BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan tuntutan yang tidak dapat ditunda lagi, untuk mewujudkan pencapaian tujuan serta cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem manajemen strategik, yang

salah

satu

unsurnya

harus

membuat

dan

menyampaikan

pertanggungjawaban (accountabillity) yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam pengembangan dan peningkatan kualitas aparatur menjadi tantangan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pengembangan dan peningkatan kualitas Aparatur mutlak dilaksanakan guna menjawab kritik dan sorotan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja instansi public dan terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governence), sehingga dunia usaha (Corporate governance) dan masyarakat (Civil Society) dapat terlayani dengan baik dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena peningkatan kualitas Aparatur ini direncanakan dan disusun melalui suatu program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah. Penerapan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efesien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap isntansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan akuntabilitas kinerja instansi

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015

1

pemerintah disusun sebagai

perwujudan

pertanggungjawaban instansi

pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas dibuat untuk memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar. Badan

Kepegawaian

Daerah

Kota

Bekasi

sebagai

Pengelola

Manajemen Kepegawaian dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Target kinerja yang harus dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015, merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan

balik

bagi

pihak-pihak

yang

berkepentingan

dalam

rangka

meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi.


2

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi dalam Pengelolaan Manajemen Aparatur di Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKD Kota Bekasi tahun 2015 dengan mengetengahkan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pada capaian kinerja tahun dimaksud. 1.2 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 5. Undang-Undang

Nomor

30

Tahun

2014

Tentang

Administrasi

Pemerintahan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;


3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi yang meliputi pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi; 14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018; 15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025; 16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;


4

17. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi; 18. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; 19. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; 20. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 1.3 Sistematika Penyusunan Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

menyajikan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) tahun 2015 tersebut merupakan perbandingan antara Perjanjian Kinerja (performance covenant) dengan Realisasi Kinerja 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi dengan didukung oleh data-data yang rasional. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan terindentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang, dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :


5

Bab I

:

Pendahuluan Menjelaskan Latar Belakang yang berisikan Gambaran Umum; Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan.

Bab II

:

Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Menjelaskan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 mencakup Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi; Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi; Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi dan Rencana Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015.

Bab III

:

Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Menjelaskan tentang Kerangka Pengukuran Kinerja; Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja mencakup Sasaran I (Pertama) Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur dan Sasaran II (Kedua) Meningkatnya Disiplin dan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian

Berabasis

IT;

Akuntabilitas

Keuangan dan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 mencakup Sasaran I (Pertama) Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur dan Sasaran II (Kedua) Meningkatnya Disiplin dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berabasis IT. Bab IV

:

Penutup


6

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA 2.1

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategik lokal, nasional dan global. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 sampai dengan 2018, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. 2.1.1 Visi dan Misi BKD Kota Bekasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Pemerintah Kota Bekasi, dalam menetapkan visi yang mengacu pada visi Kota Bekasi dengan memperhatikan fungsi dan tugas pokok. Visi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 adalah Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan. Dengan memperhatikan Visi Kota Bekasi dan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan Badan

Kepegawaian

Undang-undang

Nomor

Daerah 5

Kota

Bekasi

berdasarkan

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara dari administrasi kepegawaian menjadi Manajemen Sumber Daya

Manusia,

sejalan

dengan

hal

tersebut

maka

Visi

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018 adalah


7

Terwujudnya

Aparatur

Yang

Lebih

Profesional,

Bertanggungjawab Dan Bermoral Pada Tahun 2018, dengan makna sebagi berikut : Aparatur yang lebih profesional

: Aparatur

memiliki

keahlian

dan keterampilan tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tepat waktu, cermat

dan

prosedur

sesuai yang

dengan mudah

dipahami. Aparatur yang bertanggung jawab : Aparatur memiliki kesadaran dalam

melaksanakan

tugas

pokok dan fungsi yang melekat pada diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Aparatur bermoral

: Seseorang memiliki nilai - nilai kebaikan sebagai aparatur yang selalu menyadari tugas pokok dan

fungsi

memberikan

pelayanan yang optimal. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Umumnya dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Khususnya, maka dirumuskan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai dan sebagai penjabaran visi. Rumusan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut : LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015

8

a. Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Aparatur. b. Meningkatkan Sistem Manajemen Kepegawaian yang Berbasis Kinerja dan Akuntabel. c. Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur. 2.1.2 Tujuan dan Sasaran serta Cara Mencapainya Untuk mewujudkan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. 2.1.2.1 Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah, adalah sebagai berikut : a. Mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien. b. Terwujudnya pola karir yang sesuai dengan kubutuhan organisasi. c. Meningkatkan penegakkan disiplin dan peningkatkan kesejahteraan aparatur. 2.1.2.2 Sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah adalah : a. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur. b. Meningkatnya disiplin dan tanggung jawab aparatur serta pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis IT. 2.2

Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 ditetapkan 2 (dua) Program, 2 (dua) Sasaran, 7 (tujuh) Indikator Kinerja dan 23 (dua puluh tiga) Kegiatan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, dengan perincian sebagai berikut:


9

a. Program : 1. Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur; 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. b. Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur. 2. Meningkatnya disiplin dan tanggung jawab aparatur serta pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis IT. c. Indikator Kinerja : 1. Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS. 2. Jumlah aparatur yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki Jabatan Struktural. 3. Jumlah aparatur yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki Jabatan Fungsional. 4. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis. 5. Tercapainya Pengembangan aparatur 6. Tersedianya data pegawai PNSD, CPNSD dan Non PNSD. 7. Terselesaikannya kasus-kasus indisipliner aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. d. Kegiatan : 1.

Kegiatan Pengelolaan Database Tenaga Honorer;

2.

Kegiatan Penataan Dokumen, Arsip Kepegawaian dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi PNSD/CPNSD;

3.

Kegiatan Pengelolaan Manajemen Administrasi Kepegawaian Kota Bekasi;

4.

Kegiatan Pembuatan ID Card;

5.

KegiataSinergitas Kegiatan;

6.

Kegiatan Diklatpim Tk. IV;


10

7.

Kegiatan Diklatpim Tk. III;

8.

Kegiatan Diklatpim Tk. II;

9.

Kegiatan Pengiriman Tugas Belajar;

10. Kegiatan Diklat Pengawas Ketenaga Kerjaan; 11. Kegiatan Diklat Teknis Fungsional; 12. Kegiatan Pembekalan Bagi Aparatur yang Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP); 13. Kegiatan Diklat Prajabatan Gol I, II dan III; 14. Kegiatan Penilaian Angka Kredit jabatan Fungsional Guru; 15. Kegiatan Pemberian Satya Lencana Karya Satya; 16. Kegiatan Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat PNS; 17. Kegiatan Sosialisasi LHKPN; 18. Kegiatan Seleksi (assesment) Aparatur; 19. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Kasus-kasus Indisipliner; 20. Kegiatan Peningkatan Etos Kerja Sumberdaya Aparatur Perizinan; 21. Bimbingan Teknis Pengelolaan Kegiatan dan Pengadaan Barang dan Jasa; 22. Tugas Belajar Jenjang Pendidikan DIII Kesehatan (Banprov); 23. Tugas Belajar Jenjang Pendidikan S1 Keperawatan (Banprov). 2.3

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain adalah untuk : 1.

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;


11

2.

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3.

Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4.

Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;

5.

Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Sasaran strategis serta indikator kinerja yang ada pada dokumen

Rencana Kinerja Tahun 2015 juga ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2015. Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu : 1) Meningkatnya kualitas sumberdaya, terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja, yaitu : a. Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS; b. Jumlah aparatur yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan struktural; c. Jumlah aparatur yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan fungsional; d. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis; e. Tercapainya pengembangan aparatur. 2) Meningkatnya disiplin dan pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis IT, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu : a. Tersedianya data pegawai PNSD, CPNSD dan Non PNSD; b. Terselesaikannya kasus-kasus indisipliner pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.


12

Tabel 2.1 PERJANJIAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015

NO 1 1

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

INDIKATOR KINERJA 3 Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS

TARGET 4 94 orang

Jumlah Aparatur yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan struktural

44 orang

Jumlah Aparatur yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan fungsional

5003 orang

SEBELUM BERUBAH PROGRAM ANGGARAN 5 6 Program Pembinaan Rp. 9.537.500.000 dan Pengembangan Aparatur

SETELAH BERUBAH PROGRAM ANGGARAN 7 8 Program Pembinaan Rp. 9.055.277.680 dan Pengembangan Aparatur

Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 2.208.856.000


Rp.

900.000.000

13

900.000.000

1

2

2

Meningkatnya Disiplin dan Tanggungjawab Aparatur serta Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Berbasis IT

3 Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat teknis

4 1507 orang

Tercapainya pengembangan aparatur Tersedianya data pegawai PNSD, CPNSD dan non PNSD

1213 orang

Terselesaikannya kasus-kasus indisipliner pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

422 orang

5

6

3000 orang dan 100%

Jumlah Anggaran


Rp. 10.437.500.000

14

7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Rp.

8 387.480.000

Rp.

235.640.000

Rp.

115.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp.

82.950.000

Rp. 12.985.203.680

2.4

Rencana Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015. Rencana Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 terdapat alokasi anggaran Rp. 12.985.203.680,- terdiri dari alokasi Anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) Rp. 3.029.966.000,- dan Belanja Langsung Urusan (BLU) Rp. 9.955.277.680,- sebagaimana pada tabel 2.2 adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Alokasi Rencana Anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 No 1

Pagu Dana (Rp)

Kegiatan 2

3

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

10.020.000,00

2

26.400.000,00

3

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor

450.000.000,00

4

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

450.000.000,00

5

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

528.880.000,00

6

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

7 8 9 10 11 12 13

Peraturan

34.848.000,00 80.000.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

453.324.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

305.890.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

76.450.000,00


175.384.000,00 25.000.000,00

56.590.000,00

15

1

2

3

14

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

95.575.000,00

15

Pengadaan Pakaian Olah Raga

63.615.000,00

16

Pendidikan dan Pelatihan Formal

17

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

36.590.000,00

18

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

14.040.000,00

19

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

10.600.000,00

20

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

21.720.000,00

JUMLAH


115.000.000,00

Rp. 3.029.966.000,00

16

Tabel 2.3 Alokasi Rencana Anggaran Belanja Langsung Urusan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 No

Kegiatan

1

2

1 2

Pembuatan Id Card Penataan Dokumentasi, Arsip Kepegawaian dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi PNSD/CPNSD Pengelolaan Manajemen Administrasi Kepegawaian Kota Bekasi Sinergitas Kepegawaian Diklat Teknis Fungsional dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Diklatpim TK. IV Diklatpim TK. III Diklatpim TK. II Seleksi (Assesment) Aparatur Sosialisasi LHKPN Pengiriman Tugas Belajar Diklat Prajabatan Gol I, II dan III Pemberian Satya Lencana Karya Satya Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat PNS Pembekalan bagi Aparatur yang Memasuki Batas Usia Pensiun Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Bimbingan Teknis Pengelolaan Kegiatan dan Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Pengewas Ketenagakerjaan Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Kasus-kasus Indisipliner Peningkatan Etos Kerja Sumber Daya Aparatur Perizinan Tugas Belajar Jenjang Pendidikan DIII Kesehatan (Banprov) Tugas Belajar Jenjang Pendidikan S1 Keperawatan (Banprov) JUMLAH

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Pagu Dana (Rp) 3

100.000.000,00 300.000.000,00

300.000.000,00 400.000.000,00 2.500.000.000,00 922.500.000,00 330.000.000,00 150.000.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 1.150.000.000,00 750.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 375.000.000,00 300.000.000,00 410.000.000,00 250.000.000,00 24.550.000,00 43.227.680,00 Rp. 9.955.277.680,00

17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BEKASI Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2015. Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 19.655.663.680,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.670.460.000,- dan Belanja Langsung Urusan sebesar Rp.

