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah a. Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data dan Informasi Provinsi Jawa Timur

4.

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan b. Perencanaan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Dokumen

Penyelenggaraan

Pemerintah

5.

Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan a. Pendidikan

Kemasyarakatan

Produktif

dalam

rangka

Pengembangan

Kelautan, Pesisir, Pulau - Pulau Kecil dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan b. Pendidikan

Kemasyarakatan

Produktif

dalam

rangka

Pengembangan

Budidaya Perikanan c. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif bagi Nelayan dan Taruna Nelayan

58

d. Pendidikan

Kemasyarakatan

Produktif

dalam

rangka

Optimalisasi

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

6.

Program Pengembangan Perikanan Budidaya a. Optimalisasi UPTD Bidang Perikanan Budidaya b. Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya c. Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasana Perikanan Budidaya d. Pengelolaan Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan e.

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau

f.

Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Tawar

g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Laut h. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Bidang Perikanan Budidaya i. Pembentukan dan Pengembangan Klaster Komoditas Perikanan unggulan Berpotensi Ekspor j. Fasilitasi Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perikanan 7.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap a. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Penangkapan Ikan b. Fasilitasi Eksploitasi dan Aplikasi Teknologi Perikanan Tangkap c. Pengelolaan Operasional Pelabuhan Perikanan dan PPI d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Mayangan f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Muncar g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Tamperan h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Bulu

8.

Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat a. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

9. Program Pengembangan Kelautan, Pesisir,Pulau–Pulau Kecil dan Pengawasan a. Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

59

b. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 10. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan b. Pengembangan Usaha Perikanan dan Kelautan c. Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Perikanan Dalam dan Luar Negeri d. Penguatan Kompetensi Pengendalian, Pengujian dan Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan serta Pengembangan Teknologi

60

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : 1. Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton) 2. Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton) 3. Jumlah produksi garam rakyat (Ribu Ton) 4. Jumlah kelompok yang terakses (Kelompok) 5. Nilai Tambah produk hasil perikanan (%) 6. Rehabilitasi mangrove (Ha) 7. Rehabilitasi terumbu karang (Ha)

61

62