1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar
mampu
menjawab
tuntutan
lingkungan
strategik,
sehingga
dengan
pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut untuk
melaksanakan
perencanaan
pembangunan
jangka
panjang,
jangka
menengah, dan jangka pendek guna memberikan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, untuk itu Pemerintah Kota Mataram menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota No.2 Tahun 2011. Dalam RPJPD dan RPJMD memuat Visi dan Misi yang akan menjadi acuan bagi semua dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram. Atas dasar hal tersebut, Inspektorat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang dan bertanggung jawab dalam bidang pengawasan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 Tahun yaitu Tahun 2010- 2015 dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Pengawasan
diperlukan
untuk
memagari
pelaksanaan
kegiatan
pemerintahan dan pembangunan agar selalu berjalan di atas sistem dan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu pengawasan juga bermakna sebagai suatu kegiatan pengamatan/pemantauan kesesuaian antara aturan/standar dengan 2
pelaksanaan. Bilamana terjadi deviasi, maka pengawas harus mampu memberi solusi, namun tetap pada koridor aturan yang ada. Oleh karena itu, sangat dituntut integritas dan profesionalisme seorang pengawas. Di era reformasi sekarang ini peranan Inspektorat selaku pengawas internal pemerintah dituntut dapat berperan maksimal dalam mengungkapkan segala bentuk penyelewengan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara secara transparan dengan pembuktian yang factual dan akuntabel. Namun hal ini menjadi dilematis, mengingat Inspektorat mempunyai keterbatasan dari sisi organisasi, personil, baik secara kualitas maupun kuantitas yang perlu ditingkatkan, arah, maupun kurangnya dukungan dana yang dirasakan jauh tertinggal dari pelaku fungsi manajemen lainnya. Untuk menjawab semua itu diperlukan suatu perencanaan strategis Inspektorat yang diharapkan dapat memberikan arah peningkatan kinerja dalam lima tahun kedepan (2010-2015). Renstra Inspektorat ini disusun untuk menjadi acuan pokok penyusunan Rencana
Kerja Tahunan Inspektorat, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015.
1.2
LANDASAN HUKUM Penyusunan Renstra Inspektorat ini mengacu pada : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah; 2. Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025); 3
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan
Daerah
Kota
Mataram
Nomor
5
Tahun
2008
tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram; 8. Peraturan Walikota Mataram Nomor 25/Pert/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mataram; 9. Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kota Mataram 2011 – 2015. 1.3
MAKSUD DAN TUJUAN 1.
Maksud Maksud disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2011 – 2015 adalah untuk menentukan arah dalam menetapkan strategi dan kebijakan
bidang
pengawasan
serta
merumuskan
program
bidang
pengawasan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan Arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 20112015.
Sedangkan
Perubahan
Renstra
Inspektorat
Kota
Mataram
dilaksanakan guna menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan dan program dalam upaya percepatan Pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah. 2.
Tujuan Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat ini adalah : 1.
Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kota Mataram dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2.
Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3.
Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi; 4
4.
Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat;
5.
Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unitunit kerja Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT 2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat
2.2
Sumber Daya Inspektorat
2.3
Kinerja Pelayanan Inspektorat
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas
Pokok dan Fungsi
Pelayanan Inspektorat 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
3.3
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
3.4
Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V
4.1
Visi dan Misi Inspektorat
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat
4.3
Strategi dan Kebijakan Inspektorat
Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
BAB VI Indikator Kinerja Inspektorat Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD BAB VII Penutup 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA MATARAM
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Tugas Inspektorat Sesuai pasal 3 Peraturan Walikota Mataram Nomor 25/Pert/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mataram, tugas pokok Inspektorat adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan.
Fungsi Inspektorat Adapun fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan pemeriksaan; c. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat selalu berpedoman pada norma pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor
79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Daerah yang menggariskan bahwa norma pengawasan adalah : a. Obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan; b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan; c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat; d. Mendidik dan dinamis.
6
Struktur Organisasi pada Inspektorat Kota Mataram Struktur Organisasi Inspektorat Kota Mataram sesuai Perda Nomor 18 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram terdapat 9 Jabatan Struktural terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon IIb, 5 Jabatan Eselon IIIa, dan 3 Jabatan Eselon IVa yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1 Data Susunan Organisasi Inspektorat Kota Mataram No
Jabatan
Esselon
Keterangan
1
Inspektur
II.B
Kepala Inspektorat Kota Mataram (Pimpinan)
2
Sekretaris
III.A
Memimpin Sekretariat Inspektorat Kota Mataram, yang membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan
3
Kasubbag Perencanaan IV.A
Pelaksana Bidang Perencanaan dan Pelaporan
dan Pelaporan 4
Kasubbag Keuangan
5
Kasubbag
Umum
IV.A dan IV.A
Pelaksana Bidang Keuangan Pelaksana Bidang Umum dan Kepegawaian
Kepegawaian 6
Inspektur
Pembantu III.A
Wilayah I
Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah kerja I, yaitu : 1. Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela, termasuk kelurahannya; 2. Sekretariat Daerah; 3. Sekretariat DPRD; 4. Dinas Pehubungan ; 5. Dinas Tata Kota; 6. Badan
Ketahan
Pangan
dan
Pelaksana
Penyuluhan Pertanian dan Perikanan ( BKP5 ); 7. SD, SMP, SMA, SMK di wilayah Kecamatan Ampenan dan Sekarbela; 8. Pasar di wilayah Kecamatan Ampenan dan Sekarbela. 7
Inspektur Wilayah II
Pembantu III.A
Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah kerja II, yaitu:
7
1. Kecamatan Mataram, termasuk kelurahannya; 2. Dinas Pekerjaan Umum; 3. Dinas Pehubungan dan Dinas Tata Kota; 4. Dinas Kebersihan; 5. Dinas
Koperasi,
Perindustrian
dan
Pedagangan; 6. Badan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga Berencana; 7. Kantor Satuan Polisis Pamong Praja; 8. Kantor Lingkungan Hidup; 9. SD, SMP, SMA, SMK di wilayah Kecamatan Mataram; 10. Pasar di wilayah Kecamatan Mataram. 8
Inspektur
Pembantu III.A
Wilayah III
Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah kerja III, yaitu: 1. Kecamatan Cakranegara, termasuk kelurahan yang berada di bawahnya; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pendapatan; 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 6. Badan Kepegawaian Daerah; 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat; 8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 9. Kantor Pemadam Kebakaran; 10. SD, SMP, SMA, SMK di wilayah Kecamatan Cakranegara;
9
Inspektur Wilayah IV
Pembantu III.A
Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah kerja IV, yaitu : 1. Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
(Dikpora); 2. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan; 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 4. Dinas Pertamanan; 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas); 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8
(Bappeda); 7. Kantor
Pelayanan
dan
Perijinan
Terpadu
(KPPT); 8. SD, SMP, SMA, SMK di wilayah Kecamatan Selaparang dan Sandubaya; 9. Pasar di wilayah Kecamatan Selaparang dan Sandubaya.
Selain Jabatan Struktural diatas, pada Inspektorat Kota Mataram juga terdapat jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat terdiri dari jabatan Jabatan Fungsional Auditor (KEPMENPAN 19/1996 jo KEPMENPAN 220/M.PAN/7/2008) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah disebut juga Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (PERMENPAN 15/2009). Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah
(P2UPD) merupakan jabatan karier,
yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). JFA termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan anggaran, sehingga tugas pokoknya meliputi kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain di bidang keuangan. Sedangkan P2UPD termasuk dalam rumpun politik dan hubungan luar negeri yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan kegiatan perngawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. Instansi
pembina
JFA
adalah
Badan
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan (BPKP) sedangkan instansi pembina JFPP adalah Departemen Dalam Negeri (DDN). JFA terdiri dari Auditor Trampil dan Auditor Ahli.