9.955.277.680,-

dan

Belanja

Langsung

Penunjang

Urusan

sebesar

Rp. 3.029.966.000,- sebagaimana tabel 3.1 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Alokasi Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 NO 1 2 3

URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Penunjang Urusan Belanja Langsung Urusan Jumlah

PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 Rp. 6.670.460.000,00 Rp. 3.029.966.000,00 Rp. 9.955.277.680,00 Rp. 19.655.663.680


18

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi yang berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2013-2018. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, yakni dengan cara memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yaitu : a) Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya. b) Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung


19

dengan data-data yang terkait dengan sasaran strategis serta peraturan perundangan-undangan. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 85 s/d 100

: Sangat Berhasil

70 s/d < 85

: Berhasil

55 s/d < 70

: Cukup Berhasil

0 s/d < 55

: Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. 3.2 Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi dalam menganalisa dan mengukur kinerjanya guna mewujudkan visi dan misi organisasi, sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 sebanyak 2 (dua) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja serta 2 (dua) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi pada tahun 2015 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2015 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015, adapun seluruh capaian kinerja dan evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut :


20

3.2.1 Sasaran I (Pertama) : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran ini diukur melalui pencapaian 5 (lima) indikator kinerja. Pencapaian Kinerja tersebut diuraikan dalam tabel 3.2 di bawah ini : Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kegiatan Sasaran I

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

KEGIATAN

REALISASI

CAPAIAN KINERJA 2015 %

1

2

3

4

5

6

7

1

Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS Jumlah aparatur yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan struktural Jumlah aparatur yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan fungsional Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat teknik

94

Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III

94

100

30

Diklatpim IV

30

11

Diklatpim III

10

3

Diklatpim II

3

NO

2

3

4

orang orang

orang

5000 3

orang 90

1417 5

Tercapainya Pengembangan Aparatur

orang

300 160 50

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Diklat Pengawasan Ketenagakerjaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kegiatan dan Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Teknis Fungsional dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemberian Penghargaan Satyalencana Karya Satya Pembekalan Bagi Aparatur Yang Memasuki Batas Usia Pensiun Pengiriman Tugas Belajar


98

5000 100 3

88 98 1396 300 130

89

35

21

KET 8

1

2

3

4

300 200 80 170 1

2

5

Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS Seleksi (Assesment) Aparatur Peningkatan Etos Kerja Sumber Daya Aparatur Perizinan Sinergitas Kepegawaian Tugas Belajar Jenjang Pendidikan D III Kesehatan (Banprov) Tugas Belajar Jenjang Pendidikan S1 Keperawatan dan NERS

6

7

238 200 79 170 1

2

Analisa dari pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut : 1. Keberhasilan/kegagalan Indikator Kinerja Pertama Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS Indikator ini didukung oleh kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III. Kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Di dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa CPNS wajib mengikuti diklat prajabatan selambat-lambatnya 2 tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS dan lulus diklat prajabatan untuk diangkat sebagai PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS dan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah menghasilkan sistem pengadaan Calan Pegawai Negeri Sipil Kategori 1 dan 2 di LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015

22

8

lingkungan pemerintah. Perka LAN Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Gol I, II, dan / atau Gol III yang diangkat dari Tenaga Honorer K1 dan atau KII, Perka

LAN

Nomor

15

Tahun

2015

Tentang

Pedoman

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Gol III, Perka LAN Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Gol I dan Gol II. Pada tahun 2015 Kegiatan Diklat Prajabatan Gol I, II dan III target peserta yang diusulkan adalah 94 orang dari CPNS Kategori 1 dan 2, dan CPNS dari umum, diantanya adalah : 1. CPNS Umum Golongan III sebanyak 27 orang; Diklat prajabatan CPNS Umum Golongan III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan melalui kerjasama dengan Lembaga Diklat yang telah tersertifikasi yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat. Diklat tersebut dilaksanakan di Kampus II Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kolonel Masturi Km. 3,4 Cipageran Cimahi-Jawa Barat, pada tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 7 Oktober 2015. 2. CPNS Umum Golongan II sebanyak 7 orang; Diklat prajabatan CPNS Umum Golongan II di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan melalui kerjasama dengan Lembaga Diklat yang telah tersertifikasi yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat. Diklat tersebut dilaksanakan di Kampus II Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kolonel Masturi Km. 3,4 Cipageran Cimahi-Jawa Barat, pada tanggal 13 November 2015 sampai dengan 17 Desember 2015. 3. CPNS K1 Golongan I, II dan III sebanyak 56 orang;


23

4. CPNS K2 Golongan I dan II sebanyak 4 orang. Diklat prajabatan CPNS K1 Golongan I, II dan III serta CPNS K2 Golongan I dan II di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan melalui kerjasama dengan Lembaga Diklat yang telah tersertifikasi yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat. Diklat tersebut diselenggarakan selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan dilaksanakan di Kampus II Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kolonel Masturi Km. 3,4 Cipageran Cimahi-Jawa Barat, pada tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 2 September 2015. Indikator kinerja pertama yaitu Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS dihasilkan kegiatan diklat prajabatan adalah 100% dengan predikat Sangat Berhasil. 2. Keberhasilan/kegagalan Indikator Kinerja Ke-dua Jumlah Aparatur yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki Jabatan Struktural. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural disamping syarat lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan dan pelatihan merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS serta bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dangan dilandasi kepribadian dan etika. Jabatan pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang dapat diminta atau dituntut, melainkan merupakan penugasan, maka keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan bukan pula hal yang dapat diminta atau dituntut, seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015

24

Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dalam

sistem

manajeman

kepegawaian,

pejabat

struktural

memainkan peranan yang sangat menentukan dalam membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan instansi dan memimpin bawahan dan seluruh stakeholder stratejik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Indikator Kinerja ini ditunjang oleh 3 (tiga) kegiatan, antara lain : a. Diklatpim Tk. II, sesuai dengan PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, bahwa Diklatpim Tk. II merupakan salah satu jenis diklat yang diperlukan dalam pembentukan kompetensi PNS untuk jabatan struktural Eselon II dan kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Kompetensi kepemimpinan yang

dimaksud

adalah

kemampuan

menetapkan

strategi

kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya dan memimpin keberhasilan implementasi strategi kebijakan tersebut. Diklatpim Tk. II ini diikuti oleh 3 orang dari targetkan 3 orang peserta, yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2015 sampai dengan 28 Agustus 2015 bertempat di Kampus Badan Diklat Provinsi Bali Jl. Hayam Wuruk No. 152 Denpasar Bali. 3 orang tersebut diantaranya adalah :


25

Tabel 3.3 Nama-nama Peserta Diklatpim Tk. II No

Nama/NIP

Pangkat

Jabatan

1

drg. Hj. Anne Nur Candrani H, MARS 19580224 198612 2 001

Pembina Utama/IV.c

Kepala Kesehatan

Dinas

2

Drs. Asep Gunawan, M.Si 19660320 198603 1 011

Pembina/IV.a Kepala Bagian Bina Pemerintahan

3

Drs. Hanan, M.Si 19640424 199011 1 002

Pembina/IV.a Kepala Bagian Organisasi

Dengan demikian capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% menunjukkan target telah terpenuhi dengan predikat Sangat Berhasil. b. Diklatpim Tk. III ditujukan bagi calon Pejabat Eselon III serta Pejabat Eselon III yang belum mengikuti Diklatpim Tk.III berdasarkan sesuai dengan PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS dan Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, dengan tujuan untuk mendapatkan pejabat eselon III yang berkompeten dan akuntabel. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Dalam pelaksananaan Diklatpim Tingkat III terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu : 1. Diklatpim Tingkat III dilaksanakan pada tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan 21 Mei 2015, bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015

Jl. Taman Makam 26

Pahlawan No. 8 Kalibata Jakarta Selatan. Diklatpim Tk. III ini diikuti oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebanyak 5 orang. 2. Diklatpim Tingkat III dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan 12 November 2015, bertempat di Kampus I Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Windu Nomor 26 Bandung. Diklatpim Tk. III ini diikuti oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebanyak 5 orang dari target 6 orang. Terdapat 1 orang peserta yang di batalkan oleh Badiklat Prov Jabar dikarenakan kuota yang diterima hanya 5 orang sehingga 1 orang peserta tersebut tidak dapat mengikuti Diklatpim Tk. III. Tabel 3.4 Nama-nama Peserta Diklatpim Tk. III No 1

Nama/NIP

Pangkat

Jabatan

3

4

2

1

Moch. Sulaeman, BE, Dipl.PH 19581014 197803 1 003

Pembina/ Kepala Bidang IV.a Penataan Bangunan Pada Distako

2

drg. Ni Made Sumartini, MARS 19670314 199312 2 003

Pembina/ Kepala Bidang IV.a Pelayanan Medik pada RSUD Kota Bekasi

3

Hj. Meiske Suzana Suriana, S.Sos, M.Si 19640424 199011 1 002

Pembina/ Kasi Pengupahan IV.a dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Disnaker

4

Mimik Suhendri, SE, M.Si 19641124 198502 1 001

Pembina/ Kasubag Evaluasi IV.a dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Bekasi


27

1

5

2

3

4

Dra. Nunung Rahayu Supraptiningsih, M.Si 19651002 199203 2 005

Pembina/ Kasubid IV.a Penerangan Motivasi BP3AKB

6

Drs. Jainudin Sitanggang 19630506 199403 1 007

Pembina/ Kepala Bidang IV.a Perindustrian pada Disperindagkop

7

Jaya Eko Setiawan, SH 19751005 199603 1 004

Pembina/ Kepala Bidang IV.a Pelayanan Pengendalian Non Perizinan pada BPPT

8

Amran, ST, M.Si 19690923 200212 1 004

Pembina/ Kepala Bidang IV.a Pengawasan dan Pengendalian pada Disbangkim

9

Yudi Sartono, ST, MT 19750910 200212 1 003

Pembina/ Kepala Bidang IV.a Persampahan pada Dinsih

10

Wahyudin, SH, M.Si

Pembina/ Kepala Bidang IV.a PBB dan BPHTB pada Dispenda

dan pada

Jumlah keseluruhan yang Diklatpim Tk. III ini adalah 10 orang dari target 11 orang,

dengan demikian capaian kinerja yang

diperoleh sebesar 91% menunjukkan target telah terpenuhi dengan predikat Sangat Berhasil. c. Diklatpim Tk IV ditujukan bagi PNS yang telah menduduki jabatan eselon IV, sehingga persyaratan sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 101 Tahun 2000 dapat terpenuhi. Kegiatan ini dilaksanakan

untuk

mencapai

persyaratan

kompetensi

kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang


28

jabatan struktural. Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan 10 September 2015, bertempat di Kampus II Badiklatda Provinsi Jawa Barat Jl. Windu No 26 Bandung. Jumlah peserta yang mengikuti Diklatpim Tk. IV yaitu sebanyak 30 orang dari target 30 orang. Dengan Demikian capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% dengan predikat Sangat Berhasil. Indikator Kinerja kedua yaitu Jumlah Aparatur yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan strukturan dengan 3 (tiga) kegiatan di atas maka persentase capaian kegiatan rata-rata secara keseluruhan pada Diklat Struktural sebesar 98%. Dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar 3,5% dari target sebesar 3,6%, dengan membandingkan jumlah pejabat yang mengikuti diklat struktural dengan jumlah pejabat struktural di Kota Bekasi. Dengan demikian capaian indikator kinerja sasarannya sebesar 98% dengan predikat Sangat Berhasil. 3. Keberhasilan / kegagalan Indikator Kinerja Ke-tiga Jumlah Aparatur yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki Jabatan Fungsional, terdapat 2 (dua) kegiatan: a. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruanglingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Angka kredit adalah satuan nilai dari dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.


