BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG

Manusia tidak pernah lepas dari tindakan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu dari tindakan ekonomi yang menimbulkan perjanjian adalah tindakan jual-beli. Jual-beli berasal dari perjanjian tukar menukar dengan barang sejenis maupun barang yang memiliki nilai yang sama, seperti contohnya uang ditukar dengan uang, dan barang ditukar dengan barang. Namun semakin majunya zaman, maka semakin maju pula kehidupan manusia sehingga terciptalah jual-beli, dimana barang telah berhadapan dengan uang sebagai alat tukar. Pengertian barang haruslah diartikan secara luas, baik barang berwujud maupun barang yang tidak berwujud.1 Jual beli memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu unsur penjual, unsur pembeli, dan wajib terdapat unsur barang. Pada dasarnya jual beli merupakan suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang (kebendaan) dan pihak

yang lain berkewajiban untuk

membayar barang tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian jual beli terjadi apabila telah mencapai kata sepakat dari para pihak yang terkait didalamnya, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli mengenai kesesuaian harga atas barang, ataupun barang atas harga yang diberikan. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme. Konsensualisme itu sendiri berasal dari perkataan “konsensus” yang berarti kesepakatan. Kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh 1

Hartono Soerjopratiknyo, Aneka Perjanjian Jual Beli, (Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta , 1982) hal. 42.

Universitas Indonesia

Sistem lelang..., Melani Ananta, FH UI, 2011.

2

yang satu adalah pula dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam “sepakat” tersebut. Jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli pada umumnya, tetapi dapat dilakukan melalui alternatif lain yaitu dengan cara pelelangan, yaitu cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau dihadapan Pejabat Lelang, dengan cara pembentukan harga kompetitif melalui penawaran harga secara terbuka/lisan atau tertutup/tertulis, yang didahului pengumuman lelang. Seperti yang tercantum pada Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/2010, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Jualbeli secara lelang tidak kalah efisien dengan jual-beli secara umum, karena pelaksanaan lelang dilakukan pada hari, jam/pukul, dan tempat tertentu dalam 1 (satu) waktu, yang biasanya dilakukan di dan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) atau Balai Lelang. Didalam Pasal 1 Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189, lelang adalah “penjualan umum”, yaitu pelelangan atau penjualan barangbarang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun dengan pemasukkan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan serta diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan, atau memasukkan harga dalam sampuil tertutup. Lelang

merupakan

mekanisme

jual-beli

dengan

melakukan

pengumuman atas penawaran barang sebagai objek lelang secara terbuka kepada calon peserta lelang pada saat yang bersamaan. Kemudian pada hari yang telah ditentukan, lelang dilaksanakan dimana pada saat itu para peserta lelang saling menawar harga dari barang sebagai objek lelang tersebut dengan penawaran harga yang semakin mendekati harga yang diinginkan penjual atau pemilik barang. Apabila harga telah tercapai atau tidak ada



3

peserta lain yang menawar dengan harga yang lebih tinggi, maka diputuskan seorang pemenang lelang, dan akan terjadi jual beli secara lelang antara penjual/pemilik barang dengan pemenang lelang sebagai pembeli. Metode lelang merupakan suatu konsep yang mempertemukan dua subyek hukum atau lebih, yang saling membutuhkan. Salah satu subyek hukum menawarkan sesuatu, di lain pihak subyek hukum yang lain menginginkan barang yang ditawarkan tersebut. Metode ini merupakan media terbaik karena efektifitas dan efisiensinya tepat sasaran khusus untuk asset yang dijual secara kolektif. Pelaksanaannya dilaksanakan sekali waktu serta menghadirkan pembeli atau peserta lelang secara bersamaan (single event). Dengan pelaksanaan jual beli secara lelang ini, potensi harga terbaik akan lebih mudah dicapai, sebab secara teknis dan psikologis, suasana kompetitif dengan sendirinya akan terbentuk. Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189, menjelaskan bahwa cara penyelenggaraan lelang ditentukan oleh penjual. Kepada setiap subyek hukum yang ingin melakukan penjualan secara lelang, harus memberitahukan permohonannya terlebih dahulu kepada juru lelang, sesuai dengan Pasal 5 alinea 1 yang menyatakan bahwa Barang siapa ingin mengadakan penjualan umum , wajib memberitahukan hal ini kepada juru lelang, atau ditempat-tempat mana ditempatkannya pemegang buku, kepada pemegang buku, dengan memberitahukan pada hari atau hari-hari apa penjualan

hendak

diadakannya.

Selain

itu

juga

wajib

dilakukan

pengumuman, seperti tercantum pada Pasal 5 alinea 2 yang berbunyi : ”Permohonan-permohonan untuk itu harus ditulis dalam suatu daftar, yang dapat dilihat oleh orang-orang yang berkepentingan atas permintaan mereka.” Kemudian dalam pelaksanaan lelang pada Pasal 9 disebutkan bahwa Pengawas Kantor Lelang Negeri harus menentukan tawaran paling rendah untuk pelelangan dengan harga meningkat dan tawaran paling tinggi untuk pelelangan dengan harga menurun, cara penjualannya adalah dengan memasukkan tawaran dalam sampul tertutup, juru lelang atau kuasanya akan menentukan kapan harga penawaran harus dimasukkan kepadanya. Isi dari penawaran antara lain nama, pekerjaan, tempat tinggal, harga yang ditawar



4

dengan pembulatan Rupiah, dan ditandatangani oleh orang

yang

memasukkan tawaran. Juru lelang dapat menolak seseorang yang mengajukan lebih dari 1 (satu) sampul penawaran untuk pelelangan yang sama, hal tersebut dalam Pasal 9 Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189 berlaku untuk lelang dengan sampul tertutup secara tertulis. Dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010 dijelaskan bahwa penawaran lelang langsung dan/atau penawaran lelang tidak langsung dilakukan dengan cara lisan, semakin meningkat atau semakin menurun; tertulis; atau tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai nilai limit. Lelang dalam prakteknya, dilakukan sesuai dengan ketentuan pelelangan yang berlaku, yang didasarkan pada asas-asas lelang. Asas lelang ada 5 (lima), yaitu : 1.

Asas Transparansi / Keterbukaan

Asas Transparansi adalah asas yang paling penting. Maksud dari asas transparansi adalah bahwa lelang terlebih dahulu wajib dilakukan dengan pengumuman agar lelang dapat dilakukan dengan efisien, dan barang lelang terjual dengan harga yang optimal. Implementasi dari asas ini dapat dilihat pada Pasal 41 Permenkeu No. 93 tahun 2010, yang pada prinsipnya penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual. 2.

Asas Kepastian Hukum

Arti dari asas ini adalah penerapan bahwa lelang tidak mudah ditunda, yang dapat menunda hanya putusan pengadilan. Dalam hal ini jelas memiliki makna mengenai prosedur dan syarat lelang sudah ada peraturan yang pasti. Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 24 Permenkeu No. 93 tahun 2010 yang pada intinya mengatur lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau putusan dari lembaga peradilan umum



5

3.

Asas Kompetisi

Pembentukan harga dalam lelang dengan cara berkompetisi. Berkompetisi artinya pembentukan harga dilakukan melalui persaingan harga dengan cara tawar menawar diantara peserta sehingga dapat terbentuk harga yang terbaik, yang dilakukan oleh orang-orang atau badan hukum sebagai peserta lelang. Asas ini dapat dilihat pada Pasal 60 Ayat (1) Permenkeu No. 93 tahun 2010 4.

Asas efisiensi

Efisiensi diwujudkan dalam transaksi yang dilakukan pada saat itu juga, pembayaran harus tunai dan dilakukan dalam 3 (tiga) hari kerja, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama Asas ini dituangkan dalam Pasal 67 & Pasal 71 Permenkeu No. 93 tahun 2010 5.

Asas akuntabilitas

Lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang yang merupakan Pejabat Umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan. Setelah lelang dilaksanakan harus dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang dan Pejabat Lelang harus impartial, yaitu tidak boleh memihak. Asas ini menekankan bahwa setiap lelang wajib diberikan bukti yang berupa akta autentik, sehingga dapat digunakan sebagai bukti otentik. Kewenangan Pejabat Lelang untuk mengeluarkan grosse Risalah Lelang yang berkekuatan sama dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut yang menegaskan pelaksanaan akuntabilitas tersebut. Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 2 & Pasal 77 Permenkeu No. 93 tahun 2010 Selain kelima asas diatas, terdapat 1 (satu) asas tambahan yang perlu untuk diterapkan guna melengkapi kelima asas sebelumnya agar dapat terbentuk kesatuan proses lelang yang sempurna yaitu asas “As Is”. Asas tersebut mengandung pengertian bahwa barang lelang dijual dengan kondisi apa adanya pada saat pelelangan dan dengan segala cacat celanya, sehingga peserta lelang/pembeli setuju kehilangan hak untuk mempersoalkan dan/atau mempermasalahkan kekurangan barangnya, dalam arti pembeli harus terima resiko dalam pembelian barang lelang. Asas “As Is” juga merupakan asas



6

yang bertujuan untuk mewujudkan lelang yang cepat dan pasti, sekaligus melindungi baik penjual maupun pembeli lelang. Penjualan secara lelang wajib dilaksanakan oleh atau dihadapan Pejabat Lelang. Pejabat Lelang adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan pelelangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Lelang harus memimpin pelaksanaan lelang dengan baik, meneliti apakah ada permasalahanpermasalahan yang mungkin timbul, memperhatikan asas-asas yang penting seperti contohnya asas transparansi, memastikan lelang dipublikasikan dengan baik, dan juga memastikan segala aturan dan prosedur lelang telah dipatuhi. Pejabat Lelang juga bertugas untuk membuat Risalah Lelang. Risalah lelang adalah laporan mengenai jalannya suatu pertemuan yang disusun secara teratur dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuat dan/atau pertemuan itu sendiri, sehingga mengikat sebagai dokumen resmi dari kejadian/peristiwa yang disebutkan didalamnya. Maka itu dari tiap-tiap penjualan umum yang dilakukan oleh Pejabat Lelang atau kuasanya, selama penjualan, untuk tiap-tiap hari pelelangan atau penjualan harus dibuat berita acara tersendiri, yaitu yang kita sebut sebagai Risalah Lelang. Risalah Lelang merupakan akta autentik, menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta autentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Lelang memiliki peran yang cukup vital bagi perekonomian di Indonesia, diantaranya adalah : 1.

Konsep lelang yang aman, cepat, transparan dan mampu mewujudkan harga yang wajar sejalan dengan prinsip perdagangan bebas, yaitu efisiensi dan transparansi.



7

2.

Konsep lelang juga sejalan dengan prinsip yang mengutamakan efisiensi waktu dan biaya, seperti : a.

Memberi jawaban yang pasti mengenai harga atau nilai suatu barang dalam hal subyektifitas seseorang terhadap kualitas, kreatifitas pembuatan dan nilai artistik suatu barang berpengaruh

b.

Memberi jawaban yang pasti mengenai harga atau nilai suatu barang dalam hal situasi perekonomian tidak menentu (price discovery)

c.

Memberi jawaban yang pasti mengenai kepemilikan suatu barang

d.

Membentuk standar harga dan menjadi barometer (price reference) dalam sektor perekonomian tertentu, bahkan lelang dapat mengefisiensikan sektor-sektor perekonomian tertentu

Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan pengembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi yang telah maju, konsep sederhana dari aktivitas jual beli-pun mengikuti perkembangannya sehingga dapat dilakukan melalui media internet, atau secara online. Berkembangnya perdagangan menggunakan media situs jaringan melaui internet, sedikit banyak telah mengubah pula kebiasaan perdagangan tradisional. Banyak jenis perdagangan masuk kedalam media internet untuk memperluas jaringan penjualan untuk menangkap konsumen, tidak terkecuali dengan lelang. Mekanisme unik untuk menjual barang tersebut telah merambah dunia maya dengan bermunculannya situs-situs lelang dalam jaringan internet. Pelelangan secara online dinilai praktis, karena dapat dilakukan dimana saja bagi para pesertanya, dan tidak perlu dilakukan secara face to face pada satu hari, tempat, dan waktu pelaksanaan, disamping memiliki keunggulan dibandingkan dengan transaksi konvensional, yaitu kepastian proses lelang didahului pengecekan dokumen yang sistematis, berlapis, serta diumumkan secara terbuka dalam media masa.



8

Dalam pelelangan, pemenang lelang akan mendapatkan Risalah Lelang. Risalah lelang merupakan akta pengalihan hak (acta van transport) yang memiliki kekuatan hukum sempurna atau otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yang dibuat oleh Pejabat Lelang. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya di monopoli untuk aktivitas yang bersifat fisik belaka.2 Sisi perkembangan fenomena tingkah laku sosial ini sesungguhnya telah dikemukakan oleh futurolog Naisbitt dalam bukunya Global Paradox yang

menyebutkan

bahwa

dengan

perkembangan

yang

eksplosif,

telekomunikasi mendorong pula kekuatan timbulnya ekonomi global yang luas dengan kata-kata (John Naisbitt,1994 : 53)

3

: “Telecommunication is

the driving force that is simultaneously creating the huge global economy and making its parts smaller and more powerful.” Telekomunikasi akan melengkapi infrastruktur setiap industri dan perusahaan yang bersaing dalam pasar dunia. Bisnis telekomunikasi akan berkembang berlipat ganda kearah interkonektivitas global. Dalam proses interkonektivitas

tersebut

industri

telekomunikasi

dikombinasikan

pemanfaatannya dengan telepon. Televisi, komputer, dan konsumen elektronik menjadi kekuatan global, namun juga tidak hati-hati dapat menciptakan kekacauan.4 Pelaksanaan lelang tidak terbatas pada objek kebendaan tertentu, dapat berupa barang yang bernilai rendah, sampai barang yang bernilai sangat tinggi. Begitupun dengan cara penawaran harga dari barang lelang, seperti banyak kita ketahui, pemenang lelang adalah peserta lelang yang melakukan penawaran tertinggi, namun pada kenyataannya tidak selalu seperti itu 2

Agus Rahardjo, Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi (Bandung : Citra Aditya Bakti,2002) hal. 59 3

Niniek Suparni,Cyberspace,Problematika dan Antisipasi Pengaturannya (Jakarta : Sinar Grafika,2009) hal. 1. 4

Ibid.



9

karena ada beberapa pelaksanaan lelang yang dapat menetapkan penawar terendah adalah pemenang lelang, semua hal nya tergantung kepada syaratsyarat lelang tersebut yang ditentukan oleh panitia lelang. Pada dasarnya, penjualan dengan menggunakan metode lelang memiliki konsep, syarat-syarat dan aturan yang tidak berbeda dalam setiap objeknya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaan lelang atas suatu barang, baik lelang eksekusi maupun non-eksekusi mempunyai syarat dan aturan tambahan lainnya untuk para pihak yang ikut serta demi kelancaran proses pelelangan. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, lelang tergolong dalam suatu proses penjualan secara khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya. Cara penjualan secara lelang diatur dalam peraturan yang bersifat lex specialis. Hal ini terlihat antara lain dikarenakan sifatnya yang transparan, dengan pembentukan harga yang kompetitif dan ketentuan pada lelang yang mewajibkan setiap pelaksanaannya harus dipandu oleh Pejabat Lelang. Metode lelang di Indonesia menggunakan Peraturan Lelang atau Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189 yang masih berlaku sampai saat ini, dan yang merupakan warisan peraturan sejak jaman pemerintahan Hindia-Belanda. Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 April 1908, dan Vendu Instructie Staatsblad 1908 nomor 190. Selain itu juga diatur dalam

Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

nomor

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang kelas I, Peraturan Menteri Kuangan nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang kelas II, dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang. Hukum dan/atau undang-undang tidak mungkin mengatur kehidupan manusia secara tuntas, karena ruang gerak dan kegiatan manusia berjalan dengan dinamis. Undang-undang yang disusun dengan tidak seakurat mungkin, akan lekang seiring dengan pergerakan roda kehidupan. Untuk



10

mengakomodir

kebutuhan

masyarakat,

perkembangan

ekonomi

dan

penyempurnaan ketentuan mengenai lelang, pemerintah tidak berhenti berupaya melakukan deregulasi peraturan dalam bidang lelang. Pada tahun 2006 Menteri Keuangan Republik Indonesia pada saat itu mengeluarkan kembali peraturan mengenai lelang yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006, yang saat ini telah diubah perbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.06/2010 tanggal tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang bagi seluruh lapisan masyarakat. Dewasa ini, peraturan pelaksanaan lelang yang sudah berlaku di Indonesia mencoba mengikuti pergerakan sosial masyarakat yang begitu dinamis. Pada Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri keuangan nomor 40 tahun 2006 yang saat ini telah diperbarui menjadi Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 93 tahun 2010 disebutkan bahwa “Dalam hal penawaran lelang secara tidak langsung secara tertulis, peserta lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi antara lain : LAN (local area network), intranet, internet, pesan singkat (short message service/SMS), dan faksimili.” Dengan

dikeluarkannya

aturan

yang

memperbolehkan

lelang

dilaksanakan melalui internet, maka dalam perkembangannya sekarang terdapat banyak kegiatan lelang yang dilakukan di internet. Peraturan Pemerintah tentang petunjuk pelaksanaan lelang memperbolehkan lelang dilakukan melalui internet, namun dalam peraturan tersebut tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaan lelang melalui internet, sehingga dalam prakteknya banyak situs-situs internet yang melaksanakan kegiatan lelang dengan cara yang beragam sehingga pelaksanaan lelang melalui internet itu berbeda dengan pelaksanaan lelang yang berlaku di Indonesia yang mengacu kepada Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189 dan Vendu Instructie. Topik yang akan penulis angkat dalam penulisan ini adalah mengenai penjualan kayu jati milik Perum Perhutani dengan cara lelang. Perum



11

Perhutani itu sendiri merupakan perusahaan umum milik negara yang mempunyai maksud menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat

hidup

orang

banyak

dan

memupuk

keuntungan;

serta

menyelenggarakan pengelolaan hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari aspek ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi, bagi perusahaan dan masyarakat, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dengan berpedoman kepada rencana pengelolaan hutan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Sejatinya, pada era sebelumnya, perusahaan-perusahaan perkebunan kayu seperti perusahaan milik pemerintah seperti Perum Perhutani maupun perusahaan swasta dalam rangka penjualan produksi kayu miliknya dilakukan dengan penjualan lelang secara konvensional di pasar lelang tradisional, namun pada zaman elektronik ini, penjualan kayu secara lelang dapat dilakukan via internet. Dalam beberapa bulan terakhir, Perhutani mampu menjual sekitar 700 meter kubik (m3) kayu jati senilai Rp. 250 miliar melalui mekanisme lelang online.5 Perusahaan Umum tersebut memodifikasi mekanisme lelang kayu dengan menggunakan sistem online yang diwadahi oleh iPASAR-Electronic Trading System (iPASAR-ETS). Sistem ini memungkinkan penjualan kayu melalui internet. Maka lingkup perdagangannya tidak lagi bersifat lokal tetapi nasional bahkan global.6 iPASAR adalah perusahaan swasta nasional yang menyelenggarakan pasar komoditas fisik dengan kualitas komoditas yang diperdagangkan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan kepastian pembayaran dan serah-barang kepada anggota lelang pembeli maupun penjual

dikarenakan

penjaminan

oleh

lembaga

kliring.

iPASAR

5

http://www.perumPerhutani.com , Main Kayu Via Internet, ditulis oleh Amailia Putri Hasniawati, diakses pada tanggal 16-08-2010 6

Ibid.



12

mengembangkan dan meng-integrasikan Pasar-pasar Komoditas Fisik Regional dengan menyediakan sumber daya dan berbagi pengetahuan untuk meningkatkan mutu hasil produksi, efisiensi produksi, dan daya saing bagi komoditi unggulan setiap daerah di pasar nasional dan internasional. iPASAR ini berperan sebagai agregator yang mengumpulkan beragam komoditas dari beberapa produsen. Dimana sistem online tersebut bekerja dalam dunia maya, dan bagi kepesertaan lelang dapat diikuti oleh siapapun, baik kelompok tani, pedagang, pabrik, BUMN, BUMD, Perbankan, dan lainnya. Dalam prosesnya, transaksi jual beli komoditas yang terdaftar dan terjadi akan tercatat di iPASAR-ETS. Untuk lebih lanjut mengenai pengertian dan penerapan asas-asas lelang tersebut serta bagaimana pembuatan Risalah Lelang dalam hal lelang dilakukan secara online melalui internet diatas, penulis akan membahas 2 (dua) pokok permasalahan pada bab berikutnya.

1.2

POKOK PERMASALAHAN Berdasarkan

uraian

latar

belakang

permasalahan

menyangkut

pelaksanaan lelang melalui internet yang telah diuraikan diatas, penulis akan mengidentifikasi permasalahan mengenai: 1)

Apakah ketentuan pelelangan kayu jati Perhutani yang diwadahi oleh iPASAR tersebut sesuai dengan asas lelang yang berlaku?

2)

Bagaimana akibat hukum dari lelang oleh iPASAR tanpa dihadiri Pejabat Lelang dan tanpa dibuatkan Risalah Lelangnya?

1.3

METODE PENELITIAN

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang



13

menjadi induknya.7 Suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu.8 Atas penelitian ini, penulis ingin memberikan gambaran yang aktual dengan dilakukannya proses pengumpulan data, menyusun, menganalisa, dan menginterpretasikannya. Metode yang diterapkan penulis didalam penulisan ini yaitu Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada normanorma hukum yang tertulis, baik yang dituangkan dalam peraturan maupun dalam bentuk literatur lain. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk data primer, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, yaitu merupakan salah satu pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).9 Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Dengan wawancara, maka penulis dapat mengumpulkan data melalui bertanya secara langsung kepada pihak yang sangat terkait atas permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penulisan ini dengan harapan mendapat gambaran yang lebih luas serta data yang akurat mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan untuk data sekunder, yang dilakukan penulis adalah mencari data berdasarkan buku-buku mengenai Pelelangan, Hukum dan Peraturan Lelang, sesuai materi penulisan yang diangkat oleh penulis, yang kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang terkait yaitu Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189, Vendu Instructie, dan 7

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hal. 1. 8

Sri Mamudji et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hal. 2. 9

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004) hal.

72



14

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selain itu penulis juga perlu memperoleh data dari surat kabar, jurnal, majalah, internet, maupun media-media lain yang mendukung dan ada kaitannya dengan penulisan tesis ini. Kemudian dalam penganalisaan data, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, sebagai hasil dari pengumpulan data sekunder, sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan teoriteori serta konsep yang memiliki relevansi untuk menjawab rumusan masalah.

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan adalah suatu penulisan yang saling berhubungan antara suatu bab dengan bab yang lainnya sehingga menjadi satu rangkaian penulisan yang dapat menjelaskan inti dari pengambilan judul dan tema penulisan terkait. Maka dalam hal penulisan ini, penulis membagi ke dalam tiga bab dan beberapa sub bagian, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian dan berisi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II : SISTEM LELANG ONLINE MELALUI iPASAR KAYU JATI PERUM PERHUTANI DITINJAU DARI ASAS LELANG YANG BERLAKU DI INDONESIA Didalam bab II penulis membagi menjadi 3 (tiga) bagian penulisan yang terdiri dari bagian A, B, dan C. bagian A penulis menjelaskan mengenai berbagai landasan teori umum tentang dasar-dasar pelelangan. Dimulai dari pengertian jual beli yang mendasari terbentuknya lelang, kemudian dasar hukum dan tata cara dari jual beli itu sendiri. Setelah itu masuk kepada teori lelang yang diawali dari sejarah perkembangan lelang, asas, dasar hukum,



15

fungsi, dan sistem lelang. Kemudian masuk kepada penjelasan mengenai Kantor Lelang dan Balai Lelang untuk membedakan antara keduanya, serta diikuti dengan prosedur lelang pada umumnya yang dimulai dari pengumuman lelang, pengaturan uang jaminan, nilai limit, pihak-pihak yang terlibat dalam lelang sampai kepada risalah lelang. Setelah selesai penjabaran materi lelang, kemudian akan dijelaskan mengenai perbedaan-perbedaan apa saja yang terdapat antara jual beli dengan penjualan secara lelang. Oleh karena pembahasan dalam penulisan ini adalah mengenai lelang yang dilakukan secara online melalui internet, maka penulis juga menjelaskan sedikit teori mengenai pengertian tentang media internet, apakah media internet itu, dan mengapa terus berkembang di kalangan sosial sehingga dapat membuat aktivitas sosial masyarakat berpindah dari dunia nyata kepada dunia maya, dan tidak terkecuali dengan jual beli barang. Aktivitas ekonomi masyarakat seperti peristiwa jual-belipun berpindah ke dunia internet, tidak terkecuali dengan adanya lelang. Maka dari itu penulis juga akan membahas mengenai jual beli barang secara online melalui internet atau yang sering disebut dengan e-commerce, dengan tidak meninggalkan aspek-aspek hukum dari e-commerce itu sendiri. Pada bagian yang kedua yaitu bagian B, penulis sudah sedikit masuk kedalam pembahasan mengenai lelang kayu jati. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai apa itu lelang kayu jati, bagaimana prosedur lelang kayu jati secra konvensional atau pada umumnya sebelum memasuki tahap lelang secara online melalui internet. Setelah itu, dibahas mengenai perkembangan lelang kayu jati yang dilakukan melalui internet yang dapat kita dianggap sebagai babak baru dalam dunia pelelangan kayu jati di Indonesia. Kemudian bagian terakhir yaitu bagian C, penulis sudah memasuki pokok permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini. Pokok permasalahan yang pertama adalah mengenai apakah ketentuan lelang kayu jati Perhutani yang diwadahi oleh iPASAR sudah sesuai dengan asas lelang yang berlaku, sehingga penulis akan menjabarkan mengenai pelelangan kayu jati oleh



16

iPASAR dihubungkan dengan asas lelang yang berlaku di Indonesia. Permasalahan yang kedua adalah tentang keberadaan Pejabat Lelang dan Risalah Lelang dalam lelang kayu jati secara online melalui internet, maka dalam hal ini penulis akan membahas mengenai unsur Pejabat Lelang dan Risalah Lelang dalam praktek lelang secara online melalui internet untuk melengkapi isi dari pokok permasalahan yang dipertanyakan.

BAB III : PENUTUP Akhirnya pada bab ini merupakan bagian terakhir, dan penulis akan memberikan rangkuman hasil penulisan dan simpulan beserta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.



BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents