BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Di era keterbukaan saat ini setiap perusahaan swasta/instansi pemerintahan dituntut untuk mampu menerapkan konsep Governance. Secara umum governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginnya, governance mencakup 3 (tiga) domain yaitu state (negara/pemerintahan), private sectors (sektor swasta/dunia usaha), dan society (masyarakat). Perkembangan governance di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha swasta maupun masyarakat. Menurut UNDP (United Nation Development Programme), governance meliputi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat serta interaksi antara ketiga elemen tersebut. Konsep governance yang baik tercipta ketika dua kekuatan saling mendukung: masyarakat yang tanggung jawab, aktif, dan memiliki kesadaran, dan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan. Good governance itu sendiri berkaitkan dengan tata kelola Pemerintah yang berkaitan
dengan
keterlibatan
stakeholder
sebagaimana
diungkapkan
Sedarmayanti (2007:2) merujuk pada pemahaman World Conference on Governance bahwa, good governance merupakan suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatkan sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Good governance tentu merujuk pada adanya upaya untuk mengedepankan kepentingan rakyat sehingga keterlibatan mereka sebagai stakeholder juga dipoerlukan untuk lebih memahami apa yang menjadi harapan mereka yang dapat dituangkan dalam kebijakan pemerintah. Keterlibatan stakeholder dari pemerintah ini yang diperlukan dalam penerapan konsep good governance melalui keadilan, 1
2
pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas informasi yang dapat dibangun pemerintah. Untuk itu good governance dilakukan dengan mengikutsertakan semua pihak sebagaimana diungkapkan Sedarmayanti (2007: 3) bahwa, good governance yaitu mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supermasi hukum, menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan good governance tersebut terkait dengan adanya pemahaman bahwa governance itu sendiri dimaknai sebagai penggabungan atas berbagai kelompok. Governance secara umum diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya yang mencakup tiga bagian utama sebagaimana diungkapkan Sedarmayanti (2007: 2) bahwa, governance mencakup tiga domain yaitu 1) state (negara/pemerintahan); 2) private sectors (sektor swasta/dunia usaha); dan 3) society (masyarakat). Governance yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung: warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan. Keterlibatan semua pihak dalam penyelenggaraan good governance yang didukung atas adanya pelibatan multistakeholder menunjukan bahwa good corporate governance juga diperlukan untuk memperlihatkan adanya komitmen dari stakeholder mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Keterlibatan stakeholder ini juga yang menjadikan masyarakat juga memiliki tanggungjawab yang sama besarnya dalam mengawasi pemerintahan dan menyalurkan aspirasinya pada pemerintah. Pada posisi ini, PR menjadi bagian yang dapat mengelola aspirasi publik dan semua stakeholder pemerintah untuk menjadi sumber acuan dalam pengelolaan kebijakan pemerintah kedepannya yang dimanfaatkan juga dengan memaksimalkan sistem teknologi dan informasi.
