BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah. Dari dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah yang tertuang dalam RPJMD ini kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPD adalah
dokumen
perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD merupakan tanggungjawab Kepala SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Penyusunan Renstra-SKPD Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor ............. Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 dan diselaraskan dengan program pembangunan yang menjadi prioritas Kepala Daerah sebagaimanana tertuang dalam RPJMD Kota Padang namun dengan tetap mendasarkan pada tugas dan fungsi Bagian Pertanahan serta memperhatikan program dan kegiatan yang telah dicapai sebelumnya termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi.
1
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang sebagai salah satu Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan kegiatan. Dalam Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain dinyatakan
bahwa
Renstra-SKPD
disiapkan
dengan
berpedoman
pada
rancangan awal RPJM Daerah, sedangkan rancangan RPJM Daerah disusun dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD dan berpedoman pada RPJP Daerah. Dengan demikian dokumen Renstra-SKPD tidak bisa dipisahkan dari keberadaan 2 (dua) dokumen yang lain yaitu RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Adapun secara substansi Renstra-SKPD juga terkait dengan perencanaan sebelumnya dalam artian merupakan perencanaan-perencanaan yang telah ada. 1.2. LANDASAN HUKUM 1.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ;
6.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah ; 10.
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
11.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12.
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 60);
13.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16.
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2000 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
17.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunujuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
18.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020;
3
19.
Peraturan
Daerah
Kota
Padang
Nomor
15
Tahun
2008
tentang
Pembentukan Organisasi dan tata Keja Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 20.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor..... Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019;
21.
Peraturan Walikota Padang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Asisten, Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah;
1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud
:
Maksud
disusunnya
Renstra
SKPD adalah sebagai pedoman
perencanaan atau dasar pelaksanaan kegiatan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang serta memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan
:
Tujuan disusunnya Renstra SKPD adalah untuk mengoptimalkan peran Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang dalam pencapaian visi, misi, Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Pertanahan agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN
BAB
I
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Bagian Pertanahan,
fungsi
Renstra
Bagian
Pertanahan
dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah. 1.2.
Landasan Hukum Memuat
penjelasan
tentang
undang-undang,
peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya 1.3.
Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Bagian Pertanahan
1.4.
Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Bagian Pertanahan, serta susunan garis besar isi dokumen
4
BAB
II
GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN PERTANAHAN 2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Bagian Pertanahan, struktur organisasi Bagian Pertanahan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Bagian Pertanahan. Uraian tentang struktur organisasi Bagian Pertanahan ditujukan untuk menunjukan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Bagian Pertanahan (proses, prosedur, mekanisme)
2.2.
Sumber Daya Bagian Pertanahan Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Bagian Pertanahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal.
2.3.
Kinerja Pelayanan Bagian Pertanahan Bagian
ini
menunjukkan
tingkat
capaian
Pertanahan
berdasarkan
sasaran/target
kinerja
Bagian
Renstra
Bagian
Pertanahan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Bagian Pertanahan dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasikan oleh pemerintah. 2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Pertanahan Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra SKPD Kabupaten/Kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil
analisis
terhadap
KLHS
yang
berimplikasi
sebagai
tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bagian Pertanahan pada lima tahun mendatang, bagian mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. BAB
III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan
Bagian
Pertanahan
beserta
faktor-faktor
yang
mempengaruhinya 3.2.
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
5
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Bagian Pertanahan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih 3.3.
Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berisi tentang implementasi Perda
RTRW untuk tahun 2010-
2013, serta dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) 3.4.
Penentuan Isu-isu Strategis Berisi isu-isu strategis yang diangkat oleh Bagian Pertanahan dengan berpedoman pada isu strategis RPJMD 2014-2019 Kota Padang
BAB
IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
Visi dan Misi Berisi visi dan misi Bagian Pertanahan untuk lima tahun ke depan
4.2.
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Berisi tujuan serta sasarannya yang hendak dicapai oleh Bagian Pertanahan
4.3.
Strategi Dan Kebijakan Rumusan strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dapat dicapai serta dijabarkan dalm serangkaian kebijakan
BAB
V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
BAB VI
INDIKATOR KINERJA Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII
PENUTUP
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN PERTANAHAN 2.1.
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang dibentuk Berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 . Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 40 Tahun 2012
tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Asisten, Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah,
Bagian
melaksanakan
Pertanahan
kebijakan
dan
mempunyai
Tugas
mengkoordinasikan
Pokok
menyusun
pelaksanaan,
program
pelayanan
,
dan
penyelenggaraan di bidang Pertanahan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bagian Pertanahan mempunyai fungsi: a. Mengolah urusan administrasi pertanahan b. Menelaah dan mengevaluasi masalah pertanahan yang berkaitan dengan ganti rugi tanah c. Melakukan koordinasi dan penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka penyelesaian proses pertanahan d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya Bagian Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. Bagan Susunan Organisasi Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang adalah sebagai berikut :
BAGIAN PERTANAHAN
SUB BAGIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN
SUB BAGIAN GANTI RUGI PERTANAHAN
SUB BAGIAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN
7
Sub Bagian Administrasi Pertanahan Sub Bagian Administrasi Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan Kota dan pembinaan administrasi Pertanahan Penjabaran tugas Sub Bagian Administrasi Pertanahan adalah : a.
