BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG UUD 1945 pasal 31 ayat 3 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena
itu,
pemerintah
bertanggung
jawab
menyelenggarakan pendidikan dalam rangka memenuhi hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas
dapat
mengantarkan
Indonesia
menjadi
bangsa yang modern, maju, makmur dan sejahtera yang tercermin pada keunggulan dan kemampuan bersaing dengan bangsa – bangsa lain di dunia ini. Undang-undang Sisdiknas no. 20 Tahun 2003 tentang prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan juga dinyatakan bahwa, Pendidikan diselenggarakan secara demokrasi dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur dan kemajemukan bangsa, sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta
yang
berlangsung
sepanjang
hayat,
serta
pendidikan itu diselenggaran dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warganya. Selanjutnya, Depdiknas (2006) menyatakan bahwa keberaneka ragaman multikultur (adat istiadat, tata cara 1
bahasa, kesenian, kerajinan, keterampilan daerah dan lain-lain) merupakan ciri khas yang memperkaya nilainilai kehidupan bangsa kita (Indonesia). Oleh karena itu keanekaragaman tersebut harus selalu dilestarikan dan dikembangkan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa kita melalui upaya pendidikan. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar
Nasional
mengamanatkan
Kurikulum
pada
KTSP jenjang Sekolah Dasar dan Menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Isi (SI) dan (SKL) serta berpedoman pada panduan disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain itu penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikul dalam undang-undang tersebut (UU 20 Tahun 2003 dan PP No 19 Tahun 2005). Pengembangan pendidikan secara model KTSP di NKRI, tentu tidak dapat mengakomodasikan kebutuhan seluruh
daerah
di
Indonesia
ini
dan
hendaknya
digunakan sebagai referensi panduan pengembangan kurikulum anatar lain; Belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada TYME, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi
orang
lain,
belajar
untuk
membangun
dan
menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif,
efisien,
dan
menyenangkan.
Berdasarkan
beberapa panduan tersebut, kebijakan pemerintah pusat 2
kepada pemerintah daerah telah membuat
Kebijakan
yang berkaitan dengan dimasukannya program muatan lokal dalam standar isi dilandasi kesadaran bahwa beragaman budaya dalam dunia pendidikan merupakan bagian masyarakat yang perlu dilaksanakan disekolah sehingga memberi wawasan yang luas pada peserta didik terhadap budaya lokal setempat. Standar isi yang seluruhnya disusun secara terpusat tidak mungkin dapat
mencakup
muatan
lokal
tersebut,
sehingga
perlulah disusun mata pelajaran yang berbasis pada muatan lokal (Depdiknas, 2006). Pembelajaran tersebut
muatan
membutuhkan
lokal
sebuah
bahasa
daerah
kerangka
dasar
pembelajaran dan standar kompetensi khusus bagi anak Sekolah Dasar yang berlaku secara nasional. Program Pembelajaran
adalah
seperangkat
rencana
dan
peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta
cara
yang
digunakan
sebagai
panduan
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu” – sesuai pasal 1 butir 19 UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Jadi dalam hal ini pendidikan Sekolah Dasar memerlukan suatu program pembelajaran mutan lokal yang
disesuaikan
pengembangan pengembagannya Nasional
dengan
anak
pada
mengacu
sehingga
proses
pertumbuhan
daerahnya,
pada
pembelajaran
tujuan
Pendidikan
yang
dilakukan
menghasikan peserta didik yang berkualitas.
3
dimana
Dalam
Undang–undang
Sistem
pendidikan
Nasional No.20 Tahun 2001 pasal 17 juga menyebutkan bahwa Pendidikan Sekolah Dasar merupakan jenjang pendidikan
yang
melandasi
jenjang
pendidikan
menengah. Didalam melaksanakan pendidikan berbasis lokal perlu ada pihak-pihak terkait yang ikut terlibat yaitu
Tim
pengembang
kurikulum
(TPK),
Lembaga
penjaminan Mutu (LPMP), dan Lembaga/instansi diluar Depdiknas, misalnya Pemda, Bapeda, departemen lain terkait Dewan pendidikan, tokoh masyarakat, tenagatenaga individu, kelompok
atau pihak-pihak lain (Lif
Khiru Rahmad, 2012). Secara umum peran, tugas, dan tanggung jawab semua pihak masing-masing ini akan memberi
konstribusi
positif
bagi
perkembagan
pendidikan terkhusus bagi penerapan implementasi Program pembelajaran yang bernuansa muatan lokal. Dimana
Pembangunan
pendidikan
diyakini
akan
memberi konstribusi signifikan pada upaya peningkatan mutu, kesejahteraan masyarakat dan menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi era Global yang sarat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Menurut pakar bahasa Daerah Biak (F.Rumbrawer, 2001) bahwa Bahasa Biak merupakan salah satu bahasa di
provinsi
Papua
yang
luas
sebarannya,
banyak
penuturnya dan dipakai sebagai satu-satunya bahasa daerah di kabupaten Biak Numfor. Bahasa daerah Biak adalah bahasa komunikasi sehari-hari yang dipakai oleh masyarakat lokal (Orang Biak). Bahasa ini telah melewati 4
berbagai macam perubahan zaman sehingga akibatnya dari berinteraksinya bahasa ini dengan berbagai macam kondisi dan situasi, maka munculah berbagai macam jenis dialek dan aksen yang berbeda namun mempunyai kesamaan dalam pengertian. Bahasa Daerah Biak. Melaksanakan
Peraturan
Daerah
Khusus
(PERDASUS) No 05 pasal 30 tahun 2006
tentang
pendidikan bahwa, kurikulum muatan lokal di Sekolah Dasar dapat dimuat paling sedikit dua mata pelajaran yaitu teknologi lokal dan ketrampilan lokal. Bahasa Daerah Biak adalah salah satu ketrampilan lokal yang dapat
digunakan
sebagai
muatan
lokal
dalam
mengembangkan pendidikan dan pembelajaran pada tingkat
Sekolah
Dasar.