3
Kaitannya dengan teknologi informasi, perolehan dan penyebaran informasi dapat difasilitasi melalui media internet, penggunaan internet dalam rangka meningkatkan kinerja governance sudah menjadi perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah. Pemanfaatan internet saat ini di dukung oleh perkembangan teknologi Web 2.0 yang dinamis serta mampu melakukan interaksi dua arah dalam waktu bersamaan. Web 2.0 berkembang sejak O’Reilly Media Web 2.0 Conference pada tahun 2004. Sederhananya, Web 2.0 adalah klasifikasi dari web (yang kemudian berevolusi menjadi lebih dari sekedar klasifikasi: sebuah era) yang membuat ‘semua orang’ yang terhubung ke web mampu menyediakan dan mendistribusikan konten (teks, grafis, dan lain-lain) di web. Website yang membuat orang dapat berbagi konten di web dengan mudahnya (tidak perlu pengetahuan pemrograman web pun bisa berbagi data di web) adalah Web 2.0: Blog, Photo Sharing (flickr), Video Sharing (YouTube), Presentation Sharing (Slideshare.net), Social Networking (twitter, facebook, myspace, friendster, linkedIn, RSS, dan lain-lain). Kemampuan pengguna internet biasa untuk mendistribusikan konten telah merubah wajah web: Bukan lagi web sebagai informasi dimana distribusi data terjadi antara sedikit-ke-banyak, melainkan web sebagai platform di mana distribusi informasi terjadi antara banyak-ke-banyak: many-to-many. Dan inilah esensi dari web 2.0: partisipasi, kolaborasi, many-tomany. (www.academia.edu). Pemerintah saat ini sudah merencanakan mengembangkan governmentonline backbone bagi kepentingan semua instansi pemerintah dan penyedia layanan masyarakat serta situs indonesia.go.id yang menghubungkan semua instansi pemerintah sebagai langkah penerapan e-government. Rencana tersebut tertuang dalam Kerangka Kebijakan Pengembangan Dan Pendayagunaan Teknologi Telematika Di Indonesia yang menegaskan bahwa pemerintah perlu meningkatkan hubungan kerja antar institusi serta menyediakan pelayanan bagi masyarakat serta dunia usaha secara efektif dan transparan. Kegiatan yang akan dikembangkan bukan hanya untuk memberi informasi kepada masyarakat tetapi juga transaksi, termasuk perijinan dan tender. Melalui program ini pemerintah
4
akan merevitalisasi seluruh sistem dalam pemerintahan untuk menyediakan kemudahan dalam akses bagi publik. E-Government
merupakan
pemanfaatan
teknologi
(internet)
oleh
pemerintahan untuk melayani masyarakat dengan kemudahan akses untuk pemerintah dalam hal pelayanan, informasi dan untuk menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Menurut Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003, e-government memiliki beberapa tingkatan yang pertama adalah Tingkat persiapan yang meliputi: Pembuatan situs informasi di setiap lembaga, Penyediaan SDM, Penyiapan sarana akses yang mudah (Cyber Park), Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk public. Tingkat yang kedua yaitu Tingkat pematangan yang meliputi: Pembuatan situs informasi publik interaktif, Pembuatan antar muka keterhubungan antar lembaga lain. Ketiga adalah Tingkat pematangan yang meliputi: Pembuatan situs transaksi pelayanan publik, Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Keempat adalah Tingkat pemanfaatan yang meliputi: Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G (Government to Government), G2B (Government to Business), dan G2C (Government to Citizen) yang terintegrasi. Dengan
penerapan
peraturan
Inpres
No.
3
Tahun
2003
diatas,
