BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan
selaras, baik antara pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Terkait dengan kewajiban SKPD dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah,. Perencanaan Strategis ( Strategic Planning ) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana
strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan ( Kerzner , 2001 ) Untuk mencapai sebuah strategy yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan perusahaan, manajer operasi, haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis / strategic planning ( Brown , 2005 ). Kemampuan manufaktur, harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan stategi ( Skinner, 1969 ).Untuk mencapai sebuah strategy yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan perusahaan, manajer operasi, haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis Brown , 2005 ). Kemampuan manufaktur, harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan stategi ( Skinner, 1969 ). Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai satuan kerja perangkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengembangkan tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan baik secara disentralisasi maupun dekosentrasi. Selain itu juga, Dinas Pekerjaan Umum harus dapat mengimbangi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baru terbentuk dengan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2002. Penyusunan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum merupakan pengembangan Visi dan Misi Gubernur terpilih 2012 s/d 2017 yang tertuang dalam program jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1.2.
Hubungan Hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012-2017 mengacu pada Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.1. di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dan memperhatikan RPJM Nasional. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, program dan kegiatan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Selanjutnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah.
1.3.
Landasan Hukum Landasan idiil dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008 -2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5); 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 25. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025; 26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025; 27. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 31. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D); 32. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 33. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).
1.4.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2012-2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut : 1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2012-2017; 2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2012-2017; 3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ; serta 4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik tahunan maupun lima tahunan.
1.5.
Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I
: PENDAHULUAN Memuat tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Sistematika Penulisan;
BAB II
: GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat informasi tentang tugas, funsi dan sturktur SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD;
BAB III
: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra, telahaan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; dan penentuan isu-isu strategis.
BAB IV
: VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN memuat visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, Strategi dan kebijakan SKPD;
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Memuat rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif ;
BAB VI
: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Memuat indicator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. diuraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :
a. Tugas Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum. b. Fungsi Dalam penyelenggaraannya Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut : Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kotas di Bidang Pekerjaan Umum Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum Pembinaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Pelaksanaan urusan kesekretariatan.
c. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor, 57 tahun 2008 Tentang Uraian tugas Dinas Pekeraan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi diuraikan sebagai berikut :
Gambar 2. 1. Diagram Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
KEPALA DINAS
SEKRETARIS DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KASUBAG. KEUANGAN
KASUBAG. KEPEGAWAIAN KASUBAG. PERLENGKAPAN
KABID. SUMBER DAYA AIR
KABID. BINA MARGA
KABID. CIPTA KARYA
KASI. PERENCANAAN TEKNIS
KASI. PERENC. TEKNIK PEMBANGUNAN JALAN & JEMBATAN
KASI. PERKOTAAN DAN PERDESAAN
KASI. IRIGASI, RAWA, OPERASI DAN PEMELIHARAAN
KASI. PERALATAN DAN PENGUJIAN JALAN DAN JEMBATAN
KASI. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KASI. SUNGAI, PANTAI, DANAU DAN PENGELOLAAN SAB
KASI. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN
KASI. PENYEHATANLINGK. PERMUKIMAN DAN AIR BERSIH
KEPALA UPTD BELITUNG
KASUBAG. TATA USAHA UPTD
KABID. TATA RUANG, BINA PROGRAM DAN PENGENDALIAN
KASI. TATA RUANG
KASI. SURVEY PENDATAAN DAN PERENCANAAN PROGRAM
KASI. EVALUASI DAN PENGENDALIAN
1. Susunan Organisasi Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; b. Bidang Tata Ruang, Bina Program dan pengendalian; c. Bidang Sumber Daya Air; d. Bidang Bina Marga; e. Bidang Cipta Karya; f.
Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD );
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan, pengelolaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, hubungan masyarakat dan tata laksana organisasi. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan anggaran dan peloporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; b. pengelolaan sumber daya manusia, administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga kantor, penyusunan peraturan, perundang-undangan, dokumentasi serta kepustakaan; c. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat serta penyelenggaraan inventarisasi rumah tangga kantor dan Pembinaan jasa kontruksi; d. pelaksanaan pembinaan Staf; e. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian keuangan; b. Sub Bagian Umum dan KePegawaian; c. Sub bagian PerlengkaPan.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran kantor, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, adalah sebagai berikut : 1) membuat program kerja Sub Bagian Keuangan; 2) memimpin dan mengkoordinasi tugas Staf yang ada dibawah pengawasan Sub Bagian Keuangan; 3) membantu Sekretariat Dinas dalam bidang tugasnya; 4) melakukan urusan - urusan administrasi keuangan sesuai dengan perundang - undangan; 5)
menyiapkan bahan - bahan dalam rangka penyusunan Daftar Usulan Kegiatan ( DUK ) dan Daftar isian Kegiatan ( DIK );
6)
melaksanakan pembukuaan keuangan belanja rutin secara sistematis sesuai dengan peraturan undang undangan;
7)
menyusun Daftar gaji dan tunjangan serta melaksanakan pembayaran;
8)
mengurus Keuangan Perjalanan Dinas Pegawai, Datasering, Biaya Pindah Pegawai, Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), Pencairan Upah Pungut I Uang Perangsang, Biaya Operasional dan Penyelesaian;
9)
mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Bendaharawan rutin / Gaji/ Pembangunan;
10) melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; 11) memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretariat Dinas tentang langkah - langkah dan
tindakan - tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; 12) menyusun laporan pelaksanaan Sub Bagian Keuangan setiap akhir tahun; 13) melaksanakan pembinaan Staf; 14) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyaitugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearslpan, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, administarsi perjalanan dinas, peralatan, perlengkapan, dan pemeliharaan kantor serta pengelolaan inventarisasi dan pembinaan administrasi kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. melaksanakan pengelolaan tata persuratan; b. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas, Perjalanan Dinas; c. merencanakan kebutuhan alat - alat tulis kantor dan menyusun petunjuk penggunaan / peruntukannya ; d. melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan Administarsi Kepegawaian; e. melakukan pemeliharaan ruangan dan perkarangan kantor; t.
mengurus pengadaan pakaian Dinas / Perlengkapan Dinas Pegawai;
g. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pekeriaan Umum: h. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum; i.
menyelenggarakan pengelolaan urusan kepegawaian, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala dan cuti, urusan mutasi pegawai baru serta tindakan disiplin pegawai;
j.
menyiapkan pengajuan / usulan dan pengiriman pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum yang akan diikutsertakan
dalam penataan dan latihan, pendidikan penjenjangan baik di dalam maupun di Luar Negri; k. menyusun dan melaporkan penyelenggaraan daftar hadir pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum; l.
melaksanakan pembinaan Staf;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Sub Bagian Perlengkapan Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi perlengkapan dan inventarisasi kekayaan milik Negara; Uraian tugas Sub Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menyelenggaraan administrasi barang inventaris dinas mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan, dan perawatan sampai dengan penghapusan inventaris; b. mengelolah administrasi perlengkapan; c. membuat kartu inventaris barang ( KIB ) setiap ruangan; d. memberi kode dan nomor inventaris; e. mencatat kode dan nomor barang-barang kedalam buku kerja; f.
membuat kartu inventaris kendaraan milik Negara;
g. menyusun dan menyampaikan laporan setiap 3 bulan dan pada akhir tahun kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung; h. menginventarisasi gedung kantor, rumah dinas, surat tanah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum; i.
melaksanakan pembinaan Staf;
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Tata Ruang, Bina Program Dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penetapan program, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program sub-sub dinas untuk pengembangan wilayah provinsi sesuai sasaran, merencanakan Tata Ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam
pengembangan wilayah terpadu baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian mempunyai Fungsi: a. pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan, tata ruang kota dan daerah pada wilayah yang menjangkau lebih dari satu daerah Kabupaten /Kota; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan/ pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan melalui penataan kawasan; c. penyusunan perencanaan umum jangka panjang, jangka menengah dan program tahunan pembangunan system prasarana dan sarana dalam bidang prasarana wilayah, perkotaan dan perdesaan, perumahan dan permukiman dan sumber daya air; d. pengevaluasian pelaporan, pengkajian data dan monitoring dalam bidang prasarana wilayah, perkotaan dan perclesaan, perumahan dan permukiman dan sumber daya air; e. pelaksanaan Pembinaan Staf; f.
pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian terdiri dari : a. Seksi Tata Ruang; b. Seksi Survey, Pendataan, Perencanaan dan Program; c. Seksi Evaluasi dan Pengendalian. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian.
Seksi Tata Ruang
Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penataan ruang Provinsi, Kabupaten/kota secara terpadu; Uraian tugas Seksi Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. mengumpulkan RTRW yang telah dibuat oleh masing-masing Kabupaten/ Kota dan data-data yang berkaitan dengan Tata Ruang; b. mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang; c. memfasilitasi kegiatan-kegiatan Tata Ruang yang dilaksanakan oleh pusat; d. menyebarluaskan informasi-informasi tentang Tata Ruang; e. mengawasi/mengelola teknik dari kegiatan-kegiatan instansi yang meminta bantuan kepada Dinas Pekerjaan Umum; f.
melaksanakan pembinaan Staf pada Seksi Tata Ruang;
g. membuat laporan-laporan kegiatan-kegiatan: h. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang yang berkaitan dengan bidang tugasnya; i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Seksi Survey, Pendataan, Perencanaan dan Program Seksi Survey, Pendataan, Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan survey, pendataan, penelitian, penyelidikan, perencanaan dan mengkoordinasikan perencanaan masing-masing Sub Dinas dalam rangka penyusunan program jangka panjang, jangka menengah serta program tahunan dan menyusun prioritas umum bidang pengembangan prasarana dan sarana wilayah, perkotaan dan perdesaan, perumahan dan permukiman dan sumber daya air. Uraian tugas survey, pendataan, perencanaan dan program adalah sebagai berikut: a. melaksanakan Pra Survey pada perencanaan awal; b. melaksanakan Survey pada pendataan awal; c. merumuskan hasil pendataan berupa Penelitian, Penyelidikan dan Perencanaan Umum;
d. menyempurnakan hasil rumusan, pengembangan Prasarana wilayah, Perkotaan dan Perdesaan, Perumahan dan Permukiman dan Sumber Daya Air; e. mengadakan bantuan Survey dan Pendataan pada Proyek proyek kedinasan lain yang membutuhkan; f.
membantu atasan langsung maupun Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang berhubungan dengan ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
g. melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasi perencanaan masing - masing Sub Dinas dalam rangka menyusun program jangka panjang, jangka menengah serta program tahunan serta Pengendalian Pembangunan Sistem Prasarana dan Sarana Dasar Bidang Cipta Karya; h. membuat perencanaan kerja yang mengacu pada Poperda / Restrada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; i.
menyusun, membuat perencanaan anggaran lima tahunan;
j.
membuat program - program / perencanaan tahunan;
k. membuat laporan kegiatan - kegiatan; l.
memberikan saran dan masukan kepada Kepala bidang yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Seksi Evaluasi dan Pengendalian Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas menghimpun, menyusun, mengaji dan mengevaluasi serta menyampaikan laporan / pembangunan fisik dan keuangan kegiatan dan sarana dan prasarana dasar bidang prasarana wilayah, perkotaan dan perdesaan, perumahan dan permukiman dan sumber daya air; Uraian tugas Seksi Evaluasi dan Pengendalian adalah sebagai berikut : a. menghimpun, menyusun, mengkaji; b. mengevaluasi serta menyampaikan laporan fisik dan keuangan proyek Prasarana dan Sarana Dasar; c. monitoring kegiatan - kegiatan di bidang Pekerjaan Umum;
d. membantu atasan langsung maupun Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas sehari - hari yang berhubungan dengan ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum; e. melaksanakan laporan -laporan kegiatan; f.
memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Sumber Daya Air. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan teknis rencana pengembangan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan prasarana irigasi, rawa, sungai, danau, pantai, dan pengelolaan Sumber Air Baku ( PSAPB ). Untuk melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi : a. penyusunan, perencanaan teknis di bidang irigasi, rawa, sungai, danau, pantai, dan sumber air baku ( PSAPB ). b. pengelolaan hidrologi dan pengendalian kualitas air serta sumber air; c. penyelenggaraan pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan prasaranan irigasi, rawa, sungai, danau, pantai dan Sumber air baku ( PSAB ). d. pemantauan dan Evaluasi manfaat serta dampak prasarana sumber air tersebut; e. pelaksanaan pembinaan Staf; f.
pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari : a. Seksi Perencanaan Teknik; b. Seksi Irigasi, rawa, Operasi dan Pemeliharaan; c. Seksi Sungai, Pantai, Danau dan Pengendalian Air Baku. Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.