Implementasi pemberlakuan
mulok bahasa daerah Biak pada SD di Kabupaten Biak Numfor belum mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah, hal ini menjadi sebuah dilemma dalam bidang pendidikan untuk memajukan sumber daya manusia. Mengatasi dilemma tersebut, Dinas Pendidikan dengan pelajaran
dalam
menetapkan
mengimplementasikan Bahasa
Daerah
kebijakan
Biak
sebagai
muatan lokal pada tingkat sekolah dasar di
Kabupaten Biak Numfor, dan telah membuat sebuah buku panduan sebagai bahan ajar muatan lokal bahasa daerah Biak yang masih berbentuk Draf sebagai bahan pembelajaran awal khusus kelas I – kelas III SD. Merujuk
pada
hal
ini
sangatlah
penting
bagi
pengembangan dan peningkatan mutu pembelajaran bagi suatu daerah bernuansa kearifan lokal tetapi juga 5
sebagai
bahasa
pengantar
terhadap
kandungan
pembelajaran secara kontekstual. Kebijakan tersebut sangat mendukung pengembangan dan peningkatan pendidikan pada sekolah–sekolah dasar di Kabupaten Biak Numfor. Namun terlihat kenyataannya bahwa, dalam pembuatan bahan ajar Pembelajaran
Mulok
Bahasa Daerah Biak (Draf) belum cukup baik untuk menjawab kebutuhan pendidikan di Sekolah dasar dikabupaten
Biak
Numfor.
Program
pembelajaran
Muatan Lokal Bahasa Daerah Biak yang telah di buat berbentuk Draf tersebut belum sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan anak. Pembuatannya belum mengacu pada tujuan pendidikan nasional sehingga pembejaran yang dilakukan belum berhasil guna bagi pengembangan Daerah setempat dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan
sebuah
penelitian
tentang
Manajemen
Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah Biak di SD YPK Effata Waupnor Kabupaten Biak Numfor (Papua). Alasan memilih Sekolah Dasar ini adalah, bahwa dari awal terdapat kesenjangan penerapan mulok Bahasa Daerah
dan
hasil
sesungguhnya
yang
artinya
Implementasinya telah dilaksanakan namun belum ada hasilnya dan itu berdampak pula dalam perkembangan peserta didik dalam PBM.
6
1.2 RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 1. Bagaimana
proses
perencanaan
Pembelajaran
Muatan Lokal Bahasa Daerah Biak di SD YPK Effata Waupnor Kabupaten Biak Numfor ? 2. Bagaimana
Proses
perencanaan
pembelajaran
Muatan Lokal Bahasa Daerah Biak di SD YPK Effata Waupnor Kabupaten Biak Numfor ? 3. Bagaimana Evaluasi proses perencanaan program pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah Biak di SD YPK Effata Waupnor Kabupaten Biak Numfor ? 4. Bagaimana hasil Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah Biak di SD YPK Effata Waupnor Kabupaten Biak Numfor telah berhasil ?
1.3 TUJUAN PENELITIAN Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penulisan ini bertujuan untuk : 1. Untuk
Mengetahui
Proses
perencanaan
Pembelajaran Lokal Bahasa Daerah Biak di SD YPK Effata Waupnor Kabupaten Biak Numfor. 2. Untuk
mengetahui
bagaimana
pelaksanaan
Pembelajaran muatan lokal Bahasa Daerah Biak di SD YPK Effata Waupnor Kabupaten Biak Numfor. 7
3. Untuk
mengevaluasi
proses
perencanaan
pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah Biak di SD YPK Effata Waupnor Kabupaten Biak Numfor. 4. Untuk mengetahui Produk atau hasil belajar muatan lokal Bahasa Daerah Biak di SD YPK Effata Waupnor Kabupaten Biak Numfor telah berhasil dalam pembelajaran.
1.4 MANFAAT PENELITIAN Bedasarkan uraian diatas, maka penulis membagi Penelitian menjadi dua bagian yaitu : 1.4.1 Manfaat Teoritis a.
Bagi Pemerintah Daerah, dapat menjadi satu bahan pertimbagan dalam RAPBD tentang
pengembangan
pendidikan
di
daerah. b.
Bagi akademisi, bisa dipakai menambah pengetahuan
dalam
dunia
khususnya
mengenai
pendidikan implementasi
Pembelajaran Mulok Bahasa Daerah Biak dijenjang pendidikan SD. c.
Memberikan bahan untuk penelitian ilmiah selanjutnya.
8
1.4.2
Manfaat Praktis 1)
Bagi sekolah, dapat dipakai sebagai acuan pembelajaran dalam pelaksanaan muatan lokal
Bahasa
Daerah
Biak
dimasa
mendatang agar bisa mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal. Dan bagi sekolah
lain
pertimbangan
dapat
dijadikan
bahan
penerapan
dalam
pembelajaran. 2)
Bagi pembaca, dapat digunakan untuk menambah
pengetahuan
dan
wawasan
mengenai kurikulum muatan lokal bahasa daerah pada jenjang Sekolah Dasar.
9