KEMKOMINFO (Kementrian Komunikasi dan Informatika) membentuk badan yang bertugas untuk melakukan pemeringkatan setiap tahunnya terhadap kinerja E-Government kepada website pemerintahan seluruh Indonesia termasuk di dalamnya Kabupaten, Kota, Kementrian, dan Provinsi. Badan tersebut adalah PeGI (Pemeringkatan E-Government Indonesia). Penilaian yang dilakukan PeGI dilakukan berdasarkan asesmen Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan. Pemeringkatan yang dilakukan PeGI membuat masyarakat mengetahui kinerja pemerintahannya dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK, serta memberikan dorongan bagi pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan objektif. Hal ini menjadi acuan apakah sebuah pemerintahan sudah mampu mengimplementasikan media baru (internet) dalam menyajikan informasi serta
5
berinteraksi dengan masyarakat di daerahnya menggunakan website sebagai medianya. Menurut data yang didapatkan dari website resmi PeGI (pegi.layanan.go.id), website Pemerintah Kabupaten Subang (subang.go.id) selama 2 tahun berturutturut tidak masuk dalam pemeringkatan E-Government yang dikalahkan oleh beberapa kabupaten di sekitarnya yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Sumedang sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.1 Peringkat PeGI tahun 2012
Sumber: pegi.layanan.go.id Berdasarkan informasi pada pemeringkatan PeGI tahun 2012, Kabupaten Subang pernah memasuki pemeringkatan PeGI dengan nilai ratasata 1,79 yang dikategorikan kurang baik karena memperoleh nilai rata-rata di bawah 2,50. Sedangkan pada tahun 2013 PeGI tidak melakukan pemeringkatan pada
wilayah
Jawa
Barat
sehingga
pemeringkatan
untuk
e-
6
govermentKabupaten Subang pun tidak dapat dipelajari kenaikan atau penurunannya. Barulah setelah pada tahun 2014 kembali pemeringkatan PeGI dilakukan kembali dan memperlihatkan bahwa Kabupaten Subang tidak menorehkan hasil sedikit pun sehingga tidak masuk dalam standar pemeringkatan PeGI. Hal itu terlihat pada situs resminya yang tidak melampirkan hasil pemeringkatan di wilayah Jawa Barat sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut: Tabel 1.2 Peringkat PeGI tahun 2014
Sumber: pegi.layanan.go.id Berdasarkan informasi PeGI tahun 2014 pada tabel di atas, terlihat bahwa Kabupaten Subang tidak masuk dalam daftar pemeringkatan. Nilai terendah pemeringkatan PeGI menunjukan bahwa Kabupaten Pangandaran berada di posisi terendah dengan nilai rata-rata penilaian sebesar 1,17 sehingga dapat diasumsikan bahwa Kabupaten Subang memiliki nilai rata-rata di bawah itu. Tidak adanya kabupaten Subang dalam pemeringkatan PeGI tahun 2014
7
menimbulkan pandangan bahwa Kabupaten Subang tidak dapat bersaing dengan daerah lainnya di jawa Barat dalam kesiapan sistem e-government yang berjalan baik. Hilangnya Kabupaten Subang dalam pemeingkatan PeGi pun terjadi kembali di tahun 2015 sebagaimana dapat dilihat pada table berikut: Tabel 1.3 Peringkat PeGI Tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2015
Sumber: pegi.layanan.go.id Berdasarkan pemeringkatan Pegi tahun 2015 sebagaimana diperlihatkan pada tabel di atas, hanya sebagian kecil kota dan kabupaten di Jawa Barat yang masuk dalam pemeringkatan PeGI. Kabupaten Subang menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang juga tidak masuk dalam pemeringkatan sehingga jika dilihat dari tahun 2012, terjadi penurunan peringkat bagi Kabupaten Subang dalam hal penyelenggaraan e-government. Penurunan tersebut terlihat dari hilangnya Kabupaten Subang dalam pemeringkatan sehingga memperjelas bahwa kurangnya upaya perbaikan e-government di Kabupaten Subang meskipun upaya untuk perbaikan tersebut didukung dengan upaya pemanfaatan website induk Pemerintah Kabupaten Subang yang sekarang ini masih aktif dan dikelola dalam menunjang publikasi informasi mengenai kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Subang. Selain data yang didapat dari PeGI, peneliti melakukan observasi mengenai ranking website subang.go.id menggunakan metode pencarian oleh Google, kecepatan Website dan penilaian ranking oleh Alexa. Perbandingan dilakukan dengan beberapa kabupaten disekitar Subang diantaranya yaitu Cirebon, Purwakarta, Karawang, dan Kab. Bandung Barat.