Seksi Perencanaan Teknis Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis dan pengembangan irigasi dan rawa, serta menetapkan perencanaan teknis penangan sungai, pantai, danau, dan Sumber Air Baku; Uraian tugas Seksi Perencanaan Teknik adalah sebagai berikut : a. melaksanakan survey Investigasi Design untuk pengembangan Daerah Irigasi, Daerah rawa, Penanganan dan Pengendalian Banjir, Daerah Aliran Sungai, Penanganan Pantai dan Pengembangan Sumber Air Baku. b. melaksanakan Perencanaan teknis, DED dan Perhitungan Enginer Estimate untuk pekerjaan pengembangan Daerah Irigasi, Daerah Rawa, Penanganan Pantai dan Pengembangan Sumber Air Baku; c. membuat laporan Kegiatan - kegiatan; d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang yang berkaitan dengan bidang tugasnya; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Seksi Irigasi, rawa, Operasi dan Pemeliharaan Seksi Irigasi, rawa, Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengawasan, pengendalian pada pelaksanaan pembangunan dan rehabilitas sungai, danau, pantai dan sumber air baku; Uraian tugas Seksi Irigasi, Rawa, Operasi dan Pemelliharaan adalah sebagai berikut : a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan, pembangunan, rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa; b. membuat laporan Kegiatan - kegiatan; c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang yang berkaitan dengan bidangnya;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Seksi Sungai, Pantai, Danau dan Pengelolaan Sumber Air Baku Seksi Sungai, Pantai, Danau dan Pengelolaan Sumber Air Baku mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengawasan, pengendalian pada pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sungai, danau, pantai dan sumber aii baku; Uraian tugas Seksi Sungai, Pantai, Danau dan Pengelolaan Sumber Air Baku adalah sebagai berikut: a. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan, pembangunan, rehabilitasi sungai, danau, pantai dan sumber air baku; b. membuat laporan-laporan kegiatan ; c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang yang berkaitan dengan bidangnya; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga mempunyai tugas penyusunan program pembinaan, pengembangan prasarana transportasi jalan nasional, jalan provinsi dan transportasi antar moda. Untuk melaksanakan tugas Bidang Bina Marga mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana teknis dan pengembangan prasarana transportasi; b. pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan jalan nasional, jalan provinsi dan jembatan; c. penataan prasarana jalan memdukung transportasi barang dan jasa dari satu sarana transportasi dan transportasi lain ke outlet/ pelabuhan dan daerah pemasaran; d. pelaksanaan pembinaan Staf; e. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Bina Marga terdiri dari : a. Seksi Perencanaan Teknik, Pembangunan, dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; b. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; c. Seksi Peralatan dan Pengujian Jalan dan Jembatan. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.
Seksi Perencanaan Teknik, Pembangunan dan Peningkatan jalan dan Jembatan Seksi Perencanaan Teknik, Pembangunan dan Peningkatan jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyusun rencana teknis, pengumpulan data, leger jalan dan jembatan, evaluasi serta menyiapkan rencana pengembangan prasarana transportasi ; Uraian tugas Seksi Perencanaan Teknik, Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut : a. melaksanakan survey data jalan dan jembatan; b. menyusun spesifikasi umum, teknik pokok pembangunan jalan dan jembatan; c. menyelenggarakan kegiatan pembinaan pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan; d. melaksanakan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan; e. menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan; t. g.
menyusun leger jalan, Stafus, nomor dan fungsi jalan; melaksanakan perencanaan teknis jalan dan jembatan;
h. menyusun data laporan kondisi jalan dan jembatan; i.
menyiapkan rencana pengembangan dan prasarana jalan;
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan baik jalan Negara maupun jalan provinsi.
Uraian tugas Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut : a. menyelenggarakan kegiatan pembinaan, Rehabilitasi Pemeliharaan jalan dan Jembatan; b. melaksanakan pengawasan rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan; c. menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Seksi Peralatan dan Pengujian Jalan dan Jembatan Seksi Peralatan dan Pengujian Jalan dan Jembatan mempunyai tugas mengadakan pengujian material dan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan, serta mengatur peralatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan; Uraian tugas Seksi Peralatan dan Pengujian Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut : a. melaksanakan pengujian terhadap bahan jalan dan jembatan; b. melaksanakan uji petik terhadap pengawasan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan; c. mengatur penggunaan peralatan; d. menyusun daftar inventaris peralatan; e. menyusun laporan kondisi dan penggunaan peralatan; f.
melaksanakan tugas lain yang diiberikan oleh atasan.
Bidang Cipta Karya Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pembinaan pengembangan penataan ruangan perkotaan, permukiman dan pengeloiaan bangunan prasarana lingkungan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan teknis dibidang perkotaan, permukiman dan bangunan serta prasarana lingkungan (air bersih dan sanitasi);
b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan, permukiman, pengembangan permukiman, pengembangan jaringan jalan kota dan jalan lingkungan serta pembangunan dan pengembangan air bersih dan sanitasi; c. penataan pengelolaan gedung kantor dan rumah negara; d. pelaksanaan pembinaan Staf; e. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Cipta Karya terdiri dari : a. Seksi Perkotaan dan Perdesaan; b. Seksi Perumahan dan Permukiman; c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air bersih. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.
Seksi Perkotaan dan Perdesaan Seksi Perkotaan dan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan, perkotaan dan perdesaan, pengembangan jaringan jalan kota dan perdesaan. Uraian tugas Seksi Perkotaan dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menyusun perencanaan dibidang jalan perkotaan dan perdesaan; b. melaksanakan / rehabilitasi jalan dan jembatan perkotaan dan perdesaan; c. memonitor dan mengevaluasi kegiatan perkotaan dan perdesaan; d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang yang berkaitan dengan bidang tugasnya; e. melaksanakan pembinaan Staf;
f.
melaksanakan evaluasi dan membuat pelaporan dibidang tugasnya;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Seksi Perumahan dan Permukiman (1) Seksi Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan pekerjaan perumahan dan permukiman, mengelola nilai bangunan serta penataan dan pengelolaan gedung rumah Negara. (2) Uraian tugas Seksi Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut : a. merencanakan bidang perumahan dan permukiman perdesaan; b. melaksanakan kegiatan pembangunan sektor perumahan dan permukiman perkotaan perdesaan; c. melaksanakan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan; d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang yang berkaitan dengan bidang tugasnya; e. melaksanakan pembinaan Staf; f, melaksanakan evaluasi dan membuat pelaporan dibidang tugasnya; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan air bersih dan sanitasi, mengadakan pembinaan dan petunjuk teknis tentang penggunaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, menyusun rencana teknis dan program pengembangan perkotaan dan perdesaan, perumahan dan permukiman serta air bersih dan penyehatan lingkungan; Uraian tugas Seksi Penyehatan Lingkungan permukiman dan air Bersih mempunyai tugas sebagai berikut :
a. merencanakan kebutuhan air bersih perkotaan perdesaan; b. melaksanakan kegiatan penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan; c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang yang berkaitan dengan bidang tugasnya; d. melaksanakan evaluasi dan membuat pelaporan dibidang tugasnya; e. merencanakan dan melaksanakan penyehatan lingkungan permukiman dalam rangka mencapai rumah sehat; f.
mensosialisasikan penggunaan prasarana dan sarana yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum;
g. melaksanakan pembinaan Staf; h. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan dibidang tugasnya; i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang ahlinya; Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit kerja masing-masing; Jumlah Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.2. Sumberdaya SKPD Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013. 1. Berdasarkan Pangkat atau golongan Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan JML RINCIAN
JML PNS
TOTAL
PROSENTASE
Gol. IV
6
-
6
2,77 %
Gol. III
111
-
111
51,15 %
Gol.II
98
-
98
45,16 %
Gol. I
3
-
3
0,92 %
Jumlah
217
-
217
100,00 %
CPNS
2. Berdasarkan Pendidikan Tabel 2.2. Pegawai Berdasarkan Pendidikan RINCIAN
JML PNS/
PROSENTASE
CPNS S3 S2 S1/D.IV D. III D. II D.I SMA / sederajat SMP/ sederajat SD / sederajat
12 87 26 87 3 2
0,00 % 5,53 % 40,09 % 11,99 % 0,00 % 0,00 % 40,09 % 1,38 % 0,92 %
Jumlah
217
100,00 %
3. Berdasarkan Jabatan Tabel 2.3 Pegawai Berdasarkan Jabatan RINCIAN
JML PNS
PROSENTASE
- eselon II
1
4,54 %
- eselon III
5
22,73 %
- eselon IV
16
72,73 %
22
100,00%
Struktural
Jumlah
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan tingkat capaian kinerja berdasarkan target rencana strategis tahun 2007 – 2012, didasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM), indicator kinerja pelyanan SKPD serta MDGS. Pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangak Belitung mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, prasarana transportasi, dan kelistrikan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menguraikan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan rencana strategi tahun 2007 – 2012 disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini.
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 – 2012 8
Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi
Target SPM
Target IKK
Target indicator lainnya
Target Renstra Tahun ke 1 2 3 4 5
Realisasi capaian tahun ke 1
2
3
4
5
Rasio capaian pada tahun ke 1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
11
12
13
14
15
16
1.
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah pelabuhan laut/udara/ terminal bus
3,98
4,17
3,67
3,60
4,07
22
22
22
22
22
50
50
75
75
75
2.
3.
Ketaatan
7
8
9
10
17
18
19
20
4.
5.
6.
7.
8.
terhadap RTRW Persentase Penduduk berakses air minum Rasio daya tersambung pada rumah tangga Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan dilalui roda 4
-
-
12,32
15,02
15,19
-
69,29
67,87
65,69
69,9
46,20
45,55
48,52
48,06
62,76
0,61
0,62
0,77
0,67
0,61
0,95
0,96
0,93
0,87
0,84
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Uraian
1
Anggaran pada
Realisasi anggaran
tahun ke
pada tahun ke
Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
2
3
4
5
13 14 15 16
Rata-rata pertumbuhan Anggaran Realisasi 17
Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2.3.1. Sekretariat Pelayanan kinerja bagian sekretariat Dinas Pekerjaan Umum meliputi : a. Pelayanan pengelolaan penataan keuangan yang berkaitan dengan penataan keuangan gaji dan tunjangan, keuangan perjalanan dinas, surat keputusan pemberhentian pembayaran, pencairan upah pungut, biaya operasional dan penyelesaian.
18
b. Pelayanan umum dan kepegawaian yang berkaitan dengan penataan tata persuratan, urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas, merencanakan dan menyusun kebutuhan ATK, administrasi kepegawaian berkaitan dengan daftar urut kepangkatan (DUK) DAN daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, urusan mutasi, tindakan disiplin, pemeliharaan ruangan, perlengkapan pegawai serta pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. c. Pelayanan perlengkapan berkaitan dengan inventarisir dinas, rencana kebutuhan pengadaan, mengelola administrasi perlengkapan, membuat kartu inventaris barang serta penomoran kendaraan milik Negara.
2.3.2. Bidang Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian Kinerja pelayanan tata ruang, bina program dan pengendalian menyangkut : a. Pembinaan terhadap penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provins dan Kabupaten/Kota hingga proses legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah b. Menyusun dokumen Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi dan melakuan pembinaan terhadap penyusunan dokumen Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota hingga dditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah c. Menyedaiakan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi melalui peta analog dan peta digital, serta mendorong penyediaan sistem informasi penataan ruang kabupaten/kota d. Meningkatkan kapasitas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi serta peningkatan koordinasi dengan BKPRD Kabupaten/Kota dan membentuk kelompok masyarakat peduli tata ruang
melalui forum pelajar, mahasiswa, LSM dan masyarakat luas (pembentukan pokmas) e. Memfasilitasi kabupaten/kota dalam mendapatkan rekomendasi Gubernur tentang rencana rinci dan persetujuan substansi rencana rinci dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) f.
Melakukan pemberdayaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan strategis provinsi dan RTH kota dan perkotaan di Kabupaten/kota. h. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitug berupa Daftra Program Anggaran. i.
Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dalam forum SKPD PU
j.
Melakukan survey awal rencana pembangunan infrastruktur
k. Menyiapkan laporan-laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran, laporan akuntabilitas kinerja, laporan realisasi fisik dan keuangan bidang pekerjaan umum dan tata ruang l.
Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan tahun berjalan untuk rekomendasi kegiatan tahun berikutnya.
2.3.3. Bidang Bina Marga Kinerja pelayanan bidang bina marga diarahkan pada pengembangan prasarana jalan di Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas dengan menyediakan jaringan jalan secara berjenjang dan efisien mulai dari pusat kegiatan terkecil sampai ke pusat kegiatan wilayah.