29

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat pada Jabatan Fungsional Guru apabila memiliki Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda III/a dan memiliki Pendidikan S.1 Kompetensi Guru tertentu. Adapun Pegawai Negeri Sipil yang sudah diangkat dalam Formasi Guru tapi masih memiliki pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tk.I/ II.d kebawah tidak dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru sampai dengan memiliki Ijazah S.1 Kompetensi Guru dan memiliki Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda III/a. Petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru diatur Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Pada tahun 2015 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi di ikuti oleh 5000 orang peserta guru dari target 5000 orang guru, pelaksanaa kegiatan dibagi menjadi 2 gelombang masing-masing peserta berjumlah 2500 orang guru. Gelombang pertama dilaksanakan April 2015, dan gelombang kedua dilaksanakan Oktober 2015 bertempat di Sekretariat Tim PAK Guru se-Kota Bekasi. Dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100% dengan predikat kegaiatan Sangat Berhasil. b. Diklat Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawasan ketenagakerjaan harus merespons dengan cara yang lebih

efisien

untuk

memastikan

kepatuhan

melalui

langkah-langkah pencegahan, saran dan deteksi atas pelanggaran


30

undang-undang

ketenagakerjaan.

Reformasi

pengawasan

ketenagakerjaan tidak menjadi kebijakan utama oleh pemerintah nasional untuk menangani krisis. Namun, peranan pengawasan ketenagakerjaan sudah pasti meningkat selama periode ini, dan hal ini mungkin karena upaya-upaya akselerasi di beberapa pemerintah

untuk

membangun

kapasitas

dan

efektifitas

pengawasan. Pengawasan ketenagakerjaan yang efisien memiliki potensi untuk meningkatkan produktifitas pekerja melalui jaminan terhadap lingkungan kerja yang layak, ini adalah untuk kepentingan pekerja dan pengusaha. Untuk meningkatkan kapasitas dan efektifitas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap pengawas ketenagakerjaan. Kegiatan Diklat Pengawas Ketenagakerjaan diselenggarakan dari tanggal tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan 10 Juli 2015 yang bertempat di Bayak Hotel & Resort, Jl Raya Puncak Km 77 No. 55 Cilember, Cisarua-Bogor. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah 3 orang peserta dari target 3 orang. Dengan demikian capaikian kinerja pada kegiatan ini adalah 100% dengan predikat Sangat Berhasil. Tabel 3.5 Nama-nama Peserta Diklat Pengawas Ketenagakerjaan No

Nama/NIP

Pangkat

Jabatan

1

2

3

4

1

Eded Hermawan, SE 19711228 200701 1 007

Penata Muda Pelaksana Tk. I/III.b BPBD

pada

2

Bagoes Setiyanto, ST 19750817 201001 1 008

Penata Muda Pelaksana Tk. I/III.b Disnaker

pada


31

1

3

2

3

Haris Arif Rahman, SE 19700105 200901 1 001

4

Penata Muda/III.a

Pelaksana Disnaker

pada

4. Keberhasilan / kegagalan Indikator Kinerja Ke-empat Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis, terdapat 2 (dua) kegiatan: a. Bimbingan Teknis Pengelolaan Kegiatan dan Pengadaan Barang dan Jasa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bertujuan memberikan pedoman mengenai tata cara Pengadaan Barang dan Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif sesuai dengan tata kelola yang baik sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam

beberapa

tahun

ini

terus

mengemuka

permasalahan-permasalahan pengadaan muncul dari hasil temuan atau pemeriksaan, oleh karena itu Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi sebagai lembaga teknis daerah yang salah satu tugas pokoknya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berupaya untukm meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengadaan barang/jasa melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kegiatan dan Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu juga memfasilitasi ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala ULP/ anggota kelompok kerja ULP/ Pejabat Pengadaan. LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015

32

Kegiatan

Bimbingan

Teknis

Pengelolaan

Kegiatan

dan

Pengadaan Barang dan Jasa diselenggarakan pada hari Senin sampai dengan Jum’at yaitu pada tanggal 23-27 Pebruari 2015 yang bertempat di Asrama Haji Bekasi Jl. Kemakmuran No 72 Bekasi. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah 88 orang dari target 90 orang, terdapat 2 orang tidak mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan mengalami kecelakaan lalu lintas dan melaksanakan ibadah umroh. Dengan demikian capaian indikator kinerja pada kegiatan ini adalah sebesar 98% dengan predikat Sangat Berhasil. b. Diklat Teknis Fungsional dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam

rangka

mewujudkan

pelaksanaan

pemerintahan

reformasi yang

baik,

birokrasi

untuk

kompetensi

dan

profesionalisme penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu terus ditingkatkan. Salah satu langkah konkrit dan strategis yang perlu dilakukan

untuk

kemampuan

meningkatkan

teknis

aparatur

kemampuan

pemerintah

dasar

adalah

menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

dan

dengan dan

Peningkatan Kapasitas Aparatur. Guna meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap

untuk

dapat

melaksanakan

tugas

jabatan

secara

professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi serta menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola

iker dalam melaksanakan tugas pemerintahan

umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik dilaksanakan beberapa jenis diklat teknis dan peningkatan kapasitas aparatur yaitu Diklat Teknis Fungsional,


33

Diklat Calon Kepala Sekolah, Diklat PPNS, Diklat Penilaian Prestasi Kerja, Diklat LAKIP, Diklat Pranata Komputer, Diklat Bendahara Pdengeluaran Daerah, Diklat Kemetrologian, Diklat AMDAL dan Peningkatan Kapasitas Aparatur. 1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur yang dilaksanakan adalah: a. Peningkatan Kapasitas Aparatur bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2015 bertempat di Ruang Rapat Walikota Lt.1 Kantor Walikota Bekasi, Jl. Jenderal A.Yani No. 1 Bekasi; b. Peningkatan Kapasitas Aparatur tingkat Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 9 Februari 2015 bertempat di Ruang Rapat Walikota Lt.1 Kantor Walikota Bekasi, Jl. Jenderal A.Yani No. 1 Bekasi; c. Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pelaksana

Program

Peningkatan Kapasitas Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 15 April 2015 bertempat di Ruang Rapat Walikota Lt.1 Kantor Walikota Bekasi, Jl. Jenderal A.Yani No. 1 Bekasi; d. Pelatihan

PBB

dilaksanakan

sebanyak

8

(delapan)

angkatan, meliputi: 1) Pelatihan PBB dilaksanakan setiap hari Jum’at mulai tanggal 21 agustus 2015 s.d. 11 September 2015; 2) Waktu pelaksanaan adalah 4 (empat) jam pelajaran yaitu 180 (seratus delapan puluh) menit dengan jadwal pagi mulai pukul 07.00 – 10.00 WIB dan siang mulai pukul 14.00 – 17.00 WIB;


34

3) Tempat pelaksanaan adalah di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Jl. Jendral A.Yani No.1 Kota Bekasi. Tabel 3.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pelatihan PBB

NO.

NAMA ANGKATAN

HARI/ TANGGAL PELAKSANAAN

WAKTU PELAKSANAAN (WIB)

1.

Angkatan I

Jum’at/ 21 Agustus 2015

07.00 – 10.00

Plaza Pemkot Bekasi

2.

Angkatan II


14.00 – 17.00

Plaza Pemkot Bekasi

3.

Angkatan III


07.00 – 10.00

Plaza Pemkot Bekasi

4.

Angkatan IV


14.00 – 17.00

Plaza Pemkot Bekasi

5.

Angkatan V

Jum’at/ 04 September 2015

07.00 – 10.00

Plaza Pemkot Bekasi

6.

Angkatan VI


14.00 – 17.00

Plaza Pemkot Bekasi

7.

Angkatan VII


07.00 – 10.00

Plaza Pemkot Bekasi

8.

Angkatan VIII


14.00 – 17.00

Plaza Pemkot Bekasi

TEMPAT PELAKSANAAN

2. Diklat Teknis Fungsional Kegiatan ini terdiri dari: a) Diklat Analisis Kebutuhan Diklat pada tanggal 9 Februari sampai dengan 14 Februari 2015 bertempat di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung bertempat di Jl. Sukajadi No. 185 Bandung; b) Diklat Pengelolaan Aset Daerah Diklat pada tanggal 23 Februari sampai dengan 28 Februari 2015 bertempat di LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015

35

Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung bertempat di Jl. Sukajadi No. 185 Bandung; c) Diklat Pelaporan Keuangan Menuju Opini WTP pada tanggal 8 Juni sampai dengan 13 Juni 2015 bertempat di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung bertempat di Jl. Sukajadi No. 185 Bandung; d) Diklat Kearsipan pada tanggal 3 Agustus sampai dengan 8 Agustus 2015 bertempat di Pusdiklat Kemendagri Regional Bandung, Jl. Sukajadi No.185 Bandung; e) Diklat Keprotokolan pada tanggal 3 Agustus sampai dengan 8 Agustus 2015 bertempat di Pusdiklat Kemendagri Regional Bandung, Jl. Sukajadi No.185 Bandung. 3. Diklat Calon Kepala Sekolah Kegiatan dilaksanakan secara 3 (tiga) tahapan, yaitu: a. In Service Learning I, yang dilaksanakan di Lembaga Pengembangan

dan

Pemberdayaan

Kepala

Sekolah

(LPPKS) Indonesia yang bertempat di Karanganyar, Jawa Tengah pada tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 2 Agustus 2015; b. On the Job Lerning, yang dilaksanakan selama 3 bulan bertempat di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan 4 November 2015; c. In Service Learning II, yang dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 4 Novemver 2015 sampai dengan 6 November 2015. 4. Diklat PPNS; Kegiatan ini dilaksanakan di Pusdik Reskrim POLRI, Megamendung Puncak Bogor Jawa Barat pada tanggal 7 Septemer 2015 sampai dengan 21 Oktober 2015.


36

5. Diklat Penilaian Prestasi Kerja; Kegiatan ini dilaksanakan di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung bertempat di Jl. Sukajadi No. 185 Bandung, Jawa Barat pada tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 24 Oktober 2015. 6. Diklat LAKIP; Kegiatan ini dilaksanakan di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung bertempat di Jl. Sukajadi No. 185 Bandung, Jawa Barat pada tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 24 Oktober 2015. 7. Diklat Pranata Komputer; Kegiatan ini dilaksanakan di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung bertempat di Jl. Sukajadi No. 185 Bandung, Jawa Barat pada tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015. 8. Diklat Bendahara Pengeluaran Daerah; Kegiatan ini dilaksanakan di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung bertempat di di Jl. Sukajadi No. 185 Bandung, Jawa Barat pada tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015. 9. Diklat Kemetrologian; Diklat Kemetrologian terdiri dari: a) Diklat Pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Angkatan 1 bertempat di Pusat Pengembangan Sumber

Daya

Manusia

Kemetrologian

(PPSDMK)

JL. Daeng Muhammad Ardiwinata Km 3,4 Cihanjuang Parongpong Bandung, Jawa Barat pada tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan 12 Juni 2015.