9
Jenjang jabatan dan pangkat masing-masing sebagai berikut: 1) Auditor Trampil: Auditor Pelaksana (II/c – II/d); Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a – III/b); Auditor Penyelia (III/c – III/d). 2) Auditor Ahli: Auditor Pertama (III/a – III/b); Auditor Muda (III/c – III/d); Auditor Madya (IV/a – IV/c); Auditor Utama (IV/d – IV/e). Penetapan jenjang pangkat dan jabatan untuk masing masing auditor berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki dan berdasarkan sertifikat lulus sertifikasi jabatan auditor yang dimiliki. Adapun jenis pendidikan dan pelatihan (diklat) sertifikasi yang harus ditempuh adalah: 1) Auditor Trampil: Diklat pembentukan Auditor Trampil 2) Auditor Ahli: Diklat Pembentukan Auditor Ahli untuk Auditor Pertama; Diklat Penjenjangan Ketua Tim untuk Auditor Muda; Diklat Penjenjangan Pengendali Teknis untuk Auditor Madya; Diklat Penjenjangan Pengendali Mutu untuk Auditor Utama. P2UPD adalah jabatan tingkat keahlian. Jenjang jabatan dan pangkat sebagai berikut: 1) Pengawas Pemerintah Pertama (III/a – III/b); 2) Pengawas Pemerintah Muda (III/c – III/d) 3) Pengawas Pemerintahan Madya (IV/a – IV/c). Penetapan jenjang pangkat dan jabatan untuk masing masing pengawas berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki
dan harus mengikuti diklat
fungsional pengawas pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditetapkan instansi pembina.
10
Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Inspektorat Kota Mataram dapat dilihat pada gambar 1 berikut:
Struktur Organisasi Inspektorat Inspektur
Sekretariat
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Irban I
Irban II
Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah dan Auditor
Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah dan Auditor
2.2
Irban III
Irban IV
Sub Bagian Keuangan
Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah dan Auditor
Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah dan Auditor
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
SUMBER DAYA 2.2.1
Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Mataram, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Tahun 2013 adalah sebanyak 40 Pegawai, dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 2.2 Data Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Mataram Tahun 2013 Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai Menurut menurut Golongan
Menurut Pendidikan
Diklat Profesi
GOL.
Jumlah
PENDIDIKAN
Jumlah
Jenjang
Jumlah
IV
11
S-2
8
Trampil
2
III
25
S-1
26
Ahli
9
II
4
Diploma
2
Ketua Tim
7
11
Jumlah Pegawai
Jumlah Pegawai
Jumlah Pegawai Menurut
menurut Golongan
Menurut Pendidikan
Diklat Profesi
I
SLTA
4
SLTP
Dalnis
1
Daltu
-
SD Jumlah
40
40
19
Sedangkan kondisi Pegawai Non PNS pada Inspektorat kota Mataram Tahun 2014 terdiri dari:
1 orang tenaga yang bertugas sebagai penjaga malam;
2 orang tenaga sopir;
2 orang tenaga pengantar surat;
2 orang pramu kantor.
2.2.2 Data Sarana dan Prasarana Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Mataram dalam menunjang program pembangunan daerah Kota Mataram didukung oleh sarana penunjang seperti tabel berikut ini:
No
1
Tabel 2.3 Data Sarana dan Prasarana Penunjang Inspektorat Kota Mataram Jenis Barang Jumlah Kondisi pada Tahun 2013
Bangunan
Gedung
Kantor
Baik
Kurang Baik
1 unit
1 unit
-
Permanen 2
Kendaraan Dinas Roda 2
16 unit
16 unit
-
3
Kendaraan Dinas Roda 4
2 unit
2 unit
-
4
Wireless
1 unit
1 unit
-
5
Mesin Ketik
13 unit
-
13 unit
6
Laptop
15 unit
14 unit
1 unit
7
Komputer
16 unit
10 unit
6 unit
8
Printer
18 unit
10 unit
8 unit
9
AC
3 unit
2 unit
1 unit
10
Almari
13unit
13 unit
-
12
2.3
11
Meja Kerja
69 unit
47 unit
22 unit
12
Kursi
102 unit
86 unit
16 unit
13
Meja rapat
1 set
1 set
-
17
Kipas Angin
10 unit
9 unit
1 unit
18
Televisi
2 unit
2 unit
-
19
Profesional Sound System
1 set
1 set
-
20
Slide Projector
1 set
1 set
-
KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA MATARAM Inspektorat daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di Bidang Pengawasan. Berdasarkan Rencana Strategis
Inspektorat Kota Mataram
Tahun 2011- 2015,
Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan sebagai berikut: Tabel. 2.4 Data Kegiatan Pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram Tahun 2010-2013 Jenis Pemeriksaan Komprehensif
2010 25 obrik
2011 43 obrik
2012 47 obrik
2013 30 obrik
Khusus
53 obrik
-
-
1 obrik
Pembinaan
-
-
34 obrik
64 obrik
