BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan Meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih Luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara periodik kinerja penyelenggaraan pemerintahan tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang percepatan pencapaian Good Governance, Pemerintahan Umum, Pengembangan Kapasitas Daerah dan Pembinaan Wilayah dan Hubungan Antar Lembaga. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, dan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Rencana strategis yang disusun oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal
maupun
eksternal
memperhitungan
yang
kekuatan
merupakan
langkah
yang
(strenghts),
kelemahan
penting
dengan
(weakness),
peluang
(opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Rencana Strategis Bagian Administrasi Pemerintahan Umum merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, program lintas SKPD, dan program lintas wilayah. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah : 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
56
Tahun
2001
tentang
Pelaporan
Penyelenggaran Pemerintah Daerah. 7.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
8.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
10.
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang organisasi sekretariat daerah kota, sekretariat dprd dan staf ahli kota mojokerto ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2010-2015; 12.
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 4 Tahun2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto adalah : 1.
Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya
untuk
menentukan
prioritas-prioritas
di
bidang
Percepatan
tercapainya Good Governance, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2011 - 2015 dapat tercapai. 2.
Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3.
Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
4.
Menjadi kerangka dasar bagi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dalam upaya mempercepat tercapainya Good Governance.
Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Sekretariat Daerah adalah : 1.
Melaksanaan pengumpulan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan wilayah dan hubungan antar lembaga ;
2.
Melaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kapasitas daerah ;
3.
Melaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan umum dan pertanahan ;
4.
Mengumpulan bahan pembinaan, koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan perencanaan program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan umum dan kelurahan ;
5.
Mengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kerjasama antar Daerah serta pihak lain.
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2011 – 2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I.
BAB II.
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD 2.1
Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2
Sumber Daya SKPD
2.3
Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Pelayanan SKPD 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3
Telaahan terhadap Renstra Bappeda Kota “contoh x” Tahun 2005-2010
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5
Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. VISI,
MISI,
TUJUAN
DAN
SASARAN,
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN
BAB V.
4.1
Visi dan Misi
4.2
Tujuan dan Sasaran
4.3
Strategi dan Kebijakan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD
2. 1 Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Tugas dan Fungsi Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Mojokerto
yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Walikota Mojokerto
Nomor 4
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi organisasi Bagian
Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok menyusun, menghimpun, menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pemerintahan umum, pengembangan kapasitas daerah dan pembinaan wilayah dan hubungan antar lembaga, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan wilayah dan hubungan antar lembaga ; 2. Pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kapasitas daerah ; 3. Pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan umum dan pertanahan ; 4. Pengumpulan bahan pembinaan, koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan
pemerintahan,
penyusunan
perencanaan
program
dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan umum dan kelurahan ; 5. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kerjasama antar Daerah serta pihak lain. Adapun untuk Tupoksi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sesuai dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Dan Staf Ahli Kota Mojokerto dapat kami jabarkan sebagai berikut :
(1)
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyusun, menghimpun, menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan
bahan
kebijakan
dan
penyelenggaraan
pemerintahan yang meliputi pemerintahan umum, pengembangan kapasitas daerah dan pembinaan wilayah dan hubungan antar lembaga, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
a.
Pelaksanaan pengumpulan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan wilayah dan hubungan antar lembaga;
b.
Pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kapasitas daerah;
c.
Pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan umum dan pertanahan;
d.
Pengumpulan bahan pembinaan, koordinasi dengan instansi terkait
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan,
penyusunan
perencanaan program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan umum dan kelurahan;
e.
Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kerjasama antar daerah serta pihak lain.
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri atas : a.
Sub Bagian Pemerintahan Umum ;
b.
Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Daerah ;
c.
Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Hubungan antar Lembaga.
Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas :
a.
Menghimpun
dan
mempelajari
peraturan
perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan umum meliputi bidang perlindungan masyarakat, keamanan dan ketertiban, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana, agraria dan tugas pembantuan;
b.
Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan umum;
c.
Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum;
d.
Menginventarisasi permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan umum;
e.
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
f.
Menyiapkan bahan penyelesaian sengketa tanah, masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan serta pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
g.
Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi, monitoring dan pelaporan penataan daerah dan kegiatan tugas pembantuan;
h.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Daerah mempunyai tugas :
a.
Menghimpun, menganalisa dan mensistimatisasikan data dan bahan laporan pengembangan kapasitas daerah;
b.
Menyiapkan bahan dan pertimbangan penyelenggaraan kerjasama antar daerah serta pihak ketiga;
c.
Menyiapkan bahan dan data proses penyelenggaraan otonomi daerah dan evaluasi pelaksanaannya serta pembinaan penyerahan urusan dan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah;
d.
Menyiapkan bahan rencana pengembangan daerah, batas kota dan kecamatan serta kelurahan berdasarkan kebutuhan;
e.
Menyiapkan
bahan
pertimbangan
mengenai
pembentukan,
penghapusan, penggabungan dan pemekaran daerah, kecamatan dan kelurahan serta penyelesaian perselisihan antar daerah dan evaluasi hasil penyelesaiannya;
f.
Menyiapkan
dan
pengolahan
data
bahan
penyusunan
laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
g.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Hubungan antar Lembaga mempunyai tugas :
a.
Menyiapkan
bahan
penyusunan
pedoman
dan
petunjuk
teknis
pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
b.
Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk peningkatan dan evaluasi kinerja perangkat kecamatan dan kelurahan serta menginventarisasi semua permasalahan dan upaya penyelesaian masalahnya;
c.
Menyiapkan bahan fasilitasi pemilihan Walikota/Wakil Walikota pemilu legislatif dan pemilu Presiden;
d.
Menyiapkan
pelaksanaan
pedoman
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota;
e.
Menyiapkan
bahan
dan
fasilitasi pelaksanaan
hubungan antar lembaga di kota;
koordinasi serta
f.
Menyiapkan bahan penetapan kebijakan perencanaan, pengawasan dan
pengendalian
kependudukan
serta
pengembangan
kualitas
penduduk dan penataan penyebaran penduduk;
g.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang tugasnya;
Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto
Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dprd Dan Staf Ahli Kota Mojokerto,
struktur
organisasi
Bagian
Administrasi
Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : 1. Kepala Bagian. 2. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum. 3. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Daerah. 4. Kepala Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Hubungan Antar Lembaga. 5. Kelompok Jabatan Fungsional
Umum
BAGAN ORGANISASI BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO (Perda Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008/Perwalikota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008)
KEPALA BAGIAN
KASUBAG
KASUBAG
KASUBAG
PEMERINTAHAN UMUM
PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH
PEMBINAAN WILAYAH DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
1 (dua) orang pengelola data Pemerintahan Umum.
1 (satu) orang pengadministra sian umum
1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran
1 (satu) orang Operator Simda
1 (satu) orang pengelola data LPPD
1 (satu) orang pengelola data kerjasama daerah
1 (satu) orang data pengelola pelaporan
1 (satu) orang pengelola data Pembinaan Wilayah dan Hubungan Antar Lembaga
2.2 Sumber Daya SKPD Personil dan Sarana Prasarana a. Jumlah personil Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto adalah 13 pegawai, yang terdiri dari 9 personil laki-laki dan 4 personil perempuan.
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai/ Personil Berdasarkan Jenjang Pendidikan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto No.
Pendidikan
Jumlah
1.
S2
-
2.
S1
8
3.
SMA
4 JUMLAH
12
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Golongan/Ruang Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto No.
Golongan / Ruang
Jumlah
1.
IV/b
1
2.
III/d
2
3.
III/c
1
4.
III/b
1
5.
III/a
4
6.
II/b
3
JUMLAH
12
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai/Personil yang Telah Mengikuti Pelatihan Pimpinan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto No.
Nama Pelatihan Penjejangan
Jumlah
1.
ADUM /Pim IV
3
2.
SPAMA / Pim III
1
JUMLAH
4
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai/Personil yang Menduduki Eselon dan Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto No.
Jabatan
Jumlah
1.
Eselon III
1
2.
Eselon IV
3
3.
Fungsional
-
4.
Staf
8 JUMLAH
12
b. Sarana Prasarana Aparatur, berupa : Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk mendukung tugas Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 2.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto No.
Nama Barang
Jumlah (Unit)
1.
Kendaraan roda 4
1
2.
Kendaraan roda 2
2
3.
Almari Besi
4.
Almari Kayu
5.
Rak Kayu
6.
Rak Besi
7.
Kursi Besi
8.
Kursi Kayu
9.
Filling Kabinet
10.
MesinTik
11.
Komputer PC
12.
Komputer Laptop
13.
Printer
14.
Ploter
15.
Kamera
16.
OHP
17.
LCD
18.
AC
19.
Kipas Angin
20.
Meja Tamu
21.
Kursi Tamu
22.
Ruang Rapat
23.
Televisi
24.
Telpon
25.
Fax
26.
Kamar Mandi/Toilet
27.
Mushola
28.
Dapur JUMLAH
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD *)................. Provinsi/Kabupaten/Kota ……………… NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
(1)
Target SPM Target IKK
(2)
(3)
Target Indikator Lainnya
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(4)
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
............, 20.... Kepala SKPD .. ....................
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD* ... .. Provinsi/Kabupaten/Kota**).. ……………… Uraian ***) (1)
*) **) ***)
Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
diisikan dengan nama SKPD diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kewenangan SKPD
............, 20.... Kepala SKPD .. ....................
Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut. Setelah
penyajian
Tabel.2.1,
interpretasi
sekurang-kurangnya
mengemukakan
ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Setelah penyajian Tabel 2.2, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum yang terdiri dari 3 sub Bagian yang masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan pembangunan, perlu adanya peningkatan ketrampilan dan pengetahuan dalam rangka memenuhi pelayanan public. 2. Masih Banyaknya tanah milik Pemerintah Kota yang belum bersertifikat serta kurangnya perhatian lahan kosong tersebut rentan akan adanya perselisihan pertanahan. 3. Kurangnya
informasi
kepada
masyarakat
tentang
pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan akan berdampak pada semakin apatisnya masyarakat dalam menanggapi program program pembangunan di wilayahnya. 4. Masih banyaknya konflik-konflik pertanahan milik Pemerintah Kota Mojokerto akan berdampak pada mutu pelayanan kepada masyarakat. 5. Dengan telah ditetapkannya visi dan misi Kepala Daerah terpilih, diperlukan arah program dan kebijakan guna mewujudkan visi misi tersebut. 6. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah diatasnya dan swasta dalam Penyediaan Pelayanan Publik yang berstandandart SPM. 7. Masih labilnya system perundang-undangan kita, dan seringnya terdapat perubahan peraturan yang sedang berjalan. 8. Kurangnya
informasi
pemerintahan umum.
tentang
undang-undang
pertanahan
dan
9. Masih belum terselesaikannya program RPJMD tahun yang lalu yaitu Pemekaran Kecamatan. 10. kurangnya sarana dan prasana
dalam pembuatan pelaporan daerah
(LPPD) yang nantinya akan berbasis pada IT. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi adalah pandangan jauh ke depan ke mana suatu daerah akan dibawa. Dengan visi yang jelas akan dapat dilihat gambaran masa depan yang diinginkan, sehingga Kota Mojokerto dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Agar tidak menjadi impian kosong, maka visi haruslah dapat diukur untuk dapat diketahui tingkat keberhasilan yang ingin dicapai. Visi Pemerintah Daerah Kota Mojokerto akan diraih Kepala Daerah Terpilih Mas’ud Yunus– Suyitno adalah : “mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral”. Perumusan dan penjelasan terhadap visi di maksud, menghasilkan pokokpokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini. “Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral”
Pokok-pokok Visi
Sebagai service city
Penjabaran Visi
Kota yang memiliki produk jasa layanan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi Jasa layanannya menghasilkan nilai tambah ekonomi yang mampu menarik kehadiran investor dan pelaku pasar lainnya
Tersedianya dukungan sarana dan prasarana berupa sumberdaya manusia dan infrastruktur yang baik dan memadai
Service city yang maju
Layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara modern, antara lain ditandai oleh: Penguasaan dan pemanfaatan teknologi canggih dalam penyelenggaraan layanannya Dikelola dengan manajemen modern yang handal dan efisien Memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup Memiliki daya saing tinggi Mampu menghasilkan output dan outcome yang berkualitas prima
Service city yang sehat
Mewujudkan pembangunan Kota Mojokerto yang iklim usaha yang kondusif dan mandiri lingkungan yang bersih dan bebas polusi kebutuhan air bersihnya terpenuhi dan sanitasinya bagus pemanfaatan lahannya mempertimbangkan aspek konservasi tata ruangnya mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pola hidup sehat
Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi sebagai upaya kebijakan yang lebih konkrit untuk mewujudkan impian Kota Mojokerto , maka misinya adalah : 1.
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan sumber daya manusia adalah upaya wewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkualitas dengan dasar penuntasan wajib belajar 12 tahun. Upaya
tersebut didampingi dengan peningkatan mutu dan fasilitas penunjang untuk bisa mewujudkan Kota Mojokerto sebagai kota wiyata mandala. Untuk
melayani
masyarakat
menyelenggarakan
pendidikan
yang
putus
sekolah
kota
mojokerto
non
formal
dengan
sasaran
utama
pembebasan masyarakat dari buta aksara. Sumberdaya manusia yang berkualitas
berarti
memanfaatkan
juga
keilmuaan
memiliki untuk
nilai-nilai
relegius
kesalehan-kesalehan
yang
dapat
sosial.
Untuk
mewujudkan itu semua perlu ditopang dengan kesehatan diri dan lingkungan
dengan
meningkatkan
kualitas
hidup
masyarakat
Kota
Mojokerto. Ekonomim. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih, bebas polusi, kebutuhan air bersihnya terpenuhi, sanitasinya bagus, pemanfaatan lahannya mempertimbangkan aspek konservasi, dan tata ruangnya mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pola hidup yang sehat. Hal ini memerlukan tempat tinggal yang layak, jaminan asuransi kesehatan agar masyarakat bisa terus berkonsentrasi menggali potensi diri yang nantinya bisa tumbuh prestasiprestasi pemuda yang mendukung percepatan pembangunan. 2.
Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, produktif, dan SDM aparaturnya bebas KKN sebagai dasar untuk memfasilitasi privat sektor dan UMKM agar bisa terus menyediakan produk jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi. Utamanya sektor UMKM dapat berkembang dengan baik dengan minimnya pungutan-pungutan pajak. Swasta yang Draft Ranwal RPJMD KOTA MOJOKERTO 2015-2020 161 bermoral adalah dunia usaha yang tidak korup, menjauhi budaya suap, bersaing secara sehat, dan memiliki kepedulian terhadap sesama; Lingkungan yang bermoral adalah lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan, serta pengawasan dan pengendalian perilaku menyimpang. Dengan pemerintahan yang efesien dan efektif melayani dan
memfasilitasi UMKM untuk mengembangkan kapasitasnya dan kemudian akan tercipta iklim usaha yang baik dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan hidup karena rendahnya angka pengangguran;. 3.
Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai. Kebijakan pemerintah daerahnya kondusif akan dapat menarik kerjasama antar
investor
dengan
menyediakan
infrastruktur
yang
baik
dan
mememadai. Peningkatan infrastruktur tersebut meliputi saranaprasarana: jalan dan jembatan; perumahan; lingkungan, perekonomian; kesehatan; pendidikan;
sosial
dan
budaya;
air
bersih;
ketahanan
pangan;
berfungsinya ruang terbuka hijau dan peribadatan. Hal ini untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera yakni lingkungan yang tata ruangnya mampu mendukung kegiatan ekonomi Peningkatan infrastruktur untuk memfasilitasi jalannya roda ekonomi dan membuat kenyamanan berinvestasi di Kota Mojokerto. Seperti pembangunan jalan lingkar luar untuk memudahkan penduduk beraktivitas ekonomi, terutama yang menghubungkan jalur ekonomi Gerbangkartasusila. 4.
Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram. Lingkungan aman nyaman dan tentram dapat meningkatkan kinerja pemerintahan untuk melayani kebutuhan masyarakat baik berupa barang atau jasa. Peningkatan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram dapat dilakukan dengan upaya meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, meningkatnya profesionalisme wawasan
aparat
kebangsaan
penegak bagi
hukum.
masyarakat,
Meningkatnya
kesadaran
peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam menciptakan kemanan dan ketertiban lingkungan dan penurunan angka kriminalitas. Hal ini bertujuan Draft Ranwal RPJMD KOTA MOJOKERTO 2015-2020 162 untuk terciptanya kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum. Selain itu menciptakan lingkungan ang aman, nyaman dan tentram
bermakna
melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui
pengurangan resiko bencana di segala aspek. Untuk itu diperlukan mewujudkan kesiapsiagaan seluruh komponen (pemerintah, lembaga, dan masyarakat)
dalam
menghadapi
ancaman
kemungkinan
terjadinya
bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dan juga diperlukan langkah mitigasi pengendalian lingkungan dengan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup
3.3.
Telaahan Renstra Tahun sebelumnya Pada prinsipnya Renstra 2015-1019 tidak jauh berbeda dengan Renstra 2009-2014, hanya terdapat penyempurnaan yang disesuaikan dengan visimisi kepala daerah yang baru. Yaitu penekanan tetap pada kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan spiritual, namun ditambahkan menjadi kota yang memiliki produk jasa layanan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
BAB IV
VISI, MISI , TUJUAN , SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Berdasarkan
Togas
pokok
dan
Fungsi
Bagian
Administrasi
Pemerintahan Umum Sekretariat Kota Mojokerto mempunyai Visi da Misi untuk memperjelas harapan pelaksanaan Kegiatan kedepan, Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis yang merupakan suatu langakah penting dalam perjalanansuatu satuan kerja , yang sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan exsternal , oleh karena itu Visi dapat diubah dan disempurnakan sesuai dengan tingkat urgensi Organisasi . Pada hakekatnya membentuk Visi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan yang merupakan komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa , Visi adalah model masa depan yang harus menjadi andil bersama dan diyakini oleh semua pegawai Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Kota Mojokerto Yang mampu menjadi akselator kegiatan – kegiatan Organisasi yang termask didalamnya pengelolaan Sumber daya , pengembangan indikator kinerja , cara penyusunan kinerjadan evaluasi kinerja yang akan diintegrasikan menjadi sinergi. adapun rumusan Visi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Kota Mojokerto sebagai berikut :
A. VISI : Terwujudnya tata Administrasi Pemerintahan Umum yang handal dan berkualitas Visi tersebut dapat mengandung arti sebagai berikut : 1. Handal : Dapat
diartikan sebagai ungkapan fikiran , daya guna
perilaku untuk melaksanakan pekerjaan sehari hari harus tanggap dan tangguh,yang pada akhirnya segala permasalahan yang dihadapi agar memperoleh pelayanan Administrasi yang hemat , efektif dan efisien. 2. Berkualitas : Dapat diartikan suatu pernyataan hasil yang lebih baik dan benar dengan kemampuan aparatur dan sumber daya yang mendukung Organisasi. B. MISI : Misi adalah suatu pernyataan yang harus dilaksanakan dari suatu Organisasi agar dapat terlaksana dengan lebih baik , sebagai tonggak dari suatu perencanaan strategis yang harus diikuti dengan tujuan. Proses perumusan Misi yang bertolak dari Tugas Pokok dan Fungsi dari
Bagian
Administrasi
Pemerintahan
Umum
Sekretariat
Kota
Mojokerto, dengan analisa lingkungan yang sangat berguna untuk tidak bertentangan secara Internal maupun Exsternal dengan Kebijakan dan keselarasan kegiatan, oleh karena itu perumusan Misi haruslah jelas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari batas – batas kewenangan. Adapun Misi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagai berikut : a. Meningkatkan Administrasi Pemerintahan Umum. b. Meningkatkan pengembangan kapasitas Daerah.
c. Meningkatkan pembinaan wilayah hubungan antar Lembaga. Dengan harapan Misi tersebut diatas dapat memberikan peluang untuk perubahan / penyesuaian daya tuntutan perkembangan lingkungan yang mampu : 1. Melingkupi semua permasalahan yang terdapat dalam Visi. 2. Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai. 3. Memberikan petunjuk kelompok sasaran yang akan dilayani oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum. 4. Akan dapat memperhitungkan berbagai input di lingkungan Internal maupun Exsternal. Rumusan Misi tersebut adalah merupakan aspirasi seluruh aparatur Bagian Administrasi Pemerintahan Umum yang ditujukan untuk dicapai di masa akan datang dengan produk dan pelayanan Administrasi yang profesional.
C. TUJUAN DAN SASARAN. Tujuan adalah pernyataan akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu dengan mengacu kepada pernyataan Misi yang didasarkan pada isu – isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta untuk mengarahkan pada sasaran , kebijakan , program , kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan Misi . Adapun tujuan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagai berikut : Tujuan
: 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Umum yang berkualitas.
2. Peningkatan Pengembangan kapasitas Daerah. 3. Pembinaan
Pembelajaran
Pemerintahan
dan
hubungan antar Lembaga. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan strategis yang secara menyeluruh dan terpadu mengenai upaya – upaya yang meliputi penetapan kebijakan , program Operasional dan kegiatan atau aktifitas sumber daya yang dihadapi . Sasaran adalah hasil arah dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik , terukur dalam waktu yang lebih pendek dengan tujuan, yang dapat menggambarkan yang ingin dicapai. Untuk memperoleh hasil sasaran yang efektif harus dilengkapi indikator pelaporan sasaran yang dap[at menggambarkan tingkat keberhasilan untuk di wujudkan pada periode tertentu. Adapun penetapan sasaran beserta indikator pelaporan sasaran sebagai berikut : Sasaran : 1.
Terlaksanya penyelenggaraan pembinaan bimbingan teknis aparatur
2.
Terlaksananya
kegiatan
Penataan,
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. 3.
Terlaksananya pembinaan RT dan RW se Kota Mojokerto.
4.
Terlaksananya
penyelenggaraan
penyelesaian
konflik-konflik
pertanahan milik pemkot. 5.
terlaksananya kegiatan evaluasi hasil otonomi daerah
6.
terselesaikannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7.
terlaksanya penyusunan Renstra dan Renja
Bagian Adm.
Pemerintahan Umum. 8.
terlaksanya penyusunan renja Bagian Adm. Pemerintahan Umum.
9.
terselenggarannya kerja sama antar daerah dan lembaga serta swasta.
10. terlaksanya kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan. 11. Terlaksananya
penyusunan
Buku
Juknis
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum dan Pertanahan. 12. Terciptannya percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah. 13. terciptanya fasilitasi pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Daerah
D. KEBIJAKAN . Bertolak pada Visi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kota Mojokerto yang meliputi tata Administrasi handal , Pelayanan yang berkualitas dan didukung tenaga yang Profesional , maka kebijakan untuk : 1. Mewujudkan tata Administrasi Pemerintahan handal. 2. Mewujudkan Pengembangan kapasitas Daerah berkualitas. 3. Mewujudkan Kecamatan.
Pembinaan
Aparatur
perangkat
Kelurahan
dan
E. STRATEGI . Sesuai dengan arah kebijakan Kota Mojokerto diantaranya mewujudkan Pemerintahan yang sehat , cerdas , sejahtera dan bermoral , maka Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai strategi sebagai berikut : Kebijakan untuk mewujudkan tata Administrasi Pemerintahan yang handal akan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi tata Pemerintahan. 2. Mengoptimalkan
terselesaikanya
Aset
tanah
Pemerintah
Kota
Mojokerto. 3. Meningkatkan
kinerja
mengambil
keputusan
dan
Daerah
secara
pelaksanaan tugas. 4. Kebijakan
untuk
pengembangan
kapasitas
berkelanjutan, maka Pemerintahan Umum mempunyai
strategi
sebagai berikut : a. Mewujudkan penataan wilayah Kelurahan dan Kecamatan. b. Peningkatan
kualitas
laporan
penyelenggaraan
Pemerintahan. c. Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah , Swasta Dan
Lembaga lainya. d. Peningkatan kualitas tugas pembantuan di Daerah.
5. Kebijakan
untuk
mewujudkan
pembinaan
aparatur
Perangkat
Kelurahan dan Kecamatan , maka Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai strategi sebagai berikut :
a. Peningkatan
pembinaan
Perangkat
Daerah
dan
Perangkat
Kelurahan. b. Meningkatkan penyusunan pedoman tata kerja
Pemerintahan
umum. c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama Pemerintah dan Lembaga
dalam Daerah d. Tersusunnya petunjuk Teknis tentang pertanahan dan
Pemerintahan Umum
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF a. Program
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
4.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
5.
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
6.
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
7.
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Penyediaan Pelaksanaan Kebijakan KDH 8.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
9.
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
10. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 11. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
b. Kegiatan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan sarana dan prasarana 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
/ Operasional
4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5) Penyediaan Makanan dan Minuman 6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7) Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme 3. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah. 1) Penataan,
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan Tanah 4. Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah. 1) Dialog/Audiensi
dengan
Tokoh-Tokoh
Masyarakat
,
Pimpinan/Anggota Organisasi Susial dan Kemasyarakatan 5. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.
1) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 6. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.
1) Penyebarluasan
Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah. 7. Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
Penyediaan Pelaksanaan Kebijakan KDH. 1) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
dan
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
1) Penyusunan Rencana Strategik ( Renstra ) SKPD. 2) Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD 9. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
1) Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik 10. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
1) Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. 2) Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan di bidang pertanahan dan pemerintahan Umum 11. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
1) Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah. 2) Fasilitasi pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Daerah.
BAB VI PENUTUP
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota selama 5 (lima) tahun mendatang, yang dalam penyusunannya memperhatikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur, mengacu RPJP Kota Mojokerto serta memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kota Mojokerto. RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2015-2019 merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kota Mojokerto, yang setiap tahunnya akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 termasuk satu tahun transisi. 6.1. Program Transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2019 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, maka dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Kepala Daerah untuk masa bakti 2015-2019, perlu disusun rancangan program indikatif
sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang bersangkutan, sebelum Kepala Daerah masa bakti berikutnya terpilih.
Dalam implementasi program transisi ini, memerlukan komitmen dari semua unsur pemerintahan (governance) meliputi legislatif, eksekutif serta masyarakat luas. Mengingat program seperti ini memerlukan kesabaran dan kesamaan visi, agar tidak terjadi penyalahgunaan dari pembiayaan yang cukup besar tersebut. 6.2. Kaidah Pelaksanaan Selanjutnya perlu diperhatikan koordinasi antar program, agar tercipta efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun lama waktu pelaksanaan. Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata pamong (governance) yang baik, khususnya untuk mengurangi tumpang tindih (overlapping) pelaksanaan antar program. Selain itu, tujuan adanya kaidah ini adalah kelanjutan program yang dilakukan. Dengan tata pamong yang baik, diharapkan implementasi program menjadi lebih terukur dampaknya. 6.2.1. Renstra SKPD merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Dokumen RPJM Daerah ini, yang disusun selama periode Tahun 2015–2019 merupakan penerjemahan visi dan misi Walikota terpilih. Dengan demikian setelah dokumen ini tersusun dan dikeluarkan perdanya, maka dokumen ini perlu diterjemahkan dalam kegiatan–kegiatan yang akan dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan pemerintahan daerah. Walaupun demikian perlu ditegaskan disini, bahwa satuan kerja yang ada diharapkan bekerja dengan prinsip–prinsip efektifitas dan efisiensi. Dengan SKPD yang mengacu terus kepada RPJM
Daerah maka tata pamong yang baik (efisiensi dan efektifitas) akan mudah tercipta. 6.2.2. Renstra SKPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja SKPD lima tahunan dan tahunan Dengan adanya dokumen RPJM Daerah ini, akan sangat membantu kepala daerah untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan serta penerjemahan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan adanya pandangan tersebut, diharapkan RPJM Daerah ini menunjukkan indikator–indikator sasaran yang jelas dan terukur agar diperoleh cara yang mudah untuk melihat keberhasilan pemimpin/kepala daerah. Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM Daerah ini juga akan menjadi acuan bagi RKPD yang merupakan kegiatan pokok tahunan. Dengan demikian kepala daerah nantinya akan mampu melihat tingkat keberhasilan yang dicapai dari indikator kinerja tahunan maupun lima tahunan yang sudah ada dalam RPJMD. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
Drs. MUHAMMAD IMRON Pembina NIP 19650709 198603 1 020