2. Meningkatkan kapasitas jalan pada ruas-ruas jalan yang volume lalulintasnya telah mendekati kapasitasnya. 3. Standarisasi lebar jalan pada ruas-ruas jalan yang lebarnya masih belum memenuhi standar lebar jalan menurut kategori kelas fungsi jalan tersebut. 4. Memelihara tingkat pelayanan jalan dengan melakukan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kondisi perkerasan jalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.631/KPTS/M/2009 status jalan nasional non tol untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.6 Rencana Pengembangan Jalan Provinsi; Jalan Kolektor Primer NOMOR NO. RUAS LAMA BARU
N A M A
1
054
001
TANJUNG KELIAN - IBUL
46,349
2
089
002
IBUL - KELAPA
22,498
003
KELAPA - BTS. KAB (BANGKA/BANGKA BARAT)
4,284
3
R U A S
PANJANG RUAS ( KM )
4
053
004
BTS. KAB (BANGKA/BANGKA BARAT) - PUDING GEBAK
1,179
5
052
005
PUDING GEBAK - PUDING BESAR
26,306
6
051
006
PUDING BESAR - BTS. KOTA PANGKAL PINANG
22,682
7
051
006
JLN. DIPATI AMIR / JLN. MENTO (P. PINANG)
2,387
8
051
006
JLN. MESJID JAMI' (P. PINANG)
0,713
9
057
007
TANJUNG GUDANG - LUMUT
19,411
10
056
008
LUMUT - SEI LIAT
32,897
11
055
009
SEI LIAT - BTS. KOTA PANGKAL PINANG
25,570
12
055
009
JLN. SUDIRMAN (P. PINANG)
3,976
13
055
009
JLN. YOS SUDARSO (P. PINANG)
1,873
14
058
010
BTS. KOTA PANGKAL PINANG NAMANG
19,283
15
058
010
JLN. MAYOR SYAFRI (P. PINANG)
0,612
16
058
010
JLN. SOEKARNO-HATTA (P. PINANG)
1,881
17
059
011
NAMANG - KOBA
29,190
18
060
012
KOBA - BTS. KAB. (BANGKA TENGAH/SELATAN)
7,810
013
BTS. KAB. (BANGKA TENGAH/SELATAN) - AIR BARA
1,575
19 20
061
014
AIR BARA - TOBOALI
50,871
21
101
015
TOBOALI - SADAI
34,722
22
100
016
TG. RU - PETIKAN
16,250
23
099
017
PETIKAN - PILANG (TANJUNG PANDAN)
14,864
24
072
018
JLN. SAIDAN (T. PANDAN)
0,385
25
072
018
JLN. VETERAN (T. PANDAN)
0,621
26
072
018
JLN. SUDIRMAN (T.PANDANPERAWAS)
9,303
27
078
019
PERAWAS - SP. 3 LAPANGAN TERBANG
4,736
28
073
020
PERAWAS - BADAU
10,977
29
074
021
BADAU - BTS. KAB. BELITUNG/BELITUNG TIMUR
8,885
022
BTS. KAB. BELITUNG/BELITUNG TIMUR - SP. RANGGIANG
23,790
30 31
077
023
SP. RANGGIANG - SP. PEDANG
24,331
32
079
024
SP. PEDANG - MANGGAR
2,034
33
091
025
JUNCTION - TANJUNG KELAYANG
24,126
34
097
026
TANJUNG KELAYANG - TJ. TINGGI
13,218
TOTAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
509,589
Sumber : Kepmen PU No.631/KPTS/M/2009 Adapun pusat-pusat kegiatan yang dihubungkan oleh jaringan jalan nasional adalah sebagai berikut : Tabel 2.7 Sistem Jaringan Kolektor Primer/K1 (Jalan Nasional) No Pulau A PULAU BANGKA
Pusat-pusat yang dihubungkan Pangkalpinang (PKW) – Kelapa (PKL) Muntok (PKW)
Kelas Fungsi Kolektor Primer (K1)
Pangkalpinang (PKW) – Sungailiat
Kolektor Primer
(PKL) – Belinyu (PKL)
(K1)
Pangkalpinang (PKW) – Koba (PKL) – Toboali (PKL)
Kolektor Primer (K1)
B. PULAU Tanjungpandan (PKW) – Badau (PKL) - Kolektor Primer BELITUNG Manggar (PKW) – Kelapa Kampit (PKL) (K1) Sumber : Analisa Tim RTRW Prov. Kep. Babel 2010 Bedasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 188.44/478v/PU/2008 tentang Penetapan Ruas Jaringan Jalan Primer, sistem jaringan primer di Provinsi Kepulauan bangka Belitung adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.7 di bawah ini.
Gambar 2.2. Jaringan Jalan Nasional & Provinsi di Provinsi Kep. Bangka Belitung
Tabel 2.7 Ruas Jalan Primer sebagai Jalan Provinsi (Kolektor Primer 2) NO. RUAS
NO. NAMA RUAS A 1 2 B 1 2 C 1 2 3 4 5 D 1 2 3 4 5 6 7 8 E 1 2 3 4
PANJANG (KM)
KAB. BANGKA BARAT Ibul – Parittiga P.064 30,00 Kelapa – Kayu Arang P.087 13,44 KAB. BANGKA Puding Besar – Sungailiat P.062 31,60 Lumut – Puding Gebak P.063 30,20 KAB. BANGKA TENGAH Pangkalpinang – Sp. Katis P.065 18,27 Sp. Katis – Sungaiselan P.066 16,64 Namang – Puput P.067 12,75 Puput – Sp. Katis P.068 4,54 Puput – Lampur (Sp. Gedong) P.071 7,15 KAB. BANGKA SELATAN Sungaiselan – Lampur P.069 8,08 Lampur – Air Bara P.070 65,28 KAB. BELITUNG Junction - Membalong P.081 43,24 Tanjung Pandan - Tanjung Kelayang P.091 27,60 Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi P.097 15,00 Badau – Gantung P.080.1 6,00 Perawas – KM 50 P.078.1 29.20 KAB. BELITUNG TIMUR Badau - Gantung P.080.2 64,39 Sp. Renggiang - Gantung P.075 17,71 Gantung – Sp. Padang P.076 15,99 KM 50 - Manggar P.078.2 44,79 Sumber : SK Gubernur Kep. Bangka Belitung No. 188.44/478v/PU/2008 tentang Penetapan Ruas Jaringan Jalan Primer 2.3.4. Bidang Cipta Karya A. Sistem Jaringan Air Bersih Selain sebagai air baku untuk keperluan rumah tangga (domestik), air bersih juga dibutuhkan untuk kawasan-kawasan tertentu seperti kawasan industri, pariwisata dan fasilitas umum (peribadatan, perdagangan, pendidikan, dan lain-lain). Pengembangan jaringan pelayanan air bersih dikembangkan pada setiap pusat kegiatan sakal wilayah, lokal dan kawasan (PKW, PKL dan PPK). Untuk itu setiap daerah (kabupaten kota) perlu dan telah mengidentifikasi sumber air bersih di masing-masing
daerah. Lebih rinci sistem penyedian air bersih dan atau air minum untuk masing-masing kabupaten adalah : 1. Kabupaten Bangka; selain mengandalkan air baku dari sungai yang ada yaitu sungai Sungai Batu Rusa, Sungai Layang, Sungai Mapur, Sungai Jeruk dan Sungai Menduk juga mencoba untuk memanfaatkan air “kolong” yang merupakan tampungan air bekas galian pertambangan yang sudah tua. Sumber air kolong ini bila memenuhi baku mutu air minum dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum. Kolong yang dimaksud adalah Kolong Pemali, Merawang dan Belinyu. Kolong air Pemali berumur puluhan tahun dan berada di wilayah Kecamatan Pemali, luas kolong seluruhnya lebih kurang 20 ha dengan kedalaman 20 30 m dengan kondisi air jernih. Kolong Merawang berada di Kecamatan Merawang dengan luas kolong 10 ha dengan kedalaman rata rata 15 m, kondisi air kotor dikarenakan adanya kegiatan reklamasi. Kolong Pasir Merah merupakan sumber air PDAM Tirta Bangka cabang Belinyu dengan luas 15 ha dengan kedalaman rata rata 4 m. 2. Kabupaten Bangka Barat; Sumberdaya air permukaan di Kabupaten Bangka Barat umumnya berasal dari air sungai yang melintasi semua daerah kecamatan dan jumlahnya sekitar 17 buah sungai. Sungai Pelangas yang melintasi Kecamatan Simpang Tritip merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Bangka Barat dengan panjang sekitar 170.000 meter. Sedangkan Sungai Tempilang di Kecamataan Tempilang adalah sungai yang paling pendek dengan panjang hanya sekitar 200 meter. Sedangkan potensi subutmberdaya air yang berasal dari air tanah di daerah yang diidentikan dengan ”kawasan timah” tentu pada saat ini potensinya yang cukup besar dari sisi kuantitas. 3. Kabupaten Bangka Selatan; sumber air bersih diperoleh dari air permukaan yang bersumber dari Wilayah DAS
yang yang terdapat di Kabupaten Bangka Selatan ini adalah : DAS Bantel, terletak sebagian besar di Kelurahan Toboali dan di Kelurahan Tukak Kecamatan Toboali. DAS ini berupa hutan non mangrove seluas 5.940 Ha dan lahan terbuka 2.293 ha. DAS Kepoh, terletak bagian timur Kabupaten Bangka Selatan. DAS ini terdiri dari 9.455 ha hutan non mangrove, 5.454 ha lahan terbuka, 509 ha lahan terbuka recharge area (area imbuhan), 26 ha kolong recharge area. DAS Nyirih, terletak di bagian timur wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari hutan non mangrove 42.040 ha, lahan terbuka 9.023 ha, lahan terbuka recharge area 1.641 ha. DAS Kurau, terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Bangka Selatan, DAS ini terdiri dari kawasan hutan non mangrove 23.224 ha, areal terbuka 10.217 han lahan terbuka recharge area 3.110 ha dan kolong recharge area 285 ha. DAS Bangka Kota, terletak di sebelah barat wilayah Kabupaten Bangka Selatan, wilayah DAS ini hanya sebagian kecil saja yang masuk kedalam wilayah administrasi Kabupaten Bangka Selatan. DAS ini terdiri dari Hutan non mangrove 24.935 ha, lahan terbuka recharge area 320 ha dan kolong recharge area 38 ha. 4. Kabupaten Bangka Tengah; Sumber air di Kabupaten Bangka Tengah terdapat Air tanah, Sungai maupun Kolong (cekungan bekas tambang), seperti mata air di gunung Mangkol, aliran mata air di bukit Kejora di kecamatan Pangkalan Baru, dan Air Sadap di desa Perlang, Kecamatan Koba. Untuk sungai-sungai yang ada di kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Potensi cekungan bekas tambang timah atau yang sering disebut dengan kolong yang terdapat di Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu alternatif sumber air baku dalam pemenuhan kebutuhan air. Dari 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah hanya 4 kecamatan yang
memanfaatkan kolong sebagai salah satu sumber air baku. Ke empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Koba, Lubuk, Simpang Katis, Sungai Selan dan masingmasing kecamatan terdiri dari 2 kolong seperti yang dijelaskan pada sub bab diatas. 5. Kota Pangkal Pinang; untuk sumber air baku Kota Pangkal Pinang memanfaatkan kolam atau waduk retensi Kacang Pedang. Kawasan Kolong Retensi Kacang Pedang adalah kawasan yang terdiri atas daerah cathment area (daerah pengaliran) seluas 46,90 km², waduk (kolam retensi) seluas 60 hektar untuk penumpukan/penampungan air sebanyak 3,4 juta m³ yang berfungsi antara lain sebagai pengendali banjir dan air genangan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Rangkui, sebagai sumber air baku bagi PDAM, tempat intake dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pedindang dengan kapasitas 500 meter perdetik atau setara dengan kapasitas 30.000 sambungan rumah. Tabel 2.8 Sumber Air Baku Kabupaten Bangka Tengah
Sumber: RTRW Kab. Bangka Tengah
6.
Kabupaten Belitung; air kolong merupakan sumber air baku instalasi pengelolaan air (IPA) PDAM Manggar di Dusun Pancur Desa Padang Manggar. Kedepan
bebebrapa kolong lain yang telah dididentifikasi akan dikembangkan juga sebagai sumber air minum, Secara keseluruhan di Pulau Belitung sendiri terdapat 343 kolong dengan luas 677,14 hektar. Pada sisi lain dalam rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu direncakan untuk memanfaatkan air laut sebagai air baku melalui proses saltinasi. 7. Kabupaten Belitung Timur; sumber air bersih di kabupaten Belitung Timur juga mengandalkan Kolong (danau bekas tambang) yang terebar di setiap kecamatan. Namun kabupaten ini juga dilintasi oleh Sungai Lenggang yang berpotensi sebagai sumber air baku, baik untuk minum maupun kebutuhan industri.
B. Sistem Persampahan Untuk persampahan perlu dikembangkan pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R (reuse, reduce dan recycling). Pendekatan ini akan memberikan solusi terhadap persoalan klasik persampahan, khususnya masalah persampahan perkotaan 9pusat-pusat kegiatan). Konsekuensi yang harus dihadapi diantaranya adalah penerapan penegelolaan sampah terpadu, mulai dari dari rumah tangg/pasar sampai pengolahan akhir sampah. Secara regional dalam kontkes RTRW Provinsi perlu dikembangkan setidak-tidaknya 4 unit tempat pemrosesan akhir sampah (TPA), yatitu pada pusatpusat kegaitan wilayah (PKW), Pangkal Pinang, Muntok, Tanjung Pandan dan Manggar.
