BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG
Program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
diharapkan
dapat
memberikan
pengaruh
terhadap
kesehatan,
meningkatkan produktifitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari semangat kegiatan nasional seiring saat sekarang bangsa Indonesia sedang berpacu dengan waktu untuk mencapai target yang disepakati bersama yaitu meratifikasi Milenium Development Goals (MDGs) yang dihasilkan pada Johanesburg Summit pada tahun 2002, dengan salah satu kesepakatannya adalah mengurangi separuh penduduk pada tahun 2015 yang tidak mendapatkan akses air minum yang sehat serta penanganan sanitasi dasar. Salah satu misi Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diemban dalam tahun 2010 – 2015 dinyatakan “ Mendorong terciptanya Mamuju sebagai ibukota provinsi yang berwawasan lingkungan, Bertolak dari Misi tersebut, maka dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Mamuju harus betul-betul memberikan perhatian lebih besar kepada program peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sekaligus mengantisipasi tumbuh dan berkembangnya permasalahan sosial dan peningkatan
kwalitas
permukiman
dan
peningkatan
derajat
kesehatan
masyarakat. Sektor sanitasi merupakan salah satu pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kemiskinan. Kondisi sanitasi yang tidak memadai akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan terutama di daerah permukiman padat, kumuh dan miskin. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015. Rendahnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap peranan penyehatan lingkungan dalam mendukung kualitas lingkungan menyebabkan masih rendahnya cakupan layanan penyehatan lingkungan. Hal ini disebabkan
1
ketidaktahuan masyarakat terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat, yang tercermin dari perilaku masyarakat yang hingga sekarang masih banyak yang buang air besar di sungai dan kebun. Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten Mamuju mempunyai kewajiban untuk mengambil suatu tindakan yang lebih kongkrit dengan ikut melaksanakan kebijakan nasional tentang program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang diantaranya melalui penyusunan Buku Putih Sanitasi sebagai tahap awal dalam pelaksanaan program pembangunan sanitasi, sehingga pada akhirnya dapat digunakan secara efektif, tepat tujuan, tepat sasaran dan layak dimanfaatkan. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan “sekunder”, sehingga sering terpinggirkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standart kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase, dilengkapi dengan penyediaan air bersih, masih berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing aspek tersebut ditangani secara terpisah, meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi, sehingga masih terdapat tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang sanitasi oleh institusi yang berbeda-beda, yang kadang-kadang membingungkan masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat pelaksanaan pembangunan sanitasi yang berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu “grand design” yang sifatnya integratif dan memiliki sasaran secara menyeluruh serta jangka waktu yang lebih panjang. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek jenis kegiatannya maupun dari aspek kewilayahan. Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan. sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus
2
dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan bidang sanitasi yang muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga berhubungan dengan aspek ekonomi dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan bidang sanitasi.
1.2. PENGERTIAN DASAR SANITASI. Sanitasi dapat dipahami sebagai usaha pembuangan tinja, endapan air limbah (sullage) dan limbah padat dengan cara yang memperhatikan kesehatan untuk membuat lingkungan hidup di rumah dan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Pengertian dasar Penanganan Sanitasi di Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut: 1. Blackwater adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir. 2. Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem : a. Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengelolaan Of Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukansecara terpusat. 3. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 4. Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan. 5. Penyediaan air bersih adalah upaya pemerintah Kabupaten Mamuju untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun air tanah.
3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamuju dimaksudkan agar Pemerintah Daerah mempunyai kerangka berpikir dan kerangka tindak secara strategis dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sanitasi secara komprehensif dan berkelanjutan. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamuju merupakan dasar dan acuan dimulainya pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi karena Buku Putih Sanitasi merupakan hasil kerja berbagai komponen dinas atau kelembagaan lain yang terkait dengan sanitasi. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamuju inilah yang menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Mamuju, yang nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam manajemen kegiatan sanitasi. Kelompok kerja (POKJA) telah melakukan analisis situasi dengan mengakses data-data. Dari kegiatan inilah pemetaan sanitasi Kabupaten Mamuju akan disusun. Pemetaan sanitasi merupakan gambaran awal dan rencana dilakukannya zona-zona sanitasi di tingkat kabupaten. Dengan adanya zona sanitasi akan muncul kebijakan serta prioritas dalam penanganan kegiatan pengembangan strategi sanitasi skala kota yang didalamnya mencakup strategi sanitasi, rencana tindak dan anggaran perbaikan maupun peningkatan sanitasi di Kabupaten Mamuju. Pada masa mendatang penerapan strategi serta pelaksanaannya dilakukan dengan rencana tindak atau aksi di lapangan. Kemitraan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, LSM
level kabupaten maupun nasional
sangat diperlukan dalam fase ini. Sanitasi di Indonesia memerlukan perhatian khusus, sehingga peningkatan kepedulian dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mengubah kebiasaan salah masyarakat dalam bidang sanitasi tidak terlepas dari program ini. Kegiatan-kegiatan studi pasar untuk mengetahui permintaan juga dilakukan. Monitoring dan evaluasi tidak bisa ditinggalkan dalam implementasi program sehingga strategi monitoring dan evaluasi yang tepat perlu diolah dengan matang.
4
Manfaat pengalaman nasional dalam kerangka pemberdayaan nasional adalah: memperdalam pengkajian sektor sanitasi, mengembangkan kapasitas pembuat kebijakan dan stakeholders, memperkuat kebijakan dan kerangka peraturan, mengembangkan kerangka kelembagaan pada tingkat nasional, mengembangkan dan menyebarluaskan strategi atau rencana tindak serta pedoman bagi pemerintah daerah. Tujuan dari penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi ini adalah : 1. Melakukan analisis dari kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Mamuju serta melakukan identifikasi strategi dan langkah pelaksanaan kebijakan dalam sektor sanitasi. 2. Menghasilkan kebijakan daerah terkait sanitasi yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan seluruh lintas pelaku (stakeholder) Kabupaten Mamuju. 3. Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pengorganisasian pelaksanaan pembangunan sanitasi secara efektif, efisien, sistematis, terpadu dan berkelanjutan. 1.4. METODE PENYUSUNAN BUKU PUTIH Dalam Pelaksanaan kegiatan penyusunan buku putih Kabupaten Mamuju Metode yang dipakai Kabupaten Mamuju bertumpu pada prinsip partisipasif masyarakat melalui lokakarya, observasi lapangan serta diskusi yang difasilitasi oleh Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Mamuju. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamuju disusun berdasarkan karakteristik daerah, kapasitas kebijakan, serta melibatkan sebanyak mungkin pelaku dari berbagai unsur dan kepentingan dengan tetap berdasarkan kemampuan riil daerah, kesepakatan masyarakat, kepentingan daerah serta aturan perundangundangan yang berlaku. Keterlibatan masyarakat secara aktif pada tahap penyusunan merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah sanitasi serta sebagai upaya melakukan perubahan perilaku masyarakat secara bertahap. Rasa kepedulian masyarakat tidak saja akan melahirkan kesadaran dalam memelihara prasarana dan sarana, tetapi juga dalam menjaga keberlanjutannya baik kuantitas
5
maupun kualitasnya serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang dilakukan pada awal pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dalam tahap penyusunan Buku Putih Sanitasi adalah koordinasi, lokakarya, dialog, pertemuan dengan masyarakat, pemangku kepentingan dan lembaga yang terlibat. Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja, jadwal, data, dukungan politis maupun pendanaan dalam penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamuju. Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.Sumber Data a. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/badan/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. b. Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survey keuangan, survey priority setting area beresiko serta survey peran serta masyarakat dan gender. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/badan/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta, narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/badan/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta
6
2.Pengumpulan Data Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini. 1.5. POSISI BUKU PUTIH SANITASI Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang essensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Mamuju. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamuju Tahun 2012 ini, diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat kabupaten. Rencana pembangunan sanitasi kabupaten dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status program sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2012 dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi. 1.6. SUMBER DATA Sumber data dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamuju meliputi : a. Data primer; yaitu data yang bersumber dari survey atau observasi lapangan yang dilakukan Pokja. Data primer dapat berupa rekaman hasil wawancara maupun potret/dokumentasi kondisi eksisting di lapangan. b. Data sekunder; yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki tiap dinas/ SKPD yang terlibat dalam POKJA SANITASI, buku-buku umum ekspose Kabupaten Mamuju secara umum seperti : o Penjabaran Tugas dan Fungsi SKPD, Pemerintah Kabupaten Mamuju, Tahun 2011 o Rencana Strategis AMPL, Kabupaten Mamuju, Tahun 2005-2011 o Kumpulan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju, Tahun 2011 oLaporan akhir Penyusunan Data Air Minum dan Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Mamuju, BAPPEDA tahun 2008. o Kabupaten Mamuju Dalam Angka 2010/2011, BAPPEDA Kabupaten Mamuju. o Laporan Keterangan Pertanggungan Jawaban Bupati Mamuju TA 2011
7
o Laporan Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (EHRA), POKJA SANITASI Tahun 2011 o Peraturan Bupati Mamuju tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju TA. 2011 Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti : Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), Survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta dalampengelolaan sanitasi, survey keuangan, survey priority setting area beresiko serta survey peran serta masyarakat dan gender. 1.7. PERATURAN Di dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamuju mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional/ pusat maupun daerah. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Mamuju didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi : Undang-Undang: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Persampahan 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
8
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang PengendalianPencemaran Air 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan Presiden Republik Indonesia 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009
9