37

b) Diklat Pengujian Meter Taksi bertempat

di Pusat

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (PPSDMK) JL. Daeng Muhammad Ardiwinata Km 3,4 Cihanjuang Parongpong Bandung, Jawa Barat pada tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan 12 Juni 2015. c) Diklat Pengujian Meter kWh Prabayar bertempat di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (PPSDMK) Jl. Daeng Muhammad Ardiwinata km 3,4 Cihanjuang Parongpong pada tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 14 Agustus 2015. d) Diklat ISO 17025 Angkatan II bertempat di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (PPSDMK) Jl. Daeng Muhammad Ardiwinata km 3,4 Cihanjuang Parongpong pada tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 14 Agustus 2015. e) Diklat Pengujian Pengujian Pompa Ukur BBM Angkatan I Tahun 2015 bertempat di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (PPSDMK) Jl. Daeng Muhammad Ardiwinata km 3,4 Cihanjuang Parongpong pada tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 23 Oktober 2015. 10. Diklat Dasar AMDAL; Diklat Penilai AMDAL pada tanggal 25 Mei s.d. 6 Juni 2015 bertempat di PPLH-LPMP IPB, Gedung PPLH lantai 2-4, Jl. Lingkar Akademik, Kampus IPB Darmaga Bogor. 11. Diklat Penyusun AMDAL; Diklat Penyusun AMDAL pada tanggal 27 April s.d. 23 Mei 2015 bertempat di PPLH-LPMP IPB, Gedung PPLH lantai 2-4, Jl. Lingkar Akademik, Kampus IPB Darmaga Bogor.


38

12. Monitoring dan Evaluasi Diklat; Pelaksanaan

Monitoring

dan

Evaluasi

Kediklatan

dilaksanakan bertahap yaitu: a) Tahap I pada tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan 26 Juni 2015; b) Tahap II pada tanggal 14 September 2015 sampai dengan 17 September 2015; c) Tahap III pada tanggal 24 November 2015 sampai dengan 27 November 2015. Lokasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah seluruh SKPD/Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Tim Monitoring Evaluasi dan jadwal pelaksanaan monitoring evaluasi sebagaimana terlampir. A. PESERTA 1. Peserta pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, terdiri dari: a. Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) dengan sasaran adalah PPID dan Sekretaris SKPD. Peserta berjumlah 96 (sembilan puluh enam) orang; b. Peserta

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Tingkat

Kelurahan adalah Lurah dan Sekretaris Kelurahan. Peserta berjumlah 112 orang dengan jumlah kehadiran 107 orang; c. Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana Kegiatan

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

adalah

Kasubag Umum dan Kepegawaian di seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Peserta berjumlah 45 (empat puluh lima) orang. LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015

39

d. Pelatihan Peraturan Baris Berbaris Peserta Pelatihan PBB adalah Pejabat Eselon IVA dan IVB di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2015. Peserta dikelompokkan berdasarkan kelompok usia. Pengelompok peserta adalah sebagai berikut : Tabel 3.7 Kelompok Peserta Pelatihan PBB NO.

NAMA ANGKATAN

JUMLAH PESERTA

1.

Angkatan I

120 orang

2.

Angkatan II

120 orang

3.

Angkatan III

120 orang

4.

Angkatan IV

120 orang

5.

Angkatan V

116 orang

6.

Angkatan VI

120 orang

7.

Angkatan VII

120 orang

8.

Angkatan VIII

120 orang

JUMLAH

956 orang

Pada pelaksanaan kegiatan, beberapa peserta ada yang tidak bisa mengikuti kegiatan pelatihan. Ketidakhadiran peserta disebabkan karena sakit, cuti, dan tanpa keterangan. Penjelasan lebih rinci tentang teknis pelaksanaan kegiatan tertuang di dalam Laporan Kegiatan Pelatihan Peraturan Baris Berbaris pada Kegiatan Diklat Teknis Fungsional dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tahun Anggaran 2015.


40

2. Diklat Calon Kepala Sekolah Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah adalah guru-guru yang telah lulus seleksi administrasi calon peserta Diklat Calon Kepala Sekolah yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Pengelompokkan peserta adalah sebagai berikut : Tabel 3.8 Kelompok Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah NO.

JENJANG PESERTA

JUMLAH PESERTA

1.

Jenjang Sekolah Dasar (SD)

2.

Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1 orang

3.

Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

1 orang

4.

Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

5 orang

JUMLAH

23 orang

30 orang

3. Diklat Teknis Fungsional a. Diklat Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) diikuti oleh 2 (dua) orang peserta diklat yaitu Kasubid Diklat Teknis Fungsional dan Pelaksana Diklat Teknis Fungsional pada Bidang Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi; b. Diklat Pengelolaan Aset Daerah diikuti oleh 2 (dua) orang peserta diklat yaitu Kasubid dan Pelaksana pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; c. Diklat Pelaporan Keuangan Menuju Opini WTP diikuti oleh 1 (satu) orang peserta diklat yaitu Eselon IV pada


41

Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; d. Diklat Kearsipan

diikuti oleh 1 (satu) orang peserta

diklat yaitu Eselon III pada Bidang Arsip Badan Perpusatakaan dan Arsip Daerah Kota Bekasi; e. Diklat Keprotokolan diikuti oleh 2 (dua) orang peserta diklat yaitu Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 4. Diklat PPNS Peserta Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang ditempatkan di Bidang Teknis SKPD (bukan

sekretariat)

yang

diusulkan

oleh

SKPD

masing-masing dan telah lulus seleksi administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peserta Diklat PPNS dikelompokkan sebagai berikut: Tabel 3.9 Kelompok Peserta Diklat PPNS NO.

UNIT KERJA

JUMLAH PESERTA

1.

Kecamatan

6 orang

2.

Dinas

3.

Lembaga Teknis Daerah

3 orang

4.

Sekterariat Daerah

1 orang

5.

Lembaga Lain

2 orang

19 orang

JUMLAH


30 orang

42

Penjelasan lebih rinci tentang teknis pelaksanaan kegiatan tertuang di dalam Laporan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kegiatan Diklat Teknis Fungsional dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tahun Anggaran 2015. 5. Diklat Penilaian Prestasi Kerja Peserta Diklat

Penilaian Prestasi Kerja adalah aparatur

sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang bertugas sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian (Eselon IV) yang diusulkan oleh SKPD masing-masing dan mendapat surat pemanggilan peserta dari Pusdiklat Kemendagri Regional Bandung. Peserta berjumlah 30 (tiga puluh) orang. Penjelasan lebih rinci tentang teknis pelaksanaan kegiatan tertuang di dalam Laporan Diklat Penilaian Prestasi Kerja pada Kegiatan Diklat Teknis Fungsional dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tahun Anggaran 2015. 6. Diklat LAKIP Peserta Diklat

LAKIP

adalah aparatur sipil negara di

Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang bertugas sebagai Kasubag Perencanaan (Eselon IV) dan Pelaksana yang bertugas menyusun LAKIP dan

diusulkan oleh SKPD

masing-masing serta mendapat surat pemanggilan peserta dari Pusdiklat Kemendagri Regional Bandung. Peserta berjumlah 30 (tiga puluh) orang. Penjelasan lebih rinci tentang teknis pelaksanaan kegiatan tertuang di dalam Laporan Kegiatan Diklat LAKIP pada Kegiatan Diklat Teknis Fungsional dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tahun Anggaran 2015.


43

7. Diklat Pranata Komputer Peserta Diklat

Pranata Komputer adalah aparatur sipil

negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang bertugas sebagai pengolah data SKPD dan diusulkan oleh SKPD masing-masing serta mendapat surat pemanggilan peserta dari Pusdiklat Kemendagri Regional Bandung. Peserta berjumlah 30 (tiga puluh) orang. Penjelasan lebih rinci tentang teknis pelaksanaan kegiatan tertuang di dalam Laporan Kegiatan Diklat Pranata Komputer pada Kegiatan Diklat Teknis Fungsional dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tahun Anggaran 2015. 8. Diklat Bendahara Pengeluaran Daerah Peserta Diklat

Bendahara Pengeluaran Daerah adalah

aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran SKPD dan

diusulkan oleh SKPD masing-masing serta

mendapat surat pemanggilan peserta dari Pusdiklat Kemendagri Regional Bandung. Peserta berjumlah 30 (tiga puluh) orang. Penjelasan lebih rinci tentang teknis pelaksanaan kegiatan tertuang di dalam Laporan Kegiatan Diklat Bendahara Pengeluaran Daerah pada Kegiatan Diklat Teknis Fungsional dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tahun Anggaran 2015. 9. Diklat Kemetrologian Peserta Diklat Kemetrologian adalah aparatur pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi yang diusulkan oleh Kepala Dinas terkait dan memenuhi persyaratan administrasi calon peserta diklat. Peserta berjumlah 5 (lima) orang dan sesuai dengan tugas pokok


44

fungsi masing-masing. Penjelasan lebih rinci tentang teknis pelaksanaan kegiatan tertuang di dalam Laporan Individu Peserta Diklat Kemetrologian di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015. 10. Diklat Dasar AMDAL Peserta Diklat Dasar Amdal adalah aparatur pada Badan Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

Kota

Bekasi

yang

diusulkan oleh Kepala Badan dan telah memenuhi persyaratan administrasi calon peserta Diklat. Jumlah peserta yang diusulkan 5 (lima) orang namun yang dilaksanakan adalah 2 (dua) orang. Penjelasan lebih rinci tentang teknis pelaksanaan kegiatan tertuang di dalam Laporan

Individu

Peserta

Diklat

Kemetrologian

di

Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015. 11. Diklat Penyusun AMDAL Peserta Diklat Dasar Amdal adalah aparatur pada Badan Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

Kota

Bekasi

yang

diusulkan oleh Kepala Badan dan telah memenuhi persyaratan administrasi calon peserta Diklat. Jumlah peserta yang 1 (satu) orang. Penjelasan lebih rinci tentang teknis pelaksanaan kegiatan tertuang di dalam Laporan Individu Peserta Diklat Kemetrologian di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015. 12. Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Monitoring dan Evaluasi Kediklatan dilaksanakan oleh Tim Monev yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 893-4/Kep-70-BKD3/IV/2015 tanggal 20 April 2015 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan


45

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015. Dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini sebesar 98% dengan predikat Sangat Berhasil. 5. Keberhasilan/kegagalan Indikator Kinerja Ke-lima Tercapainya

Pengembangan

Aparatur,

ditunjang

oleh

9

(sembilan) kegiatan : a. Pemberian Satya Lencana Karya Satya Kegiatan Pemberian Satyalencana Karya Satya bagi PNS merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan penghargaan kepada PNS yang telah menunjukkan pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan, kedisiplinan dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan 3 (tiga) jenis penghargaan yaitu bagi PNS yang memiliki masa kerja 10, 20 dan 30 tahun. Satyalencana Karya Satya adalah Tanda Kehormatan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Penghargaan tersebut diharapkan dapat memacu semangat, motivasi dan dedikasi kinerja PNS, serta menimbulkan kebanggaan karena pengabdian mereka dihargai oleh negara. Lebih jauh, PNS yang menerima penghargaan ini seyogyanya menjadi teladan dan panutan bagi rekan-rekan PNS di lingkungan SKPD mereka masing-masing. Penyematan Satyalencana Karya Satya bagi PNS Tahun Anggaran 2015 secara simbolis dilakukan bertepatan dengan upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-70 tanggal 17 Agustus 2015.


46

Tahapan Kegiatan : 1) Persiapan kegiatan Pemberian Satyalencana Karya Satya bagi PNS Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : Persiapan Daftar Calon Penerima Penghargaan : a. Kepala BKD mengedarkan surat kepada Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk mengusulkan nama-nama PNS yang dianggap telah layak mendapatkan Satyalencana

Karya

Satya.