C. Drainase Drainase di beberapa Kabupaten/Kota terlihat belum terstruktur, dan tingkat pemelihaan masih jauh dari memadai.
Jalan di dalam Kota yang mulus dan rapi tidak di lengkapi dengan sistem drainase terbuka, sehingga air hujan yang jatuh ke jalan tidak cepat masuk ke drainase. untuk jalan luar kota antar Kabupaten umumnya drainase tidak Gamber 2.3
dilengkapi pasangan batu, sehingga mudah longsor dan tidak berfungsi
Jalan Kota Drainase Tertutup
sebagai pelindung jalan.
Banyak Jalan dalam kota tanpa drainase, sehingga air hujan akan menggenang dan merusak lapisan jalan. Dengan demikian jalan akan cepat rusak.
Gamber 2.4 Jalan Kota Tanpa Drainase
Gamber 2.5
Gamber 2.6
Lahan terbuka tanpa drainase
Kawasan Pertamina tanpa drainase
Semua aliran air hujan Kota Pangkal pinang akan berakhir di sungai yang melintasi kota, seperti sungai Rangkuy. Sungai ini tidak mampu menampung semua air hujan sehingga bila hujan besar dan waktunya agak lama maka air sungai akan meluap dan membanjiri permukiman disekitarnya.
Gamber 2.7 Sungai Rangkuy sebagai pembuangan akhir Drainase Kota Pangkal Pinang
D. Sistem Sarana Pengolahan Air Limbah Pengolahan limbah ditekankan pengadaannya untuk wilayah permukiman, pariwisata dan kawasan industri. Untuk kawasan permukiman, terutama permukiman baru perlu dikembangkan IPAL komunal. Sementara itu untuk kawasan wisata diperlukan sistem IPAL sehingga dapat menciptakan kawasan wisata dengan lingkungan yang sehat. Untuk kawasan industri tentunya harus dilengkapi IPAL yang mampu mengolah limbah industri menjadi layak buang ke badan penerima, baik berupa limbah industri biasa (black water)
2.3.5. Bidang Sumberdaya Air Daerah Aliran Sungai Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS), yaitu SWP DAS Baturusa Cerucuk Bangka Kepulauan Bangka. SWP DAS ini terdiri dari beberapa DAS yang terdapat di Pulau Bangka dan Pulau Belitung yaitu : DAS Mancang DAS Ajang Mabat DAS Kepu
DAS Bangka Kota DAS Cerucuk DAS Lenggang
Daerah Irigasi Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 11 A tahun 2006 tentang Kriterai dan Penetapan Wilayah Sungai, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum terdapat penjelasan tentang wilayah sungai, baik sakala nasional, provinsi maupun kabupaten. Mengingat keperluan utama sungai dalam konteks pemanfaatannya diantaranya adalah untuk irigasi, maka berdasarkan Keputusan Menteri PU No. 390 tahun 2007, bahwa daerah irigasi (DI) kewenangan pemerintah (pusat) adalah : 1. Kabupaten Bangka Selatan adalah DI Rias : 4.500 Ha 2. Kabupaten Belitung adalah DI Selingsing : 4.368 Ha
Gambar 2.8 Lokasi Irigasi Teknis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sedangkan daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah : A. Kabupaten Bangka Selatan 1. D.I. Gusung dengan luas 2.086 Ha 2. D.I. Bangka Kota dengan luas 1.500 Ha 3. D.I. Rindik/Kepoh dengan luas 1.200 Ha 4. D.I. Dungun dengan luas 1.500 Ha
B. Kab. Bangka Barat 1. D.I. Sungai Dua dengan luas 2.750 Ha 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1. Isu Strategis Kabupaten/Kota Isu strategi adalah hal-hal yang menjadi persoalan dan potensi utama yang mempunyai dampak luas, dalam kaitan ini tentunya berkenaan dengan penataan suatu ruang wilayah. Isu strategis ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi rumsan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang. Mengingat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas 7 kabupaten dan satu kota, maka perumusan isu strategis diawali dengan mengidentifikasi isu strtegis tiap-tiap daerah, selanjutnya akan dikelompokkan (clustering) menjadi isu-isu provinsi. Adapun isu-isu strategis masing-masing daerah yang dimaksud adalah sebagaimana dipaparkan berikut ini.
A. Isu Strategis Kabupaten Bangka 1. Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas daerah di bidang pertanian yang menjadi leading sector, maka perlu pembentukan agropolitan di daerah atau kawasan yang sesuai. 2. Sektor pertambangan telah lama menjadi sektor utama di Kepulauan Bangka Belitung, begitu pula di Kabupaten Bangka, namun sebagai sumberdaya yang tidak terbarukan maka sektor pertambangan mempunyai masa berlaku. Setelah masa berlaku habis maka proses
reklamasi dan rehabilitasi di lokasi galian menjadi isu penting dalam mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Bangka 3. Di Kabupaten Bangka banyak terdapat lokasi yang dapat dijadikan tujuan objek wisata, baik itu wisata alam, wisata religius, wisata bahari maupun wisata sejarah 4. Pengembangan Kawasan industri Jeltik di Kecamatan Sungailiat dan Kawasan ekonomi terpadu di kawasan Teluk Belinyu.
B. Isu Strategis Kabuapetn Bangka Barat 1. Kedekatan lokasi dengan pelabuhan Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan; 2. Provinsi Sumatera Selatan menjadi lumbung energi nasional sehingga memberikan multiplier effect terhadap Kabupaten Bangka Barat; 3. Memiliki potensi sumber daya alam yang cukup memadai baik yang bersifat renewable maupun nonrenewable; 4. Agroindustri dan kelautan merupakan suatu pilihan yang sangat potensial; 5. Memiliki potensi kelautan yang dapat menjadi unggulan basis perekonomian di masa yang akan datang, salah satunya di Teluk Kelabar; 6. Memiliki beberapa potensi pariwisata sejarah; 7. Terdapatnya pelabuhan Muntok dan Tanjung Kalian yang menunjang tingkat aksesibilitas wilayah; 8. Adanya pengembangan kawasan Muntok dan sekitarnya (“Muntok Lama” dan “Muntok Baru”); 9. Adanya pengembangan KIPT di Tanjung Ular; 10. Terbatasnya ketersediaan lahan yang dapat dijadikan lahan pengembangan kagiatan budi daya di masa yang akan datang; 11. Regulasi terkait kebijakan pelepasan hak penggunaan lahan oleh swasta tidak dimanfaatkan secara optimal;
12. Degradasi daya dukung lingkungan dan penggunaan lahan yang tumpang tindih; 13. Kegiatan pengolahan belum mampu mendatangkan keuntungan langsung bagi masyarakat setempat; 14. Belum optimalnya pemanfaatan SDA dan potensi pariwisata; 15. Sektor perikanan dan kelautan belum berkembang secara signifikan; 16. Belum adanya penataan bekas galian dan pemanfaatan kolong; 17. Masih minimnya SDM dan sarana dan prasarana wilayah; dan 18. Ketimpangan perkembangan antara koridor Pangkalpinang – Muntok dengan wilayah lainnya.
C. Isu Strategis Kabupaten Bangka Tengah 1. Pembangunan pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus di Tanjung Berikat ( Desa Beriga) perlu dipersiapkan secara serius dan sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah agar mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan mampu menarik investor; 2. Pembangunan sumberdaya manusia, yang saat ini dinilai masih kurang, perlu menjadi perhatian utama agar masyarakat Kabupaten Bangka Tengah mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang handal dalam proses industrialisasi dan jasa lainnya; 3. Penataan lahan-lahan bekas galian dan pemanfaatan kolong-kolong harus dilakukan secara seksama, utamanya agar kondisi lingkungannya yang saat ini pencitraannya negatif dapat diubah menjadi ”brandimage” Bangka Tengah dalam pengembangan wisata tirta; 4. Pemanfaatan sumberdaya kelautan di Bangka Tengah, akan mempunyai peran penting bukan saja sebagai sumber perikanan tetapi juga di masa datang akan menjadi produk wisata bahari yang dapat dihandalkan (resort, marina dan wreck-diving);
5. Pengelolaan kawasan perkotaan di Pangkalan Baru harus ditata secara harmonis dengan Kota Pangkal Pinang, melalui mekanisme kerjasama daerah; 6. Pengembangan kawasan-kawasan agropolitan merupakan pilihan strategis, karena kemampuannya dalam menyerap dan mendidik kemampuan tenaga kerja lokal dari sektor pertanian primer menjadi ke indutsri pertanian; 7. Penataan kembali proporsi kawasan kehutanan perlu dilakukan dengan seksama, mengingat sudah nyata bahwa sebagian lahannya sudah digunakan untuk permukiman/pemerintahan; 8. Berlakunya globalisasi (AFTA dan APEC) disatu sisi merupakan peluang untuk memasarkan produk Kabupaten Bangka Tengah, namun disisi lain merupakan tantangan/ancaman yang harus diantisipasi dengan mempersiapkan diri mulai dan sumberdaya manusia dan kualitas barang sehingga dapat bersaing dengan produk negara lain.
D. Isu Strategis Kabupaten Bangka Selatan 1. Perkembangan kondisi perekonomian nasional yang mendorong orientasi pembangunan daerah menuju sektor pertanian dan kawasan perdesaan dengan pendekatan ekonomi kerakyatan. Reorientasi mendorong dikembangkannya paradigma perencanaan pembangunan yang mengurangi ketergantungan pada trickle down effect pusat pertumbuhan berbasis sektor industri dan sektor tersier di kawasan perkotaan serta pilihan basis perekonomian pada sektor pertanian dengan penajaman komoditi yang tangguh terhadap perubahan pasar global. 2. Kebijaksanaan menuju perluasan otonomi daerah yang membawa implikasi terhadap posisi dan fungsi rencana tata ruang dalam perkembangan pembangunan menurut hirarki pemerintahan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan perlu diposisikan secara
tepat pada arah kebijaksanaan tersebut, sehingga mampu berperan sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan melalui pembentukan ruang kabupaten. 3. Ketidak-seimbangan pertumbuhan (imbalance growth) antar wilayah di Kabupaten Bangka Selatan. Ketidak seimbangan pertumbuhan akan mempertajam kesenjangan kesejahteraan dan sosial-ekonomi yang berpengaruh negatif terhadap proses pembangunan. Asas demokratisasi ruang dan sinergi wilayah perlu melandasi RTRW Kabupaten Bangka Selatan dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah tersebut. 4. Pelestarian lingkungan hidup merupakan isyu yang perlu dipertimbangkan dalam RTRW Kabupaten Bangka Selatan, terutama menyangkut pengamanan kawasan lindung (hutan lindung di Simpang Rimba, hutan mangrove dan terumbu karang di Kecamatan Lepar Pongok) dan masalah pencemaran akibat pertambangan (timah).
E. Isu Strategis Kabupaten Belitung 1. Potensi tambang timah masih menjadi tumpuan ekonomi sebagian masyarakat: kegiatan diarahkan pada pengelolalan dan penataan (optimalisasi) tambang timah rakyat sebagai salah satu potensi ekonomi. 2. Lahan di Kabupaten Belitung sesuai untuk pengembangan kegiatan agrobisnis dalam skala besar; kegiatan diarahkan pada pengembangan agropolitan. 3. Wilayah perairan Belitung memiliki luas yang sangat memadai untuk pengembangan budidaya kelautan secara intensif, terutama untuk pariwisata dan perikanan; kegiatan diarahkan pada pengembangan budaya kelautan. 4. Adanya kendala untuk pengembangan sektor lain selain kegiatan pertambangan, dimana saat ini sektor yang sudah dikembangkan yaitu pariwisata, perkebunan dan perikanan.
5. Kurangnya SDM yang berkualitas dan penyediaan lapangan pekerjaan. 6. Perlu perbaikan kualitas lingkungan yang mendukung kehidupan yang berkualitas.
F. Isu Strategis Kabupaten Belitung Timur 1. Meningkatnya gejala konversi lahan di beberapa kawasan hutan, pemanfaatan konversi lahan ini untuk areal penggunaan lain (APL) seperti kawasan industri Air Kelik (KIAK), Kawasan Pelabuhan Teluk Asam (KPA), Pengembangan Kawasan Kota, Kawasan Pariwisata, areal permukiman, pengembangan areal pertanian, perikanan air tawar, perkebunan dan sebagainya, baik di kawasan lindung maupun kawasan budidaya. 2. Semakin maraknya perambahan hutan di beberapa lokasi hutan, baik di kawasan lindung (HLP Senunsur Sembulu) maupun kawasan budidaya (hutan produksi Buding Timur) 3. Masih terdapatnya area Kuasa Penambangan (KP) PT. Timah di beberapa wilayah kabupaten baik penambangan lokasi darat dan laut. 4. Belum teraturnya penetapan zonasi kawasan wisata (Kawasan Wisata Pantai Nyiur Melambai, Pantai Sengaran, Pantai Bukit Batu, Pantai Burung Mandi, Pantai Punai dan lain-lain).