8
Gambar 1.1 Pencarian Kata Kunci di Google
Sumber: Google Trends Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa kabupaten Subang berada pada peringkat dua dengan kata kunci pencarian nama Kabupaten masing-masing. Meski Subang menempati posisi kedua dari banyaknya pencarian, namun hasil pencarian Google menunjukkan website-website lain yang menampilkan informasi wisata di Kabupaten Subang. Sehingga visitor tidak masuk ke website subang.go.id melainkan pada web/blog lain yang berisi informasi wisata di Subang. Data lain yang peneliti dapat dari PageSpeed Insight, yaitu sebuah alat untuk mengetahui kecepatan loading website. Diketahui bahwa masing-masing website pemerintah tersebut memiliki nilainya masing-masing, Subang menempati posisi paling terakhir dengan nilai yang paling kecil dibandingkan website lainnya. Tabel 1.4 PageSpeed Insight Google Subang
Cirebon
Purwakarta
Kab.Bandung Karawang
38/100
67/100
46/100
89/100
Sumber: Google PageSpeed Insight
62/100
9
Data diatas mengindikasikan bahwa website subang.go.id memiliki kecepatan loading yang begitu lambat, hal ini bisa berdampak hilangnya minat masyarakat untuk mengakses situs ini. Data lain yang peneliti dapatkan adalah ranking berdasarkan Alexa yang menunjukkan posisi sebuah website secara global maupun berdasarkan dimana lokasi website tersebut. Tabel 1.5 Peringkat Alexa (Semakin Kecil Semakin Baik) Subang
Cirebon
Purwakarta
Kab.Bandung Karawang
22,942
2,537
23,645
6,255
33,211
Sumber: Alexa.com Berdasarkan peringkat Alexa diatas, terlihat bahwa posisi dari terkecil hingga tertinggi adalah Karawang, Purwakarta, Subang, Kab.Subang, dan Cirebon. Pada data tersebut Subang memiliki posisi ketiga dari lima website yang dibandingkan. Mengingat website subang.go.id ini dibuat pada awal 2000an, namun perolehan peringkat di Alexa kalah dibandingkan website Cirebon dan Kab.Bandung yang dibuat pada tahun 2008 dan 2007. Gambar 1.2 Tampilan Website Pemerintah Kabupaten Subang
Sumber: www.subang.go.id Salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah kabupaten Subang dalam implementasi e-government adalah pemanfaatan website. Hal tersebut tertuang
10
dalam Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2015 Bab 2 Pasal 3. Pendayagunaan website didalam lingkup pemerintahan pun tertuang didalam Peraturan Bupati Subang No. 50 Tahun 2015 sebagai penyampaian informasi serta media komunikasi dan aspirasi masyarakat. Setelah penulis melakukan observasi pra penelitian, diketahui bahwa website subang.go.id dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bukan oleh Humas Pemkab. Hal tersebut tertulis dalam Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) bahwa Dinas Kominfo bertugas melaksanakan pelayanan informasi melalui media telematika. Sedangkan Tupoksi Humas yaitu menyebarkan informasi melalui media Elektronik. Pemerintah Kabupaten Subang melalui websitenya melampirkan beberapa kategori informasi diantaranya adalah informasi pemerintahan, komoditas unggulan, pariwisata, APBD, investasi, di wilayah Pemerintah Kabupaten Subang. Dalam pemanfaatan websitenya tersebut, Pemerintah Kabupaten Subang belum memanfaatkan perkembangan web 2.0 yang dapat digunakan sebagai media interaksi dengan masyarakat atau pun media sosial resmi dari Pemerintah Kabupaten Subang yang sekarang ini juga banyak dimanfaatkan oleh daerah lain guna menjadi media interaksi dengan masyarakatnya. Di dalam website resmi Pemkab Subang, tidak ada halaman khusus yang menampilkan akun sosial media (facebook, twitter, instagram, dll) resmi yang digunakan oleh Pemkab Subang Masyarakat Kabupaten Subang hanya dapat menyampaikan aspirasi dan masukan dengan mengirim email atau langsung mengunjungi kantor dinas terkait. Berdasarkan berbagai informasi yang telah peneliti ungkapkan di atas, terlihat bahwa sarana utama penyebaran informasi milik Pemkab Subang utamanya adalah website yang bersifat statis, dengan tidak didukung dengan keberadaan sosial media yang dinamis dalam penggunaannya. Penggunaan website saja tanpa dukungan media interaksi menempatkan website Kabupaten Subang sebagai media publikasi dan sumber informasi satu arah, karena Pemkab Subang akan sulit untuk melakukan interaksi dengan masyarakat secara real-time yang bersifat komunikasi dua arah. Keterbatasan interaksi tersebut menjadikan
11
sistem e-government Pemerintah Kabupaten Subang kurang mendapatkan penilaian yang baik karena e-government harus mampu mewujudkan interaksi. Aktivitas inilah yang dinilai kurang dilakukan Pemerintah Kabupaten Subang dalam memperbarui informasi mengenai kegiatan pemerintahannya. Salah satu contoh yang peneliti temukan terlihat pada keberadaan kolom aspirasi dalam website subang.go.id. Terlihat bahwa aspirasi yang masuk terakhir terjadi pada tahun 2014 sebagaimana pada gambar berikut: Gambar 1.2 Aspirasi masyarakat di subang.go.id