Dalam

surat

tersebut

disampaikan bahwa batas akhir penyerahan berkas usulan paling lambat tanggal 06 Februari 2015. b. BKD menerima dan menghimpun usulan beserta berkas persyaratan calon penerima Satyalancana Karya Satya dari SKPD. Data yang sudah diterima kemudian diperiksa untuk melihat kelengkapannya. Nama-nama PNS yang usulan dan berkasnya sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat masa kerja disusun dalam satu daftar nominatif. c. Pada awal 16 Maret 2015, daftar nominatif beserta berkas pendukung diserahkan ke Menteri Dalam Negeri Cq. Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri. Persiapan Teknis Penyematan Penghargaan : Persiapan teknis yang dilakukan adalah sebagai berikut : a. Panitia melakukan koordinasi dengan Bagian Umum SETDA Kota Bekasi

mengenai teknis pelaksanaan

penyematan penghargaan. Hal ini penting dilakukan mengingat event penyelenggaraan kegiatan ini bertepatan dengan upacara peringatan HUT RI. b. Penyematan Satyalancana Karya Satya dalam rangkaian Upacara Kemerdekaan dilakukan secara simbolis kepada


47

tiga orang yaitu Teti Handayani, S.IP (Satyalancana 10 Tahun), Drs. Hanan, M.Si (Satyalancana 20 Tahun), dan Suratmi, S.Pd (Satyalancana 30 Tahun). c. Untuk penyematan kepada seluruh penerima Satyalancana sebanyak 373 orang (124 orang penerima Satyalancana 10 Tahun, 126 orang penerima Satyalancana 20 Tahun dan 123 orang penerima Satyalancana 30 Tahun) dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2015 di Aula Nonon Sonthanie Lantai 1 Gedung 10 Lantai Kantor Walikota Bekasi. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian penghargaan bagi para PNS yang telah memenuhi syarat masa kerja yang telah ditentukan sebanyak 373 orang dari target sebanyak 250 orang. Maka capaian kegiatan dan capaian indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat Berhasil. b. Pembekalan bagi aparatur yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Kegiatan Pembekalan bagi Aparatur yang Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) memiliki dua tujuan, yaitu : a. Membantu PNS yang akan pensiun agar siap secara mental maupun psikis dalam menghadapi masa pensiun. b. Membuka wacana mengenai alternatif kegiatan atau usaha yang bisa dilakukan pada masa pensiun. Melalui kegiatan ini, Badan Kepegawaian Daerah berusaha membantu mengurangi berbagai kecemasan dan kekhawatiran serta rasa ketidakpastian akan masa pensiun yang cepat atau lambat pasti datang. Para peserta akan dipersiapkan secara mental dan psikis agar mudah menyesuaikan dengan situasi baru


48

serta mampu mengendalikan diri dan emosi akibat perubahan aktifitas sehari-hari. I. Persiapan Kegiatan a. Identifikasi Peserta. Tahapan ini diawali dengan pembuatan surat edaran kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk mengusulkan nama-nama PNS yang akan pensiun dan belum pernah mengikuti kegiatan pembekalan. b. Persiapan tempat, narasumber dan dana yang dibutuhkan. Tahap persiapan ini meliputi survey lokasi, baik lokasi penginapan maupun lokasi observasi lapangan, selain itu juga konfirmasi kesanggupan narasumber yang akan membawakan

materi

pembekalan,

serta

persiapan

pencairan dana yang dibutuhkan sebagaimana telah dianggarkan dalam RKA. c. Persiapan teknis. Persiapan ini dilakukan untuk menunjang kelancaran kegiatan, seperti penyusunan laporan penyelenggaraan, sambutan Walikota Bekasi, koordinasi layout ruang belajar peserta, pemesanan bus, pemesanan catering, persiapan spanduk, penyiapan materi, pembuatan jadwal kegiatan dan lain sebagainya. Persiapan teknis ini dilakukan sepanjang bulan Juli dan Agustus 2015. Calon peserta diundang untuk menghadiri acara pembukaan pada tanggal 20 Agustus 2015 di Islamic Centre Bekasi. II. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pembekalan Bagi Aparatur yang Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Tahun Anggaran 2015 terbagi menjadi dua angkatan, Angkatan I dilaksanakan pada Hari Senin,


49

Selasa dan Rabu, tanggal 24-26 Agustus 2015. Bertempat di Islamic Centre Bekasi, dengan jumlah peserta sebanyak 66 Orang. Dengan pelaksanaan observasi lapangan pada hari Kamis dan Jum’at tanggal 27 dan 28 Agustus 2015 bertempat di Lotte Mart Kabupaten Bekasi dan UKM Beauty Chocolate di Kelurahan Jatibening Baru Kota Bekasi. Sedangkan Angkatan II dilaksanakan pada Hari Senin, Selasa dan Rabu, tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September 2015. Bertempat di Islamic Centre Kota Bekasi, dengan jumlah peserta sebanyak 64 Orang. Dengan pelaksanaan observasi lapangan pada hari Kamis dan Jum’at tanggal 27 dan 28 Agustus 2015 bertempat di Lotte Mart Kabupaten Bekasi dan UKM Beauty Chocolate di Kelurahan Jatibening Baru Kota Bekasi. Jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 130 orang dari target 160 orang, terdapat 30 orang tidak mengikuti kegiatan ini dikarenakan sakit dan berangkat haji. Sehingga persentase capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh sebesar 81 %, dengan predikat Berhasil. c. Pengiriman Tugas Belajar Pengiriman

Tugas

Belajar

dalam

rangka

meningkatkan

pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta mengembangkan kepribadian Aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Sedangkan

sasarannya

adalah

Pegawai

Negeri

Sipil

di

lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Pada Tahun 2015 pemberian Tugas Belajar bagi PNS sebanyak 38 orang

dari

target 50 orang, diantaranya S-1 sebanyak 10 orang, S-2


50

sebanyak 27 orang dan S-3 sebanyak 1 orang. Pada Tahun 2015 ini Tugas Belajar yang ditargetkan 50 orang dengan realisasi 35 orang. Sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 76% dengan predikat Berhasil. Berikut ini adalah peserta yang mendapatkan bantuan biaya untuk mengikuti tugas belajar sebagai berikut : Tabel 3.10 Nama-nama Peserta Tugas Belajar Program S1 No

Nama

Unit Kerja

1

2

3

1

Anharul Djannah

Kec Bekasi Utara

2

Rimbang

Kec Bekasi Timur

3

Basuki

Kec Bekasi Utara

4

Asmat Muharya

Kec. Jatisampurna

5

Namat A

Kec. Jatisampurna

6

Khoriyah

Kec Mustikajaya

7

Azwar Anas

Kec Bekasi Utara

8

Iman Suhardiman

Kec Bekasi Timur

9

Dadang Ridwan

Kec Bekasi Timur

10

Euis Tjintarsih M

Kec Bekasi Utara


51

Tabel 3.11 Nama-nama Peserta Tugas Belajar Program S2 No

Nama

Unit Kerja

1

2

3

1

Dewi Sartika, SE

BPLH

2

Husnaeni, ST

BPLH

3

Sri Wahyuni, SE

BKD

4

Nur Laela Puspita Sari, S.STP

BKD

5

dr. Anggar Jito MARS

RSUD

6

dr. Liza Handayani

Dinas Kesehatan

7

dr. Fachmi Ahmad Muslim

Dinas Kesehatan

8

Budiyanto, S.Pd

9

Yanti Binarty, S.IP

Bagian KSI

10

Abd Jabbar, S.Ag

Bagian Umum

11

Rika Riana, S.Sos

Kec Pndok Melati

12

Vevi Marfiati Arief, SE

Kec Mustikajaya

13

Muhammad Taufik, SE

Kec Bekasi Utara

14

Teguh Wicaksono, SE

Bagian Tata Usaha

15

Mardai, S.IP

16

Arief Iskandar W, Spt

17

Suharni, SH

18

Usman Sufirman, S.IP

19

Abdul Munir, S.Ag

Satpol PP

20

Lharetna Wieke Kusuma

BPKAD

21

dr. Raya Henri Batubara

RSUD

22

Yuan Susilo Wibowo, S.STP

23

dr. Sira Sappa Palambang

24

Fajar Mulyana, ST

25

dr. Gusti A.A.S Saraswati

Dinas Kesehatan

26

Lailatul Marwiyah, S.AP

Kec Jatisampurna

27

dr. Etika Widhiastuti

Bagian Tata Usaha

Kec Mustikajaya Dispera Bagian Humas Kec Mustikajaya

Kecamatan Bekasi Utara


Dinas Kesehatan Disbimarta

RSUD

52

Tabel 3.12 Nama-nama Peserta Tugas Belajar Program S3 No. 1

Nama

Unit Kerja

Rony Setiawan, S.Psi, M.Si

BKD

d. Ujian penyesuaian ijazah kenaikan pangkat PNS Kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap PNS berupa kenaikan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat sebelumnya karena yang bersangkutan

memperoleh

Surat

Tanda

Tamat

Belajar

(STTB)/ljazah/Diploma sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berpedoman kepada materi ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya. Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), kenaikan pangkatnya dapat disesuaikan melalui Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Pegawai Negeri Sipil yang dapat diusulkan sebagai calon peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah mereka yang telah lulus pendidikan dan memperoleh STTB/Ijazah akan tetapi masih berpangkat

lebih

rendah

dari

pangkat

yang

ditentukan

berdasarkan STTB/Ijazah yang diperolehnya. Kenaikkan pangkat bagi PNS yang memperoleh STTB/Ijazah/Diploma dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat administrasi tertentu,


53

diantaranya adalah lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi disebutkan bahwa khusus untuk

kenaikan

berdasarkan

pangkat

peraturan

penyesuaian

ijazah,

perundang-undangan

dilakukan

yang

berlaku,

disesuaikan dengan komposisi kebutuhan organisasi dan formasi jabatan. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berpedoman pada materi ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh instansi masing-masing. Oleh karena itu mencermati banyaknya PNS Kota Bekasi yang telah menyelesaikan tugas belajar atau izin belajar, maka perlu dilakukan ujian penyesuaian ijazah secara obyektif untuk dapat menyeleksi serta memetakan kompetensi dan kualitas PNS yang bersangkutan

sesuai

dengan

STTB/ljazah/Diploma

yang

diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi melalui Bidang Administrasi Pegawai

menempatkan

Ujian

Kenaikan

Pangkat

Pilihan

Penyesuaian Ijazah sebagai salah satu kegiatan dalam program tahun 2015 ini, yang juga merupakan salah satu langkah konkrit untuk mendapatkan PNS yang memiliki kompetensi serta


54

memiliki latar belakang pendidikan akademik yang memadai dan mampu bekerja secara profesional. Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat ini dilaksanakan selama dua kali sesuai dengan periode kenaikan pangkat, yakni periode April dan Oktober. Adapun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat Periode April 2015 a) TesTertulis Hari/Tanggal : Senin dan Selasa, 16-17 Pebruari 2015 Pukul

: 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat

: Ruang Rapat Walikota Bekasi Jalan Jendral Ahmad Yani No. 1 Bekasi

b) Tes Wawancara Hari/Tanggal : Rabu, 25 Pebruari 2015 Pukul


Tempat

: Ruang Rapat Walikota Bekasi

c) Peserta yang mengikuti ujian berjumlah 206 orang , diantaranya adalah 4. Pejabat Struktural - Golongan III/d ke IV/a

: 45 peserta

- Golongan III/c ke III/d

: 30 peserta

- Golongan III/b ke III/c

: 3 peserta

5. Pelaksana - S2 ke golongan III/b

:

9 peserta

- S1 ke golongan III/a

: 100 peserta

- SMA ke golongan II/a

: 18 peserta

- SMP ke golongan I/c

:

1 peserta


55

2. Pelaksanaan Tes Tertulis Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2015 a. Hari/Tanggal Pukul


Tempat

: Aula H. Nonon Sonthanie Lt 1 Gedung 10 lantai Kantor Walikota Bekasi Jl. A. Yani No. 1 Bekasi

b. Peserta yang mengikuti ujian berjumlah 32 orang, diantaranya adalah : - S2 ke golongan III/b

: 6 peserta

- S1 ke golongan III/a

: 19 peserta

- SMA ke golongan II/a

: 7 peserta

Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah 238 orang peserta dari target 300 orang, 62 orang tidak mengikuti kegiatan ini karena tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat seperti di atur dalam pola karir PNSD. Dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 79% dengan predikat Berhasil. e. Seleksi (Assesment) Aparatur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain dinyatakan bahwa kelancaran penyelenggaraan

tugas

pemerintah

dan

pelaksanaan

pembangunan nasional sangat tergantung pada kemampuan aparatur negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan dan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 disebutkan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat dalam


56

jabatan struktural adalah memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. Untuk mendapatkan pimpinan yang baik (kompeten dan profesional), maka dalam rekruitmen pejabat, khususnya eselon II, III dan IV selain memperhatikan produktivitas dan prestasi kerja, hal utama lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis dan kompetensi jabatan. Aspek-aspek psikologis adalah potensi dasar yang dimiliki seseorang yang akan berkembang berdasarkan penguatan kemampuan kognitif, afektif dan konatif/psikomotor seriring dengan kematangan dan pengalaman. Potensi psikologis akan dapat menggambarkan kemampuan aktual seseorang di masa depan. Perilaku seseorang akan dapat diprediksi dari potensi psikologis tersebut. Sedangkan kompetensi dimulai dari adanya interaksi penguasaan teori, praktek dan analisis yang kemudian melahirkan penguasaan knowledge, memiliki skills, sensitivitas, dan values. Pada tahun ini, kegiatan seleksi calon pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi berbeda dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari 9 kegiatan pokok yaitu : seleksi administrasi, seleksi kompetensi, seleksi administrasi jabatan pimpinan tinggi, seleksi kompetensi, wawancara, penelusuran (rekam jejak), hasil seleksi, tes kesehatan dan psikologi, dan tes medical check up

yang

diikuti oleh pejabat eselon II, III dan IV, dengan tahapan sebagai berikut : 1. Seleksi Administrasi, meliputi : a. Pengumuman pelaksanaan seleksi assesment aparatur; b. Pengumpulan berkas seleksi assesment;


57

c. Pemeriksaan kelengkapan berkas seleksi; d. Membuat rekapitulasi berkas yang lolos seleksi; e. Pengumuman

peserta

yang

bisa

mengikuti

seleksi

(assesment) aparatur. 2. Seleksi Kompetensi Assesment Aparatur, terdiri dari : a. Tes Kompetensi terdiri dari Tupoksi, Visi dan Misi serta Renstra apabila yang bersangkutan duduk dalam jabatan Eselon II dan III; b. Pemaparan Power Point, Visi dan Misi serta Renstra di depan Tim Baperjakat dan Tim Assesment. 3. Seleksi Administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi, terdiri dari : a. Pengumuman lowongan jabatan; b. Seleksi kelengkapan berkas administrasi; c. Penetapan calon pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi syarat; d. Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi. 4. Seleksi Kompetensi a. Melakukan penilaian Kompetensi Manajerial dengan cara menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi; b. Melakukan penilaian kompetensi bidang dengan cara menggunakan metode tertulis dan wawancara serta metode lainnya. 5. Wawancara Akhir a. Materi berstandar sesuai dengan jabatan yang dilamar; b. Wawancara bersifat

klarifikasi/pendalaman

mencakup

peminatan, motivasi, prilaku dan karakter.


58

6. Penelusuran (Rekam Jejak) Calon Melakukan rekam jejak calon ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat dan bawahan serta lingkungan terkait lainnya. 7. Hasil Seleksi Hasil seleksi ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi. 8. Tes Kesehatan dan Psikologi Tes kesehatan melalui rumah sakit instansi pemerintah dan lembaga psikologi. 9. Tes Medical Check UP Tes Medical Check UP Kesehatan untuk aparatur. Terdapat 2 (dua) Kegiatan Seleksi Calon Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, yaitu : a. Kegiatan Seleksi Calon Pejabat dari Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dengan tahapan sebagai berikut : Tes Tertulis: Hari/tanggal

: Minggu, 14 Juni 2015

Pukul

: 07.30 WIB s/d selesai

Tempat

: Aula H. Nonon Sonthanie Lt. 1 Gedung 10 Lantai Kantor Walikota Bekasi Jl. Jend. A. Yani No. 1 Bekasi.

b. Kegiatan Seleksi Calon Pejabat bagi Pejabat eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi meliputi : - Tes Tertulis: Hari/tanggal

: Minggu, 07 Desember 2015

Pukul


Tempat



59

- Wawancara Hari/tanggal

: Senin s.d Selasa, 14-15 Desember 2015

Pukul


Tempat


- Tes Kesehahan/Medical Check Up Hari/tanggal

: Rabu, 23 Desember 2015

Pukul


Tempat

: RSUD Kota Bekasi Jl. Pramuka No. 55 Bekasi.

Jumlah peserta yang mengikuti assesment sebanyak 200 orang dari target sebanyak 200 orang. Dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100% dengan predikat Sangat Berhasil. f. Peningkatan Etos Kerja Sumber Daya Aparatur Perizinan Etos kerja adalah totalitas kepribadian dirinya serta caranya mengekspresikan, memandang, meyakini dan memberikan makna ada sesuatu, yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal sehingga pola hubungan antara manusia dengan dirinya dan antara manusia dengan makhluk lainnya dapat terjalin dengan baik. Kegiatan Peningkatan Etos Kerja Sumber Daya Aparatur Perizinan dilaksanankan pada hari selasa sampai dengan jum’at tanggal 29 September 2015 sampai dengan 02 Oktober 2015 yang bertempat di Islamic Centre Jl. Jend. A.Yani No 22 Bekasi dengan jumlah peserta sebanyak 79 orang dari target 80 orang, adapun 1 orang tidak mengikuti kegiatan ini dengan tanpa keterangan. Dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 99% dengan predikat Sangat Berhasil.


60

g. Sinergitas kepegawaian Kegiatan

Sinergitas

Kepegawaian

untuk

meningkatkan

pemahaman menjaring permasalahan di bidang kepegawaian, pemahaman dan persamaan persepsi mengenai peraturan kepegawaian. Dalam hal ini terdapat beberapa kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi pada kebijakan pemerintah daerah. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah : 1. Mewujudkan Sistem Manajemen Kepegawaian yang mampu mengatasi

perkembangan

lingkungan

stratejik

yang

berorientasi pada Pelayanan dan Pemberdayaan Pegawai Negeri Sipil; 2. Mewujudkan Profesionalitas PNS yang seimbang dengan kebutuhan organisasi, kesempatan pengembangan karier dan peningkatan kompetensinya; 3. Menjaring permasalahan seputar kepegawaian yang mungkin atau telah terjadi sekaligus mencari solusi pemecahan masalahnya dengan tepat berlandaskan peraturan PerundangUndangan yang berlaku. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2015

melaksanakan

Sinergitas

Kepegawaian

dalam

hal

pengelolaan kepegawaian antar Sekretaris SKPD dan para Pengelola

Kepegawaian

SKPD

se

Kota

Bekasi

secara

berkesinambungan dengan harapan agar dapat meminimalisir perosalan-persoalan yang ada. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) kali yaitu : 1. Pada tanggal 26 Maret 2015, bertempat di Aula H. Nonon Sonthanie dengan jumlah peserta 170 orang yang terdiri dari Sekretaris SKPD, Kasubag Umum dan Kepegawaian SKPD


61

serta Sekretaris Kelurahan se Kota Bekasi. Maka capaian kegiatan yang diperoleh sebesar 100%. 2. Pada tanggal 10 Juni 2015, bertempat di Villa Yasfi Jatiasih Bekasi dengan jumlah peserta 170 orang yang terdiri dari Sekretaris SKPD, Kasubag Umum dan Kepegawaian SKPD serta Sekretaris Kelurahan se Kota Bekasi. Maka capaian kegiatan yang diperoleh sebesar 100%. 3. Pada tanggal 22 September 2015, bertempat di Aula H. Nonon Sonthanie dengan jumlah peserta 170 orang yang terdiri dari Sekretaris SKPD, Kasubag Umum dan Kepegawaian SKPD serta Sekretaris Kelurahan se Kota Bekasi. Maka capaian kegiatan yang diperoleh sebesar 100%. Dari keseluruhan kegiatan tersebut, hasil yang capai pada indikator kegiatan tersebut sebesar 100% dengan predikat Sangat Berhasil. h. Beasiswa tugas belajar jenjang pendidikan S1 keperawatan dan Ners (Banprov) Dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur yang cerdas, profesional,

akuntabel

serta

meningkatkan

pengetahuan,

kecakapan, keterampilan dan pengembangan pribadi aparatur maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada PNS tertentu untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dengan status tugas belajar. Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integritas merupakan kebutuhan utama suatu organisasi. Pemerintah Kota Bekasi

sebagai

sebuah

organisasi

pemerintahan

sangat

memerlukan PNS yang memiliki kompetensi serta pengetahuan yang luas sebagai penunjang kinerja dan meningkatkan daya saing daerah. Bahwa dalam rangka mewujudkan hal tersebut


62

Provinsi Jawa Barat memberikan kesempatan kepada PNSD Kota Bekasi yang memiliki potensi untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi melalui program beasiswa S1. Untuk Tahun 2015 Kegiatan Pemberian Bea Siswa untuk PNS Program S1 Keperawatan diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu : - Widyati Pardewi, Pelaksana RSUD Kota Bekasi - Widya Puspitasari, Pelaksana RSUD Kota Bekasi Dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100% dengan predikat Sangat Berhasil. i. Beasiswa tugas belajar jenjang pendidikan DIII kesehatan (Banprov) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta pengembangan kepribadian aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada PNS tertentu untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dengan bantuan biaya melalui program beasiswa program D3 Kesehatan Bantuan Provinsi Jawa Barat. Untuk Tahun 2015 Kegiatan Pemberian Bea Siswa untuk PNS Program D3 Kesehatan diikuti oleh 1 (satu) orang yaitu Imas Nurhasanah, Pelaksana Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100% dengan predikat Sangat Berhasil. Dari 9 (sembilan) kegiatan tersebut di atas maka persentase capaian kegiatan rata-rata secara keseluruhan sebesar 93% dengan predikat Sangat Berhasil.


63

3.2.2 Sasaran II (Kedua) : Meningkatnya Disiplin dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Berbasis IT Keberhasilan/kegagalan

pencapaian

sasaran

ini

diukur melalui

pencapaian 2 (dua) indikator kegiatan. Pencapaian Kinerja tersebut diuraikan dalam tabel 3.13 di bawah ini : Tabel 3.13 Pencapaian Indikator Kegiatan Sasaran II

NO 1

1

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

2

3

4

Tersedianya Data Orang Pegawai PNSD, dan % CPNSD dan Non PNSD

2000

100%

100%

1000 2

Terselesaikannya Kasus-Kasus Indisipliner Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

orang 222

KEGIATAN

REALISASI


5

6

7

Pembuatan Id Card Penataan Dokumentasi, Arsip Kepegawaian dan Pengadaan Sarana dan Prasaranan Penunjang Administrasi PNSD/CPNSD Pengelolaan Administrasi Kota Bekasi

Manajemen Kepegawaian

Pengelolaan Tenaga Honorer

2000

100%

100 100%

Database

Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Kasus-kasus Indisipliner

1000

208 97

Sosialisasi LHKPN 200


200

64

KET 8

Analisa dari pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut 1. Keberhasilan/kegagalan Indikator Kinerja Pertama Tersedianya Data Pegawai PNSD, CPNSD dan Non PNSD, ditunjang oleh 4 (empat) kegiatan : a. Pembuatan Id card BKD memandang penting indentitas pegawai yang diwujudkan dalam bentuk pembuatan ID card (Kartu Identitas) Pegawai, selain sebagai identitas yang menunjukkan status sebagai pegawai negeri di Kota Bekasi, juga kartu tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bukti diri yang sah dan prasyarat dalam pengurusan berbagai administrasi kepegawaian, seperti proses kenaikan

pangkat,

mutasi

jabatan,

pengurusan

pensiun,

pengurusan jabatan fungsional, penilaian angka kredit dan sebagai identitas pegawai dalam pengurusan pengajuan kredit di Bank Jabar maupun Koperasi. Kegiatan ini disimpulkan : 1. Adanya ID card pegawai yang menunjukkan identitas yang sah sebagai pegawai di Kota Bekasi. 2. ID card pegawai dapat dimanfaatkan untuk pengurusan berbagai proses administrasi kepegawaian di Kota Bekasi. 3. Mendukung pencapaian produktivitas kerja pegawai. Ruang lingkup pembuatan ID card pegawai ini dilaksanakan sebagai berikut : 1. Perencanaan ID card pegawai dan entry data pegawai; 2. Identifikasi jumlah pegawai di Kota Bekasi dan update data pegawai; 3. Pengadaan Printer ID card dan Sarana Penunjang oleh Pihak Ketiga; LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015

65

4. Pembuatan ID card pegawai; 5. Penyerahan ID card pegawai kepada pegawai melalui SKPD masing-masing; 6. ID card pegawai akan berubah atau diperbaharui secara automatis

dengan perubahan status pegawai pada saat

terjadinya Mutasi atau Kenaikan pangkat pegawai. Pada tahun 2015 ID Card Pegawai yang telah terproses (pemotretan dan update ke database) sebanyak 2.000 PNSD dari target 2.000 orang PNSD. Dengan demikian capaian kinerja mencapai 100% dengan predikat Sangat Berhasil. b. Penataan dokumentasi, arsip kepegawaian dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang administrasi PNSD/CPNSD Penataan dokumentasi, arsip kepegawaian dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang administrasi PNSD/CPNSD menjamin dan menunjang pengembangan sarana dan prasarana fisik serta untuk meningkatkan pengendalian internal yang lebih memadai dan mendukung tertib administrasi. Bidang Administrasi Pegawai pada tahun 2015 memerlukan kegiatan Penataan Dokumentasi, Arsip Kepegawaian dan Pengadaan Pembangunan Sistem Informasi Aparatur sebagai Sarana dan Prasaranan Penunjang Administrasi PNSD/CPNSD. Kebutuhan sarana dan prasarana yang perlu dipenuhi antara lain : 1. Pengarsipan data pegawai a. Pengumpulan data; b. Pemilahan data; c. Pengkodean data; d. Penyimpanan data (soft copy dan hard copy).


66

2. Upgrade dan Update data pegawai a. Pemutakhiran software programe; b. Entri data terbaru. 3. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Pembangunan Sistem Informasi Aparatur serta Pengadaan Sarana dan prasarana penunjang (pengadaan, Komputer, Laptop, Pengadaan Printer, Pengadaan Monitor, Scanner). 4. Pembelian dan penyerahan sarana dan prasarana penunjang. Dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100% dengan predikat Sangat Berhasil. c. Pengelolaan manajemen administrasi kepegawaian Kota Bekasi Administrasi kepegawaian pada dasarnya adalah proses yang paling dasar dalam pengumpulan informasi yang berhubungan dengan sistem kepegawain dimana hal ini dilakukan dengan pengumpulan informasi yang berhubungan dengan kelengkapan atau perlengkapan dari administrasi umum yang berhubungan dengan seorang personal. Untuk menunjang kelancaran kegiatan Bidang Kepegawaian, dibutuhkan sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan dalam mengelola manajemen administrasi kepegawaian secara benar sehingga akan tercapai tujuan organisasi seperti yang telah digariskan dalam Visi Kota Bekasi yaitu Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan. Sebagai penjabaran dari Visi Kota Bekasi, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi adalah

“Terwujudnya

Aparatur Yang Lebih Profesional Bertanggungjawab Dan Bermoral Pada Tahun 2018”, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimilikinya, Badan Kepegawaian Daerah Kota LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015

67

Bekasi berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin terhadap pemenuhan kebutuhan PNS sesuai dengan aturan yang berlaku. Bidang Administrasi pegawai adalah salah satu bidang pada Badan Kepegawaian Daerah yang memberikan pelayanan kepada pegawai lain, yang dalam pemenuhan kebutuhannya yang diantaranya pembuatan dan pengurusan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Istri (Karis), Tabungan Pensiun (Taspen), Pengurusan Kenaikan Pangkat Pegawai, Mutasi Jabatan, Penilaian Angka Kredit, Pencantuman Gelar dan Persiapan Pensiun Pegawai. Sebagai wujud perhatian dan penghargaan pemerintah atas kinerja pegawai maka pemenuhan berbagai kebutuhan pegawai perlu direncanakan, dikelola, dikontrol dan dievaluasi secara teratur, sistematis serta dukungan tertib administrasi sehingga proses pengelolaan manajemen administrasi pegawai dapat berjalan dengan baik serta mampu memberikan pelayanan dan kepuasan kepada pegawai yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan pegawai. Berdasarkan uraian di atas maka kegiatan yang diusulkan oleh Bidang Administrasi Pegawai pada tahun 2015 adalah Kegiatan Pengelolaan Manajemen Administrasi Kepegawaian. Pelaksanaan Kegiatan Penataan Manajemen Adminitrasi Pegawai memiliki karakteristik masing-masing antara lain : 1. Pembuatan dan Pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu) a. Kelengkapan persyaratan; b. Koordinasi ke BKN Kanreg III Bandung.


68

2. Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg). a. Kelengkapan persyaratan; b. Koordinasi ke BKN Kanreg III Bandung. 3. Pengurusan Tabungan Pensiun (Taspen) a. Kelengkapan persyaratan; b. Koordinasi ke Kantor Cabang Taspen di Kota Bekasi. 4. Pengisian Database Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN Pusat Jakarta dalam Proses Kenaikan Pangkat a. Proses Pengetikan Database melalui Online Internet website BKN; b. Proses Pencetakan Usulan Form. 5. Pengurusan Kenaikan Pangkat Pegawai a. Proses pemberkasan; b. Koordinasi ke BKN Jakarta, Setneg di Jakarta dan BKN Kanreg III Bandung; c. Penyusunan,

pembuatan

dan

penyerahan

Keputusan

Walikota. 6. Penyusunan Daftar Urut Kepengangkatan (DUK) a. Proses pendataan dan update data ke SKPD; b. Penyusunan DUK. 7. Mutasi Jabatan a. Menyiapkan data dalam proses mutasi; b. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi Baperjakat dalam melakukan mutasi pejabat; c. Melakukan

prosesi

pengangkatan,

alih

tugas

dan

pemberhentian pejabat; d. Penyusunan,

pembuatan

dan

penyerahan

Keputusan

Walikota.


69

8. Pencantuman Gelar a. Proses pemberkasan; b. Pembuatan SK Pencantuman Gelar. 9. Penerbitan Surat Keputusan Jabatan Fungsional a. Proses pemberkasan; b. Pembuatan SK Jabatan Fungsional. 10. Pengurusan Persiapan Pensiun Pegawai a. Kelengkapan persyaratan; b. Koordinasi ke Kantor Pensiun di Kota Bogor. 11. Pengangkatan CPNSD mejadi PNSD a. Kelengkapan persyaratan; b. Koordinasi ke Kantor Regional III BKN di Bandung. Dengan demikian capaian Kinerja Kegiatan ini adalah 100% dengan predikat Sangat Berhasil. d. Pengelolaan database tenaga honorer Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk

melaksanakan

tugas-tugas

tertentu

pada

instansi

pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan

dan

Belanja

Negara

atau

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka menoptimalisasi penataan administrasi tenaga honorer, diperlukan pengelolaan database tenaga honorer sebagai pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan tugas pegawai tenaga honorer. Pada tahun 2015 kegiatan pengelolaan database tenaga honorer telah dilaksanakan dengan mengupdate tenaga honorer sebanyak 1000 orang dari target 1000 orang sehingga capaian kinerja pada


70

kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan predikat Sangat Berhasil. Indikator kinerja pertama yaitu Tersedianya Data Pegawai PNSD, CPNSD dan Non PNSD, terdapat 4 (empat) kegiatan dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dari target 100% dengan predikat Sangat Berhasil. 2. Keberhasilan/kegagalan Indikator Kinerja Ke-dua Terselesaikannya

Kasus-kasus

Indisipliner

Pegawai

di

Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, ditunjang oleh 2 (dua) kegiatan : a. Monitoring,

Evaluasi

dan

Penyelesaian

Kasus-kasus

Indisipliner Dalam rangka mengkuatkan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, kegiatan pembinaan kasus-kasus indisipliner pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- Sosialisasi Peraturan Kepegawaian. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian dilaksanakan selama 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 27 dan 28 Mei 2015 yang bertempat di Rumah Makan Wulan Sari Jl Kemakmuran Bekasi. Dengan narasumber Inspektur, Inspektur Pembantu Wilayah I, dan Kasubag Kelembagaan pada Bagian Organisasi. Adapun materi yang disampaikan adalah Peraturan-peraturan di Bidang Kepegawaian yaitu : 1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; 2. APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah); 3. Guru yang di beri tambahan tugas sebagai Kepala Sekolah. LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015

71

Peserta terdiri dari Kepala Sekolah SD Negeri UPTD Pondok Melati, UPTD Pondok Gede, UPTD Jati Sampurna, UPTD Jati Asih, UPTD Bekasi Barat dan UPTD Bekasi Selatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebanyak 208 orang dari target peserta 222 orang. Data awal yang di dapat dari 6 UPTD jumlah sekolah sebanyak 222, akan tetapi karena jumlah murid dari 14 sekolah tdk memenuhi syarat, untuk itu 14 sekolah tersebut digabung dengan sekolah yang jumlah muridnya memenuhi syarat sehingga jumlah sekolah di 6 UPTD tersebut sebanyak 208 sekolah dasar. Dengan demikian capaian yang diperoleh sebesar 94%. - Monitoring Kehadiran Pegawai pada seluruh SKPD. Pelaksanaan monitoring kehadiran dilaksanakan dengan dasar Surat Perintah Kepala BKD untuk melaksanakan monitoring kehadiran pegawai (PNS dan TKK) keseluruh SKPD di Lingkungan Pemkot Bekasi, dengan mengecek dan mencatat jumlah kehadiran pegawai. Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali. Laporan kegiatan berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan. Dengan demikian capaian kinerja adalah 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi peraturan kepegawaian dan monitoring kehadiran pegawai pada seluruh SKPD. Maka capaian kegiatan, capaian kinerja diperoleh sebesar 97% dengan predikat Sangat Berhasil. b. Sosialisasi LHKPN Setiap penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki, yaitu untuk:


72

1. Menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan dan tanggung jawab, 2. Membangkitkan rasa takut untuk berbuat korupsi, 3. Mendeteksi konflik kepentingan antara tugas-tugas publik dan kepentingan pribadi, 4. Menyediakan sarana kontrol masyarakat, dan 5. Menguji integritas para calon penyelenggara Negara. Pelaporan tersebut dahulu ditangani oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara (KPKPN), namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPKPN dibubarkan dan penanganan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kemudian dilakukan oleh KPK. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi memandang perlunya dilakukan upaya sosialisasi agar para Penyelenggara Negara dapat memahami maksud dan tujuan LHKPN sampai dengan teknis pengisian formulir yang benar. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi sehingga pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi tidak lagi mengalami kebingungan dalam hal teknis pengisian dan penyampaian LHKPN. Kegiatan Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : a. Penyusunan Keputusan Walikota Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan LHKPN, mempunyai

Badan tugas

Kepegawaian untuk

Daerah

menyampaikan

Kota kepada

Bekasi KPK

siapa-siapa saja penyelenggara negara pada Pemerintah Kota Bekasi yang berkewajiban melaporkan harta kekayaannya. Daftar nama tersebut dibuat dalam bentuk Keputusan


73

Walikota Bekasi, dan disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang terbaru. Pada Tahun 2015, yang menjadi dasar penyampaian LHKPN Pemerintah Kota Bekasi adalah Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 700/Kep.169ITKO/III/2015 Lingkungan

tentang Pemerintah

Penyelenggaraan Kota

Bekasi

Negara yang

di

Wajib

Menyampaikan Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara. b. Identifikasi Peserta. PNS yang menjadi target LHKPN dan wajib mengikuti sosialisasi tercantum dalam Keputusan Walikota tersebut di atas, yaitu meliputi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan IV pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan, Dinas Bina Marga dan Tata Air, Dinas Tata Kota, Dinas Bangunan dan Pemukiman, Dinas Pertamanan Pemakaman dan

Penerangan

Jalan

Umum,

Perdagangan

dan

Koperasi,

Pendidikan,

RSUD

Kota

Dinas

Bekasi,

Dinas

Perindustrian

Kesehatan, Sekretariat

Dinas Daerah,

Sekretariat DPRD, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagian Keuangan Sekretariat DPRD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Fungsional Auditor, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Barang, Bendahara Penerima, Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Negeri dan Penyelenggara Negara atas permintaan Komisi Pemberantas Korupsi.


74

c. Persiapan tempat, narasumber dan dana yang dibutuhkan. Tahap persiapan ini meliputi survey lokasi pelaksanaan sosialisasi, selain itu juga konfirmasi kesanggupan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan membawakan materi sosialisasi, serta persiapan pencairan

dana

yang

dibutuhkan

sebagaimana

telah

dianggarkan dalam RKA. d. Persiapan teknis. Persiapan ini dilakukan untuk menunjang kelancaran kegiatan, seperti pemesanan menu makan minum peserta, layout ruang belajar peserta, penyusunan materi, persiapan spanduk dan perlengkapan

peserta,

pembuatan

jadwal

kegiatan,

bahan-bahan acara pembukaan kegiatan dan lain sebagainya. Persiapan teknis ini dilakukan pada awal Bulan Oktober 2015 Adapun alur pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : a. Waktu dan Tempat Hari/Tanggal

: Selasa dan Rabu

Tanggal

: 15-16 September 2015

Jumlah peserta

: 200 orang

Tempat

: Aula KH. Noer Ali Lantai II Islamic Centre Jl.Jend.A.Yani No. 22 Bekasi

b. Narasumber Narasumber KPK

: - Bapak Adliansyah Nasution - Bapak Wahyudi

Narasumber PPATK

: - Bapak Agus Mulyana


75

Narasumber Kemenpan & RB : - Ibu Desmarwita, SE.MAP c. Materi 1. Penjelasan umum mengenai LHKPN dan Formulir LHKPN 2. Teknis pengisian formulir LHKPN 3. Penjelasan umum mengenai pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan 4. Penjelasan tentang pengisian LHKSN. Kegiatan ini diiukuti oleh 200 orang peserta dari target 200 orang, dengan demikian capaian kinerjanya adalah 100% dengan predikat Sangat Berhasil. Indikator

kinerja

kedua

yaitu

Terselesaikannya

Kasus-kasus

Indisipliner Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, terdapat 2 (dua) kegiatan dengan capaian indikator kinerja sebesar 98,5% dengan predikat Sangat Berhasil. 3.3 Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 melalui Badan Kepegawaian Daerah telah mengalokasikan anggaran bagi pembiayaan kegiatan yang tertuang dalam tabel 3.14 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DPA) Tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 3.14 Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 NO 1

Uraian 2

Belanja Tidak Langsung

1 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Anggaran (Rp) 3

Realisasi (Rp)

Presentase (%)

4

5

6.670.460.000,00

6.357.907.258,00

95,31

10.020.000,00

2.210.000,00

22,06

26.400.000,00

15.969.512,00

60,49


76

1

2

3

4

5

3

Penyediaan alat tulis kantor

450.000.000,00

391.449.200,00

86,99

4

Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemerliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian hari-hari tertentu Pengadaan pakaian olah raga

450.000.000,00

283.265.200,00

62,95

528.880.000,00

489.334.000,00

92,52

34.848.000,00

34.176.300,00

98,07

80.000.000,00

60.240.000,00

75,30

453.324.000,00

417.619.586,00

92,12

175.124.000,00

119.560.000,00

68,27

25.000.000,00

25.000.000,00

100

305.890.000,00

200.558.779,00

65,57

56.590.000,00

44.913.000,00

79,37

76.450.000,00

55.720.000,00

72,88

95.575.000,00

73.652.500,00

77,06

63.615.000,00

50.359.500,00

79,16

115.000.000,00

111.537.800,00

96,99

36.590.000,00

20.059.500,00

54,82

5 6 7 8 9

1 2 3

1 2 3

1

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


77

1

2

2

Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyesunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan pelaporan keuangan bulanan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

14.040.000,00

8.075.000,00

57,51

10.600.000,00

3.000.000,00

28,30

21.720.000,00

15.532.600,00

71,51

375.000.000,00

342.707.700,00

91,39

250.000.000,00

61.825.000,00

24,73

750.000.000,00

649.370.498,00

86,58

4

Bimbingan Teknis Pengelolaan Kegiatan dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemberian Satya Lencana Karya Satya Diklat Prajabatan Gol I, II dan III Diklatpim TK. III

330.000.000,00

170.666.000,00

51,72

5

Sosialisasi LHKPN

150.000.000,00

124.590.000,00

83,06

6

Diklatpim TK. IV

922.500.000,00

769.781.500,00

83,45

7

Diklatpim TK. II

150.000.000,00

126.563.000,00

84,38

8

Pembekalan bagi Aparatur yang Memasuki Batas Usia Pensiun Pengiriman Tugas Belajar

400.000.000,00

350.988.000,00

87,75

1.150.000.000,00

545.121.000,00

47,40

Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Kasus-kasus Indisipliner Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat PNS Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

410.000.000,00

236.768.000,00

57,75

300.000.000,00

38.071.000,00

12,69

100.000.000,00

69.414.500,00

69,41

200.000.000,00

195.808.000,00

97,90

14

Seleksi (Assesment) Aparatur

350.000.000,00

287.717.250,00

82,20

15

Peningkatan Etos Kerja Sumber Daya Aparatur Perizinan

250.000.000,00

204.746.778,00

81,90

3 4

1

2 3

9 10

11 12 13

3


4

5

78

1

2

16

Diklat Teknis Fungsional dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sinergitas Kepegawaian

2.500.000.000,00

2.074.934.474,00

400.000.000,00

297.985.000,00

74,50

Tugas Belajar Jenjang Pendidikan DIII Kesehatan (Banprov) Tugas Belajar Jenjang Pendidikan S1 Keperawatan dan NERS (Banprov) Program Pengadaan Pembangunan dan Rehabilitas Sarana dan Prasarana Aparatur Pembuatan Id Card

24.550.000,00

21.780.000,00

88,72

43.227.680,00

43.227.680,00

100

100.000.000,00

95.000.000,00

95

300.000.000,00

296.070.000,00

98,69

300.000.000,00

279.239.500,00

93,08

200.000.000,00

197.900.000,00

98,95

Rp. 19.655.403.680,00

Rp. 16.260.414.615,00

82,73

17 18

19

74 75

76

77

Penataan dokumen, arsip kepegawaian dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang administrasi PNSD/CPNSD Pengelolaan Manajemen Administrasi Kepegawaian Kota Bekasi Pengelolaan Database Tenaga Honorer JUMLAH

3

4

5

83

Sumber Laporan CALK Tahun 2015


79

3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 3.4.1 Sasaran I (Pertama) : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur Keberhasilan/kegagalan

pencapaian

ini

diukur

melalui

pencapaian 5 (lima) indikator sasaran. Indikator kinerja beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel 3.15 di bawah ini : Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I Realisasi 2015

% Capaian Kinerja 2013



No

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS

orang

94

94

0

90

100

2

Jumlah Aparatur yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki Jabatan Struktural

orang

44

43

78

91

98

3

Jumlah Aparatur yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki Jabatan Fungsional

orang

5003

5003

93

89

100

4

Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis

orang

1.507

1.484

98

46

98

5

Tercapainya Pengembangan Aparatur

orang

1.293

1.155

93,5

95

89


80

3.4.2 Sasaran II (Kedua) : Meningkatnya Disiplin dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Berbasis IT Keberhasilan/kegagalan

pencapaian

ini

diukur

melalui

pencapaian 2 (dua) indikator sasaran. Indikator kinerja beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel 3.16 di bawah ini : Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II Realisasi 2015




No

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Terselesaikannya Kasus-kasus Indisipliner Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Orang

444

408

100

100

97

2

Tersedianya Data Pegawai PNSD, CPNSD dan Non PNSD

Orang dan Persentase

300 dan 100%

300 dan 100%

100

100

100


81

BAB IV PENUTUP Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 dengan visi Terwujudnya Aparatur Yang Lebih Profesional, Bertanggungjawab Dan Bermoral Pada Tahun 2018, dalam mewujudkan visi Kota Bekasi. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi tahun 2015 terdapat 2 (dua) Program, 2 (dua) Sasaran dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja dan 23 Kegiatan dengan alokasi anggaran 2015 sebesar Rp. 19.655.403.680,00 dengan penyerapan sebesar Rp. 16.260.414.615,00 atau 82,73% Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2015 mengacu kepada 2 (dua) Program, 2 (dua) Sasaran dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja dan 23 Kegiatan yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja dan terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran dengan hasil capaian sebesar 89 s/d 100 (Predikat Sangat Berhasil), sehingga seluruh kegiatan yang terdapat pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2015 dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel kepada publik. Melalui penyajian LAKIP Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan instansi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana tabel 4.1 adalah sebgai berikut :


82

Tabel 4.1 Hasil Capaian Kineja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 NO

SASARAN

1

I

3

4 5

7

PREDIKAT

2

7

8

93

Sangat Berrhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil

Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS Jumlah aparatur yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan struktural Jumlah aparatur yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan fungsional Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat teknik Tercapainya Pengembangan Aparatur

2

6


Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur

1

II

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Disiplin dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Berbasis IT Tersedianya Data Pegawai PNSD, CPNSD dan Non PNSD Terselesaikannya Kasus-kasus Indisipliner Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi


100 98

100

Sangat Berhasil

98

Sangat Berhasil Sangat Berhasil

89 98,5

Sangat Berhasil

100

Sangat Berhasil

97

Sangat Berhasil

83


84

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents