BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dari
sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi yang disusun dengan memperhitungkan sumber daya daerah yang tersedia. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi. Implementasi perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
dan
Rencana
Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun melalui partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD 2010 ini selaras dengan amanat Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan kewajiban setiap daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Dalam pelaksanaannya, penyusunan RKPD 2010 ini juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) dan RPJPD, RPJMD Provinsi Banten 2008-2013, RPJPD Kabupaten Lebak 2005-2025, RPJMD Kabupaten Lebak 2009-2014, RKP 2010 dan Rancangan RKPD Provinsi Banten 2010. Hal ini sesuai dengan kedudukan strategis RKPD untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka panjang dan menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2010 ini disusun untuk menjadi rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Draft Final Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010
I-1
Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2010, termasuk didalamnya dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran tahun 2010. Prioritas pembangunan, program dan kegiatan yang dicantumkan dalam RKPD 2010 ini nanti akan dijadikan acuan dalam KUA dan PPAS 2010. Proses penyusunan RKPD 2010 sebagaimana dokumen perencanaan lainnya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni politik, teknokratik dan partisipatif. Sebagai bagian dari proses politik yang terjadi di Kabupaten Lebak, RKPD merupakan pengejawantahan dari visi misi dan programprogram yang disampaikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih masa kampanye. Proses teknokratik dilaksanakan gencar melalui koordinasi yang intensif dengan SKPD, terutama yang terkait dengan rancangan renstra SKPD dan Rancangan Renja-SKPD tahun 2010. Proses partisipatif penyusunan RKPD, dimulai dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang telah dilaksanakan, bahkan RKPD 2010 ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Musrenbang tersebut. Hasil yang diperoleh
dari
pelaksanaan
musrenbang
merupakan
bahan
dasar
penyusunan RKPD ini. Secara umum, pada tahun 2010 Kabupaten Lebak diperkirakan masih dihadapkan kepada beberapa
permasalahan strategis seperti
masih
terbatasnya akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, terbatasnya layanan infrastruktur, kerentanan terhadap guncangan ekonomi global, bencana alam dan kerusakan lingkungan, serta terbatasnya etos kerja dan budaya kerja masyarakat. Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut dan mengingat peran strategis perencanaan jangka pendek, maka perlu dilakukan identifikasi isu strategis, penyusunan prioritas pembangunan 2010 serta indikasi program dan kegiatan, serta perkiraan kemampuan pendanaan pembangunan yang disusun dalam bentuk dokumen RKPD 2010. Dengan demikian, tersusunnya RKPD 2010 dapat mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2010 tetap mengarah kepada pencapaian visi, misi dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2009-2014.
1.2
LANDASAN HUKUM Dasar Hukum/Peraturan Perudang-undangan yang melatarbelakangi
penyusunan RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2010 adalah sebagai berikut :
Draft Final Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010
I-2
1.
Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5.
Undang – undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6.
Undang – undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional; 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9.
Peraturan Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan
Presiden
Nomor
7
Tahun
2005
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 13. Peraturan
Daerah
Nomor
8
Tahun
2009
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014; 14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
di
Kabupaten Lebak. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Dalam tata urut dokumen perencanaan, maksud penyusunan RKPD 2010 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam
Draft Final Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010
I-3
jangka waktu satu tahun. Hal ini, secara yuridis juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2009 adalah: 1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014; dalam rencana program kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2010. 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun; 3. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Lebak dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik; 4. Menciptakan
kepastian
dan
sinergisitas
perencanaan
program
kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah; 5. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD BAB I
PENDAHULUAN Pada bagian ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan RKPD.
BAB II
EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Bagian ini memuat Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Pencapaian
Daerah, Kinerja
Evaluasi
status
Pembangunan
dan
kedudukan
Daerah,
Evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, serta Isu Strategis dan Masalah mendesak.
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH Bab ini berisi tentang Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2007 dan 2008 serta perkiraan tahun 2009, Tantangan dan
Draft Final Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010
I-4
Prospek
Perekonomian
Kebijakan
Ekonomi
Daerah
Daerah,
tahun
Analisis
2010, dan
Arah
Perkiraan
Sumber-Sumber Pendanaan Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
BAB IV
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010 Pada
Bab
ini
diuraikan
Prioritas
dan
Sasaran
pembangunan daerah, serta Prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2010.
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Bab ini mengemukakan rincian dan kegiatan pokok RKPD tahun rencana, Instansi Pelaksana/SKPD, indikator capaian masing-masing
program
dan
kegiatan
serta
pagu
indikatifnya
BAB VI
KAIDAH PELAKSANAAN Bab ini memuat arahan Kepala Daerah bagi SKPD dalam rangka menyusun dokumen Renja SKPD
Draft Final Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010
I-5