Melaksanakan penatausahaan program atau kegiatan, administrasi, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Pertanahan.
b.
Mencari, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi dan mengolah data, informasi serta permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang administrasi pertanahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
c.
Menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunujuk teknis dibidang administrasi pertanahan
d.
Menyiapkan bahan menyusun pedoman dan petunujuk teknis pembinaan penyelenggaraan administrasi pertanahan pemerintah Kota
e.
Membuat evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
Sub Bagian
Administrasi Pertanahan f.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Sub Bagian Ganti Rugi Pertanahan Sub Bagian Ganti Rugi
Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan dan
mengolah data, bahan dan informasi dalam menyusun pedoman dan petunujuk teknis, penyelesaian masalah pertanahan. Penjabaran tugas Sub Bagian Ganti Rugi Pertanahan adalah : a.
Mengumpulkan dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan ganti rugi tanah
b.
Menyiapkan, menghimpun, mengolah data, bahan dan informasi dalam rangka ganti rugi tanah
c.
Menyiapkan dan mengolah data, bahan dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ganti rugi tanah
d.
Mengumpulkan
dan
menyimpan
bahan
dan
data
hasil
pelaksanaan
penyelesaian ganti rugi
8
e.
Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Ganti Rugi Pertanahan Tanah
f.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data, bahan dan informasi dalam menyusun pedoman dan petunujuk teknis penyelesaian masalah pertanahan Penjabaran tugas Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan adalah : a.
Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi serta mempelajari peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunujuk teknis yang berkaitan dengan penyelesaian masalah Pertanahan
b.
Menyiapkan bahan dan informasi yang diperlukan dalam rangka Penyelesaian Masalah Pertanahan
c.
Melakukan inventarisasi dan klarifikasi permasalahan dibidang Penyelesaian Masalah Pertanahan
d.
Melakukan penerapan dan penyelesaian permasalahan tanah ulayat
e.
Melakukan penyelesaian sengketa tanah garapan
f.
Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan
g.
Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
2.2 SUMBER DAYA BAGIAN PERTANAHAN a.
Sumber Daya Manusia
Dalam pelaksanaan tugas, Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang didukung oleh pegawai berjumlah 19 0rang Secara rinci data pegawai di Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang dapat dibagi sebagai berikut :
9
Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan NO.
GOLONGAN
JUMLAH (ORANG)
1.
Golongan IV
1
2.
Golongan III
12
3.
Golongan II
5
4.
Golongan I
-
Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan NO.
PENDIDIKAN
JUMLAH (ORANG)
1.
S2
2
2.
S1
6
3.
Sarjana Muda/D3/D2
3
4.
SLTA/Sederajat
7
5.
SLTP/Sederajat
-
6.
SD
-
Tabel 3. Jumlah Jabatan Struktural menurut Eselon. NO.
JABATAN
ESELON III A
IV A
1.
Kepala Bagian
1
-
2.
Kepala Sub Bagian
-
3
b. Perlengkapan/Aset Sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung aktivitas Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang terus diupayakan bertambah sesuai dengan kebutuhan. Adapun sarana prasarana yang dimiliki, antara lain : NO.
JENIS
JUMLAH
1.
Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil)
2
2.
Kendaraan Dinas Roda 2 (Sepeda Motor)
3
3.
Mesin Ketik Manual
2
10
4.
Lemari Besi
2
5.
Lemari kayu
2
6.
Filling Besi
5
7.
Lemari Kaca
1
8.
Meja Rapat
1
9.
Kursi Tamu
2
10.
Kursi Putar
5
11.
Meja staf
13
12.
Kursi Biasa
34
13.
Meja Biro
1
14.
Lemari Es
2
15.
Televisi
2
16.
Komputer
6
17.
Lap Top
7
18.
Printer
8
19.
UPS
5
20.
Proyektor
1
21.
Camera
1
Untuk melaksanakan program dan kegiatan masing-masing sub bagian, Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang memperoleh dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang. 2.3
KINERJA PELAYANAN BAGIAN PERTANAHAN Pelayanan yang diselenggarakan Bagian Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan Administrasi Pertanahan Pelayanan
adminstrasi
pertanahan
diselenggarakan
dalam
rangka
terciptanya administrasi yang tertib serta tersedianya petunjuk teknis tentang aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah sebagai berikut : a. Melakukan sosialisasi tentang ganti rugi kepada masyarakat
11
b. Melakukan konsultasi Peraturan-peraturan serta konsep pedoman dan petunjuk teknis penyelesaian masalah bidang administrasi pengadaan tanah dengan instansi terkait c. Memberikan informasi tentang dokumen yang harus disiapkan oleh SKPD yang membutuhkan tanah untuk dibebaskan d. Melakukan koordinasi dengan tim independen penilai harga tanah e. Melaksanakan pemecahan sertifikat/balik nama atas tanah yang telah dibebaskan 2. Pelayanan Ganti Rugi. Pelayanan Ganti rugi diselenggarakan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah sebagai berikut: a. Melakukan konsultasi Peraturan-peraturan serta konsep pedoman dan petunjuk teknis ganti rugi tanah. b. Melakukan sosialisasi serta negosiasi tentang ganti rugi kepada masyarakat yang objeknya terkena pembangunan proyek untuk kepentingan umum c. Melakukan koordinasi survey dan inventarisasi tanah dengan instansi terkait d. Memberikan
informasi/laporan
kepada
atasan,
instansi
yang
membutuhkan tanah tentang objek/tanah yang telah maupun yang belum dibebaskan 3. Pelayanan Penyelesaian Masalah Pertanahan. a. Melakukan konsultasi Peraturan-peraturan serta konsep pedoman dan petunjuk teknis penyelesaian masalah Pertanahan dengan instansi terkait b. Memberikan petunjuk dalam hal dokumen yang harus disiapkan kepada masyarakat serta langkah-langkah untuk penyelesaian masalah tanah milik masyarakat. c. Menyediakan informasi tentang proses yang telah dilalui dalam hal penyelesaian masalah tanah kepada atasan maupun instansi yang berkepentingan dengan pengadaan tanah tersebut.
12
2.4. TANTANGAN
DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAGIAN
PERTANAHAN. Berangkat dari visi dan misi pembangunan Daerah Kota Padang dalam hal pengadaan tanah dan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 20092013 , telah dibebaskan beberapa persil tanah dan Penyelesaian masalah beberapa tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum. Dalam masa jabatan Walikota hasil pemilihan kepala daerah tahun 2009-2013 telah dilakukan pembebasan tanah sebanyak 196 Persil dan penyelesaian masalah pertanahan untuk kepentingan umum sebanyak 48 Kasus Keberhasilan pembebasan tanah untuk pembangunan diupayakan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2004-2020. Walaupun Bagian Pertanahan telah melakukan pembebasan tanah sebanyak 196 persil namun dari seluruh persil tanah yang telah dibebaskan tersebut tidak tertutup kemungkinan muncul gugatan dari pihak-pihak lain atau tanah yang telah dibebaskan akan kembali di kuasai oleh pemilik awal apabila tidak segera dilakukan pensertifikatan/balik nama. Untuk menghindari gugatan yang bisa muncul sewaktu-waktu dan supaya tanah yang telah dibebaskan tidak dikuasai kembali oleh pemilik awal, maka perlu dilakukan pembuatan tempat penyimpanan arsip untuk menyimpan berkas-berkas ganti rugi yang telah dibayarkan dan untuk tanah yang telah dibebaskan segera dilakukan pensertifkatan/balik nama serta memasang plank tanda tanah milik Pemko Padang di tanah tersebut
13
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Ini berarti bahwa apabila isu strategis ini tidak diantisipasi dengan baik akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan berdampak pada tidak terwujudnya pembangunan sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau ditagetkan atau salah dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam hal pembebasan tanah Pembangunan
yang
berkelanjutan
meliputi
pembebasan
tanah
untuk
pembangunan jalan, Jembatan, Normalisasi Sungai, pembebasan tanah untuk sekolah dan kantor pemerintahan serta pengelolaan administrasi pertanahan yang lebih baik Karena itu pengelolaan administrasi serta terwujudnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan tugas pokok dan fungsi yang perlu dilakukan dalam periode lima (5) tahun mendatang Isu-isu pembangunan pokok dari pembangunan daerah yang bersifat strategis yang dimiliki oleh Bagian Pertanahan merupakan isu strategis dari Pemerintah daerah Kota Padang yaitu antara lain “isu Strategis Infrastruktur dan
Prasarana
Daerah,”
sebagaimana
yang
tertuang
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah Kota Padang Tahun 20142019. Dimana dalam pelaksanaan RPJMD Kota Padang, Bagian Pertanahan melaksanakan misi ke 5 yaitu Menciptakan Kota Padang yang Aman,
Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai kearifan lokal. Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah Terwujudnya perbaikan kualitas lingkungan hidup Kota Padang melalui penanggulangan resiko bencana, baik gempa, tsunami, banjir dan longsor serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik. 3.1.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain :
14
1. Sumber Daya Manusia Aparatur yang masih perlu ditingkatkan terutama tenaga lapangan dan administrasi pertanahan dan jumlah aparatur yang kurang. 2. Sarana dan Prasarana yang terbatas terutama sekali tempat atau ruang penyimpanan arsip. 3. Sikap mental masyarakat yang lebih terfokus secara ekonomi dari pada kepentingan umum. 4. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3.2.
TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH. Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih adalah “ Mewujudkan Kota
Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya “ Dari visi tersebut terdapat 6 hal pokok yang menjadi landasan dan sasaran utama yang diharapkan dapat tercapai dalam periode 5 tahun mendatang yaitu : 1. Pendidikan, melalui pendidikan akan dapat diwujudkan sumberdaya manusia yang berkulaitas sebagai modal dasar untuk mendorong proses pembangunan Kota. 2. Perdagangan, baik untuk produksi pertanian dan usaha kecil dan menengah (UKM) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga kota. 3. Pariwisata, khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan pantai Padang yang indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan, merupakan potensi Kota yang sangat penting disamping perdagangan. Kharakteristik kegiatan pariwisata yang mempunyai keterkaitan erat dengan sektor lain, baik pertanian, industri, perdagangan dan jasa akan memungkinkan pengembangan sektor pariwisata secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya sehingga proses pertumbuhan ekonomi kota menjadi semakin cepat dan efesien. 4. Religius, baik Islam dan agama lainnya yang dianut warga Kota Padang sangat penting artinya untuk dapat mengarahkan dan membimbing tingkah laku masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh dan
15
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat peduli terhadap kepentingan umum masyarakat; 5. Tata kehidupan masyarakatnya didasarkan pada budaya lokal, khususnya budaya minangkabau dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi atau upaya umum yang akan dilakukan adalah : 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing; 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat sumatera; 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan; 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan; 5. Menciptakan kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal; 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. Dalam rangka melaksanakan pembangunan Kota Padang yang berkelanjutan khususnya dalam hal Penyediaan tanah untuk kebutuhan pembangunan kota yang berkeadilan,
Sebagaimana telah dimuat dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kota Padang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019, guna mewujudkan pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut, Pemerintah Kota Padang telah menetapkan beberapa tujuan guna mencapai misi Pemerintah Kota Padang. Oleh karena itu perlu melakukan berbagai kebijakan lanjutan dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan. Bahwa dalam melaksanakan program sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang kedepan (tahun 2014-2019) yang telah direncanakan dalam beberapa kegiatan yaitu : 1. Mewujudkan pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bagian Pertanahan 2. Mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah milik Pemko
16
3. Berkurangnya
permasalahan
tanah
yang
dihadapi
Pemko
untuk
pembangunan 4. Mewujudkan pengadaan tanah untuk Pembangunan Bahwa implementasi dalam mewujudkan tugas dan fungsi Bagian Pertanahan perlu didukung dengan upaya-upaya peningkatan yaitu : 1.
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
2.
Mensertifikatkan sekaligus memancang dengan plank tanda tanah milik Pemko Padang untuk tanah yang telah dibebaskan
3.
Memberikan pemberitahuan/informasi/petunjuk kepada pemilik tanah tentang solusi untuk beberapa kasus tanah yang berhubungan dengan masalah legalitas tanah
4.
Melakukan proses ganti rugi tanah milik masyarakat yang terkena pembangunan
Bahwa upaya untuk mewujudkan hal tersebut diatas perlu dilakukan guna meningkatkan kinerja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang khususnya sehingga dapat memberikan jawaban atas harapan yang diinginkan sesuai dengan visi, misi serta tujuan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota
Padang
dalam
melaksanakan
pembangunan
yang
berlandaskan
demokrasi, keadilan, transparansi dan akuntabel. Namun demikian upaya untuk mewujudkan pemerintah yang mampu memberikan jawaban atas harapan tersebut sangatlah tidak mudah, perlu dukungan dari masyarakat dan instansi terkait. 3.3
TELAAHAN
RENCANA
TATA
RUANG
WILAYAH
DAN
KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010-2030 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daeah Nomor 4 Tahun 2012 telah diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang. RTRW telah diacu dalam hal pemberian advice planning terhadap ijin lokasi pemanfaatan lahan dan rencana penggunaan kawasan dalam skala besar. Terkait dengan isu lingkungan, isu lingkungan yang paling utama di Kota Padang
adalah
tingginya
pencemaran
akibat
kegiatan
produksi
suatu
perusahaan dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan (galian C). Hingga sekarang Kota Padang belum mempunyai Dokumen Kajian
17
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga perangkat untuk melakukan evaluasi terhadap lingkungan hidup di Kota Padang belum tersedia. 3.4
PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS Isu-isu pembangunan pokok dari pembangunan derah yang bersifat strategis yang dimiliki oleh Bagian Pertanahan merupakan isu trategis dari Pemerintah kota Padang yaitu antara lain Isu Strategis Infrastruktur dan Prasarana
Daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019, dimana dalam pelaksanaan RPJM Daerah Kota Padang, Bagian Pertanahan melaksanakan misi 5, yaitu Menciptakan Kota Padang yang Aman, Bersih, Tertib,
Bersahabat dan Menghargai kearifan lokal, dengan tujuan yang hendak dicapai adalah Terwujudnya perbaikan kualitas lingkungan hidup Kota Padang melalui penanggulangan resiko bencana, baik gempa, tsunami, banjir dan longsor serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Dengan sasaran yang hendak dicapai adalah : a. Meningkatnya kinerja aparatur kota; b. Tersedianya
data
dan
informasi
tentang
pengadaan
tanah
serta
permasalahan yang ada dalam pembebasan tanah; c. meningkatnya kompetensi aparatur daerah; d. berkurangnya temuan audit keuangan; e. Menghindari dampak hukum terhadap kegiatan pengadaan tanah yang telah dilakukan f.
meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan;
g. meningkatnya
koordinasi
dan
sinergitas
pelaksanaan
rencana
pembangunan kota. h. Terwujudnya pengadaan tanah untuk pembangunan Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu daerah , jika faktor strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat,
maka
hal
ini
dapat
mempercepat
proses
pencapaian
tujuan
pembangunan daerah yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.
18
Proses pembebasan tanah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan fisik baik ditingkat nasional maupun daerah. Karena itu upaya Pembangunan infrastruktur dan prasarana daerah merupakan isu strategis yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan fisik daerah kota Padang
yang
meliputi
Pembangunan
jembatan,
jalan,
sungai,
kantor
pemerintahan, sekolah dan lain-lain . Sehingga pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang. Untuk meminimalisir isu tersebut Bagian Pertanahan mempunyai tugas menyusun
program,
melaksanakan,
membantu
merumuskan
kebijakan,
menyusun pedoman, mengkoordinasikan sekaligus melaksanakan pembebasan tanah untuk pembangunan infrstruktur dan prasarana daerah lainnya Pelaksanaan dari tugas dimaksud menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan prasarana daerah. Sedangkan tatangan masa depan merupakan permasalahan dan kendala yang harus dipecahkan
untuk dapat
mewujudkan masa depan yang lebih baik. Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pertanahan, dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Penyediaan Pelayanan Informasi Pertanahan. Informasi merupakan hal penting yang harus tersedia guna mendukung pemangku kepentingan dalam hal mengambil keputusan, terutama informasi tentang pengadaan tanah, kurangnya tempat penyimpanan arsip di Bagian Pertanahan membuat arsip kurang tersusun dengan baik sehingga kurang cepat dalam menyiapkan informasi apabila dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Selain hal tersebut dalam hal pembebasan tanah tidak semua tanah yang di bebaskan tersebut selalu aman, kemungkinan munculnya gugatan dari pihak-pihak lain atau aggota kaum pemilik tanah di kemudian hari merupakan hal yang harus diantisipasi. 2. Peran Masyarakat dalam membantu percepatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Pengadaan tanah untuk pembangunan fisik merupakan hal utama yang harus dilakukan bahkan menjadi faktor utama pembangunan tersebut bisa
19
dijalankan atau tidak, oleh karena itu sangat dibutuhkan pengertian atau peran
masyarakat
terutama
masyarakat
yang
objeknya
terkena
pembangunan, dalam hal ini peran masyarakat yang dimaksud adalah bersedia menerima ganti rugi sesuai dengan harga yang bisa dipertanggung jawabkan, selain hal tersebut perlu dibentuk tim khusus di masing-masing SKPD yang menjadi sektor utama dalam mempercepat pengadaan tanah untuk pembangunan 3. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kurang pahamnya masyarakat tentang beberapa aturan khusus mengenai pegadaan tanah, saling klaim kepemilikan tanah antar masyarakat atas tanah yang berhubungan dengan tanah milik pemerintah, klaim masyarakat tentang tanah fasum dan fasos merupakan beberapa kasus penyebab timbulnya konflik/masalah, untuk membantu penyelaisaian contoh kasus diatas perlu dilakukan mediasi atau koordinasi dengan instansi terkait
20
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
VISI DAN MISI Bagian Pertanahan sebagai salah satu instansi unsur staf Sekretariat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Padang terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan dalam melaksanakan peningkatan pelayanan baik untuk lingkungan intern maupun ekstern. Berdasarkan visi
Pemerintah Daerah Kota Padang
dan tugas
Bagian
Pertanahan Setda Kota Padang maka arah yang harus ditempuh oleh Bagian Pertanahan harus sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Padang.
Kota
Oleh karena itu harus dilihat 1 (satu) diantara 6 (enam) misi dari
Pemerintah Daerah yang dapat dijadikan dasar Visi Bagian Pertanahan. Dari 6 (enam) misi yang dimiliki Pemerintah Daerah yaitu : 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing; 2. Menjadikan Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan wilayah barat Sumatera; 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan; 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan; 5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal; 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. maka misi nomor 5 (lima) yang dapat dijadikan dasar Visi Bagian Pertanahan,
Menciptakan Kota Padang yang Aman, Bersih, Tertib,
yaitu
Bersahabat dan Menghargai kearifan lokal. Sebagai tindak lanjut melaksanakan kebijakan Walikota Padang
yang
terkandung dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019, Bagian Pertanahan menetapkan visi sebagai berikut:
21
”MENJADI KATALISATOR PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI ADMINISTRASI PERTANAHAN YANG PROFESIONAL”. Dengan visi ini akan menempatkan Bagian Pertanahan sebagai Garda terdepan dalam percepatan Pembangunan fisik untuk kepentingan umum dengan dibebaskannya tanah untuk pembangunan fisik tersebut Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut untuk merealisasikannya diperlukan langkah-langkah dalam
perumusan kebijakan dalam pengadaan
tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum. Bagian Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya maka akan sangat strategis apabila untuk merealisasikan visi lebih menitik beratkan pada pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum. Untuk meningkatkan kualitas ini harus didukung oleh sumber daya manusia, keuangan, sarana, parasarana, teknologi, kebijakan, serta masyarakat.
Hal
tersebut memang merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam penetapan misi organisasi. Atas dasar pertimbangan tersebut maka Misi Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang adalah : 1. Memberikan kontribusi nyata dalam pembaharuan daerah melalui administrasi pertanahan yang profesional 2. Melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan
bagi
kepentingan umum 3. Menyelesaikan
masalah
pertanahan
dalam
sistem
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. 4.2.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 1. TUJUAN Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang sebagai unit staf yang mempunyai tugas menyusun program , melaksanakan, membantu merumuskan kebijakan
dan
mengkoordinasikan
pelaksanaan,
pelayanan
dan
penyelenggaraan dibidang pertanahan dalam kurun waktu lima (5) tahun kedepan harus sudah mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan apa yang hendak dicapai lima tahun kedepan harus dirumuskan dengan cermat dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikuasai. Sehingga tujuan lebih realistik dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat tercapai. Tujuan tidak dapat
22
dilepaskan dari faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi
karena untuk
tercapainya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi
dari misi organisasi
dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima (5) tahun. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tujuan yang hendak dicapai oleh Bagian Pertanahan Setda Kota Padang untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan
pelayanan informasi, meningkatnya tertib administrasi
pertanahan serta penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 2. Terwujudnya pengadaan tanah untuk pembangunan 3. Terwujudnya penyelesaian masalah pertanahan 2. SASARAN sasaran
Bagian Pertanahan Sekretariat daerah Kota Padang adalah
sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan, tertib administrasi pertanahan serta penataan, penguasaan,
kepemilikan,
penggunaan
dan
pemanfaatan
tanah,
sasarannya adalah Meningkatnya pelayanan administrasi Penataan arsip Jelas dan adanya kepastian hukum tanah milik pemerintah Kota Padang 2. Terwujudnya pengadaan tanah untuk pembangunan, sasarannya adalah : Pengadaan tanah untuk pembangunan 3. Terwujudnya penyelesaian masalah pertanahan, sasarannya adalah : Berkurangnya konflik-konflik Pertanahan
23
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO
1
TUJUAN
Meningkatkan
SASARAN
1. Tersedianya
INDIKATOR
TARGET KINERJA SASARAN PADA
SASARAN
TAHUN KE-
Jumlah
pelayanan,
dokumen
Dokumen
tertib
perencanaan
Perencanaan
administrasi
dari
dari
pertanahan
SKPD/Instansi
SKPD/Instansi
serta
yang
yang
penataan,
membutuhkan
membutuhkan
penguasaan,
tanah untuk
tanah untuk
kepemilikan,
pembangunan
pembangunan
1
2
3
4
5
5
5
5
5
5
1000
1000
1000
1000
1000
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
56
63
71
79
83
penggunaan dan pemanfaatan tanah
2.
Terlaksana Jumlah surat
nya pengarsipan dan dokumen surat-surat atau
penting yang
dokumen penting akan lainnya dengan
diarsipkan
lebih baik 3.
Terwujudn
Jumlah tanah
ya kepastian
yang
hukum atas
disertifikatkan
tanah milik pemko dengan disertifikatkanny a tanah milik Pemko Padang 4.
Terlaksan
Jumlah plank
anya
yang di
pemancangan
pancang
tanah milik Pemko Padang 2
Terwujudnya
Terlaksananya
Jumlah persil
pengadaan
pengadaan tanah
tanah yang
24
3
tanah untuk
untuk
pembangunan
pembangunan
Terwujudnya
Berkurangnya
Jumlah konflik
penyelesaian
masalah
pertanahan
masalah
pertanahan
yang
pertanahan
1.3
dibebaskan 20
18
16
15
14
diselesaikan
STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1. STRATEGI Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi
stakeholder layanan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang; b. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran SKPD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan; c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal SKPD; dan d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi. Berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka strategi yang akan dilaksanakan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang untuk mencapai sasaran disajikan dalam tabel sebagai berikut ;
25
Tabel.4.2 Penentuan Strategi No. 1
Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Strategi
Tersedianya
Jumlah dokumen
Memberikan informasi
dokumen
perencanaan dari
dan sosialisasi kepada
perencanaan dari
SKPD/Instansi yang
SKPD/Instansi yang
SKPD/Instansi yang
membutuhkan tanah
membutuhkan tanah,
membutuhkan
untuk pembangunan
bahwa salah satu syarat
tanah untuk
atau procedure
pembangunan
pangadaan tanah tersebut harus ada dokumen perencanaan
2
Terlaksananya
Jumlah surat dan
Menata dan melindungi
pengarsipan surat-
dokumen penting yang
arsip pertanahan dengan
surat atau dokumen
diarsipkan
baik dan benar
Terwujudnya
Jumlah tanah yang
Menginventarisir tanah-
kepastian hukum
disertifikatkan
tanah milik pemko
penting lainnya dengan lebih baik 3
atas tanah milik
padang yang belum
pemko dengan
disertifikatkan
disertifikatkannya tanah milik Pemko Padang 4
Terlaksananya
Jumlah plank yang di
Menginventarisir aset
pemancangan tanah
pancang
tanah-tanah milik pemko
milik Pemko Padang
padang yang belum terlindungi
4
Terlaksananya
Jumlah persil tanah yang
Melakukan survey,
pengadaan tanah
dibebaskan
inventarisasi dan
untuk pembangunan