G. Isu Strategis Kota Pangkalpinang 1. Pembangunan Outer Ring Road Barat 2. Kawasan Industri; Kawasan Pelabuhan; Kawasan Wisata; … sedang dalam proses Perda 3. Rencana Reklamasi Pantai - Water front city Pantai Pasir Padi/Rencana pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam) 4. Issue perbatasan (Kawasan perkantoran Prov) Pangkal Pinang & Bangka Tengah
5. Pengembangan kawasan Industri Perda No. 3/1975 luas 950 Ha (termasuk pelabuhan) - Lahan ex Krama Yudha 6. Potensi fisik seperti kondisi morfologi yang relatif datar; 7. Potensi perekonomian seperti peningkatan aktivitas perdagangan, aktivitas industri dan potensi perikanan yang masih besar 8. Permasalahan fisik seperti berada di cekungan yang rawan banjir, kolong-kolong yang belum termanfaatkan secara tepat, Kondisi air tanah kurang baik. 9. Masalah sumber air baku tidak mencukupi, terbatasnya pasokan energi listrik, sistem dan prasarana transportasi kurang memadai.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana strategis tahun 2007 – 2012 berasal dari lingkungan internal dan eksternal Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana strategis 2007-2012 menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis tahun 20122017. Permasalahan ini disebabkan oleh adanya permasalahan internal dan internal yang mempengaruhi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Permasalahan – permasalahan yang disebabkan berasal dari lingkungan internal dan eksternal Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di uraikan sebagai berikut : A. Internal 1. Kurangnya sumberdaya manusia dalam bidang penataan keuangan, perencanaan program, kegiatan, dan arsiparis 2. Belum tersedianya ruang arsiparis yang memadai 3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran. 4. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan aset.
B. Eksternal 1. Belum optimalnya koordinasi antar sektor baik dengan Kabupaten/Kota maupun pemerintah pusat 2. Belum optimalnya bantuan teknis penyusunan laporan, monitoring dan program. 3. Lemahnya pemanfaatan data dan informasi program infrastruktur dan penataan ruang.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.2.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur A. Telaahan Visi Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017 adalah “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”. Setidaknya ada enam makna terhadap penyataan visi tersebut yang dijelaskan sebagai berikut: 1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undangundang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah. 2. Mandiri menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri dan memungkinkan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan seperti melalui kerjasama pengembangan ekonomi. 3. Maju adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (good governance). 4. Berkeadilan adalah konsep pembangunan yang dilakukan melalui kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, pengembangan potensi ekonomi yang berdampak kuat pada pembangunan agri-bahari, seperti perkebunan, perikanan, pariwisata, serta pengembangan industri
pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan dengan mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan) termasuk upaya penanganan dan penataan kembali kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan. 5. Sinergitas dan konektivitas dimaknai sebagai upaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan adanya keterkaitan yang erat, intensif dan menyeluruh antarlevel pemerintahan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur atau saranaprasarana yang memadai di perkotaan dan perdesaan. 6. Daya saing dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.
B. Telaahan Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017, yaitu: 1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/ kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi. 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global. 5. Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung. C. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017, disusun berdasarkan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-
2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 serta dengan mempertimbangkan isu-isu internasional, isu-isu nasional dan isu-isu daerah.
Berdasarkan analisis isu-isu strategis dan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang disampaikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka telah dirumuskan 12 (dua belas) program unggulan daerah yang menjadi program prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2012 – 2017. Adapun program unggulan tersebut yaitu : 1. Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi 2. Penguatan rural urban linkages 3. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang 6. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil 7. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur 8. Peningkatan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun 9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 10. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 11. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata 12. Pengendalian pemanfaatan ruang 13. Program SATAM EMAS. Keterkaitan program prioritas provinsi dengan tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) dengan prioritas pembangunan Nasional diuraikan pada Tabel 2.1.
Tabel 3.1 Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Merespon Program MDGs
No. 1
Tujuan Pembangunan MGDs Memberantas kemiskinan dan kelaparan
2
Mencapai pendidikan dasar untuk semua
3
Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Menurunkan angka kematian anak Meningkatkan kesehatan ibu Mengendalikan HIV, AIDs, Malaria dan Penyakit menular lainnya Menjamin kelestarian lingkungan hidup
4 5 6
7
8
Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan
Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017 Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi (PP1) Penguatan rural urban linkages (PP2) Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (PP10) Program SATAM EMAS (PP13) Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun (PP8) Program SATAM EMAS (PP13) Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (PP10) Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata (PP11) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (PP9) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (PP9) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (PP9)
Peningkatan kualitas lingkungan hidup (PP4) Pengendalian pemanfaatan ruang (PP12) Restorasi, reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang (PP5) Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah (PP3) Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil (PP6) Program SATAM EMAS (PP13) MDGs 8 memuat kewajiban yang harus dilakukan negara maju agar negara berkembangan dapat mencapai tujuh goal MDGs.
3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2010–2014 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasonal, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang
selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), yang merupakan dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.
VISI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Pembangunan infrastrukur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang: “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”. Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, di mana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat. Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang penjabarannya meliputi: 1. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat 1. memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan; 2. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang 2. mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata; 3. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas 3. yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari; 4. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan
menggunakan 4. metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis; 5. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, 5. kenyamanan dan kemudahan; 6. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU 6. dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan 7. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.
Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.
MISI KEMENTERIAN PU
Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian PU, maka untuk mencapai Visi Kementerian PU “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025 ”, ditetapkan Misi Kementerian PU tahun 2010 – 2014, yaitu:
1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan. 2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan. 5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang. 6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman. 7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. 8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.
TUJUAN KEMENTERIAN PU
Sebagai penjabaran atas visi Kementerian PU, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian PU dalam periode lima tahun ke depan adalah:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim 2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya saing.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. 5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.
SASARAN KEMENTERIAN PU
Sasaran strategis Kementerian PU dalam periode 2010-2014 secara keseluruhan akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana 1. Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN. 2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan 2. kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa. 3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir 3. dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi. 4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem
transportasi 4. yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa. 5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman 5. melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan. 6. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan 6. stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.
KEBIJAKAN OPERASIONAL
Kebijakan Penataan Ruang a. Mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan, standar, 1. pedoman dan manual bidang Penataan Ruang. b. Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalm pelaksanaan 2. penataan ruang, termasuk dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang pleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis 3. nasional yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah. d. Mengembangkan prakarsa dan peran, serta meningkatkan rasa memiliki 4. (ownership) seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan penyelesaian produk pengaturan. e. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah serta sinergi 5. dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan penataan ruang. f.
Mendapatkan komitmen berbagai pemangku kepentingan termasuk 6. masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
g. Mengembangkan rencana terpadu pengembangan wilayah di berbagai aras 7. spasial, dengan penjurunya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dan pembangunan daerah.
Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Air a. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. b. Konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. c. Pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar tercapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan serta rasionalisasi permintaan dan penggunaan air melalui demand management. d. Pengembangan dan penerapan sistem conjuctive use antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah.
e. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap, dengan prioritas areal irigasi di luar Pulau Jawa. f.
Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis.
g. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan 7. dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dan air permukaan. h. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir 8. mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. i.
Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah 9. perbatasan, pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi.
j.
Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku 10. kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis.
k. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air juga dilakukan dengan 11. penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. l.
Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber 12. daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.
Kebijakan Pembangunan Prasarana Jalan a. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan. b. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah nasional yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi nasional (Sistranas) yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi. c. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan. d. Mengembangkan rencana induk sistem jaringan prasarana jalan berbasis pulau (Jawa dan Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua). e. Melanjutkan dan merampungkan reformasi jalan melalui UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan serta peraturan pelaksanaannya. f. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan. g. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaran dan penyediaan prasarana jalan.
Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Permukiman 1. Air Minum a. Meningkatkan kinerja pengelola air minum (PDAM) dengan melanjutkan kebijakan sebelumnya, yaitu restrukturisasi utang pokok dan peningkatan manajemen melalui penetapan tarif yang wajar serta penurunan tingkat kebocoran/kehilangan air pada ambang batas normal (20%). b. Mendorong pengelolaan PDAM agar lebih profesional dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola
pelayanan air minum melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan. c. Meningkatkan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus yang diarahkan untuk membantu pelayanan air minum perdesaan serta insentif bagi PDAM, disamping mendorong pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk berinvestasi di bidang pengembangan air minum. d. Meningkatkan peranserta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum. e. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperan serta secara aktif dalam memberikan pelayanan air minum.
2. Air Limbah a. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah, baik yang 1. dikelola BUMD maupun yang dikelola secara langsung oleh masyarakat. b. Meningkatkan pendanaan dengan mengembangkan alternatif sumber 2. pembiayaan yang murah dan berkelanjutan serta melalui kemitraan swasta dengan pemerintah. c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan 3. pengelolaan air limbah. d. Mengembangkan kelembagaan dalam penanganan air limbah.
3. Persampahan dan Drainase a. Menciptakan kesadaran seluruh 1. stakeholders terhadap pentingnya peningkatan pelayanan persampahan dan drainase. b. Meningkatkan peranserta seluruh 2. stakeholders dalam upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan dan drainase. c.
Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut 3. Berperan serta secara aktif dalam memberikan pelayanan persampahan, baik dalam handling-transportation maupun dalam pengelolaan TPA.
d. Menciptakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 4. kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership) dalam pengelolaan persampahan. e. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan dan 5. drainase. f.
Meningkatkan kinerja pengelola persampahan dan drainase melalui 6. restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait.
g.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan 7. dan drainase melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan.
4. Bangunan Gedung dan Lingkungan a. Meningkatkan pembinaan bagi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah 1. dalam pengendalian pembangunan bangunan gedung. b. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan 2. keselamatan gedung. c.
Meningkatkan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung 3. dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional maupun internasional.
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah A. Rencana Stuktur Ruang Wilayah Provinsi Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan rencana kerangka tata ruang wilayah provinsi yang dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan (sistem perkotaan) yang berhirarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi terutama jaringan transportasi. Pusat-pusat kegiatan pada wilayah provinsi merupakan pusat pertumbuhan wilayah provinsi, yang dapat terdiri atas:
PKN yang berada di wilayah provinsi;
PKW yang berada di wilayah provinsi;
PKSN yang berada di wilayah provinsi; dan
PKL yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
provinsi. Sistem jaringan prasarana wilayah provinsi meliputi sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah provinsi.
Rencana struktur ruang wilayah provinsi berfungsi: Sebagai pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah provinsi yang memberikan layanan bagi wilayah kabupaten dan wilayah kota yang berada dalam wilayah provinsi; dan Sebagai arahan perletakan sistem jaringan prasarana antarwilayah kabupaten/kota yang juga menunjang keterkaitan pusat kabupaten/kota antarwilayah provinsi.
Rencana struktur ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan: Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah provinsi dalam rangka mendukung kegiatan sosial, ekonomi; Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi; Kedudukan provinsi di dalam wilayah yang lebih luas; dan Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Rencana struktur ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria: Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang berbatasan; Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah provinsi bersangkutan; Pusat-pusat di dalam struktur ruang wilayah provinsi memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat yang terdiri atas: PKN, PKW, dan PKSN yang berada di wilayah provinsi bersangkutan;
Memuat penetapan PKL; dan
Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang wilayah provinsi serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan.
Memuat pusat-pusat kegiatan selain yang dimaksud di atas dengan ketentuan sebagai berikut: a) Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKN (dengan notasi PKNp); b) Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW (dengan notasi PKWp); c) Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan sebagai PKNp hanya pusat kegiatan yang sudah berstatus PKW; d) Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan sebagai PKWp hanya kotakota yang memenuhi persyaratan PKL; dan e) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dan angka 2) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dan mengindikasikan program pembangunannya ke dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKN atau PKW. f)
Pusat permukiman di dalam kawasan perkotaan metropolitan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai PKN dapat ditetapkan menjadi PKL dalam sistem pusat-pusat permukiman dalam struktur ruang wilayah provinsi sesuai dengan fungsi yang diemban dalam skala provinsi; Sistem jaringan prasarana wilayah provinsi dibentuk
oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Merujuk pada ketentuan struktur ruang wilayah provinsi yang terdiri atas sistem prasarana utama pembentuk ruang dan sistem prasarana lainnya: Peta Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Gambar 3.1 berikut ini.
B. Rencana Pola Ruang Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Dalam rencana pola ruang wilayah provinsi ini juga akan dijabarkan peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi. Kawasan lindung provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang terletak di wilayah kota/kabupaten lain, dan
kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kawasan budidaya provinsi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
Rencana pola ruang wilayah provinsi berfungsi: a. sebagai alokasi ruang untuk kawasan budi daya bagi berbagai kegiatan sosial ekonomi dan kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi; b. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang; c. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan d. sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala besar pada wilayah provinsi.
Rencana pola ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan: a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi yang memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional; b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi; c. kebutuhan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya dan kawasan lindung; dan d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Rencana pola ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria: a. harus sesuai dengan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan rencana rincinya; b. mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah provinsi bersangkutan;
c. memperhatikan rencana pola ruang wilayah provinsi yang berbatasan; d. mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah provinsi yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya:
Kawasan lindung, terdiri atas: a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air; b. kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal; c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; d. kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; e. kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan f. kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindung
Kawasan budi daya, terdiri atas:
a. kawasan peruntukan hutan produksi, yang dapat dirinci meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi; b. kawasan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian, yang dapat dirinci meliputi: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura; d. kawasan peruntukan perkebunan, yang dapat dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah provinsi; e. kawasan peruntukan perikanan, yang dapat dirinci meliputi kawasan: perikanan tangkap, kawasan budi daya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan; f. kawasan peruntukan pertambangan, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah di kawasan pertambangan; g. kawasan peruntukan industri, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: industri kecil/rumah tangga, industri agro, industri ringan, industri berat, industri petrokimia, dan industri lainnya; h. kawasan peruntukan pariwisata, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: semua jenis wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/taman rekreasi, dan wisata lainnya; i. kawasan peruntukan permukiman, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan; dan j. peruntukan kawasan budi daya lainnya, yang antara lain meliputi kawasan peruntukan: instalasi pembangkit energi listrik, instalasi militer, dan instalasi lainnya.
Rencana pola ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Gambar 2 berikut :
Gambar 3.2. Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
C. Penetapan Kawasan Strategis Dalam aspek keruangan, kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: a. tata ruang di wilayah sekitarnya; b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis provinsi lebih
bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis provinsi akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.
Kawasan strategis provinsi berfungsi: a. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi bersangkutan; c. sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.
Kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan: a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; b. nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan; c. kesepakatan para pemangku kepentingan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup lingkungan hidup wilayah provinsi; dan e. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Kawasan strategis provinsi ditetapkan dengan kriteria: a. memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki kekhususan; b. memperhatikan kawasan strategis nasional (KSN) yang berada di wilayah provinsi; c. dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yangjelas; d. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki: potensi ekonomi cepat tumbuh; sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; potensi ekspor; dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; atau fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi. e. dapat merupakan kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi; f. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial antara lain kawasan yang: merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
g. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah provinsi, antara lain: diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir; memiliki sumber daya alam strategis; memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa; memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
h. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, seperti halnya kawasan yang: merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian; memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup; merupakan kawasan rawan bencana alam; atau merupakan kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
i. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah provinsi.
Jenis-jenis kawasan strategis yang ada di Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah: a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari: - kawasan tertinggal di kecamatan Payung, Air Gegas, dan Simpang Rimba; - kawasan pusat kegiatan ekonomi berbasis budidaya perikanan darat dan perikanan laut di kecamatan Lepar Pongok, Kelapa Kampit, dan Dendang ; - kawasan pusat kegiatan ekonomi berbasis budidaya perkebunan di kabupaten Bangka Barat, khususnya di Kecamatan Jebus, Kelapa, Simpang Teritip dan Tempilang; - kawasan pelabuhan nasional di Tanjung Batu b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pelestarian daya dukung lingkungan, yang terdiri dari: - kawasan kritis, khususnya di sekitar “kolong” bekas kegiatan penggalian timah konvensional yang lokasinya tersebar, baik di daratan Pulau Bangka maupun Pulau Belitung; - kawasan konservasi budaya, yang berupa bangunan budaya bersejarah di Kecamatan Muntok; dan - kawasan wisata pantai dan laut di kecamatan Sungai Liat.
Gambar 3.3. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Khusus terhadap tata ruang, Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Sedangkan Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Untuk menjamin pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang, maka penyelenggaraan KLHS menerapkan nilai pembangunan berkelanjutan, yaitu keterkaitan (interdependency) antar sektor, wilayah, dan global-lokal; keseimbangan (equilibrium) antara kepentingan sosial-ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, antara kepentingan pembangunan pusat dan daerah; serta keadilan (justice) bagi seluruh kelompok atau golongan masyarakat terhadap sumber-sumber alam dan lingkungan hidup yang berkualitas. KLHS pada dasarnya adalah upaya sistematis untuk mengarusutamakan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan pada Kebijakan (Policy), Rencana (Plan), dan Program (Programme) pembangunan atau yang disingkat dengan KRP (PPP). Proses pengarusutamaan tersebut diselenggarakan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan integratif dan pendekatan partisipatif. Terdapat 2 (dua) cara integrasi KLHS dalam KRP (Pasal 7, RaPerMen LH Pedoman Umum KLHS). Pertama, aplikasi KLHS dan formulasi KRP berjalan secara simultan. Pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan menjadi bagian integral dalam proses formulasi KRP. Atau dengan kata lain aplikasi KLHS merger dengan proses formulasi KRP. Kedua, aplikasi KLHS diintegrasikan dengan rancangan KRP. Dalam hal pendekatan partisipatif, dilakukan serangkaian diskusi dan konsultasi dengan para pihak. Berdasarkan Pasal 16, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS memuat kajian antara lain: a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; c. kinerja layanan/jasa ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f.
tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 3.5.1. Sasaran Jangka Menengah pada Rencana Strategis A. Sekretariat 1. Mendorong terwujudnya sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum yang handal. 2. Mendorong tertatanya pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan system akuntansi pemerintah. 3. Mendorong penataan aset-aset yang professional. 4. Melakukan penataan arsiparis baik. 5. Peningkatkatnya persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 6. Peningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 7. Peningkatnya Disiplin Aparatur 8. Peningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
B. Bidang Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian Penentuan isu strategis sasaran jangka menengah pada rencana strategis Bidang Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian adalah saling berkaitan dan saling mendukung pada tujuan akhir yang dicapai dalam pembangunan dan regulasi penataan ruang. Secara Nasional tujuan yang dicapai dalam penataan ruang adalah menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah : a. Mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; b. Pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kualitas lingkungan secara berkelanjutan;
c. Menjaga keseimbangan antar wilayah dan keserasian antar sektor pembangunan melalui pemanfaatan ruang secara serasi, selaras, seimbang dan bekelanjutan; dan d. Menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2033, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis sasaran jangka menengah pada Rencana Strategis sebagai berikut : A. Tata Ruang 1. Mendorong pengembangan infrastruktur pertanian melalui pendekatan agroploitan serta kelengkapan sarana dan prasarana dasar sebagaimana diatur dalam Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang 2. Mendorong pengembangan sarana parasarana transportasi utuk mendukung pertanian, perkebunan, industri, energi listrik, dan ketersediaan air baku yang termuat ddalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 3. Mendukung sepenuhnya pengembangan potensi wisata dengan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. Melakukan pengawasan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan, terutama alih fungsi kawasan hutan menjadi kawasan pertambangan dan perkebunan. 5. Sinkronisasi pusat-pusat pertumbuahn wilayah, terutama terjadinya perubahan struktur pusat-pusat kegiatan yang belum terintegrasi dalam satu kesatuan ekonomi wilayah B. Bina Program 1. Menyesuaikan rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana diatur dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
2. Mendorong terlaksananya survey rinci terhadap penyusunan rencana pembangunan infrastruktur pekerjaan umum untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan tercapainya tujuan penataan ruang 3. Medorong terlaksananya koordinasi dengan kabupaten/kota terhadap pembangunan infrastruktur wilayah, supaya terjadi sinkronisasi program pembangunan infrastruktur kabupaten/kota dengan Provinsi C. Pengendalian 1. Mendorong terbentuknya tim pengendali pembangunan infrastruktur pekerjaan umum supaya pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun. 2. Mendorong terbentuknya pelaksanaan e-Monitoring pelaksananaan dana APBD, agar terpantau progres harian pelaksanaan angggaran. 3. Menyusun evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan mengeluarkan rekomendasi terhadap pelaksanaan rencana tahun berikutnya.
C. Bidang Bina Marga Sasaran strategis jangka menengah Bidang Bina Marga adalah 1. Mendorong peningkatan pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan wilayah serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya. 2. Mendorong fasilitasi dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan jalan melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas. 3. Peningkatan inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 4. Pengembangan Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
D. Bidang Cipta Karja Isu sasaran strategis jangka menengah Bidang Cipta karya adalah 1. Tersedianya sarana dan prasarana air minum. 2. Terpenuhinya pelayanan air minum yang optimal. 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum baik diperkotaan maupun perdesaan (terutama di kawasan rawan air bersih perkotaan dan perdesaan dengan pengelolaan sanitas. 4. Pengembagan persampahan regional di Kabupaten/Kota dan stimulant tempat pembuangan akhir (TPA) di Kabupaten/Kota. 5. Stimulasi pengembangan prasarana drainase untuk penanggulangan genangan di perkotaan dan kawasan strategis di Kabupaten/Kota. 6. Meningkatnya infrastruktur perkotaan dan pedesaan. 7. Tersedianya prasarana dan sarana pemukiman di perdesaan dan perkotaan. 8. Terfasilitasinya pengembangan prasarana dan sarana perumahan dan pemukiman. 9. Menigkatnya kesadaran masyarakat atas penggunaan NSPM bidnag cipta karya dalam pembangunan. 10. Tersedianya prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan terutama akses jalan di kawasan cepat tumbuh di daerah pinggiran melalui kawasan desa pusat pertumbuhan, serta kawasan agropolitan dan daerah tertinggal untuk meningkatkan hubungan kota – desa. 11. Tersedianya prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai di Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
E. Bidang Sumberdaya Air Isu sasaran strategis jangka menengah Bidang Sumber Daya Air adalah 1. Peningkatan pengendalian banjir 2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 3. Peningkatan Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai.
3.5.2. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan perlu dilakukan atas dasar perencanaan yang matang, melibatan peran serta masyarakat, dilakukan atas musyawarah dan argumen ilmiah tentang tingkat urgensi pembangunan tersebut dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunan juga tidak terlepas dari pencapaian misi dan visi kepala daerah terpilih, supaya program-program pembangunan dapat terukur dan dapat dinilai tingkat pencapaian visi dan misi kepala daerah yang memimpin suatu wilayah pembangunan dalam kurun periode tertentu. Komponen penting dalam dokumen rencana pembangunan adalah Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berupa rencana pembangunan yang bersifat sektoral dan Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan dokumen rencana pembangunan yang bersifat spasial. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menggambar koordinat spasial dimana pebangunan dilaksanakan. Hubungan implikasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan pembangunan infrastruktur serta rencana pembangunan infrastruktur adalah sangat jelas. Pembangunan infrastruktur harus mendukung visi dan misi yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat sektoral, sementara lokasi pembangunan infrastruktur dan rencana pembangunan infrastruktur dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dipetakan dengan jelas dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah. Namun demikian, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan dokumen arahan umum, sehingga implementasi rencana pembangunan dapat dilakukan modifikasi, tanpa mengurangi hakikat dan tujuan yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruag Wilayah (RTRW) serta Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi(RRTRKSP). Dengan demikian, maka Rencana Tata Ruang Wilayah adalah pedoman utama pembangunan dan rencana pembangunan infrastruktur yang termuat dalam struktur ruang, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketercapaian pembangunan dalam pola ruang.
3.5.3. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis alat dasar untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan stakehlder lainnya adalah mempertimbangkan prinsip pembanguan berkelanjutan serta dikaji atas dasar daya dukung lingkungan, baik konstruksi, manfaat, keberlanjutan dan kelestarian lingkungan biofisik sosial. Turunan dari Kajian Lingkungan Hidup strategis yang terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa kajian lingkungan rinci, seperti analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan turunan lainnya, terhadap rencana pembangunan dan pembangunan infrastruktur.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Visi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah : Terwujudnya Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang” Visi SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diterjemahkan ke dalam Misi Dinas Pekerjaan Umum untuk membentuk landasan operasional pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu: 1. Menunjang terwujudnya jaringan jalan nasional dengan menyediakan sisem jaringan jalan provinsi yang berkelanjutan melalui mobiltas, akesiiltas dan keselarasan yang memadai, gunan melayani pusat-pusat kegiatan nasional, provinsi, wilayah dan kawasan stategis nasional dan provinsi. 2. Memfasilitasi agar kapasitas pemeirntah kabupaten/kota meningkat dalam menyelengggarakan jalan melalui pengembangan sinergitas dan konektvitas. 3. Menyediakan system jaringan SDA yang terpadu meliputi jaringan irigasi, sumber daya air baku, sungai (saluran banjir), rawa serta pengamanan abarasi pantai. 4. Menyediakan infrastruktur permukiman dan perumahan sebagai stimulan dan motivator guna tercapainya lingkungan permukiman masyarakat teratur dan sehat serta memenuhi syarat konstruksi dalam mewujudkan sinergi dan konektivitas kota dan desa berbasis potensi lokal. 5. Mewujudkan tata ruang yang nyaman, aman, produktif dan terkendali.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Tujuan, sasaran dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan turunan dari Visi dan Misi dan merupakan dampak akhir dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan atau output yang diinginkan dan
dicapai.
Tujuan 1. Mewujudkan konektivitas antar wilayah dengan menyediakan infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas penduduk dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi. 2. Mendorong terciptanya konektivitas regional trans Bangka Belitung untuk mendukung mobilitas ekonomi antar pulau 3. Menunjang aksesibilitas pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan jalan untuk memenuhi kenoktivitas dan sinergitas desa kota. 4. Menyelenggarakan pembangunan jaringan Sumber Daya Air yang tepadu untuk menciptakan ketersediaan dan pengndalian sumber daya air. 5. Membangun sarana dan prasarana permukiman sebagai pendorong terciptanya lingkungan perumahan yang bersih dan sehat serta menciptakan sinergitas lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan. 6. Membangun pola ruang yang sudah direncanakan serta mengendalikan struktur dan pola ruang dan mendorong terbangunnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota dan perkotaan.
Sasaran 1. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan wilayah serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya. 2. Memfasilitasi agar kapasitas pemerintah kabupaten/kota meningkat dalam menyelenggarakan jalan melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas. 3. Menyediakan system jaringan SDA yang terpadu meliputi jaringan irgasi, sumber air baku, sungai (saluran banjir), rawa serta pengamanan abrasi pantai. 4. Menyediakan infrastruktur permukiman dan perumahan sebagai stimulan dan motivator guna tercapainya lingkungan permukiman masyarakat teratur dan sehat serta memenuhi
syarat konstruksi dalam mewujudkan sinergi dan konektivitaskota dan desa barbasis potensi local. 5. Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produkstif dan terkendali. 6. Implementasi dan pengembangan rencana yang terdapat dalam dokumen RTRW, penyusunan RDTR kawasan serta pembangunan RTH kota dan perkotaan.
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
No.
TUJUAN
SASARAN
1 1
2 Mewujudkan konektivitas antar wilayah dengan menyediakan infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas penduduk dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
3 Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan wilayah serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya.
2
Mendorong terciptanya konektivitas regional trans Bangka Belitung untuk mendukung mobilitas ekonomi antar pulau
Memfasilitasi agar kapasitas pemerintah kabupaten/kota meningkat dalam menyelenggarakan jalan melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas.
Menunjang aksesibilitas pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan
Menyediakan infrastruktur permukiman dan perumahan sebagai stimulan dan motivator guna
3
INDIKATOR SASARAN (IKU) 4 1. Terbangunnya jalan 2. Terbangunnya jembatan 3. Terpeliharanya jalan 4. Terpeliharanya jembatan 5. Peningkatan sarana dan prasarana kebinaragaan 6. Pengawasan dan inpeksi kondisi jalan dan jembatan 7.
8. Terbangunya jalan pada pusat pertumbuhan ekonomi 9. Terbangunnya jembatan pada pusat pertumbuhan ekonomi 10. Terpeliharanya jalan-jalan pada pusat pertumbuhan ekonomi 11. Terpeliharanya jembatan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 12. Terbangunnya jalan pada kawasan pedesaan pusat pertumbuhan ekonomi
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2013
2014
2015
2016
2017
5
6
7
8
9
4
5
pembangunan jalan untuk memenuhi kenoktivitas dan sinergitas desa kota.
tercapainya lingkungan permukiman masyarakat teratur dan sehat serta memenuhi syarat konstruksi dalam mewujudkan sinergi dan konektivitaskota dan desa barbasis potensi local.
Menyelenggarakan pembangunan jaringan Sumber Daya Air yang tepadu untuk menciptakan ketersediaan dan pengendalian sumber daya air.
Menyediakan system jaringan SDA yang terpadu meliputi jaringan irgasi, sumber air baku, sungai (saluran banjir), rawa serta pengamanan abrasi pantai.
Membangun sarana dan prasarana permukiman sebagai pendorong terciptanya lingkungan
Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produkstif dan terkendali.
13. Terpeliharanya jalan pada kawasan pedesaan pusat pertumbuhan ekonomi 14. Terbangunnya saluran air pada kawasan pertumbuhan ekonomi 15. Terpeliharanya saluran air pada kawasan pertumbuhan ekonomi
16. Terbangunnya system jaringan irigasi 17. Terpeliharanya system jaringan irigasi 18. Terbangunnya jaringan air baku 19. Terbangunnya embung penampungan air 20. Terpeliharanya bangunan embung penampung air 21. Terbangunnya talud pengaman sungai untuk pengendalian banjir 22. Terbangunnya talud pengaman abrasi pantai 23. Tepeliharanya talud pengaman sungai untuk pengendalian banjir 24. Terpeliharanya talud pengaman abrasi pantai 25. Termonitoring dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan talud pengaman sungai serta talud pengaman abrasi pantai
26. Terbangunnya akses jaringan air bersih dan air minum 27. Terbangunnya instalasi air
perumahan yang bersih dan sehat serta menciptakan sinergitas lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan.
minum 28. Terbangunnya infrastruktur air limbah rumah tangga 29. Terbangunnya instalasi pengolahan air limbah perkotaan 30. Terbangunnya system persambahan yang ramah lingkungan 31. Terbangunnya tempat penampungan sampah yang berwawasan lingkungan skala perkotaan 32. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan 33. Terbangunnya system drainase pemukiman perdesan dan perkotaan 34. Tertatanya kawasan pemukiman yang sehat 35. Berkurangnya kawasan kumuh pada kawasan perdesaan dan perkotaan 36. Terbangunnya jalan poros desa 37. Terbangunnya jalan akses perkotaan 38. Terpeliharanya jalan-jalan poros pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan dan perkotaan 39. Tertatanya kawasan perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 40. Tersosialisasinya peraturan perundangundangan berkaitan dengan penataan kawasan pemukiman dan bangunan
6
Membangun pola ruang yang sudah direncanakan serta mengendalikan struktur dan pola ruang dan mendorong terbangunnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota dan perkotaan.
Implementasi dan pengembangan rencana yang terdapat dalam dokumen RTRW, penyusunan RDTR kawasan serta pembangunan RTH kota dan perkotaan.
41. Tersedianya informasi rencana tata ruang wilayah Provinsi 42. Tersusunnya kawasan strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 43. Tersusunnya peta quick bird Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 44. Tersusunya kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 45. Tersedianya peta zonasi ketelitian tinggri Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 46. Tersusunnya detail kawasan strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 47. Tersusunnya DED Ruang Terbuka Hijau 48. Terbangunnya kawasan ruang terbuka hijau 49. Tersedianya penyidik pegawai negeri sipil tata ruang 50. Terselenggaranya pengawasan rencana tata ruang wilayah Provinsi 51. Terlaksananya tindakan bagi pelanggaran tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 52. Terlaksananya sosialisasi penataan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 53. Tersedianya sarana dan prasaran penataan ruang
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi dan kebijakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di antaranya: 1. Peningkatan Pelayanan Publik yang berbasis Good Governance dan Clean Government. 2. Penguatan Kapasitas infrastruktur dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional. 3. Membantu memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan jalan. 4. Peningkatan dan pengembangan sumber air baku, system irigasi terpadu dan pengamananan abrasi pantai, sungai dan kolong. 5. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan yang sehat dan produktif dan mampu mendorong pengembangan dan peningkatan kreatifitas ekonomi masyarakat. 6. Mendorong penguatan kapasitas dan kualitas tata ruang, pengembangan dan pembangunan RTH, pengembangan kawasan strategis tata ruang dan perdesaan da kota pusaka.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Dalam melaksana rencana visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2012 – 2017 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan untuk mewujudkan pembangunan insfrastuktur Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang antara lain : Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum di uraikan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f. Penyediaan Alat Tulis Kantor g. Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan h. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor k. Penyediaan Makanan dan Minuman l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah m. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor n. Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum o. Operasional Unit Pelaksanaan Kegiatan PIP2B (Pusat Informasi Pengembangan Perumahan dan Bangunan)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor d. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor e. Pembangunan Terminal Induk f. Pembangunan Mess Bougenville g. Pembangunan Gedung Workshop PU h. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor i.
Pengadaan peralatan gedung kantor
j.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
k. Pembangunan Gedung ULP (Unit Layanan Pengadaan) l.
Pengadaan Meubelair
m. DED Mess DPU dan Pengembangan Kantor DPU n. Pembangunan Mess PU di Belitung o. Pembangunan Pengembangan Dinas PU Provinsi p. Pengadaan perlengkapan Mess PU di Belitung q. Pembangunan Gedung Juang r. Pembangunan Tempat Parkir Dinas PU Prov. Kep. Babel Kel. Air Itam Kota Pangkalpinang s. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas t. DED Perkantoran di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung u. Profil Dinas Pekerjaan Umum Prov.Kep. Babel
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan pelatihan formal b. Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa b. Penyusunan Laporan Kegiatan dan Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ke PU an d. Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan
6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan pembangunan jalan b. Pembangunan jalan c. Pembangunan Jalan d. Perencanaan pembangunan jembatan e. Pembangunan jembatan f. Perencanaan penyusunan data base jembatan provinsi g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7. Program Pembangunan turap/talud/bronjong a. Pembangunan turap/talud/bronjong
8. Program rehabilitasi/ pemeliharaan Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan b. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.
9. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan a. Inspeksi kondisi Jalan b. Belanja alat survey kerataan jalan 10. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan a. Penyusunan sistem informasi/data base jalan b. Pembuatan Leger Jalan Provinsi 11. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan a. Pengadaan alat-alat berat b. Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan
12. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya a. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi b. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun c. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi e. Pemberdayaan Petani Pemakai Air 13. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai a. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya 14. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1. Pembangunan SPAM IKK 15. Program pengendalian banjir 1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 2. Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 16. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh a. Pembangunan/peningkatan infrastruktur b. Pembangunan Jalan di Lingkungan Kawasan Kota Baru 17. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PPIP b. Rehabilitasi Dermaga c. Pembangunan Jalan perdesaan 18. Pengelolaan Area Pemakaman a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
19. Program Pengembangan Perumahan a. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
20. Program Perencanaan Tata Ruang a. Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang b. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
c. Penyusunan Rencana Detail Kawasan Strategis Provinsi daerah d. Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung e. Pelatihan Aparat Pemerintah tentang Aplikasi GIS dan Penggunaan GPS f. Survey lokasi dalam pembuatan rencana detail kawasan g. Koordinasi antar pemerintah daerah dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan terpadu 21. Program Pemanfaatan Ruang a. Pengadaan Peta Citra Satelit Ketelitian Tinggi Untuk Ketelitian Zonasi Pembangunan Infrastrktur b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota dan Perkotaan serta Kawasan Strategis Provins 22. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Pemenuhan Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang b. Operasionalisasi Pengendalan Pemanfaatan Ruang Oleh PPNS Penataan Ruang 23. Program Kerjasama Pembangunan a. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah b. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga c. Koordinasi Dalam Masalah-Masalah Daerah
24. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a. Pengadaan Arm Roll Sampah Kota
5.2. Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan penjabaran dari indikator program Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017. Untuk lebih jelasnya indicator kinerja diuraian sebagai berikut : 1. Meningkatkatnya persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Meningkatnya Disiplin Aparatur 4. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan 7. Peningkatan Pembangunan turap/talud/bronjong 8. Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 9. Peningkatan inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 10.
Pengembangan Pembangunan sistem informasi/data base
jalan dan jembatan 11.
Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
12.
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya 13.
Peningkatan Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sungai 14.
Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah 15.
Peningkatan pengendalian banjir
16.
Peningkatan pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh 17.
Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaaan
18.
Pengembangan Area Pemakaman
19.
Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Area
Pemakaman 20.
Peningkatan Pengembangan Perumahan
21.
Pengembangan program Perencanaan Tata Ruang
22.
Pengembangan Program Pemanfaatan Ruang
23.
Peningkatan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
24.
Peningkatan Program Kerjasama Pembangunan
25.
Peningkatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
5.3. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran di peroleh dari penjabaran Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017. Adapun kelompok sasaran di uraikan sebagai berikut : 7. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan wilayah serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya. 8. Memfasilitasi agar kapasitas pemerintah kabupaten/kota meningkat dalam menyelenggarakan jalan melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas. 9. Menyediakan system jaringan SDA yang terpadu meliputi jaringan irgasi, sumber air baku, sungai (saluran banjir), rawa serta pengamanan abrasi pantai. 10.
Menyediakan infrastruktur permukiman dan perumahan
sebagai stimulan dan motivator guna tercapainya lingkungan permukiman masyarakat teratur dan sehat serta memenuhi syarat konstruksi dalam mewujudkan sinergi dan konektivitaskota dan desa barbasis potensi local. 11.
Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produkstif dan
terkendali. 12.
Implementasi dan pengembangan rencana yang terdapat
dalam dokumen RTRW, penyusunan RDTR kawasan serta pembangunan RTH kota dan perkotaan.
5.4. Pendanaan Indikatif Pagu indikatif dalam merealisasikan program dan kegiatan yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitun Tahun 2012-2017 disesuaikan dengan kondisi anggaran dan pendapatan belanja (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Uraian pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 disajikan pada Tabel 5.1 berikut.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
6.1. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Indikator kinerja merupakan penjabaran dari indikator program Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017. Untuk lebih jelasnya indicator kinerja diuraian sebagai berikut : 26.
Meningkatkatnya persentase Pelayanan Administrasi
Perkantoran 27.
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
28.
Meningkatnya Disiplin Aparatur
29.
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 31.
Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
32.
Peningkatan Pembangunan turap/talud/bronjong
33.
Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan Program
rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 34.
Peningkatan inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
35.
Pengembangan Pembangunan sistem informasi/data base
jalan dan jembatan 36.
Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
37.
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya 38.
Peningkatan Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sungai 39.
Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah 40.
Peningkatan pengendalian banjir
41.
Peningkatan pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh 42.
Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaaan
43.
Pengembangan Area Pemakaman
44.
Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Area
Pemakaman 45.
Peningkatan Pengembangan Perumahan
46.
Pengembangan program Perencanaan Tata Ruang
47.
Pengembangan Program Pemanfaatan Ruang
48.
Peningkatan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
49.
Peningkatan Program Kerjasama Pembangunan
50.
Peningkatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
6.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 Tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 merupakan penjabatan dan visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk lebih jelasnya di uraikan sebagai berikut :
Misi I: Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/ kecamatan/kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral.
Tujuan: a. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah. b. Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Bangka Belitung.
Sasaran: a. Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. b. Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. c. Tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran. d. Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah e. Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasankawasan pedesaan.
Misi II:
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society
Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan: a. Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan. b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia. Sasaran: a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Misi III:
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan
pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi. Tujuan: a. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang sesuai peruntukan. b. Menguatkan kemitraan dan partisipasi aktif antar stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Sasaran: a. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan secara arif dan bijaksana. b. berkurangnya laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya lenting lingkungan. c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. d. Terkelolanya lingkungan hidup berbasis tanggung jawab bersama.
Misi IV:
Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global.
Tujuan: a. Melanjutkan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan
pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi. b. Mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh. Sasaran: a. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan sehingga membuka akses bagi pengembangan ekonomi yang lebih luas. b. Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh. c. Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan, lintas kabupaten/kota,lintas regional/nasional, dan lintas negara.
Misi V:
Mewujudkan good governance dalam rangka
mencapai clean government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung. Tujuan: a. Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan. b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik.
Sasaran: a. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. b. Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. c. Meningkatknya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran di uraikan dalam Tabel 6.1.
Tabel 6.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Visi: Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan Misi Tujuan Sasaran Misi I: 1. Mewujudkan 1. Menguatnya kapasitas Mengembangkan peningkatan Koperasi dan UKM ekonomi kesejahteraan berbasis komoditi kerakyatan rakyat, melalui daerah. pembangunan 2. Meningkatnya ekonomi yang pendapatan masyarakat berlandaskan pada sehingga meningkatkan keunggulan daya daya beli masyarakat. saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah 2. Mewujudkan 1. Tersedianya lapangan pembangunan pekerjaan dan yang adil dan berkurangnya angka merata, yang pengangguran dilakukan oleh 2. Berkembangnya sentraseluruh sentra pembangunan masyarakat secara produk unggulan aktif, yang hasilnya daerah. dapat dinikmati 3. Meningkat dan oleh masyarakat meratanya aktivitas Bangka Belitung perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan. Misi II : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
1. Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan.
1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
2. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia.
1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. 3. Meningkatnya
kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 4. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Misi III : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang
1. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang sesuai peruntukan.
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan secara arif dan bijaksana. 2. Berkurangnya laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya lenting lingkungan. 3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
1. Menguatkan kemitraan dan partisipasi aktif antar stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup.
1. Terkelolanya lingkungan hidup berbasis tanggung jawab bersama.
Misi IV : 1. Melanjutkan Mempercepat pembangunan dan pembangunan pasokan infrastruktur infrastruktur yang wilayah dan ditunjukkan oleh mengembangkan meningkatnya wilayah kuantitas dan strategis dan kualitas berbagai cepat tumbuh prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi.
1. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan sehingga membuka akses bagi pengembangan ekonomi yang lebih luas.
2. Mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial yang
2. Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan
memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh.
cepat tumbuh. 3. Semakin terbukanya akses lintas desa/ kecamatan, lintas kabupaten/kota, lintas regional/ nasional, dan lintas negara.
Misi V : 1. Menciptakan Mewujudkan birokrasi yang good governance efektif, efisien, dan dalam rangka bebas dari konflik mencapai clean kepentingan government
1. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik.
1. Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. 2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
6.3. Keterkaitan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Keterkaitan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012 -2017 yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 diuraikan pada Tabel 6.2 berikut ini. Tabel 6.2. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Kinerja pada awal No
Indikator Program
Peridode
Kondisi Kinerja
Target Capaian setiap Tahun
pada Akhir
RPJMD
(1) 1
2 3
4
(2) Meningkatkatnya persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
periode
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun3
Tahun4
Tahun 5
RPJMD
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
5
6
7
8
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan dalam kondisi mantap 66% dengan panjang 3 km, 374 km, 25 km dan Jembatan sepanjang 1870 meter
Panjang Jalan Provinsi
550,96 km
Panjang Jembatan Provinsi Jembatan dengan konstruksi beton + kayu Jembatan dengan konstruksi beton betulang Jembatan dengan konstruksi rangka baja Peningkatan Pembangunan turap/talud/bronjong
2361,4 M
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Panjang Jalan Provinsi Kondisi Baik Panjang Jalan Provinsi Kondisi Sedang Panjang Jalan Provinsi Kondisi Rusak Ringan Panjang Jalan Provinsi Kondisi Rusak Berat
613,56 Km 3135,4 M
676,16 Km
736,36 Km
801,36 Km
663,96 Km
3135,4 M
89 M 1.482,40 M
663,96 Km
89 M 2256,4 M
2256,4 M
790 M
790 M
Panjang jalan dan jembatan provinsi yang terpelihara dengan baik sepanjang 874.33 km 194,47 Km 186,57 km 101,34 Km 68,60 Km
257,07 Km 249,17 Km 163,94 Km
319,67 Km 311,77 Km 226,54 Km
382,27 Km 374,37 Km 289,14 Km
444,87 Km 436,97 Km 351,74 Km
507,47 Km 499,57 Km 414,34 Km
131,2 Km
193,8 Km
256,4 Km
319 Km
381,6 Km
381,6 Km
412,50 Ha
517,86 Ha
617,86 Ha
717,86 Ha
817,86 Ha
817,86 Ha
507,47 Km 499,57 Km 414,34 Km
Terpeliharanya jalan/jembatan yang diakibatkan bencana alama tau lainnya yang memerlukan penanganan darurat 9
Peningkatan inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
10
Pengembangan Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
11
Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
12
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
Tersedianya dokumen data base jalan dan jembatan 1 dokumen Ketersediaan sarana dan prasana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan , 2 unit alat berat dan alat laboratorium Terwujudnya sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambun gan seluas 1.214 Ha 312,50 Ha
Pemberdayaan petani pemakai air Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irgasi Peningkatan/Pembersihan Pengerukan Sungai atau Kali Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
13
Peningkatan Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai
14
Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
15
16
100,00 Ha 400,00 Ha 2.087,50 M'
0 Ha
300,00 Ha 600,00 Ha 2.812,50 M'
400,00 Ha 700,00 Ha 2.912,50 M'
500,00 Ha 800,00 Ha 3.012,5 0 M'
600,00 Ha 900,00 Ha 3.112,50 M'
11,11 Ha
1.556
1.656 Ha
1.756 Ha
1.856 Ha
600,00 Ha 900,00 Ha 3.112,50 M' 1.856 Ha
Tersedianya sumber air yang mampu untuk memenuhi kebutuhan air seluas 16 Ha Tersedianya sumber air baku, air bersih dan pengelolaan limbah sebanyak 3 kws di 20 ksk/ksp/ksn
Pembangunan Infrastruktur Air Limbah
0 Kawasan
Peningkatan program pengendalian banjir
Terwujudnya sistem pengendalian banjir seluas 10.938 m`
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
500 M
Peningkatan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Tersedianya infrastruktur di kawasan strategis khusus dan potencial sebanyak 3 kws di 20 ksk/ksp/ksn
Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Pembangunan SPAM di Kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pembangunan SPAM di Ibukota Kecamatan Pembangunan SPAM Perdesaan Pembangunan SPAM di Kawasan Khusus
200,00 Ha 500,00 Ha 2.187,50 M'
3 Kawasan
6 Kawasan
9 Kawasan
12 Kawasan
15 Kawasan
15 Kawasan
600 M'
700 M'
800 M'
900 M'
1.000 M'
1.000 M'
0 Kawasan
4 Kawasan
8 Kawasan
12 Kawasan
16 Kawasan
20 Kawasan
20 Kawasan
0 Kawasan
3 Kawasan
6 Kawasan
9 Kawasan
12 Kawasan
15 Kawasan
15 Kawasan
0 Kawasan
12 Kawasan
24 Kawasan
36 Kawasan
48 Kawasan
57 Kawasan
57 Kawasan
3 Kawasan 14 Kawasan 1 Kawasan
6 Kawasan 28 Kawasan 3 Kawasan
9 Kawasan 42 Kawasan 5 Kawasan
12 Kawasan 56 Kawasan
13 Kawasan 72 Kawasan
7 Kawasan
8 Kawasan
13 Kawasan 72 Kawasan 8 Kawasan
0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan Kebijakan terkait dengan wilayah strategis dan cepat tumbuh berupa tersedianya roadmap dukungan provinsi Bangka Belitung dalam
17
18
19
Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaaan
Pembangunan Infrastuktur Drainase Perkotaan Pengembangan Area Pemakaman Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Area Pemakaman
3 Kawasan
6 Kawasan
9 Kawasan
12 Kawasan
15 Kawasan
15 Kawasan
0 RDTR
1 RDTR
2 RDTR
3 RDTR
4 RDTR
5 RDTR
5 RDTR
0 DED RTH
1 DED RTH
2 DED RTH
3 DED RTH
4 DED RTH
5 DED RTH
5 DED RTH
Penyusunan dan Penetapan Zonasi
0
1 Dok Peratura n Zonasi
1 Dok Peratura n Zonasi
1 Dok Peratura n Zonasi
1 Dok Peraturan Zonasi
1 Dok Peraturan Zonasi
1 Dok Peratura n Zonasi
Pengembangan Program Pemanfaatan Ruang
Termanfaatnya ruang sesuai peruntukannya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat berupa
20
Peningkatan Pengembangan Perumahan
21
Pengembangan program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan RDTR Kawasan Penyusunan DED RTH Kota dan Perkotaan
22
pelaksanaan MP3i Tersedianya infrastruktur dikawasan pedesaan sebanyak 20 kws di 2 kabupaten, 30 desa di 6 Kab, 10 desa di 6 kab, desa/6 kab, 6 desa/6 kab 0 Kawasan
Terbangunnya sarana dan prasarna rumah sederhana sehat sebanyak 135 unit di 7 kab/kota Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi MBR sebanyak 7 kws di 7 kab/kota Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman berbasis pemberdayaan masyarakat di 50 desa di 7 kab/kota Tertaganinya lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang terkena dampak bencana alam/sosial di 7 kawasan kab/kota Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan sebanyak 2 RDTR KSP
peta citra satelit quickbird untuk peta tata ruang zona laut
23
Pengadaan dan Pengolahan Data Citra Satelit Quick Bird untuk Peta Tata Ruang
0 Peta
Peningkatan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terkendalinya pemanfaatan ruang dengan peningkatan kapasitas 40 PPNS dan 1 laporan penyelenggaraan PR
Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang Peningkatan Program 24
Kerjasama Pembangunan
25
Peningkatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pembangunan Infrastruktur TPA
1 Album Peta
1 Album Peta Digital
-
-
-
1 Album Peta Analog dan Digital
2 Orang
3 Orang
4 Orang
6 Orang
8 Orang
10 Orang
10 Orang
0 Orang
25 Orang
50 Orang
75 Orang
100 Orang
125 Orang
125 Orang
1 Kawasan
2 Kawasan
3 Kawasan
4 Kawasan
4 Kawasan
4 Kawasan
Kerjasama dengan pemerintah Kab/kota, badan usaha/swasta
0 Kawasan