Jumlah
78 obrik
43 obrik
81obrik
95 obrik
Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Mataram selama periode 2011- 2015 adalah sebagai berikut:
13
Tabel 2.5 Data Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Mataram Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi
Target Renstra SKPD Tahun ke -
Target
SKPD
Realisasi Capaian Tahun ke -
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan : a. BPK
100%
60
65
70
80
85
81,45
64,67
71,25
-
-
b. Inspektorat
100%
40
45
45
60
80
53,01
52,28
50,18
-
-
100%
0
10
15
30
50
0
44
15
23
-
2 kali
WDP
WDP
WTP
WDP
WDP
WDP
WDP
-
Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) Opini BPK atas Laporan Keuangan
WDP WDP
Pemerintah Daerah
Tabel 2.6 Data Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kota Mataram Tahun 2010 – 2013 Persentase Realisasi No
Tahun Anggaran
Alokasi Anggaran
Realisasi Anggaran
Anggaran Keuangan
Fisik (%)
(%) 1
2010
3.243.042.567 3.009.234.762
92,79
100
2
2011
3.778.716.174 3.182.243.124
84,21
100
3
2012
4.239.761.086 3.898.369.618
91,95
100
4
2013
4.236.788.296 3.945.777.356
93,13
100
14
Tabel 2.3.4 Data Target dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Inspektorat Kota Mataram Uraian
2010
Program
2011
2012
2013
2014
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
100
99
100
83
100
93,12
100
93,96
100
-
100
99
100
99
100
90,48
100
96,06
100
-
-
-
-
-
100
100
-
-
-
-
100
100
100
97
100
87,61
100
82,54
100
-
100
75
100
85
100
93,81
100
90,52
100
-
-
-
100
63
-
-
100
35,28
100
-
Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana
dan
prasarana aparatur Program Peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja
dan keuangan Program peningkatan sistem pengawasan internal
dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa
dan
aparatur pengawasan
15
2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Mataram, dimana salah satu Misi Kota Mataram adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsipprinsip tata pemerintah yang baik (Good Governance. Lingkungan strategis yang mempengaruhi kinerja Inspektorat, ditentukan oleh faktor – faktor pengaruh baik yang berasal dari dalam ( Internal ) maupun dari luar ( Eksternal ). Pengaruh lingkungan internal meliputi faktor kekuatan dan kelemahan, sedangkan pengaruh lingkungan eksternal meliputi peluang dan tantangan. Adapun faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut : PELUANG ( Opportunities ) 1) Adanya program pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) secara periodik bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); 2) Adanya dukungan kebijakan dalam bidang pengawasan dari
Walikota
Mataram; 3) Adanya
dukungan
Pusat
Pembinaan
Jabatan
Fungsional
Auditor,
Pusdiklatwas BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan; 4) Adanya semangat Pemerintah Kota Mataram untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 5) Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan Kinerja Pemerintah Kota Mataram; 6) Adanya komitmen Pemerintah Daerah tentang Kepemerintahan yang baik. TANTANGAN ( Threats ) 1) Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawasan dan Pemerintah Daerah pada umumnya; 2) Kurangnya tanggapan Objek Pemeriksaan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan; 3) Semakin pesatnya perkembangan
sistem dan prosedur baru pada
pengelolaan keuangan maupun kinerja SKPD. 16
BAB III ISU-ISU STRATEGIS
3.1
Identifikasi Permasalahan Inspektorat
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Inspektorat Kota Mataram dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Pengawasan mempunyai fungsi
yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pembinaan
dan
pengawasan.
Adapun
identifikasi
permasalahan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dan Identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.1 Data Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Mataram Aspek Kajian Kajian terhadap Kinerja Pengawasan
Capaian
Standar Yang
Kondisi Saat Ini
Digunakan
Pemeriksaan Komprehensif dan khusus
PP No. 60 Tahun 2008 Permenpan No.04/MPAN/ 03/ 2008 Permenpan No.05/MPAN/ 03/ 2008 Permenpan No. 059 Tahun 2009 Permenpan No. 019 Tahun 2009
Faktor yang mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan
Internal
Eksternal
Semakin besarnya jumlah obyek pemeriksaan yaitu sebanyak 41 obrik ditambah 261 sub obrik yaitu 50 kelurahan dan 211 (UPTD) sehingga keseluruhan berjumlah 302 obrik/sub obrik.