Sumber: www.subang.go.id Hal diatas tidak sesuai dengan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2015, bahwa implementasi e-government dalam pemerintahan didalamnya mencakup transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakomodasi pelayanan masyarakat dan pelaku usaha. Lambatnya pembaruan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Subang serta kurang responsifnya admin website subang.go.id dapat berdampak kurang baik terhadap hubungan pemerintah dengan masyarakat. Sistem e-government yang sekarang diadopsi oleh Kabupaten Subang seharusnya dapat menjadikan website sebagai media yang dimanfaatkan guna memberikan pelayanan yang efisien, transparan dalam memberikan informasi, serta dengan sigap menanggapi
12
pendapat, saran, ataupun keluhan-keluhan dari masyarakat. Untuk itu, berdasarkan berbagai pemaparan yang peneliti ungkapkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai strategi pengelolaan konten informasi publik pada website subang.go.id oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Subang periode Januari 2016-Juli 2016. 1.2 Fokus Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini yakni: “Bagaimana strategi pengelolaan konten informasi publik pada website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Subang” Dari adanya fokus penelitian tersebut, kemudian dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana penelitian (research) dalam pengelolaan konten informasi publik pada website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Subang? 2. Bagaimana perencanaan (planning) dalam pengelolaan konten informasi publik pada website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Subang? 3. Bagaimana pelaksanaan (action) dalam pengelolaan konten informasi publik pada website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Subang? 4. Bagaimana penilaian (evaluation) dalam pengelolaan konten informasi publik pada website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Subang? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan fokus penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui penelitian (research) dalam pengelolaan konten informasi publik pada website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Subang.
13
2. Untuk mengetahui perencanaan (planning) dalam pengelolaan konten informasi publik pada website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Subang? 3. Untuk mengetahui pelaksanaan (action) dalam pengelolaan konten informasi publik pada website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Subang? 4. Untuk mengetahui penilaian (evaluation) dalam pengelolaan konten informasi publik pada website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Subang? 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Teoritis Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bahan pengembangan ilmu komunikasi, khususnya bidang public relations dalam mendayagunakan peran strategis PR dalam membantu menyampaikan publisitas program dan kinerja pemerintah melalui pemanfaatan media website. Penelitian ini dapat menjadi pelengkap literatur bagi pengembangan ilmu komunikasi khususnya dalam mempelajari PR di lingkungan pemerintahan yang dapat digunakan dalam mendukung good governance dan e-government. 1.5.2 Manfaat Praktis Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Subang dalam menilai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendayagunakan website selama ini sehingga dapat melakukan evaluasi pada peningkatan pemanfaatan website. Penelitian ini juga dapat menjadi informasi bagi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam melakukan penilaian pada kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Pemerintah Kabupaten Subang. Penelitian ini juga dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat untuk lebih memanfaatkan keberadaan website milik
14
Pemerintah Kabupaten Subang dalam mencari informasi dan menyalurkan aspirasi bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Subang. 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 1.5.1 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang yang beralamat di Jl. Mayjen Soetoyo No. 46 Subang 41251 tlp
: (0260) 411318
Email
:
[email protected]
Website : http://www.subang.go.id 1.5.2 Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan mulai dari Januari 2016 - September 2016 yang dilakukan dengan bertahap melalui persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.