pengukuran serta memberikan informasi, sosialisasi kepada masyarakat yang tanah/objeknya terkena
26
pembangunan guna kepentingan umum dan melakukan pendekatan terhadap masyarakat tersebut agar bersedia melepaskan hak atas tanahnya dengan di ganti rugi 5
Berkurangnya
Jumlah konflik pertanahan
Melakukan koordinasi
masalah pertanahan
yang diselesaikan
dengan instansi terkait serta pendekatan dengan pihak yang bersengketa/berkonflik
2..KEBIJAKAN Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat: a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional. b. Memperjelas
strategi
sehingga
lebih
spesifik/fokus,
konkrit,
dan
operasional; c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang
dipilih
dengan
mempertimbangkan
faktor-faktor
penentu
keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum. Berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka kebijakan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang untuk melaksanakan strategi disajikan dalam tabel sebagai berikut :
27
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : ”MENJADI KATALISATOR PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI ADMINISTRASI PERTANAHAN YANG PROFESIONAL”. MISI I : Memberikan kontribusi nyata dalam pembaharuan daerah melalui administrasi pertanahan yang profesional Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Tersedianya dokumen
Jumlah
Memberikan informasi
Mendatangkan
perencanaan dari
dokumen
dan sosialisasi kepada
tanaga ahli dan
SKPD/Instansi yang
perencanaan
SKPD/Instansi yang
memberikan
membutuhkan tanah
dari
membutuhkan tanah,
pemahaman
untuk pembangunan
SKPD/Instansi
bahwa salah satu syarat
melalui berkas-
yang
atau procedure
berkas terkait
membutuhkan
pangadaan tanah
yang
tanah untuk
tersebut harus ada
kesemuanya
pembangunan
dokumen perencanaan
sesuai dengan UU pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum
Terlaksananya
Jumlah surat
Menata dan melindungi
Membuat
pengarsipan surat-
dan dokumen
arsip pertanahan dengan
tempat
surat atau dokumen
penting yang
baik dan benar
penyimpanan
penting lainnya
akan diarsipkan
arsip
dengan lebih baik Terwujudnya
Jumlah tanah
Menginventarisir tanah-
Melaksanakan
kepastian hukum atas
yang
tanah milik pemko
proses balik
tanah mili pemko
disertifikatkan
padang yang belum
nama atau
disertifikatkan
mensertifikatka
dengan disertifikatkannya
n tanah yang
tanah milik Pemko
telah
Padang
dibebaskan ke BPN melalui Notaris
28
Terlaksananya
Jumlah plank
Menginventarisir aset
Memasang
pemancangan tanah
yang di pancang
tanah-tanah milik pemko
plank tanda
padang yang belum
tanah milik
terlindungi
Pemko di lokasi
milik Pemko Padang
tanah yang telah dibebaskan
MISI II : Melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan
bagi kepentingan
umum. Tujuan Terlaksananya
Sasaran Jumlah persil
Strategi
Kebijakan
Melakukan survey,
Melaksanakan
pengadaan tanah untuk tanah yang
inventarisasi dan
pengadaan
pembangunan
pengukuran serta
tanah sesuai
memberikan informasi,
dengan aturan
sosialisasi kepada
yang berlaku
dibebaskan
masyarakat yang tanah/objeknya terkena pembangunan guna kepentingan umum dan melakukan pendekatan terhadap masyarakat tersebut agar bersedia melepaskan hak atas tanahnya dengan di ganti rugi 1. MISI III : Menyelesaikan masalah pertanahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Berkurangnya masalah
Jumlah konflik
Melakukan koordinasi
Memperkecil
pertanahan
pertanahan
dengan instansi terkait
jumlah konflik
yang
serta pendekatan dengan pengadaan
diselesaikan
pihak yang
tanah yang
bersengketa/berkonflik
berkaitan dengan pemko Padang
29
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bagian Pertanahan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan (2014-2019), adalah sebagai berikut : 1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, dengan kegiatan: a. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bagian Pertanahan; 2. Program Penataan ,penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan kegiatan : a. Sertifikasi Hak tanah Pemerintah Kota. b. Pemancangan plank merek tanah milik pemerintah Kota Padang. 3. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan a. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 4. Program penyediaan tanah untuk pembangunan a. Pengadaan tanah untuk sarana umum Sebagai penjabaran atas visi dan misi Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang, maka selanjutnya ditetapkan program kerja yang merupakan implementasi dari kebijakan. Untuk itu program kerja yang berkaitan dengan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang adalah: ” Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Guna Kepentingan Umum ”. Dengan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebagaimana tercantum pada lampiran Rencana Strategis Bagian Pertanahan 2014-2019 ini. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang
seluruhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Padang
30
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Program Kerja Bagian Pertanahan yang merupakan implementasi dari kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan wajib adalah Penataan Peraturan Perundang-undangan. Indikator Kinerja Bagian Pertanahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2014-1019 adalah : Kondisi
Kondisi
Kinerja No
Indikator Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
Kinerja
pada
pada
awal
Akhir
Periode
Periode RPJMD
Tahun 0 1
2
1.
Jumlah dokumen
3
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
1
2
3
4
5
4
5
6
7
8
9
5
5
5
5
5
25
1000
1000
1000
1000
1000
5000
50
50
50
50
50
250
60
60
60
60
60
300
56
63
71
79
83
352
perencanaan dari SKPD/Instansi yang membutuhkan tanah untuk pembangunan 2.
Jumlah surat dan dokumen penting yang akan diarsipkan
3.
Jumlah tanah yang disertifikatkan
4.
Jumlah plank yang di pancang
5.
Jumlah persil
-
tanah yang
31
dibebaskan 6.
Jumlah konflik
20
18
16
15
14
83
pertanahan yang diselesaikan
32
BAB VII PENUTUP Pembuatan Rencana Strategis Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019. Untuk mewujudkan pembangunan kota Padang yang berkelanjutan khususnya dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum dan dalam melaksanakan penerapannya harus mengacu pada aturan pengadaan tanah yang berlaku sehingga tidak berdampak hukum terhadap tim yang memproses pengadaan tanah tersebut Renstra Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang 2014-2019 yang telah dirumuskan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Bagian Pertanahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kota Padang yang lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 20142019 yang disusun dalam kerangka Sistem Perencanaan pembangunan Nasional untuk rencana Pembangunan jangka menengah juga merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Bagian Pertanahan selama periode 2014-2019. Bagian yang terpenting
dari
rangkaian perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan Renstra Bagian Pertanahan ini adalah dalam rangka wewujudkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Ukuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian upaya untuk mewujudkan pemerintah yang mampu memberikan jawaban ataupun harapan sangatlah tidak mudah, sehingga peningkatan pengetahuan terhadap aturan pengadaan tanah perlu ditingkatkan di instansi/ SKPD masing-masing.
KEPALA BAGIAN PERTANAHAN,
AMASRUL, SH Nip. 19650505 198903 1 012
33
Tabel 8.9. Program Prioritas Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pertanahan dan PendanaanTahun 2014 - 2019 Kode
(1) 1 9
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
(2)
(3)
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.
1 09 03 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah. 1 09 04
(4)
(5)
URUSAN PERTANAHAN
Terlaksananya pembangunan Program 1 09 01 untuk Penyediaan kepentingan Tanah dan umum, Kantor Pembesan pemerintahan Tanah untuk serta sarana Pembangunan. umum lainnya (persil) 1 09 02
Kondisi Kinerja Tahun 2014 Awal RPJMD (Tahun target Rp juta 0)
Berkurangnya konflik-konflik pertanahan yang berkaitan dengan pemkoPadang. Ditetapkannya NSPM pendaftaran tanah (paket)
Program Tersedianya Pengembangan sebuah sistem Sistem informasi Informasi tanah (paket). Pertanahan.
1 09 05 Program Penataan Penguasaan,
Terjaganya aset tanah milik Pemko
30
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
(6)
target
Rp juta
target
Rp juta
target
Rp juta
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
34.951,90
65.030,79
34.000,00
63
20
0
0
0
Bagian Pertanahan
83
0
0
0
0
0
400,00 60
435,00
Bagian Pertanahan
0
0
400,00 60
Bagian Peranahan
352
14
0
(17)
69.960,00
435,00
0
0
342,00 60
15
0
0
83
(16) 70.975,00
67.600,00
435,00
0
0
398,30 60
16
0
0
79
(15)
68.615,00
51.600.00
436,00
0
0 0
71
18
52.585,00
44.335,00
421,60
0 0
45.586,00
Kondisi Kinerja SKPD pada Tahun 2019 Penanggung Jawab target Rp juta
Tahun 2018
Rp juta
66.056,24
56
Tahun 2017
target
470,00 5
Tahun 2016
430,00 60
430,00 300
Bagian Pertanahan
Bagian Pertanahan
I
Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah.
Padang. (persil)
Peningkatan dalam hal pengelolaan, pelayanan, pengetahuan dan tertib administrasi dalam kegiatan pengadaan tanah sesuai aturan perundangundangan yang berlaku (persentase)
157,15
Tertatanya arsip dengan Program diadakannya penyelamatan ruang/tempat 1 24 16 dan pelestarian penyimpanan dokumen/arsip arsip Bagian daerah pertanahan (unit)
0
Program peningkatan 04 kemampuan administrasi pertanahan
188,30
60
0
0
150,00
70
0
0
150,00
80
265,00
2
150,00
90
0
0
150,00
0
0
Bagian Pertanahan
100
0
0
Bagian Pertanahan
KEPALA BAGIAN PERTANAHAN,
AMASRUL, SH Nip. 19650505 198903 1 012
II
III
4