Adanya Jumlah obyek kebijakan pemeriksaan pemekaran tidak Kelurahan sebanding sehingga dengan jumlah obrik jumlah semakin Sumber Daya meningkat Manusia (SDM) Tim Pemeriksa Aparatur Pengawas (APIP) belum sepenuhnya memiliki kompetensi Jumlah anggaran untuk kegiatan pengawasan masih terbatas
17
Kajian terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan inspektorat dan BPK
Daftar obrik yang sudah selesai tindaklanjutnya, dalam proses tindak lanjut ataupun belum selesai tindak lanjutnya
Pasal 20 UU No. Fungsi Tim 15 Tahun 2006 tindak lanjut Koordinasi tindak lanjut Sarana dan Prasarana penunjang olah data tindak lanjut
Auditee yang menindaklanjuti
Tidak hadirnya pihak yang masih mempunyai tunggakan tindak lanjut
Tabel 3.2 Data Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis Dinamika Internasional
Dinamika Nasional
Harapan
Kemampuan
masyarakat
terhadap
tata
pemerintahan (good
kelola
Lain-lain Dinamika Regional/Lokal
untuk
mempertahankan opini BPK
Peningkatan
dan
akuntabilitas
pengelolaan yang
yang
baik
keuangan
Governance)
dan
diupayakan
bebas dari KKN
tranparansi
kualitas
daerah
terus
dengan menjaga
sistem
pengendalian
internal Tuntutan
Masyarakat
terhadap penegakan hukum
Semakin
kritisnya
terhadap
masyarakat
pnyelenggaraan
pemerintahan
atas
diberlakukannya transparansi Rencana aksi daerah dalam
Upaya
upaya
akuntabilitas
pencegahan
pemberantasan korupsi
dan
pendampingan penyelenggaraan
pemerintah daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih 3.2.1. Visi Walikota dan Wakil Walikota Mataram periode 2010 – 2015 merumuskan Visi sebagai berikut: Visi : “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya” Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut: a. Masyarakat Kota Mataram adalah keseluruhan warga kota (citizen) yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal di wilayah Kota Mataram dengan segala konsekuwensi keberadaannya sebagai warga kota. b. Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mentaram. 18
c. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antar ummat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani. d. Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatkan jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani. 3.2.2. Misi : a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” ditunjukkan dengan stabilitas yang kondusif, saling berterima dalam suasana lingkungan yang bersih dan indah untuk mencapai masyarakat yang maju, religius dan berbudaya. b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang handal sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah. c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
berorientasi
pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan
SPP(Standar Pelayanan Publik) berdasarkan prinsif-prinsif tata pemerintahan yang baik (Good Governance). e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan. Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi pelayanan, maka Inspektorat Kota Mataram mempunyai peran dalam mewujudkan visi diatas melalui misi keempat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
berorientasi
pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SPP
(Standar Pelayanan Publik) berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Good governance mengandung makna penyelenggaraan pemerintahan
yang
bersih,
demokratis
dan
efektif.
Prinsip-prinsip
Good
Governance meliputi wawasan ke depan, keterbukaan dan tranparansi, partisipasi 19
masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisien dan efektivitas, desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha, komitmen pada pengurangan kesenjangan, komitmen pada perlindungan lingkungan hidup dan komitmen pada pasar yang fair. Dengan prinsipprinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tabel 3.3. Data penghambat dan pendorong Pelayanan Inspektorat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Mataram Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih Misi 4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berorientasi pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SPP (Standar Pelayanan Publik) berdasarkan prinsif-prinsif tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
Permasalahan Faktor Pelayanan Penghambat Pendorong Inspektorat Belum Optimalnya Kemampuan Motivasi kerja pengawasan dalam Anggaran yang kuat rangka Tidak Kualitas JFA mewujudkan tata proporsionalnya menuju level 2 kelola cakupan obyek Staf yang pemerintahan yang pemeriksaan bersertifikat baik dengan SDM yang auditor ada Sarana dan Prasarana kurang memadai Lambatnya tindak lanjut rekomendasi atas temuan
3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH Dengan kondisi terbatasnya jumlah staf pemeriksa dan jumlah anggaran penagwasan, tentu yang bisa dilakukan Inspektorat Kota Mataram antara lain menetapkan skala prioritas. Artinya prioritas pertama pemeriksaan/pembinaan pada obrik yang mengelola anggaran dalam jumlah besar dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang wajib diperiksi/dibina setiap tahun. Selanjutnya prioritas kedua dan seterusnya obrik yang mengelola anggaran lebih kecil (sedang) sekali dalam 2 tahun dan berikutnya yang mengelola anggara lebih kecil lagi, pemeriksaan/pembinaan dlakukan 3 s/d 5 tahun sekali. Untuk itulah setiap tahun Inspektorat Kota Mataram membuat PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) dimana direncanakan terdapat 60 obyek pemeriksaan yang harus diberikan
20
pengawasan dan pembinaan secara reguler yaitu, Dinas-Dinas, Lembaga Teknis, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, dan Sekolah-Sekolah Negeri. 3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Isu strategis adalah pilihan dari banyak macam isu yang ada ditengah masyarakat dan berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.Inspektorat Kota Mataram yang merupakan bagian dari pemerintahan Kota Mataram juga turut andil dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan yang dirasakan di Kota Mataram. Sesuai dengan tugas pokok daan fungsi dari Inspektorat Kota Mataram,
isu strategis yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi
Inspektorat Kota Mataram adalah sebagai berikut: 1. Tuntutan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatnya gerakan anti korupsi dan penegakan supremasi hukum. 2. Ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah Kota Mataram seperti : adanya praktek penerimaan siswa baru yang tidak transparan akibat kurangnya pengawasan penyelenggaraan pendidikan, belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, masih belum cepat dan kurang transparannya pelayanan perijinan di Kota Mataram 3. Meluasnya isu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada jajaran penyelenggaraan pemerintahan. 4. Tuntutan Pemerintah Kota Mataram untuk memperoleh Opini WTP dari BPK
21
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Inspektorat Kota Mataram Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram 2011-2015 yang hendak dicapai adalah : “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”. Inspektorat Kota Mataram mempunyai peran dalam mewujudkan visi diatas melalui salah satu Misi Kota Mataram yaitu: “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)”. Dengan mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Mataram Tahun 2011-2015 tersebut, maka Visi Inspektorat Kota Mataram harus sinergi dengan visi Pemerintah Kota Mataram. Adapun Visi Inspektorat Kota Mataram adalah: “ Terwujudnya Pengawasan Daerah yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel”. Penerapan
prinsip-prinsip
good
governance
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, karena aspek keuangan menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan daerah, baik dari segi sifat, jumlah, maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian. Berdasarkan visi tersebut di atas, maka untuk mewujudkannya diperlukan Misi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi oleh Inspektorat Kota Mataram ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat Kota Mataram dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Adapun Misi Inspektorat Kota Mataram adalah: “Mewujudkan peningkatan aparatur pengawas dan kapasitas pengawasan”. Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparatur pengawas adalah sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai pernasalahan dan perubahan yang terjadi pada 22
dinamika masyarakat melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan. Peningkatan aparatur pengawas baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif diarahkan untuk dapat meningkatkan jangkauan ataupun cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur pengawasan. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Mataram 4.2.1
Tujuan Tujuan merupakan target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja dengan faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka mencapai misi-misi tersebut di atas, dengan mempertimbangkan berbagai faktor penentu keberhasilan, maka tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Kota Mataram adalah Peningkatan kinerja pengawasan
4.2.2
Sasaran Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka perlu direncanakan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sasaran memberikan gambaran tentang apa yang diharapkan organisasi yang bersangkutan yang dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan dimasa mendatang.
Agar bisa
efektif, maka setiap sasaran harus bersifat spesifik, dapat diuji dan dapat diukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Mataram adalah Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Mataram haruslah sesuai dengan RPJMD Kota Mataram periode 2011-2015. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :
23
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Mataram No 1
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Peningkatan
Meningkatnya
Persentase
kinerja
akuntabilitas
penyelesaian
pengawasan
sistem
tindaklanjut hasil
pengawasan
pemeriksaan :
internal
a.
BPK
b. Inspektorat Kota
Target Kinerja sasaran pada Tahun 2011
2012
2013
2014
2015
60
65
70
80
85
40
45
45
60
80
0%
10%
15%
30%
50%
WDP
WDP
WDP
WDP
WTP
Mataram Persentase
hasil
Evaluasi
SAKIP
SKPD
yang
mendapat nilai baik (minimal B) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi Inspektorat Kota Mataram adalah sebagaimana tertuang pada tabel berikut :
24
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI Terwujudnya Pengawasan Daerah Yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel
MISI Mewujudkan Peningkatan Aparatur Pengawas dan Kapasitas Pengawasan
Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Peningkatan
Meningkatnya
Meningkatkan kapabilitas
Peningkatan pengiriman
kinerja
akuntabilitas
auditor
peserta diklat substantif
pengawasan
sistem
dan diklat penjenjangan
pengawasan
bagi auditor
internal
Koordinasi dengan Aparat
Peningkatan koordinasi
Pengawas Intern
kewenangan APIP dalam
Pemerintah (APIP) lainnya
melaksanakan fungsi
dalam menyusun Program
pengawasan
Kerja Pengawasan Tahunan Meningkatkan pengelolaan
Peningkatan
database tindak lanjut
Pemutakhiran Data
rekomendasi hasil
Tindak Lanjut
pemeriksaan Meningkatkan Kualitas
Peningkatan kualitas
Laporan dari entitas
Pengelolaan Keuangan
pelaporan yang sesuai
daerah
dengan SAP
25
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kota Mataram Tahun 2011-2015, maka tabel berikut menyajikan program kegiatan yang disertai pendanaan yang mengacu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang akan dilaksanakan selama periode 2011-2015. Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kota Mataram Tahun 2011- 2014 Tujuan
Sasaran
Indikator
Program dan
Indikator Kinerja
Satu
Data
Sasaran
Kegiatan
Program (outcome)
an
Capaian
dan Kegiatan
pada
(output)
Tahun
Target kinerja program dan kerangka pendanaan 2011 Target
Rp(000)
2012 Targ
Rp(000)
2013 Targ
et
Rp(000)
2014 Targ
et
Rp(000)
2015 Targ
et
Rp(000)
et
awal Perenca naan 2010 Peningkat
Meningkatnya
Program
an kinerja
akuntabilitas
Peningkatan
pengawas
sistem
sistem
an
pengawasan
pengawasan
internal
Internal
dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B)
Pelaksanaan
Terlaksananya
Pengawasan
pemeriksaan
Internal Secara
berkala
Berkala
instansi
Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan : c. BPK d. Inspektora t Kota Mataram
Tindak
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu
Obrik
25
0
527.400
10%
585.800
15%
806.630
30%
200.360
50%
1.099.2 75
atas
pemerintah/SKPD
hasil
Lanjut temuan
pengawasan
Terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan internal
dan
obrik
ekternal
Atas
Diperolehnya WTP
Lapor
Laporan
Opini
dari
Keuangan
BPK atas laporan
Pemerintah
keuangan pemda
51,32
60
34,25
40
WDP
WDP
an
163.930
65
21.145
WD P
Daerah
26
154.330
45
70
173.000
45
19.795
WD P
80
274.320
60
22.150
WD P
85
329.625
80
33.750
WT P
32.630
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Kinerja Inspektorat Kota Mataram diukur berdasarkan Indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008. Indikator ini sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Mataram dimana tugas pokok Inspektorat adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Sedangkan Fungsi Inspektorat Kota Mataram adalah perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di Bidang Pengawasan. Adapun Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Inspektorat
Kota Mataram
dapatdiihat pada tabel di bawah ini : TABEL 6 Indikator Kinerja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2011-2015 Indikator Kinerja Sesuai Tujuan dan Sasaran SKPD
Target
Target Renstra SKPD Tahun 2011
2012
2013 2014
2015
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan : c. BPK d. Inspektorat
100%
60
65
70
80
85
100%
40
45
45
60
80
100%
0
10
15
30
50
1 kali
WDP
Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
27
WDP WDP WDP
WTP
28
29
